Xcloud.id

partai: PBB

  • Dasco Soal Kondisi PT PFN: Utang Banyak, Nunggak Gaji Karyawan

    Dasco Soal Kondisi PT PFN: Utang Banyak, Nunggak Gaji Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung PT Produksi Film Negara (PFN), Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    Didampingi langsung oleh Direktur Utama PT PFN Riefian Fajarsyah atau dikenal Ifan Seventeen, romobongan melakukan office tour selama kurang lebih 20 menit. Sebelumnya, Ifan baru sampai gedung 40 menit setelah Dasco dan rombongan sampai.

    Seusai office tour, Dasco membeberkan pandangannya terhadap gedung PT PFN. Menurut dia, kondisinya cukup memprihatinkan terlebih juga gedungnya merupakan bangunan lama. Dia juga menyoroti studio film yang ada di sana.

    “Semuanya kurang, peralatan enggak ada sama sekali, studio ada yang bagus tapi banyak yang memprihatinkan. Sarana pendukung sangat minim,” ujarnya di Gedung PT PFN, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2025).

    Melihat prihatinnya hal tersebut, Ketua Harian Gerindra ini mengatakan Komisi VI akan melakukan rapat dengan Kementerian BUMN dan juga memanggil stakeholder terkait, agar bersama-sama memikirkan untuk membangkitkan industri kreatif dan film melalui pembenahan PFN.

    Dia melanjutkan, tak menutup kemungkinan juga akan menggandeng swasta untuk kolaborasi supaya perusahaan film negara dan industri kreatif film Indonesia bisa hidup dan berkembang maju.

    Tak sampai di situ, nyatanya seusai sidak juga ditemukan fakta bahwa PT PFN memiliki utang yang banyak, gaji karyawan tertunggak, hingga dana operasional dan produksi tersendat-sendat.

    “Kebanyakan itu adalah tunggakan-tunggakan di masa lalu, di jaman COVID, info vendor-vendor, utang pajak, utang PBB, dan beberapa hal lain, termasuk gaji yang tertunggak. Dan tadi kita dapat informasi kadang-kadang karyawan maupun direksi hanya mendapatkan gaji 40%, 70%, 30%, dan begitu,” urai Dasco.

    Sementara itu, Direktur Utama PT PFN Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen memandang sidak yang dilakukan DPR ini sebagai bentuk perhatian.

    “Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN,” ucapnya di tempat yang sama.

  • Tingkatkan Kualitas Hidup Anak, Rumah Sakit Internasional Samitivej Perluas Jangkauan dan Inovasi – Halaman all

    Tingkatkan Kualitas Hidup Anak, Rumah Sakit Internasional Samitivej Perluas Jangkauan dan Inovasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setiap anak memilik hak untuk bertahan hidup, berkembang, dan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.

    Sayangnya, angka kematian balita masih menjadi perhatian global. Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) menunjukkan 4,9 juta anak di bawah usia lima tahun meninggal pada 2022, atau 13.400 anak setiap hari.

    Di Indonesia, kematian anak balita (under-five mortality rate) pada 2021 mencapai 22,17 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya, dari setiap 1.000 bayi lahir hidup, sekitar 22 anak tidak dapat merayakan ulang tahun kelima mereka.

    Tingginya angka kematian balita ini menyoroti perlunya akses terhadap layanan kesehatan anak yang lebih komprehensif, terutama dengan kondisi medis yang kompleks. 

    Untuk menjawab kebutuhan ini, Samitivej Hospital memperluas jangkauan Samitivej International Children’s Hospital yang kini beroperasi secara independen di Samitivej Srinakarin Hospital, Bangkok, Thailand.

    Ekspansi itu memperkuat komitmen Samitivej untuk menjadi pusat rujukan pediatrik terkemuka di Asia-Pasifik serta menyediakan perawatan khusus, pengobatan inovatif, dan koordinasi medis yang terpadu.

    Adapun total investasi untuk perluasan layanan ini mencapai 2 miliar baht atau setara dengan Rp 970 miliar.

    Wakil Pejabat Eksekutif Tertinggi Samitivej Hospital dan BNH Hospital, Dr. Surangkana Techapaitoon menyatakan, “Kami ingin mewujudkan masa depan yang lebih sehat bagi setiap anak dengan mengintegrasikan inovasi, kepakaran kelas dunia, dan perawatan yang penuh kasih.”

    Fasilitas dan layanan pediatrik tersebut akan melayani pasien dari Thailand dan sekaligus menegaskan perannya sebagai penyedia layanan kesehatan bertaraf global di negara sekitar, seperti Indonesia, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Oman, dan Qatar. 

    “Fasilitas ini memperkuat peran kami sebagai pusat rujukan pediatrik terkemuka, memperluas akses menuju perawatan khusus, dan memastikan setiap anak, dari bayi hingga remaja, mendapatkan perawatan terbaik,” kata Dr. Surangkana Techapaitoon dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (11/3/2025).

    Hadirkan layanan pediatrik yang unggul

    Samitivej International Children’s Hospital mendefinisikan kembali keunggulan pediatrik dengan menghadirkan perawatan mutakhir untuk kondisi kompleks dan langka.

    Ada beberapa layanan yang tersedia, diantaranya:

    Bedah jantung terbuka hingga kateterisasi minimal invasif

    Layanan ini memberikan perawatan jantung menyeluruh sejak lahir dengan perawatan canggih dan memastikan pasien pulih lebih cepat.

    Transplantasi sumsum tulang Haploidentik (Haploidentical Bone Marrow Transplant/BMT) hingga Terapi Sel CAR-T

    Layanan medis dengan perawatan canggih untuk mengobati penderita kanker ataupun kelainan darah.

    Bedah komprehensif pediatrik dan bayi baru lahir

    Kepakaran dalam menjalankan prosedur bedah dari ujung kepala hingga ujung kaki, dipimpin oleh dokter spesialis.

    Pengobatan epilepsi dengan implan obat hingga stimulasi saraf vagus (Vagus Nerve Stimulation/VNS) yang merupakan solusi bagi penderita epilepsi yang resisten terhadap obat.

    Miliki fasilitas mutakhir

    Rumah sakit baru dengan delapan lantai ini memiliki 111 tempat tidur, termasuk 12 tempat tidur untuk anak-anak dengan kondisi kritis dan delapan tempat tidur perawatan intensif neonatal. 

    Samitivej International Children’s Hospital mengintegrasikan teknologi Rumah Sakit Pintar untuk efisiensi dan perawatan yang berpusat pada pasien. Rumah sakit ini dilengkapi dengan sejumlah fitur utama.

    Di antaranya ada ruang operasi hibrida yang menyediakan prosedur bedah bayi baru lahir dan anak-anak dengan presisi tinggi menggunakan teknologi pencitraan biplane. Tim dokter spesialis pediatrik multidisiplin turut disiapkan untuk menangani berbagai kondisi kompleks dan langka.

    Selanjutnya, untuk bayi prematur dengan berat di bawah 500 gram, Samitivej International Children’s Hospital menghadirkan perawatan intensif neonatal & pediatrik lanjutan.

    Ada pula pusat rehabilitasi canggih yang menawarkan pelatihan berjalan dengan bantuan robot, terapi Hybrid Assistive Limb (HAL), dan sistem Redcord NEURAC.

    Terakhir, terdapat layanan komprehensif untuk pasien internasional seperti telekonsultasi sebelum kedatangan, transportasi aeromedis, tim perawatan multibahasa, janji temu tindak lanjut, serta evakuasi dan repatriasi medis.

    Untuk meningkatkan layanan, Samitivej berkolaborasi dengan Doernbecher Children’s Hospital (OHSU, Amerika Serikat). Sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan perawatan bagi anak-anak yang sakit kritis, bayi baru lahir, dan pasien yang mengalami trauma. 

    Selain itu, kemitraan dengan Takatsuki General Hospital (Jepang) juga dilakukan guna memberikan perawatan khusus untuk neonatal dan alergi, serta membuka akses menuju kemajuan pediatrik terkini.

    Pelopor inovasi rumah sakit pintar

    Samitivej menjadi yang terdepan dalam perawatan kesehatan digital dengan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan perawatan, seperti:

    Aplikasi Well Kidz: Mengelola rekam medis, janji temu, dan konsultasi jarak jauh.
    Layanan Darurat Pintar dan Ambulans Pintar: Pemantauan real-time untuk respons darurat yang cepat.
    OPD Pintar & IPD Pintar: Estimasi biaya berbasis AI, pelacakan antrean, dan komunikasi yang lancar antara pasien dan tim medis.
    Sistem D-Discharge: Pemulangan pasien rawat inap dari rumah sakit yang disederhanakan demi kenyamanan yang lebih baik.

    Sebagai informasi, Samitivej mencatat pencapaian luar biasa dalam perawatan anak. Rumah sakit ini telah menangani lebih dari 7.000 kasus pediatrik kritis setiap tahunnya. Kemudian, 1.000 kelahiran dan bedah pediatrik termasuk prosedur minimal invasif.

    Dalam penanganan transplantasi sumsum tulang, rumah sakit ini berhasil mencatatkan tingkat keberhasilan hidup 92 persen dalam satu tahun, yang mana melampaui standar global.

    Samitivej International Children’s Hospital juga berhasil menyelamatkan lebih dari 400 bayi dengan masalah jantung lewat koreksi bedah. Rumah sakit ini juga menyediakan perawatan khusus untuk bayi prematur dengan berat lahir di bawah 500 gram.

    Dengan sejumlah capaian tersebut, Samitivej International Children’s Hospital mendapatkan tingkat kepercayaan hingga 98 persen dari keluarga.

    Dengan inovasi, fasilitas kelas dunia, dan tingkat keberhasilan tinggi dalam perawatan anak, Samitivej International Children’s Hospital semakin memperkuat perannya sebagai pusat rujukan pediatrik di Asia-Pasifik. 

    Rumah sakit ini tidak hanya menjadi harapan bagi anak-anak dan keluarga dari berbagai negara yang mencari perawatan medis terbaik bagi buah hati mereka.

    Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi website berikut https://smtvj.com/3F5dPKC.

  • Pakar PBB Tuding Israel Lakukan Genosida-Kekerasan Seks di Gaza

    Pakar PBB Tuding Israel Lakukan Genosida-Kekerasan Seks di Gaza

    Jenewa –

    Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel telah melakukan “tindakan genosida” terhadap warga Palestina dengan secara sistematis menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan perempuan selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Para pakar PBB juga menuding Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai strategi perang.

    Tuduhan itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025), disampaikan dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel.

    “Otoritas Israel telah menghancurkan sebagian kapasitas reproduksi warga Palestina di Gaza sebagai sebuah kelompok, termasuk dengan memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran, salah satu kategori tindakan genosida dalam Statuta Roma dan Konvensi Genosida,” demikian laporan para pakar PBB tersebut.

    Tindakan-tindakan tersebut, ditambah lonjakan kematian ibu karena akses terbatas ke pasokan medis, menurut laporan pakar PBB itu, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan.

    Laporan tersebut menuduh pasukan keamanan Israel menggunakan tindakan menelanjangi di depan umum dan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar ganda mereka untuk menghukum warga Palestina, setelah serangan mengejutkan dilancarkan Hamas terhadap Tel Aviv pada Oktober 2023.

    Israel Tolak Mentah-mentah Tuduhan Pakar PBB

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) memiliki arahan konkret … dan kebijakan yang secara tegas melarang pelanggaran seperti itu,” tegas misi permanen Israel untuk PBB dalam pernyataannya, sembari menyatakan bahwa proses peninjauan sejalan dengan standar internasional.

    Laporan sebelumnya yang dirilis Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada Juni 2024 menuduh Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius dalam serangan mereka terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, termasuk

    Israel merupakan pihak penandatangan dalam Konvensi Genosida dan diperintahkan pada Januari 2024 oleh Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengambil tindakan guna mencegah tindakan genosida selama perang melawan Hamas.

    Namun Israel bukan pihak penandatangan dalam Statuta Roma, yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk memutuskan kasus pidana individual yang melibatkan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Afrika Selatan mengajukan kasus genosida terhadap rentetan serangan Israel terhadap Gaza ke ICJ.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bongkar ‘Prosedur Nyamuk’, Perwira Israel: IDF Jadikan Warga Gaza Tameng Manusia 6 Kali Sehari – Halaman all

    Bongkar ‘Prosedur Nyamuk’, Perwira Israel: IDF Jadikan Warga Gaza Tameng Manusia 6 Kali Sehari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang perwira Angkatan Darat Israel mengakui bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia di Gaza setidaknya enam kali sehari.

    Penggunaan manusia sebagai tameng untuk melindungi tentara termasuk kejahatan menurut undang-undang internasional.

    Tindakan menggunakan tameng manusia itu meliputi dua hal. Pertama, dengan sengaja menggunakan warga sipil secara langsung dalam pertempuran.

    Kedua, memanfaatkan keberadaan warga sipil untuk melindungi target militer dari serangan atau menyembunyikan operasi militer.

    Perwira itu kaget ketika mengetahui tentara Israel menggunakan warga Palestina sebagai tameng.

    “Saya nyaris tak bisa berkata-kata ketika saya mengetahui bahwa polisi militer Israel membuka enam penyelidikan tentang penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia,” kata dia hari Kamis, (13/3/2025), dikutip dari kantor berita Sama yang mengutip laporan media terkena Israel bernama Haaretz.

    “Di Gaza, tameng manusia setidaknya digunakan enam kali sehari. Jika pihak berwenang ingin menjalankan tugasnya dengan serius, mereka harus membuka setidaknya 2.190 penyelidkan,” katanya.

    Kata dia, dengan mengumumkan adanya penyelidikan itu, dia mengaku mencoba memberi tahu dunia bahwa dia sedang menyelidiki dirinya sendiri.

    TENTARA ISRAEL – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Sabtu (8/2/2025) memperlihatkan tentara Israel dari Pasukan Komando Selatan dikerahkan ke beberapa titik di Jalur Gaza. (Telegram IDF)

    “Saya pernah di Gaza selama sembilan bulan, dan saya melihat praktik baru. Yang terburuk ialah ‘prosedur nyamuk’, yakni warga Palestina yang tak berdosa dipaksa masuk ke dalam rumah dan membersihkan rumah itu, maksudnya untuk memastikan tidak ada militan atau bom di dalamnya,” ujarnya.

    Dia mengaku mengakui praktik semacam itu pada bulan Desember 2023 atau dua bulan setelah invasi darat Israel ke Gaza.

    Menurut dia, warga Palestina yang digunakan sebagai tameng manusia disebut shawish.

    “Sekarang hampir setiap peleton punya seorang shawish, dan tidak ada pasukan yang memasuki rumah sebelum shawish mengosongkannya,” katanya.

    Dia berujar ada 4 shawish dalam satu kompi, 12 dalam satu batalion, dan 36 dalam satu brigade.

    “Kami punya kelompok ‘budak,’” katanya.

    Perwira itu mengatakan tidak ada yang mencoba menghentikan praktik keji semacam itu. Bahkan, praktik itu digunakan sebagai kebutuhan dalam operasi militer.

    “Kami punya alasan untuk khawatir dengan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) karena praktik ini suatu kejahatan, bahkan kejahatan yang diakui tentara,” kata dia.

    Pada bulan November 2024 ICC sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

    Keduanya didakwa telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza.

    Israel juga diduga lakukan kekerasan seksual

    Selain diduga menggunakan tameng manusia, Israel juga dituding menggunakan kekerasan seksual sebagai strategi perang di Jalur Gaza.

    Dalam laporan PBB yang diterbitkan hari Kamis, (13/3/2025), PBB menyebut Israel menjalankan aksi genosida dengan cara menghancurkan fasilitas kesehatan wanita.

    “Otoritas Israel telah menghancurkan sebagian kemampuan reproduksi warga Palestina di Gaza sebagai suatu kelompok, termasuk dengan memaksakan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran,” kata Komisi Internasional Independen PBB untuk Penyelidikan terhadap Wilayah Palestina yang Diduduki, dikutip dari Reuters.

    Komisi tersebut mengklaim tindakan Israel itu sudah memenuhi kategori genosida menurut Statuta Roma dan Konvensi Genosida.

    Israel juga memicu lonjakan kematian kaum ibu akibat terbatasnya akses terhadap persediaan medis.

    Menurut komisi itu, tindakan Israel juga sudah memenuhi kategori kejahatan pemusnahan terhadap manusia.

    Laporan PBB menyebutkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengguanakan aksi penelanjangan di depan umum dan kejahatan seksual sebagai prosedur operasi standar (SOP) untuk menghukum warga Palestina sesudah perang di Gaza meletus.

    Di sisi lain, Israel dengan tegas membantah laporan PBB itu.

    “IDF punya perintah yang nyata dan kebijakan tegas yang melarang pelanggaran seperti itu,” kata utusan Israel untuk PBB dalam pernyataannya.

    (*)

  • Prabowo Rancang Pulau untuk Koruptor, Pramono Akan Bangun Pulau Kucing – Halaman all

    Prabowo Rancang Pulau untuk Koruptor, Pramono Akan Bangun Pulau Kucing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Prabowo rancang pulau untuk koruptor, Pramono akan bangun Pulau Kucing.

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggagas ide soal pemanfaatan pulau.

    Prabowo akan membangun penjara terpencil bagi koruptor agar tidak bisa melarikan diri.

    Pramono akan membangun Pulau Kucing di Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata.

    Berikut ini ide Prabowo dan Pramono soal pemanfaatan pulau:

    Prabowo Rancang Pulau untuk Koruptor 

    Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Menurut Prabowo, lokasi tersebut akan dipilih agar narapidana kasus korupsi tidak dapat melarikan diri. 

    Wacana ini disampaikan dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    “Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari,” ujar Prabowo di akhir pidatonya. 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa korupsi hanya akan membawa kehancuran bagi suatu negara. 

    Ia menilai bahwa tidak ada negara yang bisa mencapai kemakmuran jika korupsi masih merajalela. 

    Presiden juga menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi tanpa rasa takut. 

    “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia mana pun, saya tidak takut,” tegasnya.

    Pramono Akan Bangun Pulau Kucing

    Pramono Anung menjanjikan bakal membangun puskesmas hewan di setiap wilayah di ibu kota.

    Pasalnya, saat ini Jakarta baru memiliki satu puskesmas hewan yang berlokasi di Ragunan, Jakarta Selatan.

    “Mudah-mudahan nanti di akhir jabatan saya, setiap kota dan kabupaten itu punya puskesmas hewan,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    “Puskesmas hewan di Ragunan juga akan kami upgrade, kami perbaiki,” tambahnya menjelaskan.

    Politikus senior PDIP ini mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah terhadap hewan sesuai dengan konsep kota berkelanjutan.

    Selain berencana membangun puskesmas hewan di setiap kota dan kabupaten, Pramono juga terus menjalankan program sterilisasi kucing jantan.

    Tak main-main, tahun ini Pemprov DKI Jakarta menargetkan melakukan sterilisasi terhadap 21 ribu kucing.

    Pramono juga menyinggung soal pemberian makan kucing liar di tempat-tempat umum, sehingga kucing-kucing tersebut dapat hidup dengan baik di Jakarta tanpa mengganggu masyarakat.

    Sebab diakui Pramono, tak semua orang bisa menerima kehadiran kucing-kucing liar.

    “Yang jelang kami akan mengatur bahwa kucing di Jakarta itu bisa dengan mudah hidup dengan baik, karena tidak semua orang bisa menerima itu. Bahkan di beberapa tempat orang sangat alergi dengan kucing liar dan itu enggak boleh terjadi, maka kemudian populasinya harus dibatasi,” kata dia.

    “Untuk itu sterilisasi kucing jantan juga harus dilakukan dan mudah-mudahan tahun ini bisa 21 ribu itu kami lakukan,” sambungnya.

    Aturan Pemanfaatan Pulau

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan langkah tegas dalam mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia. 

    Salah satu kebijakan utama adalah pelarangan penguasaan pulau secara utuh oleh investor. 

    Dalam rangka pengelolaan yang berkelanjutan, KKP menegaskan bahwa penguasaan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

    Sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden No.34 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2019, setidaknya 30 persen dari luas pulau kecil harus dikuasai langsung oleh negara.

    Sementara itu, pelaku usaha diperbolehkan menguasai maksimal 70 persen dari luas pulau, dengan kewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas yang dimanfaatkan.

    Pengelolaan pulau kecil juga memerlukan izin resmi, terutama bagi pulau yang memiliki luas kurang dari 100 kilometer persegi. Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan wilayah laut sekitar pulau tersebut juga wajib mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Dalam upaya memperkuat pengawasan, KKP mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

    Pemerintah juga terus meningkatkan pelayanan publik, termasuk perizinan usaha pada subsektor pengelolaan ruang laut, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung ekonomi biru.

    Indonesia memiliki sekitar 17.024 pulau yang terdaftar di PBB, dengan lebih dari 98 persen di antaranya adalah pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 kilometer persegi.

    Pulau-pulau kecil ini sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan berkelanjutan.

    Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Polhukam No.30 Tahun 2023.

    Tim ini bertugas untuk mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, dengan KKP sebagai salah satu anggotanya.

  • Pelapor PBB Francesca Albanese Mengatakan Pembersihan Etnis Palestina Sedang Terjadi di Tepi Barat – Halaman all

    Pelapor PBB Francesca Albanese Mengatakan Pembersihan Etnis Palestina Sedang Terjadi di Tepi Barat – Halaman all

    Pelapor PBB Francesca Albanese Mengatakan Pembersihan Etnis Palestina Sedang Terjadi di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mengatakan bahwa apa yang terjadi di Tepi Barat merupakan “ujian lakmus” atas kampanye pembersihan etnis Israel terhadap warga Palestina, di mana rezim pendudukan tersebut telah menggusur 40.000 warga Palestina dari wilayah tersebut hanya dalam satu bulan.

    “Ini seharusnya ada di halaman depan surat kabar,” katanya kepada para wartawan.

    “Fakta bahwa hal itu tidak terjadi mencerminkan bias rasis mereka.” Kebenaran dan akurasi, katanya, “hilang” dari liputan wilayah Palestina yang diduduki.

    “Saya telah berbicara dengan para wartawan yang telah diberi tahu untuk tidak menyebutkan genosida dan apa yang sedang terjadi.” Ini bukan hanya media Israel, katanya, ini adalah media Barat, media internasional. “Ini harus diselidiki, karena telah membantu menciptakan lingkungan yang mendukung genosida dilakukan.”

    Pengungsian paksa, Albanese menegaskan, telah menjadi hal yang terus-menerus terjadi di Palestina yang diduduki sejak Nakba . “Ratusan ribu warga Palestina telah mengungsi. Lebih dari 350.000 orang mengungsi pada tahun 1967 dan Israel menghancurkan semua yang mereka tinggalkan, mencegah mereka untuk kembali.”

    Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada hari Minggu, pejabat PBB tersebut menggambarkan apa yang terjadi di Tepi Barat dan posisi negara-negara Arab sebagai sesuatu yang mengejutkan, dan menyatakan keterkejutannya atas klaim tentang keterbatasan kemampuan negara-negara Arab untuk melakukan apa pun. Ia mengatakan bahwa situasi saat ini memberikan kesempatan penting untuk menyatukan suara Arab dalam membela Palestina, daripada hanya berbicara tentang membangun kembali Gaza, bahkan ketika “genosida terus berlanjut”.

    Albanese menekankan bahwa apa yang dilakukan Israel di Tepi Barat adalah hal yang memalukan dan ilegal, tetapi tidak mengejutkan. “Kekerasan genosida,” katanya, “telah terjadi sejak sebelum 7 Oktober 2023.” Selain itu, ia menuduh beberapa negara Arab berkonspirasi melawan Palestina.

    Ia menegaskan bahwa seluruh dunia tahu bahwa Israel tengah berupaya menguasai sisa-sisa Palestina, dan bahwa Israel saat ini tengah mengulangi apa yang telah dilakukannya di Gaza di Tepi Barat, karena ingin semua warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Sementara itu, negara-negara Arab dan masyarakat internasional tidak berbuat apa-apa. “Berapa banyak peringatan yang perlu diterima masyarakat internasional?” tanyanya.

    Pelapor PBB mengecam pembatasan yang dilakukan negara pendudukan selama bulan Ramadan, dan menekankan bahwa tidak ada pembenaran untuk melarang warga Palestina yang berusia di bawah 55 tahun untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa warga Palestina telah berupaya memobilisasi masyarakat internasional, secara damai dan melalui perlawanan, termasuk fakta bahwa mereka tetap tinggal di tanah mereka.

    Albanese mencatat bahwa negara-negara seperti Afrika Selatan, Spanyol dan Namibia telah mengambil tindakan untuk menanggapi tindakan Israel, sementara negara-negara Arab belum mengambil tindakan serupa selain untuk mencoba mencegah rencana Donald Trump terhadap Gaza.

     

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Bantuan Dipangkas, Rohingya di Bangladesh Ketar-ketir Lonjakan Kejahatan

    Bantuan Dipangkas, Rohingya di Bangladesh Ketar-ketir Lonjakan Kejahatan

    Jakarta –

    Shafika adalah salah satu dari lebih dari 700.000 orang Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dari Myanmar pada tahun 2017, ketika militer Myanmar melancarkan “operasi pembersihan” di Negara Bagian Rakhine di bagian barat negara itu.

    Kelompok etnis tersebut menghadapi diskriminasi dan status tanpa kewarganegaraan karena tidak mendapat status sebagai warga negara dan hak-hak lainnya di Myanmar.

    Nasib Shafika berakhir di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak di distrik Cox’s Bazar di selatan Bangladesh, tempat lebih dari satu juta orang Rohingya hidup di kamp tersebut..

    Pengungsi berusia 38 tahun itu, bersama dengan enam anggota keluarganya, tinggal di sebuah gubuk di Kutupalong, salah satu kamp pengungsi tertua di negara itu.

    Pasca kudeta militer pada tahun 2021, Myanmar dilanda konflik bersenjata yang dipandang sebagai perang saudara. Kondisi ini telah mendorong lebih banyak orang Rohingya untuk mencari perlindungan di Bangladesh.

    Para pengungsi bergantung pada jatah bantuan makanan yang disuplai Program Pangan Dunia PBB (WFP) untuk bertahan hidup. Namun, WFP baru-baru ini mengumumkan, mulai 1 April mendatang akan ada pemotongan jatah bantuan makanan yang dipasok ke Cox’s Bazar.

    Badan PBB itu menyebut kekurangan dana sebagai alasan di balik keputusan tersebut, tetapi tidak menjelaskan secara rinci kenapa bisa terjadi masalah kekurangan uang: “Tanpa pendanaan baru yang mendesak, jatah bulanan harus dikurangi setengahnya menjadi $6 (Rp98.000) per orang, turun dari $12,50 (Rp205.000) per orang,” tegas WFP dalam sebuah pernyataan minggu lalu.

    Pengungsi: Bagaimana kami bisa makan?

    Shafika mengatakan pengumuman WFP “rasanya seperti serangan jantung” bagi orang-orang yang tinggal di kamp.

    “Bagaimana kami bisa bertahan hidup jika mereka mengurangi jatah, dan apa yang akan kami makan? Kami tidak diizinkan bekerja di luar,” keluhnya kepada DW. “Kami ditangkap, diculik, atau bahkan dibunuh jika kami pergi bekerja. Kami kelaparan,” tambahnya.

    Shafika khawatir keamanan dan ketertiban di kamp-kamp pengungsian akan semakin memburuk, jika keputusan itu tidak dibatalkan. “Pencurian dan perampokan bisa meningkat jika jatah bantuan makanan dikurangi. Anak-anak kami akan diculik untuk minta tebusan. Dari mana kami akan mendapatkan uang untuk membebaskan mereka?” keluhnya lebih lanjut.

    Mohammad Esha, pengungsi Rohingya lainnya, menyuarakan pandangan serupa. Ia juga khawatir akan meningkatnya kejahatan jika pemotongan jatah makanan diberlakukan. “Kami ingin bekerja untuk bertahan hidup. Namun, LSM di sini tidak memberi kami pekerjaan. Toko-toko kami dihancurkan jika kami mencoba berbisnis. Kami tidak memiliki sumber pendapatan lain, yang membuat kami hanya bergantung pada jatah bantuan makanan,” kata Esha kepada DW.

    Apa penyebab kurangnya dana?

    Meskipun WFP tidak menjelaskan alasan di balik kekurangan dana tersebut, Komisaris Bantuan dan Pemulangan Pengungsi Bangladesh (RRRC), Mohammed Mizanur Rahman meyakini, keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan segera sebagian besar bantuan luar negeri, dan membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS – USAID, bisa jadi memainkan peran utama.

    Tak lama setelah kembali berkuasa di Gedung Putih, Trump menandatangani perintah eksekutif yang membekukan bantuan asing AS selama peninjauan 90 hari, sebuah langkah yang secara signifikan menghambat sektor bantuan kemanusiaan global.

    “Sejauh yang saya ketahui, 80% dana WFP berasal dari Amerika Serikat. Jika AS menarik keputusan pembekuan dana 90 hari yang diberlakukan pada 20 Januari, maka saya rasa peringatan yang dikeluarkan oleh WFP tidak akan dilaksanakan,” papar Rahman, yang bertanggung jawab untuk mengelola pengungsi Rohingya.

    Sementara itu,Uni Eropa telah mengumumkan akan meningkatkan bantuan keuangan bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh. “Pengungsi Rohingya di Bangladesh merupakan populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Kami berterima kasih kepada Bangladesh atas solidaritasnya dalam menampung mereka. UE telah meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pengungsi Rohingya di Bangladesh, di wilayah yang lebih luas dan untuk krisis Myanmar,” demikian bunyi cuitan komisaris UE untuk kesiapsiagaan dan manajemen krisis Hadja Lahbib, dalam kunjungannya ke Bangladesh awal bulan ini.

    Risiko kelaparan dan kekurangan gizi meningkat

    Namun, Rahman menunjukkan, Uni Eropa hanya menambah bantuannya beberapa juta dolar AS, yang menurutnya tidak cukup. Pejabat tersebut memperingatkan, pemotongan jatah bantuan makanan kemungkinan akan berdampak buruk pada populasi yang rentan:

    “Makanan yang diperoleh para pengungsi saat ini tidak cukup. Mereka memperoleh sekitar $0,13 (Rp2.100) per porsi makanan. Jumlah itu akan berkurang setengahnya jika WFP menerapkan pemotongan jatah bantuan baru,” jelas Rahman, seraya menambahkan: “Tidak mungkin untuk makan apa pun dengan $0,07(Rp1.100). Itu akan berdampak besar pada kesehatan dan gizi mereka. Mereka sudah menjadi salah satu komunitas yang paling rentan dalam hal kekurangan gizi.”

    Rahman mendesak masyarakat internasional untuk terus mendukung para pengungsi Rohingya. Direktur Fortify Rights, John Quinley, mendesak pemerintahan Trump untuk segera mengubah arah kebijakannya, dan mengizinkan USAID kembali beroperasi. “Pemotongan dana bantuan AS akan menciptakan ketidakamanan regional. Warga Rohingya mungkin akan terdorong untuk mencoba melarikan diri ke Thailand dan Malaysia, dan kita dapat melihat peningkatan penggunaan jaringan perdagangan manusia yang mengambil keuntungan dari para pengungsi yang rentan,” pungkasnya kepada DW.

    Artikel diadaptasi dari DW Bahasa Inggris

    Lihat juga Video: Imigrasi Aceh Usul Pulau Khusus untuk Menampung Pengungsi Rohingya

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Populasi Malaysia Menua Lebih Cepat dari Perkiraan, Apa Dampaknya?

    Populasi Malaysia Menua Lebih Cepat dari Perkiraan, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Malaysia saat ini menghadapi aging population atau masyarakat yang menua, 8,1 persen penduduknya berusia 65 tahun ke atas pada 2024, menurut data Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Proporsi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 14,5 persen, yang mendorong populasi Malaysia dominan dengan lansia pada 2040, lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan hal ini baru akan terjadi pada tahun 2044.

    PBB mendefinisikan negara dengan status populasi menua saat lebih dari 7 persen penduduknya berusia 65 tahun ke atas. Ketika proporsi ini melewati batas 14 persen dan 20 persen, masyarakat tersebut masing-masing dikategorikan sebagai masyarakat menua dan bahkan sangat menua.

    Populasi Malaysia menua dengan cepat karena meningkatnya harapan hidup dan penurunan drastis total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran.

    Pada Februari lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat, Nancy Shukri, menyampaikan kepada parlemen bahwa angka kelahiran Malaysia menurun dari 2,2 pada 2012 menjadi 1,7 pada 2023. Padahal, tingkat penggantian yang diperlukan untuk mempertahankan populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah 2,1.

    Di sisi lain, Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli, pertama kali mengumumkan pada Agustus 2024 bahwa pemerintah berencana mengajukan white paper atau buku putih tentang penuaan populasi tahun ini. Ia mengatakan bahwa para pejabat telah menyusun kerangka kerja serta rencana aksi untuk mengatasi tren tersebut.

    Meskipun sedikit rincian yang dirilis mengenai white paper tersebut, Rafizi dilaporkan mengatakan bahwa dokumen ini akan mengatasi “kelemahan” dalam perlindungan sosial, khususnya bagi para pensiunan.

    Rafizi juga menyatakan pada November lalu bahwa white paper itu akan membahas bidang-bidang seperti asuransi, pensiun, serta aspek hukum untuk mengembangkan industri perawatan lansia di Malaysia.

    Apa Dampaknya?

    Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia memiliki proporsi penduduk berusia di atas 65 tahun terbesar keempat pada tahun 2023, yakni sebesar 7,4 persen, berdasarkan data dari Sekretariat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

    Meski begitu, Vietnam (9,2 persen), Thailand (13,4 persen), dan Singapura (17,3 persen) memiliki populasi lansia yang lebih besar dibandingkan Malaysia.

    Seperti beberapa negara tetangganya di Asia Tenggara, Malaysia mencapai status negara menua lebih cepat dari yang diperkirakan. Beberapa pengamat mempertanyakan apakah pemerintah bertindak terlalu lambat dalam mengatasinya.

    Lee Min Hui, konsultan gender di United Nations Population Fund (UNFPA), mengatakan bahwa Malaysia sudah merasakan dampak dari terbatasnya dukungan untuk orang lanjut usia.

    “Dengan semakin banyaknya perempuan yang meninggalkan dunia kerja dan beralih ke pekerjaan perawatan, serta semakin banyaknya orang lanjut usia yang menghadapi masalah terkait ketergantungan pada perawatan dan kesulitan mendapatkan perawatan, akan lebih baik jika persiapan ini dapat dilakukan lebih awal,” katanya, dikutip dari CNA.

    “Hal ini terjadi karena dibutuhkan waktu untuk membangun infrastruktur, kerangka kerja, dukungan, dan perubahan pola pikir yang diperlukan untuk memastikan respons holistik terhadap penuaan.”

    Sementara itu, Direktur Social Wellbeing Research Centre, Norma Mansor, menegaskan bahwa hal ini belum terlambat jika segera ditangani, dengan mencatat bahwa usia rata-rata di Malaysia masih 31 tahun, dibandingkan dengan Singapura yang telah mencapai 43 tahun.

    “Di Malaysia, kami masih memiliki waktu untuk merencanakan dan menikmati manfaat ekonomi perak,” kata Norma.

    “Namun jika kami tidak melakukannya sekarang, maka kami akan terlambat.”

    Norma juga menyoroti rencana pemerintah Malaysia untuk mengajukan buku putih tersebut. Menurutnya, buku tersebut harus diajukan lebih cepat.

    Selain itu, buku tersebut juga harus membahas pengembangan ekonomi perawatan Malaysia, yang mencakup perawatan terjangkau bagi orang lanjut usia dengan berbagai kemampuan serta perlindungan sosial bagi pengasuh informal di rumah.

    “Buku putih tersebut juga harus mencakup aspek-aspek seperti keamanan finansial, infrastruktur ramah usia lanjut, dan penuaan yang sehat,” tambah para ahli.

    (suc/naf)

  • Kim Jong Un Ngamuk, Korut Rilis Warning Perang Nuklir Pertama di Dunia

    Kim Jong Un Ngamuk, Korut Rilis Warning Perang Nuklir Pertama di Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memuncak setelah Korea Utara mengeluarkan peringatan keras terkait potensi pecahnya “perang nuklir pertama di dunia” menyusul insiden pengeboman yang tidak disengaja oleh jet tempur Korea Selatan di sebuah desa perbatasan pekan lalu.

    Adapun hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan telah berada dalam kondisi yang semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, terus melakukan uji coba rudal balistik, sementara perjanjian militer antar-Korea yang ditandatangani pada 2018 telah runtuh tahun lalu.

    Selain itu, Pyongyang juga mengirimkan pasukan untuk mendukung Rusia dalam perang di Ukraina.

    Korea Utara berulang kali menyatakan bahwa latihan militer bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan ancaman bagi kedaulatannya. Latihan militer tahunan yang sedang berlangsung, Freedom Edge, dianggap sebagai alasan bagi Pyongyang untuk terus memperluas program senjata nuklir dan rudal balistiknya yang telah dikenai sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Insiden Pengeboman di Desa Perbatasan

    Insiden yang memicu ketegangan lebih lanjut terjadi pada Kamis lalu ketika dua jet tempur KF-16 milik Korea Selatan secara tidak sengaja menjatuhkan delapan bom sekitar lima mil sebelum mencapai target yang ditentukan.

    Akibat kesalahan tersebut, sebuah desa di perbatasan Korea Selatan terkena dampaknya, menyebabkan 31 orang luka-luka dan merusak lebih dari 150 rumah.

    Pejabat militer Korea Selatan menyalahkan kesalahan manusia dalam insiden ini. Salah satu pilot diketahui memasukkan koordinat serangan yang salah sebelum lepas landas, sementara alasan pilot kedua yang menjatuhkan muatannya terlalu dini masih dalam penyelidikan.

    Kejadian ini terjadi sekitar 15 mil di selatan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua Korea.

    Media resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), menanggapi insiden tersebut dengan tajam. Dalam pernyataan resminya, mereka menyoroti betapa dekatnya kejadian ini dengan pemicu konflik berskala besar.

    “Tidak perlu dijelaskan bagaimana situasi akan berkembang jika sebuah bom jatuh sedikit lebih jauh ke utara hingga melintasi perbatasan Republik Demokratik Rakyat Korea,” bunyi pernyataan KCNA, sebagaimana dilansir Newsweek, Kamis (13/3/2025).

    “Bukan hal yang berlebihan untuk membayangkan bahwa percikan yang tidak disengaja dapat menjadikan Semenanjung Korea, kawasan sekitarnya, dan seluruh dunia terjerumus ke dalam konflik bersenjata baru.”

    KCNA juga menghubungkan ledakan tersebut dengan latihan militer Freedom Edge yang tengah berlangsung, menuduh bahwa latihan tersebut “berbahaya” dan berpotensi “menyeret kawasan ini ke dalam perang nuklir pertama di dunia.”

    Respons Korsel

    Menanggapi insiden ini, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dalam pernyataan tertanggal 6 Maret menegaskan bahwa mereka dan Amerika Serikat telah mengidentifikasi berbagai ancaman realistis dari Korea Utara.

    “Republik Korea [Korea Selatan] dan Amerika Serikat telah mengidentifikasi ancaman nyata seperti strategi dan taktik militer Korea Utara, serta perubahan kekuatan yang berasal dari kerja sama militer Rusia-Korea Utara dan analisis berbagai konflik bersenjata. Semua ini akan tercermin dalam skenario [Freedom Shield] guna meningkatkan postur pertahanan gabungan dan kemampuan respons aliansi ROK-AS,” kata pernyataan tersebut.

    Pihak berwenang Korea Selatan juga telah meminta maaf atas insiden pemboman yang tidak disengaja ini dan berjanji akan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak.

    Sementara itu, latihan militer Freedom Edge 25 akan terus berlangsung hingga 20 Maret sesuai jadwal, meskipun latihan tembak langsung telah ditangguhkan untuk sementara waktu guna mengevaluasi kembali prosedur keselamatan.

    (luc/luc)

  • Keluhkan Pemangkasan Bantuan AS, PBB Akui Terlalu Bergantung pada AS

    Keluhkan Pemangkasan Bantuan AS, PBB Akui Terlalu Bergantung pada AS

    Jakarta –

    Seorang kepala badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluhkan pemangkasan dana bantuan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia mengakui bahwa PBB selama ini telah terlalu bergantung pada pendanaan AS.

    Tom Fletcher, kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), memperkirakan bahwa 300 juta orang atau lebih membutuhkan dukungan kemanusiaan di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa “laju dan skala pemotongan dana yang kita hadapi, tentu saja, merupakan guncangan seismik bagi sektor ini.”

    “Banyak yang akan meninggal karena bantuan itu menyusut,” katanya dalam konferensi pers pada Rabu (12/3), dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/3/2025).

    “Di seluruh keluarga PBB dan mitra kami, kami membuat pilihan sulit setiap hari tentang kehidupan mana yang harus kami prioritaskan, kehidupan mana yang harus kami coba selamatkan,” kata Fletcher, seraya mengakui bahwa “kami telah… terlalu bergantung pada pendanaan AS.”

    Sejak Trump kembali menjabat presiden pada bulan Januari lalu, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah menjadi sasaran utama upaya pemerintahannya untuk memangkas pengeluaran pemerintah, dengan dampak berantai yang sudah terasa di seluruh dunia.

    Setelah membekukan semua bantuan asing untuk ditinjau, Departemen Luar Negeri AS mengatakan minggu lalu akan mengakhiri 83 persen program bantuan USAID.

    Sebelumnya pada bulan Desember lalu, PBB memperkirakan dana sebesar US$47,4 miliar akan dibutuhkan untuk bantuan kemanusiaan pada tahun 2025, meskipun jumlah itu hanya cukup untuk membantu sekitar 190 juta orang yang membutuhkan.

    Tanpa pendanaan AS, yang menurut Fletcher “telah menyelamatkan ratusan juta jiwa,” perkiraan jangkauan bantuan kemanusiaan PBB telah berkurang lagi.

    “Saat ini saya memiliki rekan-rekan di Jenewa yang mencoba mengidentifikasi bagaimana kita dapat memprioritaskan penyelamatan 100 juta jiwa dan berapa biaya yang akan kita keluarkan tahun depan,” tandasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu