partai: PBB

  • Tepung UNRWA Buat Gaza Cuma Cukup Buat 6 Hari, Hamas Desak Negara Arab Hentikan Genosida Israel – Halaman all

    Tepung UNRWA Buat Gaza Cuma Cukup Buat 6 Hari, Hamas Desak Negara Arab Hentikan Genosida Israel – Halaman all

    Tepung UNRWA Buat Gaza Cuma Cukup Buat 6 Hari, Hamas Desak Negara Arab Hentikan Genosida Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Badan bantuan Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNRWA, salah satu penyedia bantuan pangan terbesar di Gaza, mengatakan pihaknya hanya memiliki tepung untuk didistribusikan selama enam hari ke depan.

    “Kita bisa memperluasnya dengan memberi orang lebih sedikit, tetapi kita berbicara dalam hitungan hari, bukan minggu,” kata pejabat UNRWA Sam Rose pada Jumat (21/3/2025) dalam konferensi pers secara daring dari Gaza tengah.

    Situasi kemanusiaan di Gaza sekali lagi mengkhawatirkan karena pengurangan besar-besaran dalam distribusi bantuan, kata UNRWA.

    “Enam dari 25 toko roti yang didukung oleh Program Pangan Dunia terpaksa tutup. Ada lebih banyak orang di jalan-jalan di luar toko roti,” kata Rose.

    “Ini adalah periode terpanjang sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023 di mana tidak ada pasokan apa pun yang masuk ke Gaza. Kemajuan yang telah kami buat sebagai sistem bantuan selama enam minggu terakhir gencatan senjata sedang berbalik arah,” katanya.

    Israel telah memblokir masuknya barang ke Gaza sejak 2 Maret karena berselisih dengan Hamas mengenai tahap selanjutnya dari gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari.

    KELAPARAN – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan lebih dari satu juta orang di Gaza tengah dan Gaza selatan tidak menerima pasokan makanan apa pun selama bulan Agustus dan situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat buruk. (Anadolu Agency)

    Hamas Desak Negara-Negara Arab dan Muslim Bertindak Guna Akhiri ‘Genosida’ Israel di Gaza

    Terkait situasi di Jalur Gaza, Hamas telah meminta negara-negara Arab dan Muslim untuk mengambil tindakan mendesak guna menghentikan serangan baru Israel terhadap Gaza.

    Desakan itu dilontarkan Hamas dengan mengatakan bahwa mereka memiliki “tanggung jawab moral dan politik langsung” untuk “mengakhiri genosida”.

    Kelompok militan Palestina itu mengatakan pada Kamis, kalau “Pembantaian yang terus berlanjut memberikan tanggung jawab politik dan moral langsung kepada Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam untuk mengakhiri genosida yang dilakukan di hadapan seluruh dunia”.

    “Kami menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil tindakan segera di forum internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, dan menerapkan langkah-langkah segera untuk menghentikan agresi,” tambahnya.

  • Tepung UNRWA Buat Gaza Cuma Cukup Buat 6 Hari, Hamas Desak Negara Arab Hentikan Genosida Israel – Halaman all

    Kuwait Hibah Sebesar 3,5 juta Dolar ke UNICEF untuk Infrastruktur Air Gaza & Pendidikan di Lebanon – Halaman all

    Kuwait Hibah Sebesar 3,5 juta Dolar ke UNICEF untuk Infrastruktur Air Gaza & Pendidikan di Lebanon

    TRIBUNNEWS.COM- Dana Kuwait untuk Pembangunan Ekonomi Arab menandatangani dua perjanjian hibah pada hari Kamis dengan Dana Anak-anak PBB (UNICEF) untuk menyediakan $1,5 juta guna mendukung sektor air Gaza dan $2 juta untuk meningkatkan pendidikan di Lebanon, Anadolu melaporkan.

    Dalam sebuah pernyataan, dana yang dikelola pemerintah mengatakan proyek Gaza bertujuan untuk memulihkan sistem air dan sanitasi, menyediakan air minum yang aman, dan meningkatkan kesehatan masyarakat di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di daerah kantong tersebut.

    Pada hari Senin, pabrik desalinasi terbesar kedua di Gaza menghentikan operasinya, beberapa hari setelah fasilitas terbesar di wilayah itu ditutup karena penutupan perbatasan Israel yang sedang berlangsung, yang telah memblokir bahan bakar dan pasokan penting.

    Dana tersebut mengatakan proyek Lebanon akan berinvestasi dalam infrastruktur untuk meningkatkan lingkungan belajar bagi anak-anak lokal dan pengungsi dengan merehabilitasi tiga sekolah umum sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan negara tersebut.

    Gencatan senjata yang rapuh telah diberlakukan di Lebanon sejak November, mengakhiri perang lintas perbatasan selama berbulan-bulan antara Israel dan kelompok Hizbullah yang meningkat menjadi konflik skala penuh pada bulan September.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Israel seharusnya menarik diri sepenuhnya dari Lebanon selatan paling lambat tanggal 26 Januari, tetapi batas waktu diperpanjang hingga tanggal 18 Februari setelah Israel menolak mematuhinya. Israel masih mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.

    Hibah hari Kamis menandai perjanjian bantuan kemanusiaan ke-10 antara Kuwait Fund dan UNICEF. Sejak 2017, dana tersebut telah menyediakan sekitar $24 juta untuk sembilan proyek dengan badan PBB tersebut, menurut pernyataan tersebut.

    Dana Kuwait, yang beroperasi secara independen menggunakan sumber dayanya sendiri, menyediakan pinjaman lunak dan bantuan pembangunan untuk membantu negara-negara berkembang dengan proyek infrastruktur.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Kala Kim Jong Un Terjun Langsung Awasi Peluncuran Rudal Terbaru

    Kala Kim Jong Un Terjun Langsung Awasi Peluncuran Rudal Terbaru

    Pyongyang

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengawasi langsung peluncuran rudal terbaru buatan negaranya. Rudal ini disebut sebagai bagian dari sistem antipesawat.

    Dilansir AFP, Jumat (21/3/2025), Kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), melaporkan uji coba itu membuktikan ‘respons tempur cepat’ dari sistem rudal antipesawat terbaru.

    Laporan KCNA soal uji coba rudal ini dirilis sehari setelah Korea Selatan (Korsel) menyelesaikan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat (AS). Latihan gabungan itu dikenal sebagai ‘Freedom Shield’ dan digelar setiap tahun.

    Korut sudah lama marah dan mengecam latihan militer gabungan semacam itu. Korut menganggap AS dan Korsel sedang latihan untuk menginvasi wilayahnya.

    Kim Jong Un, menurut laporan KCNA, memuji sistem rudal antipesawat terbaru itu. Kim memuji militer Korut akan ‘dilengkapi dengan sistem senjata pertahanan utama lainnya dengan kemampuan tempur yang patut dipuji’. Namun, KCNA tidak melaporkan secara spesifik di lokasi mana uji coba itu digelar.

    Kecaman Korut Atas Latihan Militer Korsel-AS

    USS Carl Vinson yang dikerahkan AS untuk latihan dengan Korsel (Foto: Petty Officer 1st Class Arthurgwain L. Marquez/U.S. Navy via AP)

    Korut telah mengecam latihan bersama Korsel dengan AS. Korsel pun melaporkan Korut menembakkan ‘beberapa rudal balistik tak teridentifikasi’ dari wilayahnya setelah dimulainya latihan gabungan yang melibatkan tentara-tentara AS di wilayah Korsel.

    Dalam pernyataan terpisah pada Kamis (20/3) waktu setempat, seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Korut, yang tidak disebut namanya, mengecam latihan militer gabungan AS-Korsel sebagai ‘tidak lebih dari sekadar latihan perang agresi’.

    Latihan ‘Freedom Shield’ terbaru menampilkan latihan kolaboratif yang difokuskan pada penanggulangan senjata pemusnah massal, khususnya yang menargetkan ancaman nuklir, kimia, biologi, dan radioaktif. Hubungan antara Korut dan Korsel berada pada salah satu titik terendah selama bertahun-tahun, dengan Pyongyang meluncurkan rentetan rudal balistik tahun lalu yang melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, juga mengecam latihan militer AS-Korsel itu. Dia menganggapnya sebagai provokasi politik dan militer.

    “Segera setelah pemerintahan barunya muncul tahun ini, AS telah meningkatkan provokasi politik dan militer terhadap DPRK, ‘melanjutkan’ kebijakan permusuhan dari pemerintahan sebelumnya,” sebut Kim Yo Jong dalam pernyataannya seperti dilaporkan KCNA.

    DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea. Kim Yo Jong menyebut AS sedang melakukan konfrontasi.

    “Langkah keji AS untuk melakukan konfrontasi dengan DPRK semakin intensif pada Maret ini, dengan kemunculan Carl Vinson (Kapal Induk AS) di Semenanjung Korea,” kata Kim Yo Jong.

    Uji Coba Rudal untuk Nuklir

    Rudal buatan Korut (Foto: via REUTERS/KCNA)

    Korut juga menggelar uji coba rudal pada Februari lalu. Saat itu, Kim Jong Un memerintahkan militernya untuk mempersiapkan kemampuan nuklir.

    KCNA, sebagaimana dilansir Reuters pada Jumat (28/2), melaporkan uji coba rudal itu dimaksudkan untuk memperingatkan “musuh-musuh, yang secara serius melanggar lingkungan keamanan (negara) dan mendorong serta meningkatkan lingkungan konfrontasi”.

    KCNA melaporkan uji coba itu juga dirancang untuk menunjukkan ‘kesiapan berbagai cara operasi nuklir’. Kim Jong Un menyatakan sedang menyiapkan kemampuan menyerang yang kuat.

    “Apa yang dijamin oleh kemampuan menyerang yang kuat adalah kemampuan pencegahan dan pertahanan yang paling sempurna,” ucap Kim Jong Un saat mengawasi uji coba rudal itu, seperti dikutip KCNA.

    Dia mengatakan pasukan nuklir Korut harus secara permanen siap mempertahankan kedaulatan nasional. Dia mengatakan perisai nuklir dapat diandalkan untuk meningkatkan kemampuan tempur.

    “Merupakan misi dan tugas yang bertanggung jawab dari angkatan bersenjata nuklir DPRK untuk secara permanen mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional dengan perisai nuklir yang dapat diandalkan dengan meningkatkan kesiapan tempur dengan kekuatan nuklir dan kesiapan penuh untuk penggunaannya,” ujarnya.

    Lihat juga Video ‘Kim Jong Un Pantau Uji Coba Peluncuran Rudal Jelajah Strategis’:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Update Palestina: Israel Blokir Masjid Al Aqsa-PBB Khawatir

    Update Palestina: Israel Blokir Masjid Al Aqsa-PBB Khawatir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Situasi antara Israel dan Palestina terus memanas. Hal ini disebabkan langkah Israel yang kembali melakukan serangan besar-besaran ke Gaza, wilayah kantong pesisir Palestina, untuk menghabisi milisi Hamas. Padahal, sudah ada perjanjian gencatan senjata antara keduanya.

    Berikut perkembangan terbaru eskalasi itu sebagaimana dirangkum beberapa sumber, Jumat (21/3/2025):

    1. Israel Blokir Masjid Al Aqsa

    Pihak berwenang Israel telah memberlakukan pembatasan terhadap warga Palestina yang akan salat di Masjid Al-Aqsa untuk hari Jumat ketiga berturut-turut selama bulan Ramadhan.

    Pasukan Israel di pos pemeriksaan Qalandiya, sebelah utara Yerusalem Timur yang diduduki, memeriksa kartu identitas pribadi dan izin salat, tetapi puluhan warga Palestina, meskipun memiliki dokumen yang diperlukan, dilaporkan dilarang untuk masuk.

    Warga Yamon di Tepi Barat yang diduduki, Ibrahim Awad, mengatakan kepada kantor berita Anadolu, “Saya tiba di pos pemeriksaan dan setelah mereka memeriksa identitas saya, saya ditolak masuk tanpa alasan.

    “Setelah saya pergi, saya menerima pesan teks di ponsel saya yang menyatakan bahwa saya dilarang memasuki Yerusalem karena ‘hasutan’ di media sosial,” kata Awad.

    Pada tanggal 6 Maret, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pembatasan yang lebih ketat bagi warga Palestina yang ingin mengakses Masjid A lAqsa pada hari Jumat selama bulan Ramadhan.

    Berdasarkan pembatasan baru tersebut, hanya pria berusia di atas 55 tahun, wanita berusia di atas 50 tahun, dan anak-anak berusia di bawah 12 tahun yang akan diizinkan memasuki Masjid Al Aqsa. Keputusan tersebut bertepatan dengan serangan harian yang terus dilakukan oleh ratusan pemukim Israel ke kompleks tersebut.

    2. PBB Cemas Prospek Gaza

    Sam Rose, direktur perencanaan di badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), mengatakan situasi di Gaza sangat memprihatinkan karena kini menghadapi pengurangan besar dalam penyaluran pasokan bantuan.

    “Ini adalah periode terlama sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023 di mana tidak ada pasokan apa pun yang masuk ke Gaza. Kemajuan yang kami buat sebagai sistem bantuan selama enam minggu terakhir gencatan senjata sedang berbalik,” kata Rose kepada wartawan dari Gaza tengah.

    3. Israel Mau Caplok Gaza

    Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan Israel akan merebut tanah Gaza sampai Hamas setuju untuk membebaskan semua tawanan yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    “Semakin Hamas bersikeras menolak membebaskan para sandera, semakin banyak wilayah yang akan hilang, yang akan dianeksasi ke Israel,” kata Katz seperti dikutip The Jerusalem Post.

    “Jika para sandera tidak dibebaskan, Israel akan terus mengambil lebih banyak wilayah di Jalur Gaza untuk kendali permanen.”

    4. Dewan Keamanan PBB Bertemu untuk Membahas Serangan Israel di Tepi Barat

    Dewan Keamanan PBB akan bertemu untuk hari kedua berturut-turut mengenai Palestina, kali ini dengan fokus pada serangan Israel selama berbulan-bulan di Tepi Barat yang diduduki serta propek Gaza.

    Dalam forum itu, Wakil duta besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengkritik para pemimpin Israel karena tidak bergerak ke tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata, yang menyerukan pembebasan semua tawanan dan penghentian pertempuran secara permanen.

    Ia mengatakan sulit untuk membahas masa depan ketika para pemimpin militer dan politik Israel tampaknya telah membuat pilihan yang mendukung perang.

    Wakil duta besar Inggris, James Kariuki, mengecam peringatan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz tentang kehancuran total Gaza.

    “Inggris menyerukan kebangkitan bantuan yang cepat ke Gaza, penyelidikan atas tuduhan kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap tahanan Palestina oleh pasukan Israel, dan segera kembali ke kesepakatan gencatan senjata,” katanya.

    5. Hamas: Netanyahu Sabotase Perdamaian

    Hamas telah merilis pernyataan terkait surat Kepala lembaga keamanan nasional Israel Shin Bet Ronen Bar kepada para menteri yang mengklaim bahwa Netanyahu secara sengaja menyabotase kesepakatan gencatan senjata Gaza. Hamas mengatakan pemecatan kepala intelijen tersebut menunjukkan krisis antara Netanyahu dan aparat keamanannya meningkat.

    “Klaim kepala Shin Bet mengungkapkan manipulasi yang disengaja oleh Netanyahu terhadap negosiasi dan upayanya untuk menyabotase kesepakatan apa pun”, kata kelompok itu.

    “Pengakuan dari dalam kepemimpinan [Israel] ini menegaskan bahwa Netanyahu adalah dan masih merupakan hambatan nyata bagi kesepakatan pertukaran apa pun,” tambahnya.

    6. Pasukan Israel Melancarkan Serangan di ‘Semua Wilayah’ di Jalur Gaza

    Militer Israel telah menyerang kota Beit Lahiya secara luas selama satu jam terakhir. Orang-orang terbangun karena suara ledakan dan tank-tank Israel bergerak mendekati wilayah permukiman.

    Situasi yang sama terjadi di kota Rafah di Gaza selatan, yang menunjukkan bahwa pasukan Israel beroperasi di lingkungan Shaboura. Pasukan Israel juga disebutkan telah maju ke lingkungan Tal As Sultan, yang berada di sisi barat kota Rafah.

    7. UCLA Digugat atas Serangan terhadap Pengunjuk Rasa Pro-Palestina

    University of California, Los Angeles (UCLA) sedang digugat oleh sekelompok pengunjuk rasa pro-Palestina atas serangan oleh pendukung pro-Israel selama puncak protes kampus AS pada tahun 2024.

    35 penggugat pro-Palestina, yang meliputi aktivis, mahasiswa, anggota fakultas, pengamat hukum, jurnalis, dan simpatisan, menuduh UCLA, serta polisi, gagal melakukan apa pun untuk melindungi mereka selama “serangan massa”.

    Menurut gugatan yang diajukan ke pengadilan tinggi Los Angeles, penggugat mencatat serangan itu terjadi selama berjam-jam, disiarkan langsung di TV, dan di depan keamanan kampus dan Kepolisian Los Angeles. Namun, tidak ada satu pun penangkapan.

    “Tidak ada satu pun anggota penyerangan massa yang ditangkap malam itu, meskipun polisi dan petugas keamanan swasta menyaksikan dari jarak beberapa meter saat serangan berlangsung selama berjam-jam dan disiarkan langsung ke jutaan orang,” demikian bunyi gugatan tersebut.

    (sef/sef)

  • Setelah 2 Tahun, Militer Sudan Rebut Kembali Istana Kepresidenan

    Setelah 2 Tahun, Militer Sudan Rebut Kembali Istana Kepresidenan

    Khartoum

    Militer Sudan berhasil merebut kembali istana kepresidenan di Khartoum pada Jumat (21/3) waktu setempat, sekitar dua tahun setelah istana diduduki oleh kelompok paramiliter yang berperang melawan angkatan bersenjata negara tersebut.

    Direbutnya kembali istana kepresidenan ini menjadi salah satu kemajuan paling signifikan dalam perang yang berpotensi memecah-belah Sudan.

    Laporan televisi pemerintah Sudan dan sejumlah sumber militer setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (21/3/2025), menyebut militer melancarkan operasi perburuan di area sekitar istana kepresidenan untuk mengejar para anggota paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

    RSF belum menyampaikan pernyataan menanggapi pencapaian terbaru militer Sudan tersebut.

    Sejumlah saksi mata menuturkan kepada Reuters bahwa tembakan senjata api sesekali terdengar di beberapa area pusat ibu kota Khartoum.

    Perang yang berkecamuk di Sudan telah menyebabkan apa yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan kelaparan dan penyakit menyelimuti berbagai wilayah di negara tersebut.

    Kelompok paramiliter RSF dengan cepat menduduki istana kepresidenan Sudan dan sebagian besar ibu kota Khartoum saat perang pecah pada April 2023. Namun Angkatan Bersenjata Sudan dalam beberapa bulan terakhir telah bangkit dan bergerak perlahan menuju ke istana kepresidenan di sepanjang Sungai Nil.

    Momen militer Sudan merebut kembali Istana Kepresidenan di Khartoum dari paramiliter RSF Foto: Social Media via REUTERS Purchase Licensing Rights

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    RSF yang awal tahun ini mulai membentuk pemerintahan paralel, masih mempertahankan kendali atas sebagian wilayah Khartoum dan Omdurman yang berdekatan, serta Sudan bagian barat, tempat mereka berjuang mengambil alih benteng terakhir militer di Dardur, al-Fashir.

    Merebut kembali ibu kota Khartoum dalam mempercepat pengambilalihan penuh wilayah Sudan bagian tengah oleh militer negara tersebut, dan mempersulit pembagian wilayah timur-barat negara itu antara kedua pasukan.

    Kedua belah pihak telah bersumpah untuk terus bertempur di sisa wilayah negara tersebut, dan tidak ada upaya perundingan damai yang terwujud.

    Perang ini meletus di tengah perebutan kekuasaan antara militer Sudan dan RSF menjelang transisi yang direncanakan ke pemerintahan sipil.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • UU TNI Perkokoh Ideologi Pancasila sesuai Asta Cita

    UU TNI Perkokoh Ideologi Pancasila sesuai Asta Cita

    loading…

    Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

    Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

    Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

    Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

    “Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,” katanya, Jumat (21/3/2025).

    Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

    Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

  • Israel Ancam Lakukan Penghancuran Total Gaza Jika Dua Hal Ini Tidak Dilakukan

    Israel Ancam Lakukan Penghancuran Total Gaza Jika Dua Hal Ini Tidak Dilakukan

    PIKIRAN RAKYAT – Israel kian beringas dalam melakukan serangan ke wilayah Gaza dan bahkan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan pernyataan kontroversial.

    Katz mengatakan tak segan-segan akan melakukan penghancuran total dan pemindahan paksa di Jalur Gaza. Dia memberikan peringatan terakhir jika tawanan Israel tak kunjung dibebaskan.

    Selain itu, peringatan terakhir dari Katz ini juga meminta agar kelompok pejuang Palestina, Hamas agar disingkirkan dari kekuasaan.

    “Ini peringatan terakhir Serangan Angkatan Udara terhadap teroris Hamas hanyalah langkah pertama. Kelanjutannya akan jauh lebih sulit. Dan Anda akan membayar harga penuh,” katanya kepada warga Palestina yang terjebak di daerah kantong itu. 

    Pernyataan Katz ini dilontarkan sehari setelah Israel kembali membombardir Gaza pada Selasa, 18 Maret 2025. Serangan Israel tersebut menewaskan 400 warga Palestina yang sebagian besar anak-anak.

    Dalam pesan video yang ditujukan kepada penduduk Gaza, Katz mengatakan serangan pada Selasa dini hari yang menewaskan lebih dari 400 warga Palestina merupakan sebuah permulaan.

    “Apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih parah, dan Anda akan menanggung akibatnya. Segera, evakuasi penduduk dari zona pertempuran akan dilanjutkan,” tuturnya dilaporkan Middle East Eye.

    Usai melakukan serangan udara, tentara Israel penjajah langsung dikerahkan dan melakukan invasi darat ke Gaza tengah dan selatan. Salah satu wilayah yang diinvasi adalah Netzarim.

    Netzarim merupakan salah satu wilayah strategis di Gaza yang memisahkan bagian utara dan bagian selatan daerah tersebut. Tindakan Israel tersebut juga menutup Jalan Salah Al-Din, mencegah warga Gaza bergerak ke utara, sementara pergerakan ke selatan tetap terbuka.

    Inggris mengecam

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengecam pernyataan Katz, yang mengancam akan menghancurkan total Gaza. Lammy, menanggapi di House of Commons, dengan tegas mengutuk kata-kata ini, mendesak Katz untuk menariknya kembali.

    “Saya mengutuk pernyataan tersebut, dan saya ingin meminta Menteri Katz, yang sangat berpengalaman, untuk menariknya kembali,” ujarnya dilaporkan WAFA.

    Lammy juga membahas insiden terpisah di mana seorang warga negara Inggris terluka dalam serangan udara Israel di kompleks PBB di Gaza pada Rabu, 19 Maret 2025. 

    Ia menyerukan penyelidikan yang transparan atas insiden tersebut dan bersikeras agar mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban atas serangan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Cara Cek Sertifikat Tanah, Bermasalah atau Tidak?

    2 Cara Cek Sertifikat Tanah, Bermasalah atau Tidak?

    PIKIRAN RAKYAT – Saat ini, kamu tidak perlu lagi bersusah payah mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya untuk memastikan keaslian sertifikat tanah. Kini, proses pengecekan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat, tanpa perlu antre atau menghadapi birokrasi yang rumit.

    Sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPN, sertifikat tanah memiliki peran krusial dalam pembuktian kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Sertifikat ini juga menjadi syarat utama dalam berbagai transaksi properti, mulai dari jual beli, penyewaan, hingga pengajuan pinjaman dengan jaminan tanah.

    Di dalam sertifikat tanah, terdapat informasi penting seperti nama pemilik, luas tanah, lokasi, serta jenis hak yang melekat pada tanah tersebut. Jika kamu telah memiliki sertifikat tanah atas nama pribadi, maka kamu juga berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Untuk melakukan pengecekan keaslian sertifikat tanah secara online, ada dua metode utama yang bisa kamu gunakan. Kamu bisa memilih salah satu yang paling pas menurutmu. Berikut penjelasannya:

    Cara Cek Sertifikat Tanah Online

    Kamu bisa melakukan pengecekan sertifikat tanah secara online, yakni bisa melalui aplikasi yang sudah tersedia di Play Store atau App Store, atau pun melalui situs yang bisa kamu akses tanpa mengunduh aplikasi apapun.

    Kedua metode ini bisa kamu pilih, mana yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhanmu.

    Cara Cek Sertifikat Tanah Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

    Pemerintah menyediakan aplikasi bernama Sentuh Tanahku yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store. Berikut langkah-langkah penggunaannya:

    Unduh dan pasang aplikasi Sentuh Tanahku di perangkatmu. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dengan memilih opsi ‘Masuk’, lalu klik ‘Daftar di Sini’ dan isi data yang diminta. Periksa email untuk menemukan tautan aktivasi akun, lalu klik tautan tersebut. Setelah akun aktif, masuk ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah dibuat. Pilih menu ‘Cari Berkas’, lalu masukkan data yang diperlukan dan klik ‘Cari Berkas’ untuk mengetahui informasi sertifikat tanah yang ingin dicek.

    Nanti aplikasi akan menunjukkan keaslian sertifikat tanah yang kamu miliki.

    Cara Cek Sertifikat Tanah Lewat Website BHUMI

    Selain melalui aplikasi, pengecekan sertifikat tanah juga bisa dilakukan via situs web resmi BHUMI yang dikelola oleh BPN. Berikut caranya:

    Akses situs resmi BHUMI melalui tautan https://bhumi.atrbpn.go.id/peta. Klik ikon kaca pembesar dengan tanda plus yang ada di bagian atas halaman. Pilih opsi ‘Pencarian Bidang (NIB/HAK)’, lalu masukkan informasi terkait seperti nama Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan. Masukkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) atau Nomor Hak tanah yang ingin diperiksa. Klik ‘Cari Bidang’ untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai tanah yang bersangkutan.

    Cek sertifikat tanah lewat situs BHUMI

    Dengan adanya dua metode pengecekan ini, proses verifikasi keaslian sertifikat tanah menjadi lebih praktis dan efisien. Kamu bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan, baik menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku yang lebih fleksibel atau langsung mengakses situs web BHUMI untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

    Memanfaatkan teknologi digital dalam pengecekan sertifikat tanah tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meminimalkan risiko penipuan atau pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, jika kamu ingin membeli tanah atau sekadar memastikan keabsahan sertifikat yang dimiliki, sebaiknya gunakan salah satu metode ini untuk memperoleh kepastian hukum.

    Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kamu dalam memastikan keaslian sertifikat tanah dengan cara yang lebih praktis dan modern.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4 Fakta Staf PBB Tewas Akibat Serangan di Jalur Gaza

    4 Fakta Staf PBB Tewas Akibat Serangan di Jalur Gaza

    Jakarta

    Staf Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) tewas akibat bahan peledak yang dijatuhkan ke arah sebuah gedung di Kota Deir el-Balah, Gaza. PBB mendesak serangan ini diselidiki secara tuntas.

    “Sebuah bahan peledak dijatuhkan atau ditembakkan ke infrastruktur dan meledak di dalam gedung,” pernyataan UNOPS dilansir AFP, Rabu (19/3/2025).

    Akibat ledakan itu, sedikitnya 5 orang yang berada dalam gedung itu dilaporkan terluka.

    1. UNOPS: Ini Bukan Kecelakaan!

    Pimpinan UNOPS merasa ‘terkejut dan terpukul’ terkait kabar tewasnya salah satu staf UNOPS.

    “Ini bukan kecelakaan,” kata Direktur Eksekutif UNOPS, Jorge Moreira da Silva.

    “Saya terkejut dan sedih mendengar berita tragis ini,” katanya.

    Dua orang, termasuk seorang karyawan PBB, tewas dalam serangan di salah satu gedung PBB di Deir el-Balah, di Jalur Gaza bagian tengah, kata seorang sumber PBB kepada AFP.

    2. Sekjen PBB Tuntut Penyelidikan

    Kerusakan di Gaza akibat serangan Israel (Foto: REUTERS/Hatem Khaled Purchase Licensing Rights)

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, terkejut dengan kematian seorang staf PBB akibat serangan di Jalur Gaza itu. Guterres menuntut penyelidikan penuh terhadap kematian staf PBB tersebut.

    Juru bicara untuk Sekjen PBB, Farhan Haq, seperti dilansir AFP, Kamis (20/3), mengatakan bahwa Guterres “sangat sedih dan terkejut mengetahui kematian seorang anggota staf Kantor Layanan Proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika dua wisma tamu PBB di Deir al-Balah terkena serangan”.

    “Lokasi semua tempat PBB diketahui oleh pihak-pihak yang berkonflik, yang terikat oleh hukum internasional untuk melindunginya dan menjaga kekebalan mutlak,” ucap Haq dalam konferensi pers di New York, Amerika Serikat (AS).

    “Sekretaris Jenderal mengutuk keras semua serangan terhadap personel PBB dan menyerukan penyelidikan menyeluruh,” tegasnya.

    3. Total 280 Staf PBB Tewas di Perang Gaza

    Haq menambahkan bahwa kematian itu menambah jumlah staf PBB yang tewas di Jalur Gaza sejak perang berkecamuk pada 7 Oktober 2023 menjadi sedikitnya 280 orang.

    Kematian staf PBB itu terjadi ketika militer Israel kembali melancarkan pengeboman besar-besaran di Jalur Gaza, yang merusak ketenangan yang menyelimuti daerah kantong Palestina itu sejak gencatan senjata diberlakukan pada 19 Januari lalu.

    Haq mengatakan masih terlalu dini untuk “menentukan tanggung jawab” terkait serangan mematikan itu. Namun dia menyebut ledakan itu bukan akibat ranjau atau persenjataan yang belum meledak, melainkan disebabkan oleh proyektil yang “dijatuhkan atau ditembakkan ke infrastruktur dan meledak di dalam gedung”.

    “Kami tidak mengetahui apakah itu ditembakkan dari darat, dari laut, dari udara,” ucapnya.

    4. Israel Buka Penyelidikan

    Israel meluncurkan penyelidikan atas kematian staf PBB pada Rabu (19/3) tersebut. Militer Tel Aviv membantah telah bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan staf PBB itu.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, seperti dilansir AFP, Kamis (20/3), mengatakan bahwa insiden yang menewaskan staf PBB di Jalur Gaza itu sedang diselidiki.

    “Kami menyatakan kesedihan atas kematian seorang warga negara Bulgaria, seorang pekerja PBB, hari ini di Jalur Gaza,” ucap Marmorstein dalam pernyataannya pada Rabu (19/3) waktu setempat.

    “Situasi seputar insiden itu sedang diselidiki,” tegasnya.

    Marmorstein menambahkan bahwa “pemeriksaan awal tidak menemukan hubungan… apa pun” dengan aktivitas militer Israel.

    Lihat juga Video ‘Serangan Udara Israel Tewaskan 14 Orang di Gaza Utara’:

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kepala HAM PBB: Perluasan Permukiman Israel di Wilayah Pendudukan Sama dengan Kejahatan Perang – Halaman all

    Kepala HAM PBB: Perluasan Permukiman Israel di Wilayah Pendudukan Sama dengan Kejahatan Perang – Halaman all

    Kepala HAM PBB: Perluasan Permukiman Israel di Wilayah Pendudukan Sama dengan Kejahatan Perang

    TRIBUNNEWS.COM- Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan kebijakan permukiman Israel, tindakan aneksasinya, dan undang-undang serta tindakan diskriminatif melanggar hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri

    Perluasan permukiman Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, “merupakan kejahatan perang,” kata Volker Turk, kepala hak asasi manusia PBB pada Selasa, sambil mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas.

    “Pemindahan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya oleh Israel merupakan kejahatan perang,” kata Turk, yang menekankan bahwa kebijakan permukiman Israel melanggar hukum internasional dan hak Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri.

    Laporan tersebut, yang mencakup periode November 2023 hingga Oktober 2024, mendokumentasikan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam aktivitas permukiman Israel, termasuk rencana untuk lebih dari 20.000 unit rumah di Yerusalem Timur dan pendirian 49 pos terdepan baru di Tepi Barat.

    “Kebijakan permukiman Israel, tindakan aneksasinya, dan undang-undang serta tindakan diskriminatif terkait merupakan pelanggaran hukum internasional, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Internasional, dan melanggar hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata Turk.

    Dia mendesak: “Israel harus segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman dan mengevakuasi semua pemukim, menghentikan pemindahan paksa penduduk Palestina, dan mencegah serta menghukum serangan oleh pasukan keamanan dan pemukimnya.”

    Otoritas Israel juga merobohkan 1.779 bangunan Palestina, yang memaksa lebih dari 4.500 orang mengungsi. Jumlah warga Palestina yang dipaksa mengungsi akibat pembongkaran meningkat hampir 200 persen dibandingkan periode pelaporan sebelumnya, menurut laporan tersebut.

    Pemukim ilegal Israel, yang semakin berani karena dukungan pemerintah, juga telah meningkatkan kekerasan terhadap komunitas Palestina, dengan rata-rata 118 insiden kekerasan pemukim tercatat per bulan. Rata-rata tersebut naik dari 108 pada tahun 2023 — yang merupakan tahun yang memecahkan rekor.

    Laporan tersebut mencatat bahwa pasukan keamanan dan pemukim Israel membunuh 612 warga Palestina selama periode pelaporan, sementara 24 warga Israel kehilangan nyawa dalam bentrokan dan serangan.

    “Batas antara kekerasan pemukim dan negara (telah) kabur hingga ke titik yang tidak terlihat,” kata laporan tersebut memperingatkan, mengutip militerisasi gerakan pemukim dan pengerahan pemukim ke dalam pasukan keamanan Israel.

    Turk menghimbau masyarakat internasional untuk mengambil “tindakan yang berarti” untuk mengatasi situasi dan menegakkan hukum internasional.

    Dia juga mendesak Israel untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional dan segera menghentikan semua aktivitas permukiman baru, mengevakuasi semua pemukim dari Wilayah Palestina yang Diduduki, dan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh permukiman ilegal selama beberapa dekade.

     

    Israel Meningkatkan Pembangunan Permukiman di Tepi Barat, Melanggar Hukum Internasional

    Laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa Israel meningkatkan aktivitas permukiman secara tajam di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, selama setahun terakhir. Laporan tersebut merinci perluasan permukiman Israel, pembongkaran rumah-rumah Palestina secara tidak sah, dan lonjakan kekerasan pemukim, yang semuanya terjadi dalam “iklim impunitas.”

    Menurut Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk, “Kebijakan permukiman Israel, tindakan aneksasinya, dan undang-undang serta tindakan diskriminatif terkait merupakan pelanggaran hukum internasional, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Internasional, dan melanggar hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.”

    Laporan yang mencakup periode November 2023 hingga Oktober 2024 ini menyoroti upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperkuat kendali Israel atas wilayah yang diduduki melalui perluasan permukiman. Lebih dari 20.000 unit perumahan direncanakan di Yerusalem Timur saja, sementara sedikitnya 10.300 unit tambahan diusulkan di permukiman Tepi Barat yang ada. Pada saat yang sama, 49 pos terdepan Israel baru didirikan.

    Sementara itu, pengungsian warga Palestina meningkat, dengan 214 bangunan dihancurkan di Yerusalem Timur dan 1.779 di seluruh Tepi Barat, yang secara paksa mengusir lebih dari 4.500 warga Palestina.

    Laporan tersebut juga menunjukkan meningkatnya militerisasi gerakan pemukim. “Batas antara kekerasan pemukim dan negara [telah] kabur hingga ke titik yang tidak terlihat, yang selanjutnya memungkinkan peningkatan kekerasan dan impunitas,” katanya. Pasukan dan pemukim Israel bertanggung jawab atas kematian 612 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, selama periode pelaporan.

    Kekerasan pemukim mencapai rata-rata 118 insiden per bulan, meningkat dari tahun sebelumnya yang memecahkan rekor, dan pembangunan jalan tanpa izin oleh pemukim dan tentara Israel semakin membatasi pergerakan warga Palestina sekaligus memungkinkan perampasan tanah. Perluasan layanan pemerintah Israel di pemukiman, menurut laporan tersebut, melembagakan pola lama “diskriminasi sistematis, segregasi, penindasan, dominasi, kekerasan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya” terhadap warga Palestina.

    Türk mengecam pemindahan penduduk sipil Israel ke wilayah pendudukan, dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional. Ia mendesak Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman, mengevakuasi pemukim dari Tepi Barat yang diduduki, dan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

    “Israel harus mematuhi putusan Mahkamah Internasional dan segera menghentikan semua kegiatan permukiman baru, mengevakuasi semua pemukim dari Wilayah Palestina yang Diduduki, dan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh permukiman ilegal selama beberapa dekade,” tegas Türk.

    Laporan itu menghimbau masyarakat internasional untuk mengambil tindakan konkret dalam menanggapi kebijakan permukiman Israel yang semakin meluas, dan memperingatkan bahwa tanpa intervensi, situasi akan terus memburuk. 

     

     

    SUMBER: ANADOLU AJANSI, MIDDLE EAST MONITOR