Xcloud.id

partai: PBB

  • Pesawat Militer Jatuh di Sudan, Sejumlah Tentara Tewas

    Pesawat Militer Jatuh di Sudan, Sejumlah Tentara Tewas

    Jakarta –

    Sebuah pesawat militer Sudan jatuh di pinggiran ibu kota Khartoum, karena kerusakan teknis. Sumber militer menyebut awak pesawat dilaporkan tewas.

    “Sebuah pesawat Antonov jatuh, menewaskan sejumlah perwira yang berada di dalamnya,” kata sumber tersebut kepada AFP dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media, seperti dilansir AFP, Rabu (26/2/2025).

    Kecelakaan itu terjadi di dekat pangkalan udara Wadi Seidna, salah satu pusat militer terbesar tentara di Omdurman, bagian dari Khartoum Raya.

    Warga di Omdurman utara melaporkan ledakan keras dari kecelakaan itu. Kecelakaan ini juga menyebabkan pemadaman listrik di beberapa lingkungan sekitar.

    Seorang saksi mata mengatakan pesawat itu terbang ke arah selatan dari Sudan utara ketika jatuh di dekat pangkalan, yang merupakan lokasi bandara militer.

    Insiden itu terjadi sehari setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter mengaku bertanggung jawab atas jatuhnya jet tempur di Nyala, ibu kota Darfur Selatan.

    Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke media, RSF mengatakan telah menembak jatuh pesawat Ilyushin buatan Rusia pada Senin pagi, dengan tuduhan bahwa pesawat itu hancur bersama awaknya.

    Eskalasi baru-baru ini menyusul kemajuan signifikan oleh tentara di Sudan tengah dan ibu kota Khartoum dalam serangan multi-front terhadap RSF.

    Sejak April 2023, panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan mantan wakilnya sekaligus komandan RSF Mohamed Hamadan Daglo, yang dulunya sekutu, telah terlibat dalam perebutan kekuasaan yang brutal.

    Konflik, yang telah merenggut puluhan ribu nyawa, meletus setelah keretakan muncul antara Burhan dan Daglo mengenai struktur pemerintahan di masa mendatang.

    Konflik tersebut telah memicu salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia dalam sejarah, menurut PBB.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 21 Orang Tewas Akibat Hujan Es di Afghanistan

    21 Orang Tewas Akibat Hujan Es di Afghanistan

    Jakarta –

    Pejabat setempat mengatakan sebanyak 21 orang tewas akibat hujan es di Afghanistan. Sementara itu, 8 orang lainnya tewas akibat hujan lebat.

    “Dua puluh satu orang tewas dan enam lainnya cedera akibat hujan es di provinsi Farah bagian barat,” kata kepala Departemen Penanggulangan Bencana Provinsi Farah, Mohammad Israel Sayar, seperti dilansir AFP, Selasa (25/2/2025).

    Para korban adalah anggota dua keluarga yang pergi piknik.

    Di Kandahar selatan, departemen penanggulangan bencana setempat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 8 orang — termasuk wanita dan anak-anak — tewas di beberapa lokasi akibat hujan lebat.

    “Hari ini, empat wanita yang sedang sibuk mencuci pakaian tersapu banjir… dan hanya satu wanita yang selamat,” kata pernyataan itu.

    Departemen pananggulangan bencana menambahkan bahwa seorang anak tenggelam di Kandahar. Sementara atap rumah runtuh menimpa sebuah keluarga yang menewaskan seorang wanita dan tiga anak.

    Di antara negara-negara termiskin di dunia setelah puluhan tahun perang, Afghanistan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang menurut para ilmuwan memicu cuaca ekstrem.

    Negara ini berada di peringkat keenam yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

    Kekeringan, banjir, degradasi lahan, dan menurunnya produktivitas pertanian merupakan ancaman utama. Hal itu diungkap oleh perwakilan badan pembangunan PBB di Afghanistan, Stephen Rodriques, pada tahun 2023.

    Banjir bandang pada bulan Mei tahun lalu menewaskan ratusan orang dan membanjiri sebagian besar lahan pertanian di Afghanistan, tempat 80 persen orang bergantung pada pertanian untuk bertahan hidup.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 7 Update Ukraina! Siaga Perang Rusia-NATO, Utusan Putin ke Prabowo

    7 Update Ukraina! Siaga Perang Rusia-NATO, Utusan Putin ke Prabowo

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki tahun ketiga. Dalam update terbaru, Amerika Serikat (AS), yang sekarang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, telah berubah haluan dengan mendukung Rusia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Di sisi lain, pakar mengkhawatirkan perang pecah antara Rusia dan NATO. Utusan Presiden Valdimir Putin juga dilaporkan datang ke RI, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut update terbaru perang antara Rusia dan Ukraina, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (25/2/2025).

    1.PBB Tolak Resolusi Perang Rusia-Ukraina Versi AS

    PBB menolak upaya AS untuk melemahkan sikap Majelis Umum terkait perang Rusia di Ukraina. Hal ini memberikan kemenangan diplomatik bagi Kyiv dan sekutu Eropa.

    Mengutip Reuters, AS terpaksa abstain dalam pemungutan suara atas resolusinya sendiri. Ini setelah negara-negara Eropa berhasil mengubah rancangan Washington dengan menambahkan dukungan eksplisit terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina.

    “Perang ini bukan hanya tentang Ukraina. Ini tentang hak fundamental setiap negara untuk ada, menentukan jalannya sendiri, dan hidup bebas dari agresi,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, sebelum pemungutan suara berlangsung, Senin malam.

    Dalam pemungutan suara atas rancangan resolusi AS yang telah diamendemen, 93 negara mendukung, 73 abstain, dan 8 negara menolak, termasuk Rusia. Upaya Rusia untuk mengubah teks resolusi AS dengan memasukkan “akar penyebab” konflik juga gagal.

    Keputusan ini muncul di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk menengahi perdamaian, yang justru menimbulkan ketegangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena cenderung membela Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump juga memicu kekhawatiran di antara negara-negara Eropa bahwa mereka akan disingkirkan dari proses perundingan damai.

    2.Pakar Sebut Perang Rusia Vs NATO di Depan Mata

    Pakar militer Rusia, Igor Korotchenko, memperingatkan bahwa Moskow bisa berperang dengan aliansi pertahanan Barat, NATO, dalam dekade berikutnya. Hal ini terjadi saat hubungan kedua pihak itu masih dalam posisi yang panas karena serangan Rusia ke Ukraina.

    Dalam sebuah pernyataan di kolom opini surat kabar Rusia Moskovsky Komsomolets, Korotchenko meramalkan konflik masa depan antara Rusia dan Barat. Ia mengatakan bahwa hubungan antara kedua pihak ini tidak menentu.

    “Tentara Rusia harus siap menghadapi setiap perkembangan situasi dalam jangka menengah, termasuk kemungkinan konflik militer dengan NATO di Eropa pada dekade berikutnya,” tulisnya dalam kolom itu yang juga dikutip Newsweek.

    “Bahkan jika Kremlin menjalin hubungan yang stabil dengan Presiden AS Donald Trump, dalam empat tahun, seorang pemimpin baru akan menjabat. Oleh karena itu, penilaian Rusia terhadap tujuan strategis musuh geopolitik dan militernya tidak boleh didasarkan pada niat terkini dari elit Barat tertentu, melainkan pada evaluasi kekuatan dan kemampuan militer kolektif Barat.”

    Kremlin menuduh NATO terlibat dalam ‘konfrontasi langsung’ dengan Rusia dengan memberikan bantuan militer kepada Ukraina selama perang. Pejabat dan propagandis Rusia sering mengancam akan menyerang negara-negara anggota aliansi militer tersebut karena mengirim peralatan dan senjata ke lawan mereka.

    Saat AS dan Rusia terlibat dalam pembicaraan untuk kemungkinan menjadi penengah kesepakatan damai, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan dalam sebuah artikel untuk The Telegraph, yang diterbitkan pada 16 Februari, bahwa Eropa “menghadapi momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan kolektif benua kita.”

    3.Inggris Jatuhkan Sanksi Terbesar ke Rusia

    Pemerintah Inggris mengumumkan paket sanksi terbesar terhadap Moskow sejak 2022. Ini menjadi upaya baru melemahkan kemampuan Rusia untuk terus berperang.

    Dilansir Newsweek, paket sanksi ini mencakup 107 sanksi baru, menargetkan “armada bayangan” Rusia, rantai pasokan militer, serta individu dan institusi keuangan yang mendukung ekonomi Rusia dalam membiayai perang. Inggris juga akan memberikan tekanan lebih lanjut terhadap pendapatan energi Rusia guna mengurangi dana yang dapat digunakan  Putin untuk melanjutkan invasi ke Ukraina.

    Langkah ini muncul setelah pertemuan pejabat Rusia dan AS di Arab Saudi untuk membahas negosiasi perdamaian. Namun, pertemuan tersebut justru memicu ketegangan antara AS dan sekutu Eropa, karena dianggap menyingkirkan Ukraina dari diskusi perdamaian.

    Secara rinci, sanksi tersebut menyasar 40 kapal dalam “armada bayangan” Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi perdagangan minyak. Dengan langkah ini, Inggris kini menjadi negara Eropa dengan jumlah sanksi terbanyak terhadap kapal-kapal Rusia, yakni 133 kapal.

    Selain itu, Inggris juga menyasar rantai pasokan militer, termasuk pejabat pertahanan Korea Utara yang terlibat dalam pengiriman pasukan dan senjata ke Rusia. Sanksi juga diberikan kepada 14 individu Rusia yang mendanai sektor ekonomi yang berkontribusi pada perang dan juga lembaga keuangan asing yang mendukung Moskow.

    “Tindakan ini dirancang untuk mengeringkan dana perang Putin serta membongkar sistem korupsi yang menopang pemerintahan Rusia,” kata Inggris.

    4.Eropa Masih Beli Minyak Rusia

    Sebuah laporan Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih menyebut 27 negara anggota Uni Eropa telah menghabiskan lebih banyak uang untuk mengimpor bahan bakar fosil Rusia daripada bantuan keuangan ke Ukraina. Organisasi yang berpusat di Helsinki tersebut mengatakan dalam sebuah laporan untuk menandai ulang tahun ketiga perang tersebut, bahwa UE membeli bahan bakar fosil Rusia senilai sekitar 21,9 miliar euro pada tahun 2024, sambil mengalokasikan sekitar 18,7 miliar euro dalam bentuk bantuan keuangan ke Ukraina.

    Laporan tersebut mengatakan pendapatan bahan bakar fosil global Rusia selama tahun ketiga perang mencapai 242 miliar euro. Ini tidak jauh di belakang pendapatan Rusia sebelum dimulainya invasi.

    5.Ukraina Butuh Dana Rp8.564 Triliun 

    Ukraina butuh US$524 miliar atau sekitar Rp8.564 triliun untuk membangun kembali setelah tiga tahun serangan Rusia. Menurut sebuah studi baru oleh World Bank (Bank Dunia), PBB, Komisi Eropa, dan pemerintah Ukraina, perkiraan biaya untuk membangun kembali ekonomi Ukraina setara dengan hampir tiga kali lipat dari perkiraan output ekonomi 2024.

    Temuan tersebut mencakup data dari invasi Rusia tiga tahun lalu hingga 31 Desember 2024. Ini termasuk peningkatan kerusakan infrastruktur energi Ukraina sebesar 70% akibat serangan Rusia.

    Lembaga tersebut menemukan peningkatan lebih dari 7% dari perkiraan terakhir sebesar US$486 miliar satu tahun lalu, dengan perumahan, transportasi, energi, perdagangan, dan pendidikan menjadi sektor yang paling terdampak. Studi tersebut mengukur kerusakan fisik langsung pada bangunan dan infrastruktur lainnya, dampak pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, serta biaya untuk membangun kembali dengan lebih baik.

    6. Deal Antara Trump-Putin

    Trump mengatakan Putin telah deal, menerima gagasan Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Ini sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata Moskow dan Kyiv.

    Ini ditegaskan Trump saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Senin malam waktu setempat. Ia mengatakan Eropa siap membantu.

    Mengutip Reuters, Trump dan Macron menguraikan upaya untuk menegosiasikan akhir perang Ukraina dalam pembicaraan di Ruang Oval setelah mereka mengikuti konferensi video dengan para pemimpin G7 lainnya. Macron sendiri menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Trump sejak ia kembali berkuasa sebulan lalu.

    “Ya, dia akan menerimanya,” kata Trump tentang penerimaan Putin atas pasukan penjaga perdamaian.

    “Saya secara khusus menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Dia tidak keberatan dengan itu,” tambahnya.

    Macron sendiri mengatakan Eropa memiliki peran untuk dimainkan dalam memberikan jaminan keamanan. Ia mengatakan pertama-tama gencatan senjata perlu dinegosiasikan dan kemudian perjanjian damai yang didukung oleh jaminan keamanan.

    “Kami siap dan bersedia memberikan jaminan keamanan tersebut, yang mungkin dapat mencakup pasukan, tetapi mereka akan berada di sana untuk menjaga perdamaian,” kata Macron saat ia dan Trump menjawab pertanyaan dari wartawan.

    “Mereka tidak akan berada di garis depan. Mereka tidak akan menjadi bagian dari konflik apa pun. Mereka akan berada di sana untuk memastikan bahwa perdamaian dihormati,” katanya lagi.

    7.Tangan Kanan Putin Bertemu Prabowo

    Sejumlah media asing menyoroti kedatangan tangan kanan Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat tinggi keamanan Kremlin, Sergei Shoigu, ke Indonesia, Selasa. Ini pun dilakukan media Rusia, The Moskow Times.

    Dikatakan bagaimana Shoigu melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk berunding. Kedua negara dikatakan berupaya memperkuat kerja sama pertahanan.

    “Pejabat tinggi keamanan Rusia, Sergei Shoigu, mengunjungi Indonesia pada hari Selasa untuk berunding dengan Presiden Prabowo Subianto dan menteri pertahanannya saat Moskow dan Jakarta berupaya memperkuat kerja sama pertahanan,” tulis laman yang mengaku media independen Rusia itu dilihat CNBC Indonesia.

    “Ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral, menolak untuk memihak dalam perang Ukraina atau persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China,” tulisnya soal RI.

    “Shoigu, mantan menteri pertahanan Rusia dan sekarang sekretaris Dewan Keamanannya, dianggap sebagai tokoh kunci dalam keputusan untuk mengirim pasukan Rusia keUkraina pada tahun 2022 dan tetap menjadi sekutu setia Presiden VladimirPutin,” tambah laman tersebut dalam artikel berjudul “Russia’s Shoigu Visits Indonesia for Defense Talks”

    Mengutip media Rusia lain, RIA Novosti, diingatkan pula bagaimana Prabowo mengunjungi Moskow Juli 2024 lalu untuk berunding ke Putin. Prabowo sendiri disebut laman itu telah berjanji mengambil peran yang lebih tegas di panggung dunia.

    “Pada bulan November, Indonesia dan Rusia melakukan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka. Rusia mengerahkan tiga kapal perang kelas korvet, sebuah kapal tanker berukuran sedang, sebuah helikopter militer, dan sebuah kapal tunda untuk latihan di lepas pantai pulau utama Indonesia, Jawa,” muatnya.

    “Jakarta telah mempertahankan hubungan dagang bernilai miliaran dolar dengan Moskow, tetapi impor senjata utama telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir setelah Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014 dan invasi besar-besarannya ke Ukraina,” tulis laman itu.

    “Meski begitu, sejak menjabat sebagai menteri pertahanan Indonesia pada tahun 2019, Prabowo tetap mempertahankan kesepakatan senilai US$1,1 miliar untuk jet tempur Rusia yang disepakati setahun sebelumnya, meskipun ada laporan ancaman sanksi AS,” lapor media tersebut lagi.

    (sef/sef)

  • Pemerintah RI & Badan Kesehatan Seksual PBB Dukung Penghapusan Praktik Pemotongan Genital Perempuan – Halaman all

    Pemerintah RI & Badan Kesehatan Seksual PBB Dukung Penghapusan Praktik Pemotongan Genital Perempuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di Indonesia terus meningkat.

    Sebanyak 46,3 persen perempuan berusia 15 sampai 49 tahun pernah menjalani P2GP berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN 2024).

    Menurut laporan global UNICEF tahun 2024, lebih dari 230 juta anak perempuan dan perempuan di dunia yang hidup saat ini telah mengalami P2GP dan lebih dari 68 juta anak perempuan berisiko mengalami P2GP dari tahun 2020 hingga 2030, dengan rata-rata lebih dari 4 juta anak perempuan per tahun.

    Sebuah studi pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Universitas Birmingham mengungkap P2GP sebagai penyebab utama kematian di 15 negara Afrika yang menjadi subjek penelitian, dan diperkirakan menyebabkan lebih dari 44.000 kematian setiap tahunnya.

    Dampak biaya P2GP juga besar, dengan perkiraan US$ 1,4 miliar per tahun yang dihabiskan untuk pengobatan akibat komplikasi kesehatan akibat P2GP.

    Badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNFPA memperkirakan bahwa 68 juta anak perempuan mengalami P2GP antara tahun 2015 hingga 2030.

    Tantangan utamanya bukan hanya melindungi anak perempuan yang saat ini berisiko mengalami P2GP, namun juga memastikan bahwa mereka yang lahir di masa depan akan bebas dari praktik berbahaya tersebut.

    Pada tahun 2025, UNFPA memperkirakan lebih dari 4,4 juta anak perempuan berisiko mengalami mutilasi alat kelamin perempuan, di mana angka tersebut meningkat dari yang sebelumnya berjumlah 4,1 juta anak perempuan pada tahun 2019.

    Terkait hal tersebut Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughlin mengatakan P2GP adalah salah satu manifestasi paling ekstrem dari ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis seumur hidup. Praktik berbahaya ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dilanjutkan.

    “Sebagai komunitas global, kita sudah mengalami kemajuan; saat ini peluang seorang anak perempuan mengalami P2GP sepertiga lebih kecil dibandingkan 30 tahun yang lalu. Namun, kita telah mencapai titik kritis: meskipun terjadi penurunan angka, pertumbuhan populasi dunia menyebabkan perlunya peningkatan dalam kemajuan sebanyak 27 kali lebih cepat untuk memenuhi target global dalam P2GP pada tahun 2030,” kata Amanda dalam pernyataan persnya yang diterima Tribun, Selasa(25/2/2025).

    Perwakilan UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami mengatakan saat ini harus segera mempercepat kemajuan dalam mengakhiri P2GP. Saat ini membutuhkan semua orang untuk ikut terlibat; pemerintah, mitra pembangunan, profesional dalam bidang kesehatan, pemimpin agama, LSM, aktivis hak asasi manusia, semua elemen bersatu sebagai sebuah aliansi.

    “Kita  harus menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pusatnya serta memastikan bahwa kita tidak hanya berbicara tentang angka, karena setiap individu adalah manusia yang menghadapi konsekuensi psikologis dan medis dari praktik berbahaya ini. UNFPA dan UNICEF hadir di sini, kami melakukan yang terbaik untuk mendukung pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain di bidang ini. Dan kami berterima kasih atas dukungan mitra pembangunan kami seperti Inggris dan donor lainnya. Setiap orang mempunyai peran dalam melindungi setiap anak perempuan, jadi mari kita bertindak segera untuk mengakhiri P2GP sekarang,” kata Hassan.

    Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Desy Andriani mengatakan praktik P2GP termasuk bentuk-bentuk medis dan simboliknya harus dihapuskan secara bertahap, terutama jika praktik tersebut berakar pada diskriminasi berbasis gender.

    Untuk mengatasi masalah ini, lanjutnya semuanya memerlukan pendekatan multisektoral yang komprehensif, sehingga ini bukan upaya satu sektor saja.

    “Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan terkait untuk memastikan respons yang holistik dan berkelanjutan. Para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam diskusi untuk menyepakati strategi utama dalam menghilangkan P2GP di Indonesia yangs mencakup penanganan norma-norma budaya dan perilaku, memberdayakan para profesional kesehatan dan tokoh masyarakat untuk melakukan advokasi penghapusan P2GP, dan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia untuk memimpin upaya global dalam mengakhiri P2GP,” ujar Desy.

    “Kesimpulannya, pemberantasan P2GP memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang menghilangkan praktik diskriminatif dan mendorong kesetaraan gender,” tambahnya.

  • Turki Terbuka untuk Bertindak Sebagai Penjamin Keamanan dalam Perjanjian Damai Ukraina dan Rusia – Halaman all

    Turki Terbuka untuk Bertindak Sebagai Penjamin Keamanan dalam Perjanjian Damai Ukraina dan Rusia – Halaman all

    Turki Terbuka untuk Bertindak Sebagai Penjamin Keamanan dalam Perjanjian Damai Ukraina dan Rusia

    TRIBUNNEWS.COM- Turki terbuka untuk memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan akhir dengan Rusia untuk mengakhiri perang, kata menteri luar negeri Turki pada hari Senin selama jumpa pers dengan mitranya dari Rusia.

    Hakan Fidan mengatakan bahwa Turki, pada prinsipnya, siap mengambil langkah apa pun yang dapat berkontribusi pada perdamaian saat perang Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga minggu ini. Namun, ia menambahkan bahwa Ankara perlu melihat bagaimana pembicaraan berlangsung sebelum membuat komitmen akhir.

    “Setelah kami melakukan persiapan teknis yang diperlukan terkait masalah ini, [Presiden Recep Tayyip Erdogan] akan membuat keputusan yang diperlukan,” katanya. “Namun untuk saat ini, kami mengikuti dengan saksama diskusi dan pertemuan tersebut.”

    Fidan juga mengungkapkan bahwa Ankara mendukung inisiatif perdamaian baru Presiden AS Donald Trump untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan pimpinan Rusia, yang mengecualikan Ukraina selama putaran pertama minggu lalu di Riyadh.

    Menteri luar negeri Turki mengatakan Ankara memandang inisiatif Amerika memiliki pendekatan “berorientasi pada hasil” dan percaya bahwa solusi hanya dapat dicapai melalui negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak.

    “Kami siap memberikan segala bentuk dukungan bagi terciptanya perdamaian melalui dialog,” ujarnya.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, di sisi lain, mengklaim bahwa Ukraina menolak menandatangani rancangan perjanjian damai di Istanbul pada Maret 2022 menyusul tekanan dari Inggris dan sekutu Barat lainnya. Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut juga mencakup jaminan keamanan dari anggota Dewan Keamanan PBB, Jerman, dan Turki.

    “Telah dijelaskan bagaimana hal ini akan berjalan. Faktanya, pihak Ukraina sendiri yang merumuskan jaminan ini,” kata Lavrov. “Namun, Barat melarangnya.”

    Menurut rancangan perjanjian damai, Rusia saat itu tidak setuju Turki menjadi penjamin.

    Pernyataan Lavrov pada hari Senin mengindikasikan bahwa Moskow terbuka terhadap Ankara sebagai salah satu penjamin keamanan.

    Meskipun ada kekhawatiran di ibu kota Eropa atas sikap agresif Trump terhadap Ukraina dan presidennya, Volodymyr Zelensky, pejabat Turki yakin negosiasi tersebut pada akhirnya dapat mengarah pada diskusi serius. Ankara telah lama menganjurkan perundingan langsung yang melibatkan semua pihak.

    Komentar Trump telah mendorong beberapa pemimpin Eropa untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan Washington. Awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan puncak Eropa untuk membahas krisis tersebut – kecuali Ankara.

    Sejak awal perang, Turki telah menjaga keseimbangan yang baik antara kedua belah pihak, menolak untuk bergabung dengan sanksi internasional sambil mengizinkan pengunjung Rusia untuk bepergian ke negara tersebut. Perdagangan bilateral sebagian besar terus berlanjut, meskipun ada beberapa kesulitan transaksi keuangan karena sanksi Barat.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’ – Halaman all

    IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’ – Halaman all

    IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Pendudukan Israel Gideon Sa’ar mengejek pemerintahan baru di Suriah dengan menyebut mereka terdiri dari “kelompok teroris dari Idlib yang merebut Damaskus dengan paksa.”

    Ia menegaskan kalau Israel tidak akan berkompromi dalam hal keamanan perbatasannya.

    Meski mendapat kecaman secara luas, pencaplokan wilayah perbatasan Suriah oleh Pasukan Israel (IDF) dengan dalih ‘zona kendali’, tetap berlangsung dengan menduduki wilayah perbatasan di sisi Suriah.

    Gideon Sa’ar juga menyatakan kalau Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) beroperasi di wilayah Suriah untuk membuka front melawan Tel Aviv, sebagaimana yang diklaimnya.

    Ia menambahkan, “Saya mendengar pembicaraan tentang pengalihan kekuasaan di Suriah, dan ini adalah masalah yang menggelikan.”

    Ia melanjutkan, “Kami gembira dengan kepergian Assad, namun kaum Islamis tengah berupaya membalas dendam terhadap kaum Alawi dan mengincar kaum Kurdi,” menurut pernyataannya.

    Komentar Gideon Sa’ar ini terkait keberadaan Pasukan Israel yang tetap menduduki sejumlah wilayah Suriah di perbatasan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai tindakan defensif.

    Netanyahu bahkan menyatakan kalau pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu.

    Israel mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka tidak akan menoleransi kehadiran Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau pasukan apa pun yang terkait dengan pemerintahan baru Suriah di Suriah selatan. 

    Pernyataan ini menyusul pengambilalihan Damaskus oleh HTS pada tanggal 8 Desember, yang mengakhiri kekuasaan Bashar al-Assad dan mendorong serangan Israel ke wilayah Suriah dengan dalih keamanan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai “tindakan defensif,” dengan menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu. 

    Ia menuntut demiliterisasi penuh Quneitra, Daraa, dan Sweida, dengan menyatakan, “Kami tidak akan membiarkan pasukan HTS atau tentara Suriah baru memasuki wilayah selatan Damaskus.”

    Untuk lebih merasionalisasi pendudukan militer, Netanyahu juga mengutip dugaan ancaman terhadap minoritas Druze di Suriah selatan sebagai alasan intervensi militer, dengan menyatakan, “Kami tidak akan menoleransi ancaman apa pun terhadap sekte Druze di Suriah selatan.” 

    Israel secara historis menggunakan dalih melindungi minoritas Druze untuk melegitimasi tindakan militer dan memperluas pijakan strategisnya di wilayah tetangga.

    Gambar ini menunjukkan kendaraan militer Israel melaju di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pejuang pemberontak Islam menggulingkan presiden Bashar al-Assad , Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Pendudukan Militer 

    Setelah runtuhnya pemerintahan Suriah, pasukan Israel menyerbu zona demiliterisasi yang diawasi PBB, termasuk sisi Suriah dari Gunung Hermon/Jabal al-Sheikh, menempatkan pasukan sekitar 25 kilometer dari Damaskus. Perluasan ini telah menuai kecaman luas karena melanggar perjanjian internasional.

    Israel telah secara signifikan meningkatkan pendudukannya di pedesaan selatan Quneitra , pindah ke desa-desa seperti al-Asbah, Kodna, al-Rafid, dan Hiran.

    Citra satelit yang diterbitkan oleh Haaretz mengungkap pembangunan tujuh pos militer pendudukan Israel baru di wilayah Suriah, yang dilengkapi tempat tinggal, pusat komando, dan pos pengamatan.

    Reaksi Internasional dan Suriah

    Suriah mengecam tindakan Israel sebagai pendudukan ilegal, dan menuntut penarikan segera pasukan Israel. 

    Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengecam Israel, menyebut kehadirannya sebagai pelanggaran perjanjian internasional dan mendesak penarikan segera pasukan Israel.

    Di tengah pendudukan yang terus berlangsung, penduduk Quneitra kembali menyerukan pembebasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. 

    Selama sesi diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah, para peserta menekankan persatuan wilayah Suriah dan mengutuk pendudukan Israel yang terus berlanjut.

    Para peserta mendesak penerapan keadilan transisi, amnesti, dan rekonsiliasi, serta pembentukan tentara nasional dan reformasi ekonomi. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada pemerintahan baru Suriah di bawah kendali HTS.

    Tuntutan Israel untuk demiliterisasi provinsi-provinsi Suriah merupakan bagian dari upaya Israel untuk melemahkan kedaulatan Suriah dan mengendalikan wilayah-wilayah strategis di dekat Damaskus. 

    Meskipun mendapat kecaman internasional, Israel tetap melanjutkan pendudukan militernya, yang meningkatkan ketegangan regional dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konfrontasi militer.

    Tentara Israel beroperasi di pagar perbatasan sisi Suriah, 15 Desember 2024. (Foto oleh Jamal Awad/Flash90)

    Warga Quneitra Serukan Persatuan untuk Melawan Pendudukan Israel

    Aksi pendudukan Israel di wilayah Suriah ini mendapat penentangan dari warga lokal Suriah di wilayah-wilayah perbatasan.

    Para peserta sesi dialog yang diadakan di Kegubernuran Quneitra, Suriah selatan pada tanggal 22 Februari telah menyerukan untuk menjaga persatuan negara, membebaskan Dataran Tinggi Golan yang diduduki dari Israel, dan melawan serangan Israel ke wilayah Suriah tambahan.

    Seruan itu disampaikan dalam sesi dialog yang digelar sebagai persiapan konferensi nasional untuk membentuk masa depan politik negara ini.

    Sesi dialog tersebut diselenggarakan oleh Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah, yang bertugas mengumpulkan masukan dari warga Suriah untuk membantu membentuk masa depan negara tersebut, termasuk konstitusi baru.

    Hasil dialog nasional akan berupa rekomendasi tidak mengikat kepada pemerintahan baru Suriah, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan pemimpinnya, mantan komandan Al-Qaeda Ahmed al-Sharaa.

    Para peserta dialog di Quneitra juga menyerukan penunjukan seorang gubernur untuk mengawasi pemerintahan lokal, penyediaan layanan penting bagi warga, dan pembentukan komite khusus untuk urusan rakyat Quneitra dan Golan.

    Ahmad al-Sharaa, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden Suriah akhir bulan lalu, telah menyatakan bahwa diperlukan waktu tiga tahun untuk merancang konstitusi baru dan empat hingga lima tahun untuk menyelenggarakan pemilihan presiden.

    Sebagian warga Suriah khawatir bahwa Sharaa mungkin tidak akan melepaskan kekuasaan dan akan memaksakan rezim agama fundamentalis di negara tersebut berdasarkan doktrin Salafisme.  

    Banyak pula yang khawatir negara itu mungkin terbagi menjadi kantong-kantong etnis yang diperintah secara terpisah oleh Sunni, Druze, dan Kurdi.

    Awal minggu ini, surat kabar Israel Haaretz mengungkap citra satelit yang menunjukkan tentara Israel telah mendirikan 7 pos militer baru di wilayah yang didudukinya secara ilegal di Suriah selatan.

    Tentara Israel menduduki wilayah tambahan di Suriah setelah runtuhnya pemerintahan Suriah Bashar al-Assad pada bulan Desember.

    Militer Israel mendirikan pos-pos baru untuk dijadikan pusat operasional bagi pasukan di wilayah tersebut.

    Militer membangun tempat tinggal, pusat komando, klinik, kamar mandi, dan toilet di pos terdepan.

    Pada tanggal 9 Januari, pejabat Israel mengatakan bahwa mereka berencana untuk menduduki “zona kendali” sepanjang 15 km dan “lingkup pengaruh” sejauh 60 km di wilayah Suriah dalam “jangka panjang”.

     

    (oln/rntv/tc*)

  • Sudah Dikecewakan Tak Diajak Rundingan di Arab, AS Kini Tinggalkan Ukraina di Pemungutan Suara PBB – Halaman all

    Sudah Dikecewakan Tak Diajak Rundingan di Arab, AS Kini Tinggalkan Ukraina di Pemungutan Suara PBB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) membuat langkah mengejutkan dengan memilih untuk meninggalkan Ukraina dalam pemungutan suara yang dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai invasi Rusia ke Ukraina.

    Keputusan ini semakin memperburuk hubungan antara AS dan sekutunya di Eropa.

    Pada Senin (24/2/2025) kemarin, PBB mengadakan pemungutan suara terkait tiga resolusi sebagai upaya mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama tiga tahun ini di Ukraina.

    Resolusi tersebut disahkan dengan hasil 93 suara setuju, 8 menentang, dan 73 abstain.

    Ukraina memilih untuk mendukung resolusi ini, tetapi AS memilih abstain, sementara Rusia menolak.

    Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, serta negara-negara Eropa lainnya, mendukung resolusi ini, kecuali Hongaria yang menentang.

    Yang mengejutkan, AS memilih untuk abstain dalam pemungutan suara tersebut.

    Sebuah langkah yang membuat Ukraina merasa terpukul dua kali.

    Sebelumnya, Ukraina merasa dikecewakan karena AS tidak mengundangnya dalam pembicaraan perdamaian dengan Rusia yang berlangsung di Arab Saudi.

    Sementara itu, Rusia mengajukan amandemen yang menyarankan untuk menangani “akar penyebab” konflik, yang akhirnya disetujui.

    Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, menegaskan Ukraina memiliki hak untuk membela diri setelah invasi Rusia yang jelas melanggar Piagam PBB.

    Dalam peringatan tiga tahun invasi Rusia, Betsa menyerukan kepada negara-negara dunia untuk mendukung perdamaian yang adil dan abadi, serta berdiri teguh pada prinsip-prinsip Piagam PBB.

    Teguran dari Inggris dan Denmark

    Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, memperingatkan bahwa jika Rusia dibiarkan menang, dunia akan memasuki era di mana batas-batas negara bisa digambar ulang dengan kekerasan.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Denmark, Lotte Machon, menegaskan bahwa dalam perundingan perdamaian, “tidak ada yang namanya Ukraina tanpa Ukraina, tidak ada yang namanya keamanan Eropa tanpa Eropa.”

    Namun, wakil duta besar AS, Dorothy Shea, menanggapi bahwa resolusi-resolusi PBB sebelumnya yang mengecam Rusia tidak berhasil menghentikan perang.

    Menurutnya, perang ini telah menimbulkan kerugian besar bagi Ukraina, Rusia, dan negara-negara sekitarnya.

    Shea mengatakan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah resolusi yang menunjukkan komitmen semua negara PBB untuk mengakhiri perang secara langgeng.

    Dewan Keamanan Terkunci oleh Veto Rusia

    Di Dewan Keamanan PBB, Rusia menggunakan hak vetonya untuk memblokir amandemen Eropa terhadap resolusi AS, yang dianggap tidak efektif.

    Resolusi yang disetujui hanya berisi permintaan agar konflik segera diakhiri dan mendesak perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia.

    Meskipun demikian, Dorothy Shea menyebut resolusi tersebut sebagai “langkah pertama, namun langkah yang sangat penting” menuju perdamaian.

    Majelis Umum PBB kini menjadi badan yang lebih penting bagi Ukraina karena Dewan Keamanan terhalang oleh hak veto Rusia.

    Komitmen Terhadap Kedaulatan Ukraina

    Majelis Umum PBB telah mengesahkan beberapa resolusi yang menuntut Rusia untuk segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.

    Resolusi terbaru ini menegaskan kembali komitmen terhadap kedaulatan Ukraina, dengan menyatakan bahwa “tidak ada perolehan wilayah yang sah melalui ancaman atau penggunaan kekuatan.”

    Resolusi ini juga menuntut de-eskalasi, penghentian permusuhan, dan penyelesaian damai perang, dengan harapan perang ini dapat berakhir tahun ini.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Tahapan Seleksi Paskibraka 2025 Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi – Halaman all

    Tahapan Seleksi Paskibraka 2025 Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi – Halaman all

    Inilah tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 tingkat kabupaten/kota dan provinsi, pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 lewat Badan Kesbangpol setempat.

    Tayang: Selasa, 25 Februari 2025 15:36 WIB

    TRIBUN JABAR/HABIBUR ROHMAN

    SELEKSI PASKIBRAKA 2025 – Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Jawa Barat didampingi sejumlah prajurit TNI akan melakukan pengibaran bendera saat gladi bersih upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/8/2024). Inilah tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 tingkat kabupaten/kota dan provinsi, pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 lewat Badan Kesbangpol setempat. 

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

    Pendaftaran seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2025 kembali dibuka.

    Merujuk Instagram resmi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) @bpipri, jadwal pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 di setiap daerah bisa berbeda.

    Siswa dapat mengetahui soal jadwal seleksi pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 lewat Badan Kesbangpol setempat.

    Selain itu, perlu diketahui jika proses pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 dapat melalui aplikasi Transparasi Paskibraka.

    Adapun tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 dimulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

    Selengkapnya berikut daftar tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 tingkat kabupaten/kota dan provinsi, melansir laman resmi BPIP.

    Tahapan Seleksi Paskibraka 2025 Tingkat Kabupaten/Kota

    seleksi administrasi;
    seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
    seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
    seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade);
    seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan;dan
    seleksi kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).

    Tahapan Seleksi Paskibraka 2025 Tingkat Provinsi

    pemberkasan ulang;
    seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
    seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
    seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade);
    seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan; dan
    seleksi kepribadian (psikotes, wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial). Unsur penilaian psikotes dalam seleksi kepribadian tingkat provinsi terdiri atas:

    kemampuan adaptasi;
    daya tahan terhadap tekanan;
    stabilitas mental;
    semangat/kemauan belajar;
    integritas; dan
    kemampuan bekerja dalam tim.

    Informasi lengkap terkait seleksi Paskibraka BPIP 2025 dapat disimak secara berkala di Instagram @bpipri.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Mengapa Pakistan Mengusir Para Pengungsi Afghanistan?

    Mengapa Pakistan Mengusir Para Pengungsi Afghanistan?

    Jakarta –

    Seorang wanita yang kita sebut Fatima melarikan diri dari Afganistan bersama keluarganya pada Desember 2021. Ia sempat bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba Amerika Serikat di Kabul. Namun, setelah penarikan pasukan AS pada musim panas 2021 dan Taliban kembali berkuasa, dia terpaksa meninggalkan negaranya.

    Sekarang ia tinggal di Islamabad, Pakistan, tetapi masa berlaku visa-nya hampir habis dan masih dalam proses perpanjangan.

    “Saya khawatir tentang pembaruan visa saya dan jika tidak diperbarui tepat waktu, pihak berwenang akan menangkap saya dan keluarga karena tinggal secara ilegal di negara ini,” kata Fatima kepada DW.

    Aparat kepolisian termasuk polisi wanita, menggerebek gedung tempat tinggal Fatima untuk mencari pengungsi Afganistan tanpa dokumen. Fatima tidak berada di sana saat itu, tetapi saudara laki-lakinya ditahan.

    “Kami menunjukkan tanda terima dan bukti pengajuan perpanjangan visa, tetapi polisi tetap tidak mau bekerja sama,” kata Fatima, yang kini bersembunyi dari pihak berwenang.

    Waktu semakin menipis bagi para pengungsi di Islamabad dan Rawalpindi

    Pada tahun 2023, Pakistan memulai inisiatif untuk memulangkan sekitar empat juta warga Afganistan yang telah memasuki negara itu selama 40 tahun terakhir. Pemerintah menetapkan batas waktu hingga 31 Maret untuk mengusir warga asing yang tinggal secara ilegal, dengan operasi pencarian yang berlangsung pada Januari dan Februari.

    Umer Gillani, seorang ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia, kepada DW mengatakan, pengungsi Afganistan yang tinggal di Islamabad dan kota terdekat Rawalpindi “telah diminta secara lisan untuk meninggalkan Pakistan sebelum tanggal 28 Februari.”

    Moniza Kakar, seorang pengacara yang bekerja untuk advokasi pengungsi di Pakistan, juga menyatakan kepada DW terdapat “ketidakpastian dan ketakutan” di antara warga Afganistan di wilayah tersebut.

    “Sejak awal tahun ini, lebih dari 1.000 warga Afganistan telah ditahan di Islamabad, dan lebih dari 18.000 orang dipaksa meninggalkan Islamabad dan Rawalpindi akibat instruksi pemerintah di Islamabad,” tambahnya.

    Selama bertahun-tahun bekerja sama dengan Amerika

    Amin, seorang pria berusia 28 tahun asal Kabul, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berkolaborasi dengan Amerika Serikat dalam upaya memerangi Taliban di Afganistan. Namun, ia akhirnya terpaksa melarikan diri ke Pakistan dengan menyeberangi perbatasan.

    Dia mengungkapkan, awalnya hanya tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk dievakuasi ke Amerika Serikat. Namun, rencana tersebut tertunda bulan lalu setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan program penempatan kembali pengungsi.

    Kini, hampir 20.000 warga Afganistan menunggu di Pakistan untuk mendapatkan persetujuan bermukim kembali di AS melalui program pemerintah Amerika.

    “Kami telah bekerja sama dengan Amerika selama bertahun-tahun. Kami membantu dan mendukung mereka di Afganistan, bahkan memberikan sebagian dari hidup kami. Sekarang, mereka seharusnya mendukung kami agar kami bisa hidup dengan damai,” kata Amin kepada DW.

    Ketegangan antara Kabul dan Islamabad makin panas

    Selama tiga tahun terakhir, hubungan antara Pakistan dan Afganistan, negara tetangganya, semakin memburuk.

    Islamabad menuding otoritas Taliban di Afganistan tidak mampu mengendalikan operasi kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang didirikan pada tahun 2007 dan telah melancarkan berbagai serangan terhadap pasukan keamanan Pakistan.

    Ketegangan lintas perbatasan dengan rezim Taliban yang semakin meningkat juga memicu kekhawatiran mengenai kesejahteraan warga Afganistan di Pakistan. Hal ini muncul di tengah laporan-laporan tentang dugaan intimidasi dan penangkapan. Pelapor khusus PBB telah menyuarakan keprihatinannya dan menegaskan, warga Afganistan di wilayah tersebut berhak mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi.

    Aktivis Gilani menyatakan, jutaan pengungsi Afganistan di Pakistan sering dijadikan “sandera untuk menekan setiap kali terjadi ketegangan antara kedua negara.”

    Minggu lalu, Kementerian Luar Negeri Pakistan membantah klaim yang diajukan oleh kuasa usaha Afganistan mengenai perlakuan buruk terhadap pengungsi Afganistan di Pakistan. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar” dan mendesak Kabul untuk memfasilitasi pemulangan warga Afganistan secara lancar.

    Terpaksa Mengungsi Kembali Setelah Puluhan Tahun Tinggal di Pakistan

    Pakistan telah menjadi tempat berlindung bagi ratusan ribu pengungsi dari negara tetangganya, sebuah situasi yang dipicu oleh ketidakstabilan regional selama beberapa dekade. Warga Afganistan yang tiba di Pakistan setelah Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021, bergantung pada perpanjangan visa untuk tetap tinggal di negara tersebut. Namun, proses ini mahal, penuh ketidakpastian, dan sering kali mengalami penundaan yang lama.

    “Kisah para pengungsi ini sangat memilukan. Keluarga-keluarga yang telah menetap di Pakistan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, kini terpaksa mengungsi lagi akibat ketegangan antara kedua negara. Anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang telah mengalami begitu banyak penderitaan diperlakukan seolah-olah mereka tidak bernilai. Ini bukan hanya krisis pengungsi, melainkan krisis kemanusiaan,” ungkap pengacara Kakar.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Mendobrak Jalan Buntu Penantian Pengungsi ke Negara Impian’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • ICC Didesak Selidiki Joe Biden Atas Kejahatan Perang di Gaza

    ICC Didesak Selidiki Joe Biden Atas Kejahatan Perang di Gaza

    Washington DC –

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didesak untuk menyelidiki mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza, selama perang berkecamuk antara Israel, sekutu Washington, dan Hamas.

    ICC juga didesak untuk menyelidiki dua anggota kabinet Biden terkait tuduhan yang sama.

    Desakan itu, seperti dilansir The Guardian, Selasa (25/2/2025), disampaikan oleh organisasi nirlaba yang berbasis di AS, Democracy for the Arab World Now (DAWN). Permintaan resmi kepada ICC diajukan oleh DAWN bulan lalu, namun baru dipublikasikan oleh kelompok itu pada Senin (24/2) waktu setempat.

    Dalam dokumen aduan setebal 172 halaman, DAWN mendesak ICC untuk menyelidiki Biden, juga mantan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin, atas “peran tambahan mereka dalam membantu dan bersekongkol, serta dengan sengaja berkontribusi terhadap kejahatan perang Israel dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza”.

    Tahun lalu, ICC merilis surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Israel Yoav Gallant, serta pemimpin Hamas Mohammed Deif, yang baru-baru ini dikonfirmasi oleh Hamas telah tewas, atas tuduhan kejahatan perang terkait perang Gaza.

    DAWN dalam aduannya menuduh mantan pejabat-pejabat AS itu telah melanggar pasal-pasal Statuta Roma, piagam yang mendasari berdirinya ICC, dalam mendukung Israel.

    DAWN menjelaskan bahwa aduannya dipersiapkan dengan didukung para pengacara yang terdaftar di ICC dan pakar kejahatan perang lainnya.

    “Biden, Blinken, dan Menhan Austin tidak hanya mengabaikan dan membenarkan banyaknya bukti kejahatan Israel yang keji dan disengaja, mengesampingkan rekomendasi staf-staf mereka sendiri untuk menghentikan transfer senjata ke Israel, mereka juga melakukan hal yang sama dengan memberikan dukungan militer dan politik tanpa syarat kepada Israel untuk memastikan Israel dapat melakukan kekejamannya,” sebut Direktur Eksekutif DAWN, Sarah Leah Whitson.

    Pernyataan itu juga menyinggung soal dukungan politik yang diberikan AS kepada Israel melalui hak-hak vetonya terhadap berbagai resolusi gencatan senjata Gaza dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu