partai: PBB

Soal Houthi, Iran Ingatkan AS Tak Berhak Dikte Kebijakan Luar Negeri!

Teheran –

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi menegaskan Amerika Serikat (AS) tidak memiliki wewenang untuk mendikte kebijakan luar negeri negaranya, setelah Presiden Donald Trump mendesak Teheran untuk menghentikan dukungan terhadap kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman.

“Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki wewenang, atau urusan, mendikte kebijakan luar negeri Iran,” tegas Araghchi dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Senin (17/3/2025).

Araghchi, dalam pernyataannya, menyebut masa ketika Washington dalam mendikte kebijakan luar negeri Teheran telah berakhir tahun 1979 silam, ketika Revolusi Islam Iran menggulingkan shah yang didukung Barat.

Lebih lanjut, Araghchi balik mendesak AS untuk menghentikan “pembunuhan orang-orang Yaman”.

Araghchi merujuk pada serangan udara AS baru-baru ini yang menargetkan Houthi di Yaman. Otoritas kesehatan Yaman, yang dikuasai Houthi, melaporkan sedikitnya 53 orang, termasuk lima anak-anak, tewas akibat serangan udara AS di wilayah Yaman.

Ini menjadi operasi militer terbesar AS di kawasan Timur Tengah sejak Presiden Donald Trump menjabat pada Januari lalu.

Trump dalam pernyataannya pada Sabtu (15/3) mengatakan AS telah melancarkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” untuk mengakhiri ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah oleh Houthi. Trump juga menuntut agar dukungan Iran terhadap Houthi “harus segera diakhiri”.

Seorang pejabat Washington, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Reuters bahwa operasi militer itu mungkin berlanjut selama berminggu-minggu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam pernyataan terpisah, “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dan menyebut serangan itu sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB”.

Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman selama lebih dari satu dekade terakhir, merupakan bagian dari “poros perlawanan” yang pro-Iran dan melawan Israel serta AS. Houthi menyerang Israel dan jalur pelayaran internasional Laut Merah sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza.

Sementara itu, kepala Garda Revolusi Iran Hossein Salami menegaskan: “Iran tidak akan mengobarkan perang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan tanggapan yang tepat, tegas dan konklusif.”

Dia menyebut Houthi sebagai “perwakilan rakyat Yaman” dan menyatakan bahwa kelompok itu membuat “keputusan strategis dan operasional” secara independen.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

17/03/2025 11:46
Diingatkan Trump untuk Setop Dukung Houthi, Iran Ancam Lakukan Ini!

Jakarta –

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengancam akan memberikan respons “tegas” terhadap serangan apa pun. Ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangkaian serangan udara terhadap Houthi dan memperingatkan Teheran agar berhenti mendukung kelompok militan yang berbasis di Yaman tersebut.

Sebelumnya pada hari Sabtu (15/3) lalu, Trump mengatakan Amerika Serikat telah meluncurkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” untuk mengakhiri ancaman Houthi terhadap kapal-kapal pengiriman di Laut Merah. Trump juga memperingatkan agar dukungan Iran terhadap Houthi “harus segera diakhiri.” Seorang pejabat kesehatan Houthi mengatakan serangan AS tersebut telah menewaskan 31 orang.

Dilansir Al Arabiya dan AFP, Senin (17/3/2025), dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu (16/3), Kepala IRGC, Hossein Salami mengecam ancaman Trump tersebut, dengan menambahkan bahwa “Iran tidak akan berperang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan respons yang tepat, tegas, dan konklusif.”

Komandan tersebut menyebut Houthi sebagai “perwakilan Yaman,” dan menambahkan bahwa kelompok tersebut membuat “keputusan strategis dan operasional” secara independen.

Sebelumnya pada bulan Januari 2020, selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, militer AS menewaskan komandan pasukan operasi luar negeri IRGC, Qassem Soleimani, dalam serangan drone di Baghdad, ibu kota Irak.

Beberapa hari kemudian, Iran membalas dengan menembakkan rudal ke pangkalan-pangkalan di Irak yang menampung pasukan Amerika dan pasukan koalisi lainnya. Tidak ada personel AS yang tewas, tetapi Washington mengatakan puluhan orang menderita cedera otak traumatis.

Sebelumnya pada hari Minggu (16/3) lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dalam sebuah pernyataan, mengecamnya sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.”

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kemudian mengatakan bahwa Washington “tidak memiliki wewenang” untuk mendikte kebijakan luar negeri Republik Islam tersebut.

“Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki wewenang, atau urusan, untuk mendikte kebijakan luar negeri Iran,” kata Menlu Iran tersebut dalam postingan di media sosial X, sambil mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan “pembunuhan orang-orang Yaman.”

Araghchi mengatakan masa ketika Washington dapat mendikte kebijakan luar negeri Teheran berakhir pada tahun 1979, ketika revolusi Islam menggulingkan Shah yang didukung Barat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

17/03/2025 10:54
Gaza Hadapi Krisis Kemanusiaan Parah di Tengah Blokade Total oleh Israel

PIKIRAN RAKYAT – Selama 15 hari berturut-turut, pasukan Israel menutup dua penyeberangan yaitu Karm Abu Salem dan Beit Hanoun di Jalur Gaza. Penutupan yang dilakukan Israel telah menyebabkan blokade total.

Bantuan-bantuan kemanusiaan yang seharusnya bisa masuk ke Jalur Gaza harus tertahan. Hal ini membuat warga di Jalur Gaza dalam situasi yang sulit di tengah gencatan senjata.

Keputusan Israel dalam menutup titik penyeberangan dan menghentikan arus bantuan kemanusiaan telah menuai reaksi keras dari dunia internasional. Pemerintah dan organisasi internasional mengeluarkan peringatan mendesak.

Pasalnya, blokade yang terus berlanjut ini berpotensi menimbulkan bencana kelaparan yang semakin meluas di Jalur Gaza.

Selain itu, kesewenang-wenangan Israel juga semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. Harga barang-barang pokok serta komoditas naik secara drastis dan banyak produk yang telah lenyap dari pasaran.

Pada Minggu lalu, tiga puluh pakar independen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan Israel melanjutkan “militerisasi kelaparan” di Jalur Gaza. Juga, mereka menyebut Israel “Mengambil keputusan untuk melanggar perjanjian gencatan senjata dan menangguhkan masuknya bantuan kemanusiaan”.

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wilayah Palestina, Francesca Albanese, menyatakan Israel tetap berkewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar warga di Jalur Gaza terpenuhi.

“Israel tetap berkewajiban untuk memastikan penyediaan makanan yang memadai, pasokan medis, dan layanan bantuan lainnya,” katanya dilaporkan WAFA.

Sementara itu, para ahli PBB menilai bahwa Israel dengan sengaja menghentikan pasokan vital, termasuk alat bantu bagi penyandang disabilitas, Israel sekali lagi menggunakan bantuan sebagai senjata.

Update jumlah korban tewas

Otoritas kesehatan setempat menyatakan lebih dari 48.543 warga di Jalur Gaza yang tewas. Mayoritas adalah wanita dan anak-anak, sejak genosida Israel dimulai pada Oktober 2023.

Korban tewas terus bertambah sampai saat ini meski Palestina dan Israel tengah dalam kondisi gencatan senjata. Israel masih melakukan serangan yang melanggar perjanjian gencatan senjata.

Selama 48 jam terakhir, rumah sakit di Gaza telah menerima jenazah atau sisa-sisa 12 korban setelah ditarik keluar dari reruntuhan, selain enam kematian yang baru dilaporkan.

Jumlah korban luka juga meningkat menjadi 111.981. Sementara itu, banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim tanggap darurat tidak dapat menjangkau mereka.

Meskipun gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada tanggal 19 Januari, korban terus dilaporkan di berbagai bagian wilayah tersebut sejak gencatan senjata tersebut diberlakukan, karena Israel terus melanggar perjanjian tersebut.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

17/03/2025 10:40
Populer Internasional: Donald Trump Berencana Batasi Perjalanan 43 Negara – AS Serang Yaman – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

Presiden AS, Donald Trump, berencana menerapkan pembatasan perjalanan untuk 43 negara.

Sementara itu, militer AS dan Inggris melancarkan serangan udara terhadap Yaman, setelah mendapat perintah dari Trump.

Namun, langkah Trump tersebut dinilai sebagai suatu kekeliruan.

Selengkapnya, berikut berita populer internasional dalam 24 jam terakhir.

1. Daftar 43 Negara yang Warganya Terancam Dilarang Berpergian ke Amerika Serikat, Indonesia Termasuk?

Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan pembatasan perjalanan bagi warga negara dari 43 negara.

Menurut laporan The New York Times, pejabat keamanan AS telah menyusun daftar rekomendasi yang mengelompokkan negara-negara tersebut ke dalam tiga kategori, yakni merah, oranye, dan kuning.

Daftar merah: Warga dari negara-negara ini akan menghadapi larangan total masuk ke AS.

Daftar oranye: Warga negara akan menghadapi pembatasan tambahan, tetapi tidak sepenuhnya dilarang.

Daftar kuning: Negara-negara ini memiliki waktu 60 hari untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem keamanan mereka sebelum berisiko dipindahkan ke kategori pembatasan yang lebih ketat.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. Trump Serukan Eskalasi, Serangan Gabungan AS-Inggris di Yaman Tewaskan Sedikitnya 19 Orang

Setidaknya sembilan warga sipil tewas dan sembilan lainnya terluka, sebagian besar dalam kondisi kritis, setelah serangan udara AS-Inggris menghantam lokasi sipil di ibu kota Yaman, Sanaa, pada Sabtu (15/3/2025) malam, menurut Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Yaman, seperti dilaporkan oleh Palestine Chronicle.

Laporan terbaru dari Al Jazeera pada Minggu (16/3/2025) pagi, menyebut jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 19 orang.

Dalam pernyataan kepada Kantor Berita Yaman (SABA), Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Yaman mengutuk serangan tersebut, menyebutnya sebagai kejahatan perang serta pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan konvensi internasional.

Kementerian tersebut memperingatkan, serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur akan membawa dampak kemanusiaan yang parah, terutama di negara yang telah porak-poranda akibat perang bertahun-tahun, krisis ekonomi, dan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Keputusan Trump untuk Serang Yaman Dinilai Keliru, Houthi Sudah Tak Beraksi Sejak Gencatan Senjata

Mantan diplomat AS, Nabeel Khoury, menilai keputusan Presiden AS Donald Trump untuk melancarkan serangan terhadap Houthi di Yaman sebagai langkah yang keliru.

“Bagi presiden kita, yang datang dengan janji ingin menghindari perang dan mengedepankan perdamaian, ia justru mengambil langkah yang salah,” kata Khoury kepada Al Jazeera.

“Ada banyak cara lain yang bisa ditempuh sebelum memilih jalur perang.”

Ia mengakui, ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah merupakan masalah serius, tetapi menurutnya, persoalan itu seharusnya diselesaikan melalui jalur diplomasi.

“Kelompok Houthi, yang sebelumnya telah mengalami serangan besar-besaran di wilayah mereka, tidak mungkin dapat ditundukkan hanya dengan beberapa minggu pengeboman,” ujar Khoury.

BACA SELENGKAPNYA >>>

4. AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Houthi Yaman, IRGC Iran Nyatakan Siap Perang

Kementerian luar negeri Iran, Minggu (15/3/2025), mengutuk serangan mematikan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Ansarallah Houthi Yaman yang didukung Teheran, dengan mengatakan serangan itu melanggar hukum internasional.

Juru bicara Kementerian Esmaeil Baqaei dalam sebuah pernyataan menyatakan kalau Iran “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dan menyebutnya sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB”.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran agar berhenti mendukung Houthi, dalam pernyataan yang dibuat pada Sabtu.

Peringatan Trump itu dia lontarkan setelah mengumumkan apa yang tampaknya merupakan dimulainya serangan udara besar-besaran terhadap kelompok Yaman tersebut.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)

17/03/2025 06:50
Politik kemarin, RUU TNI dilanjut hingga Prabowo pimpin ratas

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Panja RUU TNI akan melanjutkan pembahasan pada Senin, hingga Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Panja RUU TNI lanjutkan pembahasan revisi UU TNI pada Senin

Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/3).

“Senin akan dibahas kembali di parlemen,” kata anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan usai Panja RUU TNI Komisi I DPR bersama Pemerintah melakukan konsinyering di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta, pada Jumat-Sabtu (14-15 Maret).

Baca selengkapnya di sini.

2. Panglima rotasi 86 pati TNI mulai dari kapuspen hingga pangdam

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merotasi dan memutasi sebanyak 86 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra, diantaranya mulai dari jabatan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI hingga Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam).

Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto mengungkapkan rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

“Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 86 perwira tinggi, dari 53 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL, dan 21 Pati TNI AU,” kata Hariyanto di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Bamsoet: Pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu Omnibus Law

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai bahwa upaya penataan kelembagaan pendapatan negara yang terpusat dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu pendekatan Omnibus Law.

Menurut dia, untuk mewujudkan Badan Penerimaan Negara sebagai lembaga terpusat yang mengelola seluruh penerimaan negara tidaklah mudah, karena memerlukan revisi setidaknya 11 undang-undang. Terutama di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, serta tata kelola keuangan negara.

“Pendekatan Omnibus Law dapat digunakan untuk merevisi berbagai UU sekaligus dalam satu regulasi agar lebih cepat dan terintegrasi. Ini bisa berbentuk RUU Konsolidasi Penerimaan Negara yang mengintegrasikan seluruh aturan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP ke dalam satu sistem terpadu di bawah Badan Penerimaan Negara,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Pinka Hapsari singgung peran Kartini dalam sidang CSW di Markas PBB

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menyinggung soal peran perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini dalam sidang sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) ke-69 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS).

“Tema tersebut juga mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan dunia kita saat ini,” kata Pinka Haprani, sapaan karib legislator PDI Perjuangan itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti sidang CSW ke-69 untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, AS, pada Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

5. Prabowo pimpin ratas hilirisasi, telaah proyek ciptakan lapangan kerja

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, guna membahas percepatan hilirisasi dan menelaah proyek yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proyek hilirisasi yang paling banyak menciptakan efek berganda (multiplier effect) menjadi prioritas.

“Kami analisa semua, dan kami perintahkan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” kata Rosan dalam keterangan resmi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

17/03/2025 05:20
AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Houthi Yaman, IRGC Iran Nyatakan Siap Perang – Halaman all

AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Yaman, Iran Nyatakan Siap Perang

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian luar negeri Iran, Minggu (15/3/2025) mengutuk serangan mematikan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Ansarallah Houthi Yaman yang didukung Teheran, dengan mengatakan serangan itu melanggar hukum internasional.

Juru bicara Kementerian Esmaeil Baqaei dalam sebuah pernyataan menyatakan kalau Iran “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dan menyebutnya sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB”.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran agar berhenti mendukung Houthi, dalam pernyataan yang dibuat pada Sabtu.

Peringatan Trump itu dia lontarkan setelah mengumumkan apa yang tampaknya merupakan dimulainya serangan udara besar-besaran terhadap kelompok Yaman tersebut.

Sebagai tanggapan, kepala Garda Revolusi Iran (IRGC) pada hari Minggu menyatakan pihaknya siap berperang dengan mengancam akan memberikan tanggapan “tegas” terhadap serangan apa pun.

“Iran tidak akan melancarkan perang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan tanggapan yang tepat, tegas, dan konklusif,” kata Hossein Salami dalam pidato yang disiarkan televisi.

BOLA API – Tangkap layar bola api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini. (RNTV/TangkapLayar)

AS Koordinasi dengan Israel

Adapun pihak AS rupanya melakukan koordinasi dengan Israel, musuh lama Iran, sebelum melakukan bombardemen ke Yaman.

“Israel diberitahu oleh Amerika Serikat tentang operasi mereka terhadap Houthi sebelum serangan terhadap organisasi teroris itu dimulai,” kata seorang pejabat Israel kepada The Jerusalem Post pada Minggu pagi.

Selain Israel, AS juga menginformasikan serangan mereka di Yaman tersebut ke pihak Rusia.

“Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berbicara pada hari Sabtu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk memberitahunya tentang serangan AS terhadap Houthi Yaman serta langkah selanjutnya setelah pertemuan di Arab Saudi,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Rubio dan Lavrov “sepakat untuk terus berupaya memulihkan komunikasi antara Amerika Serikat dan Rusia.”

KOBARAN API – Tangkap layar kobaran api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini. (RNTV/TangkapLayar)

Serangan AS ke Houthi bisa Berlanjut Hingga Berminggu-minggu

Serangan udara AS dan Inggris baru-baru ini yang menargetkan Houthi bukanlah peristiwa satu kali, melainkan awal dari serangkaian operasi yang dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, CNN mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan: “Kami tidak akan menoleransi segala serangan terhadap kepentingan kami atau ancaman terhadap keamanan kami, baik di laut maupun di tempat lain.”

Trump menekankan bahwa serangan Houthi yang terus berlanjut terhadap kapal, pesawat, dan pesawat tak berawak Amerika telah menyebabkan Amerika Serikat mengambil tindakan tegas.

Ia mengkritik tanggapan mantan Presiden AS Joe Biden terhadap serangan-serangan ini, menyebutnya “sangat lemah,” yang menurut Trump, (respons lemah Biden ini) memungkinkan kaum Houthi untuk melanjutkan tindakan-tindakan gegabah mereka.

Trump lebih lanjut menyatakan bahwa eskalasi tersebut telah “mencekik pengiriman di salah satu jalur perairan paling kritis di dunia,” yang menyebabkan gangguan luas pada perdagangan global.

Houthi: Jumlah Korban Tewas Serangan Udara AS di Yaman Meningkat

Terkait serangan AS itu, Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan bahwa 13 orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan udara terbaru di ibu kota, Sanaa.

Menurut pernyataan kelompok tersebut, serangan AS menargetkan wilayah pemukiman di Sanaa, yang mengakibatkan korban sipil.

Anis Al-Asbahi, juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman, menyatakan: “Jumlah korban akibat agresi telah mencapai 13 orang syahid dan sembilan orang terluka, sebagian besar adalah warga sipil. Ini adalah jumlah korban sementara dan mungkin bertambah.”

Ia menambahkan bahwa “agresi Amerika terhadap Yaman adalah eskalasi kriminal yang tidak akan mematahkan keinginan rakyat Yaman, tetapi hanya akan memperkuat tekad mereka untuk mendukung Gaza dan perlawanan.”

Al-Asbahi mengutuk apa yang ia gambarkan sebagai “serangan yang menargetkan warga sipil dan wilayah permukiman di Sanaa timur hari ini, yang menandai eskalasi kriminal yang sistematis, pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan konvensi internasional, dan kejahatan perang yang menambah catatan poros kejahatan.”

YAMAN DISERANG – Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic, memperlihatkan serangan AS-Inggris di ibu kota Yaman, Sanaa pada Sabtu (15/3/2025) malam waktu setempat. Serangan ini terjadi setelah Donald Trump menyerukan eskalasi terhadap kelompok Houthi. (Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic)

Houthi Bersumpah Balas Serangan Udara AS

Biro politik Ansar Allah (kelompok Houthi) mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahwa serangan udara AS “tidak akan dibiarkan begitu saja” dan bahwa pasukan mereka “siap untuk meningkatkan serangan hingga kemenangan tercapai.”

“Agresi Amerika tidak akan menghalangi rakyat kami untuk terus mendukung Palestina dan mendukung rakyat Gaza serta perlawanannya,” kata Houthi dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa “serangan AS dan Inggris merupakan respons langsung terhadap posisi Yaman dalam solidaritas dengan perjuangan Palestina.”

Pernyataan tersebut selanjutnya menuduh Amerika Serikat “mengobarkan perang atas nama entitas Zionis,” dan menekankan bahwa “menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan kejahatan perang dan tindakan terorisme Amerika yang jelas terhadap negara-negara lain.”

Rudal Houthi Jatuh di Sharm El Sheikh Mesir

Houthi tampaknya langsung merespons serangan AS ini dengan menargetkan serangan rudal ke Israel.

Namun, sebuah rudal, yang dilaporkan ditembakkan oleh Houthi Yaman, jatuh di kota Sharm el-Sheikh di Semenanjung Sinai Mesir, menurut Jerusalem Post, mengutip Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu pagi.

“Postingan tersebut melaporkan bahwa serangan rudal tersebut menimbulkan kekhawatiran, dan Pasukan Pendudukan Israel (IOF) meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui apakah rudal tersebut dimaksudkan untuk menargetkan Israel,” tulis RNTV.

Pemerintah Mesir belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang insiden tersebut.

Sebelumnya pada hari Sabtu, ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Yaman menyusul serangan udara AS yang menargetkan beberapa lokasi Houthi di Sanaa barat laut.

Kelompok Houthi di Yaman baru-baru ini mengumumkan bahwa 13 orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan udara terbaru AS di ibu kota, Sanaa.

Menurut pernyataan kelompok itu, serangan AS menargetkan wilayah pemukiman di Sanaa, yang mengakibatkan korban sipil.

(oln/rntv/*)

16/03/2025 20:39
34 Organisasi Sipil Tolak Pembahasan RUU TNI, Ini Segudang Masalahnya

Bisnis.com, JAKARTA – 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra menilai bahwa revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

“Draf revisi ini bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik [CCPR], Universal Periodic Review [UPR], serta instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Anti-Penyiksaan [CAT],” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/3/2025)

Apalagi, belum lama ini Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM inti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT), yang mewajibkan negara memastikan akuntabilitas militer dan perlindungan hak sipil

Dia melanjutkan bahwa revisi UU TNI justru bertentangan dengan rekomendasi dari Komite HAM PBB (2023) yang menuntut Indonesia mengakhiri imunitas TNI, mengadili pelanggaran HAM di pengadilan sipil, dan menghentikan operasi militer berlebihan di Papua.

Belum lagi, aturan ini juga bertentangan dengan UPR 2022 yang merekomendasikan penghapusan bisnis militer dan pembatasan peran TNI hanya untuk ancaman eksternal.

Termasuk turut bertentangan dengan laporan Khusus PBB tentang penyiksaan yang menyoroti praktik penyiksaan oleh aparat militer di wilayah konflik.

Koalisi masyarakat sipil juga menolak rencana revisi UU TNI dengan alasan berikut adanya pelanggaran Terhadap Rekomendasi CCPR/UPR yang tertuang dalam Pasal 65 UU TNI yang mempertahankan yurisdiksi pengadilan militer untuk kasus HAM bertentangan dengan rekomendasi CCPR (No. 45/2023) dan Prinsip Yurisdiksi Universal Statuta Roma ICC.

Pembiaran operasi militer di Papua tanpa protokol HAM melanggar rekomendasi UPR 2022 tentang perlindungan masyarakat adat dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Belum lagi, aturan ini diyakini mengabaikan Prinsip Pemisahan Fungsi Militer-Sipil: Keterlibatan TNI dalam program pembangunan dan keamanan dalam negeri melanggar Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Militer, yang ditegaskan kembali dalam rekomendasi UPR 2017.

Termasuk akan adanya ancaman terhadap Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM Kegagalan revisi UU TNI menghapus bisnis militer bertentangan dengan UN Guiding Principles on Business and Human Rights dan rekomendasi UPR agar Indonesia menghentikan eksploitasi sumber daya alam oleh aktor militer.

“Pasal-pasal revisi UU TNI yang melegalkan intervensi TNI dalam urusan sipil, misalnya program TNI Manunggal Membangun Desa dan operasi keamanan domestik, mengembalikan praktik dwifungsi yang menjadi ciri represif Orde Baru,” ujarnya.

Padahal, dia melanjutkan UU No 34/2004 telah membatasi peran TNI hanya untuk pertahanan eksternal. Menurutnya, dwifungsi militer terbukti menjadi akar pelanggaran HAM, korupsi, dan kontrol militer atas politik sipil pada masa lalu.

“Revisi UU TNI ini tidak hanya merusak agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pembangkang terhadap komitmen HAM internasional,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa koalisi yang tergabung pun meminta agar pemerintah segera menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang cacat prosedur dan bertentangan dengan rekomendasi CCPR/UPR.

Kemudian, dorongan lainnya adalah membentuk panitia independen untuk meninjau ulang draf dengan melibatkan Komnas HAM, korban pelanggaran HAM, dan masyarakat sipil. Serta, mendesak Komnas HAM dan Kementerian HAM memberikan desakan kepada DPR agar menjalankan rekomendasi-rekomendasi dan menolak RUU TNI.

“Koalisi memandang, jika draft revisi RUU TNI dipaksakan, Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius di berbagai forum HAM PBB, termasuk sanksi diplomatik dan penurunan peringkat kebebasan sipil,” pungkasnya.

Sekadar informasi, HRWG adalah koalisi 34 masyarakat sipil Indonesia yang berkomitmen mendorong akuntabilitas Indonesia dalam menjalankan prinsip dan komitmen terhadap hukum HAM internasional, di antaranya: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Arus Pelangi, Asosiasi LBH APIK Indonesia, ELSAM, GAYa Nusantara, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), HuMa, IKOHI, ILRC, IMPARSIAL, INFID.

Selain itu, koalisi lainnya adalah Institute for Ecosoc Rights, JATAM, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Banda Aceh, LBH Jakarta, LBH Pers, Migrant Care, Mitra Perempuan, PBHI, RPUK Aceh, SBMI, SETARA Institute, SKPKC Papua, Solidaritas Perempuan, TURC, WALHI, YAPPIKA, Yayasan Kalyanamitra, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Pulih.

16/03/2025 19:51
4 Negara Terkecil Ketiga Dunia Buka "Lowongan" Kewarganegaraan, Segini Biayanya Internasional

Negara Terkecil Ketiga Dunia Buka “Lowongan” Kewarganegaraan, Segini Biayanya
Tim Redaksi
NAURU, KOMPAS.com
–
Nauru
, negara kepulauan kecil di Samudera Pasifik, menawarkan kewarganegaraan bagi siapa saja yang bersedia membayar 105.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,7 miliar.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi
negara terkecil ketiga di dunia
tersebut untuk menghadapi ancaman lingkungan akibat perubahan iklim.
Dengan paspor Nauru, pemegangnya bisa menikmati akses bebas visa ke 89 negara, termasuk Inggris, Hong Kong, Singapura, dan Uni Emirat Arab.
Program ini juga diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi negara yang kini menghadapi tantangan besar akibat kenaikan permukaan laut, erosi pantai, dan badai yang semakin parah.
Dulu, Nauru sempat berjaya sebagai negara kaya fosfat. Namun, eksploitasi sumber daya alam secara masif membuat sebagian besar wilayahnya tidak lagi layak huni.
Tambang fosfat telah mengikis 80 persen daratan pulau itu, menyisakan lanskap berbatu yang tidak subur.
Dengan habisnya cadangan fosfat, Nauru berusaha mencari sumber pendapatan lain, termasuk dengan menjadi pusat penahanan luar negeri bagi pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia.
Negara ini bahkan pernah menarik perhatian pengusaha kripto yang kini dipenjara, Sam Bankman-Fried, yang berencana membeli Nauru sebagai tempat berlindung dari kiamat.
Kini, Nauru mencoba solusi lain dengan meluncurkan program
golden passport
sebagai langkah konkret menghadapi ancaman perubahan iklim.
Pemerintah berharap dana yang diperoleh dari penjualan kewarganegaraan ini bisa digunakan untuk memindahkan sekitar 90 persen dari 12.500 penduduknya ke daerah yang lebih tinggi dan lebih aman.
Menurut estimasi pemerintah, program ini bisa menghasilkan sekitar 5,6 juta dollar AS (Rp 91,5 miliar) pada tahun pertama, dan berpotensi meningkat hingga 42 juta dollar AS (Rp 686 miliar) per tahun. Angka ini setara dengan 19 persen dari total pendapatan negara.
Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Pemerintah Nauru menegaskan bahwa seleksi calon penerima paspor akan dilakukan secara ketat.
Paspor tidak akan diberikan kepada individu dengan catatan kriminal tertentu atau mereka yang berasal dari negara-negara berisiko tinggi menurut PBB, seperti Rusia dan Korea Utara.
Selain itu, Nauru juga menggandeng Bank Dunia dan organisasi internasional lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program ini.
Meski menjadi peluang ekonomi, program
golden passport
sering kali menuai kontroversi.
Banyak pihak khawatir paspor semacam ini bisa disalahgunakan oleh individu dengan kepentingan tersembunyi.
Namun, bagi negara berkembang seperti Nauru yang kesulitan memperoleh dana untuk mengatasi dampak perubahan iklim, langkah ini bisa menjadi solusi.
“Saat dunia masih memperdebatkan perubahan iklim, kami harus mengambil langkah nyata untuk mengamankan masa depan negara kami,” kata Presiden Nauru David Adeang kepada
CNN
.
Di tengah ketidakpastian global terkait krisis iklim, strategi Nauru ini menjadi contoh bagaimana negara-negara kecil berusaha bertahan dengan sumber daya yang mereka miliki.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/03/2025 17:03
Indonesia Dapat Pesan Khusus, Petaka di Depan Mata

Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena perubahan iklim dapat memicu petaka yang mengancam wilayah Asia, termasuk Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun memberi peringatan khusus terhadap sejumlah negara Asia, tidak terkecuali Indonesia.

Badan Meteorologi Dunia (WMO) sebagai bagian dari lembaga PBB merilis laporan yang bertajuk State of the Climate in Asia 2023. Laporan ini berisi analisis bencana yang terjadi pada 2023 dan polanya pada masa depan.

Menurut laporan ini, terdapat laju percepatan indikator perubahan iklim utama seperti suhu permukaan, pencairan gletser, dan kenaikan permukaan air laut. Asia disebut menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Asia juga disebut mengalami pemanasan suhu udara lebih cepat dari rata-rata global dengan tren peningkatan hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.

“Kesimpulan dari laporan ini sangat menyadarkan kita,” kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Minggu (13/3/2025).

WMO mengungkapkan, banyak negara di benua Asia yang mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada 2023. Hal ini bersamaan dengan kondisi ekstrem, mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan badai.

Perubahan iklim dan tingkat keparahan atas peristiwa alam tersebut telah berdampak besar pada masyarakat dan ekonomi. Kehidupan manusia dan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal pun terganggu oleh berbagai bencana alam akibat perubahan iklim.

Sebagaimana diketahui, Emergency Events Database melaporkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi yang terjadi di Asia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% di antaranya terkait dengan peristiwa banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terkena dampak langsung.

Panas ekstrem juga menjadikan peristiwa berbahaya lainnya yang terjadi di Asia. Meski risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat, penduduk Asia masih beruntung karena tidak adanya laporan kematian.

“Sekali lagi, di tahun 2023, negara-negara yang rentan terkena dampak yang tidak proporsional. Sebagai contoh, topan tropis Mocha, topan terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir, menghantam Bangladesh dan Myanmar,” jelas Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana sekaligus mitra dalam penyusunan laporan ini.

Dia juga menilai bahwa peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik telah menyelamatkan ribuan nyawa di Asia.

Dalam laporan yang sama, terungkap pula bagaimana kenaikan permukaan laut yang terjadi selama periode Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 turut membeberkan data indikasi kenaikan air laut yang terjadi di wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, banyak area yang mengindikasikan bahwa Global Mean Sea Level (GMSL) berada di atas rata-rata global yakni 3,4 atau ± 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan.

Sebelumnya, kajian dari USAID pada 2016 pernah menyebut bahwa kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Jika hal ini benar-benar terjadi, terdapat 42 juta penduduk yang terancam kehilangan tempat tinggalnya.

Laporan ini pun layak jadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus berupaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim yang mengancam kehidupan manusia.

(mkh/mkh)

16/03/2025 17:00
UNRWA Buka 130 Sekolah Darurat, Bantu 47.000 Anak Gaza Belajar di Tengah Perang – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) membuka 130 pusat pendidikan darurat di seluruh Jalur Gaza.

Pengumuman itu, diungkap Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini lewat akun X miliknya pada Sabtu (15/3/2025).

Dalam cuitannya, Lazzarini mengungkap bahwa UNRWA telah membuka 130 sekolah darurat bagi 74.000 anak di seluruh Jalur Gaza.

“Lebih dari 270.000 anak laki-laki dan perempuan telah mendaftar dalam program pendidikan UNRWA. Mereka menerima pembelajaran dasar dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan sains,” katanya, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan peran UNRWA, yang merupakan penyedia layanan pembelajaran darurat dan dukungan psikososial terbesar di Gaza.

Dengan dibukanya layanan pendidikan darurat ini, diharap dapat menghindari hilangnya generasi anak-anak Palestina.

Selain itu, tujuan dari dibukanya layanan ini agar anak-anak Gaza tetap bisa mendapatkan akses pendidikan lebih baik meski harus berjuang di tengah perang.

“Pendidikan mengembalikan harapan bagi anak-anak Gaza dan membantu mereka pulih, pendidikan juga membantu anak-anak mengatasi trauma yang tak terbayangkan,” ujar Lazzarini.

Meskipun pusat pembelajaran telah dibuka kembali, Lazzarini mengakui adanya tantangan besar di masa depan.

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi, yakni banyak sekolah rusak parah akibat serangan militer atau kekurangan dana untuk renovasi.

Menurut Badan PBB, saat ini, lebih dari 95 persen dari 564 gedung sekolah di Gaza telah rusak, sekitar 88 persen memerlukan rekonstruksi yang signifikan.

Hal ini, bisa menjadi semakin sulit jika tidak ada investasi besar dalam pembangunan kembali dan perbaikan infrastruktur Pendidikan.

Selain itu, akses terbatas terhadap buku pelajaran, teknologi, dan bahan ajar lainnya juga menjadi hambatan besar lainnya yang menghambat Pendidikan di Gaza.

Segala upaya mulai dilakukan pemerintah dan lembaga pendidikan di Gaza, termasuk berjuang keras untuk mendapatkan sumber daya yang cukup.

Demi memastikan puluhan ribu anak Gaza dapat mengakses Pendidikan yang layak.

Anak Gaza Belajar di bawah Reruntuhan

Serangan brutal tentara Zionis selama setahun terakhir, telah membuat anak-anak Gaza tidak bisa bersekolah dengan normal.

Ini karena sekolah-sekolah dihancurkan atau diubah menjadi tempat penampungan bagi keluarga-keluarga yang mengungsi.

Imbasnya, sebanyak 39.000 pelajar di Gaza pada tahun lalu tidak dapat mengikuti ujian akhir mereka di bidang pendidikan sekolah, yang dikenal sebagai Tawjihi.

Meski begitu, menyambut tahun ajaran baru 2025, Jalur Gaza akhirnya kembali membuka akses belajar-mengajar setelah gencatan senjata pada 19 Januari disepakati.

Pihak berwenang Gaza mulai mempersiapkan dimulainya kembali tahun ajaran baru, yang secara resmi dimulai pada 24 Februari.

Sejumlah pelajar Palestina terlihat di luar sebuah tenda yang diubah menjadi ruang kelas kecil untuk mengajar anak-anak pengungsi di sebuah tempat penampungan sementara di Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah

Adalah Abu Mustafa, yang merupakan seorang pengajar di Gaza.

Meski sekolah Mustafa didirikan di atas reruntuhan di bawah tenda. Namun Sekolah dadakannya adalah salah satu dari sedikit pilihan yang tersisa bagi anak-anak di lingkungannya.

Dengan sumber daya yang terbatas, Abu Mustafa mengajar pelajaran dasar termasuk pelajaran agama, berusaha membuat murid-muridnya tetap terlibat meskipun pemboman terus-menerus.

Pelajaran Abu Mustafa lebih dari sekadar kurikulum.

Mustafa turut membantu masyarakat Gaza, yang miskin dan menderita pengangguran tinggi jauh sebelum perang meletus.

Cara ini dilakukan agar anak-anak Gaza bisa kembali mengakses pendidikan yang layak.

(Tribunnews.com / Namira)

16/03/2025 15:40