partai: PBB

  • ICJ Memilih Hakim Jepang Yuji Iwasawa Sebagai Ketuanya, Menyusul Pengunduran Diri Nawaf Salam – Halaman all

    ICJ Memilih Hakim Jepang Yuji Iwasawa Sebagai Ketuanya, Menyusul Pengunduran Diri Nawaf Salam – Halaman all

    Mahkamah Internasional (ICJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa seorang hakim Jepang telah terpilih sebagai presidennya

    Tayang: Jumat, 7 Maret 2025 16:45 WIB

    Tangkapan layar ICJ

    PILIH KETUA BARU- Ruang Pengadilan ICJ. Mahkamah Internasional (ICJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa seorang hakim Jepang telah terpilih sebagai presidennya menyusul pengunduran diri pendahulunya Nawaf Salam pada bulan Januari. Yuji Iwasawa akan menjabat hingga 5 Februari 2027, menyelesaikan masa jabatan Salam, kata ICJ. 

    ICJ Memilih Hakim Jepang Yuji Iwasawa Sebagai Ketuanya, Menyusul Pengunduran Diri Nawaf Salam

    TRIBUNNEWS.COM- Mahkamah Internasional (ICJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa seorang hakim Jepang telah terpilih sebagai presidennya menyusul pengunduran diri pendahulunya Nawaf Salam pada bulan Januari.

    Yuji Iwasawa akan menjabat hingga 5 Februari 2027, menyelesaikan masa jabatan Salam, kata ICJ.

    Salam mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai perdana menteri Lebanon oleh Presiden Joseph Aoun.

    Sebelum bergabung dengan Mahkamah, Iwasawa adalah seorang profesor hukum internasional di Universitas Tokyo dan mengepalai Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia telah menjabat sebagai hakim di ICJ sejak Juni 2018.

    Dia adalah hakim Jepang kedua yang menduduki jabatan presiden ICJ, menurut media setempat.

    Terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun, ICJ menyelesaikan sengketa hukum antara negara dan memberikan pendapat penasihat tentang pertanyaan hukum yang dirujuk oleh badan-badan PBB.

    Saat ini sedang berlangsung sidang kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel, di mana negara itu menuduh negara pendudukan tersebut melanggar konvensi genosida selama pengeboman Jalur Gaza sejak Oktober 2023. 

    Iwasawa memberikan suara bersama mayoritas dan memutuskan bahwa masuk akal jika tindakan Israel di Gaza dapat dianggap sebagai genosida.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 4 Cara Bayar Pajak PBB Online Tanpa Ribet

    4 Cara Bayar Pajak PBB Online Tanpa Ribet

    PIKIRAN RAKYAT – Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini semakin mudah berkat berbagai metode pembayaran online yang tersedia. Jika dulu pembayaran pajak harus dilakukan langsung di kantor pajak atau bank, sekarang semuanya bisa diselesaikan dengan beberapa kali klik dari genggaman tangan.

    Salah satu cara yang banyak dipilih adalah melalui m-banking, yang memungkinkan pembayaran PBB dilakukan langsung dari aplikasi perbankan di smartphone. Layanan ini tentu sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak sempat datang ke tempat pembayaran fisik. Dengan fitur ini, pengguna bisa membayar pajak kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki koneksi internet yang stabil.

    Kemudahan pembayaran PBB secara online ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin patuh membayar pajak tanpa harus menghadapi proses yang ribet. Selain lebih efisien, metode ini juga membantu mengurangi potensi keterlambatan pembayaran, karena bisa dilakukan dengan cepat dan fleksibel.

    Lantas dengan berbagai layanan digital yang tersedia, bagaimana cara untuk bayar pajak PBB secara online? Simak selengkapnya.

    Cara Bayar Pajak PBB Online

    Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini bisa dilakukan secara online melalui berbagai platform, termasuk e-commerce dan layanan mobile banking. Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk membayar PBB secara praktis dan cepat.

    1. Bayar PBB Lewat Tokopedia

    Unduh dan buka aplikasi Tokopedia dari Play Store atau App Store. Pilih menu PBB Online di halaman utama. Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) pada kolom yang tersedia. Cek rincian pembayaran yang muncul dan pastikan semua data sudah benar. Klik Bayar, pilih metode pembayaran yang diinginkan, lalu tekan Bayar Sekarang untuk menyelesaikan transaksi.

    Selain melalui e-commerce, pembayaran PBB juga bisa dilakukan via layanan mobile banking dari berbagai bank, seperti BCA, BNI, dan Mandiri. Berikut langkah-langkahnya.

    2. Bayar PBB Lewat m-Banking BCA

    Masuk ke aplikasi BCA Mobile. Pilih menu m-Payment, lalu klik Pajak. Pilih opsi Input No. Objek Pajak, lalu masukkan NOP yang akan dibayar. Tentukan tahun pembayaran sesuai dengan data pajak yang terdaftar. Periksa detail tagihan yang muncul, lalu tekan OK. Masukkan PIN m-BCA untuk menyelesaikan pembayaran.

    Jika transaksi berhasil, akan muncul notifikasi konfirmasi pembayaran.

    3. Bayar PBB Lewat m-Banking BNI

    Buka aplikasi BNI Mobile Banking dan login menggunakan user ID serta MPIN. Pilih menu Pembayaran, lalu klik Pajak. Pilih opsi PBB, lalu tentukan rekening debet yang akan digunakan. Masukkan NOP dan tahun pajak yang ingin dibayarkan. Periksa detail tagihan yang ditampilkan sebelum melanjutkan transaksi. Masukkan password transaksi untuk menyelesaikan pembayaran.

    Setelah berhasil, bukti pembayaran akan muncul di aplikasi.

    4. Bayar PBB Lewat m-Banking Mandiri

    Masuk ke aplikasi Livin’ by Mandiri dengan user ID dan password. Pilih menu Pembayaran, lalu klik Penerimaan Negara. Pilih e-PBB sesuai dengan domisili tempat pajak terdaftar. Masukkan NOP yang terdiri dari 18 digit serta tahun pajak yang akan dibayarkan. Cek detail tagihan yang muncul, lalu klik Lanjut. Konfirmasi pembayaran dan masukkan PIN Livin’ by Mandiri.

    Setelah transaksi berhasil, pembayaran PBB selesai dilakukan.

    Dengan berbagai opsi pembayaran online ini, kamu bisa melunasi tagihan PBB dengan mudah tanpa harus keluar rumah.

    Bagaimana Cara Cek Tagihan PBB Online?

    Dengan kemajuan teknologi, pengecekan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini bisa dilakukan secara online melalui berbagai platform. Beberapa opsi yang tersedia mencakup situs resmi pajak daerah serta layanan e-commerce yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengecek tagihan PBB dengan mudah.

    1. Cek Tagihan PBB di Tokopedia

    Unduh dan buka aplikasi Tokopedia. Pilih menu Top-up & Tagihan. Klik opsi Pajak PBB. Masukkan alamat, kota/kabupaten, tahun pembayaran, dan Nomor Objek Pajak (NOP). Tekan tombol Cek Tagihan untuk melihat rincian pembayaran.

    2. Cek Tagihan PBB di Shopee

    Unduh dan jalankan aplikasi Shopee. Masuk ke menu Pulsa, Tagihan, & Tiket. Pilih kategori PBB. Isi daerah, tahun pajak, dan NOP yang ingin dicek. Klik Lihat Tagihan untuk menampilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Pilih metode pembayaran jika ingin langsung melunasi tagihan.

    3. Cek Tagihan PBB di Lazada

    Download dan buka aplikasi Lazada. Pilih menu Pulsa & Tagihan. Klik opsi Pajak PBB. Masukkan daerah dan NOP yang sesuai. Tekan Buat Tagihan untuk menampilkan informasi pajak. Jika ingin melakukan pembayaran, pilih metode pembayaran yang tersedia.

    4. Cek Tagihan PBB di Website Resmi Pajak Daerah

    Akses situs web pajak daerah sesuai domisili. Pilih menu e-SPPT. Lakukan pendaftaran dengan mengisi data diri secara lengkap untuk proses verifikasi. Setelah pendaftaran berhasil, sistem akan mengirimkan tautan unduhan e-SPPT melalui email.

    Unduh e-SPPT untuk melihat detail tagihan PBB.

    Berikut beberapa tautan resmi untuk cek tagihan PBB berdasarkan wilayah:

    Dengan berbagai pilihan platform ini, kini masyarakat bisa lebih mudah mengecek dan membayar tagihan PBB secara praktis tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kenapa Israel Duduki Wilayah Druze di Suriah Selatan?

    Kenapa Israel Duduki Wilayah Druze di Suriah Selatan?

    Jakarta

    Senin (3/3) malam, bendera Israel mendadak berkibar di Sweida, Suriah selatan, wilayah yang mayoritas dihuni oleh komunitas Druze. Aksi itu sontak direspons warga setempat dengan menurunkan dan membakar bendera Bintang Daud sebagai bentuk protes

    Berkibarnya bendera Israel jauh di dalam wilayah Suriah seakan menabuh genderang konflik, mengingat permusuhan antara kedua negara. Meskipun rezim Bashar al-Assad telah berakhir, relasi terhadap penguasa baru Damaskus tetap dipenuhi kecurigaan dan kewaspadaan.

    Peristiwa ini terjadi setelah insiden lain di Suriah, yang diwarnai baku tembak antara warga Druze dan aparat keamanan Suriah di Jaramana di pinggiran ibu kota Damaskus, yang juga didominasi oleh komunitas Druze.

    Seorang warga Jaramana, yang merahasiakan identitas karena alasan keamanan, kepada DW mengatakan, dirinya mendengar rumor yang menyebut warga Druze yang bertempur melawan rejim baru Suriah memiliki koneksi dengan komunitas Druze di Israel. Mereka disebutkan menerima suplai senjata, dengan tujuan menciptakan ketegangan di wilayah Suriah yang berbatasan dengan Israel.

    Komunitas Druze merupakan minoritas agama di Timur Tengah yang memiliki keyakinan berbeda dari ajaran Islam. Di Israel, sekitar warga 150.000 Druze memegang kewarganegaraan setempat, dengan sebagian besar bertugas di militer dan relatif dianggap setia kepada negara Yahudi.

    Sementara itu, di Suriah, sekitar 700.000 Druze menjadi salah satu minoritas terbesar dan menuntut perlindungan hak di bawah pemerintahan baru Suriah.

    “Beberapa pihak dari organisasi masyarakat sipil bahkan menuduh otoritas agama Druze memainkan isu ini dengan Israel demi memperkuat pengaruh mereka di dalam pemerintahan baru,” kata sumber tersebut.

    Netanyahu: balasan jika Druze diserang

    Pernyataan itu muncul meskipun pemerintahan sementara Suriah, yang dipimpin oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham, HTS, justru menegaskan komitmennya terhadap persatuan nasional dan hak-hak minoritas, termasuk Druze, Kurdi, Kristen, dan Alawit.

    Namun, para pengamat menilai, perhatian Israel terhadap komunitas Druze lebih merupakan strategi geopolitik ketimbang kepedulian terhadap hak-hak minoritas. Trita Parsi, Wakil Presiden Quincy Institute di Washington menjelaskan, Israel sejak lama menjalankan strategi “periphery doctrine”, dengan membangun aliansi dengan minoritas non-Muslim setempat untuk memperlemah pengaruh pemerintah negeri jiran di wilayah teritorialnya sendiri.

    Senada dengan itu, Andreas Krieg, dosen senior di King’s College London, menilai bahwa berbagai kekuatan asing memanfaatkan isu perlindungan minoritas untuk menutupi ambisi imperialis. “Kita telah melihat Rusia menggunakan narasi melindungi Kristen saat Natal, Iran menyebut dirinya sebagai pelindung Syiah, dan kini Israel mengklaim akan membela Druze,” ujar Krieg.

    Dia menambahkan, Israel sebenarnya tidak berkepentingan bertetangga dengan pemerintahan yang stabil dan inklusif di Suriah. “Jika Suriah menjadi stabil, maka mereka akan memiliki kapasitas untuk menantang Israel. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Israel,” tambahnya.

    Pendudukan Suriah Selatan

    Sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel semakin gencar melancarkan serangan udara di Suriah. Menurut data Armed Conflict Location and Event Data, ACLED, Israel melakukan lebih banyak serangan udara pada Desember 2024 dibandingkan sepanjang tahun sebelumnya. Bahkan, dalam 48 jam pertama setelah jatuhnya Assad, Israel menghancurkan 70-80% kapasitas militer strategis rezim lama Suriah.

    Serangan udara terbaru kembali dilakukan pekan ini dengan dalih menyerang target militer Suriah. Selain itu, Israel juga mengerahkan pasukan ke zona penyangga, yang sejak tahun 1974 menjaga perjanjian gencatan senjata antara Suriah dan Israel.

    Awalnya, Israel mengklaim pengerahan pasukan ke Suriah hanya bersifat sementara untuk menjaga keamanan di tengah kekosongan pemerintahan di Damaskus. Namun, belakangan pejabat pemerintah menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Suriah secara permanen.

    Langkah ini mendapat sorotan dari United Nations Disengagement Observer Force, UNDOF, misi pemantauan PBB di Dataran Tinggi Golan. Dalam pernyataannya, UNDOF mengungkapkan keprihatinan terhadap peningkatan aktivitas militer Israel di zona penyangga.

    “Sejak 7 Desember, UNDOF telah mengamati peningkatan signifikan pergerakan Pasukan Pertahanan Israel, IDF, di wilayah pemisah dan sepanjang garis gencatan senjata,” demikian pernyataan UNDOF. “Kami telah memberi tahu pihak Israel bahwa tindakan ini melanggar perjanjian.”

    Citra satelit dari BBC dan Al Jazeera mengonfirmasi keberadaan lebih banyak pasukan Israel di dalam wilayah Suriah. Sementara itu, laporan dari Syria Direct menunjukkan, pasukan Israel mulai membangun jalan baru, merusak rumah dan kebun zaitun, serta menahan warga setempat. Beberapa petani dilaporkan dilarang memasuki ladang mereka. Sebagai gantinya, pasukan Israel menawarkan bantuan berupa air, makanan, listrik, dan pekerjaan di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.

    Israel langgar hukum internasional?

    Netanyahu bahkan menyerukan “demiliterisasi total Suriah selatan” dalam pidatonya pada Minggu (2/3).

    Menurut Andreas Krieg, langkah Israel bukan hanya melanggar hukum internasional dengan menduduki wilayah Suriah secara ilegal, tetapi juga menggunakan kekuatan militer untuk menyerang target yang sebenarnya tidak secara langsung mengancam keamanan Israel.

    “Mungkin ini memberi keuntungan jangka pendek bagi Israel, tetapi tidak akan menciptakan keamanan dalam jangka panjang,” ujar Krieg. “Sejak 1948, Israel merasa dikelilingi oleh musuh. Mereka melihat konflik ini sebagai perang berkelanjutan melawan semua tetangganya, sehingga tidak ada ruang untuk membangun kepercayaan.”

    Dosen senior Krieg memperingatkan, strategi konfrontatif seperti ini hanya akan memunculkan kelompok-kelompok perlawanan baru di Suriah, seperti yang pernah terjadi di negara-negara tetangga Israel sebelumnya.

    Tanda-tanda itu mulai terlihat dengan munculnya kelompok bersenjata baru di Suriah selatan bernama “The Islamic Resistance Front in Syria – Great Might”, yang menyatakan siap melawan kehadiran tentara Israel di negara mereka.

    Diadaptasi dari DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tunjukkan Niat Israel Menjadikan Pendudukannya di Palestina Permanen

    Tunjukkan Niat Israel Menjadikan Pendudukannya di Palestina Permanen

    JAKARTA – Indonesia mengutuk keras terus berlanjutnya operasi militer Israel di Tepi Barat yang dinilai menunjukkan niat untuk menjadikan pendudukannya permanen di wilayah Palestina.

    Israel diketahui melancarkan operasi militer ke wilayah Tepi Barat pada 21 Januari lalu, dua hari setelah kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok militan Palestina Hamas berlaku di Jalur Gaza.

    Serangan di Tepi Barat secara bertahap meluas, mencakup beberapa kamp pengungsi di dekat Kota Jenin, Tulkarm dan Tubas.

    “Indonesia mengutuk keras operasi militer besar-besaran oleh Israel terhadap masyarakat Palestina di Tepi Barat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis 6 Maret.

    “Operasi ini kembali menunjukan niat utama Israel untuk menjadikan pendudukannya permanen di wilayah Palestina,” tandasnya.

    “Indonesia tidak akan pernah lelah terus menekankan akar permasalahan konflik ini adalah penyangkalan terhadap hak rakyat palestina menentukan nasibnya sendiri,” tambah Roy.

    Diketahui, sedikitnya 40.000 warga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Jenin dan kota terdekat Tulkarm di Tepi Barat utara sejak Israel memulai operasinya bulan lalu setelah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza setelah 15 bulan perang, dikutip dari Reuters.

    Delapan puluh dua warga Palestina tewas di Tepi Barat antara 1 Januari dan 13 Februari, menurut data terbaru WHO.

    Bulan lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Hari Senin mengutuk meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel, serta seruan aneksasi menyusul pengumuman perluasan operasi militer Israel di Tepi Barat, Palestina.

    “Saya sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat yang diduduki oleh pemukim Israel dan pelanggaran lainnya, serta seruan untuk aneksasi,” kata Sekjen Guterres kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss melansir Daily Sabah.

    Akhir bulan lalu, militer Israel juga mengumumkan pengerahan tank di Jenin, tempat mereka “memperluas” operasi.

    Ini menandai pertama kalinya tank beroperasi di Tepi Barat sejak berakhirnya intifada Palestina kedua, atau pemberontakan, pada tahun 2005.

    Kekerasan di Kawasan Tepi Barat melonjak sejak dimulainya perang Gaza, yang pecah setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

    Pekan lalu, organisasi hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch, memperingatkan Israel agar tidak mengulangi pelanggaran di Jalur Gaza di Tepi Barat yang diduduki.

    Human Rights Watch mengimbau negara-negara untuk mengambil tindakan guna mencegah kekejaman lebih lanjut di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk dengan menjatuhkan sanksi yang ditujukan kepada mereka yang terlibat dalam pelanggaran serius yang sedang berlangsung, menangguhkan transfer senjata ke Israel, melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel.

  • Deretan Kebijakan Baru Trump Jadi Kado Istimewa untuk Putin

    Deretan Kebijakan Baru Trump Jadi Kado Istimewa untuk Putin

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Adu mulut Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Ruang Oval, Gedung Putih, pekan lalu telah memberikan keuntungan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.

    AS, yang baru dipimpin oleh Trump selama beberapa bulan terakhir, telah berubah haluan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Washington kini mulai terlihat mendukung Moskow.

    Putin dan sekutunya di media pemerintah bersukacita setelah pertengkaran publik antara Trump dan Zelensky, sementara juru bicara Kremlin bersorak bahwa kebijakan luar negeri Gedung Putih sekarang “sebagian besar sejalan dengan visi kami.”

    Pertikaian Trump di Ruang Oval dengan Zelensky mungkin merupakan titik terendah dalam serangkaian langkah yang telah diambil pemerintahan yang, menurut setidaknya beberapa analis geopolitik dan pakar Rusia, merupakan gambaran yang jelas tentang kapitulasi Amerika kepada Moskow.

    Berikut beberapa kebijakan Trump yang telah memberikan keuntungan tersendiri bagi Rusia, seperti dikutip Newsweek, Kamis (6/3/2025).

    Rusia Bersorak atas Pemotongan Dana USAID

    Perubahan hubungan tersebut dimulai segera setelah Trump menjabat, ketika Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) mulai membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) secara sistematis.

    Trump dan Musk telah berulang kali menyebut USAID sebagai contoh pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan uang pajak Amerika. Sedikit lebih dari 1% dari total belanja federal pada tahun 2023 digunakan untuk bantuan luar negeri.

    Di antara inisiatif USAID adalah program yang dirancang untuk membantu Ukraina pulih dari serangan berulang Rusia yang ditargetkan terhadap jaringan listriknya.

    Moskow telah menggunakan Ukraina sebagai semacam tempat pengujian senjata siber selama lebih dari satu dekade, sebelum perang, dan dukungan AS sangat penting dalam menjaga jaringan energi Kyiv tetap beroperasi, yang berpotensi menyelamatkan jutaan warga sipil dari kematian akibat kedinginan di musim dingin yang keras.

    Departemen Luar Negeri AS diam-diam menutup inisiatif tersebut minggu lalu, menurut NBC News.

    Rusia menyambut baik pemotongan anggaran tersebut, dengan menyebut USAID, yang utamanya menyediakan makanan, obat-obatan, dan layanan lain untuk populasi miskin – dan dengan demikian bertindak sebagai proyeksi kekuatan lunak Amerika di seluruh dunia – sebagai “mesin untuk mencampuri urusan internasional … mekanisme untuk mengubah rezim, tatanan politik, struktur negara.”

    DOJ Membatalkan Gugus Tugas

    Trump juga menargetkan FBI dan CIA, dua badan intelijen dan kontraintelijen utama, untuk pemotongan besar-besaran. Di Departemen Kehakiman (DOJ), salah satu hal pertama yang dilakukan Jaksa Agung Pam Bondi setelah dikukuhkan adalah membubarkan Gugus Tugas Pengaruh Asing FBI, sebuah inisiatif era Joe Biden yang bertujuan untuk melawan pengaruh asing dalam pemilihan umum Amerika.

    Bondi juga mempersempit cakupan penegakan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing oleh DOJ, yang digunakan jaksa untuk mengejar pelobi asing yang tidak terdaftar, termasuk mantan ketua kampanye Trump, Paul Manafort. Trump mengampuni Manafort sesaat sebelum meninggalkan jabatannya untuk masa jabatan pertamanya.

    Dalam anugerah lain bagi Putin dan pasukan pro-Rusia, Bondi memutuskan untuk menutup KleptoCapture, unit pemerintah khusus yang diarahkan untuk menegakkan sanksi terhadap Rusia dan menyita aset oligarki Rusia.

    “Tak satupun dari tindakan ini dapat dianggap buruk bagi Rusia,” kata seorang pejabat Departemen Kehakiman, yang berbicara dengan syarat anonim.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS bergabung dengan Rusia, Korea Utara, dan Belarus dalam pemungutan suara menentang resolusi yang mengutuk invasi Moskow ke Ukraina pada tahun 2022.

    Pemungutan suara, yang dilakukan pada ulang tahun ketiga invasi tersebut, merupakan pertama kalinya sejak 1945 Washington berpihak pada Moskow dalam masalah keamanan Eropa di PBB.

    Hegseth Mencoret NATO dari Daftar Perundingan

    Sementara itu, selama kunjungan ke markas NATO bulan lalu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara efektif menyingkirkan sisa pengaruh militer Ukraina terhadap Rusia dari meja perundingan. Ia mengatakan Ukraina bergabung dengan NATO bukanlah “hasil realistis dari penyelesaian yang dinegosiasikan.”

    Dalam pukulan lain bagi Kyiv, Hegseth mengatakan AS tidak akan mengerahkan pasukan ke Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan, menambahkan bahwa pasukan penjaga perdamaian Eropa yang dikirim ke Ukraina harus dikerahkan sebagai bagian dari “misi non-NATO,” yang berarti Pasal 5, perjanjian pertahanan kolektif aliansi, tidak akan melindungi mereka.

    Kunjungan Hsgseth ke Eropa mengawali beberapa minggu yang penuh gejolak yang membawa perubahan terbesar dalam kebijakan Amerika sejak tatanan internasional berbasis aturan pasca-Perang Dunia II dibuat.

    Pada hari-hari berikutnya, Trump menelepon Putin untuk menegosiasikan gencatan senjata di Ukraina, yang secara efektif mengakhiri kebijakan AS untuk mengisolasi Rusia di panggung dunia.

    Di mata Ukraina, Trump secara efektif menyingkirkan Zelensky dari pembicaraan tentang masa depan negaranya, yang semakin memperburuk keadaan.

    (luc/luc)

  • 100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati mengatakan sebanyak 100 negara akan ikut serta dalam konferensi tentang pembangunan kembali Jalur Gaza.

    Konferensi tersebut dilangsungkan bulan depan di Kota Kairo, Mesir.

    “Konferensi ini adalah konferensi tingkat kementerian dan akan digelar melalui kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Abdel Ati hari Rabu, (5/3/2025), dikutip dari kantor berita Mizan.

    “Konferensi Arab itu membahas kemungkinan pembentukan sebuah komite untuk mengelola Gaza untuk periode waktu tertentu,” ujarnya.

    Abdel Ati menyampaikan pada tahapan awal rekonstruksi Gaza, perumahan sementara akan diubah menjadi perumahan permanen.

    “Pada tahap selanjutnya, kita akan pergi ke Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa untuk menerapkan rencana pembangunan kembali Gaza dengan menerima dukungan material dan politik.”

    “Rencana pembangunan kembali Gaza termasuk mengatasi semua tantangan, termasuk menyingkirkan puing-puing, bom, dan rudal.”

    Abdel Ati mengatakan negara-negara Arab menerima rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana Mesir itu didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Dana Pembangunan PBB (UNDP).

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (Khaberni)

    400.000 apartemen akan dibangun di Gaza

    Mesir mengusulkan pembangunan ratusan ribu apartemen di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi tanah Palestina itu.

    Menurut rencana itu, Gaza akan dibangun kembali tanpa harus memindahkan warga Palestina di sana. Pembangunan akan berlangsung lima tahun.

    The New Arab melaporkan terdapat sejumlah tahap pembangunan. Tahap awal akan berlangsung selama enam bulan dan warga Gaza akan diberi tempat tinggal sementara.

    Pada tahap ini akan ada pembersihan sekitar 50 juta ton puing-puing bangunan di Gaza. Mesir menyebut biaya tahap awal mencapai $3 miliar atau sekitar Rp49 triliun.

    Tahap kedua akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahap ini akan ada pembangunan sekitar 200.000 apartemen. Biaya tahap kedua mencapai $20 miliar atau sekitar Rp326,7 triliun.

    Tahap ketiga atau terakhir akan memakan waktu 2,5 tahun dan memerlukan biaya $30 miliar atau Rp490 triliun. Pada tahap ini akan ada pembangunan apartemen tambahan sebanyak 200.000 unit.

    Disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 ribu rumah di Gaza yang tidak hancur total oleh serangan Israel selama 1,5 tahun.

    Sebanyak 400.000 apartemen yang akan dibangun itu bisa menangani pertambahan penduduk Gaza hingga tahun 2030. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellatty mengatakan jumlah penduduk Gaza akan mencapai 3 juta jiwa.

    Sayangnya, rencana Mesir itu tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun Israel.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengungkapkan rencana pembangunan kembali Gaza. Rencana itu kontroversial dan mendapat kecaman lantaran harus memindahkan paksa warga Palestina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan Trump sudah menolak rencana Mesir.

    Trump meyakini rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan saat ini di Gaza. Dia mengatakan Gaza kini tak bisa dihuni. Warga Palestina tak bisa hidup secara manusiawi di antara puing-puing dan bom yang gagal meledak.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Sementara itu, Middle East Eye melaporkan Mesir itu juga ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    (*)

  • Sekjen PBB: Tidak ada Masa Depan bagi Gaza Kecuali Sebagai Bagian dari Negara Palestina – Halaman all

    Sekjen PBB: Tidak ada Masa Depan bagi Gaza Kecuali Sebagai Bagian dari Negara Palestina – Halaman all

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kemarin bahwa Gaza tidak memiliki masa depan “kecuali sebagai bagian dari negara Palestina,”.

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 17:49 WIB

    X/Twitter

    SEKJEN PBB- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kemarin bahwa Gaza tidak memiliki masa depan “kecuali sebagai bagian dari negara Palestina,”. 

    Sekjen PBB: Tidak ada Masa Depan bagi Gaza Kecuali Sebagai Bagian dari Negara Palestina

    TRIBUNNEWS.COM- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kemarin bahwa Gaza tidak memiliki masa depan “kecuali sebagai bagian dari negara Palestina,”.

    Dia menekankan bahwa pemulihan dari dampak perang di wilayah tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa mengakhiri pendudukan Israel dan menegakkan hukum internasional, Anadolu melaporkan.

    Guterres menyampaikan pernyataan ini selama pertemuan puncak darurat Arab di Kairo, yang difokuskan pada perkembangan masalah Palestina, khususnya di Gaza.

    “Tidak ada masa depan yang berkelanjutan bagi Gaza yang bukan bagian dari Negara Palestina yang layak,” kata Guterres.

    Ia menekankan bahwa pemulihan dari dampak perang di Gaza tidak mungkin dilakukan tanpa mengakhiri pendudukan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.

    Pejabat PBB itu menggarisbawahi perlunya “kerangka politik yang jelas” untuk memandu pemulihan, rekonstruksi, dan stabilitas Gaza, asalkan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional.

    Ia menyerukan de-eskalasi segera, dan menekankan bahwa pengiriman bantuan ke Gaza adalah hak asasi manusia yang “tidak dapat dinegosiasikan” dan harus dicapai oleh semua pihak.

    Guterres juga menggambarkan pertemuan puncak itu sebagai tanda penting tanggung jawab kolektif dunia untuk mendukung upaya yang bertujuan mengakhiri perang, meringankan penderitaan kemanusiaan, dan memastikan perdamaian abadi.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza – Halaman all

    Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza – Halaman all

    Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Anggota parlemen Mesir mengecam keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyebutnya sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional yang mencolok. 

    Para anggota parlemen menekankan bahwa Israel menggunakan kebijakan hukuman kolektif dan kelaparan sebagai senjata untuk menundukkan warga Palestina dan memaksa mereka menerima kondisi yang tidak adil.

    Anggota Parlemen Elaria Harris, anggota Komite Hubungan Luar Negeri di parlemen, mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut mencerminkan kebijakan “menindas” negara pendudukan tersebut. 

    Mesir tengah berupaya keras untuk menyelamatkan perjanjian gencatan senjata, tegasnya, meskipun Israel terus berupaya menggagalkan segala upaya untuk menenangkan situasi. 

    “Kairo,” jelas anggota parlemen tersebut, “bertindak di setiap tingkatan untuk mencegah memburuknya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, terutama mengingat pengepungan yang mencekik yang diberlakukan oleh pendudukan, yang mengancam nyawa jutaan orang tak berdosa.”

    Anggota parlemen itu memperingatkan bahwa langkah Israel hanya akan menyebabkan lebih banyak ketegangan di kawasan itu. 

    “Ini membutuhkan posisi internasional yang kuat yang memaksa negara pendudukan untuk menghormati kewajibannya dan menghentikan pelanggarannya terhadap Palestina,” tambahnya.

    Seorang anggota Komite Kesehatan Senat Mesir, Mohamed El-Badry MP, mencatat bahwa “keputusan sewenang-wenang” Netanyahu memperburuk bencana kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Gaza yang menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, dan layanan dasar yang parah. 

    “Ini memperlihatkan wajah sebenarnya dari negara pendudukan,” katanya, “yang berusaha memaksakan realitas baru dengan kekerasan di tengah kolusi dan kebungkaman internasional yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan.”

    Mesir, yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah Al-Sisi, kata El-Badry, tengah berusaha keras untuk mencegah eskalasi krisis. 

    “Kairo tidak akan mengizinkan pengesahan rencana apa pun yang menargetkan pemindahan warga Palestina atau memaksakan solusi yang merusak hak-hak sah mereka,” tegasnya. 

    “Kairo akan terus melindungi keamanan nasional Mesir dan Arab serta mendukung perjuangan Palestina.”

    El-Badry meminta PBB dan masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan mengambil sikap tegas untuk memaksa Israel membuka perlintasan perbatasan dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan. 

    Kegagalan untuk melakukannya, ia memperingatkan, dapat mengancam stabilitas seluruh kawasan.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Mesir Ingin Bangun 400.000 Apartemen di Gaza, Eropa Minta Syarat Hamas Dilucuti Kekuasaannya – Halaman all

    Mesir Ingin Bangun 400.000 Apartemen di Gaza, Eropa Minta Syarat Hamas Dilucuti Kekuasaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir mengusulkan pembangunan ratusan ribu apartemen di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi tanah Palestina itu.

    Rencana Mesir disambut baik oleh negara-negara Arab saat konferensi Arab di Kairo, Mesir, beberapa hari lalu.

    Menurut rencana itu, Gaza akan dibangun kembali tanpa harus memindahkan warga Palestina di sana. Pembangunan akan berlangsung lima tahun.

    The New Arab melaporkan terdapat sejumlah tahap pembangunan. Tahap awal akan berlangsung selama enam bulan dan warga Gaza akan diberi tempat tinggal sementara.

    Pada tahap ini akan ada pembersihan sekitar 50 juta ton puing-puing bangunan di Gaza. Mesir menyebut biaya tahap awal mencapai $3 miliar atau sekitar Rp49 triliun.

    Tahap kedua akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahap ini akan ada pembangunan sekitar 200.000 apartemen. Biaya tahap kedua mencapai $20 miliar atau sekitar Rp326,7 triliun.

    Tahap ketiga atau terakhir akan memakan waktu 2,5 tahun dan memerlukan biaya $30 miliar atau Rp490 triliun. Pada tahap ini akan ada pembangunan apartemen tambahan sebanyak 200.000 unit.

    Disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 ribu rumah di Gaza yang tidak hancur total oleh serangan Israel selama 1,5 tahun.

    WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Sebanyak 400.000 apartemen yang akan dibangun itu bisa menangani pertambahan penduduk Gaza hingga rahun 2030. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellatty mengatakan jumlah penduduk Gaza akan mencapai 3 juta jiwa.

    Sayangnya, rencana Mesir itu tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun Israel.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengungkapkan rencana pembangunan kembali Gaza. Rencana itu kontroversial dan mendapat kecaman lantaran harus memindahkan paksa warga Palestina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan Trump sudah menolak rencana Mesir.

    Trump meyakini rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan saat ini di Gaza. Dia mengatakan Gaza kini tak bisa dihuni. Warga Palestina tak bisa hidup secara manusiawi di anatra puing-puing dan bom yang gagal meledak.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Sementara itu, Middle East Eye melaporkan Mesir itu juga ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    Negara Eropa: Hamas tak boleh berkuasa

    Sejumlah negara Eropa turut membahas rencana pembangunan kembali Gaza saat rapat Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, (5/3/2025).

    Negara-negara itu menegaskan Hamas tak boleh punya peran lagi di Gaza atau tak boleh berkuasa.

    Hamas hingga saat ini masih memerintah Gaza meski kelompok perlawanan Palestina itu diserang habis-habisan oleh Israel selama 1,5 tahun belakangan.

    Jay Dharmadhikari, seorang diplomat Prancis, mengatakan rencana final pembangunan kembali Gaza seharusnya tidak mengizinkan Hamas untuk terus berkuasa di Gaza.

    “Kami sudah menjelaskan bahwa rencana apa pun tak boleh menyertakan peran apa pun bagi Hamas, harus memastikan keamanan Israel, tidak boleh memindahkan warga Palestina dari Gaza,” kata Dharmadhikari yang mewakili Inggris, Denmark, Yunani, dan Slovenia.

    Dia juga mendukung bersatunya Tepi Barat dengan Gaza di bawah pemerintahan Otoritas Palestina (PA). Saat ini PA hanya berkuasa di Tepi Barat.

    Dharmadhikari menyebut negara-negara Eropa siap mendukung rencana itu.

    Di samping itu, dia mendesak Israel agar segela mengizinkan kembali aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam jumlah besar.

    Hari Minggu lalu Israel sudah mengumumkan penghentian aliran bantuan. Kata Israel, bantuan baru bisa mengalir lagi jika Hamas menerima syarat-syarat perpanjangan gencatan tahap pertama.

    (*)

  • MUI Kutuk Serangan Israel di Tepi Barat saat Gencatan Senjata dengan Palestina – Page 3

    MUI Kutuk Serangan Israel di Tepi Barat saat Gencatan Senjata dengan Palestina – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, tindakan Israel yang telah menyerang Tepi Barat sejak awal tahun 2025 adalah perbuatan terkutuk. Sebab, posisi kedua negara saat ini sedang dalam gencatan senjata. Maka dari itu, serangan tersebut menjadi preseden buruk yang akan terus berlanjut di waktu-waktu berikutnya. 

    “Tindakan ini jelas-jelas mengkhianati hukum internasional dan merusak upaya mewujudkan keamanan dan perdamaian. Oleh karenanya, Dewan Keamanan PBB wajib menjatuhkan hukuman berat atas tindakan penyerangan Israel tersebut,” kata Menurut Sekretaris Panitia Safari Ramadhan MUI Pusat, Yanuardi Syukur dalam Acara Pembukaan Safari Ramadhan ‘Membasuh Luka Palestina’ seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (6/3/2025).

    Dia pun mengajak, agar masyarakat dan seluruh lembaga kemanusiaan atau filantropi serta kekuatan civil society untuk semakin mempekokoh koordinasi dan konsolidasi untuk saling tolong-menolong dan bersama-sama memperkuat program kemanusiaan untuk Gaza dan kemerdekaan Palestina. Khususnya di bulan Ramadan yang penuh keberkahan.

    “Saat ini (Ramadan) adalah momentum penting untuk memperkokoh kebersamaan antara pemerintah, MUI, Baznas dan seluruh lembaga filantropi dalam program penyaluran donasi kemanusiaan baik untuk kebutuhan darurat saat ini maupun untuk program rekonstruksi Gaza ke depan,” ajak dia.

    Yanuardi pun mendesak, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Internasional untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan tidak ada lagi pengkhianatan perjanjian gencatan senjata dari Israel.

    “Kami menuntut adanya jaminan dari PBB agar pintu bantuan kemanusiaan untuk Palestina tetap terbuka. Jangan ada upaya-upaya Israel dan pihak-pihak lain untuk memblokade bantuan kemanusiaan tersebut sehingga semakin menyengsarakan kehidupan rakyat Palestina,” minta dia.

    Selain itu, menurut Yanuardi, MUI juga meminta agar program rekonstruksi Gaza harus dilakukan dengan tetap menjaga hak-hak dasar kemanusiaan dan kedaulatan Palestina. Oleh karena itu, ide rekonstruksi dari Presiden Donald Trump harus ditolak karena berbasis kepada spirit imperialisme, bukan kepada spirit kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Palestina.

    “Menyeru kepada negara-negara OKI dan negara-negara lain yang benar-benar mendukung kemerdekaan Palestina untuk menjadi garda terdepan inisiasi program rekonstruksi Gaza,” dorong dia.