Xcloud.id

partai: PBB

  • Eksekusi Mati di Seluruh Dunia Capai Rekor Tertinggi

    Eksekusi Mati di Seluruh Dunia Capai Rekor Tertinggi

    Jakarta –

    Iran, Arab Saudi, dan Irak menyumbang 90% dari kasus hukuman mati secara global, dan menjadi penyebab utama lonjakan tajam jumlah eksekusi mati secara Global. Iran berada di posisi teratas karena mengeksekusi setidaknya 972 orang, dan angka ini naik dari 853 kasus pada tahun sebelumnya.

    Di Arab Saudi, angkanya dua kali lipat, yakni menjadi sedikitnya 345. Amnesty International mencatat ini adalah jumlah tertinggi yang pernah dicatat untuk negara itu. Di Irak, hukuman mati diterapkan sebanyak 63 kali, hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2023.

    Amnesty International menobatkan Cina sebagai “eksekutor utama dunia” dalam laporan tahunannya, dengan menyatakan bahwa informasi yang tersedia menunjukkan ribuan eksekusi dilakukan di sana. Namun, Cina menolak mengungkapkan data. Amnesty International juga mencurigai Korea Utara dan Vietnam banyak menggunakan hukuman mati.

    Membungkam perbedaan pendapat

    Arab Saudi mengalami peningkatan tajam dalam eksekusi, meskipun Putra Mahkota Mohammad bin Salman mengusung agenda modernisasi dan berjanji akan membatasi penggunaan hukuman mati. Amnesty International menyebut bahwa penindasan terhadap perbedaan pendapat politik menjadi motif utama.

    LSM tersebut mengatakan bahwa otoritas Saudi terus menggunakan hukuman mati sebagai senjata untuk menghukum warga dari minoritas Syiah yang mendukung protes “anti-pemerintah” antara 2011 dan 2013.

    Pada Agustus 2024, pihak berwenang mengeksekusi Abdulmajeed al-Nimr atas tuduhan terkait terorisme karena bergabung dengan Al-Qaeda, meskipun dokumen pengadilan awal menunjukkan keterlibatannya dalam protes.

    “Di media, kita melihat bagaimana pihak berwenang memutar kasus ini sebagai narasi terkait terorisme, yang menunjukkan bahwa istilah terorisme bisa digunakan untuk menciptakan persepsi bahwa hukuman mati diperlukan untuk meredam perbedaan pendapat dan melindungi publik,” kata pakar hukuman mati Amnesty, Chiara Sangiorgio.

    “Mereka yang berani menantang otoritas menghadapi hukuman paling kejam, terutama di Iran dan Arab Saudi, dengan hukuman mati digunakan untuk membungkam mereka yang cukup berani untuk berbicara,” kata Sekjen Amnesty International, Agns Callamard.

    Kejahatan narkoba

    Lebih dari 40% eksekusi pada 2024 terkait kejahatan narkoba. Hukuman mati untuk kejahatan narkoba juga banyak diterapkan di Singapura dan Cina, menurut laporan Amnesty.

    “Dalam banyak konteks, menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan narkoba terbukti berdampak tidak proporsional pada mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, dan tidak terbukti efektif mengurangi peredaran narkoba,” kata Callamard.

    Ia mengatakan bahwa negara-negara yang saat ini mempertimbangkan untuk memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan narkoba, seperti Maladewa, Nigeria, dan Tonga, harus dikritisi dan didorong untuk menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakan narkoba mereka.

    Namun, di Malaysia, sekitar 1.000 narapidana hukuman mati, banyak di antaranya karena kasus narkoba, mendapat pengampunan sebagai hasil reformasi yang dimulai pada 2023. Negara itu menghapus hukuman mati wajib untuk kejahatan termasuk peredaran narkoba.

    Pengecualian: Amerika Serikat

    Amerika Serikat tetap menjadi pengecualian di antara negara-negara demokrasi Barat dalam penggunaan hukuman mati. Meskipun hanya terjadi sedikit peningkatan dari 24 menjadi 25 eksekusi pada 2024, Amnesty International mencatat tren yang mengkhawatirkan.

    “Angka tersebut memang menunjukkan jumlah eksekusi dan vonis yang sangat rendah secara historis, tetapi tahun lalu kami juga menyaksikan empat negara bagian kembali melaksanakan eksekusi: South Carolina, Georgia, Utah, dan Indiana. Ini sangat mengkhawatirkan karena eksekusi tidak dilakukan di negara bagian tersebut selama beberapa tahun,” kata peneliti AI, Sangiorgio.

    Di Alabama, jumlah eksekusi meningkat dua kali lipat dan mencakup penggunaan gas nitrogen. Pengawas PBB menyatakan bahwa kematian dengan hipoksia nitrogen bisa dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.

    Adanya harapan baru

    Meskipun lonjakan eksekusi pada 2024 sangat mengkhawatirkan, Amnesty International mencatat bahwa hanya 15 negara yang masih melakukan eksekusi, angka yang tetap rendah dalam dua tahun berturut-turut.

    “Ini menunjukkan pergeseran dari hukuman yang kejam dan tidak manusiawi,” ujar Callamard. Ia menambahkan, negara yang masih mempertahankan hukuman mati kini adalah kelompok kecil yang semakin terisolasi.

    Saat ini, 145 negara telah menghapus hukuman mati secara hukum atau dalam praktik. Untuk pertama kalinya, dua pertiga anggota Majelis Umum PBB juga mendukung moratorium atau penghentian sementara penggunaan hukuman mati.

    Pada 2024, Zimbabwe menghapus hukuman mati melalui undang-undang, meskipun tetap membuka kemungkinan untuk diberlakukan kembali dalam situasi darurat. Sekitar 60 narapidana diperkirakan akan mendapat perubahan hukuman. Sejak 2021, enam negara Afrika lainnya juga telah mengambil langkah serupa.

    Pakar Amnesty, Chiara Sangiorgio, menyebut perkembangan ini sebagai kisah sukses dari Afrika. “Ini adalah cerita tentang harapan, kepemimpinan dalam hak asasi manusia, dan penolakan terhadap anggapan bahwa hukuman mati adalah solusi cepat untuk masalah kejahatan,” ujarnya.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video ‘Putri Eksekusi Mati Debt Collector Sukabumi, 48 Adegan Diperagakan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1.140: Trump Kecewa karena Rusia Serang Ukraina secara Gila-gilaan – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1.140: Trump Kecewa karena Rusia Serang Ukraina secara Gila-gilaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.140 pada Selasa (8/4/2025).

    Pada pukul 01.00 waktu setempat, 15 pesawat tak berawak musuh berada di udara di atas Ukraina, sebagian besarnya berada di wilayah Dnipropetrovsk.

    Semua aman dan tidak ada ancaman serangan udara yang terdeteksi pada pukul 03.00 waktu setempat, seperti diberitakan Telegraf.

    Zelensky: Pasukan Ukraina Beroperasi di Belgorod, Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan untuk pertama kalinya bahwa pasukan Ukraina beroperasi di wilayah Belgorod Rusia, tempat Moskow melaporkan serangan pada bulan Maret. 

    “Jenderal Oleksandr Syrsky telah melaporkan tentang kehadiran kami di wilayah Kursk dan kehadiran kami di wilayah Belgorod,” kata Zelensky dalam pidato hariannya pada hari Senin (7/4/2025).

    “Kami terus melakukan operasi aktif di daerah perbatasan di wilayah musuh, dan ini sepenuhnya benar-perang harus kembali ke tempat asalnya,” lanjutnya.

    Ini adalah pertama kalinya sejak invasi skala penuh dimulai bahwa Zelensky secara eksplisit menyebutkan kehadiran Ukraina di Belgorod, wilayah perbatasan Rusia dengan populasi sekitar 1,5 juta orang.

    Sebelumnya, Zelensky dan pejabat Ukraina lainnya mengatakan serangan Ukraina ke Kursk dan wilayah Rusia lainnya adalah untuk mengalihkan pasukan Rusia yang menyerang wilayah Ukraina di Sumy dan Kharkiv.

    Warga Kryvyi Rih Memakamkan 20 Korban Serangan Rusia

    Warga Kryvyi Rih memakamkan 20 orang yang tewas dalam serangan rudal Rusia yang diluncurkan pada hari Jumat (4/4/2024) malam.

    Pemakaman itu diiringi tangisan dan kemarahan terhadap agresi Rusia yang menewaskan 20 orang termasuk, sembilan anak yang diduga sedang bermain ayunan dan kotak pasir di taman.

    Lebih dari 70 orang terluka dalam serangan di Kryvyi Rih Jumat malam lalu. 

    “Kami tidak meminta belas kasihan. Kami menuntut kemarahan dunia,” kata Oleksandr Vilkul, kepala pemerintahan kota, menulis di Telegram saat Kryvyi Rih berduka. 

    Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina mengatakan itu adalah serangan tunggal terverifikasi paling mematikan yang merugikan anak-anak sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022, serta merupakan salah satu serangan paling mematikan sejauh tahun ini.

    Trump: Rusia Lakukan Pemboman Gila-gilaan

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Rusia melakukan pemboman gila-gilaan saat ini.

    Trump menegaskan kembali penentangannya terhadap pemboman Rusia terhadap Ukraina saat pemerintahan AS berpartisipasi dalam perundingan untuk mengakhiri pertempuran. 

    “Saya tidak senang dengan apa yang terjadi dengan pengeboman itu, karena saat ini pengeboman gila-gilaan sedang terjadi di sana. Ini situasi yang sangat buruk,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Senin (7/4/2025).

    “Jadi, kami bertemu dengan Rusia, kami bertemu dengan Ukraina, dan kami sudah hampir mencapai kesepakatan, tetapi saya tidak senang dengan semua pemboman yang terjadi dalam seminggu terakhir ini,” katanya.

    “Itu hal yang mengerikan,” ujarnya, seperti diberitakan The Guardian.

    Kremlin Bantah Tuduhan Eropa yang Sebut Rusia Mengulur Waktu

    Sebelumnya, Kremlin membantah tuduhan negara-negara Eropa dan AS yang mengatakan Rusia hanya mengulur waktu untuk mengakhiri perang.

    Kremlin kembali menegaskan bahwa Rusia mendukung gencatan senjata di Ukraina tapi memiliki banyak pertanyaan tentang bagaimana kesepakatan tersebut akan berhasil. 

    Di sisi lain, Rusia terus melancarkan serangannya ke Ukraina di tengah upaya AS untuk menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Kesaksian Petugas Medis Gaza yang Selamat dari Pembantaian Israel

    Kesaksian Petugas Medis Gaza yang Selamat dari Pembantaian Israel

    Jakarta –

    Satu-satunya korban selamat dari pembantaian paramedis dan pekerja penyelamat Palestina di Gaza, Munther Abed, menceritakan kesaksian yang mengerikan saat rekan-rekannya ditembak satu persatu oleh tentara Israel.

    Ia mengatakan melihat pasukan Israel menembaki ambulan dan kendaraan penyelamat Bulan Sabit Merah, lalu menggunakan buldoser untuk mengubur reruntuhan di sebuah lubang. Abed, berusia 27 tahun, berada di bagian belakang ambulans pertama yang tiba di lokasi serangan udara di distrik Hashashin, Rafah, sebelum fajar pada 23 Maret. Saat itu ambulan tersebut diserang oleh pasukan Israel.

    Dua rekannya dari Bulan Sabit Merah yang duduk di bagian depan tewas, tetapi ia selamat setelah menjatuhkan diri ke lantai kendaraan.

    “Pintunya terbuka, dan di sanalah mereka pasukan khusus Israel berseragam militer, bersenjata senapan, laser hijau, dan kacamata penglihatan malam,” kata Abed kepada Guardian.

    “Mereka menyeret saya keluar dari ambulans, menundukkan kepala agar tidak melihat apa yang terjadi pada rekan-rekan saya.”

    Dia dipukuli, ditahan dengan tangan terikat, dan dipaksa berbaring di tanah. Dari posisi itu, ia dapat melihat sebagian dari apa yang terjadi saat rekan-rekan dan koleganya tiba di lokasi dengan ambulans dan mobil pemadam kebakaran, masing-masing berlarian di tengah hujan tembakan.

    Secara keseluruhan, delapan anggota kru ambulans Bulan Sabit Merah dan paramedis, enam petugas penyelamat pertahanan sipil, serta seorang karyawan PBB tewas.

    Mayat mereka ditemukan di samping kendaraan yang hancur, akhir pekan lalu, di sebuah lubang berpasir, tempat yang disaksikan Abed saat penggalian dilakukan oleh pasukan. Saksi mata lainnya mengatakan kepada The Guardian bahwa beberapa korban ditemukan tewas dengan tangan atau kaki terikat.

    Sementara itu, seorang petugas ambulans Bulan Sabit Merah, Assad al-Nassara, masih belum diketahui keberadaannya. Namun, Abed mengatakan ia melihat Nassara masih hidup dan berada dalam tahanan Israel di sekitar lokasi pembunuhan. Sejak saat itu, Nassara tidak pernah terlihat lagi. Hingga kini, Abed adalah satu-satunya yang kembali hidup-hidup dan mampu menceritakan kisahnya.

    Abed menjadi relawan pada 23 Maret di stasiun ambulans di rumah sakit lapangan Inggris di al-Mawasi, sebuah kamp pengungsi di pesisir. Sekitar pukul 4 pagi, panggilan darurat masuk dari operator layanan gawat darurat yang melaporkan insiden di Hashashin, sebuah daerah berpasir di pinggiran utara Rafah.

    Di bawah tekanan internasional, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan pada hari Kamis bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan formal atas penembakan tersebut. Namun, hingga saat ini, IDF membantah melakukan kesalahan, dan mengklaim bahwa mereka menembaki kendaraan yang “bergerak mencurigakan” tanpa lampu depan atau sinyal darurat. Abed mengatakan bahwa pernyataan itu jelas-jelas tidak benar.

    “Lampu ambulans menyala terang, dan logo Bulan Sabit Merah sangat terlihat saat kami menuju ke lokasi kejadian,” ujarnya. IDF menggambarkan wilayah tersebut sebagai zona perang, tetapi menurut Abed, Hashashin adalah “daerah sipil tempat kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa, bukan zona pertempuran yang ditetapkan.”

    Mereka hampir mencapai lokasi serangan udara yang dilaporkan sekitar pukul 04.20 pagi waktu setempat ketika mereka tiba-tiba diserang.

    “Sejak penembakan dimulai, saya langsung berlindung di lantai ambulans. Saya tidak mendengar apa pun dari rekan-rekan saya, kecuali suara-suara saat-saat terakhir mereka, mendengar mereka mengembuskan napas terakhir,” katanya. “

    “Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi, ambulans berhenti, dan lampu padam. Pintu pengemudi terbuka, dan saya mendengar suara-suara berbicara dalam bahasa Ibrani. Ketakutan dan kepanikan menguasai saya, dan saya mulai melafalkan beberapa kutipan dari Al-Qur’an,” katanya lagi.

    Mayat rekan Abed, Khufaga dan Shaath, digali dari lubang yang sama akhir pekan lalu, bersama dengan sisa-sisa enam pekerja Bulan Sabit Merah lainnya: Saleh Muamer, Mohammad Bahloul, Mohammed al-Heila, Ashraf Abu Labda, Raed al-Sharif dan Rifatt Radwan, serta enam pekerja pertahanan sipil Palestina dan seorang karyawan badan bantuan PBB, UNRWA.

    (suc/suc)

  • Mengapa Rusia dan Belarusia Luput dari Tarif Baru Trump?

    Mengapa Rusia dan Belarusia Luput dari Tarif Baru Trump?

    Jakarta –

    Kamis lalu (3/4), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap impor dari 185 negara . Rusia dan sekutunya Belarus termasuk di antara beberapa negara yang dikecualikan dari daftar tarif presiden AS, tapi tidak dengan Ukraina.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada Fox News bahwa karena adanya sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia, berarti tidak ada perdagangan AS dengan Rusia. Sanksi-sanksi tersebut diterapkan setelah Rusia menginvasi Ukraina. AS dan negara-negara lain, terutama negara-negara di Eropa, kian memperberat sanksi terhadap Rusia. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menekankan bahwa sanksi-sanksi AS terkait perang Rusia-Ukraina turut menjauhkan AS dari “perdagangan penting” dengan Rusia.

    Namun, apa benar klaim yang disebutkan Menkeu AS dan jubir Gedung Putih tersebut?

    Barang-barang yang bersifat strategis dari Rusia

    Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, perdagangan dengan Rusia telah merosot dramatis sejak Rusia memulai invasi besar-besaran ke Ukraina. Perdagangan yang awalnya berkisar sekitar US$36 miliar (610 triliun rupiah) pada tahun 2021 menjadi sekitar US$3,5 miliar (59,5 triliun rupiah) pada tahun 2024.

    Klaim Bessent bahwa tidak ada perdagangan dengan Rusia tidak mencerminkan kenyataan bahwa impor dari negara itu, betapapun kecilnya, tetap penting bagi Amerika Serikat, terutama karena impor tersebut melibatkan barang-barang strategis seperti pupuk dan bahan kimia anorganik.

    Meskipun perdagangan dengan Rusia kini hanya mencapai sepersepuluh dari jumlah sebelumnya, sanksi yang ada dan penurunan angka impor sepertinya bukan alasan mengapa Rusia dikecualikan dari tarif baru Trump.

    Sebagai perbandingan, Washington memberlakukan tarif 27% untuk impor dari Kazakhstan, meskipun volume perdagangan Kazakhstan-AS setara dengan Rusia-AS: sekitar US$3,4 miliar (57,5 triliun rupiah), di mana US$2,3 miliar (39 triliun rupiah) dari angka tersebut adalah jumlah impor AS. Volume perdagangan AS-Ukraina bahkan lebih rendah, yaitu US$2,9 miliar (48 triliun rupiah) di mana US$1,2 miliar (20 triliun rupiah) di antaranya adalah impor AS. Namun, Ukraina tetap masuk dalam daftar tarif baru Trump dikenakan tarif sebesar 10%.

    ‘Kelonggaran simbolis’

    “Ini terlihat seperti kelonggaran simbolis,” menurut ilmuwan politik dan pakar studi Amerika, Alexandra Filippenko, kepada DW.

    AS belum mempublikasikan angka-angka perdagangan dengan Korea Utara, Kuba dan Belarus. Namun menurut perkiraan PBB, perdagangan bilateral antara AS dan Belarus, misalnya, mencapai puluhan juta dolar per tahun. Pada tahun 2024, misalnya, barang-barang Belarusia yang diimpor ke AS bernilai US$21 juta (355 miliar rupiah).

    Daftar tarif nampaknya tidak hanya didasarkan pada volume perdagangan suatu negara. Bahkan kepulauan kecil tak berpenghuni seperti Kepulauan Heard dan McDonald, yang merupakan wilayah teritorial Australia di Samudra Hindia yang secara praktis tidak memiliki relevansi dengan perdagangan AS, turut terdampak dari kebijakan Trump.

    Kanada dan Meksiko juga tidak termasuk dalam daftar tarif baru Trump, dikarenakan sebagian besar barang yang diimpor dari kedua negara tersebut sudah dikenakan tarif sebesar 25 persen.

    Mengapa Rusia dikecualikan?

    Ilmuwan politik, Alexandra Filippenko, melihat keputusan Trump yang mengecualikan Rusia dari daftar tarif sebagai indikasi untuk meningkatkan hubungan AS dengan Moskow.

    “Otoritas Rusia memahami sinyal politik tersebut,” katanya sembari turut merujuk unggahan Telegram dari utusan khusus presiden Rusia, Kirill Dmitriev, yang saat ini sedang berada di Washington. Dalam unggahan tersebut, Dmitriev mengatakan bahwa pemulihan dialog antara Rusia dan AS adalah “proses yang sulit dan bertahap” tetapi “setiap pertemuan, setiap percakapan yang jujur memungkinkan proses pemulihan terus berjalan.”

    Nina Khrushcheva, profesor hubungan internasional di New School – New York, juga melihat diplomasi antara kedua negara sebagai alasan yang memungkinkan bagi Trump ‘menahan diri’ memberlakukan tarif baru pada Rusia. “Menurut saya, tekanan politik akan diberikan kepada Rusia dengan cara lain, tetapi selama kunjungan Dmitriev, tarif sepertinya bersifat kontraproduktif,” jelasnya kepada DW. Pemerintahan Trump dapat memberlakukan tarif pada Rusia nanti, jika mereka menginginkannya, tambah Khrushcheva

    Di sisi lain, Oleg Buklemishev, Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi di Universitas Negeri Moskow menilai keputusan Trump terhadap Rusia dan Ukraina “tidak berdasarkan logika ekonomi.”

    Ia melihat keputusan untuk tidak mengenakan tarif tambahan pada Rusia adalah murni politis, terlepas dari Washington yang mengklaim tidak signifikannya perdagangan kedua negara. Bahan bakar nuklir, pupuk, dan logam platinum Rusia terus dipasok ke AS, dan jika tarif yang tinggi diterapkan untuk barang-barang tersebut, biaya energi akan semakin meroket, hal yang tidak diinginkan Trump, kata Buklemishev.

    Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa volume perdagangan saat ini dengan Rusia, yang telah jauh berkurang dari level sebelumnya, tidak dapat dibandingkan dengan volume perdagangan AS dengan Eropa atau Cina.

    Pemikiran akan hubungan perdagangan yang kuat antara Rusia dan AS juga tidak realistis, kata Buklemishev. “Bahkan jika hubungan kedua negara menjadi lebih erat, tidak mungkin bagi keduanya untuk kembali seperti dulu Pembatasan keuangan, logistik, dan sanksi akan tetap berlaku, dan Cina telah mengambil alih sebagian pasar Rusia.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Rusia.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Tempatkan Militer dalam Siaga Tinggi, Bersiap Hadapi Perang dengan AS

    Iran Tempatkan Militer dalam Siaga Tinggi, Bersiap Hadapi Perang dengan AS

    GELORA.CO – Iran telah menempatkan militernya dalam siaga tinggi, memperingatkan negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika Serikat (AS) untuk tidak mendukung potensi serangan oleh Washington, demikian dilaporkan Reuters pada Minggu, (6/4/2025) mengutip seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

    Langkah yang dilaporkan tersebut menyusul surat dari Presiden AS Donald Trump kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang mendesak pembicaraan langsung yang bertujuan untuk menghentikan program nuklir Teheran. Trump telah mengancam akan melakukan kampanye pengeboman jika kesepakatan baru tidak tercapai.

    Teheran, yang menyangkal sedang mencari senjata nuklir, menolak permintaan untuk pembicaraan langsung. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebut proposal tersebut “tidak berarti” dan mempertanyakan ketulusa Trump.

    “Jika Anda menginginkan negosiasi, lalu apa gunanya mengancam?” kata Araghchi, sebagaimana dilansir RT.

    Menurut Reuters, Teheran “telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Bahrain,” memperingatkan bahwa mengizinkan pasukan AS untuk menggunakan wilayah udara atau wilayah mereka akan dianggap sebagai tindakan permusuhan.

    “Tindakan seperti itu akan memiliki konsekuensi yang parah bagi mereka,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya.

    Iran Siap Perang

    Sumber tersebut menyatakan bahwa Khamenei telah memerintahkan angkatan bersenjata Iran untuk waspada tinggi.

    Pada 2015, Teheran menandatangani perjanjian yang didukung PBB untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan tersebut pada 2017 dan memberlakukan kembali sanksi tersebut sebagai bagian dari kampanye ‘tekanan maksimum’ terhadap Iran. Republik Islam tersebut menanggapi dengan mengurangi kepatuhannya berdasarkan kesepakatan tahun 2015.

    Menurut Reuters, Iran tetap terbuka untuk perundingan tidak langsung melalui Oman. “Perundingan tidak langsung menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi keseriusan Washington tentang solusi politik,” kata pejabat Iran tersebut. Perundingan dapat segera dimulai jika sinyal AS asli, meskipun prosesnya dapat “bermasalah,” tambah pejabat tersebut.

    Araghchi mengatakan pada Minggu bahwa Iran menginginkan perundingan dengan “kesetaraan.” Ia menggambarkan AS sebagai “pihak yang terus-menerus mengancam untuk menggunakan kekerasan yang melanggar Piagam PBB dan yang menyatakan posisi yang bertentangan dari berbagai pejabatnya.”

    Mayor Jenderal Hossein Salami, panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), memperingatkan pada Sabtu, (5/4/2025) bahwa Iran “siap untuk perang apa pun.” Rusia sebelumnya menyatakan bahwa ancaman Amerika terhadap negara itu tidak dapat diterima, dan menyerukan pengekangan diri. []

  • BKF Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Maret 2025 Pulih

    BKF Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Maret 2025 Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim realisasi penerimaan pajak pada Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan Maret 2024.

    Febrio belum menyampaikan angka detail. Ia hanya menyebut telah terjadi pembalikan (turnaround) setelah penurunan penerimaan pajak secara tahunan (year on year/YoY) hingga Februari 2025.

    “Kita melihat di bulan Maret-nya, penerimaan pajak itu sudah positif year on year-nya. Nanti kita akan detailkan lagi,” kata Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Ia menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus menjaga postur fiskal tetap sehat, terutama dari sisi penerimaan. Febrio menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak pada dua bulan pertama 2025 disebabkan oleh restitusi dan kelebihan bayar akibat penerapan tarif efektif rata-rata (TER) PPh 21.

    Namun, kini efek restitusi dan lebih bayar TER PPh 21 tersebut dinilai sudah tidak terlalu terasa, sehingga penerimaan pajak pada Maret 2025 telah kembali meningkat secara tahunan.

    Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp187,8 triliun per Februari 2025, turun 30,2% YoY dibandingkan Februari 2024 yang mencapai Rp269,02 triliun.

    Adapun realisasi penerimaan pajak pada Maret 2024 mencapai Rp393,91 triliun. Oleh karena itu, jika klaim Febrio benar, maka penerimaan pajak Maret 2025 setidaknya harus bertambah lebih dari Rp207 triliun.

    Coretax Biang Kerok

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono menilai bahwa permasalahan implementasi sistem Coretax menjadi penyebab utama penurunan penerimaan pajak pada awal tahun.

    Menurutnya, sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami gangguan teknis. Padahal, proses bisnis pembayaran pajak hanya dapat dilakukan melalui sistem tersebut.

    “Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” kata Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Ia menambahkan, jenis pajak yang paling terdampak berasal dari kelompok yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) khusus sektor pertambangan.

    Senada, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan penerimaan pajak terkontraksi, yakni gangguan implementasi Coretax, penerapan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER), dan peningkatan restitusi PPN.

    Menurutnya, ketiga faktor tersebut bersifat sementara. Oleh sebab itu, ia optimistis bahwa penerimaan pajak dapat kembali meningkat.

    “Perbaikan ini terjadi karena saya melihat dampak utamanya adalah operational risk [risiko operasional], begitu pula dampak dari kebijakan TER maupun restitusi PPN yang diperkirakan akan berkurang dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (13/3/2025).

    Meski demikian, Fajry menggarisbawahi bahwa secara fundamental, kinerja perpajakan sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Jika perekonomian membaik, maka target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun sepanjang 2025 dinilai masih realistis.

    “Jika kondisi makro tidak jauh dari asumsi APBN—seperti pertumbuhan ekonomi 5,2%—dan masih dikelola oleh orang yang tepat, saya masih yakin dengan kondisi kesehatan keuangan negara kita,” tutupnya.

  • Remaja Palestina-AS Ditembak Mati Pasukan Israel di Tepi Barat – Halaman all

    Remaja Palestina-AS Ditembak Mati Pasukan Israel di Tepi Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Beberapa pejabat Palestina mengatakan bahwa pasukan Israel telah menembak mati seorang remaja Palestina berkewarganegaraan AS di kota Turmus Aya, Tepi Barat pada hari Minggu (6/4/2025).

    Hal tersebut dikonfirmasi oleh wali kota Turmus Aya, Adeeb Lafi.

    Lafi mengatakan pada hari sebelumnya bahwa remaja tersebut adalah Omar Mohammad Rabea.

    Saat itu, remaja berusia 14 tahun itu bersama kedua temannya.

    Kemudian pemukim Israel menembak ketiga remaja ini saat berada di pintu masuk Turmus Aya.

    Tentara Israel mengonfirmasi bahwa satu dari 3 remaja tersebut meninggal dunia.

    Sehari setelahnya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memberikan pernyataan.

    Dalam pernyataan tersebut, IDF mengklaim bahwa mereka menembak seseorang yang melempar batu dan dianggap membahayakan warga sipil.

    “Selama kegiatan kontraterorisme di wilayah Turmus Aya, tentara Israel mengidentifikasi tiga orang yang melemparkan batu ke arah jalan raya, sehingga membahayakan warga sipil yang mengemudi,” kata tentara Israel dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The New Arab.

    “Tentara melepaskan tembakan ke arah seseorang yang membahayakan warga sipil, menewaskan satu orang dan mengenai dua orang lainnya,” tambahnya.

    Mengetahui insiden ini, Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk hal tersebut.

    Menurut Kemenlu Palestina, insiden ini telah melanggar hukum.

    Tidak hanya itu, Kemenlu Palestina juga mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan hasil dari ‘kekebalan hukum’ Israel yang terus berlanjut.

    “Kekebalan hukum Israel yang terus berlanjut sebagai kekuatan pendudukan ilegal mendorongnya melakukan kejahatan lebih lanjut,” demikian peringatannya, dikutip dari BBC.

    Ini adalah insiden terbaru di Tepi Barat di tengah konfrontasi dan kekerasan yang terjadi hampir setiap hari.

    Kekerasan pemukim dan bentrokan antara pasukan Israel dan warga Palestina terus berlanjut di Tepi Barat.

    Kamis lalu, kepala hak asasi manusia PBB mengatakan situasi di Tepi Barat ‘sangat mengkhawatirkan’.

    Mogok Kerja Massal di Tepi Barat

    Mogok kerja massal melanda kota-kota besar, kecil, dan kamp-kamp pengungsi di seluruh Tepi Barat yang diduduki pada hari Senin (7/4/2025).

    Aksi ini  sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza dan untuk menekan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Toko-toko, sekolah, dan sebagian besar kantor administrasi publik ditutup di seluruh Tepi Barat.

    Pasukan nasional dan Islam Palestina mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu yang menyerukan “serangan menyeluruh di semua bidang kehidupan di semua wilayah Palestina yang diduduki dan diaspora, bergabung dengan seruan solidaritas global untuk pemogokan umum di seluruh dunia pada hari Senin, dalam solidaritas dengan Gaza, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Salah seorang pemilik toko souvenir di Kota Tua Yerusalem mengatakan bahwa hari ini ia menutup tokonya sebagai aksi solidaritas.

    “Hari ini kami tutup untuk keluarga kami di Gaza, anak-anak kami di Gaza,” kata Imad Salman, 68 tahun, yang memiliki toko suvenir di Kota Tua Yerusalem, dikutip dari Arab News.

    “Di Yerusalem, di Tepi Barat, kami tidak bisa berbuat lebih dari apa yang kami lakukan di sini sekarang,” katanya kepada AFP.

    Di Yerusalem timur yang dianeksasi Israel, jalan Salaheddin yang biasanya ramai tampak kosong.

    Menurut seorang warga yang bernama Ahmed, mogok kerja ini sebagai aksi protes terhadap Trump dan Netanyahu.

    “Mogok kerja ini sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza dan apa yang terjadi di sana, dan perang yang dilancarkan terhadap rakyat Palestina, baik oleh (Presiden AS Donald) Trump, (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu, pemerintah Israel, atau pemerintah Amerika,” kata Ahmed.

    Menurutnya, agresi ini harus segera dihentikan.

    “Perang ini harus dihentikan, pembunuhan dan penghancuran harus dihentikan, dan hanya perdamaian yang harus menang, perdamaian, dan tidak ada yang lain selain perdamaian,” katanya.

    Sejak dimulainya perang Gaza, kekerasan telah melonjak di Tepi Barat.

    Kekerasan di Tepi Barat telah menewaskan  909 warga Palestina di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023.

    Dari jumlah tersebut, termasuk 191 anak-anak dan lima orang penyandang disabilitas. 

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Tepi Barat dan Konflik Palestina vs Israel

  • Iran Siap Negosiasi Nuklir Lewat Oman, Tegaskan Sikap terhadap Ancaman AS – Halaman all

    Iran Siap Negosiasi Nuklir Lewat Oman, Tegaskan Sikap terhadap Ancaman AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Iran telah menegaskan bahwa pihaknya menolak negosiasi langsung dengan AS dan memilih untuk melakukan negosiasi tidak langsung.

    Oleh karena itu, saat ini Iran sedang  menunggu tanggapan dari Amerika Serikat terkait kemungkinan keterlibatan dalam perundingan tidak langsung untuk membahas kesepakatan nuklir.

    Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, dalam konferensi pers pada Senin (7/4/2025).

    “Kami telah menyampaikan posisi kami kepada AS dan sekarang menunggu tanggapan mereka untuk memasuki perundingan,” ujar Baghaei, dikutip dari Iran International.

    Meski Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyerukan diplomasi langsung dengan Teheran, Iran mengisyaratkan bahwa format perundingan tidak langsung masih menjadi preferensi utama.

    Namun Baghei menegaskan bahwa ini dilakukan sembari membuka peluang perubahan pendekatan di masa mendatang.

    “Keputusan akan dibuat sesuai dengan kondisi dan pada waktu yang tepat,” tambah Baghaei.

    Ia juga mengonfirmasi bahwa telah berlangsung diskusi teknis antara kedua pihak,.

    Diskusi ini mencakup isu kerja sama nuklir serta kemungkinan keringanan sanksi yang selama ini membebani ekonomi Iran. 

    “Telah terjadi pertukaran pendapat dan konsultasi mengenai berbagai aspek masalah ini, termasuk beberapa rincian teknis,” jelasnya.

    Dalam pernyataan yang semakin memperkuat sinyal dimulainya kembali diplomasi, Baghaei menyebut Oman sebagai mediator potensial. 

    “Jika proses baru dimulai, Oman akan menjadi salah satu kandidat utama untuk tugas penting ini,” katanya, mengingatkan kembali pada peran Oman dalam memediasi normalisasi hubungan Iran-Saudi pada tahun 2023.

    Iran juga menunjukkan keterbukaan terhadap pengawasan internasional.

    Hal ini dimulai dari Iran telah menyetujui kunjungan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, ke Teheran yang direncanakan pada akhir April.

    Langkah ini dinilai sebagai bentuk kesiapan Iran dalam menjalin kerja sama nuklir yang transparan.

    Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa ia lebih suka mengadakan ‘pembicaraan langsung’ dengan Iran.

    “Saya rasa prosesnya lebih cepat dan Anda bisa memahami pihak lain dengan lebih baik dibandingkan jika Anda melalui perantara,” ungkapnya, dikutip dari Al-Arabiya.

    Namun dengan tegas, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negosiasi tidak langsung tidak memiliki arti apa pun.

    “Negosiasi langsung tidak akan ada artinya dengan pihak yang terus-menerus mengancam akan menggunakan kekuatan yang melanggar Piagam PBB dan yang menyatakan posisi yang bertentangan dari berbagai pejabatnya,” tegas Araghci.

    Oleh karena itu, Araghci menegaskan bahwa Iran hanya ingin melakukan negosiasi tidak langsung dengan AS.

    “Kami tetap berkomitmen pada diplomasi dan siap mencoba jalur negosiasi tidak langsung,” tambahnya.

    Iran berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya hanya ditujukan untuk tujuan damai.

    Namun, meningkatnya ketegangan dengan Washington menyusul retorika keras dari Presiden Trump mendorong Iran untuk meningkatkan kesiapsiagaan militer.

    “Angkatan bersenjata kami menjaga dan meningkatkan kesiapan mereka dari waktu ke waktu untuk menghadapi skenario potensial apa pun,” tegas Baghaei.

    Merespons ancaman militer dari AS, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa Iran akan memberikan “pukulan keras” terhadap setiap bentuk serangan.

    Sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS, pemerintahannya secara konsisten mengatakan bahwa Iran harus dicegah memperoleh senjata nuklir. 

    Iran menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kegiatan nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil.

    Akan tetapi, pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu mengatakan bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya yang mendekati tingkat senjata.

    Pada tahun 2015, Iran mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk mengekang program nuklirnya karena kekhawatiran negara itu berpotensi mengembangkan senjata nuklir.

    Namun keadaan berubah pada tahun 2018.

    Saat itu, Trump menjabat sebagai presiden AS  secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut.

    Setelah menarik diri, Trump kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Iran

  • Prabowo Bicara Swasembada Pangan, Singgung Anak Petani Ogah Bertani

    Prabowo Bicara Swasembada Pangan, Singgung Anak Petani Ogah Bertani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melakukan wawancara dengan enam jurnalis senior di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Swasembada menjadi salah satu topik yang dipaparkan Prabowo ketika memulai wawancara tersebut.

    Menurut kepala negara, kunci pembangunan ekonomi Indonesia adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Hal tersebut sejalan dengan prediksi yang dipaparkan PBB di mana mereka melihat masalah yang dihadapi oleh dunia sekarang adalah food, energy, and water.

    “Jadi saya berkeyakinan dengan itu dan di situlah tim saya mewujudkannya. Berarti kita harus swasembada pangan,” ujar Prabowo.

    Menurut dia, swasembada pangan dapat terwujud jika seluruh aspek dalam pertanian diefisiensi. Pemerintah harus memudahkan petani berproduksi.

    “Kita harus membuat petani kita makmur karena perkembangan 30-40 tahun menunjukkan bahwa anak-anak petani banyak yang tidak mau menjadi petani lagi, meninggalkan desa-desa, karena merasa bahwa kehidupan petani kita itu identik dengan susah, dengan miskin,” kata Prabowo.

    Berdasarkan observasi yang dilakukan, kepala negara mengatakan semua negara kuat dan besar memiliki pertanian yang sukses. Oleh karena itu, Prabowo berkeinginan mewujudkan swasembada pangan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    “Bagaimana pupuk sampai ke petani dengan tanpa terlalu banyak perizinan, terlalu banyak tanda tangan, dan jangan terlalu banyak middleman-middleman, broker-broker, perantara-perantara. Bagaimana juga petani, harga penerimaan dia, income dia, penghasilan dia bisa naik,” ujar Prabowo.

    Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan, ada fenomena yang sudah berlangsung puluhan tahun di negara-negara agraris di mana petani menjadi korban dari sebuah sistem. Jadi ketika panen, pengusaha menekan petani dengan membeli produk mereka dengan harga murah.

    “Ini kan mematikan motivasi untuk produksi. Padahal petani itu adalah produsen pangan. Nah, inilah perjuangan kita lama. Alhamdulillah saya jadi presiden, ya saya laksanakan keyakinan saya,” kata Prabowo.

    Kepala negara lantas bersyukur memiliki tim di sektor pangan yang mumpuni. Mulai dari menteri pertanian hingga jajarannya.

    “Jadi alhamdulillah yang diperkirakan awal tahun 2025 ini krisis beras, alhamdulillah kita berhasil mengatasi. Dan yang harus kita perhatikan tetangga-tetangga kita krisis beras, kesulitan beras,” ujar Prabowo.

     

    (miq/miq)

  • Terkejutnya 2 Anggota Parlemen Inggris Ditolak Israel Masuk Tepi Barat

    Terkejutnya 2 Anggota Parlemen Inggris Ditolak Israel Masuk Tepi Barat

    Jakarta –

    Dua anggota parlemen Inggris yang ditolak masuk ke Israel telah kembali ke London setelah mencoba mengunjungi Tepi Barat dalam perjalanan pencarian fakta. Dua anggota parlemen tersebut, Abtisam Mohamed dan Yuan Yang mengaku terkejut atas penolakan tersebut.

    Dilansir Reuters, Senin (7/4/2025), Abtisam Mohamed dan Yuan Yang dari Partai Buruh yang berkuasa di Inggris bepergian sebagai bagian dari delegasi parlemen. Namun menurut kedutaan besar Israel di Inggris, perjalanan kedua anggota parlemen itu dihentikan di perbatasan dengan alasan mereka diduga bermaksud memprovokasi kegiatan anti-Israel.

    Diketahui, pemblokiran kunjungan kedua anggota parlemen Inggirs itu menandai upaya terbaru dari serangkaian upaya Israel untuk membatasi masuknya anggota parlemen dan pejabat asing yang mengkritik kebijakan negara tersebut. Sementara itu Mohamed dan Yang mengaku terkejut dengan tindakan Israel yang mendeportasinya.

    “Kami terkejut dengan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diambil oleh otoritas Israel untuk menolak masuknya anggota parlemen Inggris dalam perjalanan kami untuk mengunjungi Tepi Barat yang diduduki,” kata Mohamed dan Yang dalam pernyataan bersama.

    “Sangat penting bagi anggota parlemen untuk dapat menyaksikan secara langsung situasi di wilayah Palestina yang diduduki,” imbuhnya.

    Mohamed dan Yang mengatakan mereka telah berbicara di parlemen Inggris tentang konflik antara Israel dan Palestina serta pentingnya mematuhi hukum internasional.

    “Anggota parlemen seharusnya merasa bebas untuk berbicara jujur di DPR, tanpa takut menjadi sasaran,” kata mereka.

    “Orang-orang ini menuduh Israel membuat klaim palsu, terlibat aktif dalam mempromosikan sanksi terhadap menteri Israel, dan mendukung kampanye yang bertujuan memboikot Negara Israel,” kata Kedubes Israel di London.

    Sebelumnya, pada bulan November, Mohamed, sempat bertanya kepada pemerintah Inggris apakah mereka akan meninjau hubungannya dengan Israel mengingat “kekejaman yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan di Lebanon”. Yang, juga telah memberi tahu parlemen bahwa penting bagi Inggris untuk melanjutkan sanksi terhadap pejabat pemerintah Israel.

    Pada bulan Oktober, menteri luar negeri Israel mengatakan bahwa ia melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasuki negara tersebut karena ia belum “dengan tegas” mengutuk serangan rudal oleh Iran terhadap Israel.

    Inggris Geram 2 Anggota Parlemennya Ditahan Israel

    Pemerintah Inggris geram atas penahanan dua anggota parlemen negara tersebut oleh otoritas Israel. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan bahwa penahanan tersebut “tidak dapat diterima”.

    Yuan Yang dan Abtisam Mohamed, dari Partai Buruh yang berkuasa, terbang dari London, Inggris ke Israel pada Sabtu (5/4) waktu setempat, tetapi dilarang untuk memasuki negara itu dan dideportasi, media Inggris melaporkan.

    “Tidak dapat diterima, kontraproduktif, dan sangat memprihatinkan bahwa dua anggota parlemen Inggris dalam delegasi parlemen ke Israel telah ditahan dan ditolak masuk oleh otoritas Israel,” kata Lammy dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Minggu (6/4/2025).

    “Saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di pemerintahan Israel bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk memperlakukan anggota parlemen Inggris, dan kami telah menghubungi kedua anggota parlemen malam ini untuk memberikan dukungan kami,” imbuhnya.

    “Fokus pemerintah Inggris tetap mengamankan kembalinya gencatan senjata dan negosiasi untuk menghentikan pertumpahan darah, membebaskan para sandera, dan mengakhiri konflik di Gaza,” ujarnya.

    Lihat juga Video Kepala Kantor HAM PBB: Israel Caplok Wilayah Palestina di Tepi Barat!

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini