Xcloud.id

partai: PBB

  • Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Bangun Gaza, Israel: Selama 77 Tahun Negara Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Amerika Serikat (AS) menolak rencana dan usulan Mesir yang disajikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab, di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025) terkait rekonstruksi, pembangunan kembali, Jalur Gaza yang hancur karena perang, agresi militer Israel.

    Berbeda dari Israel dan AS yang merasa keki, gerakan perlawanan Palestina, Hamas menyambut baik usulan Mesir tersebut.

    Secara garis besar, KTT Darurat negara-negara Arab tersebut, menentang usulan Presiden AS, Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal (pengusiran paksa) warga Palestina di Gaza sementara wilayah kantung Palestina itu dibangun ulang.

    Israel justru mendukung rencana Trump ini yang dikutuk oleh para negara Arab yang menilai rencana itu justru menilai hal itu akan menimbulkan gelombang ketidakstabilan geopolitik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

    Pada gilirannya, KTT Arab ini mendukung usulan Mesir terkait rekonstruksi Gaza.

    Adapun Kementerian Luar Negeri Israel mengkritik tajam pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa, menuduhnya mengabaikan kenyataan di lapangan menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Israel kesal bin dongkol, rapat tinggi negara-negara Arab tersebut tidak menyinggung soal Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas.

    Israel makin tidak senang, karena KTT tersebut juga tidak menyatakan kecaman atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam.

    “Pernyataan (KTT Arab) itu masih berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman,” kata kementerian itu, seraya menambahkan kalau pernyataan itu “gagal menyebutkan serangan Hamas, yang mengakibatkan ribuan orang Israel tewas dan ratusan orang diculik.”

    Israel juga mengecam pertemuan puncak itu karena gagal mengecam Hamas secara eksplisit.

    Sebagai catatan, Israel melabeli Hamas sebagai ‘organisasi teror’ dalam kritiknya terhadap KTT Arab tersebut. Sebaliknya, negara-negara Arab dinilai memandang Hamas sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Berikut pernyataan lengkap Israel soal tanggapannya atas hasil KTT Darurat Negara Arab tersebut:

    The statement issued at the Emergency Summit of the Extraordinary Arab Summit fails to address the realities of the situation following October 7th, 2023, remaining rooted in outdated perspectives. Notably, Hamas’ brutal terrorist attack, which resulted in thousands of Israeli deaths and hundreds of kidnappings, is not mentioned, nor is there any condemnation of this murderous terrorist entity, despite its well-documented atrocities and the threat it poses to Israel and the region.

    The statement continues to rely on the Palestinian Authority and UNRWA — Both have repeatedly demonstrated corruption, support for terrorism, and failure in resolving the issue.

    For 77 years, Arab states have used Palestinians as pawns against Israel, condemning them to eternal “refugee” status. 

    Now, with President Trump’s idea, there is an opportunity for the Gazans to have free choice based on their free will. This should be encouraged! Instead, Arab states have rejected this opportunity, without giving it a fair chance, and continue to level baseless accusations against Israel.

    Hamas’ attack on Israel has destabilized all of the region. Its terror regime in Gaza prevents any chance of security for Israel and its neighbors. Therefore, for the sake of peace and stability, Hamas can’t be left in power.

    Israel urges responsible regional states to break free from past constraints and  collaborate to create a future of stability and security in the region.

    Pernyataan itu dapat diartikan sebagai berikut:

    “Pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa gagal mengatasi realitas situasi setelah 7 Oktober 2023, dan tetap berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Khususnya, serangan teroris brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan, tidak disebutkan, juga tidak ada kecaman terhadap entitas teroris pembunuh ini, meskipun kekejamannya terdokumentasi dengan baik dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel dan kawasan tersebut.

    Pernyataan tersebut terus bergantung pada Otoritas Palestina dan UNRWA — Keduanya telah berulang kali menunjukkan korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

    Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke status “pengungsi” abadi.

    Sekarang, dengan gagasan Presiden Trump, ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong! Sebaliknya, negara-negara Arab telah menolak kesempatan ini, tanpa memberinya kesempatan yang adil, dan terus melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Israel.

    Serangan Hamas terhadap Israel telah membuat seluruh kawasan tidak stabil. Rezim terornya di Gaza mencegah peluang keamanan bagi Israel dan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa.

    Israel mendesak negara-negara regional yang bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari kendala masa lalu dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan tersebut.”

    WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Tak Percaya Lagi ke PA dan UNRWA, Tuding Negara Arab

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menyoroti gaung usulan Mesir dalam rencana rekonstruksi Gaza yang menggemakan peran Otoritas Palestina (PA) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

    Israel secara jelas menyatakan menolak dua organisasi ikut serta dalam rencana pembangunan ulang Gaza.

    Mereka menuduh PA dan UNWRA melakukan korupsi, mendukung aksi Hamas, dan gagal menyelesaikan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

    Israel justru menuding kalau rencana Mesir yang didukung negara-negara Arab tersebut sebagai ‘alat’ untuk melawan Israel dengan menggunakan warga Palestina itu sendiri.

    “Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke dalam status ‘pengungsi’ abadi,” bunyi pernyataan itu.

    GAZA TRUMP – Tangkap layar video rekaan AI yang diunggah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (26/2/2025) menunjukkan sosok dirinya dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bertelanjang dada tengah bersantai di Tepi Pantai Gaza yang sudah dibangun kembali. Trump mengunggah video tersebut untuk menggambarkan usulannya membangun ulang Gaza, hal yang menuai kecaman warga Palestina dan Dunia Arab. (RNTV/TangkapLayar)

    Dorong Usulan Trump

    Di sisi lain, Israel justru merujuk pada usulan-usulan lain soal Gaza, termasuk gagasan-gagasan yang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    “Ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong!” kata kementerian tersebut.

    Sebaliknya, kementerian itu menuduh negara-negara Arab menolak kesempatan ini secara langsung sambil terus melontarkan “tuduhan-tuduhan tak berdasar” terhadap Israel.

    Sebagai informasi, KTT Arab tersebut menilai ada upaya sistematis dari Israel untuk kembali melakukan ‘Nakba’, pengusiran besar-besaran warga Palestina dari rumah-rumah mereka.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel juga memperingatkan kalau tindakan Hamas telah membuat kawasan itu tidak stabil dan membiarkan kelompok itu berkuasa akan mencegah peluang terciptanya keamanan yang langgeng.

    “Demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa,” kata kementerian tersebut.

    Israel meminta para pelaku regional untuk bergerak melampaui batasan-batasan masa lalu dan bekerja sama menuju masa depan yang aman dan stabil.

    “Kami mendesak negara-negara regional untuk bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan ini,” pernyataan itu menyimpulkan.

    Gedung Putih: “Realitas Kalau Gaza Saat Ini Tidak Layak Huni Malah Diabaikan

    Senada Israel, AS juga mengkritik hasil KTT Arab yang mendukung proposal Mesir soal rekonstruksi Gaza tersebut.

    Gedung Putih mengatakan bahwa rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan Kairo tidak mengatasi kenyataan pahit di lapangan saat ini.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza tidak dapat dihuni, dan penduduknya tidak dapat hidup di sana secara manusiawi ketika wilayah itu ditutupi puing-puing dan bom yang belum meledak,” kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

    Hughes juga menegaskan kembali sikap Trump terhadap masa depan Gaza, dengan menyatakan, “Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas.”

    Meskipun rencana tersebut ditolak, ia menekankan bahwa Amerika Serikat tetap terbuka untuk “melanjutkan pembicaraan” mengenai masalah tersebut.

    Posisi Gedung Putih, dijelaskan, menggarisbawahi apa yang dilihat pemerintah AS sebagai kebutuhan kritis akan pendekatan baru untuk membangun kembali Gaza, pendekatan yang mencerminkan kondisi saat ini dan menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

    Usulan Trump  melibatkan pemukiman kembali penduduk Gaza selama pembangunan kembali daerah kantong itu menjadi pusat ekonomi global.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  memuji  rencana Trump mengenai Gaza pada hari Senin, menyebutnya “visioner dan inovatif” dalam sebuah pesan ucapan terima kasih kepada presiden atas dukungannya selama perang Gaza.

    Hamas Sambut Baik Rencana Mesir

    Adapun Gerakan Hamas pada Selasa (4/3/2025) menyatakan dukungannya terhadap rencana Mesir, yang akan membentuk sebuah komite untuk mengawasi upaya pembangunan kembali dan pemerintahan di wilayah yang dilanda perang.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan, 

    “Kami menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diadopsi dalam pernyataan akhir KTT tersebut dan menyerukan untuk memastikan semua sumber daya yang diperlukan demi keberhasilannya.”

    Mereka juga menyuarakan dukungan mereka terhadap pembentukan “Komite Dukungan Masyarakat” yang akan mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan tata kelola di Gaza, sebagaimana yang diuraikan dalam badan administratif sementara yang diusulkan oleh KTT Liga Arab di Kairo.

    DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang.

    Uni Eropa dan PBB Mendukung Rencana Mesir

    Pada pertemuan puncak di Kairo, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dukungan kuatnya terhadap inisiatif yang dipimpin Arab tersebut, dengan menyatakan, “Saya sangat mendukung rencana ini. PBB siap bekerja sama sepenuhnya dalam upaya ini.”

    Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa juga memuji rencana yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut “memberikan harapan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan di luar negeri” bahwa “penderitaan mengerikan yang kita semua saksikan selama satu setengah tahun terakhir” dapat berakhir.

    Pemimpin Arab Terima Rencana Mesir

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menyampaikan pada sesi penutupan pertemuan puncak tersebut bahwa rencana yang disajikan “telah disetujui,” dan sebelumnya mengklaim bahwa “tidak akan ada perdamaian sejati tanpa berdirinya negara Palestina.”

    Setelah pertemuan puncak itu, el-Sissi menyatakan keterbukaannya terhadap segala usulan dan gagasan dari masyarakat internasional, seraya menambahkan kalau ia berharap dapat bekerja sama dengan Donald Trump.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Rincian Proposal Mesir

    Rencana Mesir soal rekonstruksi Gaza ini terhimpun dalam draf dokumen setebal 112 halaman yang menguraikan rencana lima tahun Kairo untuk membangun kembali Gaza dengan biaya $53 miliar dengan pendekatan dua tahap.

    Tahap pemulihan enam bulan awal akan difokuskan pada pembersihan puing-puing dan pendirian perumahan sementara, dengan perkiraan biaya $3 miliar.

    Tahap pertama rencana tersebut bertujuan untuk membangun 200.000 unit rumah di Gaza selama dua tahun ke depan, diikuti oleh tahap kedua yang akan menambah 200.000 unit lagi.

    Pada tahun 2030, rencana tersebut memproyeksikan pembangunan ratusan ribu rumah baru, yang dapat menampung hingga 3 juta orang.

    Rencana tersebut juga mencakup rencana untuk membangun bandara, kawasan industri, hotel, dan taman.

    El-Sissi menyatakan kalau badan Palestina yang “independen” akan mengawasi pengelolaan Gaza di bawah rencana rekonstruksi, dengan kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya bagi PA untuk memainkan peran dalam upaya tersebut.

    Rencana tersebut, yang ditinjau oleh  Reuters , memproyeksikan lembaga bernama ‘Misi Bantuan Tata Kelola’ internasional berperan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Gaza.

    Pembukaan presentasi rancangan Mesir tersebut menekankan kalau tidak ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza yang akan diberikan selama Hamas tetap menjadi kekuatan politik bersenjata dominan yang mengendalikan pemerintahan lokal.

    Rencana tersebut mengusulkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin oleh negara-negara Arab, pendanaan melalui konferensi donor, dan keterlibatan Palestina dalam upaya pembangunan kembali.

    “Rencana tersebut mengecualikan Hamas dan tidak menempatkan PA dalam peran sentral. Sebaliknya, dewan pengarah yang terdiri dari negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, Amerika Serikat, dan Uni Eropa akan mengawasi pelaksanaannya,” tulis Reuters.

     

    (oln/jns/rtrs/*)

  • Dilantik Jadi Panglima Militer Israel, Eyal Zamir Ditugasi Ambil Alih Komando Gencatan Senjata Gaza – Halaman all

    Dilantik Jadi Panglima Militer Israel, Eyal Zamir Ditugasi Ambil Alih Komando Gencatan Senjata Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel melantik komandan baru militernya, Eyal Zamir, Rabu (5/3/2025).

    Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun dengan pangkat Mayor Jenderal, dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.

    Ia secara resmi mengambil alih komando dari Jenderal Herzi Halevi, yang mengundurkan diri karena bencana keamanan pada 7 Oktober 2023.

    Pelantikan Eyal Zamir karena kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza, meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran tanpa kesepakatan untuk membawa pulang sisa sandera yang masih ditahan oleh Hamas.

    Setelah dilantik menjadi komandan baru militer Israel, Eyal Zamir mengungkap misi yang diterimanya.

    “Misi yang diberikan kepada saya jelas, untuk memimpin (tentara Israel) menuju kemenangan,” katanya, Rabu, dilansir Al Arabiya.

    Sementara itu, Eyal Zamir mengatakan saat pelantikannya bahwa misi Israel untuk mengalahkan kelompok militan Palestina Hamas “tidak tercapai.”

    “Saya menerima komando (militer Israel) dengan kerendahan hati dan kerendahan hati.”

    “Hamas memang telah mengalami pukulan berat, tetapi belum dikalahkan. Misinya belum tercapai,” kata Zamir, seperti diberitakan Arab News.

    Pengangkatan Zamir terjadi saat serangkaian penyelidikan resmi telah dimulai untuk memeriksa kegagalan yang memungkinkan ribuan orang bersenjata yang dipimpin Hamas menyerbu komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza.

    Sebelumnya, Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu, meninggalkan sebagian besar penduduk berlindung di tenda-tenda atau bangunan-bangunan yang dibom.

    Namun, Halevi mengumumkan pada Januari 2025, segera setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui, ia akan mengundurkan diri dari komandonya, menerima tanggung jawab atas tanggapan militer yang tidak merata dan tidak terkoordinasi terhadap serangan 7 Oktober.

    Baik tentara Israel maupun badan keamanan Shin Bet telah mengakui, kegagalan mereka memungkinkan serangan itu terjadi.

    Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sejauh ini menolak penyelidikan yang lebih umum yang akan melihat tanggung jawab pemerintahnya.

    Komandan baru tersebut juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama operasi di Gaza.

    Israel menolak tuduhan tersebut, yang menurutnya dimotivasi oleh permusuhan politik terhadap negara Israel, tetapi telah mendakwa beberapa prajurit cadangan atas penyiksaan berat terhadap tahanan.

    Diketahui, pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari 2025 di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat.

    Gencatan senjata telah memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan 5 warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina.

    Pasukan Israel telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan para sandera dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

    Israel telah menyerukan perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan para sandera yang tersisa.

    Sementara, Hamas bersikeras untuk melanjutkan pembicaraan tentang akhir perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

    ASAP MENGEPUL – Tangkapan layar Khaberni, Minggu (2/3/2025) yang menunjukkan asap mengepul dari serangan udara Israel di Gaza. Israel melakukan serangkaian serangan udara ke Gaza seiring berakhirnya gencatan senjata tahap I pada 28 Februari 2025. Israel menuntut perpanjangan tahap I, namun ditolak Hamas. (khaberni/tangkap layar)

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, para pemimpin Arab dengan suara bulat menyetujui rencana lima tahun senilai $53 miliar untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina, untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk “mengambil alih” daerah kantong pantai tersebut.

    Israel, yang mempertahankan blokade terhadap semua makanan, obat-obatan dan bantuan ke Gaza, mengecam usulan tersebut, sementara Gedung Putih mengatakan Trump mendukung visinya untuk Jalur Gaza.

    Hamas mengatakan pihaknya menghargai usulan yang dipimpin Mesir dan menyambut baik seruan untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden sesegera mungkin.

    Warga Palestina di Gaza menyerukan kepada dunia untuk menekan Israel dan mengakhiri blokade barunya terhadap semua pasokan ke daerah kantong itu, menyebut tindakan itu sebagai genosida dan bertujuan membunuh mereka.

    PBB mengatakan lebih dari 3.000 anak telah didiagnosis dengan kekurangan gizi akut sejak gencatan senjata Israel-Hamas dan memperingatkan blokade baru dapat membahayakan kemajuan yang dicapai dalam penyediaan bantuan yang menyelamatkan nyawa.

    Gedung Putih mengatakan usulan Arab untuk rekonstruksi Gaza tidak menjawab kenyataan, daerah kantong itu “saat ini tidak dapat dihuni” dan kembali menggembar-gemborkan rencana pengambilalihan Trump.

    Kelompok hak anak mengatakan Israel menahan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Tepi Barat yang diduduki dalam “penahanan administratif” tanpa dakwaan atau pengadilan dan bahwa ia adalah warga Palestina termuda yang tercatat yang ditahan berdasarkan kebijakan tersebut.

    Amnesty International menyerukan penyelidikan kejahatan perang atas serangan berulang dan melanggar hukum Israel terhadap petugas kesehatan Lebanon selama perang tahun lalu.

    Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.388 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza, sementara 111.803 orang terluka.

    Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Israel Rugi Rp 40 Triliun Akibat Perang dengan Hizbullah, Caplok Wilayah Perbatasan Lebanon Selatan – Halaman all

    Israel Rugi Rp 40 Triliun Akibat Perang dengan Hizbullah, Caplok Wilayah Perbatasan Lebanon Selatan – Halaman all

    Israel Rugi Rp 40 Triliun Akibat Perang dengan Hizbullah, Kini Caplok Wilayah Perbatasan Lebanon

    TRIBUNNEWS.COM – Israel melaporkan kerusakan senilai 9 miliar shekel (2,5 miliar dolar AS atau setara Rp 40,781 Triliun) dalam perang dengan kelompok Lebanon, Hizbullah.

    Sebuah laporan yang diserahkan kepada pemerintah oleh Ze’ev Elkin , seorang menteri di Kementerian Keuangan, menunjukkan ada 2.900 bangunan rusak di Israel utara selama konflik dengan Hizbullah sejak Oktober 2023, menurut Radio Angkatan Darat Israel pada Rabu (5/4/2025) dikutip Anews.

    Laporan tersebut menyatakan kalau sebanyak 19 persen bangunan yang rusak disebabkan oleh aktivitas militer Israel di wilayah tersebut.

    Menurut laporan tersebut, 67.500 pemukim Israel dievakuasi dari Israel utara sejak pecahnya konflik, dan sejauh ini hanya 19.000 pemukim yang kembali ke rumah mereka.

    Gencatan senjata telah berlaku sejak 27 November, namun berlangsung rapuh seiring banyaknya pelanggaran yang justru dilakukan Israel.

    Gencatan senjata pada akhir November itu mengakhiri perang lintas perbatasan selama berbulan-bulan antara Israel dan Hizbullah yang meningkat menjadi konflik skala penuh September tahun lalu.

    Pihak berwenang Lebanon telah melaporkan lebih dari 1.000 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, termasuk kematian sedikitnya 83 korban dan cedera pada 280 orang.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Israel seharusnya menarik diri sepenuhnya dari Lebanon selatan pada tanggal 26 Januari, tetapi batas waktu diperpanjang hingga 18 Februari setelah Israel menolak untuk mematuhinya, karena masih mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.

    PASUKAN ISRAEL – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Selasa (18/2/2025) menunjukkan pasukan israel berada di pos di Lebanon Selatan pada 15 Februari 2025. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani pada hari Senin (17/2/2025) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menarik pasukan dari 5 pos di Lebanon Selatan. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Caplok Wilayah Perbatasan Lebanon Jadi Zona Keamanan

    Belakangan, pihak Lebanon mengklaim kalau Israel tidak hanya mempertahankan keberadaan pasukannya di lima bukit di Lebanon Selatan, namun juga mencaplok sejumlah area di sepanjang perbatasan.

    “Israel telah menetapkan zona keamanan perbatasan di dalam Lebanon,” kata Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri pada Selasa (4/3/2025).

    “Pendudukan Israel tidak terbatas pada lima bukit perbatasan, tetapi diperluas hingga membangun jalur perbatasan sepanjang satu atau dua kilometer di dalam wilayah Lebanon,” tambah Berri kepada harian Lebanon, Addiyar.

    Gencatan senjata yang rapuh telah diberlakukan di Lebanon sejak 27 November silam.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Israel seharusnya menarik diri sepenuhnya dari Lebanon selatan paling lambat tanggal 26 Januari, tetapi batas waktu diperpanjang hingga tanggal 18 Februari setelah Israel menolak mematuhinya.

    Israel masih mempertahankan kehadiran militer di wilayah Lebanon.

    “Lebanon tidak akan membiarkan Israel memaksakan kenyataan baru di lapangan,” kata Berri, sambil menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan pelanggaran berulang Israel terhadap kedaulatan Lebanon.

    “Lebanon tidak akan menerima upaya apa pun untuk memperdagangkan bantuan demi kondisi politik atau militer, baik yang terkait dengan senjata perlawanan di utara Sungai Litani atau masalah internal lainnya,” tegas Berri.

    KOMUNITAS DRUZE – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 28 Februari 2025 memperlihatkan Kota Hurfeish di Israel yang ditinggali oleh banyak komunitas Druze. Israel mempertimbangkan untuk menerima warga Suriah dari komunitas Druze untuk bekerja di Israel. (The Times of Israel)

    IDF Berdalih Lindungi Druze

    Ketua parlemen Lebanon itu juga menuduh Israel berusaha mencampuri urusan negara tetangga, khususnya Suriah dengan memanipulasi komposisi demografinya dan mengklaim melindungi kelompok tertentu seperti Druze.

    Komunitas Druze mencakup sekitar 3 persen dari populasi Suriah dan juga dikenal sebagai “Al-Muwahhidun” (Unitarian). 

    Mereka sebagian besar terkonsentrasi di provinsi selatan Suwayda, dengan komunitas yang lebih kecil di Damaskus, pedesaannya, Quneitra, dan Idlib utara.

    Setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Israel memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan Suriah dengan merebut zona penyangga demiliterisasi – sebuah tindakan yang melanggar perjanjian pelepasan diri dengan Suriah tahun 1974- Israel juga mengintensifkan serangan udara yang menargetkan posisi militer Suriah di seluruh negeri.

    Manuver militer Israel baru-baru ini di Dataran Tinggi Golan, yang telah didudukinya sejak 1967, telah menuai kecaman dari PBB dan beberapa negara Arab.

    (oln/anews/*)

  • Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Jakarta –

    Namun sejauh ini belum jelas apakah Otoritas Palestina, PA, yang berkuasa di Tepi Barat Yordan akan diterima oleh warga Gaza. Selain itu, Israel menolak keterlibatan PA di masa depan, sementara Donald Trump, selama masa jabatan pertamanya, menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, di Washington dan meningkatkan dukungan bagi Israel.

    Trump memicu kecaman global setelah menyarankan agar AS “mengambil alih” dan membangun ulang Jalur Gaza sebagai pusat pengembangan properti mewah, sementara warga Palestina dipindahkan ke Mesir atau Yordania.

    KTT Liga Arab di Kairo pada Selasa (4/3), digelar sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan dukungan terhadap proposal Trump. Pertemuan itu menawarkan “rencana Arab yang komprehensif,” mencakup pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi Gaza dan mendesak komunitas internasional untuk berkontribusi.

    “Seluruh upaya ini berjalan seiring dengan peluncuran jalur politik menuju pembentukan negara Palestina,” demikian pernyataan Liga Arab, meski Solusi Dua Negara ditentang oleh para pemimpin Israel.

    Liga Arab juga menyambut baik “keputusan Palestina untuk membentuk komite administrasi Gaza di bawah naungan pemerintah Palestina”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Hamas bersikap hati-hati

    Dalam KTT Arab di Mesir, perwakilan Palestina ingin disatukan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, organisasi payung yang membentuk Otoritas Palestina, PA, dan didominasi fraksi Fatah dan tidak mencakup Hamas.

    PA pernah mengelola Gaza setelah berakhirnya pendudukan Israel, sebelum kehilangan kendali pada 2007 akibat pengambilalihan oleh Hamas.

    Hamas menyatakan menyambut baik rencana KTT serta pembentukan komite sementara untuk “mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan”. Namun, belum jelas sejauh mana Hamas bersedia melepaskan kendali atas Gaza.

    Israel sebaliknya menilai usulan Liga Arab telah gagal “menyesuaikan diri dengan realitas”, serta mengkritik ketergantungan pada Otoritas Palestina dan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

    “Keduanya telah berulang kali menunjukkan indikasi korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

    Sementara itu, negara-negara Arab, Palestina, dan banyak pemerintah Eropa menolak usulan Presiden AS Donald Trump agar AS mengambil alih Gaza dan menggusur penduduknya. Meski belakangan Trump terlihat melunak dengan mengatakan ia “tidak memaksakan” rencana tersebut, para ahli menilai hal itu bisa melanggar hukum internasional.

    Liga Arab ingin cegah ‘Nakba’ kedua

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa rencana KTT akan memastikan warga Palestina “tetap di tanah mereka”, meskipun menghindari kritik langsung terhadap Trump.

    Komunike akhir KTT memperingatkan terhadap “upaya keji untuk menggusur rakyat Palestina”, yang menurut mereka akan “membawa seisi kawasan ke babak baru konflik”.

    Bagi Palestina, ancaman pengusiran paksa membangkitkan ingatan akan “Nakba,” bencana pengusiran massal yang terjadi dalam perang pendirian Israel pada 1948.

    Presiden Sisi menyebut komite pengelola baru, yang terdiri dari teknokrat Palestina, bertujuan “membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza”.

    Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, dalam pidatonya di KTT, mengatakan bahwa komite kerja telah dibentuk untuk mempersiapkan PA kembali menjalankan perannya di Gaza.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung inisiatif di Kairo untuk membangun kembali Gaza dan menyatakan PBB siap bekerja sama sepenuhnya.

    Israel blokir bantuan Gaza

    Serangan militer Israel di Gaza telah menyebabkan setidaknya 48.405 kematian, yang juga mayoritas warga sipil, menurut data dari kedua pihak. Perang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2024 yang menewaskan 1.218 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.

    Gencatan senjata rapuh yang berlangsung sejak bulan Januari memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, pada hari Minggu (2/3), Israel mengumumkan akan memblokir pengiriman bantuan hingga Hamas menyetujui syarat untuk memperpanjang gencatan senjata.

    Fase pertama gencatan senjata selama enam pekan berakhir pada akhir pekan lalu, di mana terjadi pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Israel menyatakan ingin memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April, sementara Hamas bersikeras untuk segera masuk ke fase kedua, yang diharapkan akan mengarah pada penghentian perang secara permanen.

    Beberapa jam sebelum KTT dimulai pada Selasa, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menegaskan bahwa negaranya menuntut “demiliterisasi total Gaza” dan penghapusan Hamas sebagai syarat untuk melanjutkan ke fase kedua gencatan senjata.

    Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri menolak tuntutan tersebut.

    rzn/yf (ap,afp)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • BPIP: Inisiatif damai Rusia-Ukraina ubah geopolitik Eropa-Asia Pasifik

    BPIP: Inisiatif damai Rusia-Ukraina ubah geopolitik Eropa-Asia Pasifik

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan inisiatif damai yang digagas Amerika Serikat bersama Rusia untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina akan mengubah geopolitik Eropa dan Indo-Pasifik.

    “Upaya damai AS-Rusia itu akan melemahkan dukungan militer dari AS, Uni Eropa dan NATO untuk Ukraina,” kata Djumala dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan apabila AS-Rusia mencapai kesepakatan sesuai dengan kepentingan masing-masing, inisiatif itu bahkan akan mempercepat penghentian perang dan merugikan Ukraina.

    Sebagai informasi, pada Selasa (18/2), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Riyadh, Saudi Arabia. Dimediasi oleh Pangeran Mohammad bin Salman, putra mahktora Kerajaan Saudi Arabia, pertemuan itu bertujuan menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung tiga tahun.

    Lebih jauh, Djumala yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina mengatakan pendekatan AS-Rusia itu akan berdampak pada konstelasi geo-strategi dunia dalam dua dimensi.

    Pertama, dilihat dari geopolitik Eropa, manuver AS dan Rusia yang membahas perang Rusia-Ukraina tanpa melibatkan Ukraina membuat Uni Eropa (UE) kurang berkenan. AS menyadari UE tidak solid dalam mendukung Ukraina, karena setiap anggota UE punya kepentingan berbeda, baik terkait dengan kebutuhan gas dari Rusia maupun dengan perbatasan dengan Rusia.

    Menurutnya, Ukraina mampu bertahan karena dukungan tiga pihak, yaitu AS, UE dan NATO dengan AS sebagai pemain utamanya. Perubahan posisi AS yang mendekat ke Rusia akan mengubah imbangan geopolitik di Eropa.

    “Pendekatan AS ke Rusia ini jelas memperlemah posisi Ukraina, yang membuat perang Rusia-Ukraina bisa lebih cepat berakhir,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya menegaskan bahwa dari konteks geopolitik Asia Pasifik, inisiatif damai AS-Rusia berimplikasi pada imbangan kekuatan di kawasan. Ia menekankan bahwa AS memprioritaskan kebijakan “membendung China” dalam politik luar negerinya.

    Kawasan Eropa dan Timur Tengah tidak akan menjadi prioritas lagi. Hal ini dilakukan karena AS ingin fokus di kawasan Asia Pasifik untuk menghadang China.

    Upaya AS dan sekutunya untuk membendung China di Asia Pasifik sangat kasat mata. Hal itu bisa dilihat dari pembentukan aliansi AUKUS, pembukaan kantor penghubung NATO di Tokyo dan kerjasama militer trilateral AS-Jepang-Filipina, yang dinilai sebagai bagian dari strategi geopolitik AS untuk menahan gerak laju pengaruh China di Asia Pasifik, utamanya di Laut China Selatan dan Selat Taiwan.

    Apabila AS berhasil merangkul Rusia dan mengendurkan dukungannya kepada UE dan NATO, maka perang Rusia-Ukraina bisa cepat selesai. Selesainya perang Rusia-Ukraina memungkinkan AS fokus menghadapi China di Asia Pasifik.

    “Pada titik inilah situasi politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik akan menjadi lebih dinamis yang memerlukan perhatian ekstra serius dari negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Kalkulasi kepentingan Indonesia di bidang politik, ekonomi dan militer terhadap dua negara kuat, AS dan China, di kawasan ini perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati,” pungkas Djumala.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Tak Terima Negara-Negara Arab Bersatu Bangun Gaza, Sebut Wilayah Itu Tak Dapat Dihuni – Halaman all

    Trump Tak Terima Negara-Negara Arab Bersatu Bangun Gaza, Sebut Wilayah Itu Tak Dapat Dihuni – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tak terima setelah para pemimpin Arab bersatu membangun Gaza pascaperang.

    Para pemimpin Arab setuju dengan usulan Mesir untuk membangun Gaza yang hancur total tanpa mengusir warga Palestina.

    Usulan dari Mesir ini sangat bertentangan dengan rencana Donald Trump yang ingin mengusir warga Palestina dari Gaza dan membangun “riviera” milik Amerika.

    Mendengar para pemimpin Arab bersatu demi Gaza, Donald Trump menolak mentah-mentah rencana tersebut.

    Dikutip dari CNN, Trump mengatakan bahwa dirinya tetap pada visinya sendiri yang mencakup pengusiran penduduk Palestina di Gaza dan mengubahnya menjadi “riviera” milik Amerika Serikat.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak dapat dihuni dan penduduknya tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing dan persenjataan yang belum meledak,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes.

    Hughes mengatakan, Presiden Trump tetap akan membangun kembali Gaza dan terbebas dari cengkeraman Hamas.

    Trump, lanjut Hughes, tetap akan menantikan perundingan berikutnya untuk membawa perdamaian dan kesejahteraan di Gaza.

    “Presiden Trump tetap pada visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas,” ungkap Hughes.

    Usulan balasan dari Arab ini terdiri dari tiga fase yang akan dilaksanakan selama lima tahun untuk membangun kembali Gaza.

    Dikutip dari Arab News, pada tahap pertama akan memakan waktu dua tahun dan menelan biaya $20 miliar.

    Tahap ini meliputi pembangunan 200.000 unit rumah di kawasan tersebut.

    Rencana tersebut juga menyatakan bahwa pemulihan awal akan memakan waktu enam bulan, dan akan terdiri dari penghapusan rubel dan pemasangan perumahan sementara.

    Tahap kedua, yang diperkirakan memakan waktu dua setengah tahun, akan mencakup pembangunan 200.000 unit rumah lagi dan bandara di Gaza.

    Proses pembangunan keseluruhan akan memakan waktu lima tahun, dan total biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai $53 miliar. 

    Berdasarkan rencana Mesir, Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk periode sementara yang tidak ditentukan dan akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong tersebut, yang telah hancur akibat perang.

    Mesir dan Yordania akan melatih personel polisi Palestina sebagai persiapan untuk penempatan di jalur tersebut.

    Rencana itu juga akan menuntut agar Israel menghentikan semua aktivitas permukiman, aneksasi tanah, dan pembongkaran rumah Palestina. 

    Para ahli telah menyuarakan kekhawatiran atas pembiayaan rencana tersebut, dengan PBB memperkirakan biaya pembangunan kembali Gaza mencapai lebih dari $50 miliar.

    Namun rancangan komunike yang dibacakan di televisi mengatakan para peserta akan menyerukan diadakannya konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza, yang akan diadakan di Kairo akhir bulan ini.

    Pangeran Arab Marah dengan Usulan Trump

    Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan pihaknya dengan tegas menolak segala bentuk pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.

    Pangeran Faisal mengutuk segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka, serta semua kebijakan permukiman dan aneksasi wilayah Palestina.

    Ia mendesak masyarakat internasional untuk bersatu dalam upaya memulihkan dan membangun kembali Jalur Gaza.

    “Penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dialami oleh warga Palestina di Jalur Gaza mengharuskan masyarakat internasional untuk bekerja sama memulihkan kehidupan normal di wilayah tersebut, membangunnya kembali, dan memungkinkan warga Palestina untuk hidup bermartabat di tanah mereka tanpa mencoba mengubah kenyataan di wilayah Palestina,” katanya, dikutip dari Al Arabiya.

    Menteri Saudi tersebut juga menyatakan dukungan Kerajaan terhadap Otoritas Nasional Palestina, dengan mengatakan bahwa mereka akan mendukungnya saat melaksanakan tugasnya untuk mengelola jalur tersebut dan memberikan layanan kemanusiaan kepada penduduknya.

    (*)

  • KTT Arab tentang Gaza Pascaperang Dimulai di Kairo, Bahas Program Rekonstruksi Puluhan Miliar Dolar – Halaman all

    KTT Arab tentang Gaza Pascaperang Dimulai di Kairo, Bahas Program Rekonstruksi Puluhan Miliar Dolar – Halaman all

    KTT Arab tentang Gaza Pascaperang Dimulai di Kairo, Mencakup Program Rekonstruksi Puluhan Miliar Dolar

    TRIBUNNEWS.COM- Mesir diperkirakan akan menyampaikan rencananya untuk Gaza pascaperang pada tanggal 4 Maret selama pertemuan puncak Arab yang sangat dinantikan di ibu kota Mesir, Kairo.

    KTT tersebut akan dimulai pukul 3:00 sore waktu setempat dan akan dihadiri oleh pejabat dari beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi dan Yordania. Presiden transisi Suriah Ahmad al-Sharaa juga akan hadir. 

    Rencana tersebut kabarnya akan mencakup program rekonstruksi senilai puluhan miliar dolar dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian.

    Laporan media Arab mengatakan bahwa rencana Mesir akan diadopsi secara resmi dalam pernyataan bersama di akhir pertemuan puncak.

    Menurut rancangan rencana Mesir yang diperoleh TV Al-Araby, peta jalan senilai $53 miliar akan diusulkan untuk rekonstruksi Gaza.

    Draf tersebut menetapkan bahwa sebuah komite akan dibentuk untuk mengelola Gaza selama enam bulan, yang membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina (PA).

    Rencana tersebut juga mengatakan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dapat mempertimbangkan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza. 

    Komite administrasi Gaza akan terdiri dari tokoh-tokoh independen dan beroperasi di bawah kerangka kerja pemerintah Palestina. 

    Tujuh wilayah khusus di Gaza akan dialokasikan untuk perumahan sementara bagi 1,5 juta warga Palestina.

    “Rencana tersebut didasarkan pada upaya menjaga hak dan martabat rakyat Palestina serta solusi dua negara,” demikian laporan Al-Qahera News. “Pelaksanaannya memerlukan pengaturan untuk pemerintahan transisi dan penyediaan keamanan dengan cara yang menjaga prospek solusi dua negara.” 

    Pasukan penjaga perdamaian akan dikerahkan “dalam konteks terpadu untuk mendirikan negara Palestina.”

    Hamas mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya tidak memiliki masalah untuk tidak terlibat dalam pengaturan administratif untuk masa depan Jalur Gaza. 

    “Posisi kami jelas, segala pengaturan untuk masa depan Gaza setelah berakhirnya agresi terhadapnya dilakukan dengan konsensus nasional, dan kami akan memfasilitasi masalah tersebut. Hamas tidak harus menjadi bagian dari pengaturan tersebut, dan Hamas tidak peduli dengan hal itu, dan tidak ingin terlibat dalam pengaturan ini sama sekali,” kata juru bicara Hamas Hazem Qassem. 

    Namun, ia menekankan pentingnya pengaturan ini dilaksanakan “dengan konsensus nasional internal,” dan bahwa Hamas “tidak akan membiarkan kekuatan eksternal apa pun ikut campur.”

    Ia menambahkan bahwa rencana apa pun harus “memulai proses rekonstruksi yang serius dan nyata untuk menyelamatkan rakyat kita di Jalur Gaza dari malapetaka yang menimpa mereka dengan perang genosida.” 

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada bulan Februari bahwa Washington bermaksud mengambil alih Gaza dan mengusir penduduknya. 

    Ia mengklaim inisiatif tersebut bertujuan untuk menemukan lokasi yang lebih aman bagi warga Palestina sementara tim pembangunan internasional mengambil alih tugas membangun kembali jalur yang hancur dan terkepung itu.

    Meskipun Trump menarik kembali rencananya dan mengumumkan bahwa ia tidak bermaksud memaksakannya, negara-negara Arab semakin menolak pemindahan warga Palestina sebagai bagian dari rencana rekonstruksi dan pengelolaan pasca-perang di Gaza, dan bergegas menyusun proposal alternatif. 

    Reuters melaporkan pada tanggal 3 Maret, mengutip rancangan rencana Mesir, bahwa inisiatif untuk melawan rencana Trump untuk Gaza bertujuan untuk “menyingkirkan” Hamas dan mengganti pemerintahannya dengan “badan sementara” yang dipimpin oleh Barat dan Arab.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Tuai Kontroversi, Elon Musk Dukung AS Keluar NATO dan PBB – Page 3

    Tuai Kontroversi, Elon Musk Dukung AS Keluar NATO dan PBB – Page 3

    Sementara itu, dukungan Elon Musk terhadap penarikan AS dari PBB juga menimbulkan kekhawatiran yang serupa. PBB berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

    Keluarnya AS dari PBB akan melemahkan organisasi ini dan dapat berdampak negatif pada upaya-upaya global untuk mengatasi berbagai masalah internasional.

    Mengutip DW, Presiden Donald Trump pada Selasa kemarin menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR). Perintah ini juga mendorong peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB. 

    Bukan hanya itu, Trump juga memerintahkan penarikan AS dari badan bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA). Ia mengatakan, AS juga bermaksud meninjau keterlibatan mereka di Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). 

    Sekadar informasi, Trump pernah menarik AS keluar dari UNHCR pada 2018, yakni masa jabatan pertamanya. Lalu, Presiden AS berikutnya, Joe Biden, mengembalikan keanggotaan AS di organisasi ini pada 2021. 

     

  • Hamas Razia Pedagang di Gaza Gara-gara Harga Pangan Naik Buntut Blokade Israel

    Hamas Razia Pedagang di Gaza Gara-gara Harga Pangan Naik Buntut Blokade Israel

    JAKARTA – Blokade pengiriman bantuan yang dilakukan Israel ke Jalur Gaza memicu kenaikan harga dan kekhawatiran akan kekurangan pangan.

    Kondisi ini mendorong tindakan sanksi dari otoritas Hamas terhadap para pedagang, menurut sumber dan saksi Hamas.

    Anggota pasukan polisi yang dikelola Hamas dikerahkan di pasar-pasar lokal di seluruh Gaza, menegaskan kehadiran mereka di lapangan meskipun Israel melakukan serangan udara dan darat selama 15 bulan terhadap kelompok militan Palestina.

    Mereka menginterogasi dan menahan para pedagang, memerintahkan mereka untuk tidak menaikkan harga selama terjadi kebuntuan mengenai kesepakatan gencatan senjata, dan menyita perbekalan yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih rendah, kata empat sumber dan saksi.

    Pemerintah setempat juga mendesak warga untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan para pedagang, dengan mengatakan persediaan makanan di Gaza hanya akan bertahan dua minggu.

    “Menghukum penjual junior di pasar adalah hal yang baik, namun Hamas harus bertindak melawan pedagang besar yang mengontrol apa yang kami makan,” kata seorang saksi dilansir Reuters, Selasa, 4 Maret.

    Israel sebelumna mengumumkan pada Minggu, mereka menghentikan masuknya barang ke Gaza, dengan alasan perselisihan dengan Hamas mengenai bagaimana melanjutkan gencatan senjata bertahap yang didukung AS yang menghentikan pertempuran sengit pada bulan Januari.

    Hamas mendesak mediator untuk menekan Israel agar memulai pembicaraan tahap kedua dan membuka kembali penyeberangan Gaza.

    Menteri luar negeri Israel mengatakan Hamas telah menggunakan bantuan untuk terus memerangi Israel. Israel mengatakan Gaza memiliki cukup makanan untuk berbulan-bulan.

    Namun lembaga-lembaga kemanusiaan mengatakan persediaan makanan, obat-obatan dan tempat berlindung di Gaza terbatas dan bantuan yang terbengkalai mungkin akan rusak.

    Philippe Lazzarini, kepala badan bantuan Palestina PBB UNRWA, mengatakan penangguhan pengiriman bantuan oleh Israel mengancam nyawa 2,3 juta penduduk Gaza, yang kelelahan akibat perang.

    “Bantuan dan layanan dasar ini tidak dapat dinegosiasikan. Mereka tidak boleh digunakan sebagai senjata perang,” kata Lazzarini dalam postingan di X.

    Di dapur umum di Khan Younis, Gaza, di mana puluhan anak-anak yang memegang panci berbaris untuk menerima sup, penyelenggara mengatakan penangguhan pengiriman akan berdampak pada penyediaan makanan gratis untuk 20.000 orang.

    Makanan tersebut dimaksudkan untuk menutupi bulan puasa Ramadan, yang dimulai pada Sabtu.

    Namun para pedagang menaikkan harga daging, sehingga menunya harus diubah.

    “Administrasi dapur telah menyiapkan rencana untuk bulan Ramadan, namun penutupan penyeberangan mengganggu semua rencana tersebut,” kata salah satu pengelola dapur umum, Abu Omar.

    “Pada hari pertama Ramadan, kami menyajikan sekitar 1.200 hingga 1.400 porsi daging dan nasi, namun penutupan penyeberangan dan hilangnya barang di pasar menyebabkan kami menyajikan ‘mujadara’ (hidangan nasi dan miju-miju) dan sup hari ini,” kata Abu Omar.

  • Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Aljazair dan Tunisia akan melewatkan pertemuan puncak Arab di Kairo yang dimaksudkan untuk mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza pascaperang, dengan peringatan mengenai solusi siap pakai yang ditentukan oleh beberapa orang terpilih.

    Dijadwalkan untuk diselenggarakan Selasa (4/3/2025) sore ini, pertemuan puncak di Mesir  dirancang untuk menggalang dukungan kawasan terhadap Palestina menyusul usulan Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah Gaza menjadi apa yang disebut “Middle East Riviera” yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Palestina dari daerah kantong pantai tersebut. 

    Namun, ketegangan meningkat mengenai siapa yang akan membentuk respons kawasan terhadap Washington.

    Selama akhir pekan, presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, yang selama ini dikenal sebagai pejuang hak-hak Palestina , menarik diri dan malah mengirim menteri luar negerinya, diberitakan New Arab.

    Berbicara kepada kantor berita negara Aljazair, seorang pejabat Aljazair yang tidak disebutkan namanya mengatakan ketidakhadiran presiden Aljazair merupakan protes terhadap proses eksklusif yang didominasi oleh tokoh-tokoh Arab kelas berat.

    Tebboune, pejabat itu menambahkan, sangat frustrasi dengan upaya untuk mengesampingkan Aljazair, meskipun negara itu memegang peranan penting dalam resolusi gencatan senjata PBB.

    Presiden Tunisia Kais Saied melakukan hal yang sama pada hari Senin, dengan mengirim menteri luar negerinya.

    Menurut para analis merupakan bentuk dukungan terhadap kekhawatiran Aljazair. Di bawah Saied, kebijakan luar negeri Tunis sering kali mencerminkan kebijakan Aljazair.

    Ketidakhadiran para pemimpin Afrika Utara itu terjadi pada saat yang kritis bagi Liga Arab, yang telah berjuang untuk menjaga kohesi terkait Palestina.

    Meskipun Arab Saudi telah menjauhkan diri dari upaya normalisasi Israel yang didukung AS dalam beberapa bulan terakhir, negara itu tetap terlibat secara mendalam dalam rencana regional Washington.

    Sementara itu, Mesir telah memainkan peran utama dalam negosiasi gencatan senjata dan kini mempelopori rencana rekonstruksi pascaperang untuk Gaza.

    Menurut Reuters , usulan Mesir —yang dipandang sebagai yang terdepan—akan menggantikan pemerintahan Hamas dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, mayoritas Muslim, dan Barat.

    Misi Bantuan Tata Kelola, sebagaimana diuraikan, akan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

    KTT tersebut diadakan di tengah upaya Israel memberlakukan kembali blokade terhadap Gaza pada hari kedua Ramadan dalam upaya menekan Hamas agar menerima perpanjangan fase pertama gencatan senjata, sebuah kebijakan yang telah diberi label “hukuman kolektif” oleh badan-badan bantuan.

    Hasil Pertemuan KTT Arab

    Pertemuan puncak Arab darurat di Kairo pada hari Selasa akan mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Jalur Gaza, menurut rancangan komunike akhirnya.

    Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan negara, mengutip rancangan komunike, mengatakan bahwa pertemuan puncak itu akan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan cepat terhadap rencana Mesir tersebut.

    Ia juga akan menyambut inisiatif Mesir untuk menyelenggarakan konferensi internasional bagi rekonstruksi Gaza bulan ini.

    Pertemuan puncak tersebut akan diadakan Selasa malam untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina dan menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana AS untuk menggusur penduduk Gaza.

    Menurut saluran berita tersebut, rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza memerlukan “pengaturan pemerintahan transisi dan keamanan yang menjaga prospek solusi dua negara” di Gaza.

    Ia juga menekankan bahwa “Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina,” kata saluran tersebut.

    “Upaya untuk menghilangkan harapan rakyat Palestina untuk memperoleh negara atau merampas tanah mereka hanya akan menyebabkan konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut,” demikian peringatannya.

    Rencana tersebut juga menyerukan “perlunya mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza.”

    Rencana Mesir “akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sembari bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.”

    Dokumen ini juga menyerukan “pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing.”

    Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama masa transisi enam bulan. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari “teknokrat” non-partisan, yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan untuk “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata. Rencananya ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.

    Hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan gencar yang menghancurkan daerah kantong itu dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.

    Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi pada tahap kedua kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)