Xcloud.id

partai: PBB

  • Komentar Keras Kanselir Jerman Suruh Pengungsi Suriah Angkat Kaki

    Komentar Keras Kanselir Jerman Suruh Pengungsi Suriah Angkat Kaki

    Jakarta –

    Pengungsi Suriah yang berada di Jerman diminta pulang ke negaranya. Perintah itu disampaikan oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Seperti dilansir kantor berita AFP dan Al-Arabiya, Selasa (4/11/2025), Merz mengatakan bahwa saat ini “tidak ada lagi alasan” bagi warga Suriah yang melarikan diri dari perang brutal selama 13 tahun di negara mereka untuk mencari suaka di Jerman. Ini merupakan komentar keras Merz terbaru tentang para pengungsi.

    “Bagi mereka yang menolak untuk kembali ke negara mereka, tentu saja kami dapat mengusir mereka,” katanya saat berkunjung ke Husum, di Jerman utara pada Senin (3/11) waktu setempat.

    Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul pada hari Kamis lalu dalam kunjungannya ke Damaskus, Suriah, mengatakan bahwa potensi warga Suriah untuk kembali ke negara asalnya “sangat terbatas” karena perang telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur negara itu.

    Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Partai Uni Demokratik Kristen (CDU) pimpinan Merz dan Wadephul, yang telah berjuang untuk menghindari disalip oleh partai-partai sayap kanan dalam isu migrasi yang eksplosif.

    Merz mengatakan ia telah mengundang Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, yang pasukannya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad tahun lalu, untuk mengunjungi Jerman guna membahas “bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama.”

    “Suriah membutuhkan seluruh kekuatannya, dan terutama warga Suriah, untuk membangun kembali,” kata Merz, seraya menambahkan ia yakin banyak yang akan kembali dengan sendirinya.

    Sekitar satu juta warga Suriah tinggal di Jerman, sebagian besar telah melarikan diri dari perang dalam eksodus massal pada tahun 2015 dan 2016.

    Pemerintahan Baru Suriah

    Diketahui rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad telah digulingkan pada 8 Desember tahun lalu. Pada saat itu, pemberontak memasuki ibu kota memaksa Assad kabur dari Damaskus.

    Assad telah memimpin Suriah sejak 2000 sebelum digulingkan tahun lalu. Dia menjadi presiden setelah ayahnya, Hafez al-Assad, yang menjadi Presiden Suriah sejak 1971, meninggal pada 2000.

    Usai penggulingan Assad, Suriah kemudian dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa. Sharaa adalah yang memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

    Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat. Dalam wawancara dengan BBC di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa seperti dilansir BBC, (21/12/2024).

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Sejak Pandemi COVID-19 Banyak Negara Tidak Siap Hadapi Pandemi Lagi

    Sejak Pandemi COVID-19 Banyak Negara Tidak Siap Hadapi Pandemi Lagi

    JAKARTA – Para ekonom terkemuka, pakar kesehatan dan PBB mengungkapkan ketimpangan yang tinggi membuat dunia rentan terhadap pandemi dan menciptakan “lingkaran setan” yang membahayakan kesehatan masyarakat dan perekonomian global.

    Temuan ini didasarkan pada penelitian selama dua tahun oleh Dewan Global tentang Ketimpangan, AIDS, dan Pandemi yang dibentuk oleh UNAIDS dan diterbitkan dalam sebuah laporan yang dirilis menjelang pertemuan para pemimpin G20 di Afrika Selatan bulan ini.

    “Tingkat ketimpangan yang tinggi, di dalam dan antarnegara, membuat dunia lebih rentan terhadap pandemi, membuat pandemi lebih mengganggu perekonomian dan mematikan, serta membuatnya berlangsung lebih lama,” demikian menurut laporan yang diterbitkan Senin waktu setempat tersebut, dikutip dari AFP.

    “Pandemi pada gilirannya meningkatkan ketimpangan, mendorong hubungan yang siklus dan saling memperkuat,” sambung laporan tersebut.

    Dewan yang menyusun laporan tersebut dipimpin oleh para ahli, termasuk ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz, mantan Ibu Negara Namibia Monica Geingos, dan ahli epidemiologi ternama Sir Michael Marmot.

    “Siklus ketimpangan-pandemi” ini dapat dilihat dalam krisis kesehatan masyarakat global baru-baru ini seperti COVID-19, AIDS, Ebola, influenza, dan mpox,” kata mereka dalam sebuah pernyataan terpisah.

    “Kegagalan untuk mengatasi ketimpangan utama dan determinan sosial sejak COVID-19 telah membuat dunia sangat rentan terhadap, dan tidak siap menghadapi, pandemi berikutnya,” katanya.

    Pandemi COVID-19 khususnya “mendorong 165 juta orang ke dalam kemiskinan sementara orang-orang terkaya di dunia meningkatkan kekayaan mereka lebih dari seperempatnya,” kata mereka.

    Ketimpangan “adalah pilihan politik, dan pilihan berbahaya yang mengancam kesehatan semua orang,” tambah Geingos.

    Laporan tersebut menyerukan para pemimpin dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan pandemi dengan berinvestasi dalam “mekanisme perlindungan sosial” di negara mereka sambil juga mengatasi ketimpangan global, termasuk melalui restrukturisasi utang untuk negara-negara berkembang.

    “Pandemi bukan hanya krisis kesehatan; melainkan krisis ekonomi yang dapat memperdalam ketimpangan jika para pemimpin membuat pilihan kebijakan yang salah,” kata Stiglitz.

    “Ketika upaya menstabilkan ekonomi yang terdampak pandemi dibayar melalui bunga utang yang tinggi dan langkah-langkah penghematan, sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial justru terkuras,” ujarnya.

    Hal ini membuat masyarakat kurang tangguh dan lebih rentan terhadap wabah penyakit.

    “Memutus siklus ini membutuhkan penyediaan ruang fiskal bagi semua negara untuk berinvestasi dalam jaminan kesehatan,” kata Stiglitz.

    Laporan tersebut juga mendesak akses yang lebih setara terhadap perawatan dan teknologi kesehatan antara negara-negara kaya dan miskin, menyerukan peningkatan pendanaan untuk produksi lokal dan regional, serta penghapusan segera hak kekayaan intelektual setelah pandemi dinyatakan.

    Stiglitz dijadwalkan untuk menyampaikan laporan tentang ketimpangan dan kemiskinan global kepada para pemimpin dunia menjelang KTT G20 pada 22 dan 23 November.

    G20 terdiri dari 19 negara ekonomi terkemuka serta Uni Eropa dan Uni Afrika.

  • Konflik di Sudan, ICC Telusuri Dugaan Kejahatan Perang

    Konflik di Sudan, ICC Telusuri Dugaan Kejahatan Perang

    Jakarta –

    Perang saudara di Sudan mencatat tragedi baru setelah pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) merebut kendali atas kota El-Fasher, benteng terakhir pasukan pemerintah di wilayah Darfur. Kini, Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mencurigai terjadinya kejahatan perang terhadap warga sipil.

    Kantor Kejaksaan ICC atau Office of the Prosecutor (OTP) pada Senin (3/11) menyampaikan “keprihatinan mendalam dan kekhawatiran besar” atas laporan dari El-Fasher mengenai pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kejahatan lain yang diduga telah terjadi.

    “Sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, kantor ini segera mengambil langkah-langkah terkait dugaan kejahatan di (El-Fasher) untuk menjaga dan mengumpulkan bukti yang relevan guna digunakan dalam proses penuntutan di masa depan,” papar kejaksaan ICC dalam pernyataan resminya.

    Kekejaman di El-Fasher bagian dari ‘pola kekerasan yang lebih luas’

    ICC pada Senin (3/11) memperingatkan mengenai situasi di El-Fasher, yang direbut RSF setelah pengepungan selama 18 bulan. Kantor kejaksaan ICC menyoroti laporan mengenai sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh pasukan paramiliter tersebut.

    “Kekejaman ini merupakan bagian dari pola kekerasan yang lebih luas yang telah melanda seluruh wilayah Darfur sejak April 2023,” kata pernyataan itu.

    “Tindakan semacam ini, jika terbukti benar, dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma,” merujuk pada teks pendirian ICC.

    Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 65.000 orang telah melarikan diri dari El-Fasher, termasuk sekitar 5.000 orang ke kota terdekat, Tawila. Namun, puluhan ribu orang lainnya masih terjebak dan sebagian tidak diketahui keberadaannya setelah melarikan diri.

    Palang Merah: ‘sejarah terulang’ di Darfur

    Sementara itu, kepala Palang Merah mengatakan bahwa sejarah sedang berulang di Darfur.

    Pada Jumat (31/10), kantor hak asasi manusia PBB menyebut bahwa ratusan warga sipil dan pejuang tak bersenjata mungkin telah terbunuh selama perebutan kota tersebut.

    “Situasi di Sudan mengerikan,” kata Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Mirjana Spoljaric, dalam wawancara dengan kantor berita Reuters pada akhir pekan.

    “Ini adalah sejarah yang terulang, dan setiap kali suatu tempat direbut oleh pihak lain, keadaannya menjadi lebih buruk,” ujarnya.

    Menurut Spoljaric, puluhan ribu orang telah melarikan diri dari El-Fasher setelah RSF merebut kota tersebut, dan puluhan ribu lainnya kemungkinan masih terjebak di sana tanpa akses terhadap makanan, air, atau bantuan medis.

    Bertahun-tahun kekerasan yang didorong oleh faktor etnis menyusul penindasan terhadap pemberontak Darfur pada medio 2000-an menyebabkan ratusan ribu orang tewas, situasi yang secara luas disebut sebagai genosida. RSF sendiri berakar dari milisi “Janjaweed” yang dimobilisasi oleh pemerintah di Khartoum pada masa itu.

    Adakah peran negara lain dalam konflik berdarah Sudan?

    Uni Emirat Arab berulang kali dituduh mendukung RSF, yang dibantah penguasa di Abu Dhabi. Tudingan berdasarkan temuan senjata di lapangan yang mengemban nama negeri di Teluk Arab tersebut.

    Sebaliknya, junta militer di Khartoum juga memiliki donor asing, termasuk Mesir.

    Ketika ditanya mengenai pesannya kepada pihak asing yang terlibat dalam konflik di Sudan, Spoljaric mengatakan:

    “Terutama negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang berkonflik memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menahan mereka dan memastikan bahwa mereka melindungi penduduk sipil.”

    Konflik di Sudan yang dimulai pada April 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat hampir 12 juta orang mengungsi, menjadikannya krisis pengungsian dan kelaparan terbesar di dunia saat ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • Kendaraan hingga Pembelian Rumah Pertama

    Kendaraan hingga Pembelian Rumah Pertama

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan relaksasi pajak daerah tahun 2025. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat maupun dunia usaha.
     
    “Saya telah menandatangani Keputusan Gubernur tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan proporsional,” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dikutip dari laman resmi Provinsi DKI Jakarta.
     
    Pramono juga menyebut bahwa kebijakan pengurangan pajak diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta.
     
    “Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.

     

     
    Daftar Diskon Pajak Jakarta 2025
    Adapun kebijakan relaksasi pajak daerah adalah sebagai berikut:
     
    1. Relaksasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    Relaksasi BPHTB berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen untuk objek atau rumah pertama. Ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
     
    Dengan pengurangan tersebut, maka tarifnya menjadi 2,5 persen. Termasuk, perolehan hak dari Hak Pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.
     
    2. Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
    Pengurangan PBB P2 sampai dengan 100 persen untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta yang berbentuk yayasan. Tujuannya, supaya sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak yang tinggi.

     

     
    3. Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan
    Pengurangan PBJT Kesenian dan Hiburan sebesar 50 persen untuk pertunjukan film di bioskop, pertunjukan seni budaya untuk edukasi, amal, serta sosial.
     
    Kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung dunia kreatif dan kebudayaan, sekaligus membuka akses hiburan dan edukasi yang lebih murah bagi masyarakat luas.
     
    4. Pembebasan Pajak Reklame
    Pembebasan Pajak Reklame untuk objek yang berada di dalam ruang, seperti di dalam kafe, restoran, dan ruko. Dengan begitu, pelaku usaha kecil maupun menengah bisa lebih mudah mempromosikan usahanya tanpa terbebani biaya tambahan.
     
    5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    Kendaraan bermotor yang nilainya di bawah harga pasar juga berhak memperoleh pengurangan PKB. Relaksasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki kendaraan lama atau sederhana tetap bisa membayar pajak dengan lebih ringan.

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan relaksasi pajak daerah tahun 2025. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat maupun dunia usaha.
     
    “Saya telah menandatangani Keputusan Gubernur tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan proporsional,” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dikutip dari laman resmi Provinsi DKI Jakarta.
     
    Pramono juga menyebut bahwa kebijakan pengurangan pajak diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta.
     
    “Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.
     
     

     
    Daftar Diskon Pajak Jakarta 2025
    Adapun kebijakan relaksasi pajak daerah adalah sebagai berikut:
     

    1. Relaksasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    Relaksasi BPHTB berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen untuk objek atau rumah pertama. Ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
     
    Dengan pengurangan tersebut, maka tarifnya menjadi 2,5 persen. Termasuk, perolehan hak dari Hak Pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.
     

    2. Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

    Pengurangan PBB P2 sampai dengan 100 persen untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta yang berbentuk yayasan. Tujuannya, supaya sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak yang tinggi.
     
     

     

    3. Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan

    Pengurangan PBJT Kesenian dan Hiburan sebesar 50 persen untuk pertunjukan film di bioskop, pertunjukan seni budaya untuk edukasi, amal, serta sosial.
     
    Kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung dunia kreatif dan kebudayaan, sekaligus membuka akses hiburan dan edukasi yang lebih murah bagi masyarakat luas.
     

    4. Pembebasan Pajak Reklame

    Pembebasan Pajak Reklame untuk objek yang berada di dalam ruang, seperti di dalam kafe, restoran, dan ruko. Dengan begitu, pelaku usaha kecil maupun menengah bisa lebih mudah mempromosikan usahanya tanpa terbebani biaya tambahan.
     

    5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

    Kendaraan bermotor yang nilainya di bawah harga pasar juga berhak memperoleh pengurangan PKB. Relaksasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki kendaraan lama atau sederhana tetap bisa membayar pajak dengan lebih ringan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Penggerak Demo Bupati Pati Ditangkap, Puluhan Warga Demo di Polda Jateng

    Penggerak Demo Bupati Pati Ditangkap, Puluhan Warga Demo di Polda Jateng

    Menurut Suharno, masyarakat Pati akan terus memperjuangkan pembebasan Botok dan Teguh. Dia juga menegaskan, mereka tidak gentar meski berisiko mengalami kriminalisasi serupa.

    “Kami tidak melibatkan massa, tapi massa yang terlibat. Kami tidak takut. Kebenaran akan terus kami perjuangkan,” katanya.

    Suharno juga menyoroti ketimpangan penegakan hukum. Dia menyinggung peristiwa banjir di Jalan Kaligawe, Semarang, yang menutup jalur Pantura selama 11 hari tanpa ada pejabat yang diproses hukum.

    “Pantura diblokir banjir 11 hari, tidak ada yang ditangkap. AMPB blokir 15 menit, malah diancam 9 tahun penjara. Di mana keadilannya?” ujarnya.

    Dalam aksi itu, dua kakak perempuan Botok, Mulyati (55) dan Mukijah (50) tampak menangis di depan pagar besi Mapolda Jateng. Mereka datang dari Pati sejak pagi bersama rombongan massa.

    “Anak dan istrinya baru bisa menjenguk. Saya belum diizinkan masuk,” ujar Mulyati sambil meneteskan air mata.

    Menurutnya, masyarakat Pati saat ini bisa merasakan dampak perjuangan Botok yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

    “Soal pajak, turun itu karena Mas Botok. Kenaikan 250 persen itu mencekik wong cilik. Bupati Pati harus tanggung jawab,” ujarnya.

    Sebelumnya, polisi telah menetapkan Botok dan Teguh sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum melalui aksi pemblokiran Jalan Pantura Pati-Juwana.

    Aksi tersebut dinilai menyebabkan kemacetan total selama sekitar 15 menit dan mengganggu aktivitas masyarakat. (fajar)

  • 5 Fakta Gempa Afghanistan Telan Korban Jiwa

    5 Fakta Gempa Afghanistan Telan Korban Jiwa

    Jakarta –

    Gempa dengan kekuatan magnitudo (M) 6,3 mengguncang Afghanistan utara. Gempa ini menelan korban jiwa hingga bangunan-bangunan rusak.

    Dirangkum detikcom, Senin (3/11/2025), berdasarkan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) gempa bumi tersebut terjadi pada kedalaman 28 km (17 mil) di Kholm, dekat kota Mazar-i-Sharif di wilayah Hindu Kush.

    Gempa terjadi pukul 00.59 waktu setempat (20.29 GMT) Senin (3/11). Gempa dirasakan koresponden kantor berita AFP yang berkantor pusat di ibu kota Kabul.

    Pemerintah daerah menyiarkan nomor telepon darurat yang dapat dihubungi. Di Mazar-i-Sharif, sejumlah orang berlarian ke jalan di tengah malam.

    Berikut fakta-faktanya:

    1. Korban Tewas dan Luka-luka

    Melansir Reuters, hingga Senin (03/11) siang WIB, dilaporkan 10 orang tewas dan melukai ratusan orang. Sementara itu, melalui platform X, badan manajemen bencana nasional Afganistan juga merilis informasi korban tewas.

    Radio Hurriyat Pashto melaporkan angka kematian yang lebih tinggi di Samagan, yakni 20 orang.

    Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Taliban menyebutkan bahwa sedikitnya 20 orang tewas akibat gempa bumi tersebut. Disebutkan juga oleh Kementerian Kesehatan Taliban bahwa sekitar 320 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan Taliban, Sharfat Zaman, menambahkan bahwa jumlah korban tewas dan korban luka masih bisa bertambah.

    2. Titik Gempa

    Titik gempa ada pada kedalaman 28 kilometer dan berjarak sekitar 22 kilometer dari Kholm, dekat Mazar-i-Sharif, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (US Geological Survey/USGS).

    Kholm dihuni sekitar 65.000 penduduk, sementara Mazar-i-Sharif merupakan kota terbesar kelima di Afganistan dengan penduduk sekitar 523.000 jiwa.

    Menurut laporan kantor berita Prancis AFP, banyak warga di Mazar-i-Sharif berlarian keluar rumah tengah malam karena khawatir bangunan mereka akan runtuh.

    USGS mengeluarkan peringatan oranye melalui sistem otomatis PAGER, yang berarti kemungkinan besar terdapat korban jiwa signifikan dan dampak bencana yang meluas.

    Gempa ini terjadi hanya dua bulan setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah timur Afganistan dan menewaskan lebih dari 2.200 orang.

    3. Masjid Biru yang Tersohor Rusak

    Juru bicara otoritas Provinsi Balkh, Haji Zaid, menurut laporan Sky News, mengatakan bahwa gempa bumi menghancurkan sebagian bangunan Masjid Biru yang sangat terkenal di Afghanistan. Masjid Biru menjadi salah satu dari sedikit tempat wisata yang ada di negara yang dilanda konflik bertahun-tahun tersebut.

    Laporan jurnalis AFP yang ada di Afghanistan menyebut bahwa bagian-bagian dari bangunan berornamen tersebut, terutama pada salah satu menaranya, terlepas dan berserakan di halaman masjid.

    Kementerian Pertahanan Afghanistan, yang dikuasai Taliban, melaporkan bahwa sebagian Provinsi Balkh dan Samangan menjadi area yang paling terdampak gempa, mengakibatkan kematian.

    Tim penyelamat dan bantuan darurat militer, sebut Kementerian Pertahanan Taliban, segera tiba di area-area tersebut dan memulai operasi penyelamatan, mengevakuasi korban luka, dan membantu keluarga-keluarga yang terdampak.

    4. Afghanistan Rawan Gempa

    Afghanistan termasuk wilayah yang rawan gempa, terutama di sepanjang Pegunungan Hindu Kush yang menjadi titik bertemunya lempeng tektonik Eurasia dan India.

    Menurut Reuters, gempa bumi menewaskan rata-rata sekitar 560 orang setiap tahun di Afganistan, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 80 juta dolar AS (sekitar Rp1,27 triliun).

    Kajian menunjukkan sedikitnya 355 gempa dengan kekuatan di atas magnitudo 5,0 telah mengguncang Afganistan sejak tahun 1990.

    Jaringan komunikasi dan infrastruktur yang buruk di wilayah pegunungan Afganistan kerap menghambat upaya penanganan bencana. Kondisi ini membuat pihak berwenang membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk mencapai desa-desa terpencil dan menilai tingkat kerusakan.

    Selain itu, banyak rumah di Afganistan dibangun dengan batu bata lumpur, sehingga mudah rusak ketika gempa terjadi. Infrastruktur yang buruk di wilayah terpencil juga memperlambat upaya penyelamatan setelah bencana alam seperti gempa bumi.

    Negara itu kini juga tengah menghadapi berbagai krisis lain, termasuk kekeringan parah serta kembalinya jutaan warga Afganistan dari negara-negara tetangga, menurut laporan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) pada September lalu.

    5. Korban Bertambah

    Korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan M 6,3 di Afghanistan bertambah menjadi 20 orang. Lebih dari 500 orang dilaporkan terluka karena gempa yang terjadi pada Senin (3/11) dini hari di dekat kota Mazar-i-Sharif.

    “Di provinsi Samangan dan Balkh, 534 orang terluka dan lebih dari 20 korban jiwa telah dibawa ke rumah sakit,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan Afghanistan, Sharafat Zaman, kepada para wartawan, dilansir AFP, Senin (3/11).

    Lihat juga Video: Gempa M 6,3 Guncang Afghanistan Tewaskan 20 Orang

    Halaman 2 dari 3

    (lir/fas)

  • AWG Kembali Gelar Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025

    AWG Kembali Gelar Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025

    Jakarta: Aqsa Working Group (AWG) secara resmi membuka Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025. Tahun ini BSP mengusung tema “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza
    Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”

    Acara yang resmi Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada Sabtu, 1 November 2025, 
    menjadi tonggak dimulainya rangkaian kegiatan solidaritas sepanjang bulan November di seluruh Indonesia pada 2025. BSP 2025 ini merupakan bentuk nyata komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.
    Momentum Penting dalam Sejarah Palestina

    Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah, menegaskan bahwa bulan November memiliki tempat istimewa dalam sejarah panjang perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina.

    “November dalam sejarah perjuangan pembebasan Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina
    adalah bulan yang penting, memuat banyak kisah. Setidaknya ada 5 peristiwa penting yang
    terjadi, yaitu Deklarasi Balfour tahun 1917, kematian Yasser Arafat pemimpin Fatah pada
    2004, deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair tahun 1988, kematian Izzuddin Al Qassam tahun 1935, tokoh yang menginspirasi Faksi Hamas, dan partition plan oleh PBB tahun 1947 tanggal 29 yang juga ditetapkan sebagai hari solidaritas Palestina sedunia,” paparnya. 

    Anshorullah menuturkan, sejak diawali dengan Pekan Solidaritas Palestina pada 2021 lalu,
    kemudian pada 2022 AWG menetapkan November sebagai Bulan Solidaritas Palestina (BSP), agenda ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi panggilan sejarah untuk terus menjaga dan menumbuhkan kesadaran umat manusia terhadap perlawanan atas penjajahan yang masih berlangsung hingga hari ini.

    Ia menegaskan bahwa BSP hadir sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dan
    menjadi bentuk penguatan dukungan politik dan kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap
    Palestina yang telah diwariskan para pemimpin nasional sejak era Presiden Soekarno.
    “BSP tahun ini dilaksanakan di tengah genosida Zionis Israel yang masih berlangsung di Gaza. Padahal, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani. Gaza tetap diblokade,tetap dibombardir, sementara para pejuang Palestina sudah memenuhi komitmen mereka,”  ujar Anshorullah.

    “Karena itu, BSP menjadi sangat penting — sebagai kampanye perlawanan moral dan politik terhadap kejahatan Zionis Israel yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat.”

    Lebih jauh, ia menambahkan bahwa BSP 2025 merupakan bagian dari pembelaan global
    masyarakat sipil dunia terhadap Palestina, yang kini diekspresikan oleh berbagai bangsa
    tanpa memandang agama, ras, dan latar belakang.

    “Tema BSP tahun ini adalah seruan kepada dunia, khususnya bangsa Indonesia, untuk secara berjamaah membangun kembali Gaza yang hancur lebur karena kezaliman Zionis Israel,” ucapnya.

    Dalam konteks itu, AWG bersama Maemuna Center Indonesia—sayap perempuan AWG—
    akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza. Rencana ini telah mendapatkan afirmasi dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, sebagai bentuk kontribusi simbolik bangsa Indonesia bagi rakyat Palestina dan penguat persaudaraan antara kedua bangsa.

    Kehadiran Tokoh Nasional dan Perwakilan Dunia Islam

    Pembukaan BSP 2025 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri
    Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta, Staf Ahli Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Penasihat Kedutaan Besar Palestina, Deyaeddin M.A. Alnamourah serta Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Selain itu hadir pula Pembina Utama AWG, Imaam Yakhsyallah Mansur; Ketua Pembina Maemuna Center Indonesia, Adhyaksa Dault; Pembina Jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Abul Hidayat Saerodjie; Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, para Duta Besar negara-negara Timur
    Tengah; serta berbagai aktivis dan tokoh kemanusiaan nasional seperti Sarbini Abdul
    Murad, Ahmad Juwaini, Maryam Rachmayani, dan Annisa Theresia.

    Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah konsensus moral dan kemanusiaan bangsa Indonesia, lintas lembaga dan lapisan masyarakat.
     

     

    Pesan Solidaritas
    Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menegaskan bahwa Bulan Solidaritas Palestina bukanlah acara simbolik atau kegiatan seremonial belaka. Ia menggambarkan BSP sebagai manifestasi cinta, kepedulian, dan komitmen nyata bangsa Indonesia terhadap Palestina.

    “BSP adalah wujud cinta yang hidup. Cinta yang diterjemahkan dalam aksi, dalam gerakan,
    dalam kepedulian yang menembus batas negara. Setiap doa, setiap langkah, dan setiap
    kegiatan BSP adalah bagian dari pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina,”
    kata dia.

    Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar semangat solidaritas ini terus dijaga dan dikuatkan. Dalam pandangannya, perjuangan membela Palestina bukan hanya urusan politik luar negeri, tetapi juga ujian keimanan dan kemanusiaan.

    “Palestina jadi bukti iman kita. Ayo terus bela. Hingga Palestina merdeka,” tegasnya.

    Pernyataan ini menggambarkan betapa isu Palestina telah menjadi bagian dari kesadaran
    kolektif umat dan bangsa Indonesia.
    Rangkaian Kegiatan BSP 2025

    Sepanjang November 2025, AWG bersama jaringan dan mitra nasionalnya akan
    melaksanakan berbagai kegiatan yang menggugah kesadaran publik, mulai dari edukasi, aksi sosial, hingga mobilisasi massa.

    Beberapa kegiatan utama BSP tahun ini antara lain:
    – Daurah Baitul Maqdis bersama Syekh Prof. Dr. Abd Fattah El-Awaisi di Semarang,
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di 23 Gunung di seluruh Indonesia,
    – Expo Palestina dan Bedah Buku di Taman Ismail Marzuki (TIM),
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam,
    – Festival Baitul Maqdis,
    – Solidarity Run, Konvoi, dan Gowes Cinta Al-Aqsa,
    – Kuliah Umum dan Talkshow,
    – Apel 1000 Relawan untuk Palestina dan kegiatan lain yang digelar di berbagai kota di Indonesia.

    Seluruh kegiatan ini melibatkan jaringan Aqsa Working Group dari Sabang sampai Merauke,
    bersama masjid, pesantren, kampus, dan komunitas kemanusiaan yang terus bergerak untuk Al-Aqsa.

    Melalui BSP 2025, Aqsa Working Group menyerukan kepada bangsa Indonesia dan
    masyarakat dunia untuk tidak berpaling dari penderitaan Gaza. BSP adalah panggilan sejarah agar umat manusia bangkit melawan penjajahan, menegakkan keadilan, dan membangun kembali Gaza dengan semangat kebersamaan.

    Dengan semangat Bergerak Berjamaah, BSP 2025 diharapkan menjadi gelombang kesadaran baru untuk membangkitkan solidaritas global, hingga bendera Palestina berkibar
    merdeka di tanahnya sendiri.

    Jakarta: Aqsa Working Group (AWG) secara resmi membuka Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025. Tahun ini BSP mengusung tema “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza
    Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”
     

    Acara yang resmi Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada Sabtu, 1 November 2025, 
    menjadi tonggak dimulainya rangkaian kegiatan solidaritas sepanjang bulan November di seluruh Indonesia pada 2025. BSP 2025 ini merupakan bentuk nyata komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.

    Momentum Penting dalam Sejarah Palestina

    Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah, menegaskan bahwa bulan November memiliki tempat istimewa dalam sejarah panjang perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina.
     
    “November dalam sejarah perjuangan pembebasan Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina
    adalah bulan yang penting, memuat banyak kisah. Setidaknya ada 5 peristiwa penting yang
    terjadi, yaitu Deklarasi Balfour tahun 1917, kematian Yasser Arafat pemimpin Fatah pada
    2004, deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair tahun 1988, kematian Izzuddin Al Qassam tahun 1935, tokoh yang menginspirasi Faksi Hamas, dan partition plan oleh PBB tahun 1947 tanggal 29 yang juga ditetapkan sebagai hari solidaritas Palestina sedunia,” paparnya. 

    Anshorullah menuturkan, sejak diawali dengan Pekan Solidaritas Palestina pada 2021 lalu,
    kemudian pada 2022 AWG menetapkan November sebagai Bulan Solidaritas Palestina (BSP), agenda ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi panggilan sejarah untuk terus menjaga dan menumbuhkan kesadaran umat manusia terhadap perlawanan atas penjajahan yang masih berlangsung hingga hari ini.
     
    Ia menegaskan bahwa BSP hadir sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dan
    menjadi bentuk penguatan dukungan politik dan kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap
    Palestina yang telah diwariskan para pemimpin nasional sejak era Presiden Soekarno.
    “BSP tahun ini dilaksanakan di tengah genosida Zionis Israel yang masih berlangsung di Gaza. Padahal, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani. Gaza tetap diblokade,tetap dibombardir, sementara para pejuang Palestina sudah memenuhi komitmen mereka,”  ujar Anshorullah.
     
    “Karena itu, BSP menjadi sangat penting — sebagai kampanye perlawanan moral dan politik terhadap kejahatan Zionis Israel yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat.”
     
    Lebih jauh, ia menambahkan bahwa BSP 2025 merupakan bagian dari pembelaan global
    masyarakat sipil dunia terhadap Palestina, yang kini diekspresikan oleh berbagai bangsa
    tanpa memandang agama, ras, dan latar belakang.
     
    “Tema BSP tahun ini adalah seruan kepada dunia, khususnya bangsa Indonesia, untuk secara berjamaah membangun kembali Gaza yang hancur lebur karena kezaliman Zionis Israel,” ucapnya.
     
    Dalam konteks itu, AWG bersama Maemuna Center Indonesia—sayap perempuan AWG—
    akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza. Rencana ini telah mendapatkan afirmasi dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, sebagai bentuk kontribusi simbolik bangsa Indonesia bagi rakyat Palestina dan penguat persaudaraan antara kedua bangsa.
     
    Kehadiran Tokoh Nasional dan Perwakilan Dunia Islam
     
    Pembukaan BSP 2025 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri
    Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta, Staf Ahli Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Penasihat Kedutaan Besar Palestina, Deyaeddin M.A. Alnamourah serta Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Selain itu hadir pula Pembina Utama AWG, Imaam Yakhsyallah Mansur; Ketua Pembina Maemuna Center Indonesia, Adhyaksa Dault; Pembina Jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Abul Hidayat Saerodjie; Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, para Duta Besar negara-negara Timur
    Tengah; serta berbagai aktivis dan tokoh kemanusiaan nasional seperti Sarbini Abdul
    Murad, Ahmad Juwaini, Maryam Rachmayani, dan Annisa Theresia.
     
    Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah konsensus moral dan kemanusiaan bangsa Indonesia, lintas lembaga dan lapisan masyarakat.
     

     

    Pesan Solidaritas
    Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menegaskan bahwa Bulan Solidaritas Palestina bukanlah acara simbolik atau kegiatan seremonial belaka. Ia menggambarkan BSP sebagai manifestasi cinta, kepedulian, dan komitmen nyata bangsa Indonesia terhadap Palestina.
     
    “BSP adalah wujud cinta yang hidup. Cinta yang diterjemahkan dalam aksi, dalam gerakan,
    dalam kepedulian yang menembus batas negara. Setiap doa, setiap langkah, dan setiap
    kegiatan BSP adalah bagian dari pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina,”
    kata dia.
     
    Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar semangat solidaritas ini terus dijaga dan dikuatkan. Dalam pandangannya, perjuangan membela Palestina bukan hanya urusan politik luar negeri, tetapi juga ujian keimanan dan kemanusiaan.
     
    “Palestina jadi bukti iman kita. Ayo terus bela. Hingga Palestina merdeka,” tegasnya.
     
    Pernyataan ini menggambarkan betapa isu Palestina telah menjadi bagian dari kesadaran
    kolektif umat dan bangsa Indonesia.
    Rangkaian Kegiatan BSP 2025

    Sepanjang November 2025, AWG bersama jaringan dan mitra nasionalnya akan
    melaksanakan berbagai kegiatan yang menggugah kesadaran publik, mulai dari edukasi, aksi sosial, hingga mobilisasi massa.
     
    Beberapa kegiatan utama BSP tahun ini antara lain:
    – Daurah Baitul Maqdis bersama Syekh Prof. Dr. Abd Fattah El-Awaisi di Semarang,
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di 23 Gunung di seluruh Indonesia,
    – Expo Palestina dan Bedah Buku di Taman Ismail Marzuki (TIM),
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam,
    – Festival Baitul Maqdis,
    – Solidarity Run, Konvoi, dan Gowes Cinta Al-Aqsa,
    – Kuliah Umum dan Talkshow,
    – Apel 1000 Relawan untuk Palestina dan kegiatan lain yang digelar di berbagai kota di Indonesia.
     
    Seluruh kegiatan ini melibatkan jaringan Aqsa Working Group dari Sabang sampai Merauke,
    bersama masjid, pesantren, kampus, dan komunitas kemanusiaan yang terus bergerak untuk Al-Aqsa.
     
    Melalui BSP 2025, Aqsa Working Group menyerukan kepada bangsa Indonesia dan
    masyarakat dunia untuk tidak berpaling dari penderitaan Gaza. BSP adalah panggilan sejarah agar umat manusia bangkit melawan penjajahan, menegakkan keadilan, dan membangun kembali Gaza dengan semangat kebersamaan.
     
    Dengan semangat Bergerak Berjamaah, BSP 2025 diharapkan menjadi gelombang kesadaran baru untuk membangkitkan solidaritas global, hingga bendera Palestina berkibar
    merdeka di tanahnya sendiri.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • ICRC Desak Pemimpin Dunia Hentikan Pembantaian di Sudan

    ICRC Desak Pemimpin Dunia Hentikan Pembantaian di Sudan

    JAKARTA – Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mendesak para pemimpin dunia untuk melakukan langkah penting mengakhiri pembantaian warga sipil di Sudan. Situasi di El-Fasher dan wilayah lain digambarkan sebagai “bencana kemanusiaan”.

    “Pelanggaran aturan perang yang mengerikan yang kita saksikan di Sudan tidak dapat dibenarkan,” kata Mirjana Spoljaric dalam pernyataan dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 1 November.

    “Tidak boleh ada pasien yang terbunuh di rumah sakit, dan tidak boleh ada warga sipil yang ditembak saat mencoba melarikan diri dari rumah mereka,” sambung Spoljaric.

    “Serangan mengerikan ini harus dihentikan dan hukum humaniter internasional harus dihormati,” desaknya.

    Dia mengatakan warga sipil menghadapi serangan membabi buta, kekerasan seksual yang merajalela dan penghancuran yang disengaja terhadap layanan-layanan penting.

    Sementara rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan “yang dulu didedikasikan untuk menyelamatkan nyawa telah menjadi tempat kematian dan kehancuran.”

    Spoljaric mengatakan ICRC telah berulangkali memperingatkan pihak berperang untuk menghormati hukum humaniter internasional, namun pelanggaran terus dilakukan tanpa hukuman.

    Presiden ICRC itu juga mengutuk serangan baru-baru ini terhadap pekerja kemanusiaan, dengan menyatakan “minggu ini saja di Kordofan Utara, lima rekan kami dari Bulan Sabit Merah Sudan terbunuh.”

    “Para pemimpin kini harus menunjukkan keberanian politik untuk menghentikan pembunuhan,” ujarnya.

    Dia menekankan semua negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum humaniter internasional dan memastikan negara lain melakukan hal yang sama.

    “Kehidupan di Sudan kini bergantung pada tindakan yang kuat dan tegas untuk menghentikan kekejaman ini. Dunia tidak bisa tinggal diam sementara warga sipil dilucuti dari rasa aman dan martabat mereka,” pungkasnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) Cindy McCain juga menyuarakan keprihatinan atas “kekerasan yang menghancurkan” di El-Fasher.

    “Banyak keluarga berlarian menyelamatkan diri, kelaparan dan kelelahan. Serangan brutal ini harus diakhiri. Sekarang juga,” ujar McCain di platform media sosial AS, X.

    Ia menggarisbawahi organisasi PBB harus diizinkan untuk “beroperasi dengan independensi dan netralitas penuh — dan berdiri bersama rakyat Sudan di saat mereka sangat membutuhkan.”

    Sudan telah dilanda perang saudara antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter sejak April 2023, yang menyebabkan ribuan kematian dan jutaan orang mengungsi.

    El-Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, jatuh di bawah kendali RSF pada hari Minggu setelah berbulan-bulan dikepung. Kelompok hak asasi manusia menuduh RSF melakukan pembunuhan massal, menahan orang dan menyerang rumah sakit

  • Megawati serukan dunia bersatu dan dukung Palestina merdeka

    Megawati serukan dunia bersatu dan dukung Palestina merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyerukan dunia untuk bersatu serta menegaskan dukungan tanpa kompromi untuk Palestina merdeka, dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu.

    Dia menegaskan semangat Dasa Sila Bandung, yang lahir dari KAA 1955, belum sepenuhnya terwujud jika Palestina masih belum merdeka secara utuh.

    “Saya selalu bertanya kepada para pemimpin Asia-Afrika, apa yang telah dihasilkan dari Dasa Sila Bandung bagi negerimu? Banyak memang yang sudah merdeka, tetapi kemerdekaan yang hakiki seperti yang diinginkan Bung Karno, apakah betul telah terlaksana?” ujar Megawati, seperti dikutip dari keterangan yang terima di Jakarta.

    Ia menekankan dukungan terhadap Palestina bukan merupakan isu politis semata, melainkan moral dan kemanusiaan universal yang diwariskan langsung dari Presiden pertama RI Soekarno alias Bung Karno.

    Maka dari itu, kata dia, Palestina harus berdaulat dan merdeka secara penuh, tidak ada tawar menawar.

    Pernyataan tersebut memperkuat posisi Indonesia yang konsisten membela Palestina di berbagai forum internasional, termasuk di PBB dan Global Civilization Dialogue di Beijing yang juga dihadiri Megawati pada Juli 2025.

    Megawati menilai Konferensi Asia–Afrika tidak hanya sekadar peristiwa diplomatik historis, tetapi manifesto moral dunia yang masih relevan hingga kini, terutama di tengah meningkatnya ketimpangan global, perang, dan krisis kemanusiaan.

    “KAA adalah simbol paling kuat dari visi internasional Bung Karno. Dunia harus kembali menghidupkan semangatnya untuk membangun tata dunia yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Kendati demikian, dirinya mengingatkan solidaritas Asia–Afrika tidak boleh berhenti pada wacana politik masa lalu. Semangat itu, kata Megawati, harus diterjemahkan menjadi kerja sama konkret menghadapi tantangan baru seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan neokolonialisme digital.

    “Jadi bagi saya, tolong lah jika kita bisa membuat pikiran kita futuristik ke masa depan, tolong lah, kita harus bersama lagi untuk mewujudkannya. Karena jika tidak kita bersatu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan,” tutur Megawati.

    Kegiatan seminar internasional tersebut bertajuk Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian–African Conference: Bung Karno in a Global History.

    Acara yang digelar di Auditorium Sukarno, Kompleks Makam Bung Karno, Blitar, itu dihadiri oleh akademisi dan peneliti dari 32 negara, serta menjadi bagian dari rangkaian peringatan 70 tahun KAA yang berlangsung khidmat di kota kelahiran Sang Proklamator.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati usul pembentukan KAA Plus lawan ketimpangan global

    Megawati usul pembentukan KAA Plus lawan ketimpangan global

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengusulkan pembentukan Konferensi Asia Afrika Plus (Asia Africa Plus Conference) untuk melawan ketimpangan global.

    “Saya mengusulkan pentingnya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika Plus, sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencakup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” ucap Megawati dalam pidatonya di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu dalam rangka memperingati 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

    Forum tersebut, sebut dia, diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Selatan Dunia (Global South) untuk membangun masa depan bersama, yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global.

    Gagasan KAA Plus itu menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Bila enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.

    “Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil,” ujar Megawati.

    Seruan tersebut sejalan juga dengan tren global, di mana negara-negara Global South kini semakin memperkuat koordinasi lewat forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival.

    Namun, forum yang menyatukan Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara permanen belum ada. Ide KAA Plus menjadi langkah diplomasi strategis untuk mengisi ruang itu.

    Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih timpang. Menurut data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75 persen populasi dunia, tetapi hanya menguasai sekitar 37 persen PDB global.

    Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi.

    Laporan UNCTAD 2024 juga menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15 persen investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

    “Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara,” kata Megawati.

    Megawati menilai diplomasi internasional ke depan tidak bisa lagi berlandaskan kekuatan militer atau dominasi ekonomi semata. Dunia memerlukan moralitas peradaban, sebagaimana pernah diserukan Bung Karno dalam pidatonya di PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew.

    “Dunia yang baru tidak boleh dibangun di atas kekuasaan dan ketakutan, tetapi di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Melalui KAA Plus, Megawati ingin menegaskan bahwa negara-negara Global South harus bersatu dalam agenda Bersama, yakni kedaulatan data, ketahanan energi, keadilan ekonomi, dan tata kelola teknologi yang adil.

    Megawati ingin mengobarkan kembali “obor Bandung” sebagai cahaya bagi dunia yang tengah terpecah.

    “Dari Blitar ini, mari kita bangun dunia baru yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.