partai: PBB

  • Perang Multifront, Israel Dalam Sehari Bombardir Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah – Halaman all

    Perang Multifront, Israel Dalam Sehari Bombardir Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah – Halaman all

    Perang Multifront, Israel Dalam Sehari Bombardir Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan ke berbagai wilayah di kawasan dalam apa yang digambarkan Ynet sebagai perang multifront yang sedang dihadapi pasukan negara tersebut (IDF). 

    Dalam sehari, Senin (11/3/2025), Israel melancarkan serangan dan bombardemen ke Gaza, Tepi Barat, Lebanon Selatan, dan Suriah.

    “Serangan pesawat nirawak Israel menargetkan sebuah kendaraan di Lebanon selatan pada Senin sore,” menurut Ynet, Senin mengutip laporan sumber dari negara tersebut. 

    Serangan itu terjadi antara Deir al-Zahrani dan Roumine, laporan media lokal menunjukkan satu orang tewas karena serangan Israel tersebut. 

    “Laporan dari Lebanon menyatakan kalau target serangan itu adalah seorang perwira senior di unit pertahanan udara Hizbullah,” tambah laporan tersebut.

    SERANGAN UDARA – Serangan skala besar Israel ke wilayah Suriah di masa transisi kekuasaan pasca-tergulingnya Rezim Bashar al-Assad. (MNA/screenshot)

    Bombardir Koridor Netzarim dan Suriah

    Pada saat yang sama, lima warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di wilayah koridor Netzarim di Jalur Gaza.

    Sebelumnya pada hari itu, menyusul gelombang serangan udara Israel terluas di Suriah dalam lebih dari dua bulan, serangan lain dilaporkan terjadi di negara itu. 

    Menurut media Suriah, serangan terbaru Israel menargetkan bandara militer al-Khalhalah dekat al-Suwayda di Suriah selatan.

    Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel melanjutkan operasi di Tepi Barat utara.

    Sebuah pernyataan bersama dari IDF, badan keamanan Shin Bet , dan polisi mengatakan kalau unit kontraterorisme, termasuk pasukan elit Yamam dan Duvdevan, melakukan penggerebekan di Jenin dan Qabatiya.

    Pihak keamanan Israel menyatakan, operasi penyerbuan itu menewaskan milisi bersenjata dan menangkap seorang anggota senior sel perlawanan di daerah tersebut.
     
    Selama agresi di Jenin, pasukan Israel berhadapan dengan orang-orang bersenjata yang bersembunyi di dalam sebuah gedung.

    “Dua milisi tewas dalam baku tembak yang terjadi, sementara yang ketiga terluka,” kata laporan Ynet. 

    Pasukan keamanan Israel juga menangkap 10 tersangka lainnya, termasuk Liwaa Jaaz, seorang anggota senior jaringan perlawanan yang bermarkas di Jenin.
     
    Secara terpisah, pasukan Duvdevan IDF menewaskan seorang pria bersenjata lainnya yang menembaki mereka.

    Pasukan Israel juga menemukan dua kendaraan di Jenin yang diklaim berisi senjata yang dimaksudkan untuk penyerangan dan menghancurkan tentara Israel. 

    Menurut laporan Palestina, seorang wanita berusia 58 tahun tewas akibat tembakan Israel di Jenin pada hari sebelumnya.

    RUMAH DIHANCURKAN – Foto tangkapan layar dari video yang diunggah akun X @Palhighlight tanggal 2 Februari 2025 memperlihatkan banyak rumah di Kota Jenin dihancurkan tentara Israel. Sementara itu, para pemukim Israel dilaporkan membakar sebuah masjid di barat laut Kota Jericho. (X/Palhighlight)

    Terus Langgar Gencatan Senjata di Lebanon

    Meskipun ada perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, IDF terus menyerang target-target di Lebanon untuk mencegah pelanggaran kesepakatan dan menghentikan transfer senjata yang bertujuan membangun kembali kemampuan militer Hizbullah. 

    Kelompok yang didukung Iran tersebut telah menderita kerugian yang signifikan dalam pertempuran tersebut, yang melemahkan posisi internalnya di Lebanon.

    Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, militer Lebanon diharuskan mengambil alih kendali wilayah di Lebanon selatan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Hizbullah.

    Meskipun IDF telah menarik diri dari sebagian besar wilayah, IDF tetap ditempatkan di lima lokasi strategis.

    Pada hari Senin, Presiden Lebanon Joseph Aoun mendesak kepala komite pemantau gencatan senjata PBB untuk menekan Israel agar menarik diri dari posisi tersebut dan membebaskan tahanan Lebanon.

    Di Gaza, gencatan senjata sementara telah resmi berakhir, meskipun kedua belah pihak sebagian besar telah menahan diri dari pertempuran baru sementara para mediator berupaya memperpanjang gencatan senjata. Israel mendorong pembebasan sandera lebih lanjut sebagai syarat untuk mempertahankan gencatan senjata.

    Namun, IDF terus menargetkan milisi yang mereka klaim diidentifikasi berusaha menanam bahan peledak atau mendekati pasukan Israel yang beroperasi di zona penyangga dan Koridor Philadelphia.

  • Houthi Siap Menggila Lagi, Bakal Kembali Serang Kapal di Laut Merah

    Houthi Siap Menggila Lagi, Bakal Kembali Serang Kapal di Laut Merah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok militan Houthi yang didukung Iran kembali mengancam akan melanjutkan operasi maritim terhadap Israel jika negara tersebut tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ancaman ini datang di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah tersebut.

    Sejak 2023, kelompok Houthi telah meluncurkan ratusan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden, termasuk terhadap personel militer Amerika Serikat yang bertugas menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.

    Sebagai kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, aksi Houthi telah mengganggu jalur perdagangan global, meningkatkan biaya pengiriman dan asuransi, serta memaksa beberapa kapal mengambil rute yang lebih panjang.

    Nasruddin Amer, Wakil Kepala Otoritas Media Houthi, mengatakan bahwa pemimpin kelompok tersebut, Abdul Malik al-Houthi, telah memberi Israel tenggat waktu untuk mengakhiri blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jika Israel tidak memenuhi tuntutan tersebut, Houthi siap melanjutkan operasi maritimnya.

    “Ada tenggat waktu dari pemimpin Abdul Malik al-Houthi bagi Israel untuk mencabut blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jika tidak dipenuhi, pasukan militer kami siap melanjutkan operasi angkatan laut melawan Israel,” kata Amer kepada Newsweek pada Senin (10/3/2025).

    Blokade Israel

    Israel telah melarang masuknya bantuan ke Gaza setelah perundingan gencatan senjata dengan Hamas menemui jalan buntu awal Maret ini. Israel menuduh Hamas mencuri bantuan untuk mendukung operasi militernya, sebuah klaim yang dibantah oleh Hamas.

    “Kami tidak bisa membiarkan rakyat Gaza berada dalam kepungan, menderita kelaparan. Ancaman ini sangat serius,” tambah Amer.

    Kelompok Houthi memberikan Israel batas waktu empat hari sejak Juma untuk mencabut larangan bantuan.

    Sebelumnya, kelompok ini telah meluncurkan rudal dan drone ke Israel, meskipun sebagian besar berhasil dicegat. Israel sendiri telah meningkatkan keamanan di Laut Merah dengan menempatkan sistem pertahanan canggih dan memperkuat kehadiran angkatan lautnya, menurut laporan dari Middle East Institute.

    Pada Minggu, Menteri Energi Israel, Eli Cohen, memerintahkan Israel Electric Corporation untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza, makin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

    Sementara itu, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar terus berupaya menengahi perundingan antara Israel dan Hamas guna mencapai kesepakatan yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas sejak serangan Oktober 2023, serta langkah-langkah deeskalasi dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

    Juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, mengungkapkan bahwa Israel telah menolak upaya PBB untuk mengumpulkan pasokan bantuan yang telah melintasi perbatasan Kerem Shalom sebelum penutupan.

    “Mengingat besarnya kebutuhan di Gaza, menutup perbatasan akan membawa konsekuensi yang sangat menghancurkan,” kata Dujarric.

    (luc/luc)

  • Jet Tempur Israel Gempur Suriah, Targetnya Lokasi Militer

    Jet Tempur Israel Gempur Suriah, Targetnya Lokasi Militer

    Damaskus

    Militer Israel mengerahkan sejumlah jet tempurnya untuk menyerang wilayah Suriah bagian selatan. Serangan udara Tel Aviv pada Senin (10/3) malam waktu setempat, ini menargetkan pertahanan udara dan lokasi-lokasi militer Suriah lainnya.

    Laporan media pemerintah Suriah, seperti dilansir AFP, Selasa (11/3/2025), menyebut Israel menggempur Provinsi Daraa, sebelah selatan negara tersebut, dengan kelompok pemantau konflik melaporkan sedikitnya 17 serangan menghantam posisi-posisi bekas tentara Suriah, termasuk platform observasi dan tank.

    Pernyataan dari militer Israel mengatakan bahwa “jet-jet tempurnya menyerang radar dan aset pendeteksi yang digunakan untuk membangun penilaian intelijen udara” dan menggempur “posisi komando dan lokasi militer yang berisi senjata dan peralatan militer milik rezim Suriah”.

    Sejak rezim mantan Presiden Bashar al-Assad digulingkan pada Desember lalu, Israel telah melancarkan ratusan serangan udara terhadap wilayah Suriah dan mengerahkan pasukan ke zona penyangga yang dijaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Dataran Tinggi Golan yang strategis.

    Militer Israel mengatakan bahwa target-target dalam serangan itu “digempur untuk menghilangkan ancaman di masa mendatang”.

    “Kehadiran aset-aset ini di Suriah bagian selatan menimbulkan ancaman bagi negara Israel dan aktivitas (militer) IDF (Angkatan Bersenjata Israel),” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bulan lalu bahwa wilayah Suriah bagian selatan harus didemiliterisasi sepenuhnya, dan memperingatkan pemerintahannya tidak akan menerima kehadiran pasukan pemerintah yang baru yang dipimpin kaum Islamis di dekat wilayahnya.

    Serangan terbaru itu terjadi segera setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar memperingatkan para pemimpin dunia mewaspadai kepemimpinan baru di Suriah, dan menyebut “kelompok jihadis” sedang memerintah negara itu.

    Komentar Saar disampaikan menanggapi pembunuhan massal yang menewaskan 1.000 orang di Suriah beberapa waktu terakhir. Laporan kelompok pemantau konflik Syrian Observatory for Human Rights menyebut kebanyakan korban tewas merupakan pasukan keamanan dari pemerintahan baru Suriah atau petempur loyalis Assad.

    “Komunitas internasional harus sadar. Mereka harus berhenti memberikan legitimasi gratis kepada rezim yang tindakan pertamanya adalah kekejaman ini,” cetusnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PBB Batal Pangkas Bantuan Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia

    PBB Batal Pangkas Bantuan Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Jakarta

    Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membatalkan pemotongan dana bantuan untuk para pengungsi Rohingya di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh petinggi badan tersebut di Indonesia pada hari Selasa (11/3), beberapa hari setelah pemangkasan bantuan karena pembekuan dana bantuan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebelumnya, sebuah surat tertanggal 28 Februari dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), yang dilihat oleh kantor berita AFP, menyebutkan bahwa dana bantuan dipotong untuk hampir 1.000 pengungsi Rohingya di Pekanbaru, Riau.

    “Karena keterbatasan sumber daya, IOM tidak dapat memberikan bantuan layanan kesehatan dan bantuan uang tunai untuk 925 pengungsi Rohingya yang saat ini masih berada di Pekanbaru mulai 5 Maret 2025,” demikian isi surat yang ditandatangani oleh wakil kepala misi IOM. Dikabarkan, beberapa bantuan masih terus diberikan kepada pihak yang paling rentan.

    Namun pada Selasa (11/3), kepala misi IOM di Indonesia, Jeffrey Labovitz, mengatakan kepada AFP bahwa pemotongan tersebut telah dibatalkan, tanpa alasan yang diberikan.

    “Program terbesar kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan telah diaktifkan kembali,” kata Labovitz kepada AFP, Selasa (11/3/2025).

    “Saya dapat mengonfirmasi tidak ada pengurangan layanan yang direncanakan saat ini,” imbuhnya.

    Badan migrasi PBB tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan email, bahwa mereka “tetap berkomitmen untuk membantu pengungsi Rohingya di Indonesia, melanjutkan dukungan kami seperti yang telah kami lakukan di masa lalu.”

    Lebih dari 2.000 warga Rohingya mendekam di Indonesia dalam ketidakpastian hukum karena negara-negara menolak untuk menerima mereka secara permanen. Ini membuat mereka bergantung pada dukungan PBB untuk tempat tinggal dan bantuan.

    IOM mengatakan minggu lalu, bahwa pembekuan bantuan AS “berdampak pada staf, operasi, dan orang-orang yang kami layani”.

    Kedutaan Besar AS di Jakarta tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Sebelumnya pada hari Senin (10/3), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington membatalkan 5.200 program di badan pembangunan USAID, tetapi akan mempertahankan 1.000 program untuk dikelola oleh Departemen Luar Negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Uranium Iran Dekati Level Bom, Dewan Keamanan PBB Gelar Sidang

    Uranium Iran Dekati Level Bom, Dewan Keamanan PBB Gelar Sidang

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang tertutup pada Rabu (12/3) besok untuk membahas cadangan uranium Iran, yang dilaporkan meningkat hingga mendekati level bom.

    Pertemuan tertutup ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (11/3/2025), diusulkan oleh enam negara dari total 15 anggota Dewan Keamanan PBB, yakni Prancis, Yunani, Panama, Korea Selatan (Korsel), Inggris dan Amerika Serikat (AS).

    Dalam pertemuan ini, menurut sejumlah diplomat PBB, Dewan Keamanan PBB juga akan membahas kewajiban Iran dalam memberikan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dengan “informasi yang diperlukan untuk mengklarifikasi masalah-masalah yang belum terselesaikan terkait dengan material nuklir yang tidak dideklarasikan yang terdeteksi di beberapa lokasi di Iran”.

    Misi diplomatik Iran untuk PBB yang berkantor di New York belum menanggapi rencana pertemuan ini.

    Teheran sebelumnya telah membantah ingin mengembangkan senjata nuklir. Namun, menurut laporan IAEA, Iran malah “secara dramatis” mempercepat pengayaan uranium hingga kemurnian 60 persen, mendekati angka 90 persen untuk level senjata.

    Negara-negara Barat mengatakan bahwa tidak diperlukan untuk memperkaya uranium ke level yang begitu tinggi di bawah program sipil apa pun dan tidak ada negara lainnya yang melakukan hal itu tanpa memproduksi bom nuklir. Iran berulang kali menegaskan program nuklirnya bersifat damai.

    Tahun 2015 lalu, Iran mencapai kesepakatan bernama Joint Comprehensive Plan of Action dengan negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, Prancis, AS, Rusia dan China. Kesepakatan itu disertai pencabutan sanksi terhadap Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.

    Namun pada tahun 2018, Washington yang saat itu dipimpin Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan tersebut. Sejak saat itu, Iran mulai menjauh dari komitmennya terkait nuklir.

    Inggris, Prancis dan Jerman telah memberitahu Dewan Keamanan PBB bahwa mereka siap — jika diperlukan — untuk mengaktifkan mekanisme “snap back” semua sanksi internasional demi mencegah Iran memproduksi senjata nuklir. Negara-negara Barat akan kehilangan kemampuan itu pada 18 Oktober tahun depan, ketika resolusi PBB tahun 2015 tentang kesepakatan nuklir itu berakhir.

    Sementara itu, Trump telah mengarahkan utusannya di PBB untuk bekerja sama dengan negara-negara sekutu dalam memberlakukan kembali sanksi dan pembatasan internasional terhadap Iran.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Lagi-lagi Langgar Gencatan Senjata di Gaza, IDF Bunuh 3 Warga Palestina di Kamp Bureij – Halaman all

    Israel Lagi-lagi Langgar Gencatan Senjata di Gaza, IDF Bunuh 3 Warga Palestina di Kamp Bureij – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel lagi-lagi telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dibuat dengan Hamas di Gaza.

    Terbaru, pasukan Israel telah membunuh tiga warga Palestina di dekat Kamp Bureij, Gaza.

    Dalam laporan Al Mayadeen, serangan drone Israel ini menargetkan perkumpulan warga sipil di sebelah timur Kamp Bureij.

    Sebelumnya pada hari Senin, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan dalam pembaruan statistik hariannya bahwa sembilan orang telah tercatat — lima di antaranya jenazahnya telah ditemukan dan empat yang baru dikonfirmasi — bersama dengan 16 orang yang terluka yang dirawat di rumah sakit dalam 24 jam terakhir.

    Hal ini terjadi ketika Israel meningkatkan serangannya terhadap Gaza, di mana mereka telah melanggar kesepakatan gencatan senjata.

    Pasukan Pendudukan Israel menambah catatan pelanggaran mereka terhadap warga sipil, menembak seorang wanita pada tanggal 10 Maret di lingkungan Tal al-Sultan, sebelah barat Rafah.

    Kementerian Kesehatan Palestina mendokumentasikan kedatangan sembilan martir dalam laporan statistik hariannya pada tanggal 10 Maret.

    Pada tanggal 9 Maret, pasukan Israel melepaskan tembakan di daerah Shujaiyya, sebelah timur Kota Gaza, menewaskan seorang warga Palestina dan melukai beberapa lainnya.

    Sementara dalam eskalasi pelanggaran gencatan senjata lebih lanjut, sebuah pesawat tak berawak Israel menargetkan warga Palestina di daerah Al-Zafaran, sebelah timur kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza tengah.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada tanggal 2 Maret bahwa sedikitnya empat orang tewas dan beberapa lainnya cedera dalam serangan udara di berbagai bagian wilayah tersebut.

    Dua orang tewas dalam serangan pesawat nirawak Israel di sebelah timur bandara Gaza, sementara satu orang lainnya tewas dalam serangan pesawat nirawak di Beit Hanoun.

    Tentara pendudukan telah menewaskan 100 warga Palestina dan melukai 820 lainnya di Jalur Gaza sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2024, menurut Salamah Ma’arouf, kepala kantor pers pemerintah pada 2 Maret.

    Pasukan Israel Masih di Koridor Philadelphia

    Pelanggaran kesepakatan gencatan senjata Israel tak hanya membunuh warga Gaza, melainkan juga mereka tidak segera menarik diri dari Koridor Philadelphia.

    Hamas telah mengecam Israel yang tidak segera menarik diri dari Koridor Philadelphia berdasarkan kesepakatan gencatan senjata.

    Dikutip dari The Times of Israel, koridor ini membentang sepanjang perbatasan selatan Gaza dengan Mesir.

    Teks kesepakatan gencatan senjata mengharuskan Israel untuk mulai menarik diri dari koridor tersebut pada hari ke-42.

    Pasukan Israel juga diharuskan untuk menyelesaikan penarikan pada hari ke-50 — yang jatuh pada 10 Maret 2025.

    Hingga saat ini, Pasukan Israel dilaporkan masih berada di zona penyangga.

    Blokir Bantuan

    Selain itu, Israel juga telah memblokir bantuan yang akan masuk ke Gaza.

    Pemblokiran barang-barang yang masuk ke Gaza oleh Israel telah mulai berdampak buruk pada daerah kantong Palestina itu.

    Beberapa toko roti tutup dan para pejabat memperingatkan tentang meningkatnya risiko terhadap lingkungan, termasuk kemungkinan pembuangan limbah mentah ke laut.

    Langkah ini dilakukan Israel untuk menekan Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, agar menerima syarat-syarat Israel untuk gencatan senjata.

    Dikutip dari Middle East Monitor, syarat-syarat ini berlaku untuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.

    Hamas menggambarkan tindakan tersebut sebagai “hukuman kolektif” dan menegaskan bahwa mereka tidak akan dipaksa untuk membuat konsesi dalam diskusi tersebut.

    Badan pengungsi Palestina PBB, UNRWA, mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan bantuan kemanusiaan mengancam nyawa warga sipil yang kelelahan akibat perang “brutal” selama 17 bulan.

    UNRWA menegaskan bahwa sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza bergantung pada bantuan.

    Israel telah memblokir masuknya makanan ke wilayah tersebut sejak minggu lalu dalam kebuntuan yang memburuk terkait gencatan senjata yang telah menghentikan pertempuran selama tujuh minggu terakhir.

    Langkah tersebut telah menyebabkan kenaikan harga bahan makanan pokok serta bahan bakar, yang memaksa banyak orang untuk membatasi jumlah makanan yang sudah sedikit yang dapat mereka peroleh.

    (*)

  • Prabowo dan Sekjen Komunis Vietnam Sepakati Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan

    Prabowo dan Sekjen Komunis Vietnam Sepakati Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) Tô Lâm sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.

    Kesepakatan ini termasuk dalam pengembangan industri pertahanan, latihan militer bersama, serta patroli bersama antara Indonesia dan Vietnam yang diteken usai pertemuan bilateral antara keduanya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (10/3/2025).

    “Di bidang pertahanan dan security, kami sepakat tingkatkan kerja sama pertama dalam industri pertahanan, juga dalam latihan bersama, kerja sama antara kedua pertahanan kita. Tukar menukar perwira, peningkatan dalam latihan, bahkan kita sepakat akan melakukan patroli bersama,” ujar Prabowo.

    Kerja sama di bidang pertahanan menjadi bagian penting dalam kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Vietnam.

    Selain itu, kedua negara juga menegaskan dukungan mereka terhadap stabilitas dan perdamaian kawasan Asean sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

    “Kami kedua negara sepakat bahwa perdamaian dan stabilitas adalah kunci daripada kemakmuran regional. Kita sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan mitra-mitra Asean kita yang lain,” tegasnya.

    Selain kerja sama pertahanan, Indonesia dan Vietnam juga menyepakati penguatan kolaborasi dalam bidang lainnya mulai dari industri perikanan hingga kerja sama antara bank sentral kedua negara.

    Menurutnya, sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral, nantinya Prabowo berencana ke Vietnam untuk melakukan kunjungan balasan.

    “Saya sudah menyatakan akan mengadakan kunjungan balasan dalam waktu tidak lama lagi ke Vietnam. Dan di situ saya berharap kita bisa tandatangan implementing agreement tentang kerja sama kita dalam zona ekonomi kita,” katanya.

    Menurutnya, kerja sama mengenai zona ekonomi ini menjadi pencapaian penting, mengingat persoalan ini telah tertunda selama belasan tahun. Presiden Prabowo pun berharap proses ratifikasi pada tingkat legislatif di kedua negara dapat segera selesai.

    “Kami berharap ratifikasi oleh parlemen kita April sesudah Idulfitri dan mereka juga dalam legislasi, legislatif mereka juga mereka akan ratifikasi dalam waktu dekat. Insyaallah saya akan tandatangan di Hanoi pada kunjungan kenegaraan saya sebagai balasan sebagai balasan dari kunjungan Yang Mulia Tô Lâm,” ungkapnya.

    Sementara itu, Sekjen PKV Tô Lâm juga menyatakan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama di sejumlah bidang yang telah berkembang secara substantif dan efektif.

    Kedua negara juga berkomitmen untuk saling mendukung satu sama lain baik di forum nasional dan internasional, PBB dan nonblok, serta kawasan Asean.

    “Dan juga peningkatan koordinasi antar negara Asean untuk mewujudkan Asean lebih kuat menjalankan perannya dan juga meningkatkan solidaritas, juga prinsip Asean untuk keamanan regional,” ucap Sekjen PKV itu.

    Pada kesempatan ini, Sekjen Tô Lâm turut menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada dirinya beserta delegasi.

    “Kami senang berbagi perasaan ini. Saya menyampaikan agar Yang Mulia memperoleh kesehatan yang baik dan kesuksesan,” pungkas Tô Lâm. 

  • Ancaman ‘Perang Tak Disengaja’ dari Korut

    Ancaman ‘Perang Tak Disengaja’ dari Korut

    Pyongyang

    Latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) menarik perhatian Korea Utara (Korut). Korut mengutuk aksi ini dan memperingatkan soal ‘perang tak disengaja’.

    Peringatan ini disampaikan beberapa hari setelah jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan bom di area sipil hingga memicu puluhan korban luka dan menyebabkan kerusakan para rumah warga.

    “Ini adalah aksi provokatif berbahaya yang memicu situasi akut di Semenanjung Korea, yang dapat memicu konflik fisik antara kedua belah pihak melalui satu tembakan tidak disengaja,” kata Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip media pemerintah Pyongyang dan dilansir AFP, Senin (10/3/2025).

    Latihan militer gabungan AS-Korsel yang diberi nama “Freedom Shield 2025” dimulai sejak Senin (10/3) waktu setempat. Latihan gabungan ini melibatkan “pelatihan langsung, virtual, dan berbasis lapangan”.

    Latihan militer gabungan ini akan berlangsung hingga 21 Maret mendatang.

    Bagaimana tanggapan Korut? Baca halaman selanjutnya.

    Pernyataan Keras Korut

    Foto: Rudal mengudara saat Korut menggelar uji coba peluncuran rudal jelajah strategis (KCNA via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Kementerian Luar Negeri Korut dalam pernyataannya menyebut latihan gabungan itu sebagai “latihan perang yang agresif dan konfrontatif”.

    Kerja sama militer antara Seoul dan Washington kerap mengundang kecaman dari Pyongyang, di mana pemerintah Korut menganggapnya sebagai persiapan untuk invasi terhadap wilayah mereka dan sering melakukan uji coba rudal sebagai respons.

    Latihan gabungan terbaru ini digelar beberapa hari setelah dua jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan delapan bom di sebuah desa setempat selama latihan gabungan secara terpisah dengan AS pada 6 Maret lalu.

    Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korsel dalam laporannya menyebut 15 orang, termasuk warga sipil dan personel militer, mengalami luka-luka.

    Hubungan antara Pyongyang dan Seoul berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Korut meluncurkan serangkaian rudal balistik tahun lalu yang melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kedua Korea secara teknis masih berperang sejak konflik mereka tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. AS menempatkan puluhan ribu tentaranya di wilayah Korsel, sebagian untuk melindungi Seoul dari Pyongyang.

    Korut Kirim Rudal

    Foto: Kapal induk AS USS Theodore Roosevelt berlabuh di Busan, Korsel (Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Usai aksi ‘provokatif’ tersebut, Korut meluncurkan sejumlah rudal balistik pada Senin (10/3) waktu setempat.

    Militer Korsel, seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (10/3/2025), mendeteksi rudal-rudal ditembakkan dari wilayah barat Korut menuju ke arah Laut Kuning.

    “Militer kami mendeteksi sekitar pukul 13.50 waktu setempat, beberapa rudal balistik tidak teridentifikasi yang ditembakkan dari Provinsi Hwanghae ke area Laut Barat,” sebut Kepala Staf Gabungan Militer Korsel (JCS) dalam laporannya, merujuk pada perairan yang juga disebut sebagai Laut Kuning.

    “Militer kami akan meningkatkan pengawasan dan mempertahankan postur kesiapan penuh di bawah kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat,” imbuh JCS.

    Peluncuran rudal ini menjadi uji coba rudal balistik pertama yang dilaporkan sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada pertengahan Januari lalu.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Gaza Konfirmasi Pemadaman Listrik Total akibat Tindakan Israel – Halaman all

    Pemerintah Gaza Konfirmasi Pemadaman Listrik Total akibat Tindakan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah setempat Gaza telah mengonfirmasi pemadaman listrik total akibat ulah Israel pada hari Senin (10/3/2025).

    Juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, Mohammad Thabet menyesalkan keputusan Israel yang membuat Gaza gelap gulita.

    Menurutnya, pemadaman listrik ini menjadi ancaman serius bagi warga Gaza.

    “Pemutusan aliran listrik oleh pendudukan Israel mengancam bencana kesehatan dan lingkungan di Gaza,” kata Thabet, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Sebelum terjadinya agresi Israel, Tel Aviv telah memasok listrik sebanyak 10 saluran ke Gaza.

    Namun akibat perang selama berbulan-bulan ini, jaringan listrik hancur total.

    “Hampir 70 persen jaringan distribusi listrik dan 90 persen gudang dan tempat penyimpanan di Gaza hancur total,” jelas Thabet.

    Tidak hanya itu, kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan aliran listrik juga 90 persen mengalami rusak parah.

    Sebelumnya, Menteri Energi Israel Eli Cohen mengatakan dia telah memberikan instruksi untuk menghentikan pasokan listrik ke Gaza pada hari Minggu (9/3/2025).

    Pemadaman listrik total ini bagian dari upaya dalam melakukan ‘pengepungan’ warga Gaza.

    “Saya baru saja menandatangani perintah untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza,” kata Cohen dalam sebuah pernyataan video, dikutip dari Al-Arabiya.

    Keputusan Israel ini mendapat kecaman besar dari pelapor khusus PBB Francesca Albanese.

    Ia mengatakan bahwa ini dapat membuat warga Gaza semakin terkepung dan kesulitan mendapatkan air bersih.

    “Tindakan Israel tersebut merupakan ‘peringatan genosida’, bahwa tanpa listrik, tidak ada air bersih,” katanya.

    Akhir pekan lalu, Israel mengumumkan pihaknya memblokir pengiriman bantuan ke Gaza sampai militan Palestina menerima persyaratannya untuk perpanjangan gencatan senjata tahap pertama.

    Kesepakatan gencatan senjata tahap pertama telah berlangsung selama 42 hari dan berakhir pada 1 Maret 2025.

    Setelah tahap pertama berakhir, Israel menginginkan perpanjangan untuk mengamankan pembebasan lebih banyak tawanan Israel tanpa memenuhi kewajiban militer.

    Akan tetapi, Hamas menolak dan menginginkan transisi gencatan senjata tahap kedua.

    Israel memberlakukan ‘pengepungan penuh’ di wilayah tersebut setelah 9 Oktober 2023 akibat agresi Israel.

    Sejak saat itu, pasokan air, listrik dan makanan di Gaza terputus.

    Agresi Israel juga telah menewaskan lebih dari 48.450 orang.

    Sebagian besar korban merupakan wanita dan anak-anak.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Bentrokan Renggut 1.000 Nyawa, Presiden Suriah Janji Tindak Tegas Pelaku

    Bentrokan Renggut 1.000 Nyawa, Presiden Suriah Janji Tindak Tegas Pelaku

    Damaskus

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa bersumpah bahwa pemerintahannya akan menuntut pertanggungjawaban dari siapa pun yang terlibat dalam aksi menyakiti warga sipil di negara tersebut. Sumpah ini disampaikan beberapa hari setelah rentetan tindak kekerasan mematikan melanda area pesisir Mediterania.

    “Kita akan meminta pertanggungjawaban, dengan tegas dan tanpa keringanan, kepada siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil… atau siapa saja yang melangkahi kewenangan negara,” tegas Al-Sharaa dalam pernyataan yang diunggah kantor berita SANA dan dilansir Al Arabiya, Senin (10/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa sebuah komite khusus akan dibentuk untuk “melindungi perdamaian sipil”.

    Al-Sharaa mengatakan bahwa Suriah sedang menghadapi upaya untuk menyeret negara tersebut kembali ke dalam perang saudara. Dia menegaskan bahwa “sisa-sisa rezim sebelumnya” tidak memiliki pilihan lainnya selain menyerahkan diri segera.

    Ditegaskan juga oleh Al-Sharaa bahwa Suriah tidak akan membiarkan “kekuatan eksternal atau lokal” menyeretnya ke dalam kekacauan atau perang saudara.

    Data terbaru yang dilaporkan kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, menyebut sedikitnya 830 warga sipil dari etnis Alawite tewas dalam “eksekusi mati” yang dilakukan oleh para personel keamanan atau petempur pro-pemerintah di Provinsi Latakia dan Tartus.

    Alawite merupakan komunitas minoritas di Suriah yang menjadi asal mantan Presiden Bashar al-Assad, yang digulingkan dari pemerintahannya pada Desember lalu. Area Mediterania yang menjadi lokasi kebanyakan tindak kekerasan itu, merupakan jantung komunitas Alawite.

    Lihat juga Video ‘Mencekam Orang-orang Bersenjata Menyerang Restoran di Suriah’:

    Pertempuran antara pasukan keamanan Suriah yang baru dan loyalis Assad pecah sejak Kamis (6/3) pekan lalu, setelah ketegangan sebelumnya, dan meningkat menjadi aksi pembunuhan massal.

    Rentetan pertempuran itu, menurut Syrian Observatory, juga menewaskan 231 personel pasukan keamanan Suriah dan 250 petempur pro-Assad. Jumlah total korban tewas dalam serangkaian pertempuran dan tindak kekerasan itu mencapai sedikitnya 1.311 orang sejauh ini.

    Kepala hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, menyerukan agar rentetan pembunuhan di Suriah itu “harus segera dihentikan”. Sementara Liga Arab, PBB, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara lainnya mengecam tindak kekerasan itu.

    Kantor kepresidenan Suriah, pada Minggu (9/3), mengumumkan via Telegram bahwa “komite independen” telah dibentuk untuk “menyelidiki pelanggaran terhadap warga sipil dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”, yang akan diadili.

    Al-Sharaa dalam pernyataannya juga menyerukan persatuan nasional. “Insya Allah, kita akan dapat hidup bersama di negara ini,” cetusnya dalam pidato terpisah dari sebuah masjid di Damaskus.

    Lihat juga Video ‘Mencekam Orang-orang Bersenjata Menyerang Restoran di Suriah’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu