Xcloud.id

partai: PBB

  • Indonesia Segera Terbitkan Visa Baru Bagi Mahasiswa Palestina

    Indonesia Segera Terbitkan Visa Baru Bagi Mahasiswa Palestina

    Indonesia Segera Terbitkan Visa Baru Bagi Mahasiswa Palestina
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI
    Yusril
    Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia segera menerbitkan
    visa
    baru bagi para mahasiswa
    Palestina
    penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya.
    “Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka,” kata Yusril melansir Antara, Senin (3/3/2025).
    Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2/2025) lalu, tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.
    Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.
    Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.
    “Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel,” katanya.
    Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.
    Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.
    Di sisi lain, Yusril turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.
    Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.
    “Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza,” tuturnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
    Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.
    “Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim,” ungkap Zuhair.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah fakta baru muncul di perang Gaza. Israel mengeluarkan ancaman ke Hamas yang makin membuat gencatan senjata terancam.

    Hamas bahkan menyebut langkah Israel sebagai pemerasan murahan. Berikut lengkapnya dirangkum CNBC Indonesia, Senin (3/3/2025).

    1.Israel Ancam Hamas

    Israel telah mengeluarkan ancaman ke Hamas. Israel mengatakan akan ada konsekuensi jika jika kelompok Palestina itu tidak setuju untuk memperpanjang fase pertama perjanjian gencatan senjata yang kini telah berakhir.

    Fase pertama perjanjian berakhir pada hari Sabtu kemarin. Tetapi Israel belum melanjutkan fase kedua, yang pada akhirnya akan mengarah pada akhir perang secara permanen.

    Ini menyusul proposal yang diajukan oleh utusan presiden Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff. Perlu diketahui menurut rencana Witkoff, setengah dari tawanan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dibebaskan lagi setelah Sabtu sedangkan sisanya dibebaskan jika gencatan senjata permanen tercapai.

    Mengutip Al-Jazeera, Minggu pagi, pernyataan dari kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembicaraan masih belum meyakinkan. Pengumuman Israel lainnya mengatakan akan menghentikan masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, di mana Negeri Zionis mengancam dapat melanjutkan operasi militer jika negosiasi terbukti “tidak efektif”.

    Hamas sendiri menanggapi dengan menolak rumusan perpanjangan fase satu gencatan senjata dan menyerukan langsung ke fase kedua, seperti yang direncanakan semula. Hamas mengatakan langkah itu “merupakan upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan tidak melakukan negosiasi untuk fase kedua”.

    “Keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan adalah pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap perjanjian,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    “Penjahat perang Netanyahu mencoba memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal dibangun oleh tentara fasisnya selama 15 bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kita,” tambahnya.

    “Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani demi perhitungan politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka.”

    Sementara itu, laporan laman yang sama melaporkan bagaimana warga Gaza sangat tertekan. Mereka, lapor AlJazeera merasa gencatan senjata sangat rapuh.

    “Ada jet dan pesawat nirawak Israel yang terbang di langit, membuat warga Palestina merasa bahwa setiap saat, pasukan Israel dapat menargetkan tempat mana pun di seluruh Jalur Gaza,” lapornya.

    Di sisi lain, Direktur Studi Timur Tengah Universitas San Francisco, Stephen Zunes mengatakan bahwa proposal AS sangat menguntungkan Israel. Zunes juga mengatakan penolakan Israel untuk terlibat dalam perundingan tahap kedua menempatkan Hamas dalam “situasi sulit”.

    “Ini hal yang biasa,” katanya.

    “Hamas dan Israel akan menyetujui sesuatu. Kemudian Israel akan mencoba merevisinya agar menguntungkannya,” tambahnya lagi.

    “Kemudian AS akan mengajukan proposal baru yang menguntungkan Israel dan kemudian AS akan menyalahkan Hamas karena tidak menerima proposal itu,” jelasnya seraya menambahkan bahwa ini adalah pola yang terlihat sejak awal perang.

    2.Israel Sebut Kelaparan Gaza Kebohongan

    Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut kelaparan di Gaza adalah sebuah kebohongan. Ia pun mengklaim Israel memiliki hak untuk memblokir bantuan agar tidak masuk ke Gaza sejak tahap pertama gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru.

    “Sehubungan dengan (klaim) kelaparan ini, itu adalah kebohongan selama perang ini. Itu adalah kebohongan,” kata Saar dalam konferensi pers di Yerusalem Barat.

    Pada Desember 2024, badan PBB untuk pengungsi Palestina melaporkan lebih dari 19.000 anak telah dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi akut dalam periode empat bulan. Pada tahun pertama perang- yang berakhir pada Oktober 2024- 37 anak meninggal karena kekurangan gizi atau dehidrasi.

    3.Demonstrasi di Rumah Menteri Israel

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan demonstrasi sedang berlangsung di depan rumah menteri pemerintah Israel. Demonstran menyerukan gencatan senjata dan pembebasan tawanan agar dilanjutkan.

    Demonstran dilaporkan berkumpul di luar rumah Menteri Luar Negeri Gideon Saar; Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Gila Gamliel; Menteri Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya Miri Regev; Menteri Urusan Strategis Ron Dermer; dan Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel. Dalam sejumlah berita foto, terlihat demonstran membawa foto Netanyahu yang ditulis “Perang Harus Terus Berlangsung, Supaya (Netanyahu) Bisa Terus Berkuasa (di Israel)”.

    4.Gencatan Senjata Terancam Good Bye?

    Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan penembakan artileri dan tembakan tank Israel di dekat kota selatan Khan Yunis pada hari Minggu siang. Kemungkinan besar ini menjadi langkah terbaru perang Israel di sana setelah pemerintah Netanyahu dan Hamas tak sepakat tentang cara memperpanjang gencatan senjata di wilayah Palestina.

    “Penembakan artileri dan tembakan dari tank Israel menargetkan wilayah perbatasan kota Abasan al-Kabira, timur kota Khan Yunis, di Jalur Gaza selatan,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Israel sendiri enggan mengomentari hal ini. Ketika dimintai komentar, tentara Israel mengatakan sedang menyelidiki masalah tersebut.

    5.Perang Baru Gaza Picu Bencana Besar

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan soal potensi perang baru pecah di Gaza seiring tak disepakatinya tahap baru gencatan senjata. Ia mengatakan hl itu adalah “bencana besar”.

    “Gencatan senjata permanen dan pembebasan semua sandera sangat penting untuk mencegah eskalasi dan menghindari konsekuensi yang lebih menghancurkan bagi warga sipil,” tegasnya.

    6.Konferensi Palestina di Swiss

    Swiss mengatakan akan menjadi tuan rumah konferensi internasional pada 7 Maret tentang perlindungan warga sipil Palestina di wilayah yang diduduki. Ini sesuai dengan permintaan sejumlah negara dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 18 September lalu.

    “Sebanyak 196 penandatangan Konvensi Jenewa akan diundang ke pertemuan tersebut, yang akan dihadiri oleh para duta besar,” kata juru bicara kementerian luar negeri Swiss, dikutip AFP.

    “Konferensi pihak-pihak yang terikat kontrak tingkat tinggi tersebut tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat tetapi dapat menegaskan kembali aturan hukum humaniter internasional dan kewajibannya”, kata pemerintah Swiss di situs webnya.

    Gaza sendiri sedang khawatir dengan serangan baru Israel seiring tak dilanjutkannya fase kedua gencatan senjata. Di Tepi Barat, pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga sipil Palestina, sementara tentara Israel telah melancarkan operasi keamanan besar yang telah mengungsikan sekitar 40.000 warga Palestina.

    7.AS Kirim Buldoser Rp 49 T ke Israel

    AS Jumat lalu mengumumkan persetujuan penjualan amunisi, buldoser, dan peralatan terkait senilai lebih dari US$3 miliar (Rp 49 triliun) ke Israel. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menandatangani penjualan bom dan hulu ledak senilai US$2,04 miliar, bom dan perlengkapan panduan lainnya senilai US$675,7 juta, dan buldoser serta peralatan terkait senilai US$295 juta.

    “AS telah menetapkan dan memberikan justifikasi terperinci bahwa ada keadaan darurat yang mengharuskan penjualan segera kepada pemerintah Israel atas barang-barang pertahanan dan layanan pertahanan di atas demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA).

    “Hal itu mengakibatkan pengabaian persyaratan umum bahwa penjualan tersebut harus disetujui oleh Kongres,” katanya.

    “AS berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Israel mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap,” tambah DSCA.

    Transaksi senjata terbaru terjadi setelah Washington menyetujui penjualan lebih dari $7,4 miliar dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan terkait ke Israel awal bulan ini. Israel melancarkan serangan yang sangat merusak terhadap Hamas di Gaza, menewaskan 48.000 jiwa.

    (sef/sef)

  • Buntut Panjang Suara Tidak Sah ‘Menang’ di Pilkada Banjarbaru

    Buntut Panjang Suara Tidak Sah ‘Menang’ di Pilkada Banjarbaru

    Jakarta –

    Fenomena suara tidak sah ‘menang’ di Pilkada Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berbuntut panjang. Terbaru, empat komisioner KPU Banjarbaru dipecat.

    Kisruh Pilkada Banjarbaru ini berawal dari diskualifikasi terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah. Meski telah didiskualifikasi di tengah jalan, surat suara masih menampilkan Aditya dan Said.

    KPU Banjarbaru membatalkan pencalonan Aditya-Said pada tanggal 31 Oktober 2024 atau kurang dari satu bulan sebelum hari pemungutan suara. Aditya merupakan Wali Kota Banjarbaru petahana.

    Dia didiskualifikasi berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kalimantan Selatan yang menyatakan ada pelanggaran administrasi. Aditya-Said didiskualifikasi berawal dari laporan yang diajukan oleh rivalnya, yakni calon wakil wali kota Banjarbaru nomor urut 1, Wartono, ke Bawaslu.

    Wartono melaporkan Aditya karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Meski Aditya-Said didiskualifikasi, KPU tetap menggelar Pilkada Banjarbaru dengan satu paslon tanpa ada kotak kosong di surat suara.

    KPU mengatakan hal itu dilakukan karena diskualifikasi dilakukan menjelang hari pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan untuk mencetak ulang surat suara. Hasilnya, KPU Banjarbaru menetapkan pasangan Erna Lisa Halaby-Wartono sebagai calon peraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024. Lisa-Wartono dinyatakan meraih seluruh suara sah, meski suara tidak sah jauh lebih banyak.

    Dilansir Antara, Jumat (6/12/2024), penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru dilakukan melalui rapat pleno terbuka KPU Banjarbaru. Lisa-Wartono meraih 36.135 suara sah atau 100% suara sah dalam Pilkada Banjarbaru 2024.

    “Hasil rapat pleno terbuka KPU telah memutuskan perolehan suara yang diraih pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono yang meraih sebanyak 36.135 suara sah,” ujar Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar di Banjarbaru pada Selasa (3/12).

    Dia mengatakan tidak ada perbedaan dengan penghitungan yang dilakukan saksi Erna Lisa Halaby-Wartono yang diusung oleh Gerindra, Golkar, PDIP, PAN, Demokrat, NasDem, Gelora, PKS, PSI, Perindo, PBB, Garuda dan PKB. Bawaslu juga tidak memberikan tanggapan.

    Dahtiar mengatakan total suara tidak sah pada Pilkada Banjarbaru mencapai 78.736. Dia menyebut suara pasangan calon yang didiskualifikasi KPU Banjarbaru, yakni Aditya-Said yang diusung PPP, Ummat, Buruh, dinyatakan nol.

    Digugat ke MK-Hasil Pilkada Dibatalkan

    Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)-(Anggi Muliawati/detikcom)

    Fenomena itu pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada empat gugatan yang didaftarkan ke MK terkait masalah Pilkada Banjarbaru.

    Empat gugatan itu ialah:

    1. Gugatan diajukan Muhamad Arifin yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    2. Gugatan diajukan Udiansyah dan Abd Karim yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    3. Gugatan diajukan Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi dan Sandi Firly yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    4. Gugatan diajukan Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah (paslon didiskualifikasi) yang didaftarkan pada 4 Desember 2024.

    Setelah melewati sidang pendahuluan, MK memutuskan melanjutkan gugatan yang diajukan Muhamad Arifin selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan ke tahap pembuktian. Sementara, tiga gugatan lagi tidak diterima.

    Setelah melewati proses persidangan, MK memutuskan mengabulkan sebagian gugatan pemohon. MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada Banjarbaru.

    “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perselisihan hasil pilkada perkara 05/PHPU.BUP-XXIII/2024, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    MK menyatakan PSU harus digelar dengan menggunakan surat suara bergambar pasangan calon nomor urut 1 Erma Lisa Halaby dan Wartono melawan kolom atau kotak kosong. PSU harus dilaksanakan dalam rentang waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

    “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih elap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj Erna Lisa Halaby dan Wartono dan satu kolom kosong yang tidak bergambar,” ujarnya.

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pemungutan suara yang dilakukan di Banjarbaru dengan menggunakan surat suara yang masih terdapat gambar pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah bertentangan dengan mekanisme pemilihan satu pasangan calon. MK mengatakan suara dari paslon nomor 2 itu malah dihitung tidak sah.

    “Berkenaan dengan hal ini, oleh karena pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya tersisa satu pasangan calon peserta pemilihan karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya, terhadap pemilukada tersebut seharusnya diterapkan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya Pemilihan dengan satu pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon,” ujar MK.

    MK menyatakan telah terjadi kondisi khusus yang menimbulkan anomali penetapan suara sah di Pilkada Banjarbaru. MK menilai seharusnya pilkada yang diikuti satu pasangan calon diterapkan mekanisme yang sama tanpa membeda-bedakan.

    MK berpandangan KPU telah mengabaikan hak pemilih dengan dinyatakan tidak sahnya suara pemilih yang tidak memilih pasangan Erna-Wartono. MK menyebut KPU tetap menggunakan surat suara yang memuat pasangan Aditya-Said meski sudah didiskualifikasi.

    “Meskipun Termohon telah berupaya mensosialisasikan kondisi tersebut Kepada para calon pemilih, namun hal tersebut tidak dapat memperbaiki fakta bahwa hanya surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian dihitung sebagai surat suara sah,” ujar Hakim MK Enny.

    MK mengatakan tidak ada kejelasan kriteria terkait perolehan suara pasangan Aditya-Said dinyatakan sebagai suara tidak sah. Enny menyatakan KPU telah bersikap abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak konstitusional dan kepentingan pemilih.

    “Dalam batas penalaran yang wajar, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, terdapat fakta bahwa hanya tersisa satu pasangan calon sebagai peserta dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara, maka terdapat cukup kondisi dan kejadian khusus yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menunda pemungutan suara,” jelasnya.

    DKPP Pecat 4 Komisioner KPU Banjarbaru

    Ilustrasi KPU (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

    Persoalan Pilkada Banjarbaru tak berhenti di putusan MK. Terbaru, empat komisioner KPU Banjarbaru resmi mendapatkan sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Mereka dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sanksi itu diberikan terkait putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di Banjarbaru.

    Dilansir Antara, Sabtu (1/3/2025), sanksi itu dibacakan langsung oleh Ketua DKKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta. Perkara yang teregister dengan nomor 25-PKE-DKPP/2025 itu diadukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Said Abdullah yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri.

    “Mengabulkan permohonan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi penghentian tetap kepada teradu,” kata Heddy.

    Empat komisioner yang diberhentikan tetap yakni Teradu I Dahtiar selaku ketua merangkap anggota KPU Kota Banjarbaru, Teradu II Resty Fatma Sari, Teradu III Normadina, dan Teradu IV Hereyanto masing-masing selaku anggota KPU Kota Banjarbaru. Sementara, anggota KPU Banjarbaru Haris Fadhillah sebagai Teradu V mendapat peringatan keras.

    “Keputusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan dan memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ujarnya.

    KPU RI pun memberi jaminan PSU di Banjarbaru tetap terlaksana meski ada empat anggota KPU setempat yang dipecat. KPU RI akan mengerahkan KPU Kalimantan Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Banjarbaru.

    “KPU akan menugaskan KPU Kalimantan Selatan untuk mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Banjarbaru,” kata Komisioner KPU Idham Holik saat dihubungi, Sabtu (1/3).

    Idham mengatakan pihaknya tidak akan mengintervensi keputusan DKPP. Dia menyebut pelanggaran etik berkaitan dengan persoalan individu.

    “Etik itu terkait individual penyelenggara pemilu/pilkada. Jadi hal tersebut kembali ke individu yang terkena putusan tersebut,” ucapnya.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menghormati keputusan DKPP. Dia meminta agar masalah yang menjadi pemicu Pilkada Banjarbaru diulang tak lagi terjadi.

    “Komisi II tak mau keteledoran dan kesalahan yang mengakibatkan PSU terulang. Kami juga meminta evaluasi terhadap keanggotaan KPU di daerah yang nyata-nyata tidak profesional,” ujar Rifqi kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf juga mendukung DKPP. Dia mengatakan uang rakyat hilang gara-gara Pilkada Banjarbaru bermasalah hingga berujung PSU.

    “Kalau menurut saya tepat, apa yang dilakukan oleh DKPP untuk memberhentikan karena ada uang negara, uang rakyat yang hilang. Itu kan APBD, ya kan,” kata Dede.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Thailand Deportasi Warga Uighur ke China, AS Keluarkan Peringatan Keamanan

    Thailand Deportasi Warga Uighur ke China, AS Keluarkan Peringatan Keamanan

    Bangkok –

    Thailand melakukan deportasi terhadap 40 warga Uighur ke China. Deportasi itu dilakukan meski ada peringatan dari kelompok hak asasi manusia bahwa warga Uighur dapat menghadapi kemungkinan penyiksaan dan bahkan kematian di China.

    Dilansir BBC dan Reuters, Minggu (2/3/2025), kelompok tersebut diperkirakan telah diterbangkan kembali ke wilayah Xinjiang di China pada Kamis (27/2) setelah ditahan selama 10 tahun di sebuah pusat penahanan Bangkok.

    China telah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dan kemungkinan genosida terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang. Beijing telah membantah semua tuduhan tersebut.

    Ini adalah pertama kalinya Thailand mendeportasi warga Uighur sejak 2015. Deportasi tersebut awalnya dilakukan secara rahasia setelah kekhawatiran serius disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Media Thailand melaporkan beberapa truk, termasuk dengan jendela yang ditutupi plastik hitam, meninggalkan pusat penahanan imigrasi utama Bangkok pada Kamis pagi waktu setempat. Beberapa jam kemudian, situs pelacak penerbangan Flightrader24 menunjukkan penerbangan tak terjadwal China Southern Airlines meninggalkan Bangkok dan akhirnya tiba di Xinjiang.

    Pemerintah Thailand kemudian mengatakan telah memutuskan untuk mengirim 40 warga Uighur kembali ke China. Thailand mengatakan menahan orang lebih dari satu dekade adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

    Thailand juga menyebut tidak ada negara ketiga yang mau untuk menerima mereka. Turki, yang telah memberikan suaka kepada warga Uighur di masa lalu, juga tidak menerima.

    “Di negara mana pun di dunia, tindakan harus mematuhi prinsip hukum, proses internasional, dan hak asasi manusia,” kata Shinawatra.

    Beijing mengatakan 40 imigran ilegal China dipulangkan dari Thailand. Tetapi, China menolak mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut adalah warga Uighur.

    “Pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand, hukum internasional, dan praktik internasional,” kata kementerian luar negeri.

    Media pemerintah China mengatakan kelompok tersebut telah ‘disihir’ oleh organisasi kriminal dan terdampar di Thailand setelah meninggalkan China tersebut secara ilegal.

    AS pun merespons langkah Thailand. Kedutaan Besar AS di Bangkok mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS di Thailand sehari setelah deportasi rahasia 40 warga Uighur ke China.

    “Deportasi serupa telah memicu serangan balasan yang brutal di masa lalu,” demikian peringatan keamanan yang diunggah di situs web kedutaan.

    Para diplomat dan analis keamanan mengatakan langkah Thailand melakukan deportasi 100 warga Uighur ke China pada bulan Juli 2015 telah menyebabkan pengeboman mematikan sebulan kemudian di sebuah kuil di Bangkok yang menewaskan 20 orang dalam serangan terburuk di Thailand.

    Pihak berwenang Thailand saat itu menyimpulkan serangan itu terkait dengan tindakan keras mereka terhadap jaringan perdagangan manusia, tanpa secara khusus menghubungkan kelompok itu dengan orang Uighur. Dua orang etnis Uighur ditangkap terkait dengan insiden itu dan persidangan mereka terus berlanjut meski mengalami penundaan berulang kali.

    Kedutaan Besar Jepang di Thailand juga mengirim email peringatan kepada warganya setelah deportasi itu.

    “Ini bukan perubahan dalam penilaian risiko tentang Thailand,” demikian isi email tersebut.

    Tonton juga Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Negara Palestina yang Berdaulat Mencakup Gaza dan Tepi Barat

    Negara Palestina yang Berdaulat Mencakup Gaza dan Tepi Barat

    PBB – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa negara Palestina yang berdaulat di bawah pemerintahan Palestina harus mencakup Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

    Dalam pengarahan media di Markas Besar PBB, Jumat (28/2), Guterres “kerangka politik yang jelas” untuk memastikan stabilitas dan pemulihan jangka panjang di wilayah tersebut.

    “Itu berarti Gaza tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan berdaulat, tanpa pengurangan wilayahnya atau pemindahan paksa penduduknya,” ujarnya.

    Lebih lanjut Guterres menyatakan bahwa baik Gaza maupun Tepi Barat yang diduduki—termasuk Yerusalem Timur—harus diperlakukan sebagai satu kesatuan secara politik, ekonomi, dan administratif, dan diperintah oleh pemerintah Palestina yang diterima dan didukung oleh rakyat Palestina

    “Ini berarti mencegah segala bentuk pembersihan etnis dan tidak boleh ada kehadiran militer Israel dalam jangka panjang di Gaza,” katanya.

    Pada saat yang sama, Sekjen PBB mengakui bahwa kekhawatiran keamanan dari Israel juga harus ditangani.

    Sumber: RIA Novosti/Sputnik

  • Hari Ini Memperingati Apa, Berikut Daftarnya dan Sejarah Singkatnya

    Hari Ini Memperingati Apa, Berikut Daftarnya dan Sejarah Singkatnya

    Pada tanggal 1 Maret, dunia memperingatinya sebagai Hari Tanpa Diskriminasi yang diciptakan sejak Desember 2013 oleh Direktur United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Michel Sidibe.

    Peringatannya memiliki tujuan untuk mengakhiri segala bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terjadi selama ini. Selain itu, perlakuan diskriminasi pada dasarnya adalah pelanggaran hak manusia yang harus ditentang.

    Kemudian peringatan ini menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup bermartabat terlepas dari penampilan, ras, geografi, serta kepercayaannya. PBB juga mendukung tujuan tersebut dan memperingatinya dengan berbagai acara.

    Perayaannya juga biasa dilakukan dengan meriah seperti merancang kampanye terkait penolakan tindakan diskriminasi dan lain-lain.

  • 1 Maret 2025: Sabtu Penuh Makna, dari Ramadan hingga Hari Tanpa Diskriminasi – Page 3

    1 Maret 2025: Sabtu Penuh Makna, dari Ramadan hingga Hari Tanpa Diskriminasi – Page 3

    Hari Tanpa Diskriminasi Sedunia atau Zero Discrimination Day merupakan peringatan yang digelar setiap tanggal 1 Maret setiap tahunnya. Peringatan ini dibuat dengan tujuan untuk mengajak semua orang mengakhiri segala bentuk diskriminasi.

    Sehingga masyarakat bisa membuat kehidupan antar sesama yang jauh lebih harmonis dan adil. Melansir dari Livemint pada peringatan tahun ini Hari Tanpa Diskriminasi merupakan peringatan yang ke-10 tahun.

    UNAIDS juga menuturkan bahwa dalam peringatan tahun ini memiliki tema bertajuk “Melindungi kesehatan setiap orang, melindungi hak-hak setiap orang”. UNAIDS menuturkan bahwa hak setiap orang sangat penting untuk dilindungi.

    Sehingga menjunjung tinggi hak setiap orang merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Pasalnya setiap orang memiliki peran untuk bisa mengakhiri diskriminasi di antara masyarakat.

    Diskriminasi sendiri merupakan sebuah tindakan perlakuan yang bias, tidak adil, hingga merugikan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Melansir dari KBBI, diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan beberapa hal.

    Misalnya warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya yang membuat seseorang mendapatkan perlakukan berbeda. Sehingga dengan kehadiran Hari Tanpa Diskriminasi bisa bermanfaat untuk memulai gerakan solidaritas di seluruh negara.

    Peringatan ini menjadi pengingat yang membuka pandangan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan hingga perdamaian. Pasalnya setiap individu, komunitas, bahkan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan hidup damai tanpa adanya diskriminasi.

    Melansir dalam beberapa sumber Hari Tanpa Diskriminasi dicetuskan oleh Direktur UNAIDS Michel Sidibe pada tahun 2013. Diketahui Michel Sidibe terinspirasi dengan Hari AIDS Sedunia.

    Sementara itu PBB menyetujui rancangan kampanye tersebut dengan tujuan memberikan kehidupan manusia dan kebebasannya dalam mendapatkan kehormatan. Kemudian di tahun berikutnya PBB mulai memperingati Hari Tanpa Diskriminasi pertama tanggal 1 Maret 2014.

    Sejak peringatan pertama tersebut tahun berikutnya dunia pun mulai mengikuti peringatan tersebut. Misalnya saja di tahun 2015 masyarakat Amerika yang keturunan Armenia mulai menggelar aksi di California untuk mengenang korban genosida Armenia.

    Melansir dari Hindustan Times, inti tujuan dari peringatan ini untuk menginisiasi gerakan solidaritas di tingkat internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, gender, seksualitas, usia, agama, disabilitas, hingga faktor-faktor lainnya.

  • Dukung Solusi Air Bersih Ramah Lingkungan, Perusahaan Ini Buka Ruang Pamer Pengolahan Pertama di Indonesia

    Dukung Solusi Air Bersih Ramah Lingkungan, Perusahaan Ini Buka Ruang Pamer Pengolahan Pertama di Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyarankan agar warga tak mengkonsumsi lagi air tanah karena hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2023 lalu menunjukkan rata-rata air tanah sudah tercemar. Ketua Sub Kelompok Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA DKI Jakarta – Elisabeth Tarigan mengungkapkan bahwa dari 267 titik pemantauan, sebanyak 52 persen lokasi memiliki status indeks cemar berat dan 27 persen cemar ringan.

    Atas dasar hal tersebut serta untuk memperbaiki kualitas air yang dipergunakan oleh masyarakat luas, EcoWater Systems resmi membuka showroom pertama di Jakarta. Pembukaan ruang pamer tersebut menandai ekspansi perusahaan ini di Indonesia dengan membawa hampir satu abad pengalaman dalam industri pengolahan air. Dengan visi “Air yang Baik, Hidup yang Lebih Baik,” perusahaan berkomitmen menghadirkan solusi air berkualitas tinggi yang ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia yang dinamis.

    Acara peresmian showroom ini dihadiri oleh Kepala Staf Markas Besar Pangkalan Angkatan Laut Indonesia – Laksda Eko Wahyono, Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia – Abdul Alex Soelystio, Kepala Cabang Bank of China Jakarta – Sun Shangbin, serta Wakil Presiden Strategi dan Inovasi Marmon Water, anak perusahaan Berkshire Hathaway – Arthur.

    Kepala EcoWater Indonesia, Jack Lee menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar bagi pertumbuhan bisnis EcoWater. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih dan berkualitas tinggi, seiring dengan kebijakan pemerintah yang semakin menekankan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan.

    “Kami sangat antusias membawa solusi pengolahan air canggih ke Indonesia. Dengan visi ‘Air yang Baik, Hidup yang Lebih Baik,’ kami berkomitmen menghadirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Jack Lee yang juga menjabat sebagai Eksekutif EcoWater Systems, dalam pidatonya.

    Pemerintah Indonesia saat ini terus memperkuat regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dan keberlanjutan lingkungan, termasuk melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) serta kebijakan pengelolaan air limbah domestik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

    Dengan adanya peraturan ini, pemerintah mendorong penggunaan teknologi pengolahan air yang lebih efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan dan ini sejalan dengan misi EcoWater dalam menghadirkan solusi pemurnian air yang berkelanjutan.

    Peresmian showroom ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai, pemutaran video korporat, serta turnamen golf eksklusif. Acara ini mencerminkan warisan budaya EcoWater serta visinya untuk masa depan, sekaligus menandai langkah awal perusahaan dalam memasuki pasar Indonesia secara resmi.

    Kedepan, EcoWater Systems berencana memperkuat kemitraannya di Indonesia dan memperluas jangkauan bisnisnya di kawasan Asia Tenggara dengan tetap berfokus pada pengembangan teknologi pemurnian air yang ramah lingkungan.

    Dengan EcoWater System, kendala penyediaan air yang berkualitas tinggi akibat pencemaran air tanah bisa diminimalisir.

    EcoWater Systems Resmi Buka Showroom Pertama di Indonesia, Dukung Solusi Air Bersih Ramah Lingkungan

    Jakarta – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyarankan warga tak mengkonsumsi lagi air tanah karena hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2023 lalu menunjukkan rata-rata air tanah sudah tercemar.

    Ketua Sub Kelompok Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA DKI Jakarta – Elisabeth Tarigan menyebut dari 267 titik pemantauan, sebanyak 52 persen lokasi memiliki status indeks cemar berat dan 27 persen cemar ringan.

    Atas dasar hal tersebut dan untuk memperbaiki kualitas air yang dipergunakan oleh masyarakat luas, EcoWater Systems resmi membuka showroom pertamanya di Jakarta. Hal ini menandai ekspansi perusahaan ini di Indonesia dengan membawa hampir satu abad pengalaman dalam industri pengolahan air.

    Dengan visi “Air yang Baik, Hidup yang Lebih Baik,” EcoWater berkomitmen menghadirkan solusi air berkualitas tinggi yang ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia yang dinamis.

    Acara peresmian showroom ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Staf Markas Besar Pangkalan Angkatan Laut Indonesia – Laksda Eko Wahyono, Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia – Abdul Alex Soelystio, Kepala Cabang Bank of China Jakarta – Sun Shangbin, serta Wakil Presiden Strategi dan Inovasi Marmon Water, anak perusahaan Berkshire Hathaway – Arthur.

    Kepala EcoWater Indonesia, Jack Lee menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar bagi pertumbuhan bisnis EcoWater. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih dan berkualitas tinggi, seiring dengan kebijakan pemerintah yang semakin menekankan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan.

    “Kami sangat antusias membawa solusi pengolahan air canggih ke Indonesia. Dengan visi ‘Air yang Baik, Hidup yang Lebih Baik,’ kami berkomitmen menghadirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Jack yang juga menjabat sebagai Eksekutif EcoWater Systems melalui keterangan, Sabtu (1/3/2025).

    Pemerintah Indonesia saat ini terus memperkuat regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dan keberlanjutan lingkungan, termasuk melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) serta kebijakan pengelolaan air limbah domestik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

    Dengan adanya peraturan ini, pemerintah mendorong penggunaan teknologi pengolahan air yang lebih efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan dan ini sejalan dengan misi EcoWater dalam menghadirkan solusi pemurnian air yang berkelanjutan.

    Peresmian showroom ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai, pemutaran video korporat, serta turnamen golf eksklusif. Acara ini mencerminkan warisan budaya EcoWater serta visinya untuk masa depan, sekaligus menandai langkah awal perusahaan dalam memasuki pasar Indonesia secara resmi.

    Perusahaan berencana memperkuat kemitraan di Indonesia dan memperluas jangkauan bisnisnya di kawasan Asia Tenggara dengan tetap berfokus pada pengembangan teknologi pemurnian air yang ramah lingkungan. Melalui sistem pemurnian yang ditawarkan EcoWater System, kendala penyediaan air yang berkualitas tinggi akibat pencemaran air tanah bisa diminimalisir.

    PBB menjadikan tanggal 22 Maret sebagai Hari Air Sedunia. Mirisnya, bertahun-tahun ratusan kepala keluarga di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara masih mengalami krisis air bersih.

  • Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta

    Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap 1 Maret diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Peringatan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta pada 1949.

    Mengutip dari kemdikbud.go.id, peristiwa ini terjadi sebagai wujud respons atas Agresi Militer Belanda ke-II. Saat itu, Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia menjadi sasaran utama.

    Suasana negara yang saat itu sangat tidak kondusif diperparah dengan adanya propaganda Belanda di dunia luar. Belanda menyebarkan informasi bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada.

    Demi menjaga kedaulatan negara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kemudian mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Soedirman. Surat tersebut dimaksudkan sebagai izin untuk meluncurkan serangan. Jenderal Sudirman pun menyetujui hal tersebut dan meminta Sri Sultan HB IX untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10/Wehrkreise III.

    Pada 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00, serangan besar-besaran dilakukan serentak di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan sesaat setelah sirene dibunyikan.

    Dalam penyerangan tersebut, Letkol Soeharto memimpin pasukan dari sektor barat hingga ke batas Malioboro. Sementara itu, Ventje Sumual memimpin sektor timur, Mayor Sardjono memimpin sektor selatan dan timur, sedangkan Mayor Kusno memimpin sektor utara.

    Khusus sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Dalam serangan ini, TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam.

    Tepat pukul 12.00, seluruh pasukan TNI mundur. Hal ini sesuai dengan yang telah ditentukan.

    Melalui serangan ini, bangsa Indonesia membuktikan bahwa eksistensi tentara Indonesia masih ada. Hal itu pun memberikan dampak sangat besar bagi pihak Indonesia yang sedang mengikuti sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Serangan ini sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB.

    Untuk mengenang peristiwa ini, dibangunlah Monumen Serangan Umum 1 Maret di sekitar area Museum Benteng Vredeburg. Bukan itu saja, Serangan Umum 1 Maret 1949 juga divisialisasikan melalui minirama di diorama III Museum Vredeburg Yogyakarta. Pengunjung dapat melihat detail terkait gambaran peristiwa tersebut.

    Sementara itu, Hari Penegakan Kedaulatan Negara ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tujuan peringatan ini untuk menanamkan nilai-nilai sejarah, termasuk sejarah penting peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

    Penulis: Resla

  • Wamenlu RI Minta PBB Bantu Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo – Halaman all

    Wamenlu RI Minta PBB Bantu Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir membicarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, di Kantor Kemlu RI, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu Arrmanatha mengatakan kepada Gita, bahwa PBB perlu mendukung program MBG.

    “Program badan PBB di Indonesia harus sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional, salah satunya turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis,” kata Arrmanatha dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

    Ia menyebut program Presiden Prabowo tersebut termasuk sebagai upaya dukungan terhadap agenda pembangunan global. 

    Sebab lanjutnya, hasil riset yang dipublikasikan Badan Pangan Dunia pada tahun 2017, dipaparkan bahwa program makan bergizi berkontribusi pada capaian pembangunan berkelanjutan terkait pengentasan kelaparan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta dukungan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan.

    Menurutnya program ini secara tidak langsung juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta menjembatani kesenjangan sosial.

    Kemlu RI berharap dukungan PBB untuk mendukung pendanaan pembangunan di Indonesia, termasuk menjajaki peluang pemanfaatan keuangan syariah, memberdayakan zakat untuk membantu pembangunan global, terutama di negara-negara yang terdampak krisis.

    Dalam pertemuan ini juga dibahas perkembangan situasi geopolitik global. Salah satunya pembahasan terkait penguatan hukum internasional di tengah situasi dunia yang penuh konflik.

    “Kita harus memanfaatkan momentum 80 tahun PBB di tahun ini untuk mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional,” pungkas Arrmanatha.