partai: PBB

Hari Ke-1096 Perang Rusia-Ukraina: Bela Zelensky, Inggris Siap Umumkan Sanksi Baru untuk Rusia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini update hari ke-1096 perang Rusia-Ukraina pada Minggu, 23 Februari 2025.

Rusia mengeklaim telah merebut Desa Novolyubivka di wilayah Luhansk, sementara tentara Ukraina menguasai beberapa daerah yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada tahun 2022.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, memuji Inggris atas dukungannya dalam perang melawan Rusia.

Pujian ini disampaikan setelah Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan komitmennya untuk mendukung Ukraina dalam panggilan telepon.

Starmer menyatakan pentingnya Ukraina dalam negosiasi damai dengan Rusia, mengingat 62 persen warga Inggris setuju agar Ukraina diizinkan bergabung dengan NATO.

Paket Sanksi Baru untuk Rusia

Inggris dijadwalkan mengumumkan paket sanksi signifikan terhadap Rusia pada hari Senin.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan bahwa saatnya untuk menekan Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin.

Serangan di Donetsk dan Kyiv

Serangan Rusia di wilayah Donetsk menyebabkan seorang wanita berusia 70 tahun tewas dan tiga lainnya terluka.

Di Kyiv, serangan rudal dan pesawat nirawak Rusia mengakibatkan satu warga sipil tewas dan kerusakan pada gedung serta kendaraan.

Pertemuan AS dan Rusia

Pertemuan antara perwakilan Rusia dan AS direncanakan berlangsung dalam dua minggu ke depan.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengungkapkan bahwa pertemuan ini akan membahas berbagai isu global, termasuk konflik di Ukraina.

Desakan AS kepada PBB

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mendesak anggota PBB untuk menyetujui resolusi baru mengenai perang Ukraina.

Resolusi ini tidak mencantumkan wilayah yang diduduki oleh Rusia dan diharapkan dapat disetujui sebelum peringatan tiga tahun invasi Rusia pada hari Senin.

Ketidakpastian Kesepakatan dengan AS

Sumber dari Ukraina mengungkapkan bahwa Zelensky belum siap untuk menandatangani kesepakatan yang memberikan akses istimewa kepada AS atas mineral penting Ukraina.

Menurut laporan, Zelensky menolak proposal AS karena syarat yang ketat dan kurangnya jaminan keamanan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

23/02/2025 19:31
Hamas Kecam Penundaan Pembebasan 620 Tahanan Palestina oleh Israel – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hamas mengecam keputusan Israel yang menunda pembebasan 620 tahanan Palestina pada Minggu, 23 Februari 2025.

Penundaan ini dianggap sebagai upaya Israel untuk menghindari kewajiban berdasarkan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Hamas membantah klaim Israel yang menyatakan bahwa upacara penyerahan sandera adalah memalukan.

El Rashq, juru bicara Hamas, menegaskan bahwa upacara tersebut tidak mencerminkan penghinaan, melainkan perlakuan manusiawi terhadap para sandera.

“Penghinaan yang sebenarnya adalah apa yang dialami para tahanan Palestina selama proses pembebasan,” ujarnya.

Hamas mengungkapkan bahwa para tahanan Palestina sering kali diikat dan ditutup matanya, serta diancam untuk tidak merayakan pembebasan mereka.

“Kondisi ini adalah contoh nyata dari penghinaan yang mereka terima dari otoritas Israel,” tambahnya.

Israel sebelumnya mengumumkan penundaan pembebasan 620 tahanan Palestina hingga Hamas memenuhi persyaratan tertentu.

Pernyataan dari Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebutkan bahwa Israel menunggu kepastian pembebasan sandera berikutnya sebelum melanjutkan rencana pembebasan.

Penundaan ini terjadi setelah enam sandera Israel berhasil dibebaskan pada Sabtu, 22 Februari 2025, sebagai bagian dari pertukaran yang diatur dalam gencatan senjata.

Pembebasan ini seharusnya menjadi yang terbesar dalam satu hari selama fase pertama gencatan senjata.

Dampak Penundaan

Penundaan pembebasan tahanan Palestina ini menimbulkan keraguan mengenai masa depan gencatan senjata.

Komisi Otoritas Palestina untuk urusan tahanan mengonfirmasi bahwa penundaan tersebut akan berlangsung hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Video dari Associated Press menunjukkan keluarga tahanan yang menunggu di luar ruangan dalam cuaca dingin, tampak kecewa dan beberapa di antaranya terlihat menangis.

Lima dari enam sandera yang dibebaskan pada hari Sabtu dikawal oleh militan bertopeng, tindakan yang mendapat kritik dari PBB dan Palang Merah.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

23/02/2025 18:29
Warga Siap-Siap! Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru Pemeriksaan Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak.

Termasuk peraturan yang mengatur terkait pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, yang saat ini diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan.

“Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pajak,” bunyi PMK No. 15 Tahun 2025 dikutip Minggu (23/2/2025).

Dalam PMK tertulis bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Terdapat tiga tipe pemeriksaan. Yakni, pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksan spesifik.

Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

Adapun emeriksaan terfokus adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

Sementara pemeriksaan spesifik adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.

“Pemeriksaan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, termasuk satu atau beberapa Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,” tulis PMK

Selain itu, jenis pajak yang dikenakan kebijakan pemeriksaan a.l. PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, PBB, Pajak Penjualan, Pajak Karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

“Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat berupa penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan,” dalam PMK.

(pgr/pgr)

23/02/2025 18:00
Israel Tunda Pembebasan Tahanan Palestina Usai Hamas Bebaskan 6 Sandera

Jakarta –

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri ‘upacara yang dianggap memalukan’ saat menyerahkan sandera Israel.

“Mengingat pelanggaran berulang Hamas –termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda– telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan”, kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam ‘upacara’, terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Sebelumnya pada hari Kamis, militan telah menyerahkan jenazah tiga sandera dalam peti mati dengan sebuah ‘upacara’. Hal itu menuai kritik luas dari PBB.

“Pengarakkan jenazah dengan cara yang terlihat pagi ini sangat menjijikkan dan kejam, serta bertentangan dengan hukum internasional,” kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk.

Sementara Hamas telah menolak seruan yang dilakukan berulang kali oleh Palang Merah untuk membebaskan para sandera secara tertutup.

Sebelumnya pada Sabtu (22/2), Hamas juga telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh yang dijadwalkan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tahap pertama.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina.

Akan tetapi, setelah para sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, sumber-sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu diperkirakan akan memutuskan pembebasan tahanan Palestina.

Lalu pada pagi ini, Netanyahu mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan pembebasan tahanan Palestina hingga upacara penyerahan sandera dihentikan.

(yld/gbr)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/02/2025 11:33
Netanyahu ke Tulkarm Perintahkan ‘Rata Tanah’, Israel Secara De Facto Kuasai 44,5 Persen Tepi Barat – Halaman all

Netanyahu Datangi Tulkarm Perintahkan ‘Rata Tanah’, Israel Secara De Facto Kuasai 44,5 persen Tepi Barat

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Jumat (21/2/2025) dilaporkan mendatangi langsung Kamp Pengungsi Tulkarm di Utara Tepi Barat, The National melaporkan Sabtu (22/2/2025).

Pada kesempatan itu, Netanyahu mengatakan Militer Israel (IDF) akan memperluas operasi militer besar-besaran di Tepi Barat yang diduduk.

“Netanyahu, yang berpidato di Kamp Pengungsi Tulkarm yang hancur dan sebagian besar kosong di utara Tepi Barat yang diduduki, memberi perhatian khusus pada dugaan serangan teror “sangat serius” pada hari Kamis di mana tiga bus kosong meledak di pinggiran kota Tel Aviv,” kata laporan tersebut.

Kunjungan Netanyahu dilakukan saat pasukan IDF melanjutkan operasi yang dijuluki “Tembok Besi” yang telah menggusur puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan sejumlah besar properti dan infrastruktur pribadi.

Agresi besar-besaran ini memicu kekhawatiran bahwa Israel berusaha mengulangi perangnya di Gaza di Tepi Barat.

Israel berdalih pihaknya meluncurkan operasi tersebut untuk memerangi ‘teror’.

“Tahun lalu, kita telah meningkatkan aktivitas kita secara signifikan,” kata Netanyahu kepada pasukan IDF di lokasi kejadian.

Netanyahu juga mengindikasikan perintah ‘rata tanah’ bagi segala infrastruktur kota warga Palestina di Tepi Barat.

“Kita memasuki benteng-benteng terorisme, menghancurkan seluruh jalan, dan melenyapkan teroris,” katanya.

Empat kamp pengungsi di wilayah utara – Jenin , Tulkarm, Nur Shams, dan El Far’a – merupakan yang paling parah terkena dampak.

Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mengatakan kamp Jenin “dilaporkan hampir sepenuhnya kosong dari penghuninya”.

Badan tersebut juga melaporkan pasukan Israel menggunakan “persenjataan dan taktik militer yang semakin canggih”, sementara 17 serangan udara Israel tercatat antara tanggal 3 Februari hingga 9 Februari.

Badan kemanusiaan PBB OCHA mengatakan 51 warga Palestina telah tewas dalam operasi tersebut hingga Kamis.

Kementerian kesehatan Palestina mengumumkan kematian lainnya pada Jumat – seorang gadis berusia 13 tahun, Omar Amouri, yang terkena tembakan Israel di kamp Jenin.

Komite Penyelamatan Internasional mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis bahwa sedikitnya 224 anak telah tewas di Tepi Barat yang diduduki sejak Januari 2023.

Pidato Netanyahu dari Tulkarem disampaikan tak lama setelah Menteri Pertahanan Israel Katz berkunjung untuk mengeluarkan peringatan serupa dan berjanji akan mengintensifkan operasi Israel.

“Kami sedang berperang melawan teror Islam ekstremis dan kami akan menang, di sini, di Gaza, dan di mana pun,” kata Katz.

Batalyon Tulkarm. (khaberni)

Batalyon Tulkarm Brigade Qassam Kirim Pesan

Batalyon Tulkarm Brigade Qassam mengeluarkan pesan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah pasukannya menyerbu kamp Tulkarm pada hari Jumat.

Komandan batalion tersebut memperingatkan bahwa upaya apa pun untuk menekan gerakan mereka pada akhirnya akan gagal.

“Pesan kami kepada musuh, yang dipimpin oleh teroris Netanyahu, adalah bahwa semua upaya untuk menggagalkan proyek jihad akan gagal. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih buruk dan lebih pahit,” kata komandan Brigade Qassam – Batalyon Tulkarm, yang mengisyaratkan tekad mereka untuk melanjutkan operasi, dilansir RNTV.

Perdana Menteri Israel menyerbu kamp Tulkarm dan mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan peluncuran operasi militer tambahan di Tepi Barat.

Netanyahu menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons terhadap serangkaian ledakan bus yang terjadi kemarin, Kamis, di seluruh Tel Aviv yang telah meningkatkan kekhawatiran keamanan.

Pemukim Israel kembali ke pos terdepan Israel ilegal Homesh, setelah bentrokan antara pasukan keamanan Israel dan Palestina, memprotes kembalinya pemukim ke daerah tersebut, di desa Burqah Tepi Barat yang diduduki, pada 23 Desember 2021. (dok/AFP)

Peta Tunjukkan Kendali de Facto Israel atas 44,5 persen Wilayah Tepi Barat

Di tengah niat terang-terangan Israel menguasai Tepi Barat ini, Departemen Urusan Negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina pada Jumat, melansir sebuah peta yang menunjukkan bahwa 44,5 persen tanah Tepi Barat sekarang berada di bawah kendali Israel.

Peta tersebut, yang disertakan dalam laporan yang diterbitkan oleh departemen tersebut, memberikan gambaran umum mengenai meningkatnya perluasan permukiman di Tepi Barat.

“Peta tersebut memperlihatkan bahwa Israel membangun 5 permukiman baru pada tahun 2024 saja, di samping 50 pos permukiman baru,” tulis laporan Khaberni.

Peta tersebut menunjukkan bahwa 44,5% wilayah Tepi Barat sekarang berada di bawah kendali Israel atau telah dianeksasi di balik tembok pemisah.

Laporan tersebut juga menunjukkan kalau jumlah pemukim di Tepi Barat telah meningkat tiga kali lipat sejak 1995, mencapai sekitar 740.000 pada tahun 2024.

Departemen itu memperingatkan dalam laporannya bahwa kebijakan Israel secara cepat dan tidak dapat diubah lagi menghilangkan solusi dua negara yang layak.

Laporan badan itu menunjukkan kalau jika pembangunan dan perluasan permukiman di Tepi Barat berlanjut seperti biasa, permukiman tersebut dapat meluas hingga 5 kali ukurannya saat ini di tanah yang disita.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap permukiman di wilayah yang diduduki sebagai kegiatan ilegal, dan telah menyerukan selama puluhan tahun -secara sia-sia- agar hal itu dihentikan.

PBB memperingatkan bahwa hal itu merusak peluang penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip solusi dua negara.

Sejak dimulainya perang pemusnahan di Jalur Gaza, Tel Aviv telah mempercepat dan memperluas laju pembangunan permukiman di Tepi Barat, dan pembicaraannya untuk mencaplok Tepi Barat ke Israel telah meningkat, dan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka telah meningkat.

Pemerintah Benjamin Netanyahu menuntut agar Presiden AS Donald Trump mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat, sesuatu yang terakhir dikatakan pada tanggal 4 Februari dan pemerintahannya akan segera mengeluarkan keputusan.

Selama puluhan tahun, Israel telah menduduki tanah di Palestina, Suriah, dan Lebanon, dan menolak untuk menarik diri dari wilayah tersebut dan mendirikan negara Palestina yang merdeka – dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya – di perbatasan sebelum perang tahun 1967.

(oln/thntnl/khbrn/*)

22/02/2025 23:54
Trump Mau Caplok Gaza, Negara-negara Arab Bersatu Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemimpin negara-negara Arab bertemu di Arab Saudi untuk membahas perlawanan terhadap rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin mencaplok Jalur Gaza dan merelokasi lebih dari 2 juta warga Palestina ke negara lain secara permanen.

Pertemuan yang digelar pada Jumat (21/2) waktu setempat, dihadiri pemimpin dari 7 negara Arab. Masing-masing Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain.

Pertemuan digelar secara tidak resmi dan diadakan dalam kerangka hubungan persaudaraan erat yang mempertemukan para pemimpin negara-negara Arab, menurut laporan media pemerintah Arab Saudi, SPA, dikutip dari Aljazeera, Sabtu (22/2/2025).

Rencana Trump telah menyatukan negara-negara Arab sebagai oposisi, namun masih ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang harus memerintah daerah kantong tersebut dan bagaimana mendanai rekonstruksinya.

Umer Karim, pakar kebijakan luar negeri Arab Saudi, menyebut pertemuan puncak itu sebagai pertemuan yang “paling penting” dalam beberapa dekade terakhir bagi dunia Arab dan masalah Palestina.

Trump memicu kemarahan global ketika ia mengusulkan agar AS “mengambil alih Jalur Gaza” dan agar 2,4 juta penduduknya direlokasi ke negara tetangga, Mesir dan Yordania.

“Mengenai tindakan bersama Arab dan keputusan yang dikeluarkan mengenai hal itu akan menjadi agenda KTT darurat Arab ke depan yang akan diadakan di Republik Arab, Mesir,” kata SPA, merujuk pada rencana pertemuan puncak darurat pada 4 Maret untuk membahas Israel dan Palestina.

Saat bertemu Trump di Washington pada 11 Februari lalu, Raja Yordania Abdullah II mengatakan Mesir akan menyampaikan rencana ke depan. Sumber keamanan Arab Saudi mengatakan pembicaraan dalam pertemuan pekan ini akan membahas “versi rencana Mesir” yang disebutkan raja.

Pembangunan Gaza Telan Biaya Segini

Pembangunan kembali Gaza akan menjadi isu utama, setelah Trump menyebut kebutuhan rekonstruksi sebagai pembenaran untuk merelokasi penduduknya.

Kairo belum mengumumkan inisiatifnya, namun mantan diplomat Mesir Mohamed Hegazy menguraikan rencana tersebut dalam 3 tahap teknis selama jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.

Yang pertama, berlangsung selama enam bulan, akan fokus pada “pemulihan dini”, kata Hegazy, anggota Dewan Luar Negeri Mesir, sebuah wadah pemikir yang memiliki hubungan kuat dengan kalangan pengambil keputusan di Kairo.

“Alat berat akan dikerahkan untuk membersihkan puing-puing, sementara zona aman yang ditentukan akan diidentifikasi di Gaza untuk merelokasi sementara penduduk,” kata Hegazy.

Tahap kedua memerlukan konferensi internasional untuk memberikan perincian rekonstruksi dan akan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur utilitas, katanya.

“Fase terakhir akan mengawasi perencanaan kota Gaza, pembangunan unit perumahan, dan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan,” ia menambahkan.

PBB memperkirakan pada pembangunan kembali akan menelan biaya lebih dari US$53 miliar (Rp864 triliun), termasuk lebih dari US$20 miliar (Rp326 triliun) dalam 3 tahun pertama.

Fase terakhir, kata Hegazy, akan mencakup “meluncurkan jalur politik untuk menerapkan solusi dua negara dan agar ada insentif untuk gencatan senjata yang berkelanjutan”.

(fab/fab)

22/02/2025 20:30
Pakar Klaim Seluruh Kepala Daerah Harusnya Ikut Retret di Magelang

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid ikut menanggapi isi surat Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah.

Fahri menilai idealnya kegiatan pembekalan itu harus dan wajib diikuti oleh para kepala daerah. Sebab, kegiatan ini dia pandang sebagai urusan pemerintahan yang berdimensi publik.

“Idealnya harus dan wajib mengikuti [retret], sebab kegiatan itu harus dipandang sebagai urusan pemerintahan yang berdimensi publik. Kegiatan retret itu kan dibiayai oleh negara yang berorientasi pada aspek pelayanan publik,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (22/2/2025).

Artinya, lanjut dia, tujuan retret adalah kepala daerah menjadi abdi negara yang langsung bekerja dengan visi kebangsaan, bukan lagi membawa visi partai politik tertentu,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini melihat kegiatan retret kepala daerah memiliki “legal basis” yang kokoh, serta dapat dipandang sebagai sarana konsolidasi dan sinkronisasi visi-misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat.

Fahmi berujar, menilik spirit Pasal 376 ayat (3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni, agar kepala daerah/wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.

“Jadi pada hakikatnya [retret] ini merupakan program pemerintah yang urgen serta strategis atau disebut important and strategic program,” tuturnya.

Akan tetapi, Fahri menekankan bila tidak mengikuti, tak semua hal yang diatur dan diwajibkan oleh Undang-Undang dapat berwujud menjadi sanksi hukum, termasuk soal retret kepala daerah ini.

“Tetapi secara moril dalam tata pemerintahan, itu merupakan sebuah keniscayaan, sehingga wajib ditaati,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21-28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025).

Dalam surat yang sama, Presiden ke-5 RI itu mengecam sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan sekjen partainya, Hasto Kristiyanto, terkait perkara korupsi. Megawati mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya.

“Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.”

Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

“Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

22/02/2025 19:45
Partai Gelora Dukung Parliamentary Threshold Dihapus agar Suara Tak Hangus

Partai Gelora Dukung Parliamentary Threshold Dihapus agar Suara Tak Hangus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum
Partai Gelora

Anis Matta
menyatakan, partainya akan memperjuangkan agar
ambang batas parlemen
atau
parliamentary threshold
ditiadakan seperti halnya ambang batas pencalonan presiden atau
presidential threshold
.
Anis mengatakan, ambang batas parlemen perlu ditiadakan agar tidak ada lagi suara pemilih yang hangus karena wakil rakyat yang mereka pilih gagal melaju ke parlemen akibat partai politiknya tidak memenuhi
parliamentary threshold.
“Dari awal kita memperjuangkan seharusnya tidak perlu ada
Parliamentary Threshold
, kan? Apalagi, capresnya juga sudah dibikin 0 persen, kan?” kata Anis di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2025).
“Dibikin 0 sekalian (untuk parlemen) supaya tidak ada suara yang terbakar,” ujar dia melanjutkan.
Menurut Anis, ambang batas parlemen yang tinggi merupakan salah satu hal yang membuat pemilihan umum berjalan sia-sia.
Sebab, banyak suara dari masyarakat yang terbuang karena partai politik yang dipilihnya tidak cukup kursi untuk masuk parlemen.
“Karena, kalau kita lihat, salah satu sisi paling mubazir dari pemilu kita ini adalah banyak sekali suara yang tidak menjelma menjadi kursi di parlemen dan itu sia-sia,” kata dia.
Wakil Menteri Luar Negeri ini yakin, suara rakyat akan benar-benar terwakili jika ambang batas parlemen dihapus.
Kemdati demikian, Anis mengeklaim bahwa Gelora tetap optimistis lolos parlemen pada Pileg 2029 melihat struktur kepengurusan partai yang baru.

“Jadi kepengurusan yang sekarang ini kita bentuk dari awal, dengan melakukan pendekatan format tim pemenangan pemilu, sehingga insyaallah pada pemilihan umum yang kedua nanti yang akan diikuti oleh Partai Gelora tahun 2029, insyaallah kita bisa masuk ke parlemen, terlepas masih ada
threshold
atau tidak,” kata Anis.
Diberitakan sebelumnya, wacana penghapusan ambang batas parlemen kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan untuk penghapusan ambang batas pencalonan presiden, Januari lalu.
Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu berharap MK juga menghapus ambang batas parlemen.
“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari
Antara
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/02/2025 19:10
Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1095: Trump Salahkan Biden dan Zelensky terkait Invasi Moskow – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1095.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengubah pernyataannya, mengakui Rusia yang menyerang Ukraina terlebih dahulu, namun tetap menyalahkan Joe Biden dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Sementara itu, Trump mengatakan akan segera meneken perjanjian mineral dengan Ukraina.

Para negosiator AS mengancam Ukraina apabila tidak segera menyetujui kesepakatan mineral langka, maka akan memutus akses ke Starlink.

Selengkapnya, berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1095 dikutip dari TheGuardian:

Trump Mengubah Sikap, Akui Rusia Invasi Ukraina

Dalam wawancara dengan Fox News pada Jumat (21/2/2025), Donald Trump mengakui bahwa Rusia menginvasi Ukraina atas perintah Vladimir Putin.

Meski telah mengakui hal tersebut, Trump tetap menyalahkan Presiden AS saat itu, Joe Biden dan Presiden Ukraina, Zelensky karena tidak mencegat invasi tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa Ukraina seharusnya tidak pernah memulai perang tiga tahun lalu, yang menuai kritik internasional.

Perjanjian Mineral Ukraina-AS

Trump memperkirakan perjanjian mineral dengan Ukraina akan segera ditandatangani.

Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, menyebutkan Zelensky diharapkan menandatangani kesepakatan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa perjanjian itu sedang dibicarakan.

“Saya berharap, hasil yang adil,” katanya.

Ancaman Pemutusan Starlink

Negosiator AS dalam kesepakatan mineral mengancam akan memutus akses Ukraina ke Starlink apabila Zelensky tidak segera menekan perjanjian tersebut.

Ancaman ini disampaikan dalam pertemuan antara Keith Kellogg dan Zelensky pada Kamis (20/2/2025).

Perlu diketahui, Starlink sangat penting bagi komunikasi internet Ukraina, termasuk untuk keperluan militer.

Zelensky menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk lebih aktif dalam memastikan perdamaian di Ukraina.

Ia yakin bahwa perang dapat diakhiri dengan strategi yang jelas bersama mitra Eropa dan Amerika.

“Adalah mungkin untuk mengakhiri perang dengan Rusia karena Ukraina dan mitranya di Eropa memiliki “proposal yang jelas,” kata Zelensky.

Resolusi PBB Mengenai Ukraina

Sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa As telah memberikan usulan resolusi ke PBB.

Usulan ini menjelaskan bahwa wilayah Ukraina yang telah diduduki Rusia tidak perlu disebutkan.

Namun resolusi ini berbeda dari rancangan Ukraina dan sekutunya di Eropa yang menekankan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang.

Merasa mendapatkan dukungan dari Trump, resolusi AS mendapat sambutan positif dari duta besar Rusia untuk PBB.

Serangan Drone Rusia Tewaskan 1 Pekerja

Rusia melancarkan serangan drone ke arah Kyiv.

Serangan tersebut menewaskan seorang pekerja kereta api di luar Kyiv.

Tidak hanya itu, serpihan drone jatuh di gedung-gedung di Kyiv, menyebabkan kebakaran dan kerusakan.

Pasukan Rusia mengebom kota Huliaipole.

Serangan ini membuat 3 warga kota tersebut luka-luka.

Serangan bom berpemandu Rusia tampaknya tidak hanya menghantam tengah kota, desa dekat lokasi kejadian juga terkena dampaknya.

Di mana satu orang tewas akibat serangan bom Rusia.

Dalam pertemuan di hari Kamis (20/2/2025), Keith Kellog melontarkan pujian untuk Presiden ukraina.

Ia memuji Zelensky sebagai pemimpin yang tangguh dan berani.

Hal ini berbeda dari pernyataan Trump yang menyebut Zelensky sebagai “diktator”.

Sempat membela Zelensky atas tuduhan yang dilontarkan Trump, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, keduanya akan bertemu minggu depan.

Starmer akan bertemu Trump dalam kunjungannya ke AS untuk membahas perang Ukraina.

Rusia bersedia menggunakan 300 miliar USD asetnya yang dibekukan di Eropa untuk rekonstruksi Ukraina.

Namun, Rusia ingin sebagian dana digunakan di wilayah yang dikuasai pasukan Moskow.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Perang Rusia vs Ukraina

22/02/2025 11:34
Apakah Bisa Buat Sertifikat Tanah Secara Online?

PIKIRAN RAKYAT – Memiliki sertifikat tanah adalah hal yang sangat penting bagi setiap pemilik properti. Sertifikat tanah merupakan bukti sah kepemilikan atas tanah yang dimiliki.

Proses pembuatan sertifikat tanah sendiri bisa dilakukan secara manual dengan datang langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Cara Membuat Sertifikat Tanah

1. Secara Manual

– Siapkan semua dokumen persyaratan yang diperlukan, seperti KTP, KK, NPWP, bukti kepemilikan tanah, dan lainnya.

– Kunjungi kantor BPN terdekat dan sampaikan maksud dan tujuan Anda untuk membuat sertifikat tanah.

– Isi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas BPN.

– Serahkan semua dokumen persyaratan yang telah dilengkapi.

– Bayar biaya pembuatan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

– Setelah semua proses selesai, Anda akan menerima sertifikat tanah.

2. Secara Online

– Unduh aplikasi Sentuh Tanahku di App Store atau Google Play Store.

– Daftar dan buat akun baru pada aplikasi.

– Lakukan aktivasi akun dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) di kantor BPN terdekat.

Ilustrasi sertifikat tanah, berikut 3 cara cek sertifikat saya atas nama siapa, bisa cek online, caranya simpel dan mudah. ANTARA/Irwansyah Putra

– Isi formulir permohonan secara online.

– Unggah semua dokumen persyaratan yang telah discan.

– Lakukan pembayaran biaya pembuatan sertifikat secara online.

– Setelah proses selesai, Anda akan diberitahu untuk mengambil sertifikat tanah di kantor BPN.

Dokumen yang Dibutuhkan

– Fotokopi KTP dan KK

– Fotokopi NPWP

– Surat Pelunasan PBB

– Bukti IMB

– Sertifikat Hak Guna Bangunan (jika ada)

– Akta Jual Beli (jika ada)

– Fotokopi Girik atau Letter C (jika ada)

– Surat pernyataan kepemilikan lahan

– Surat pernyataan tidak sengketa

Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah

Biaya pembuatan sertifikat tanah terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

1. Biaya pengukuran tanah: Besarnya biaya ini tergantung pada luas tanah.

2. Biaya pendaftaran: Biaya ini untuk penerbitan Surat Tanda Terima (STT) Dokumen dan Surat Perintah Setor (SPS).

3. Biaya pemeriksaan tanah: Biaya ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap tanah yang akan disertifikatkan.

4. Biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi (TKA): Biaya ini ditanggung oleh pemohon dan diberikan kepada petugas yang melakukan pengukuran tanah.

Catatan: Besarnya biaya pembuatan sertifikat tanah dapat berbeda-beda di setiap daerah dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Tips Membuat Sertifikat Tanah

– Pastikan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan dalam kondisi baik.

– Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada petugas BPN.

– Tanyakan secara berkala mengenai perkembangan proses pembuatan sertifikat tanah Anda.

Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sebaiknya Anda mengkonfirmasi informasi terbaru mengenai prosedur dan biaya pembuatan sertifikat tanah dengan menghubungi Kantor BPN setempat.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

22/02/2025 11:20