Xcloud.id

partai: PBB

  • Kim Jong Un Ngamuk, Korut Rilis Warning Perang Nuklir Pertama di Dunia

    Kim Jong Un Ngamuk, Korut Rilis Warning Perang Nuklir Pertama di Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memuncak setelah Korea Utara mengeluarkan peringatan keras terkait potensi pecahnya “perang nuklir pertama di dunia” menyusul insiden pengeboman yang tidak disengaja oleh jet tempur Korea Selatan di sebuah desa perbatasan pekan lalu.

    Adapun hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan telah berada dalam kondisi yang semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, terus melakukan uji coba rudal balistik, sementara perjanjian militer antar-Korea yang ditandatangani pada 2018 telah runtuh tahun lalu.

    Selain itu, Pyongyang juga mengirimkan pasukan untuk mendukung Rusia dalam perang di Ukraina.

    Korea Utara berulang kali menyatakan bahwa latihan militer bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan ancaman bagi kedaulatannya. Latihan militer tahunan yang sedang berlangsung, Freedom Edge, dianggap sebagai alasan bagi Pyongyang untuk terus memperluas program senjata nuklir dan rudal balistiknya yang telah dikenai sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Insiden Pengeboman di Desa Perbatasan

    Insiden yang memicu ketegangan lebih lanjut terjadi pada Kamis lalu ketika dua jet tempur KF-16 milik Korea Selatan secara tidak sengaja menjatuhkan delapan bom sekitar lima mil sebelum mencapai target yang ditentukan.

    Akibat kesalahan tersebut, sebuah desa di perbatasan Korea Selatan terkena dampaknya, menyebabkan 31 orang luka-luka dan merusak lebih dari 150 rumah.

    Pejabat militer Korea Selatan menyalahkan kesalahan manusia dalam insiden ini. Salah satu pilot diketahui memasukkan koordinat serangan yang salah sebelum lepas landas, sementara alasan pilot kedua yang menjatuhkan muatannya terlalu dini masih dalam penyelidikan.

    Kejadian ini terjadi sekitar 15 mil di selatan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua Korea.

    Media resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), menanggapi insiden tersebut dengan tajam. Dalam pernyataan resminya, mereka menyoroti betapa dekatnya kejadian ini dengan pemicu konflik berskala besar.

    “Tidak perlu dijelaskan bagaimana situasi akan berkembang jika sebuah bom jatuh sedikit lebih jauh ke utara hingga melintasi perbatasan Republik Demokratik Rakyat Korea,” bunyi pernyataan KCNA, sebagaimana dilansir Newsweek, Kamis (13/3/2025).

    “Bukan hal yang berlebihan untuk membayangkan bahwa percikan yang tidak disengaja dapat menjadikan Semenanjung Korea, kawasan sekitarnya, dan seluruh dunia terjerumus ke dalam konflik bersenjata baru.”

    KCNA juga menghubungkan ledakan tersebut dengan latihan militer Freedom Edge yang tengah berlangsung, menuduh bahwa latihan tersebut “berbahaya” dan berpotensi “menyeret kawasan ini ke dalam perang nuklir pertama di dunia.”

    Respons Korsel

    Menanggapi insiden ini, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dalam pernyataan tertanggal 6 Maret menegaskan bahwa mereka dan Amerika Serikat telah mengidentifikasi berbagai ancaman realistis dari Korea Utara.

    “Republik Korea [Korea Selatan] dan Amerika Serikat telah mengidentifikasi ancaman nyata seperti strategi dan taktik militer Korea Utara, serta perubahan kekuatan yang berasal dari kerja sama militer Rusia-Korea Utara dan analisis berbagai konflik bersenjata. Semua ini akan tercermin dalam skenario [Freedom Shield] guna meningkatkan postur pertahanan gabungan dan kemampuan respons aliansi ROK-AS,” kata pernyataan tersebut.

    Pihak berwenang Korea Selatan juga telah meminta maaf atas insiden pemboman yang tidak disengaja ini dan berjanji akan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak.

    Sementara itu, latihan militer Freedom Edge 25 akan terus berlangsung hingga 20 Maret sesuai jadwal, meskipun latihan tembak langsung telah ditangguhkan untuk sementara waktu guna mengevaluasi kembali prosedur keselamatan.

    (luc/luc)

  • Keluhkan Pemangkasan Bantuan AS, PBB Akui Terlalu Bergantung pada AS

    Keluhkan Pemangkasan Bantuan AS, PBB Akui Terlalu Bergantung pada AS

    Jakarta –

    Seorang kepala badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluhkan pemangkasan dana bantuan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia mengakui bahwa PBB selama ini telah terlalu bergantung pada pendanaan AS.

    Tom Fletcher, kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), memperkirakan bahwa 300 juta orang atau lebih membutuhkan dukungan kemanusiaan di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa “laju dan skala pemotongan dana yang kita hadapi, tentu saja, merupakan guncangan seismik bagi sektor ini.”

    “Banyak yang akan meninggal karena bantuan itu menyusut,” katanya dalam konferensi pers pada Rabu (12/3), dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/3/2025).

    “Di seluruh keluarga PBB dan mitra kami, kami membuat pilihan sulit setiap hari tentang kehidupan mana yang harus kami prioritaskan, kehidupan mana yang harus kami coba selamatkan,” kata Fletcher, seraya mengakui bahwa “kami telah… terlalu bergantung pada pendanaan AS.”

    Sejak Trump kembali menjabat presiden pada bulan Januari lalu, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah menjadi sasaran utama upaya pemerintahannya untuk memangkas pengeluaran pemerintah, dengan dampak berantai yang sudah terasa di seluruh dunia.

    Setelah membekukan semua bantuan asing untuk ditinjau, Departemen Luar Negeri AS mengatakan minggu lalu akan mengakhiri 83 persen program bantuan USAID.

    Sebelumnya pada bulan Desember lalu, PBB memperkirakan dana sebesar US$47,4 miliar akan dibutuhkan untuk bantuan kemanusiaan pada tahun 2025, meskipun jumlah itu hanya cukup untuk membantu sekitar 190 juta orang yang membutuhkan.

    Tanpa pendanaan AS, yang menurut Fletcher “telah menyelamatkan ratusan juta jiwa,” perkiraan jangkauan bantuan kemanusiaan PBB telah berkurang lagi.

    “Saat ini saya memiliki rekan-rekan di Jenewa yang mencoba mengidentifikasi bagaimana kita dapat memprioritaskan penyelamatan 100 juta jiwa dan berapa biaya yang akan kita keluarkan tahun depan,” tandasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Lebanon Bantah Akan Ada Normalisasi Hubungan dengan Israel: Hanya Negosiasi Perbatasan – Halaman all

    Lebanon Bantah Akan Ada Normalisasi Hubungan dengan Israel: Hanya Negosiasi Perbatasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Meski bersedia bernegosiasi, Lebanon membantah akan menormalisasi hubungannya dengan Israel.

    Sebelumnya, baik Lebanon maupun Israel sudah sepakat untuk duduk di meja perundingan guna membahas perbatasan di antara kedua belah pihak.

    Lebanon dan Israel juga sudah mengumumkan ada tiga tim kerja yang akan dibentuk.

    Tim itu akan berfokus membahas lima tempat yang masih diduduki Israel di Lebanon, Garis Biru yang menjadi perbatasan Israel-Lebanon, tempat-tempat yang disengketakan, dan warga Lebanon yang ditahan Israel.

    Seorang narasumber Israel mengaku Israel tertarik untuk melakukan normalisasi dengan Lebanon.

    Namun, para pejabat Lebanon pada hari Rabu membantah bahwa negosiasi dengan Israel akan mengarah kepada normalisasi hubungan.

    Menurut para narasumber di kantor kepresidenan Lebanon, pernyataan bahwa perundingan Israel-Lebanon akan menjadi awal negosiasi adalah hal yang tidak berdasar.

    Kepada Al Mayadeen, mereka juga mengatakan akan dibentuk tiga tiga komite untuk mengatasi masalah dengan Israel demi penerapan Resolusi PBB 1701.

    Namun, ketiganya tidak akan terlibat dalam negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel.

    “Komite ini akan menangani masalah lama, terutama sengketa perbatasan dan tempat-tempat yang masih disengketakan sejak tahun 2006,” kata narasumber itu.

    LEBANON SELATAN – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 11 Februari 2025 memperlihatkan tiga tentara Israel beroperasi di Lebanon selatan, 20 November 2025. Perang Israel-Hizbullah diprediksi kembali meletus. (The Times of Israel/Emmanuel Fabian)

    Mereka mengonfirmasi bahwa lima titik di Lebanon yang masih diduduki Israel akan menjadi salah satu topik perundingan.

    Media Israel juga mengatakan tidak ada negosiasi mengenai normalisasi hubungan Israel dengan Lebanon.

    Narasumber media itu mengklaim hanya ada kemungkinan kecil normalisasi.

    “Klaim seperti itu (normalisasi) bisa mengganggu pembicaraan saat ini yang berfokus pada garis perbatasan,” kata dia.

    Sebelumnya, para pejabat Israel berkata kepada Channel 12, “Kami mengupayakan normalisasi dengan Lebanon, dan pembicaraan saat ini menjadi bagian dari upaya itu.”

    Israel akan bebaskan 5 warga Lebanon

    Israel sepakat untuk membebaskan lima warga Lebanon yang ditahan Israel. Menurut Kantor Perdana Menteri Israel, pembebasan itu dikoordinasikan dengan Amerika Serikat (AS).

    Di sisi lain, Lebanon mengaku sudah menerima empat warga Lebanon yang disandera Israel. Sandera kelima akan diserahkan pada hari Rabu.

    Media AS Axios mengatakan salah satu warga Lebanon yang dibebaskan adalah anggota Hizbullah.

    Menurut laporan di Lebanon, ada sebanyak 11 warga Lebanon yang masih ditahan oleh Israel.

    Axios melaporkan tiga tim kerja yang dibentuk di atas bisa bertemu bulan depan.

    Israel dan Lebanon pernah merundingkan perjanjian perbatasan di laut tahun 2022 dengan ditengahi oleh AS. Namun, keduanya belum menerapkan perjanjian perbatasan di darat.

    Gencatan senjata

    Israel dan Hizbullah sepakat mengadakan gencatan senjata yang berlangsung mulai akhir November 2024 hingga 18 Februari 2025.

    Gencatan itu menyudahi sebagian besar serangan di antara keduanya. Israel dan Hizbullah mulai saling menyerang sehari setelah perang di Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023.

    Serangan Hizbullah ditujukan untuk membantu Gaza yang diinvasi oleh Israel.

    Hingga saat itu Israel masih melancarkan serangan di Lebanon. Pada hari Selasa lalu drone Israel dilaporkan membunuh seorang panglima Hizbullah.

    The Times of Israel menyebut panglima itu adalah Hassan Abbas Izzedine. Sementara itu, media Lebanon merilis foto-foto mobil Izzedine yang diserang drone.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan Izzedine bertugas di satuan pertahanan udara. Dia berusaha membangun kembali infrastruktur pertahanan udara yang rusak karena perang.

    Serangan IDF lainnya di Lebanon selatan menargetkan fasilitas Hizbullah.

    (*)

  • Pakar Ungkap Coretax Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun 41,9% pada Januari 2025

    Pakar Ungkap Coretax Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun 41,9% pada Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA —

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono meyakini permasalahan implementasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan menjadi penyebab utama penurunan penerimaan pajak pada Januari 2025.

    Dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak senilai Rp88,89 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut turun 41,86% dibandingkan realisasi Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.

    Prianto menjelaskan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami masalah teknis. Masalahnya, proses bisnis pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Coretax.

    “Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” jelas Prianto kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Apalagi, sambungnya, setoran pajak yang bermasalah berasal dari jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pertambangan.

    Memang secara tahunan (year on year/YoY), penerimaan PPN Dalam Negeri (DN) menjadi yang paling anjlok realisasinya. Pada Januari 2025, realisasi PPN DN senilai Rp2,58 triliun atau anjlok hingga 92,75% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp35,6 triliun.

    PPh Badan menjadi jenis pajak yang persentase realisasi penurunannya terbesar kedua. Pada Januari 2025, realisasi PPh Badan sebesar Rp4,16 triliun atau anjlok hingga 77,14% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp18,2 triliun.

    Kemudian, PPh 21 menjadi jenis pajak yang persentase penurunannya terbesar ketiga. Pada Januari 2025, realisasi PPh 21 sebesar Rp15,96 triliun atau anjlok hingga 43,64% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp28,3 triliun.

    Hanya saja, Prianto meyakini performa penerimaan pajak akan pulih pada bulan-bulan selanjutnya. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia itu beralasan, Ditjen Pajak telah memberikan kelonggaran penyetoran pajak melalui dua skema sejak Februari 2025.

    Skema pertama melalui menu deposit yang ada di Coretax. Skema kedua, menu pembuatan SPT pemotongan/pemungutan PPh juga dapat menghasilkan kode billing sehingga berdasarkan kode billing tersebut pembayaran pajak bisa dilakukan melalui berbagai bank seperti sebelum diberlakukan Coretax.

    Oleh sebab itu, diharapkan penyetoran pajak tidak terhambat lagi. Prianto menyimpulkan, secara prinsip penyetoran pajak terhambat hanya karena ada pergeseran waktu setor.

    “Jadi, target di APBN 2025 masih tetap dapat dipertahankan [Rp2.189,31 triliun],” jelas Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

    Sebagai informasi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 (yang berisi data APBN per Januari 2025) muncul di situs resmi Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 14.30 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

  • Ketar-ketir dengan Program Nuklir Iran: Tiongkok, Rusia, dan AS Gelar Pertemuan – Halaman all

    Ketar-ketir dengan Program Nuklir Iran: Tiongkok, Rusia, dan AS Gelar Pertemuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – China mengumumkan akan mengadakan pembicaraan trilateral dengan Rusia dan Amerika Serikat (AS) untuk membahas isu nuklir Iran.

    Pertemuan itu diselenggarakan di tengah meningkatnya ketegangan internasional mengenai program nuklir Teheran.

    Pertemuan ini dijadwalkan akan berlangsung di Beijing pada Jumat (14/3/2025).

    Wakil menteri luar negeri dari kedua negara dijadwalkan hadir, Al Jazeera melaporkan.

    Langkah ini mengikuti sesi tertutup Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diadakan oleh negara-negara Barat terkait program nuklir Iran.

    Fokus utama dari pembicaraan ini adalah untuk mendiskusikan perkembangan terkait program nuklir Iran serta pencabutan sanksi yang diberlakukan terhadap negara tersebut.

    Teheran sudah lama membantah tuduhan, mereka berupaya mengembangkan senjata nuklir.

    Meskipun demikian, kekhawatiran tetap ada.

    Kalangan negara-negara Barat tidak bisa mengesampingkan persoalan ini.

    Mereka menilai langkah-langkah Iran dalam mengembangkan program nuklirnya semakin berbahaya.

    Menurut laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Iran telah mempercepat pengayaan uranium hingga mencapai kemurnian 60 persen, mendekati tingkat senjata nuklir yang diperkirakan sekitar 90 persen.

    Pertemuan yang akan dilangsungkan di Beijing ini juga menjadi perhatian utama karena menambah ketegangan dalam hubungan internasional.

    Sebelumnya, AS telah meningkatkan tekanan terhadap Iran untuk menyetujui kesepakatan baru yang akan mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir.

    Hubungan antara Iran dan Rusia semakin erat sejak dimulainya perang Ukraina pada 2022, dengan keduanya menjalin perjanjian kerja sama strategis.

    Iran dan Rusia juga telah memelihara hubungan yang baik dengan China, yang kini menjadi pihak kunci dalam pembicaraan mengenai program nuklir Iran.

    Sementara itu, hubungan dengan Amerika Serikat semakin kompleks.

    Di bawah pemerintahan Donald Trump, AS menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 yang sebelumnya membatasi aktivitas nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.

    Sejak saat itu, Iran mulai mengurangi komitmennya terhadap kesepakatan tersebut.

    Pemerintahan Trump juga kembali menerapkan kampanye sanksi maksimal dan bahkan mengancam tindakan militer terhadap Iran.

    Namun, meskipun ada ancaman tersebut, Iran secara tegas menolak berunding langsung selama sanksi masih berlaku.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan Teheran kini tengah menunggu perwakilan dari negara-negara Arab untuk menyampaikan surat yang dikirimkan oleh Presiden Trump.

    Surat tersebut berisi ajakan untuk berdialog dan memperingatkan kemungkinan aksi militer.

    Sementara itu, meskipun upaya internasional untuk memperbarui kesepakatan nuklir terus dilakukan, tantangan besar tetap ada.

    Rencana baru dari AS, China, dan Rusia menunjukkan, program nuklir Iran tetap menjadi topik hangat dalam diplomasi internasional.

    Latihan Angkatan Laut Gabungan di Teluk Oman

    Dalam perkembangan lain, Iran, Rusia, dan Tiongkok memulai latihan angkatan laut gabungan di Teluk Oman.

    Aktivitas ini menandai tahun kelima sejak ketiga negara tersebut melakukan latihan militer bersama.

    Latihan ini, yang diberi nama “Sabuk Keamanan Laut 2025”.

    Latihan gabungan dimulai di dekat pelabuhan Chabahar, Iran, pada Selasa (11/3/2025).

    Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama antar angkatan laut negara-negara peserta.

    Dikutip dari Al Jazeera, latihan ini mencakup beberapa kegiatan militer, seperti penyerangan target maritim, pengendalian kerusakan, dan operasi pencarian dan penyelamatan gabungan.

    Selama dua hari, awak kapal melancarkan tembakan siang dan malam menggunakan senapan mesin kaliber besar dan senjata ringan ke sasaran yang menyerupai perahu tak berawak dan kendaraan udara tak berawak musuh tiruan, seperti yang dilaporkan oleh media Rusia, Interfax.

    Beberapa negara lain, termasuk Azerbaijan, Afrika Selatan, Oman, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Sri Lanka, juga mengamati latihan ini, Iran Press TV melaporkan.

    Meskipun Tiongkok dan Rusia tidak sering berpatroli di perairan Timur Tengah, kawasan ini semakin dimiliterisasi dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada akhir 2023, kelompok Houthi di Yaman mulai menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.

    Setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Januari 2024, Houthi menghentikan serangan mereka tetapi mengancam untuk melanjutkan jika Israel tidak mencabut pengepungan terhadap Gaza.

    Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya juga meningkatkan kehadiran mereka di Laut Merah, termasuk dengan membentuk pasukan gabungan 10 negara pada Desember 2023 untuk melawan serangan Houthi.

    Angkatan Laut AS memiliki armada yang bermarkas di Bahrain.

    Ketika ditanya mengenai latihan militer pada Minggu (9/3/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia “sama sekali tidak” khawatir mengenai unjuk kekuatan oleh tiga musuh bebuyutan AS.

    “Kami lebih kuat dari mereka semua. Kami memiliki kekuatan lebih besar dari mereka semua,” katanya kepada Fox News di atas Air Force One.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)a

  • Tentara Pembebasan Balochistan – Siapa Militan di Balik Pembajakan Kereta Api Pakistan? – Halaman all

    Tentara Pembebasan Balochistan – Siapa Militan di Balik Pembajakan Kereta Api Pakistan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok militan separatis membajak sebuah kereta api di Pakistan dan menyandera hampir 500 penumpang pada Selasa (11/3/2025).

    Mengutip The Independent, Tentara Pembebasan Balochistan (Baloch Liberation Army/BLA) mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Para pemberontak menyerang Jaffar Express, yang sedang dalam perjalanan dari ibu kota provinsi Quetta menuju kota Peshawar, di daerah pegunungan Bolan.

    Mereka meledakkan rel kereta dengan bahan peledak, memaksa kereta berhenti, dan menjebaknya di dalam Terowongan Mashkaf.

    BLA telah lama melancarkan pemberontakan di provinsi Balochistan.

    Pejabat keamanan Pakistan melaporkan bahwa militer berhasil menyelamatkan sedikitnya 155 sandera dalam operasi semalam dan menewaskan 27 militan.

    Sementara itu, BLA mengklaim telah menewaskan 30 tentara Pakistan dan menembak jatuh sebuah pesawat nirawak.

    Siapa Tentara Pembebasan Balochistan?

    Tentara Pembebasan Balochistan (BLA) adalah salah satu kelompok militan terbesar yang menuntut kemerdekaan bagi Balochistan.

    Kelompok ini telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Pakistan dan Amerika Serikat.

    BLA dan kelompok separatis lainnya menuduh pemerintah Pakistan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Balochistan, seperti minyak dan mineral, tanpa memberikan manfaat yang adil bagi penduduk setempat.

    Balochistan merupakan provinsi terbesar di Pakistan, tetapi berpenduduk paling sedikit.

    Wilayah ini berbatasan dengan Afghanistan dan Iran.

    BLA mengklaim bahwa Pakistan secara paksa mengintegrasikan Balochistan pada tahun 1948 setelah menekan Khanate of Kalat, penguasa lokal pada masa pemerintahan Inggris, untuk menandatangani perjanjian aksesi.

    Kelompok ini memiliki sejarah panjang dalam menargetkan warga sipil serta pasukan keamanan di provinsi tersebut, yang dihuni sekitar sembilan juta orang etnis Baloch.

    Mereka juga secara rutin menyerang proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam, karena daerah pegunungan di Balochistan berfungsi sebagai tempat persembunyian mereka.

    Selama beberapa dekade, serangan BLA berskala kecil.

    Namun, pada Agustus tahun lalu, mereka meningkatkan intensitas serangan, menewaskan sekitar 70 orang dalam serangkaian aksi kekerasan.

    BLA juga bertanggung jawab atas serangan di dekat Bandara Karachi tahun lalu yang menewaskan dua warga negara China.

    Selain itu, mereka pernah mengirim seorang perempuan pengebom bunuh diri untuk menyerang warga China di sebuah universitas di kota pesisir.

    Aksi tersebut diduga merupakan bentuk protes terhadap investasi China di tambang emas dan tembaga di Balochistan.

    China sendiri telah menginvestasikan lebih dari £50 miliar dalam Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC), bagian dari inisiatif Belt and Road, yang mencakup proyek-proyek di Balochistan.

    Menurut Pusat Penelitian dan Studi Keamanan di Islamabad, kelompok-kelompok militan menewaskan lebih dari 1.600 orang di Pakistan tahun lalu.

    Mengapa BLA Menyerang Kereta Api Jaffar Express?

    BLA menuntut pembebasan tahanan politik, aktivis, dan warga Baloch yang mereka klaim telah diculik dalam operasi militer yang dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia.

    Setelah membajak kereta, kelompok itu mengaku telah menyandera banyak personel keamanan yang sedang dalam perjalanan pulang saat cuti.

    “Penumpang sipil, terutama wanita, anak-anak, orang tua, dan warga Baloch telah dibebaskan dengan selamat dan diberi rute aman,” ujar BLA dalam sebuah pernyataan.

    Mereka juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pertukaran tahanan, tetapi mengancam akan mengeksekusi para sandera jika intervensi militer terus berlanjut.

    “Jika tuntutan kami tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, atau jika pemerintah Pakistan melakukan operasi militer selama negosiasi, semua tawanan perang akan dieksekusi, dan kereta akan dihancurkan sepenuhnya,” ancam BLA.

    Menurut laporan Reuters, militan telah memerintahkan beberapa orang untuk mengenakan jaket berisi bahan peledak dan duduk di dekat para sandera.

    BLA mengklaim telah menahan 214 orang, sementara sumber keamanan Pakistan menyebut ada 425 penumpang di dalam kereta ketika serangan terjadi.

    Dalam pernyataan lain pada Selasa (11/3/2025), BLA memperingatkan investor asing agar tidak ikut serta dalam eksploitasi sumber daya Balochistan.

    Belum diketahui secara pasti berapa banyak militan yang terlibat dalam serangan ini.

    Namun, pejabat Pakistan dan analis keamanan memperkirakan BLA memiliki sekitar 3.000 pejuang.

    Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengecam serangan tersebut dan berjanji akan memberantas para teroris.

    Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, juga mengutuk serangan ini dan menuntut pembebasan segera semua sandera.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Siklus Perang Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi – Halaman all

    Siklus Perang Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi – Halaman all

    Siklus Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan situasi Jalur Gaza dilaporkan mirip pada situasi yang terjadi di awal-awal agresi militer Israel pasca-terjadinya serangan Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023 silam.

    Siklus kekerasan yang terjadi di Gaza ini seperti kembali ke titik awal saat Israel mulai membombardir dan memblokade wilayah kantung Palestina itu dari akses ke dunia luar.

    Manuver ini dibarengi dengan kemarahan Hamas yang meminta lembaga dan negara-negara internasional untuk bertindak dan tidak mendiamkan Israel melakukan kejahatan kemanusiaan.

    Perkembangan situasi makin mirip ke awal perang genosida saat gerakan perlawanan Yaman, Ansarallah Houthi menyatakan kembali menerapkan blokade Laut Merah terhadap kapal-kapal berentitas Israel selama Israel mencegah akses bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza.

    Perkembangan ini terjadi di tengah kebuntuan negosiasi antara Hamas dan Israel mengenai kelanjutan gencatan senjata dengan kerangka pertukaran sandera dan tahanan.

    Hamas bersikeras, seperti apa yang sudah disepakati pada Januari terkait kesepakatan Tiga Tahap, kalau gencatan senjata saat ini harus sudah membahas Tahap II dengan poin-poin penarikan mundur pasukan Israel dan pembukaan akses secara penuh bantuan ke Gaza.

    Israel melanggar kesepakatan awal dan menginginkan perpanjangan Tahap I sambil terus meminta sandera Israel dibebaskan Hamas.

    Israel yang enggan melanjutkan negosiasi Tahap II kemudian melakukan sejumlah kejahatan perang dengan menerapkan ‘hukuman kolektif’ ke Gaza dengan memblokade bantuan masuk serta memutus akses listrik dan suplai air ke Gaza.

    Fase-fase ini diyakini, hanya masalah waktu sampai Israel kemudian mengirimkan lagi pasukannya ke Jalur Gaza untuk menuntaskan apa yang mereka gagal raih saat 15 bualn agresi.

    HANTAM BANGUNAN – Tangkap layar foto arsip Anadolu, Rabu (12/3/2025) yang menunjukkan serangan artileri Israel menghantam bangunan di Jalur Gaza. Israel mengindikasikan melanjutkan Perang Gaza yang terjeda gencatan senjata sekitar dua bulan sejak Januari 2025 untuk memerangi Hamas.

    Bombardemen Israel Targetkan Rafah, Khan Younis, dan Beit Lahia

    Seperti di awal perang, Israel secara bergelombang juga melakukan bombardemen ke sejumlah titik ke Jalur Gaza. 

    “Tiga warga Palestina lainnya terluka oleh penembakan artileri Israel di Jalur Gaza selatan pada Rabu (12/3/2025) meskipun ada perjanjian gencatan senjata,” kata petugas medis di Gaza dilansir Anadolu.

    Para saksi mengatakan tank-tank Israel menembakkan lebih dari 10 peluru ke kamp pengungsi Shabura di Rafah tengah.

    Petugas medis mengatakan tiga orang terluka dalam serangan itu dan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

    Penembakan Israel juga dilaporkan terjadi di bagian tenggara kota Deir al-Balah di Gaza tengah, tetapi belum ada informasi tersedia mengenai korban luka.

    Menurut para saksi, sejumlah warga Palestina mengungsi dari Khan Younis timur akibat tembakan tentara Israel ke arah tenda-tenda mereka di daerah tersebut.

    Serangan itu adalah pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku di Gaza pada bulan Januari, yang menghentikan perang brutal Israel, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 warga Palestina, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Meskipun ada gencatan senjata, otoritas lokal Gaza melaporkan pelanggaran gencatan senjata hampir setiap hari oleh tentara Israel.

    Pihak berwenang Palestina mengatakan bahwa sedikitnya 137 orang telah tewas dalam serangan Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada bulan November.

    SIAP PERANG LAGI – Tangkap layar khaberni, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan petempur Hamas dengan latar belakang peluncur roket. Brigade tempur Hamas dilaporkan bersiap melanjutkan perang Gaza seiring buntunya negosiasi gencatan senjata dengan Israel. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas: Israel Lakukan Kejahatan Perang

    Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengecam pemutusan pasokan listrik dan makanan Israel ke Jalur Gaza pada hari Rabu sebagai “kejahatan perang.”

    “Pemutusan pasokan listrik Israel yang terus-menerus ke Gaza, yang berlangsung lebih dari 16 bulan, dan pemutusan jaringan listrik terbatas yang baru-baru ini mengalirkan listrik ke pabrik desalinasi Deir al-Balah merupakan kejahatan perang yang berisiko menimbulkan bencana kelaparan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Hamas mengatakan penggunaan air dan makanan oleh Israel sebagai alat perang terhadap warga sipil “adalah bagian dari upaya sistematis untuk memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza.”

    Hamas menuduh pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberlakukan “hukuman kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap lebih dari dua juta warga Gaza.

    Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada hari Minggu, dalam langkah terbaru untuk memperketat blokade yang mencekik di daerah kantong Palestina tersebut meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

    Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese mengecam tindakan Israel tersebut sebagai “peringatan genosida”, dengan mengatakan bahwa tanpa listrik, tidak ada air bersih.

    Hal ini menyusul keputusan Israel lainnya untuk menghentikan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza, yang memicu peringatan dari kelompok hak asasi manusia dan lokal tentang kembalinya kelaparan yang meluas bagi penduduk Palestina.

    Pada hari Selasa, Mohammad Thabet, juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, mengatakan kalau Israel hanya menyediakan lima megawatt listrik bagi daerah kantong itu sejak November lalu sebelum keputusan terbarunya untuk memutus aliran listrik ke daerah kantong itu.

    Hamas mengatakan penutupan Israel atas penyeberangan Gaza dan pemblokiran pasokan makanan dan medis merupakan “pelanggaran berat” terhadap kesepakatan gencatan senjata Gaza dan “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.”

    Hamas mendesak PBB, organisasi kemanusiaan, dan negara-negara Arab untuk bertindak cepat untuk menghentikan “kejahatan biadab ini,” mencabut blokade, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel di hadapan keadilan internasional.

    Lebih dari 48.500 orang telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan itu dihentikan sementara berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.

    Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman menembakkan rudal hipersonik ke wilayah pendudukan Israel. (mna/tangkap layar)

    Campur Tangan Houthi

    Situasi Gaza mirip pada awal perang saat Kelompok Houthi Yaman mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan melanjutkan larangan lintas semua kapal Israel di Laut Merah, Laut Arab dan Selat Bab al-Mandab.

    Blokade Laut ini dilakukan Houthi setelah batas waktu empat hari yang mereka berikan kepada Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza, berakhir.

    Pernyataan itu disampaikan melalui pidato yang disiarkan televisi oleh juru bicara militer Houthi Yahya Saree yang diposting di akun X miliknya.

    Beberapa jam sebelumnya, Kabinet Houthi yang tidak diakui berkumpul di Sanaa untuk membahas ultimatum empat hari yang diberikan kepada Tel Aviv, menurut kantor berita Saba yang dikelola Houthi.

    Pernyataan itu menegaskan kesiapan pasukannya untuk menyerang kapal-kapal Israel jika bantuan tidak mencapai Gaza sesuai batas waktu, menandakan kesiapan semua sektor pemerintah terhadap potensi perkembangan dan dampak yang timbul dari sikap solidaritas dengan Palestina ini, kantor berita itu melaporkan.

    Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menegaskan pada hari Senin bahwa pasukannya “siap dan siaga” untuk bertindak melawan Israel setelah batas waktu berakhir.

    “Setelah berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan oleh Komandan Abdul Malik al-Houthi bagi para mediator untuk memaksa musuh Israel membuka kembali penyeberangan dan mengizinkan bantuan ke Gaza—dan mengingat kegagalan para mediator untuk mencapai hal ini—Angkatan Bersenjata Yaman mengonfirmasi dimulainya kembali larangan bagi semua kapal Israel di zona operasional yang ditentukan, meliputi Laut Merah, Laut Arab, Bab al-Mandab (Selat), dan Teluk Aden,” kata Saree.

    Ia memperingatkan bahwa “setiap kapal Israel yang mencoba melanggar larangan ini akan menjadi sasaran di dalam wilayah operasional yang diumumkan,” dan menambahkan bahwa pembatasan akan terus berlaku “hingga penyeberangan ke Gaza dibuka kembali dan bantuan, makanan, dan obat-obatan diizinkan masuk.”

    Israel belum mengomentari ancaman Houthi.

    Langkah ini dilakukan setelah berakhirnya fase pertama gencatan senjata Gaza selama 42 hari pada tanggal 1 Maret yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS. 

    Setelah itu, Israel menolak untuk memasuki fase kedua—yang mengharuskan penghentian perang sepenuhnya—dan malah menutup kembali semua penyeberangan ke Gaza, sehingga menghalangi bantuan sejak tanggal 8 Maret.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya memperpanjang tahap awal untuk mengamankan lebih banyak pembebasan sandera tanpa memenuhi komitmen yang lebih luas, sebuah taktik yang menurut para kritikus akan menarik hati kelompok garis keras dalam koalisinya.

    Sementara itu, kelompok Palestina Hamas berkeras mematuhi ketentuan kesepakatan, mendesak para mediator untuk meluncurkan pembicaraan tahap kedua demi penarikan penuh Israel dan berakhirnya perang.

    Sejak November 2023, Houthi telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap target-target Israel dan kapal-kapal kargo yang terkait dengan Israel, terkadang menyerang Israel secara langsung dengan rudal dan pesawat nirawak, termasuk Tel Aviv, sebagai “solidaritas dengan Gaza.”

    Israel menanggapi dengan serangan udara terhadap lokasi-lokasi militer yang diduga milik Houthi di Yaman hingga gencatan senjata Gaza menghentikan pertukaran tersebut pada tanggal 19 Januari.

     

    (oln/anadolu/*)

     

  • Stok Uranium Iran Mendekati Level Bisa untuk Membuat Bom Nuklir, PBB Gelar Rapat

    Stok Uranium Iran Mendekati Level Bisa untuk Membuat Bom Nuklir, PBB Gelar Rapat

  • UNICEF: Stok Air di Gaza Mencapai Tingkat Kritis, Jutaan Nyawa Terancam Mati Kehausan – Halaman all

    UNICEF: Stok Air di Gaza Mencapai Tingkat Kritis, Jutaan Nyawa Terancam Mati Kehausan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) memperingatkan bahwa stok air di Gaza telah mencapai tingkat kritis yang parah.

    Menurut pantauan UNICEF krisis air yang makin mencekik membuat 90 persen penduduk Gaza tidak bisa mendapatkan air minum yang aman.

    Dengan hanya satu dari 10 orang saat ini yang hanya dapat mengakses air minum aman, sebagaimana dikutip dari Middle East Eye.

    Situasi ini berbanding terbalik dengan situasi Gaza di bulan November 2024, di mana 600.000 penduduk Gaza sempat mendapatkan akses air minum bersih.

    Namun pasca Menteri Energi Israel Eli Cohen memberikan instruksi ke Perusahaan Listrik Israel (IEC) untuk menghentikan pasokan listrik ke Gaza, Palestina mulai awal pekan ini, membuat stok air bersih menipis.

    Ini karena pabrik desalinasi yang menghasilkan air minum 18.000 meter kubik air per hari untuk sebagian wilayah Gaza mandek beroperasi karena seperti stasiun pompa dan fasilitas pengolahan air kehilangan akses listrik.

    Direktur eksekutif Gisha, Tania Hary mengatakan bahwa dampak pemadaman listrik membuat pabrik desalinasi tak lagi dapat menyediakan 18.000 meter kubik air per hari untuk wilayah Deir al-Balah di Gaza tengah.

    1,8 Juta Warga Gaza Terancam

    Imbas krisis air yang makin mencekik, PBB memperkirakan bahwa 1,8 juta warga di wilayah kantong Palestina itu terancam mengalami kehausan.

    Selain karena pabrik desalinasi yang mandek beroperasi, krisis air semakin mengancam jutaan jiwa lantaran hampir 97 persen air yang tersedia di Jalur Gaza terkontaminasi limbah.

    Ini berarti jutaan penduduk Gaza terpaksa hidup dengan air kotor.

    Mereka harus menempuh perjalanan jauh, menanggung beban berat wadah air, hanya untuk mendapatkan sedikit air bersih.

    Mengantisipasi terjadinya krisis air yang semakin mencekik pabrik tersebut diperkirakan akan menggunakan generator untuk  menghasilkan sekitar 2.500 meter kubik per hari.

    Namun UNICEF menekankan bahwa situasi saat ini bisa semakin memburuk apabila Israel tak kunjung membuka blokade aliran listrik ke Gaza.

    Merespon tindakan Israel,  Arab Saudi mengecam keras pemutusan listrik di Gaza oleh Israel.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan tindakan Israel ini telah melanggar hukum humaniter Internasional.

    “Kerajaan menegaskan kembali penolakan mutlaknya terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi, dikutip dari Anadolu.

    Kecaman serupa juga dilontarkan  Pemerintah Mesir yang mengutuk tindakan Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional.

    Selain mengecam pemutusan listrik, Mesir juga menilai kebijakan hukuman kolektif yang diambil oleh Israel, termasuk menangguhkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, tidak dapat diterima, tulis pernyataan itu.

    “Mesir mengecam pemutusan aliran listrik ke Jalur Gaza. Ini sebuah pelanggaran baru terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Jenewa Keempat (tentang perlindungan warga sipil),” kata Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Senada dengan yang lainnya, kelompok bantuan dan aktivis hak asasi manusia menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum humaniter internasional karena menghentikan bantuan.

    Hind Khoudary dari Al Jazeera melaporkan dari Kota Gaza bahwa meskipun serangan udara yang menghancurkan di Gaza telah berakhir, warga sipil terus menderita akibat blokade Israel yang telah berlangsung selama lebih dari satu minggu.

    “Banyak warga Palestina tidak mampu membeli produk ini, dan sebagian besar penduduk Gaza saat ini bergantung pada bantuan pangan.

    “Makanan, air, dan listrik, semua aspek kehidupan Palestina terkena dampak tindakan Israel,” kata Khoudary, seraya menambahkan bahwa situasi di lapangan masih “sangat buruk”

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Israel Bebasan 5 Tahanan Lebanon

    Israel Bebasan 5 Tahanan Lebanon

    JAKARTA – Israel mengonfirmasi pembebasan lima tahanan Lebanon yang ditahan militer Israel.

    Media Israel Axios sebelumnya melaporkan dengan mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Israel dan Lebanon sepakat untuk membuka negosiasi guna menyelesaikan sengketa perbatasan darat antara kedua negara.

    Belum ada rincian mengenai proses pembebasan tahanan Lebanon termasuk identitas mereka.

    Sebelumnya Lebanon menganggap keberadaan pasukan Israel Defense Forces (IDF) setelah batas yang ditentukan sesuai kesepakatan gencatan senjata sebagai pendudukan. Lebanon pernah meminta bantuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memastikan aturan main gencatan senjata dipatuhi.

    Juru bicara Kepresidenan Lebanon mengatakan, setiap keberadaan pasukan Israel yang tersisa di wilayahnya sebagai pendudukan dan berhak menggunakan segala cara untuk memastikan penarikannya.

    Setelah pertemuan antara Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam dan juru bicara Parlemen Nabih Berri, ketiga pemimpin tersebut mengatakan tentara Lebanon siap “untuk mengemban semua tugasnya di sepanjang perbatasan,” kata juru bicara kepresidenan Najat Charafeddine, melansir The Times of Israel 18 Februari.

    Lebanon juga akan meminta bantuan Dewan Keamanan PBB untuk “menangani pelanggaran Israel dan memaksa Israel untuk segera menarik pasukan.”

    Berdasarkan gencatan senjata yang ditengahi oleh Washington pada Bulan November 2023, pasukan Israel diberi waktu 60 hari untuk menarik diri dari Lebanon selatan tempat mereka melancarkan serangan darat terhadap pejuang dari Hizbullah yang didukung Iran sejak awal Oktober.