partai: PBB

  • Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Jadi Wasekjen Demokrat  – Halaman all

    Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Jadi Wasekjen Demokrat  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengumumkan struktur kepengurusan partai periode 2025-2030.

    Ada yang menarik dalam struktur kepengurusan tersebut yakni adanya nama Mantan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor. AHY memperkenalkan Afriansyah sebagai Wasekjen kepada para kader.

    “Pertama, Bapak Afriansyah Noor,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    kepada para kader Demokrat, AHY menyampaikan bahwa Afriansyah juga merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih dengan jabatan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    AHY berharap adanya Afriansyah dalam jajaran kepengurusan Demokrat dapat membantu memaksimalkan perjuangan partai kedepannya.

    “Darah baru semoga bisa berkiprah dan membantu perjuangan partai,” kata AHY.

    Adapun Struktur Kepengurusan Partai Demokrat periode 2025-2030 yakni: 

    Majelis Tinggi Partai

    – Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua)
    – Agus Harimurti Yudhoyono (Wakil Ketua)
    – Teuku Riefky Harsya (Sekretaris)
    – Edhie Baskoro Yudhoyono
    – Andi Alfian Mallarangeng
    – Herman Khaeron
    – Letnan Jenderal TNI (Purn) E.E Mangindaan
    – Sjariefuddin Hasan 
    – Amir Syamsuddin
    – Hinca Pandjaitan
    – Mayor Jenderal TNI (Purn) Nahrowi Ramli
    – Melani Leimena Suharli
    – Sarjan Tahir
    – Muhammad Jafar Hafsah
    – Indrawati Sukadis
    – Kolonel (Purn) Guntur Sasono
    – Irwan Fecho

    Dewan Kehormatan Partai

    – Hinca Pandjaitan (Ketua)
    – Nachrowi Ramli (Wakil Ketua) 
    – Partoyo (Sekretaris)

    Mahkamah Partai

    – Nachrowi Ramli (Ketua)

    Dewan Pertimbangan 

    – Sarjan Tahir (Ketua)

    Dewan Pakar

    – Andi Mallarangeng (Ketua)

    Ketua Umum

    – Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum

    – Eddy Baskoro Yudhoyono 
    – Teuku Riefky Harsya 
    – Dody Hanggodo
    – Benny Kabur Harman
    – Dede Yusuf Macan Effendi 
    – Vera Febyanthy
    – Ediwan Prabowo

    Sekretaris Jenderal

    – Herman Khaeron (Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal

    – Afriansyah Noor
    – Agus Jovan Latuconsina 
    – Jansen Sitindaon 
    – Renanda Bachtar
    – Jemmy Setiawan
    – Rezka Oktoberia
    – Didik Mukrianto 
    – Inggrid Maria Palupi Kansil
    – Imelda Sari
    – Heri Sebayang
    – Umar Arsal
    – Syahrial Nasution

    Bendahara Umum

    – Irwan Feco 

    Wakil Bendahara Umum

    – Sabam Sinaga
    – Eka Putra
    – Mukhamad Oki Isnaini
    – Lasmi indaryani
    – Hendrik Sitompul
    – Tatyana Sutara
    – Edwin Jannerli Tandjung 
    – Steven Rumangkang 
    – Abdul Muna Algozali
    – Felix Soesanto

    Direktur Eksekutif 

    – Sigit Raditya (Ketua)
    – Irawan satrio leksono
    – Ahdi muqsith mursalim
    – Mukhlis 
    – Afroni Imawan

    (Tribunnews.com)

  • Eks Sekjen PBB Afriansyah Noor jadi Wasekjen Demokrat

    Eks Sekjen PBB Afriansyah Noor jadi Wasekjen Demokrat

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor terpilih menjadi Wakil Sekjen Partai Demokrat periode 2025–2030.

    “Pertama, Bapak Afriansyah Noor,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mengenalkan pengurus baru DPP Partai Demokrat periode 2025–2030 di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu.

    AHY mengenalkan sosok Afriansyah sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Kabinet Merah Putih dan sebagai mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Dirinya berharap Afriansyah selaku anggota baru, bisa memberikan kontribusi terbaiknya kepada Partai Demokrat dalam lima tahun ke depan.

    “Darah baru semoga bisa berkiprah dan membantu perjuangan partai,” ucapnya.

    Diketahui, pada Minggu ini Partai Demokrat menggelar acara perkenalan pengurus baru DPP Partai Demokrat periode 2025–2030.

    Berikut daftar pengurus DPP Partai Demokrat periode 2025-2030:

    – Pimpinan DPP

    Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum: Edhie Baskoro Yudhoyono, Teuku Riefky Harsya, Dody Hanggodo, Benny Kabur Harman, Dede Yusuf Macan Effendi, Vera Febyanthy, dan Letjen TNI (Purn) R. Ediwan Prabowo.

    – Kesekjenan

    Sekretaris Jenderal: Herman Khaeron

    Wakil Sekretaris Jenderal: Afriansyah Noor, Agust Jovan Latuconsina, Jansen Sitindaon, Renanda Bachtar, Jemmy Setiawan, Rezka Oktoberia, Didik Mukrianto, Inggrid Maria Palupi, Imelda Sari, Heri Sebayang, Umar Arsal, dan Syahrial Nasution.

    – Kebendaharaan

    Bendahara Umum: Irwan Fecho

    Wakil Bendahara Umum: Sabam Sinaga, Eka Putra, Oki Isnaini, Lasmi Indrayani, Hendrik Halomoan Sitompul, Tatyana Sutara, Edwin Jannerli, Steven Rumangkang, Abdul Muna, dan Felix Soetanto.

    – Direktur Eksekutif

    Ketua: Sigit Raditya

    Wakil: Irawan Satrio Leksono, Adi Muqsith Mursalim, Mukhlis YS, dan Afroni Imawan. Posisi ini juga dibantu oleh delapan orang anggota.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Duh! UNCTAD Sebut Perang Dagang Hambat Industrialisasi Negara Berkembang

    Duh! UNCTAD Sebut Perang Dagang Hambat Industrialisasi Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — United Nations Conference on Trade and Development alias UNCTAD mewanti-wanti kebijakan tarif impor tinggi yang memicu perang dagang seperti yang terjadi belakangan akan menghambat industrialisasi negara berkembang.

    Dalam laporan terbaru bertajuk UNCTAD Global Trade Update March 2024, lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyatakan peningkatan tarif menghambat negara-negara berkembang untuk mengekspor barang-barang bernilai tambah sehingga memperlambat proses industrialisasi dalam negeri.

    UNCTAD menegaskan bahwa tarif merupakan instrumen penting dalam kebijakan perdagangan internasional terutama untuk negara berkembang. Setidaknya, instrumen tarif bisa memberikan tiga manfaat penting bagi negara berkembang.

    Pertama, tarif berfungsi sebagai sumber pendapatan negara melalui pajak langsung. Dalam banyak kasus, UNCTAD mencatat tarif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran pemerintah, membiayai layanan penting seperti infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

    Kedua, tarif dapat bertindak sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung industri yang baru berdiri. Dengan mengenakan bea masuk pada barang impor, industri dalam negeri bisa terlebih dahulu tumbuh sebelum bersaing secara langsung dengan pemain yang lebih mapan di pasar global.

    Ketiga, tarif memengaruhi akses pasar dan negosiasi perdagangan. UNCTAD mencatat negara-negara berkembang sering kali menggunakan sistem perjanjian perdagangan yang rumit dan skema akses pasar preferensial yang menentukan tarif saat mengekspor barang.

    Sebaliknya, banyak negara maju memberikan akses istimewa untuk ekspor dari negara-negara berkembang dan sektor-sektor tertentu—seperti pertanian dan pakaian—terus mengalami tarif tinggi. Akibatnya, kemampuan negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor dan berintegrasi ke dalam rantai nilai global semakin terbatas.

    Di sisi lain, UNCTAD turut menyampaikan bahwa bea masuk yang tinggi turut dapat meningkatkan biaya bagi pelaku usaha dan konsumen sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

    UNCTAD melihat sudah menjadi pola umum bahwa barang olahan dikenai tarif tinggi, sementara bahan mentah dikenai tarif lebih rendah. Pola tersebut diyakini menghambat ekspor produk bernilai tambah dari negara berkembang sehingga menghambat upaya industrialisasi.

    “Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang harus mencapai keseimbangan antara memanfaatkan tarif untuk pembangunan ekonomi dan berintegrasi ke dalam ekonomi global melalui liberalisasi perdagangan,” tulis UNCTAD dalam laporan tersebut.

    Lebih lanjut, UNCTAD melaporkan perdagangan barang mulai melambat pada kuartal IV/2024, sementara perdagangan jasa masih mempertahankan momentumnya yang kuat.

    Sementara itu, data awal pada kuartal I/2025, menunjukkan pertumbuhan yang baik pada barang maupun jasa. Hanya saja, sebagian besar pertumbuhan itu diyakini merupakan antisipasi awal kebijakan tarif yang diberlakukan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump.

    Oleh sebab itu, UNCTAD mewanti-wanti eskalasi perang dagang akibat pergeseran kebijakan AS dapat meningkatkan ketidakseimbangan perdagangan global. Bahkan, ketidakpastian geopolitik akibat eskalasi perang dagang dikhawatirkan dapat memengaruhi pertumbuhan perdagangan global secara negatif.

    UNCTAD mencontohkan pemerintah AS menaikkan tarif untuk baja dan aluminium. Diperkirakan, peningkatan tarif itu akan berdampak signifikan pada rantai nilai global dan regional.

    Peningkatan tarif atas produk baja dan aluminium itu diyakini akan menyebabkan pergeseran dalam pola produksi dan pengadaan. Bagaimanapun, perusahaan dan pemerintah akan menyesuaikan diri dengan hambatan perdagangan baru dan berupaya mengurangi biaya tarif tersebut.

    Bahkan, pada bulan-bulan pertama 2025, sudah terjadi penurunan permintaan pengiriman peti kemas sebagaimana tercermin dari penurunan signifikan dalam Shanghai Containerized Freight Index (SCFI). Penurunan SCFI menunjukkan pelemahanan volume perdagangan, yang menandakan perlambatan dalam aktivitas ekonomi global.

    Selain itu, Indeks Baltic Dry yang melacak tarif pengiriman untuk komoditas curah seperti batu bara, bijih besi, dan biji-bijian juga masih berada di level yang relatif rendah dibandingkan 2024. UNCTAD meyakini fakta tersebut merupakan indikasi kuat akan terjadi kontraksi perdagangan global dan berkurangnya aktivitas ekonomi. 

    “Karena permintaan yang lebih rendah untuk pengiriman curah biasanya berkaitan dengan output industri yang lebih lemah dan pertumbuhan yang lebih lambat di sektor-sektor utama,” tulis laporan tersebut.

    UNCTAD pun menyimpulkan ke depan perlunya kebijakan yang lebih seimbang dan kerja sama multilateral yang lebih kuat untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global.

  • Eks Sekjen PBB Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Dapat Posisi Wasekjen

    Eks Sekjen PBB Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Dapat Posisi Wasekjen

    Eks Sekjen PBB Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Dapat Posisi Wasekjen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
    Afriansyah Noor
    bergabung dengan
    Partai Demokrat
    .
    Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Partai Bulan Bintang
    (PBB) itu masuk dalam struktur partai berlogo mercy tersebut dan menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal (
    Wasekjen
    ).
    “Afriansyah Noor, Wakil Sekretaris Jenderal,” ujar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membacakan daftar Wasekjen periode 2025-2030, Minggu (23/3/2025).
    AHY berharap bergabungnya Afriansyah ke Demokrat ini akan membawa semangat baru bagi Partai Demokrat ke depan.
    Dalam kesempatan itu, AHY juga mengumumkan Herman Khaeron sebagai Sekjen baru Demokrat.
    Herman menggantikan Teuku Riefky Harsya yang didapuk sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.
    Adapun pengumuman struktur kepengurusan baru DPP Demokrat ini diumumkan setelah sebelumnya Demokrat menggelar Kongres ke-6 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
    Dalam kongres tersebut, AHY kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.
    Lewat kongres tersebut, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat.
    Untuk diketahui, Afriansyah Noor adalah eks Sekjen PBB pada masa kepemimpinan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra.
    Kala itu, dia diberhentikan dari posisi Sekjen bersama sejumlah pengurus PBB lainnya.
    Pj Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) saat itu, yakni Fahri Bachmid mengatakan bahwa pergantian Afriansyah Noor dari posisi Sekjen murni kepentingan organisasi.
    Setelah dicopot dari jabatannya, Afriansyah Noor sempat mengikuti bursa pemilihan calon Ketua Umum PBB.
    Namun, Afriansyah Noor kalah dari Gugum Ridho Putra lewat proses voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Afriansyah Noor eks Sekjen PBB Jadi Wasekjen Partai Demokrat

    Afriansyah Noor eks Sekjen PBB Jadi Wasekjen Partai Demokrat

    Jakarta

    Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Afriansyah Noor sebagai wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat. Afriansyah Noor sebelumnya merupakan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB).

    Pengumuman ini disampaikan AHY di Taman Politik DPP Demokrat, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/3/2025). Afriansyah akan membantu kepengurusan Partai Demokrat.

    “Yang berikutnya adalah kesekjenan, lanjut, kita mulai dari Wakil sekjen karena belum tentu siapapun bisa jadi Sekjen di sini betul ya?” kata AHY di lokasi.

    “Pertama, bapak Afriansyah Noor yang juga saat ini sebagai Wakil Badan Halal, sebelumnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Darah baru, semoga bisa berkiprah dan membantu perjuangan partai,” ucapnya.

    Diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri pengumuman pengurus DPP Partai Demokrat 2025-2030. Kehadiran SBY didampingi langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Demokrat sendiri telah menggelar Kongres VI yang memilih ketua umum partai periode 2025-2030. AHY kembali terpilih sebagai ketum dalam kongres itu.

    Adapun pemilihan AHY sebagai Ketum diambil secara aklamasi. AHY menjadi satu-satunya tokoh di Demokrat yang mendaftar dan memenuhi syarat pencalonan sebagai Ketum.

    (dwr/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Krimea Bakal Diberi ke Rusia, Trump Diam-Diam Incar Harta Karun Langka

    Krimea Bakal Diberi ke Rusia, Trump Diam-Diam Incar Harta Karun Langka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) saat ini dilaporkan mempertimbangkan untuk mengakui bahwa Krimea adalah bagian dari Rusia. Hal ini terjadi saat Presiden AS Donald Trump terus mendorong diskusi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah hubungan kedua negara yang sedang buruk akibat serangan Moskow ke Ukraina.

    Situs berita AS, Semafor, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan bahwa sejatinya Trump belum membuat keputusan apa pun. Walau begitu, diskusi tentang status Krimea sejalan dengan “banyak pilihan yang diajukan saat Trump mendorong diakhirinya perang.”

    Walau begitu, Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes mengatakan kepada Semafor bahwa Gedung Putih “tidak membuat komitmen semacam itu, dan kami tidak akan menegosiasikan kesepakatan (perdamaian) melalui media.”

    “Tujuannya tetap sama: menghentikan pembunuhan dan menemukan penyelesaian damai untuk konflik ini,” kata Hughes.

    Krimea, yang sebagian besar dihuni oleh etnis Rusia, memilih untuk meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia pada tahun 2014, menyusul revolusi yang menggulingkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich. PBB terus memandang wilayah tersebut sebagai wilayah Ukraina.

    Trump Intai Harta Karun Krimea

    Jurnalis pemenang Penghargaan Pulitzer Seymour Hersh melaporkan, mengutip seorang pejabat Gedung Putih, bahwa Trump sedang memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan AS-Rusia melalui kerja sama ekonomi.

    Presiden Trump berusaha untuk mencabut sanksi yang diberlakukan sejak tahun 2014 dan 2022 dan “membentuk kemitraan dengan Putin yang bertujuan untuk mengubah Krimea menjadi resor internasional utama,” kata seorang sumber pada Hersh.

    Sumber resmi yang dikutip dalam laporan Hersh menambahkan bahwa “mereka mungkin melakukan hal yang sama di Donbass.”

    Jurnalis tersebut mencatat bahwa pendekatan Trump sangat berbeda dari pendekatan pemerintahan Joe Biden, dengan sumber anonimnya menggambarkan presiden saat ini sebagai ‘pemenang ekonomi’. Ketertarikan Trump pada aset energi dan sumber daya alam Rusia dilaporkan meliputi minyak, gas, dan logam tanah jarang yang belum ditambang.

    Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah mengubah beberapa posisi kebijakan luar negerinya terkait Moskow. Setelah melakukan panggilan telepon dengan Putin pada bulan Februari, delegasi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi, dengan kedua belah pihak sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan menjajaki usaha patungan setelah konflik Ukraina terselesaikan.

    Trump dan Putin kembali melakukan panggilan telepon pada hari Selasa untuk membahas gencatan senjata yang diusulkan AS. Menurut pernyataan dari kedua belah pihak, pembicaraan tersebut produktif, dengan Rusia menyetujui penghentian serangan selama satu bulan terhadap infrastruktur energi Ukraina sementara pembicaraan terus berlanjut.

    (pgr/pgr)

  • Tak Ada Ganti Rugi Sejak 2005, Henny Tetap Ditagih Pajak meski Rumahnya Sudah jadi Jalan di Karawang – Halaman all

    Tak Ada Ganti Rugi Sejak 2005, Henny Tetap Ditagih Pajak meski Rumahnya Sudah jadi Jalan di Karawang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sudah 20 tahun berlalu, rumah dan tanah milik Henny Yulianti (60) warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat tak kunjung mendapat uang ganti rugi dari pemerintah daerah.

    Pasalnya, rumahnya yang berada di Dusun Krajan, Desa/Kecamatan Batujaya itu terpaksa digusur untuk pembangunan jalan menuju Jembatan Batujaya.

    Namun, hingga kini Henny tidak pernah mendapatkan uang ganti rugi.

    Bahkan, ia justru menerima tagihan dan harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang sudah menjadi jalan umum.

    “Saya juga masih bayar PBB, terakhir 2024 lalu juga saya dapat SPPT dan saya bayar aja,” katanya saat diwawancarai di Karawang pada Sabtu (22/3/2025).

    Henny mengaku, rumah dan tanahnya digusur pada tahun 2005.

    Ia dipaksa melepas tanah seluas 426 meter persegi itu untuk pembangunan jalan penghubung Karawang-Bekasi.

    Padahal, ia sempat menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah lantaran jauh dari permintaan Henny.

    Dia tak sepakat lantaran meminta ganti rugi ke pemerintah sebesar Rp230 ribu per meter, tetapi hanya dihargai Rp80 ribu per meter.

    Apalagi ketika pihaknya hanya mampu membayar secara dicicil.

    “Udah gitu pembayaran juga dibayar secara dicicil oleh pemerintah. Ya kena gusur saya malah jadi belangsak,” katanya.

    Namun, bukannya mendapat kesepakatan lain, Henny mengaku diancam untuk melepas tanahnya.

    “Ibu nolak ketika itu, tapi kata orang pemdanya. Ya silakan nanti kita buat naik aja jalannya di atas rumah ibu,” ujar Henny.

    Ia juga merasa ditipu oleh pihak pemerintah daerah ketika itu. 

    Pasalnya, dia dipaksa menandatangani kuitansi kosong sebanyak tiga kali.

    Henny yang merupakan warga awam tidak mengetahui bahwa kuitansi itu ternyata persetujuan pembayaran.

    Apalagi, posisi rumahnya berada di tengah jalan yang akan dibangun dan dari pihak pemerintah terus mengancam akan tetap menggusurnya.

    “Saya kan enggak tahu awam ya, ya gimana ya waktu itu tandatangan di blangko yang kosong. Ya saya terima saja, kalau ngga diterima rumah saya mau digusur juga mau diratakan pakai beko,” ungkapnya.

    Usai digusur, Henny bersama ketiga anaknya itu mengontrak di rumah petakan beberapa tahun.

    Beruntung, Henny mendapatkan iba dari saudaranya sehingga dapat membeli tanahnya 200 meter dengan harga murah untuk membangun rumah secara bertahap di daerah Batujaya.

    “Bertahap dulu, dari gubuk reyot lantainya masih tanah saya tempatin rumah. Sampai anak saya kerja, dan punya uang buat bagusin rumahnya,” katanya.

    Henny, tak lagi menginjaki daerah Batujaya itu karena kerap kali melihat jalan yang dulu bekas rumahnya ia selalu menangis dan menahan rasa sakit hati.

    Henny berharap agar Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat segera membayarkan ganti rugi tersebut.

    Sebab, perkara ini sempat masuk ke ranah pengadilan. Akan tetapi, dalam penyelesaian perkara pidananya bukan perdatanya.

    “Dulu saya jadi saksi di pengadilan, tapi waktu perkara pidana yang sama pejabatnya itu terjerat hukum. Ya saya orang awam engga ngerti, katanya kenapa engga coba masukin perkara perdata gitu,” imbuhnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunBekasi.com dengan judul Tangis Henny Yulianti Pecah, 20 Tahun Tanahnya Digusur untuk Jalan di Karawang Belum Juga Dibayar  dan Kompas.com dengan judul 20 Tahun Rumahnya di Karawang Sudah jadi Jalan, Henny Masih Bayar Pajak.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunBekasi.com/Muhammad Azzam, Kompas.com/Farida Farhan)

  • Reaksi Khamenei Terhadap Ancaman Trump: Iran Tidak Takut – Halaman all

    Reaksi Khamenei Terhadap Ancaman Trump: Iran Tidak Takut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menolak ultimatum Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan menyerang Iran jika kesepakatan nuklir tidak tercapai.

    Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Khamenei menegaskan bahwa ancaman tersebut tidak akan menakut-nakuti Teheran.

    Khamenei menyatakan, “Orang Amerika harus tahu bahwa ancaman tidak akan membawa mereka ke mana pun dalam menghadapi Republik Islam.”

     Dia juga menegaskan bahwa Iran akan memberikan balasan yang tegas jika diserang. “Jika ada yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Iran, mereka akan ditampar dengan keras,” ujarnya.

    Pernyataan ini muncul setelah Trump mengirim surat kepada Khamenei awal bulan ini, yang berisi tawaran negosiasi dalam waktu terbatas.

    Isi Surat Trump ke Khamenei

    Surat yang diungkap oleh Axios pada 19 Maret 2025 ini memberikan tenggat waktu dua bulan bagi Iran untuk mencapai kesepakatan nuklir baru.

    Namun, surat tersebut tidak mencantumkan kapan tenggat waktu itu dimulai.

    Trump juga mengancam bahwa jika Iran menolak untuk bernegosiasi, mereka akan menghadapi risiko besar, termasuk serangan dari AS dan Israel yang menargetkan fasilitas nuklir Iran.

    Surat tersebut disampaikan melalui diplomat senior UEA, Anwar Gargash, dan Teheran telah mengonfirmasi penerimaan surat tersebut.

    Meskipun demikian, Iran menyatakan tidak akan segera menanggapi isi surat tersebut.

    Sementara itu, Khamenei menolak saran dari pejabat lain, termasuk Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyarankan pembicaraan tidak langsung dengan AS.

    Araghchi berpendapat bahwa negosiasi melalui perantara seperti Oman adalah cara yang tepat untuk menemukan titik tengah.

    Namun, Khamenei menegaskan, “Kami tidak pernah menjadi pihak yang memulai konflik,” dan berjanji akan memberikan respons tegas terhadap pihak-pihak yang ingin menyerang Iran.

    Sejak Trump menjabat kembali sebagai Presiden AS, pemerintahannya telah berulang kali menyatakan bahwa Iran harus dicegah memperoleh senjata nuklir.

    Pengawas nuklir PBB melaporkan bulan lalu bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya mendekati tingkat senjata.

    Kesepakatan nuklir yang dicapai pada tahun 2015 antara Iran dan kekuatan dunia, termasuk AS, mulai terguncang setelah Trump menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018 dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 8
                    
                        20 Tahun Rumahnya di Karawang Sudah jadi Jalan, Henny Masih Bayar Pajak
                        Regional

    8 20 Tahun Rumahnya di Karawang Sudah jadi Jalan, Henny Masih Bayar Pajak Regional

    20 Tahun Rumahnya di Karawang Sudah jadi Jalan, Henny Masih Bayar Pajak
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    –  Sudah 20 tahun berlalu sejak rumah dan tanah milik
    Henny
    di
    Karawang
    , Jawa Barat, digusur untuk pembangunan jalan menuju jembatan Batujaya.
    Namun hingga kini, ia masih menerima tagihan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (
    PBB
    ) atas tanah yang sudah tidak lagi ia tempati.
    Henny mengaku rumah dan tanahnya di Dusun Krajan, Desa Batujaya, digusur pada 2005.
    Ia dipaksa melepas tanah seluas 426 meter persegi untuk pembangunan jalan penghubung Karawang–Bekasi, meski menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah.
    “Saya juga masih bayar PBB, terakhir 2024 lalu juga saya dapat SPPT dan saya bayar aja,” ujar Henny, Sabtu (22/3/2025).
    Saat digusur pada 2005 lalu, Henny menyebut tanah miliknya hanya dihargai Rp 80 ribu per meter.
    Jumlah itu auh dari permintaan awalnya sebesar Rp 230 ribu per meter. Bahkan, pembayaran dilakukan secara dicicil.
    “Udah gitu pembayaran juga dibayar secara dicicil oleh pemerintah. Ya kena gusur saya malah jadi belangsak,” ujarnya.
    Henny juga mengaku pernah dipaksa menandatangani kuitansi kosong sebanyak tiga kali, tanpa mengetahui bahwa itu berarti ia telah menyetujui pembayaran.
    “Saya kan engga tahu, awam ya. Ya gimana ya waktu itu tandatangan di blangko yang kosong. Ya saya terima saja, kalau enggak diterima rumah saya mau digusur juga, mau diratakan pakai beko,” katanya.
    “Setiap malam saya menangis. Banyak yang bilang kena gusuran kok belangsak. Saya menahan sakit selama 20 tahun ini,” ungkapnya.
    Kini Henny bekerja sebagai pengasuh anak di Bekasi, sementara anak-anaknya tinggal di rumah lain yang ia bangun perlahan setelah dibantu saudara.
    Ia berharap Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat memperhatikan kasus ini. Ia meminta keadilan dan pembayaran sisa ganti rugi yang layak.
    Perkara ini sempat masuk ke ranah pengadilan, namun hanya sebatas pidana terhadap pejabat terkait, bukan perkara perdata mengenai hak ganti rugi.
    “Dulu saya jadi saksi di pengadilan, tapi waktu perkara pidana yang sama pejabatnya itu terjerat hukum. Ya saya orang awam enggak ngerti, katanya kenapa enggak coba masukin perkara perdata gitu,” kata Henny.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Putin Ucapkan Selamat Nowruz kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan Presiden Pezeshkian – Halaman all

    Putin Ucapkan Selamat Nowruz kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan Presiden Pezeshkian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada perayaan Nowruz.

    Putin juga mengucapkan selamat kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, Kremlin mengumumkan pada Jumat (21/3/2025).

    Mengutip Tehran Times, dalam pesannya, Putin menyatakan, “Iran adalah teman yang dapat diandalkan dan tetangga yang baik bagi Rusia. Kami akan terus mengembangkan hubungan berdasarkan kemitraan strategis yang komprehensif demi kepentingan kedua negara serta untuk mendukung stabilitas dan keamanan regional.”

    Menurut PressTV, Nowruz, yang berarti “Hari Baru,” menandai hari pertama bulan Farvardin dalam kalender Persia.

    Perayaan ini biasanya jatuh pada 20 Maret, namun dalam tahun kabisat bertepatan dengan 21 Maret.

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Nowruz sebagai Hari Nowruz Internasional pada tahun 2010.

    PBB menggambarkannya sebagai festival musim semi asal Iran yang telah dirayakan selama lebih dari 3.000 tahun.

    Media Rusia juga melaporkan bahwa Putin mengirim pesan ucapan selamat secara terpisah kepada para pemimpin Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, yang turut merayakan Nowruz.

    PEMIMPIN IRAN – Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei menyapa hadirin yang datang dalam acara peringatan dakwah Nabi Muhammad SAW, dengan sekelompok pejabat Iran, perwakilan dan duta besar negara-negara Islam di Teheran, Iran pada Selasa (28/1/2025). (Kantor berita resmi negara Iran, IRNA)

    Hubungan Rusia dan Iran

    Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani perjanjian kerja sama pada 17 Januari 2025.

    Namun, perjanjian tersebut tidak membentuk aliansi militer maupun menciptakan kewajiban langsung bagi kedua negara.

    Sebaliknya, perjanjian ini hanya meresmikan hubungan erat antara Iran dan Rusia yang semakin berkembang sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, menurut analisis dari Carnegie Politika.

    Gagasan perjanjian kemitraan strategis tersebut pertama kali muncul pada tahun 2020.

    Saat itu, Presiden Iran yang akan lengser, Hassan Rouhani, berupaya meraih pencapaian dalam kebijakan luar negeri setelah gagal memperbaiki hubungan dengan Barat.

    Ia kemudian mencari berbagai perjanjian kerja sama besar dengan mitra internasional.

    Perjanjian pertama ditandatangani dengan China pada Maret 2021.

    Perjanjian 25 tahun tersebut sempat menimbulkan spekulasi luas, termasuk rumor mengenai investasi China senilai $400 miliar dan penyewaan pulau-pulau di Teluk Persia oleh China.

    Namun, kenyataannya perjanjian itu tidak membawa perubahan signifikan, bahkan perdagangan antara kedua negara justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun berikutnya.

    Setelah Iran menandatangani perjanjian serupa dengan Venezuela dan Suriah, Rusia menjadi mitra logis berikutnya.

    Sebelum invasi besar-besaran ke Ukraina, hubungan Rusia dengan Iran masih terbatas.

    Namun, ketika tentara Rusia sangat membutuhkan dukungan militer Iran—terutama pesawat nirawak—pada tahun pertama pertempuran, hubungan kedua negara berkembang pesat.

    Akibatnya, perjanjian yang ditandatangani oleh Putin dan Pezeshkian pada akhirnya tidak lebih dari sekadar formalitas birokrasi yang merangkum keadaan hubungan yang telah terjalin.

    Jika perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2021, mungkin perjanjian itu bisa berfungsi sebagai dasar untuk mempererat hubungan Rusia-Iran.

    Namun, saat ini perjanjian tersebut lebih sekadar meresmikan hal yang sudah ada tanpa menambahkan kewajiban baru.

    Hampir semua bidang kerja sama—termasuk energi, transportasi, dan organisasi regional—yang disebut dalam perjanjian ini sudah menjadi subjek kesepakatan baru antara Iran dan Rusia dalam tiga tahun terakhir.

    Padahal, salah satu aspek yang paling banyak dispekulasikan dalam perjanjian itu adalah kemungkinan adanya soal keamanan.

    Pakta yang ditandatangani tahun lalu antara Korea Utara dan Rusia, yang mencakup klausul bantuan timbal balik jika salah satu negara diserang, sempat menimbulkan harapan bahwa perjanjian Rusia-Iran akan memiliki ketentuan serupa.

    Namun, hal itu tidak terwujud.

    Sebaliknya, kedua negara hanya sepakat untuk tidak membantu negara mana pun yang menyerang pihak lain.

    Ini menegaskan bahwa Moskow dan Teheran tidak berniat membentuk aliansi militer.

    Hal ini juga dinilai bahwa Kremlin tetap enggan membantu Iran jika diserang oleh Amerika Serikat atau Israel.

    Hubungan antara Iran dan Rusia saat ini berada di titik tertinggi, bukan karena adanya perjanjian terobosan, melainkan karena Rusia semakin terisolasi dari Barat akibat perang di Ukraina.

    Kerja sama antara kedua negara semakin dalam, tetapi dengan kecepatan yang lambat dan dalam batasan tertentu.

    Tujuan utama dari perjanjian 2025 ini adalah untuk meresmikan pencapaian dalam beberapa tahun terakhir serta mengirimkan pesan kepada dunia—terutama kepada elite Rusia dan Iran—bahwa Moskow dan Teheran berkomitmen untuk kerja sama jangka panjang.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)