partai: PBB

Mau Sewa Mobil untuk Mudik Lebaran 2025? Segini Kisaran Harganya

Jakarta –

Menjelang Lebaran, banyak masyarakat yang mulai pulang ke kampung halaman. Bagi detikers yang berencana sewa mobil untuk mudik, sebaiknya ketahui estimasi harganya.

Sejumlah masyarakat ada yang memilih mudik dengan mengendarai mobil. Namun, tak semua orang beruntung bisa membeli sebuah mobil untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Sebagai solusinya, kini banyak rental mobil yang menyediakan paket sewa mobil untuk mudik Lebaran. Harga sewanya bisa berbeda-beda, tergantung dari tipe mobil dan durasi sewanya.

Ingin tahu, berapa kisaran harga sewa mobil untuk mudik Lebaran 2025? Simak daftar lengkapnya dalam artikel ini.

Kisaran Harga Sewa Mobil untuk Mudik Lebaran 2025

Apabila detikers tidak memiliki mobil atau kendaraan kesayanganmu sedang rusak, masih bisa melakukan perjalanan mudik, kok. Salah satu solusinya adalah dengan menyewa mobil.

Namun, perlu dicatat bahwa harga paket sewa mobil untuk mudik bisa berbeda-beda tergantung dari ketentuan pihak rental mobil, unit yang dipinjam, dan durasi waktu sewa mobil. Meski begitu, setidaknya bisa menjadi gambaran bagi kamu yang ingin sewa mobil sesuai dana yang tersedia.

Mengutip salah satu vendor rental mobil yang ditemui di internet, berikut kisaran harga sewa mobil untuk mudik Lebaran 2025:

Paket Sewa Mobil Lebaran 7 Hari dengan Sopir

Innova Reborn: Rp 7.000.000Avanza New: Rp 4.900.000Suzuki Ertiga: Rp 4.550.000Wuling Confero: Rp 4.550.000Mitsubishi Xpander: Rp 4.550.000.

Sebagai catatan, harga paket sewa mobil di atas belum termasuk biaya untuk bahan bakar, tarif tol, uang parkir, dan uang makan sopir.

Paket Sewa Mobil Lebaran Lepas Kunci

Innova Reborn (7 hari): Rp 4.900.000Innova Reborn (10 hari): Rp 6.500.000Avanza New (7 hari): Rp 3.500.000Avanza New (10 hari): Rp 4.500.000Suzuki Ertiga (7 hari): Rp 3.500.000Suzuki Ertiga (10 hari): Rp 4.500.000Mitsubishi Xpander (7 hari): Rp 3.500.000Mitsubishi Xpander (10 hari): Rp 4.500.000.Syarat Sewa Mobil Lebaran dengan Lepas Kunci

Demi memastikan keamanan mobil yang dipinjam, pihak rental menyertakan sejumlah syarat wajib kepada penyewa mobil, khususnya yang memilih paket sewa mobil dengan lepas kunci. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Fotokopi KTPFotokopi SIM AFotokopi KKMenunjukkan PBB rumahMencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungiBila membatalkan (cancel) sewa mobil paket Lebaran, maka DP (down payment) akan dikembalikan sebesar 50%.

Demikian kisaran harga sewa mobil untuk mudik Lebaran 2025. Kembali diingatkan, harga sewa mobil bisa berbeda-beda tergantung ketentuan pihak rental dan unit mobil yang disewa. Selamat mudik!

(ilf/fds)

15/03/2025 11:43
PBB Tuduh Israel Lakukan Genosida-Kekerasan Seks di Gaza, Netanyahu Berang

Tel Aviv –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memberikan reaksi keras terhadap laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuduh Tel Aviv melakukan genosida dan kekerasan seks selama perang berkecamuk di Jalur Gaza. Netanyahu mengecam laporan itu “palsu dan absurd”.

“Sirkus anti-Israel yang dikenal sebagai Dewan HAM PBB telah sejak lama terungkap sebagai badan yang anti-Semit, korup, mendukung teror, dan tidak relevan,” kecam Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis oleh kantor PM Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (15/3/2025).

“Bukannya fokus pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh organisasi teroris Hamas dalam pembantaian paling parah terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust, PBB sekali lagi memilih untuk menyerang negara Israel dengan tuduhan palsu, termasuk klaim-klaim absurd,” sebutnya.

Laporan terbaru yang dirilis oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menuduh Israel telah melakukan “tindakan genosida” terhadap warga Palestina dengan secara sistematis menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan perempuan selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

Laporan PBB itu juga menuding Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai strategi perang.

“Otoritas Israel telah menghancurkan sebagian kapasitas reproduksi warga Palestina di Gaza sebagai sebuah kelompok, termasuk dengan memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran, salah satu kategori tindakan genosida dalam Statuta Roma dan Konvensi Genosida,” demikian bunyi laporan PBB tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut, ditambah lonjakan kematian ibu karena akses terbatas ke pasokan medis, menurut laporan PBB itu, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa praktik pemusnahan.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Laporan tersebut menuduh pasukan keamanan Israel menggunakan tindakan menelanjangi di depan umum dan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar ganda mereka untuk menghukum warga Palestina, setelah serangan mengejutkan dilancarkan Hamas terhadap Tel Aviv pada Oktober 2023.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB yang beranggotakan tiga orang itu dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada Mei 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum internasional di wilayah Israel dan Palestina.

Sebelum Netanyahu menyatakan kecamannya, Israel telah menyampaikan penolakan mentah-mentah terhadap laporan PBB tersebut. Misi tetap Israel untuk PBB di Jenewa menggambarkan tuduhan dalam laporan itu sebagai tuduhan yang “tidak berdasar, bias, dan kurang kredibel”.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

15/03/2025 10:43
Israel Genosida dan Kekerasan Seks di Gaza

Jakarta –

Pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) buka-bukaan mengenai apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Para pakar menuduh Israel melakukan genosida dan kekerasan seksual dalam perang di Gaza.

Dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025), tuduhan itu disampaikan dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel.

“Otoritas Israel telah menghancurkan sebagian kapasitas reproduksi warga Palestina di Gaza sebagai sebuah kelompok, termasuk dengan memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran, salah satu kategori tindakan genosida dalam Statuta Roma dan Konvensi Genosida,” demikian laporan para pakar PBB tersebut.

Laporan para pakar PBB itu mengatakan tindakan-tindakan yang dilakukan Israel tersebut, ditambah lonjakan kematian ibu karena akses terbatas ke pasokan medis, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan.

Dalam laporan itu, pasukan keamanan Israel dituduh menggunakan tindakan menelanjangi di depan umum dan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar ganda mereka untuk menghukum warga Palestina, setelah serangan mengejutkan dilancarkan Hamas terhadap Tel Aviv pada Oktober 2023.

Laporan Pakar PBB Ditolak Israel

Kondisi di Gaza (Foto: AP/)

Israel pun memberikan respons terhadap laporan pakar PBB itu. Israel menolak mentah-mentah tuduhan para pakar PBB tersebut. Misi tetap Israel untuk PBB di Jenewa menggambarkan tuduhan dalam laporan itu sebagai tuduhan yang “tidak berdasar, bias, dan kurang kredibel”.

“IDF (Angkatan Bersenjata Israel) memiliki arahan konkret … dan kebijakan yang secara tegas melarang pelanggaran seperti itu,” tegas misi permanen Israel untuk PBB dalam pernyataannya, sembari menyatakan bahwa proses peninjauan sejalan dengan standar internasional.

Laporan sebelumnya yang dirilis Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada Juni 2024 menuduh Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius dalam serangan mereka terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Israel merupakan pihak penandatangan dalam Konvensi Genosida dan diperintahkan pada Januari 2024 oleh Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengambil tindakan guna mencegah tindakan genosida selama perang melawan Hamas.

Namun Israel bukan pihak penandatangan dalam Statuta Roma, yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk memutuskan kasus pidana individual yang melibatkan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Afrika Selatan mengajukan kasus genosida terhadap rentetan serangan Israel terhadap Gaza ke ICJ.

Halaman 2 dari 2

(lir/lir)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

15/03/2025 04:27
PBB Rilis Laporan soal Genosida Israel di Gaza: Hamas Sambut, Israel Sebutnya Fitnah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini merilis laporan yang menetapkan bahwa Israel melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina selama perang 7 Oktober.

Laporan PBB itu mencatat tentara Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar dalam perlakuan mereka terhadap warga Palestina.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen, yang mencakup wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Israel.

Dalam laporannya, mereka mengonfirmasi Israel melakukan tindakan genosida dengan menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan untuk wanita di Gaza.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kekerasan seksual, termasuk pemaksaan menelanjangi di depan umum dan ancaman pemerkosaan, menjadi bagian dari taktik Israel yang digunakan dalam serangan mereka terhadap warga Palestina.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat digunakan sebagai cara untuk menakut-nakuti dan mengusir komunitas Palestina dari tanah mereka.

Dikutip dari The Cradle, pejuang Hamas menyambut baik laporan tersebut.

Hamas menyatakan bahwa laporan PBB “mengonfirmasi kekejaman” yang dilakukan oleh tentara Israel yang didukung oleh negara-negara Barat.

“Laporan PBB menyoroti pengabaian dan penyangkalan masyarakat internasional terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina,” terang pernyataan yang dirilis Hamas pada Kamis (13/3/2025).

Kelompok tersebut pun menyerukan agar masyarakat internasional mengambil sikap yang serius untuk mengatasi situasi ini.

Pihak Israel pun merespon laporan PBB ini.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah laporan tersebut.

Netanyahu menyebut PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia sebagai “antisemit” dan “dewan hak berdarah.”

PM Israel itu menyebut PBB sebagai “organisasi busuk” yang mendukung terorisme.

Netanyahu lantas menegaskan bahwa Israel memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut.

Tanggapan lain datang dari Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam laporan PBB itu.

Kementerian menyebutnya sebagai “salah satu pencemaran nama baik darah terburuk di dunia.”

Bantuan Makanan ke Gaza Terhambat, Kekurangan Pangan Meningkat

Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sejak 2 Maret akibat penutupan semua titik penyeberangan oleh Israel.

Penutupan ini menghentikan pasokan kemanusiaan dan komersial ke wilayah tersebut.
Stok makanan yang ada di Gaza saat ini hanya cukup untuk mendukung dapur dan toko roti aktif selama satu bulan.

Paket makanan siap saji yang ada bisa mendukung sekitar 550.000 orang selama dua minggu, Al Jazeera melaporkan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, terutama di Tepi Barat yang juga mengalami kekurangan pangan.

Kekurangan pangan di Tepi Barat dipengaruhi oleh aktivitas militer, pengungsian dan pembatasan pergerakan yang mengganggu pasar dan akses terhadap makanan.

WFP menyebutkan bahwa gangguan yang terjadi, ditambah dengan kondisi ekonomi yang memburuk dalam setahun terakhir, telah menyebabkan tekanan pada harga pangan.

Meningkatnya pengungsian dan pengangguran juga membuat bahan makanan pokok semakin tidak terjangkau bagi banyak keluarga.

Laporan ini dilansir dari sumber resmi WFP dan menggambarkan situasi kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.

Trump Tower Diserbu Demonstran, Tuntut Pembebasan Mahmoud Khalil

Puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah mereka menyerbu Trump Tower di New York City pada Kamis (13/3/2025) untuk menuntut pembebasan Mahmoud Khalil.

Khalil, seorang penduduk tetap Amerika Serikat, ditahan oleh imigrasi AS setelah terlibat dalam protes damai pro-Palestina tahun lalu.

Meskipun ia merupakan penduduk tetap, pemerintahan Presiden Donald Trump mengancam untuk mendeportasinya.

Aksi protes ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di tengah ketegangan politik dan sosial yang sedang berlangsung.

Peran Inggris dalam Perang Gaza

Tujuh anggota parlemen Inggris, termasuk Jeremy Corbyn, mantan pemimpin Partai Buruh, dan Carla Denyer, pemimpin Partai Hijau, menuntut penyelidikan publik independen mengenai keterlibatan Inggris dalam serangan militer Israel di Gaza.

Dalam tajuk rencana yang diterbitkan di surat kabar The Guardian, para legislator mengingatkan tentang penyelidikan perang Irak yang mengungkap kegagalan serius dalam pemerintahan Inggris.

Mereka mengkritik keputusan pemerintah yang mengabaikan peringatan jutaan orang terhadap keputusan berperang.

Mereka juga berpendapat bahwa Inggris memainkan peran penting dalam operasi militer Israel melalui penjualan senjata, penyediaan intelijen, dan penggunaan pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Siprus.

Para anggota parlemen menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Banyak pihak di Inggris percaya pemerintah terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang serius.

Mereka menegaskan bahwa tuduhan ini tidak akan hilang tanpa ada penyelidikan dengan kekuatan hukum untuk mengungkap kebenaran.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

15/03/2025 00:10
Iran, China, Rusia Keluarkan Pernyataan Bersama: Serukan AS Cabut Sanksi ke Teheran Soal Nuklir – Halaman all

Iran, China, Rusia Keluarkan Pernyataan Bersama: Serukan AS Cabut Sanksi ke Teheran Soal Nuklir

TRIBUNNEWS.COM – Diplomat Iran, Cina dan Rusia mengeluarkan pernyataan bersama hasil pertemuan ketiganya di Beijing pada Jumat (14/3/2025).

MNA melansir, mereka menyerukan pencabutan “sanksi melanggar hukum” yang dijatuhkan terhadap Iran, menekankan hak Teheran untuk penggunaan energi nuklir secara damai.

Pertemuan diplomat Iran, China dan Rusia itu berisi pertukaran pandangan tentang program nuklir Iran dan isu-isu internasional lainnya yang menjadi perhatian bersama.

Dalam pernyataan bersama, mereka menekankan perlunya mencabut semua sanksi sepihak yang melanggar hukum.

Pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Zhaoxu, dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov.

China, Rusia, dan Iran mengatakan bahwa pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk mengatasi akar penyebab situasi saat ini dan meninggalkan sanksi, tekanan atau ancaman kekuatan.

Mereka menekankan kalau dialog berdasarkan “saling menghormati” adalah satu-satunya solusi praktis untuk masalah ini, mendesak “pihak yang relevan untuk menahan diri dari mengambil tindakan yang akan meningkatkan situasi” dan merusak upaya diplomatik.

DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Kamis (13/3/2025) dari YouTube The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berbicara selama konferensi pers setelah pertemuan dengan Taoiseach (Perdana Menteri) Irlandia Micheal Martin di Ruang Oval di Gedung Putih di Washington, DC, AS pada Rabu (12/3/2025). Dalam acara tersebut, Trump sebut tidak ada yang ingin mengusir penduduk Gaza, sebuah pernyataan yang berlawanan dari usulannya pada Februari lalu yang ingin memindahkan penduduk Gaza ke luar negeri. (YouTube The White House)

Rayuan dan Ancaman Presiden AS Donald Trump

Pertemuan di Beijing antara ketiga diplomat tersebut menyusul serangkaian pendekatan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sejak kembalinya kekuasaannya ke Gedung Putih pada bulan Januari.

Trump menggunakan dua pendekatan, rayuan yang dibarengi ancaman untuk melanjutkan perundingan nuklir dengan Teheran.

Pada awal minggu ini, Trump mengaku telah mengirim surat kepata Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam surat tersebut, Trump mengatakan menawarkan pembicaraan menuju kesepakatan mengenai program nuklir.

Menurutnya, negosiasi ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada intervensi yang selama ini iya lakukan.

“Saya berharap Iran, dan saya telah menulis surat kepada mereka yang mengatakan, saya harap Anda akan bernegosiasi karena jika kita harus melakukan intervensi militer, itu akan menjadi hal yang mengerikan bagi mereka,” kata Trump dalam segmen wawancara yang disiarkan pada hari Jumat, dikutip dari Iran International.

Trump mengklaim kalau negosiasi ini tidak akan menyakiti Iran.

“Ada dua cara untuk menangani Iran, secara militer atau membuat kesepakatan. Saya lebih suka membuat kesepakatan karena saya tidak ingin menyakiti Iran,” imbuh Trump.

Presiden AS ini juga mengaku memiliki banyak kenalan di Iran.

“Mereka orang-orang hebat. Saya kenal banyak orang Iran dari negara ini,” terangnya.

Trump menambahkan dalam wawancaranya bahwa kesepakatan nuklir akan menjadi kemenangan bagi Iran.

“Saya pikir mereka ingin mendapatkan surat itu. Alternatif lainnya adalah kita harus melakukan sesuatu, karena kita tidak bisa membiarkan senjata nuklir lain,” katanya.

Meski banyak orang yang tidak setuju dengan keputusannya, Trump yakin bahwa ini akan membawa kemenangan bagi Iran.

“Saya tidak yakin semua orang setuju dengan saya. Namun, kita dapat membuat kesepakatan yang sama bagusnya seperti jika Anda menang secara militer,” tambah presiden AS.

Iran Tak Sudi Diancam

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dengan tegas menolak perundingan soal Nuklir dengan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Pezeshkian, apa yang dilakukan Trump saat ini adalah mengancam agar Iran mau berunding dengannya.

Pezeshkian mengatakan dirinya tak akan peduli dengan apa yang dilakukan Trump terhadap Iran.

“Jika Anda mengancam saya, saya tidak akan bernegosiasi, lakukan apa pun yang Anda inginkan,” kata Pezeshkian dalam sebuah acara di Teheran pada hari Selasa (11/3/2025), dikutip dari Anadolu Anjansi.

Iran semakin marah setelah enam dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Prancis, Yunani, Panama, Korea Selatan, dan Inggris mengadakan pertemuan tertutup minggu ini untuk membahas program nuklirnya.

Menurut Iran ini adalah penyalahgunaan Dewan Keamanan PBB.

Sementara itu, Iran telah lama menegaskan bahwa programnya ditujukan untuk tujuan damai.

Sejak Trump kembali ke menjabat sebagai Presiden AS, pemerintahannya secara konsisten mengatakan bahwa Iran harus dicegah memperoleh senjata nuklir.

Sebelumnya, saat Trump pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2018, ia menarik diri dari pakta penting yang dicapai Iran pada tahun 2015.

Saat itu, Iran mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk mengekang program nuklirnya karena kekhawatiran negara itu berpotensi mengembangkan senjata nuklir.

Iran terus mematuhi kesepakatan tersebut hingga pada tahun 2018.

Trump secara sepihak menarik kesepakatan tersebut dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

(oln/mna/*)

14/03/2025 22:22
Otoritas Palestina Beri Tanah Wakaf 5 Ribu Meter Persegi di Gaza untuk Pendirian RSIA Indonesia – Halaman all

Otoritas Palestina Beri Tanah Wakaf 5 Ribu Meter Persegi di Gaza untuk Pendirian Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia

Danang Triatmojo/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia direncanakan dibangun di Kota Gaza, Jalur Gaza, Palestina oleh sejumlah lembaga dan yayasan filantropi tanah air.

Pendirian fasilitas ini merupakan upaya pemulihan sistem kesehatan di Gaza pasca agresi berkepanjangan militer negeri zionis Israel yang meluluh lantahkan wilayah Gaza sejak 7 Oktober 2023 silam.

Dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Jumat (14/3/2025), Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Ahrul Tsani Fathurrahman menyampaikan, pemerintah mendorong upaya pendirian fasilitas kesehatan ini.

Ia menyebut pembangunan RSIA Indonesia di Gaza telah diusulkan dan ditangani bersama oleh organisasi/lembaga amal dan kemanusiaan.

Pembangunan RS ini juga bagian dari kampanye nasional Indonesia untuk Palestina yang sebelumnya dipublikasi oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta bersama MUI, Baznas dan 30 organisasi filantropi.

“Salah satu pekerjaan besar untuk Gaza yang telah diusulkan agar ditangani bersama oleh organisasi/lembaga amal dan kemanusiaan Indonesia adalah pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza City,” kata Ahrul.

Dalam kesempatan yang sama, eks-Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Siti Fadilah Supari selaku Pembina Maemuna Center Indonesia mengatakan, berdasarkan data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, sebanyak 19 dari 36 rumah sakit di Gaza sudah ditutup imbas serangan Israel tersebut, dan lebih dari 1.000 petugas medis menjadi korban.

“Berdasarkan data OCHA atau Bagian Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, sebanyak 19 dari 36 rumah sakit di Gaza sudah ditutup karena terdampak oleh serangan Israel sejak Oktober 2023,” kata Siti.

Rencana pembangunan RSIA Indonesia ini sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Palestina.

Bahkan otoritas Palestina memberikan tanah wakaf seluas 5.000 meter persegi untuk pendiriannya. Lokasi pembangunan terletak di dekat Rumah Sakit Anak Al-Rantisi di Gaza City.

Tim advance akan diberangkatkan lebih dulu ke Gaza pada akhir Maret atau awal April 2025 dalam rangka persiapan pembangunan.

Tim ini akan mensurvei teknis dan memastikan kesiapan lokasi.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking direncanakan dilakukan pada akhir bulan April 2025.

Fasilitas RSIA Indonesia di Gaza

Pembangunan RSIA Indonesia ini memerlukan dana Rp 402 miliar dengan tahap awal penggalangan dana sebesar Rp201 miliar. Sejumlah organisasi kemanusiaan dan lembaga zakat Indonesia sudah berkomitmen untuk penggalangan dana ini.

RS Indonesia ini akan memiliki 4 lantai dan basement dengan luas total bangunan mencapai 10.310 meter persegi.

RS ini dirancang memiliki 100 kasur rawat inap, 8 kasur gawat darurat termasuk 2 kasur ruang isolasi.

Kemudian akan ada 8 kasur ICU, 4 kasur HCU, 4 kasur NICU, 2 ruang persalinan termasuk 2 kamar persiapan dan 2 kamar pemulihan.

Lalu 2 ruang bedah, 8 klinik rawat jalan, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, farmasi, dan kamar jenazah.

Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), M. Anshorullah menegaskan dukungan masyarakat Indonesia amat dibutuhkan untuk mewujudkan pendirian RS Indonesia di Gaza ini.

“Setiap bantuan sekecil apapun akan membawa dampak besar bagi ibu dan anak-anak Gaza yang membutuhkan layanan medis. RSIA Indonesia akan menjadi tanda cinta rakyat Indonesia untuk bangsa Palestina,” ucapnya.

14/03/2025 21:44
Terungkap! AS & Israel Diam-Diam Mau Kirim Warga Gaza ke 3 Negara Ini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) dan Israel berencana memindahkan warga Palestina yang bermukim di Jalur Gaza ke beberapa negara di Afrika. Seorang pejabat dari kedua negara menyebut pihaknya telah menghubungi otoritas terkait dari tiga pemerintah Afrika Timur untuk membahas hal ini.

Melansir The Associated Press pada Jumat (14/3/2025), AS dan Israel telah mengontak pejabat dari Sudan, Somalia, dan Somaliland, wilayah Somalia yang memisahkan diri, untuk penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan potensial untuk memukimkan kembali warga Palestina yang terusir dari Jalur Gaza berdasarkan rencana pascaperang yang diusulkan Presiden Donald Trump.

Berbicara dengan syarat anonim untuk membahas inisiatif diplomatik rahasia, pejabat AS dan Israel mengonfirmasi kontak dengan Somalia dan Somaliland, sementara AS mengonfirmasi Sudan juga. Mereka mengatakan tidak jelas seberapa besar kemajuan yang dicapai dalam upaya tersebut atau pada tingkat apa diskusi tersebut berlangsung.

Namun, pejabat dari Sudan mengatakan mereka telah menolak tawaran dari AS, sementara pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontak apa pun.

Berdasarkan rencana Trump, lebih dari 2 juta penduduk Gaza akan dikirim secara permanen ke tempat lain. Ia mengusulkan agar AS mengambil alih kepemilikan wilayah tersebut, mengawasi proses pembersihan yang panjang, dan mengembangkannya sebagai proyek real estat.

Ide pemindahan massal warga Palestina pernah dianggap sebagai fantasi kelompok ultranasionalis Israel. Namun, sejak Trump menyampaikan ide tersebut dalam pertemuan di Gedung Putih bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memujinya sebagai “visi yang berani.”

Berikut adalah tinjauan lebih dekat mengenai ketiga negara yang menurut para pejabat telah didekati untuk memindahkan warga Palestina:

Sudan

Negara Afrika Utara tersebut merupakan salah satu dari empat negara Abraham Accord yang sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, AS menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, sebuah langkah yang memberi negara tersebut akses ke pinjaman internasional dan legitimasi global. Namun, hubungan dengan Israel tidak pernah terjalin karena Sudan terjerumus ke dalam perang saudara antara pasukan pemerintah dan kelompok paramiliter RSF.

Konflik tersebut telah ditandai oleh kekejaman, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan yang bermotif etnis, menurut PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu pada bulan Januari mengatakan RSF dan proksinya melakukan genosida.

AS dan Israel akan kesulitan untuk membujuk warga Palestina agar meninggalkan Gaza, khususnya ke negara yang sedang bermasalah tersebut. Namun, mereka dapat menawarkan insentif kepada pemerintah Khartoum, termasuk keringanan utang, persenjataan, teknologi, dan dukungan diplomatik.

Dua pejabat Sudan, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah diplomatik yang sensitif, mengonfirmasi bahwa pemerintahan Trump telah mendekati pemerintah yang dipimpin militer untuk menerima warga Palestina.

Salah satu dari mereka mengatakan kontak tersebut dimulai bahkan sebelum pelantikan Trump dengan tawaran bantuan militer terhadap RSF, bantuan rekonstruksi pascaperang, dan insentif lainnya.

Kedua pejabat tersebut mengatakan pemerintah Sudan menolak gagasan tersebut. “Saran ini langsung ditolak. Tidak seorang pun membuka masalah ini lagi,” kata seorang pejabat.

Kepala militer Jenderal Abdel-Fattah Burhan mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab minggu lalu di Kairo bahwa negaranya “dengan tegas menolak” rencana apa pun yang bertujuan untuk memindahkan “warga Palestina yang bersaudara dari tanah mereka dengan alasan atau nama apa pun.”

Somaliland

Somaliland, wilayah berpenduduk lebih dari 3 juta orang di Tanduk Afrika, memisahkan diri dari Somalia lebih dari 30 tahun yang lalu, tetapi tidak diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Somalia menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya.

Presiden baru Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, telah menjadikan pengakuan internasional sebagai prioritas.

Seorang pejabat Amerika yang terlibat dalam upaya tersebut mengonfirmasi bahwa AS “melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu AS sebagai imbalan atas pengakuan.”

Kemungkinan pengakuan AS dapat memberikan insentif bagi Abdullahi untuk menarik diri dari solidaritas wilayah tersebut dengan Palestina.

Uni Emirat Arab, negara lain yang menandatangani Perjanjian Abraham yang telah menjalin hubungan kuat dengan Israel, pernah memiliki pangkalan militer di Somaliland dan memiliki kepentingan komersial di sana, termasuk pelabuhan. Lokasi strategis wilayah tersebut, di perairan Teluk Aden dekat Yaman, tempat tinggal kelompok pemberontak Houthi, juga dapat menjadikannya sekutu yang berharga.

Selama bertahun-tahun, Somaliland dipuji karena lingkungan politiknya yang relatif stabil, sangat kontras dengan perjuangan Somalia yang terus berlanjut di tengah serangan mematikan oleh kelompok militan al-Shabab yang terkait dengan al-Qaeda. Sejak 1991, Somaliland telah mempertahankan pemerintahan, mata uang, dan struktur keamanannya sendiri. Namun, negara ini memiliki salah satu tingkat pendapatan terendah di dunia.

Seorang pejabat di Somaliland, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan bahwa pemerintahnya belum didekati dan tidak sedang dalam pembicaraan tentang penerimaan warga Palestina.

Somalia

Somalia telah menjadi pendukung vokal warga Palestina, yang sering menyelenggarakan protes damai di jalan-jalannya untuk mendukung mereka. Negara tersebut bergabung dengan pertemuan puncak Arab baru-baru ini yang menolak rencana Trump dan tampaknya menjadi tujuan yang tidak mungkin bagi warga Palestina, bahkan jika mereka setuju untuk pindah.

Sambu Chepkorir, seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi, Kenya, mengatakan sulit untuk memahami mengapa Somalia ingin menampung warga Palestina mengingat negara tersebut sangat mendukung pemerintahan sendiri Palestina.

“Penataan ulang terus berubah, jadi mungkin ada agenda tersembunyi di balik alasan Somalia,” kata Chepkorir.

Seorang pejabat Somalia, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan negara tersebut belum didekati untuk menerima warga Palestina dari Gaza dan tidak ada diskusi tentang hal itu.

(luc/luc)

14/03/2025 21:10
Pernyataan-Pernyataan Terbaru Hamas Soal Gaza: Bersedia Bebaskan Tentara Israel-AS, 4 Jenazah – Halaman all

Pernyataan-Pernyataan Terbaru Hamas Soal Situasi Gaza: Bebaskan Tentara Israel-AS, 4 Jenazah

TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Hamas mengumumkan sejumlah pernyataan terbaru terkait perkembangan situasi Jalur Gaza.

Pernyataan ini terkait berlangsungnya negosiasi gencatan senjata dengan Israel di Doha, Qatar, RNTV melaporkan, Jumat (14/3/2025).

Laporan menjelaskan, Hamas menyatakan kalau tingkat kepemimpinannya menerima proposal dari mediator gencatan senjata untuk melanjutkan negosiasi dengan Israel.

Gerakan itu mengatakan pihaknya “membahas proposal tersebut dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan positif, menyerahkan tanggapannya pagi ini.”

Hasilnya, Hamas menyatakan, bersedia membebaskan seorang tentara Israel (IDF) Aidan Alexander berkewarganegaraan Israel-Amerika Serikat (AS).

Selain tentara IDF itu, Hamas juga akan membebaskan empat jenazah sandera Israel yang tewas selama agresi Israel dalam 15 bulan di Gaza.

Berikut pernyataan lengkap Hamas terkait perkembangan situasi gencatan senjata di Gaza:

“Kemarin, delegasi dari pimpinan Hamas menerima proposal dari mediator untuk melanjutkan negosiasi.

Gerakan ini membahas proposal secara bertanggung jawab dan positif, dan menyampaikan tanggapan kami pagi ini.

Tanggapan itu termasuk perjanjian gerakan untuk membebaskan tentara Israel, Aidan Alexander, yang memegang kewarganegaraan Amerika, bersama dengan tubuh empat orang lainnya dengan kewarganegaraan ganda.

Hamas menegaskan kesiapannya sepenuhnya untuk memulai negosiasi dan mencapai kesepakatan komprehensif tentang masalah fase kedua, mendesak pendudukan untuk memenuhi komitmen penuhnya.”

PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Kamis (20/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam membawa salah satu peti mati dari empat jenazah sandera Israel; Kfir Bibas (9 bulan), Ariel Bibas (4), ibu mereka bernama Shiri Bibas (32) dan Oded Lifshitz (83), dalam pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Kamis. (Telegram Brigade Al-Qassam)

Tuduh Israel-AS Memandekkan Negosiasi Gencatan Senjata

Sumber Hamas juga menuduh Pendudukan Israel dan mediator AS berusaha memandekkan negosiasi pada fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata dengan membatasi negosiasi hanya untuk aspek pertukaran tahanan.

Hamas diketahui teguh meminta agar negosiasi juga membahas seputar penarikan mundur pasukan IDF serta pembukaan penuh blokade terhadap akses masuk bantuan ke Gaza seperti yang sudah diagendakan.

Menurut sumber itu, utusan Timur Tengah AS Steve Wittoff mengusulkan pembebasan setengah dari tahanan dan setengah dari jenazah sandera Israel yang ditahan oleh Hamas.

Namun, proposal ini ditolak Hamas.

Belakangan, permintaan akhir dari pihak AS dan Israel berkurang menjadi meminta Hamas membebaskan hanya lima individu.

Hamas bersedia, dengan menyatakan mau membebaskan satu tentara IDF dan empat jenazah sandera berkewarganegaraan ganda.

“Sumber itu mencatat bahwa sementara negosiasi tetap macet, namun tetap ada optimisme tentang kemungkinan mencapai kesepakatan,” kata laporan RNTV.

Pembicaraan saat ini sedang berlangsung di Doha untuk memajukan fase kedua dari perjanjian tersebut.

PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam memamerkan senjata selama pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Sabtu (22/2/2025). Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

Tak Ingin Berperang Tapi Tak Punya Pilihan

Sebelumnya, pada Kamis, Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kalau pertemuan dengan para mediator di Doha mengenai perjanjian gencatan senjata di Gaza masih terus berlanjut.

Hamas membaca kalau usulan-usulan baru yang disodorkan justru “bertujuan untuk membuntukan negosiasi dengan menghindari pemenuhan kewajiban dari perjanjian tersebut.”

Dalam pernyataan di saluran Telegram gerakan tersebut, dia menyatakan Hamas mematuhi apa yang telah disepakati dan memasuki pelaksanaan fase kedua dengan memenuhi kewajibannya untuk tidak kembali berperang dan menarik diri dari seluruh Jalur Gaza.

Ia melanjutkan, pada gilirannya Hamas juga mendesak Israel untuk mematuhi pelaksanaan janji untuk menarik diri dari Gaza dan mulai menarik diri dari Koridor Philadelphia, seraya menambahkan bahwa Israel juga telah gagal melaksanakan protokol kemanusiaan perjanjian tersebut.

Blokade bantuan masuk ke Gaza serta pemutusan pasokan listrik, menjadi satu di antara banyak pelanggaran yang terus dilakukan Israel atas penjanjian yang ada.

Ia melanjutkan, “Kami tidak ingin kembali berperang, dan jika pendudukan melanjutkan agresinya, kami tidak punya pilihan selain membela rakyat kami.”

Sebelumnya, Axios melaporkan bahwa utusan AS Steve Witkoff telah mengajukan proposal terbaru untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza hingga 20 April.

Axios mengutip sumber yang mengatakan bahwa proposal yang diperbarui tersebut mencakup perpanjangan gencatan senjata selama beberapa minggu dengan imbalan Hamas membebaskan lebih banyak tahanan dan melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Sumber tersebut menambahkan bahwa jika gencatan senjata jangka panjang tercapai, Hamas akan membebaskan semua tahanan pada hari terakhir perjanjian yang diperpanjang.

Sumber-sumber melaporkan bahwa Israel memberikan “tanggapan positif” kepada utusan AS, sementara para mediator menunggu tanggapan Hamas.

KONDISI GAZA – Selain kelaparan, jutaan warga Gaza dibayangi ancaman risiko penyebaran penyakit dan wabah saat musim dingin tiba. Karena hujan yang membasahi tenda pengungsian Palestina akan menyebabkan penumpukan banjir limbah di area rendah. (Al Jazeera)

Hamas: Warga Internasional Abai atas Kejahatan Perang Israel

Hamas juga menyatakan kalau laporan baru-baru ini oleh komite investigasi PBB menegaskan tingkat keparahan kejahatan perang yang dilakukan oleh Pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.

Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menilai masyarakat internasional mengabaikan dan menyangkal kejahatan Israel yang dirinci dalam laporan tersebut, menyerukan tanggapan global yang serius dan terpadu untuk menghentikan pelanggaran ini.

“Laporan ini adalah bukti lain dari kejahatan mengerikan yang terus dilakukan pendudukan terhadap orang-orang kami,” kata pernyataan itu.

Hamas mendesak badan-badan peradilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC), untuk mengambil tindakan hukum berdasarkan temuan laporan tersebut.

Ia meminta lembaga-lembaga ini untuk memulai proses terhadap Israel dan meminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Ia juga meminta masyarakat internasional untuk segera campur tangan untuk mencegah Pendudukan Israel dan menghentikan kejahatannya, menekankan perlunya menegakkan ketentuan perjanjian gencatan senjata.

(oln/rntv/*)

14/03/2025 20:33
Begini Cara Octa Rayakan Ramadan di Berbagai Negara

Jakarta, CNBC Indonesia – Ramadan menjadi bulan suci yang selalu ditunggu ditandai dengan pertemuan keluarga, kebersamaan, dan pengembangan spiritual. Tidak mau ketinggalan, pada tahun lalu, broker global Octa menjalankan beberapa proyek amal di berbagai negara untuk merayakan Ramadan, mendorong pendidikan dan manfaat sosial jangka panjang.

Indonesia

Dalam rangka bulan suci Ramadan 2024, Octa membiayai renovasi SD NEGERI DEPOK, sebuah sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Pada 27 April 2024, perwakilan Octa dan pejabat setempat mengadakan pembukaan sekolah yang telah direnovasi dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Para pemangku kepentingan utama menyatakan kepuasan atas hasil proyek dan menyampaikan harapan terbaik mereka kepada para siswa setempat.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbesar infrastruktur pendidikan lokal guna memenuhi peningkatan jumlah siswa di wilayah tersebut. Tujuan utama lainnya adalah memberi para siswa dorongan moral serta memotivasi mereka untuk proaktif dalam mengejar ilmu dan mempelajari sains.

Malaysia

Untuk merayakan Ramadan di Malaysia, Octa mensponsori STATUS 200, sebuah bootcamp coding untuk siswa Ideas International, sekolah menengah inklusif di Kuala Lumpur. STATUS 200 diadakan dalam tiga tahap, dari Juli hingga November 2024. Octa sepenuhnya mendanai proyek ini, memberikan beberapa slot kepada siswa yang didukung oleh UNHCR (Badan Pengungsi PBB). Untuk mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, Octa juga memberikan 50% dari slot dalam program ini kepada siswa perempuan.

Sebanyak 12 siswa mencapai sertifikasi Tahap 2 dan mendaftar di Tahap 3, menyelesaikannya dengan hasil yang mengesankan. Para lulusan berhasil menyelesaikan tugas akhir mereka-masing-masing harus mengembangkan toko web fungsional dari nol. Berdasarkan proyek individu ini, tingkat keterampilan lulusan memenuhi persyaratan untuk posisi pengembang web junior.

Bersama STATUS 200, Octa mengambil langkah lain menuju misi sosial jangka panjangnya: membawa perubahan positif berkepanjangan bagi komunitas lokal melalui langkah-langkah kecil-inisiatif bertahap, terarah, dan tepat waktu.

Nigeria

Tahun lalu, Octa melaksanakan tiga proyek amal di Nigeria dalam rangka bulan suci Ramadan mulai dari bantuan pendidikan, teknologi, hingga literasi. Berikut tiga hal yang dilakukan Octa di Nigeria:

1. Memberikan 300 anak perlengkapan penunjang pendidikan

Akibat krisis ekonomi yang parah, banyak orang tua di daerah yang mengalami kesulitan ekonomi di negara ini tidak dapat membayar biaya sekolah dasar dan materi pendidikan untuk anak-anak mereka. Octa bekerja sama dengan badan amal lokal, KIR Foundation, untuk menyediakan perlengkapan yang sangat dibutuhkan siswa, termasuk alat tulis, kamus, dan tas sekolah, mendukung pendidikan yang mudah diakses dan mendorong pengembangan sosial.

2. Melatih 25 pemuda dalam keterampilan teknologi

Octa dan KIP menyelenggarakan kursus pelatihan untuk memberdayakan pemuda yang menganggur atau kurang terampil dengan keterampilan teknologi, termasuk ilmu data, keamanan siber, dan desain grafis

3. Membangun pojok baca lainnya

Pojok baca adalah perpustakaan mini yang didirikan di daerah perkotaan yang kurang berkembang atau sekolah dasar negeri. Pojok baca mendukung anak-anak meningkatkan keterampilan literasi mereka dan mengembangkan kecintaan membaca seumur hidup. Pada 2024, Octa dan KIR telah mendirikan 24 pojok baca di seluruh 14 negara bagian, menjangkau 9.209 anak dan menyumbangkan 3.763 buku.

Sepanjang Ramadan tahun lalu, inisiatif amal dari Octa memberikan kontribusi perubahan positif yang berkepanjangan di komunitas lokal, meningkatkan potensi karir siswa lokal dari berbagai kelompok usia. Pada 2025, broker global ini akan mempertahankan tradisi baik ini dan melaksanakan proyek amal baru yang didedikasikan untuk merayakan Ramadan.

Untuk diketahui, Octa adalah broker internasional yang telah menyediakan layanan trading online di seluruh dunia sejak 2011. Perusahaan ini terlibat dalam jaringan program amal dan kemanusiaan yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur pendidikan dan proyek-proyek bantuan jangka pendek yang mendukung masyarakat lokal.

(rah/rah)

14/03/2025 20:00
Penyelidikan PBB Temukan, Penyerangan Israel Terhadap Layanan Reproduksi di Gaza adalah Genosida – Halaman all

Penyelidikan PBB Temukan, Penyerangan Israel Terhadap Layanan Reproduksi di Gaza adalah Genosida

TRIBUNNEWS.COM- Israel melakukan tindakan genosida melalui penghancuran sistematis fasilitas kesuburan dan perawatan kesehatan reproduksi di Gaza, sebuah laporan baru yang dirilis hari ini oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel mengatakan.

Laporan ini mendokumentasikan berbagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki Palestina di seluruh Wilayah Palestina yang Diduduki sejak 7 Oktober 2023.

Yang “merupakan elemen utama dalam perlakuan buruk terhadap warga Palestina dan merupakan bagian dari pendudukan dan penganiayaan yang melanggar hukum terhadap warga Palestina sebagai suatu kelompok”.

“Bukti yang dikumpulkan oleh Komisi mengungkap peningkatan yang menyedihkan dalam kekerasan seksual dan berbasis gender,” kata Navi Pillay, ketua Komisi.

“Tidak ada jalan keluar dari kesimpulan bahwa Israel telah menggunakan kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap warga Palestina untuk meneror mereka dan melestarikan sistem penindasan yang melemahkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.”

Laporan tersebut menemukan bahwa kekerasan seksual dan berbasis gender – yang telah meningkat dalam frekuensi dan tingkat keparahannya – sedang dilakukan di seluruh Wilayah Palestina yang Diduduki “sebagai strategi perang Israel untuk mendominasi dan menghancurkan rakyat Palestina.”

Bentuk-bentuk spesifik kekerasan seksual dan berbasis gender – seperti pemaksaan menelanjangi dan menelungkupkan badan di muka umum, pelecehan seksual termasuk ancaman pemerkosaan, serta penyerangan seksual – merupakan bagian dari prosedur operasi standar Pasukan Keamanan Israel terhadap warga Palestina.

Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dan berbasis gender, termasuk pemerkosaan dan kekerasan pada alat kelamin, dilakukan baik berdasarkan perintah tersurat maupun dengan dorongan tersirat oleh pimpinan sipil dan militer Israel, kata laporan itu.

Iklim impunitas juga terjadi terkait dengan kejahatan seksual dan berbasis gender yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki, dengan tujuan menanamkan rasa takut pada komunitas Palestina dan mengusir mereka, tambah laporan itu.

Ketidakefektifan sistem peradilan militer untuk meminta pertanggungjawaban tentara pendudukan atas pelanggaran yang mereka lakukan mengirimkan “pesan yang jelas kepada anggota Pasukan Keamanan Israel bahwa mereka dapat terus melakukan tindakan tersebut tanpa takut akan pertanggungjawaban,” kata Pillay.

Laporan tersebut menemukan bahwa pasukan pendudukan Israel telah secara sistematis menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh Gaza.

Mereka secara bersamaan memberlakukan pengepungan dan mencegah bantuan kemanusiaan, termasuk penyediaan obat-obatan dan peralatan yang diperlukan untuk memastikan kehamilan, persalinan, dan perawatan pascapersalinan dan neonatal yang aman.

Tindakan-tindakan ini melanggar hak-hak reproduksi dan otonomi perempuan dan anak perempuan, serta hak mereka untuk hidup, kesehatan, membangun keluarga, martabat manusia, integritas fisik dan mental, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya, serta penentuan nasib sendiri dan prinsip nondiskriminasi.

Perempuan dan anak-anak perempuan telah meninggal dunia akibat komplikasi yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan akibat kondisi yang ditetapkan oleh otoritas Israel yang menolak akses terhadap layanan kesehatan reproduksi – tindakan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan.

Penghancuran kapasitas reproduksi warga Palestina di Gaza merupakan tindakan genosida, laporan itu menambahkan, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kehancuran fisik warga Palestina dan memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran.

“Penargetan fasilitas perawatan kesehatan reproduksi, termasuk melalui serangan langsung terhadap bangsal bersalin dan klinik fertilitas in-vitro utama di Gaza, dikombinasikan dengan penggunaan kelaparan sebagai metode perang, telah berdampak pada semua aspek reproduksi,” kata Komisaris Pillay.

“Pelanggaran ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang parah dan penderitaan bagi perempuan dan anak perempuan, tetapi juga efek jangka panjang yang tidak dapat dipulihkan pada kesehatan mental dan prospek reproduksi dan fertilitas warga Palestina sebagai suatu kelompok.”

Rilis laporan tersebut disertai dengan dua hari dengar pendapat publik yang diadakan di Jenewa pada tanggal 11-12 Maret, di mana Komisi mendengar dari para korban dan saksi kekerasan seksual dan reproduksi dan petugas medis yang membantu mereka, serta perwakilan dari masyarakat sipil, akademisi, pengacara dan pakar medis.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

14/03/2025 17:59

partai: PBB

Paket Sewa Mobil Lebaran 7 Hari dengan Sopir

Paket Sewa Mobil Lebaran Lepas Kunci