TRIBUNNEWS.COM – Presiden Aljazair dan Tunisia akan melewatkan pertemuan puncak Arab di Kairo yang dimaksudkan untuk mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza pascaperang, dengan peringatan mengenai solusi siap pakai yang ditentukan oleh beberapa orang terpilih.
Dijadwalkan untuk diselenggarakan Selasa (4/3/2025) sore ini, pertemuan puncak di Mesir dirancang untuk menggalang dukungan kawasan terhadap Palestina menyusul usulan Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah Gaza menjadi apa yang disebut “Middle East Riviera” yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Palestina dari daerah kantong pantai tersebut.
Namun, ketegangan meningkat mengenai siapa yang akan membentuk respons kawasan terhadap Washington.
Selama akhir pekan, presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, yang selama ini dikenal sebagai pejuang hak-hak Palestina , menarik diri dan malah mengirim menteri luar negerinya, diberitakan New Arab.
Berbicara kepada kantor berita negara Aljazair, seorang pejabat Aljazair yang tidak disebutkan namanya mengatakan ketidakhadiran presiden Aljazair merupakan protes terhadap proses eksklusif yang didominasi oleh tokoh-tokoh Arab kelas berat.
Tebboune, pejabat itu menambahkan, sangat frustrasi dengan upaya untuk mengesampingkan Aljazair, meskipun negara itu memegang peranan penting dalam resolusi gencatan senjata PBB.
Presiden Tunisia Kais Saied melakukan hal yang sama pada hari Senin, dengan mengirim menteri luar negerinya.
Menurut para analis merupakan bentuk dukungan terhadap kekhawatiran Aljazair. Di bawah Saied, kebijakan luar negeri Tunis sering kali mencerminkan kebijakan Aljazair.
Ketidakhadiran para pemimpin Afrika Utara itu terjadi pada saat yang kritis bagi Liga Arab, yang telah berjuang untuk menjaga kohesi terkait Palestina.
Meskipun Arab Saudi telah menjauhkan diri dari upaya normalisasi Israel yang didukung AS dalam beberapa bulan terakhir, negara itu tetap terlibat secara mendalam dalam rencana regional Washington.
Sementara itu, Mesir telah memainkan peran utama dalam negosiasi gencatan senjata dan kini mempelopori rencana rekonstruksi pascaperang untuk Gaza.
Menurut Reuters , usulan Mesir —yang dipandang sebagai yang terdepan—akan menggantikan pemerintahan Hamas dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, mayoritas Muslim, dan Barat.
Misi Bantuan Tata Kelola, sebagaimana diuraikan, akan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
KTT tersebut diadakan di tengah upaya Israel memberlakukan kembali blokade terhadap Gaza pada hari kedua Ramadan dalam upaya menekan Hamas agar menerima perpanjangan fase pertama gencatan senjata, sebuah kebijakan yang telah diberi label “hukuman kolektif” oleh badan-badan bantuan.
Hasil Pertemuan KTT Arab
Pertemuan puncak Arab darurat di Kairo pada hari Selasa akan mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Jalur Gaza, menurut rancangan komunike akhirnya.
Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan negara, mengutip rancangan komunike, mengatakan bahwa pertemuan puncak itu akan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan cepat terhadap rencana Mesir tersebut.
Ia juga akan menyambut inisiatif Mesir untuk menyelenggarakan konferensi internasional bagi rekonstruksi Gaza bulan ini.
Pertemuan puncak tersebut akan diadakan Selasa malam untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina dan menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana AS untuk menggusur penduduk Gaza.
Menurut saluran berita tersebut, rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza memerlukan “pengaturan pemerintahan transisi dan keamanan yang menjaga prospek solusi dua negara” di Gaza.
Ia juga menekankan bahwa “Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina,” kata saluran tersebut.
“Upaya untuk menghilangkan harapan rakyat Palestina untuk memperoleh negara atau merampas tanah mereka hanya akan menyebabkan konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut,” demikian peringatannya.
Rencana tersebut juga menyerukan “perlunya mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza.”
Rencana Mesir “akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sembari bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.”
Dokumen ini juga menyerukan “pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing.”
Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama masa transisi enam bulan. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari “teknokrat” non-partisan, yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.
Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan untuk “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata. Rencananya ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.
Hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan gencar yang menghancurkan daerah kantong itu dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.
Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi pada tahap kedua kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
(Tribunnews.com/ Chrysnha)
