Xcloud.id

partai: PBB

  • Chaos! 1 Negara Rusuh Kakek 98 Tahun Menang Pemilu, 48 Orang Tewas

    Chaos! 1 Negara Rusuh Kakek 98 Tahun Menang Pemilu, 48 Orang Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kamerun diguncang aksi protes berdarah setelah terpilihnya kembali Presiden Paul Biya. Menurut dua sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedikitnya 48 warga sipil tewas akibat tindakan keras pasukan keamanan terhadap demonstran yang menolak hasil pemilu.

    Sebagian besar korban meninggal karena tembakan peluru tajam. Sementara lainnya akibat pukulan benda tumpul seperti tongkat dan kayu.

    “Data lapangan menunjukkan mayoritas korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata,” ujar salah satu sumber PBB kepada Reuters, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Kekerasan paling parah terjadi di wilayah pesisir, termasuk Douala, kota pelabuhan terbesar Kamerun. PBB mencatat tiga polisi juga tewas di kota tersebut.

    Selain itu, 10 korban jiwa tercatat di wilayah utara. Termasuk Garoua, kampung halaman Tchiroma.

    Kelompok masyarakat sipil Stand Up for Cameroon melaporkan sedikitnya 23 korban tewas pekan lalu akibat represi aparat sebelum data PBB dirilis.

    Pemerintah Biya, yang kini berusia 92 tahun dan telah memimpin sejak 1982, belum memberikan keterangan resmi mengenai jumlah korban. Seorang juru bicara pemerintah juga tidak merespons permintaan komentar.

    Biya dinyatakan menang dengan 53,66% suara, sementara pesaing utamanya, Issa Tchiroma Bakary, memperoleh 35,19%. Bakary, mantan menteri yang mundur pada Juni lalu, menolak hasil pemilu dan menyebut dirinya sebagai pemenang sah.

    Meski ketegangan mereda pekan ini, oposisi menyerukan “karantina nasional” selama tiga hari sebagai bentuk protes damai terhadap hasil pemilu. Biya sendiri dijadwalkan dilantik pada Kamis (6/11/2025) untuk masa jabatan kedelapan.

     

    (luc/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Horor Pemerkosaan Massal di Sudan yang Kini Dikuasai Paramiliter

    Horor Pemerkosaan Massal di Sudan yang Kini Dikuasai Paramiliter

    Khartoum –

    Amira, seorang ibu asal Sudan, terbangun setiap hari dengan gemetar, dihantui oleh pemandangan pemerkosaan massal yang disaksikannya saat melarikan diri dari El-Fasher setelah kota itu dikuasai pasukan paramiliter.

    Setelah pengepungan selama 18 bulan yang diwarnai kelaparan dan pengeboman, El-Fasher yang merupakan benteng terakhir militer Sudan di wilayah Darfur bagian barat, jatuh ke tangan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) pada 26 Oktober lalu. Militer Sudan dan RSF terlibat perang sejak April 2023.

    Sejak saat itu, seperti dilansir AFP, Rabu (5/11/2025), muncul laporan tentang pembunuhan massal, kekerasan seksual, serangan terhadap pekerja kemanusiaan, penjarahan, dan penculikan di kota El-Fasher yang sebagian besar komunikasinya terputus.

    “Pemerkosaan itu merupakan pemerkosaan bergiliran. Pemerkosaan massal di depan umum, pemerkosaan di depan semua orang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya,” tutur Amira yang berbicara dari tempat penampungan sementara di Tawila, sekitar 70 kilometer di sebelah barat El-Fasher.

    Amira yang merupakan ibu empat anak ini berbicara dalam sebuah webinar yang diselenggarakan kelompok kampanye Avaaz bersama beberapa penyintas kekerasan baru-baru ini.

    Di Korma, desa berjarak 40 kilometer sebelah barat laut El-Fasher, Amira menuturkan dirinya ditahan selama dua hari karena tidak mampu membayar para petempur RSF untuk perjalanan yang aman. Bagi mereka yang tidak mampu membayar, sebut Amira, tidak akan mendapatkan makanan, air minum dan hak untuk pergi, dengan penyerangan massal terjadi di malam hari.

    “Anda akan tertidur dan mereka akan datang dan memperkosa Anda,” tuturnya.

    “Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang tidak mampu membayar, dan para petempur mengambil anak perempuan mereka sebagai gantinya. Mereka mengatakan, ‘Karena Anda tidak mampu membayar, kami akan mengambil anak-anak perempuan Anda’. Jika Anda memiliki anak perempuan yang masih kecil, mereka akan segera mengambilnya,” ucap Amira.

    Menteri negara untuk kesejahteraan sosial Sudan, Sulimah Ishaq, mengatakan kepada AFP bahwa sedikitnya 300 perempuan tewas pada harinya jatuhnya El-Fasher ke tangan RSF. “Beberapa di antaranya setelah mengalami kekerasan seksual,” ucapnya.

    General Coordination for Displaced People and Refugees di Darfur, sebuah kelompok kemanusiaan independen, melaporkan sebanyak 150 kasus kekerasan seksual sejak jatuhnya El-Fasher hingga 1 November.

    “Beberapa insiden terjadi di El-Fasher dan yang lainnya terjadi selama perjalanan ke Tawila,” kata juru bicara organisasi tersebut, Adam Rojal.

    Pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi laporan mengkhawatirkan yang menyebut 25 perempuan diperkosa bergiliran ketika pasukan RSF memasuki tempat penampungan pengungsi di dekat Universitas El-Fasher.

    Juru bicara kantor HAM PBB, Seif Magango, menyebut bahwa pemerkosaan itu dilakukan “di bawah todongan senjata api”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang akan memberikan mandat bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza selama 2 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

    Draf resolusi tersebut, yang dikonfirmasi dua pejabat AS kepada The Associated Press, masih dalam tahap pembahasan dan kemungkinan akan mengalami banyak perubahan selama proses negosiasi.

    “Draf ini disiapkan sebagai titik awal untuk mencari konsensus internasional,” kata salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Negara-negara Arab dan pihak lain yang mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi disebut menunggu legitimasi dari PBB sebelum memberikan dukungan.

    “Yang kami yakini adalah bahwa entitas apa pun yang dibentuk di Gaza harus memiliki legitimasi mandat dari Dewan Keamanan,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Doha.

    Rancangan itu menyerukan pembentukan pasukan yang akan memastikan proses “demiliterisasi Jalur Gaza” dan “penonaktifan permanen senjata kelompok bersenjata nonnegara”. Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel serta “Dewan Perdamaian” sementara yang nantinya akan memerintah wilayah Gaza hingga akhir 2027.

    Pasukan stabilisasi juga diharapkan membantu mengamankan perbatasan bersama kepolisian Palestina, memfasilitasi arus bantuan kemanusiaan, dan memastikan distribusi bantuan oleh PBB, Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah berjalan tanpa penyalahgunaan.

    Namun, rencana ini berpotensi menghadapi hambatan politik besar. Dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia, diperkirakan menjadi oposisi utama terhadap langkah AS tersebut.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dua Inovasi Pemkab Lamongan Masuk Nominasi IGA 2025

    Dua Inovasi Pemkab Lamongan Masuk Nominasi IGA 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Dua inovasi yang dicetuskan Pemerintah Kabupaten Lamongan masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) tahun 2025. Inivasi pertama adalah Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2 (Simaya).

    Inovasi ini memanfaatkan sebuah platform berbasis elektronik (online/web based) yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola administrasi dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara digital.

    Sistem ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

    Sejak diluncurkannya SIMAYA terdapat peningkatan pada realisasi PBB-P2 yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, realisasi PBB-P2 sebesar Rp 43 miliar, dan di tahun 2024 meningkatkan menjadi Rp 49,97 miliar. Memberikan tambahan pada kontribusi PAD sebesar 0,26 persen.

    Adapun peningkatan akuntabilitas, partisipasi, keadilan sosial hingga transparansi dalam Pelayanan Publik. Tingkat kepuasan masyarakat juga mengalami peningkatan menjadi 90,07 persen di tahun 2024, sedangkan pada tahun 2022 berada pada angka 88,84 persen.

    “Selain mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, inovasi ini juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran (bisa dimana saja dan kapan saja,” tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, saat mempresentasikan dua inovasi Lamongan sebagai nominasi Innovative Government Award (IGA) tahun 2025, di ruang sidang utama Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Selanjutnya pada inovasi non digital, Kota Soto memiliki inovasi Lamongan Sehat Sejahtera Dengan Kunjungan Rumah (Laserku). Inovasi ini semula hanya berfokus pada pengobatan kesehatan dengan kunjungan rumah untuk masyarakat yang rentan, namun seiring berjalannya waktunya berkembang cakupannya. Sehingga menangani aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

    Hingga saat ini, terhitung sudah ada 5.131 KK yang menerima manfaat dari program Laserku. Memberikan bantuan sembako kepada 852 keluarga, bantuan uang tunai kepada 752 keluarga, memberdayakan ekonomi 114 keluarga, hingga memperbaiki rumah tidak layak huni kepada 518 keluarga.

    Hasil dari implementasi Laserku, mampu meningkatkan angka harapan hidup Kabupaten Lamongan dari 72,40 menjadi 75,07 di tahun 2024. Begitupun dengan indeks kesehatan yang terus menunjukkan perubahan positif dari 0,806 menjadi 0,847 di tahun 2024.

    Diungkapkan oleh Bupati yang akrab disapa Pak Yes, keberlanjutan dari seluruh inovasi yang ada di Kabupaten Lamongan didukung dengan legalisasi inovasi, budaya kerja, dukungan anggaran, dukungan (masyarakat, akademisi, praktisi, swasta, media), kolaborasi antar OPD, dan insentif.

    “Terlebih seluruh inovasi yang ada telah linier dengan RPJMD hingga program prioritas pemerintah provinsi hingga pusat,” ucapnya. (fak/but)

  • Momen Mendikdasmen Pantun saat Bahasa Indonesia Pertama Kali Digunakan pada Sidang UNESCO

    Momen Mendikdasmen Pantun saat Bahasa Indonesia Pertama Kali Digunakan pada Sidang UNESCO

    Bisnis.com, JAKARTA – Bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 di Kota Samarkand, Uzbekistan.

    Hal itu ditandai dengan pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat menyampaikan pernyataan nasional pada Selasa (4/11/2025).

    Dalam pidatonya, Mendikdasmen pun menyelipkan pantun sebagai kalimat pembuka.

    “Saya akan mengawali dengan pantun, budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan, atas kesempatan menyampaikan pernyataan,” ujar Menteri Mu’ti dikutip dari Youtube Kemendikdasmen.

    Dirinya kemudian menjelaskan bahwa tantangan global tak hanya berasal dari kekuasaan atau ekonomi.

    Namun juga pada manusia yang dapat tercerahkan melalui pendidikan, sains, kebudayaan, dan komunikasi.

    “Indonesia juga mendukung penuh mandate UNESCO di bidang komunikasi dan informasi. Kami berkomitmen memperkuat perlindungan bagi keselamatan jurnalis, serta memperluas literasi media informasi khususnya bagi kaum muda dan pelajar dengan mengintegrasikan program literasi digital di sekolah-sekolah,” lanjutnya.

    Mu’ti juga menyampaikan apresiasi atas dukungan UNESCO dan semua negara anggota yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10.

    Adapun diketahui, Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum (General Conference) UNESCO dalam Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada 20 November 2023 lalu.

    Saat itu para delegasi secara konsensus menyetujui Resolusi 42 C/28 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO.

    Kini terdapat enam bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia) dan empat Bahasa dari negara UNESCO lain (Hindi, Italia, dan Portugis).

  • Sejarah Terukir, Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa Kerja UNESCO

    Sejarah Terukir, Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa Kerja UNESCO

    Bisnis.com, JAKARTA – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO ke-43.

    Hal itu ditandai dengan pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat menyampaikan pernyataan nasional pada Selasa (4/11/2025).

    Dalam pidatonya, Mendikdasmen pun menyelipkan pantun sebagai kalimat pembuka. Ia kemudian menyampaikan apresiasi atas dukungan UNESCO dan semua negara anggota yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10.

    Adapun diketahui, Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum (General Conference) UNESCO dalam Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada 20 November 2023 lalu.

    Saat itu para delegasi secara konsensus menyetujui Resolusi 42 C/28 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO.

    Kini terdapat enam bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia) dan empat bahasa dari negara UNESCO lain (Hindi, Italia, dan Portugis).

  • 5 November Hari Apa? Cek Daftar Peringatan Nasional dan Internasionalnya!

    5 November Hari Apa? Cek Daftar Peringatan Nasional dan Internasionalnya!

    Liputan6.com, Jakarta – Sama seperti tanggal lain di kalender, tanggal 5 November juga memiliki berbagai makna di baliknya. Di Indonesia, hari ini, Rabu (5/11/2025) diperingati sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, sebuah momentum untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap kekayaan flora dan fauna nusantara.

    Melalui peringatan tersebut, masyarakat diajak untuk lebih peduli akan kelestarian alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

    Di tingkat dunia, 5 November juga menjadi Hari Kesadaran Tsunami Sedunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Peringatan ini mengingatkan seluruh negara akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami, sekaligus menghormati para korban yang pernah terdampak di berbagai belahan dunia.

    Tak hanya soal alam, hari ini Rabu (5/11/2025), juga menjadi waktu untuk merayakan keberagaman budaya melalui Hari Bahasa Romani Sedunia. Bahasa ini merupakan bahasa tradisional komunitas Roma atau Gypsy yang tersebar di berbagai negara.

    Peringatan ini menegaskan pentingnya melestarikan bahasa dan identitas budaya minoritas di tengah arus globalisasi.

    Selain itu, 5 November juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Stres Nasional. Momentum ini mengajak masyarakat untuk lebih peka akan kesehatan mental, mengenali tanda-tanda stres, serta menemukan cara-cara yang sehat untuk mengelolanya di tengah kesibukan hidup modern.

    Tak kalah menarik, di Amerika Serikat hari ini juga dikenal sebagai National I Love Your Red Hair Day. Peringatan ini menjadi tanda penerimaan diri dan perayaan keunikan, khususnya bagi mereka yang memiliki rambut merah alami, sekaligus pesan positif bahwa setiap orang layak mencintai dirinya sendiri dengan apa adanya.

    Dari pelestarian alam hingga penghargaan terhadap keunikan manusia, 5 November menghadirkan berbagai makna yang mengingatkan kita untuk peduli, menghargai, dan mencintai, baik terhadap lingkungan, sesama, maupun diri sendiri.

    Berikut sederet peringatan yang jatuh pada tanggal 5 November dihimpun oleh Tim News Liputan6.com dari berbagai sumber:

     

    Terjadi gempa berkekuatan 7,4 SR yang berpusat di Banten dan sempat dikeluarkan peringatan Tsunami.

  • Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jelang penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025 mendatang, ramai petisi yang ditandatangani untuk menolak gelar tersebut diberikan kepada mantan Presiden RI ke-II Soeharto.
    Namun ternyata, ada juga petisi yang mendukung pemberian gelar, meski jumlahnya jauh lebih sedikit.
    Di situs
    change.org
    , penolakan gelar pahlawan untuk
    Soeharto
    ditandatangani oleh belasan ribu masyarakat. Adapun petisi tersebut dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025 lalu mendapatkan dukungan sebanyak 12.849 tanda tangan.
    Selain itu, petisi lain yang menolak Soeharto memperoleh gelar pahlawan juga dibuat pada 25 Oktober 2025, dan memperoleh 909 tanda tangan.
    Ada juga petisi pada 22 Oktober 2016 dengan perolehan dukungan sebanyak 1.806 tanda tangan.
    Di sisi lain, dukungan juga muncul dalam petisi yang dibuat pada 27 Oktober 2022 dengan jumlah dukungan sebanyak 143 tanda tangan.
    Lalu, petisi dukungan gelar pahlawan untuk Soeharto juga dibuat pada 2 Mei 2025 dengan jumlah dukungan hanya 9 tanda tangan.
    Kemudian, pada 14 April 2025 dukungan gelar pahlawan juga ditandatangani oleh 13 tanda tangan.
    Akademisi dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, SJ, menegaskan bahwa meskipun mendiang Presiden Soeharto memiliki sejumlah jasa besar bagi bangsa, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional.
    Magnis mengakui, Soeharto merupakan sosok yang berperan penting membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada akhir masa Demokrasi Terpimpin serta berhasil menstabilkan kondisi politik dan ekonomi di awal pemerintahan Orde Baru.?
    “Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah seorang presiden yang hebat. Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi setelah tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin,” ujar Romo Magnis di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Ia juga mengakui, di masa Soeharto, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara.
    “Saya kira sangat penting bahwa beliau sejak semula menolak konfrontasi dengan Malaysia, dan sebaliknya menjadikan Indonesia bagian dari ASEAN yang bersahabat, bukan menakutkan,” kata Magnis.
    Dalam petisi yang dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025, disebutkan bahwa Soeharto melakukan tindakan pelanggaran berat diantaranya Peristiwa Pulau Buru (1965-1966), Peristiwa ‘Petrus’ 1981-1983, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1987, Kebijakan DOM (Aceh 1989-1998 dan Papua 1963-2003), dan Peristiwa 27 Juli 1996.
    Hal ini berdasarkan temuan Tim Kajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Tim Kajian, Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan pro-yustisia sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    Penyelidikan pro-yustisia telah dilakukan atas berbagai peristiwa yang di antaranya turut mencakup peristiwa yang dikaji oleh Tim Kajian dan telah ditemukan adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa-peristiwa tersebut.
    Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum melalui putusan No. 140 PK/Pdt/2015 dan diwajibkan membayar uang sebesar 315 juta dollar AS dan Rp 139,4 miliar kepada Negara.
    Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) bersama Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan Stolen Asset Recovery (StAR) pada 2007 yang menyebutkan Soeharto sebagai pemimpin dunia paling korup di dunia di abad ke-20.
    Soeharto menduduki peringkat pertama dengan jumlah aset yang dikorupsinya sebesar 15-35 Miliar Dollar AS.
    Meskipun Soeharto tidak pernah dipidana, hal ini tidak berarti bahwa Soeharto tidak bersalah. Pasalnya, proses hukum tersebut dihentikan pada 2006 akibat kondisi kesehatan Soeharto yang memburuk.
    Romo Magnis menilai, rekam jejak kelam Soeharto di bidang hak asasi manusia dan korupsi sistematis membuatnya tidak pantas dianugerahi
    gelar pahlawan nasional
    .
    “Dari seorang pahlawan nasional dituntut lebih. Dituntut bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” tegasnya.
    Magnis menyoroti tanggung jawab Soeharto atas pembunuhan massal 1965–1966, yang disebut sebagai salah satu tragedi genosida terbesar di dunia pada abad ke-20.
    “Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto paling bertanggung jawab atas genosida setelah 1965–1966. Antara 800.000 sampai 3 juta orang menjadi korban. Itu mengerikan sekali,” ujarnya.
    Selain pelanggaran HAM, Romo Magnis juga menilai Soeharto telah melakukan korupsi besar-besaran selama 32 tahun berkuasa.
    “Dia memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan ia tanpa pamrih memajukan bangsa, bukan mengambil keuntungan pribadi,” katanya menegaskan.
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, mengonfirmasi bahwa seluruh nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah memenuhi kriteria dasar untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” kata Fadli di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Dari total 40 nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
    Fadli menjelaskan bahwa daftar nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat keputusan akhir.
    “Kurang lebih, karena ini dalam rangka Hari Pahlawan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

    Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa penentuan calon pahlawan nasional telah melalui proses panjang dan berlapis.
    Sebanyak 40 nama yang diusulkan Kemensos berasal dari usulan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Setelah itu, nama-nama tersebut dibahas di tingkat provinsi, kemudian diproses di Kementerian Sosial sebelum diajukan ke Dewan GTK,” ujar Fadli.
    Ia menambahkan, proses penetapan juga melibatkan diskusi publik dan seminar akademik untuk menilai kiprah dan kontribusi para tokoh sebelum nama mereka diserahkan kepada Presiden.
    “Ada diskusi dengan publik, dengan akademisi, ada seminar-seminarnya, baru kemudian ke TP2GP, tim peneliti yang ada di Kementerian Sosial, baru dikirimkan kepada Dewan GTK,” tegas dia.
    Presiden pelajari usulan 40 tokoh yang dapat gelar pahlawan
    Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga sempat menjadi menantu Soeharto, disebut telah mendapat daftar 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, nama-nama tersebut sedang dipelajari oleh Presiden RI.
    “Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    “Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan,” lanjut Prasetyo.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rekam jejak Presiden ke-2 RI Soeharto sebelum memutuskan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
    “Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Puan menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
    “Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jelang penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025 mendatang, ramai petisi yang ditandatangani untuk menolak gelar tersebut diberikan kepada mantan Presiden RI ke-II Soeharto.
    Namun ternyata, ada juga petisi yang mendukung pemberian gelar, meski jumlahnya jauh lebih sedikit.
    Di situs
    change.org
    , penolakan gelar pahlawan untuk
    Soeharto
    ditandatangani oleh belasan ribu masyarakat. Adapun petisi tersebut dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025 lalu mendapatkan dukungan sebanyak 12.849 tanda tangan.
    Selain itu, petisi lain yang menolak Soeharto memperoleh gelar pahlawan juga dibuat pada 25 Oktober 2025, dan memperoleh 909 tanda tangan.
    Ada juga petisi pada 22 Oktober 2016 dengan perolehan dukungan sebanyak 1.806 tanda tangan.
    Di sisi lain, dukungan juga muncul dalam petisi yang dibuat pada 27 Oktober 2022 dengan jumlah dukungan sebanyak 143 tanda tangan.
    Lalu, petisi dukungan gelar pahlawan untuk Soeharto juga dibuat pada 2 Mei 2025 dengan jumlah dukungan hanya 9 tanda tangan.
    Kemudian, pada 14 April 2025 dukungan gelar pahlawan juga ditandatangani oleh 13 tanda tangan.
    Akademisi dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, SJ, menegaskan bahwa meskipun mendiang Presiden Soeharto memiliki sejumlah jasa besar bagi bangsa, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional.
    Magnis mengakui, Soeharto merupakan sosok yang berperan penting membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada akhir masa Demokrasi Terpimpin serta berhasil menstabilkan kondisi politik dan ekonomi di awal pemerintahan Orde Baru.?
    “Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah seorang presiden yang hebat. Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi setelah tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin,” ujar Romo Magnis di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Ia juga mengakui, di masa Soeharto, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara.
    “Saya kira sangat penting bahwa beliau sejak semula menolak konfrontasi dengan Malaysia, dan sebaliknya menjadikan Indonesia bagian dari ASEAN yang bersahabat, bukan menakutkan,” kata Magnis.
    Dalam petisi yang dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025, disebutkan bahwa Soeharto melakukan tindakan pelanggaran berat diantaranya Peristiwa Pulau Buru (1965-1966), Peristiwa ‘Petrus’ 1981-1983, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1987, Kebijakan DOM (Aceh 1989-1998 dan Papua 1963-2003), dan Peristiwa 27 Juli 1996.
    Hal ini berdasarkan temuan Tim Kajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Tim Kajian, Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan pro-yustisia sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    Penyelidikan pro-yustisia telah dilakukan atas berbagai peristiwa yang di antaranya turut mencakup peristiwa yang dikaji oleh Tim Kajian dan telah ditemukan adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa-peristiwa tersebut.
    Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum melalui putusan No. 140 PK/Pdt/2015 dan diwajibkan membayar uang sebesar 315 juta dollar AS dan Rp 139,4 miliar kepada Negara.
    Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) bersama Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan Stolen Asset Recovery (StAR) pada 2007 yang menyebutkan Soeharto sebagai pemimpin dunia paling korup di dunia di abad ke-20.
    Soeharto menduduki peringkat pertama dengan jumlah aset yang dikorupsinya sebesar 15-35 Miliar Dollar AS.
    Meskipun Soeharto tidak pernah dipidana, hal ini tidak berarti bahwa Soeharto tidak bersalah. Pasalnya, proses hukum tersebut dihentikan pada 2006 akibat kondisi kesehatan Soeharto yang memburuk.
    Romo Magnis menilai, rekam jejak kelam Soeharto di bidang hak asasi manusia dan korupsi sistematis membuatnya tidak pantas dianugerahi
    gelar pahlawan nasional
    .
    “Dari seorang pahlawan nasional dituntut lebih. Dituntut bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” tegasnya.
    Magnis menyoroti tanggung jawab Soeharto atas pembunuhan massal 1965–1966, yang disebut sebagai salah satu tragedi genosida terbesar di dunia pada abad ke-20.
    “Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto paling bertanggung jawab atas genosida setelah 1965–1966. Antara 800.000 sampai 3 juta orang menjadi korban. Itu mengerikan sekali,” ujarnya.
    Selain pelanggaran HAM, Romo Magnis juga menilai Soeharto telah melakukan korupsi besar-besaran selama 32 tahun berkuasa.
    “Dia memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan ia tanpa pamrih memajukan bangsa, bukan mengambil keuntungan pribadi,” katanya menegaskan.
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, mengonfirmasi bahwa seluruh nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah memenuhi kriteria dasar untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” kata Fadli di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Dari total 40 nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
    Fadli menjelaskan bahwa daftar nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat keputusan akhir.
    “Kurang lebih, karena ini dalam rangka Hari Pahlawan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

    Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa penentuan calon pahlawan nasional telah melalui proses panjang dan berlapis.
    Sebanyak 40 nama yang diusulkan Kemensos berasal dari usulan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Setelah itu, nama-nama tersebut dibahas di tingkat provinsi, kemudian diproses di Kementerian Sosial sebelum diajukan ke Dewan GTK,” ujar Fadli.
    Ia menambahkan, proses penetapan juga melibatkan diskusi publik dan seminar akademik untuk menilai kiprah dan kontribusi para tokoh sebelum nama mereka diserahkan kepada Presiden.
    “Ada diskusi dengan publik, dengan akademisi, ada seminar-seminarnya, baru kemudian ke TP2GP, tim peneliti yang ada di Kementerian Sosial, baru dikirimkan kepada Dewan GTK,” tegas dia.
    Presiden pelajari usulan 40 tokoh yang dapat gelar pahlawan
    Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga sempat menjadi menantu Soeharto, disebut telah mendapat daftar 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, nama-nama tersebut sedang dipelajari oleh Presiden RI.
    “Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    “Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan,” lanjut Prasetyo.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rekam jejak Presiden ke-2 RI Soeharto sebelum memutuskan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
    “Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Puan menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
    “Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pria di Iran Ditemukan Tewas Usai Unggah Bakar Foto Khamenei, Ada Luka Tembak

    Pria di Iran Ditemukan Tewas Usai Unggah Bakar Foto Khamenei, Ada Luka Tembak

    Jakarta –

    Seorang pria Iran bernama Omid Sarlak ditemukan tewas setelah mengunggah gambar tengah membakar foto pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ada luka tembak ditemukan di tubuh pria tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (4/11/2025), menurut media oposisi yang berbasis di luar Iran, Omid Sarlak, dari provinsi Lorestan di Iran barat, telah mengunggah di Instagram sebuah gambar dirinya sedang membakar gambar Ayatollah Ali Khamenei di kawasan hutan pada hari Jumat pekan kemarin, beberapa jam sebelum ditemukan tewas pada akhir pekan.

    Kantor berita resmi Iran, IRNA, memuat laporan yang mengutip Ali Asadollahi, kepala polisi di kotanya, Aligudarz, yang mengatakan seorang pria itu ditemukan tewas di dalam mobilnya setelah bunuh diri dengan pistol yang ditemukan di sisinya.

    Namun pada pemakaman Sarlak pada hari Senin (3/11), puluhan pelayat meneriakkan slogan-slogan termasuk “mereka membunuhnya!” dan “matilah Khamenei”, menurut rekaman media sosial yang disiarkan oleh media oposisi yang berbasis di luar Iran, termasuk Iran International dan Radio Farda.

    Dalam videonya, Sarlak, yang berusia 20-an, menyertakan rekaman suara Shah Mohammad Reza Pahlavi yang digulingkan, yang menunjukkan simpatinya terhadap monarki Iran yang digulingkan oleh revolusi Islam tahun 1979.

    Putra Shah yang digulingkan yang tinggal di AS, Reza Pahlavi, menulis di X bahwa Sarlak telah “menentang penindasan Republik Islam dan mengorbankan nyawanya demi kebebasan Iran”.

    Ayah Sarlak terlihat dalam sebuah video yang diunggah di media sosial oleh media oposisi Iran tengah menangis dan berkata “mereka membunuh anakku”. Saat diwawancara kepada televisi pemerintah setempat, dia mendesak orang-orang untuk tidak mempercayai apa yang mereka lihat di media sosial.

    Para aktivis mengatakan pihak berwenang sedang menekan dengan tindakan keras yang lebih intensif tiga tahun setelah protes nasional mengguncang pihak berwenang dan beberapa bulan setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran pada bulan Juni.

    “Agresi eksternal telah memicu penindasan internal yang lebih dalam,” ujar pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Iran, Mai Sato, pekan lalu, seraya mencatat lonjakan “yang mengkhawatirkan” dalam eksekusi dan “penangkapan massal” para aktivis.

    (whn/ygs)