partai: PBB

Presiden Prancis Macron Bicara Kemungkinan Akui Palestina Sebagai Negara

Jakarta –

Presiden Prancis Emmanuel Macron bicara kemungkinan Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara. Dia mengatakan kepastian pengakuan negara Palestina itu akan diambil pada Juni mendatang.

Dilansir AFP, Kamis (10/4/2025), Macron mengatakan Prancis berencana mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan dan dapat mengambil langkah pada Konferensi PBB di New York bulan Juni mendatang. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

“Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron kepada wartawan.

“Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kita dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” tambahnya.

Macron mengatakan alasan dia ingin mengakui Palestina. Dia mengatakan dia ingin berkontribusi dalam dinamika kolektif.

“Saya akan melakukannya karena saya yakin bahwa pada suatu saat nanti itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua pihak yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” tambahnya.

Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kita melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis — yang merupakan kasus dengan Iran — dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut,” tambahnya.

“Pengakuan Prancis akan menjadi “langkah ke arah yang benar sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara,” kata Shanin kepada AFP.

Menanggapi rencana Macron, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan setiap pengakuan sepihak atas negara Palestina akan menjadi dorongan bagi Hamas. Menurutnya, tindakan ini akan semakin menjauhkan perdamaian keduanya.

“Pengakuan sepihak atas negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah bagi teror dan dorongan bagi Hamas,” tulis Saar di X sebagaimana dilansir Aljazeera.

“Tindakan semacam ini tidak akan mendekatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita – tetapi sebaliknya: tindakan ini hanya akan semakin menjauhkan mereka,” katanya.

Prancis diketahui telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh militan Palestina Hamas terhadap Israel.

Namun, pengakuan resmi oleh Prancis atas negara Palestina akan menandai perubahan kebijakan besar dan berisiko membuat Israel marah yang bersikeras bahwa langkah-langkah seperti itu oleh negara asing terlalu dini.

Lihat juga Video ‘Prancis Mencekam Bak ‘Medan Perang’ Akibat UU Kenaikan Usia Pensiun’:

(zap/yld)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

10/04/2025 09:16
Panglima TNI Kirim 1.090 Prajurit Jalankan Misi Perdamaian di Lebanon – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengirimkan 1.090 prajurit ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian, Rabu (9/4/2025).

Ke-1.090 pasukan yang terdiri dari berbagai korps itu tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) Unifil Tahun Anggaran 2025.

“Saya dengan penuh kebanggaan akan melepas 1.090 prajurit TNI terpilih untuk bergabung dalam Satgas TNI Kontingen Garuda yang akan bertugas dalam misi Unifil di Lebanon,” kata Agus saat memberikan amanat dalam upacara pelepasan pasukan Unifil di lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam amanatnya, Agus meminta seluruh pasukan untuk selalu waspada dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon.

Unsur kewaspadaan itu, kata Agus, harus ditingkatkan lantaran saat ini konflik antara Hizbullah dan Israel di Lebanon kembali memanas.

“Ketegangan ini sangat berpengaruh pada wilayah Lebanon Selatan yang akan menjadi medan penugasan anda,” kata Agus kepada para prajurit.

Karenanya, Agus meminta seluruh personel memperhatikan prosedur keamanan dalam bertugas dan mengaplikasikan hasil latihan pertahanan diri yang telah disiapkan untuk misi perdamaian ini.

Indonesia mempersiapkan hampir 400 personel pasukan perdamaian Garuda untuk diberangkatkan ke Lebanon. Mereka akan bergabung dengan personel garuda lainnya dalam misi perdamaian PBB UNIFIL.

09/04/2025 19:12
Gaza Telah Menjadi Ladang Pembantaian, Lingkaran Kematian yang Tak Berujung

PIKIRAN RAKYAT – Kerusakan masif serta banyaknya jumlah korban genosida di Gaza telah menuai kecaman dunia. Namun, Israel tetaplah Israel yang bebal dan tak mengindahkan kecaman tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan setempat, sejak serangan Israel ke Gaza Oktober 2023 lalu, Israel telah menewaskan 50.810 warga Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai 115.688 lainnya.

Banyaknya korban jiwa serta kerusakan masif yang semakin meluas, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengatakan Gaza telah menjadi “ladang pembantaian”.

Selain itu, dia menyebut Gaza telah dibiarkan dengan kondisi yang mengenaskan tanpa setetes bantuan pun lebih dari sebulan. Situasi ini begitu mengerikan dan membuat penduduk Palestina di wilayah tersebut tersiksa.

“Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial,” katanya kepada wartawan di New York.

“Ketika bantuan telah habis, pintu air kengerian telah terbuka kembali. Gaza adalah ladang pembantaian dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak berujung,” tuturnya dilaporkan WAFA.

Tak hanya melakukan genosida, Israel juga tak mengizinkan bantuan internasional masuk ke kawasan tersebut. Padahal, bantuan sangat diperlukan oleh warga Palestina di Gaza yang kian hari berada dalam situasi sulit.

“Tidak ada pasokan kemanusiaan yang dapat memasuki Gaza. Sementara itu, di titik-titik penyeberangan, pasokan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung menumpuk, dan peralatan vital tertahan,” kata Guterres.

“Saya tegaskan, kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, imparsialitas, independensi, dan netralitas. Akses kemanusiaan tanpa hambatan harus dijamin,” katanya.

Guterres juga turut menanggapi usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina ke berbagai negara.

“Warga Palestina memiliki hak untuk hidup di Palestina, di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Dipaksa untuk dipindahkan adalah melanggar hukum internasional,” tuturnya.

Setidaknya 58 warga Palestina tewas dan 213 lainnya terluka di Jalur Gaza selama 25 jam terakhir akibat genosida Israel yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, menurut laporan medis.

Menurut sumber yang sama, layanan darurat masih belum dapat menjangkau banyak korban dan mayat yang terjebak di bawah reruntuhan atau berserakan di jalan.

Di sisi lain pasukan pendudukan Israel terus menargetkan ambulans dan kru pertahanan sipil dalam genosida di Gaza.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 17:12
Gaza Jadi Medan Pembunuhan, Israel Penjajah Perketat Rezim Militer di Tepi Barat

PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer Israel penjajah di Jalur Gaza yang terus berlanjut tanpa jeda.

Dia menyebut Gaza telah berubah menjadi “medan pembunuhan” akibat serangan brutal Israel penjajah yang menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina.

“Gaza adalah medan pembunuhan – dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak ada habisnya,” kata Antonio Guterres dalam konferensi pers di New York, Selasa 8 April 2025.

Gaza Tanpa Bantuan, Situasi Kemanusiaan Memburuk

Guterres menyoroti kondisi kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan di Gaza. Selama lebih dari sebulan, tidak ada bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk ke wilayah itu.

“Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat. Tidak ada pasokan komersial,” ucapnya.

Antonio Guterres juga menolak keras mekanisme baru yang diusulkan Israel penjajah untuk mengontrol masuknya bantuan, menyebutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

“Kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemandirian dan netralitas,” tuturnya.

Agresi Terus Berlanjut: Serangan Udara Tewaskan Anak-anak

Serangan udara Israel penjajah pada Selasa 8 April 2025 malam menewaskan enam warga sipil, termasuk tiga anak-anak, di daerah pengungsian al-Mawasi, sebelah barat Khan Younes, Jalur Gaza bagian selatan. Jet-jet tempur dilaporkan menargetkan tenda pengungsi dan beberapa titik di lingkungan Zeitoun, Gaza.

Menurut sumber medis, hanya dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 58 jenazah warga Palestina ditemukan, dan 213 orang terluka di berbagai wilayah Gaza.

Sejak Israel penjajah kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran pada 18 Maret 2025, usai mengakhiri secara sepihak gencatan senjata, lebih dari 1.449 orang tewas dan 3.647 terluka dalam waktu kurang dari sebulan.

Secara keseluruhan, sejak awal agresi Oktober 2023, Israel penjajah telah menewaskan 50.810 warga Palestina dan melukai 115.688 lainnya, mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, sekitar 10.000 orang masih dinyatakan hilang dan diduga tewas tertimbun di bawah reruntuhan.

Tepi Barat: Pengetatan Militer dan Penutupan Sekolah UNRWA

Sementara itu, Israel penjajah juga terus memperketat kontrol di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pada Selasa malam, tentara Israel penjajah meningkatkan pembatasan di pos pemeriksaan Beit Furik, timur kota Nablus.

Warga dilaporkan dipaksa turun dari kendaraan dengan tangan terangkat, mengalami kekerasan fisik, dan ditahan dalam waktu lama hingga menyebabkan kemacetan parah.

Sejak dimulainya gencatan senjata awal tahun ini, militer Israel penjajah justru memperluas blokade dan membangun penghalang baru. Setidaknya 898 titik penghalang kini mengisolasi wilayah Tepi Barat, termasuk 18 gerbang militer baru yang dibangun sejak awal 2025.

Pengetatan ini bertepatan dengan penutupan enam sekolah yang berafiliasi dengan UNRWA di Yerusalem Timur. Penutupan dilakukan oleh aparat Israel penjajah dengan dalih keamanan, meski dikecam luas sebagai bentuk pembungkaman hak pendidikan warga Palestina.

Pengusiran Sistematis dan Serangan terhadap Komunitas Badui

Di wilayah Jericho, komunitas Arab al-Mlaihat menjadi sasaran serangan brutal kolonis Israel penjajah. Penjajah bersenjata dan bertopeng dilaporkan menyerbu pemukiman Badui, menggeledah lumbung ternak, dan mencoba menabrak seorang guru perempuan.

“Serangan ini adalah bagian dari upaya sistematis pendudukan untuk menggusur komunitas Badui dan mencuri tanah mereka demi perluasan permukiman ilegal,” kata Hasan Mlaihat, pengawas dari Organisasi al-Baidar.

Sekitar satu juta warga Israel penjajah saat ini tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang menurut hukum internasional merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

Guterres: Pemindahan Paksa adalah Kejahatan

Menanggapi usulan dari mantan Presiden AS Donald Trump untuk “memindahkan warga Palestina ke negara-negara lain”, Guterres dengan tegas menolaknya.

“Palestina memiliki hak untuk tinggal di Palestina, di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Dipaksa untuk dipindahkan bertentangan dengan hukum internasional,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WAFA News.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 16:30
Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Picu Perang Siber, Balasan Negara Terdampak

Bisnis.com, JAKARTA — Tenable, perusahaan keamanan siber asal Kolombia, mengingatkan ancaman serangan siber ke Amerika Serikat (AS) sebagai balasan penerapan tarif timbal balik atau resiprokal yang diterapkan AS kepada sejumlah negara.

Co-CEO dan CFO Tenable Steve Vintz mengatakan kebijakan yang diberlakukan Presiden Donald Trump dapat secara tidak sengaja meningkatkan risiko serangan siber karena para musuh berupaya membalas tekanan ekonomi yang meningkat.

Steve mengamati bahwa ada korelasi kuat antara sanksi ekonomi, hambatan perdagangan, dan peningkatan ancaman siber, terutama yang menargetkan infrastruktur penting.

“Di Tenable, kami telah lama mengamati pola yang jelas – ketika terjadi gangguan di pasar keuangan atau ketidakpastian ekonomi, pelaku kejahatan berkembang biak,” kata Steve dikutip, Rabu (9/4/2025)

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan serangan siber terbesar di dunia. Pada 2023, Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI menerima lebih dari 880.418 pengaduan, dengan potensi kerugian lebih dari US$12,5 miliar. Serangan siber yang dulunya dianggap terisolasi, kini menjadi ancaman besar yang mengganggu layanan penting, membahayakan data sensitif, dan mengancam stabilitas sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan dan energi di AS.

Steve menambahkan operator domestik sistem penting seperti rumah sakit, jaringan transportasi, dan jaringan listrik sering kali mengandalkan pemasok perangkat keras luar negeri.

Dengan adanya tarif, mereka mungkin terpaksa beralih ke alternatif lokal, yang secara signifikan meningkatkan biaya operasional.

“Gangguan ini dapat menciptakan kerentanan baru, terutama karena pemilik infrastruktur menghadapi proses pengadaan yang tidak lazim dan potensi keterbatasan rantai pasokan,” kata Steve.

“Penerapan tarif yang luas baru-baru ini dapat menjadi katalisator bagi perubahan dramatis dalam kebijakan global, yang dapat mengganggu operasi bisnis, meningkatkan ancaman, dan membuat organisasi lebih rentan dan mudah dieksploitasi.

Efek ke Iklim

Tidak hanya dunia siber, kebijakan tarif AS juga berpotensi menghambat pendanaan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva menyatakan bahwa tarif dagang yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap seluruh mitra dagangnya dapat menghambat upaya pemerintahnya dalam mengamankan pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim.

“Perang tarif tidak baik untuk siapa pun,” kata Silva dalam konferensi pers pada Kamis (3/4/2025), dikutip dari Bloomberg.

Silva mengemukakan tarif dagang yang diterapkan Trump membuat negara-negara mulai mengalihkan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk pendanaan iklim ke tempat lain.

Brasil akan menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) COP30 tahun ini di kota Belem yang berada di wilayah utara negara tersebut. Brasil dan negara berkembang lainnya turut menargetkan mobilisasi dana sebesar US$1,3 triliun per tahun untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada COP tahun ini.

Pada konferensi COP29 tahun lalu di Baku, Azerbaijan, negara-negara maju telah sepakat untuk menyediakan setidaknya US$300 miliar.

“Kami punya kewajiban untuk mendapatkan US$1,3 triliun,” ujar Silva.

09/04/2025 14:56
China Tuding Donald Trump Tak Serius Berunding Soal Tarif Impor AS

PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian menyebut bahwa Donald Trump tak serius berdiskusi seputar tarif impor Amerika Serikat (AS). Bila serius, pemerintah negara adidaya ini seharusnya menunjukkan sikap hormat.

“Jika AS benar-benar ingin berunding, mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap memperlakukan pihak lain dengan setara, hormat dan saling menguntungkan,” katanya.

Sementara itu, Trump menegaskan bersedia berunding dengan China. Namun, dengan catatan negara ini tak menaikkan tarif impor. Hal ini disampaikan olehnya setelah Negeri Tirai Bambu ini menetapkan tarif impor produk negara adidaya ini sebesar 34 persen.

Sementara itu, Menkeu AS Scott Bessent menyarankan agar negara yang terdampak sebaiknya diam. Bila membalas, ia menegaskan akan terjadi eskalasi.

Karena China tak mencabutnya, Trump mengancam akan menambah tarif impor sebesar 50 persen. Bila ditetapkan harga produk China naik sebesar 104 persen. Lin Jian menegaskan bahwa negaranya tak gentar dengan ancaman tersebut.

Ia menegaskan tak akan membiarkan siapa pun mengambil hak rakyatnya. “Kami tidak akan membiarkan siapa pun merampas hak sah rakyat China untuk membangun,” ujarnya.

Lin Jian pun mengutarakan bahwa kebijakan AS tersebut ditentang masyarakat dunia. “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi, yang ditentang luas oleh masyarakat internasional,” ujarnya.

Lin Jian lalu menegaskan bahwa negara dan seluruh dunia siap melawan kebijakan tersebut. China tercatat sebagai eksportir terbesar ke AS. Nilai total impor sebesar 439 miliar dolar AS (sekira Rp7,4 kuadriliun).

Saat Trump mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, China menempati peringkat pertama. Produk asal negara berpenduduk terbesar di dunia ini dikenai tarif 54 persen.

Respons PBB

PBB merespons perang dagang antara AS dengan China. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa perang dagang takkan ada pemenangnya dan merugikan dunia. “Perang dagang sangat negatif. Tidak ada pemenang, semua orang cenderung kalah,” katanya.

Setelah Trump resmi mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, ada negara yang membalas dan ada juga mengupayakan negosiasi. Indonesia menempuh langkah yang kedua.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 14:21
Melindungi kepentingan geostrategis RI melalui forum multilateral

Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi .

Jakarta (ANTARA) – Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet sekitar tahun 1990-an ditandai dengan runtuhnya paham ideologi komunis di negara-negara Eropa Timur dan bersatunya kembali negara Jerman.

Fenomena itu semakin menunjukkan kedigdayaan pihak Barat dalam memimpin hegemoni global yang sampai saat ini tetap mempertahankan North Atlantic Treaty Organization (NATO) sebagai organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan negara-negara non-Barat, yang dapat dirasakan dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah dan ketegangan di kawasan Asia.

Menghadapi ketimpangan kekuatan hegemoni global pada era pasca-Perang Dingin, beberapa negara non-Barat membentuk suatu kerja sama multilateral yang berfungsi sebagai penyeimbang kedigdayaan unipolar yang dipimpin AS, seperti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) yang dibentuk sekitar tahun 1996 dan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia yaitu BRICS yang dicetuskan pertama kali tahun 2001.

Indonesia pun ikut dalam keanggotaan BRICS pada 6 Januari 2025 dengan pertimbangan untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara para anggotanya termasuk sebagai upaya mempromosikan perdagangan bebas yang tidak diskriminatif. Selain itu juga sebagai pertimbangan strategi penguatan diplomasi multilateral Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.

Meski SCO lebih dulu dibentuk dibanding BRICS, namun banyak kalangan di Indonesia belum mengenal lebih dalam organisasi ini, karena awal pembentukannya diprakarsai oleh negara-negara yang dulunya diasosiasikan sebagai negara komunis yaitu China dan Rusia serta beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet, yaitu Kazakhstan, Republik Kirgistan, dan Tajikistan, sehingga awalnya dikenal dengan Shanghai Five.

Tujuan dibentuknya kerja sama multilateral ini adalah untuk menjadikan kolaborasi terukur di Eurasia dalam menghadapi tantangan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional. Pada tahun 2001, setelah masuknya Uzbekistan, organisasi internasional tersebut berganti nama menjadi Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Tahun 2017, India dan Pakistan menjadi anggota penuh, lalu disusul Iran pada tahun 2023. Sejak tahun 2008, SCO telah memasukkan beberapa negara yang ikut serta sebagai mitra dialog, yaitu Azerbaijan, Armenia, Kamboja, Sri Lanka, Nepal, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Maladewa, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Myanmar.

Saat ini, SCO memiliki tiga negara pengamat, yaitu Belarus, Mongolia, dan Afghanistan yang juga berkeinginan untuk diterima sebagai keanggotaan penuh. Dengan demikian saat ini SCO menjadi organisasi regional terbesar di dunia dengan sepuluh negara anggota, yang mencakup 60 persen wilayah Eurasia, yang merupakan naungan bagi lebih dari tiga miliar orang, dan menyumbang seperempat dari ekonomi global.

Meskipun secara umum cakupan kerja sama SCO meliputi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional, namun SCO juga memiliki aktivitas dalam menjalin konektivitas kerja sama global dan regional seperti PBB, negara-negara Persemakmuran, ASEAN, UNODC, dan badan internasional lainnya.

Di samping itu, SCO juga aktif dalam memerangi masalah ekstremisme dan narkoterorisme demi perdamaian dan kesejahteraan. Dalam struktur organisasinya, SCO memiliki Komite Eksekutif Struktur Antiteroris Regional (RATS) yang berkantor pusat di Tashkent, Uzbekistan, dan bertugas untuk mempromosikan kerja sama negara-negara anggota melawan tiga kejahatan: terorisme, separatisme, dan ekstremisme.

RATS juga menangani secara khusus pada terorisme siber, forensik digital, dan ransomware. Selain itu SCO juga melakukan upaya untuk mengatasi masalah wilayah sengketa perbatasan dan mengatasi ancaman keamanan negara para anggotanya.

Bagi Indonesia, organisasi multilateral ini sepertinya sangat cocok terlebih bila ditinjau dari semangat yang dibangun dalam organisasi tersebut yang ditunjukkan pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SCO di Dushanbe, Tajikistan.

Para anggotanya sepakat untuk menentang intervensi dalam urusan internal negara lain dengan alasan kemanusiaan dan melindungi hak asasi manusia; dan mendukung upaya satu sama lain dalam menjaga kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas teritorial, dan stabilitas sosial masing-masing negara anggotanya.

Hal ini selaras dengan tujuan nasional Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyerukan penghapusan penjajahan di dunia. Pembukaan konstitusi tersebut juga mengarahkan bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, terlebih saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan separatisme, kerawanan wilayah perbatasan yang begitu luas, terorisme, serta penyelundupan narkoba yang ditengarai sebagai suatu “pembiaran” oleh otoritas negara lain.

Oleh karena itu, SCO sangat penting bagi Indonesia bila dilihat posisi geografis Indonesia yang di antaranya dikelilingi negara-negara yang berafiliasi poros tertentu.

Kita tidak ingin terulang peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, termasuk lepasnya Timor Timur dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi beberapa wilayah Indonesia masih memiliki potensi separatisme yang ditunggangi oleh negara-negara lain, ditambahnya adanya penempatan pasukan di kawasan negara lain yang berbatasan dengan Indonesia.

Maka Indonesia perlu bersinergi dengan kekuatan yang sama-sama mengutuk manuver yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Di samping ancaman kedaulatan, Indonesia selama ini juga sering mendapatkan serangan terorisme yang aktor intelektualnya justru berasal dari negara tetangga, oleh karena itu SCO sangat penting, karena juga bergerak dalam hal kerja sama counterterrorism.

Sebagai kekuatan yang sedang berkembang dalam tatanan global multipolar saat ini, Indonesia sebagai negara bebas aktif dalam konstitusinya memerlukan akses ke berbagai forum multilateral.

Langkah Indonesia bergabung dalam BRICS perlu diapresiasi meskipun hal tersebut mendapatkan berbagai tantangan dari negara-negara yang mensinyalir bahwa organisasi multilateral tersebut sebagai reaksi dari adanya ketegangan perang ekonomi global.

Namun Indonesia perlu berhati-hati juga dalam menentukan bergabung atau tidaknya pada platform kerja sama internasional, seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang dulunya dikenal juga dengan nama One Belt One Road (OBOR), yang cenderung tidak bersifat konsultatif maupun transparan.

Bahkan perjanjian multilateral tersebut terkesan merupakan ambisi China untuk mencapai kepentingan hegemoniknya di Eurasia. Semua perjanjian BRI di kawasan tersebut mengamanatkan bahwa negara penerima harus mengalihkan kendali yang lebih besar atas aset tersebut ke Beijing jika mereka gagal membayar pinjaman. Kondisi pinjaman yang ketat telah menyebabkan banyak negara, termasuk Tajikistan, Republik Kirgistan, Iran, Rusia, dan Pakistan, masuk ke dalam “perangkap utang” China dalam BRI.

Keterlibatan Indonesia dengan SCO dan platform multilateral lainnya harus dilihat berdasarkan kebijakan luar negeri proaktif pemerintah saat ini untuk menjaga ruang strategis Indonesia dalam konteks dan pertimbangan geopolitik dan geoekonomi yang berubah dengan cepat.

Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi Indonesia serta menjadikan platform untuk menegaskan kembali komitmen untuk menghidupkan kembali dan memperdalam ikatan peradaban, spiritual, dan budaya yang telah berusia berabad-abad dengan anggota kelompok negara lain.

*) Irjen Pol Chaidir MSi MPP MHan adalah Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI

Copyright © ANTARA 2025

09/04/2025 13:59
Alasan Mufti Besar Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel Penjajah: Bukan Untuk Agenda Sembrono

PIKIRAN RAKYAT – Mufti Agung Mesir, Nazir Ayyad dengan tegas menolak fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) terkait genosida di Gaza. Dia menyebut fatwa tersebut tidak sah secara syar’i dan berpotensi membahayakan keamanan masyarakat dan stabilitas kawasan.

Fatwa yang dikeluarkan IUMS pada Jumat 4 April 2025 lalu menyerukan seluruh umat Muslim yang mampu untuk melancarkan jihad terhadap Israel penjajah, sebagai respon terhadap apa yang mereka sebut sebagai “genosida” dan “kehancuran menyeluruh” yang dilakukan Israel penjajah di Jalur Gaza.

“Kegagalan pemerintah Arab dan Islam untuk mendukung Gaza saat sedang dihancurkan dianggap oleh hukum Islam sebagai kejahatan besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza,” kata Ali al-Qaradaghi, Sekretaris Jenderal IUMS.

IUMS juga menyerukan negara-negara Muslim untuk segera melakukan intervensi militer, politik, dan ekonomi terhadap Israel penjajah serta memberlakukan pengepungan terhadap negara tersebut.

Mufti Ayyad: Jihad Bukan Keputusan Sembarang Entitas

Menanggapi seruan tersebut, Nazir Ayyad selaku otoritas tertinggi dalam urusan fatwa di Mesir menegaskan bahwa fatwa semacam itu melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah.

“Tidak ada kelompok atau entitas individu yang memiliki hak untuk mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang rumit dan kritis yang melanggar prinsip-prinsip Syariah dan tujuannya yang lebih tinggi,” tuturnya dalam pernyataan resmi, Selasa 8 April 2025.

Menurut Ayyad, deklarasi jihad dalam Islam hanya dapat diumumkan oleh otoritas sah yang diakui, yakni pemerintah dan kepemimpinan politik yang berwenang, bukan oleh serikat atau organisasi yang tidak memiliki legitimasi negara.

“Di era kita saat ini, otoritas ini terkandung dalam kepemimpinan negara dan politik yang diakui, bukan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh entitas atau serikat pekerja yang tidak memiliki otoritas hukum dan tidak mewakili Muslim baik secara agama maupun dalam praktik,” ujar Nazir Ayyad.

Dia juga menekankan bahwa jihad tidak bisa diserukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil suatu negara, baik secara politik, militer, maupun ekonomi.

“Menyerukan jihad tanpa memperhatikan kemampuan negara dan realitas politik, militer dan ekonominya adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang menyerukan kesiapsiagaan, kehati-hatian, dan pertimbangan konsekuensi,” kata Nazir Ayyad.

Dukung Palestina dengan Cara yang Bijak

Meski menolak fatwa jihad, Nazir Ayyad menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan rakyat Palestina itu sendiri.

“Mendukung rakyat Palestina dalam hak-hak sah mereka adalah kewajiban agama, kemanusiaan dan moral. Namun, dukungan ini harus diberikan dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Palestina, dan bukan untuk memajukan agenda spesifik atau usaha sembrono yang dapat menyebabkan kehancuran, pengungsian, dan bencana lebih lanjut bagi Palestina sendiri,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Eye.

Penolakan dari Ulama Salafi Pro-Pemerintah

Penolakan terhadap fatwa IUMS juga datang dari kalangan ulama Salafi di Mesir. Yasser Burhami, tokoh Salafi terkemuka dan pendukung Presiden Abdel Fattah el-Sisi, mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak realistis dan bertentangan dengan perjanjian damai Mesir-Israel penjajah tahun 1979.

Burhami, yang juga pimpinan Gerakan Salafi Mesir, mengatakan seruan jihad seperti itu hanya akan memperburuk situasi dan memicu ketegangan regional.

Konteks Situasi di Gaza: Tuduhan Genosida dan Krisis Kemanusiaan

Fatwa jihad IUMS muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel. Sejak agresi militer Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas, mayoritas wanita dan anak-anak. Selain itu, jutaan lainnya mengalami pengungsian paksa akibat kehancuran luas di Jalur Gaza.

Saat ini, Jalur Gaza berada dalam kondisi pengepungan total, tanpa akses makanan, obat-obatan, atau bantuan kemanusiaan. PBB dan organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan akan krisis kemanusiaan besar-besaran jika situasi tidak segera berubah.

Di sisi hukum internasional, Afrika Selatan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Sementara itu, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 11:06
Sekjen PBB Bilang Gaza Jadi ‘Ladang Pembantaian’, Israel Disalahkan

Jakarta –

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa Gaza kini telah menjadi “ladang pembantaian”. Pemimpin badan dunia itu menyalahkan Israel karena menghalangi bantuan dan gagal dalam “kewajiban tegasnya” untuk memenuhi kebutuhan penduduk wilayah Palestina.

“Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial. Ketika bantuan telah mengering, pintu air kengerian telah terbuka kembali,” kata Guterres kepada para wartawan, dilansir Al-Arabiya dan AFP, Rabu (9/4/2025).

Merujuk pada Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap orang-orang dalam perang, ia menekankan kewajiban “kekuatan pendudukan” untuk memastikan penyediaan makanan dan pasokan medis bagi penduduk.

“Tidak satu pun dari itu terjadi hari ini. Tidak ada pasokan kemanusiaan yang dapat memasuki Gaza,” kata Guterres.

“Pihak berwenang Israel baru-baru ini mengusulkan ‘mekanisme otorisasi’ untuk pengiriman bantuan yang berisiko semakin mengendalikan dan membatasi bantuan hingga kalori dan tepung terakhir,” kata Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York.

Ia merujuk pada usulan Israel baru-baru ini untuk mengendalikan bantuan ke Gaza, yang menurut sumber PBB kepada AFP, mencakup pemantauan kalori untuk mencegah penyalahgunaan oleh Hamas.

“Saya tegaskan – kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan – kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas,” katanya, menuntut jaminan untuk masuknya bantuan tanpa hambatan ke Gaza.

Guterres juga mengangkat kekhawatiran tentang situasi di Tepi Barat.

“Jalan saat ini adalah jalan buntu – sama sekali tidak dapat ditoleransi di mata hukum dan sejarah internasional,” katanya.

“Dan risiko Tepi Barat yang diduduki berubah menjadi Gaza lainnya membuatnya semakin buruk,” imbuh Guterres.

“Sudah saatnya mengakhiri dehumanisasi, melindungi warga sipil, membebaskan para sandera, memastikan bantuan yang menyelamatkan nyawa, dan memperbarui gencatan senjata,” tandasnya.

Lihat juga Video ‘Korban Tewas di Gaza Tembus 50.810 Orang’:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

09/04/2025 10:34
Jumlah Kematian Ibu Hamil Diperkirakan Bakal ‘Ngegas’, Ini Kemungkinan Pemicunya

Jakarta –

Tren kematian ibu secara global menurun sebesar 40 persen dalam periode 2000 dan 2023, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan akses ke layanan kesehatan esensial.

Namun, laporan tersebut mengungkapkan laju peningkatan telah melambat secara signifikan sejak 2016, dan diperkirakan 260.000 wanita meninggal pada 2023 akibat komplikasi dari kehamilan atau persalinan. Kira-kira setara dengan satu kematian ibu setiap dua menit.

Laporan tersebut muncul ketika pemotongan dana kemanusiaan dari Amerika Serikat yang berdampak parah pada perawatan kesehatan esensial di banyak bagian dunia, memaksa negara-negara untuk menghentikan layanan vital kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.

Pemotongan ini telah menyebabkan penutupan fasilitas dan hilangnya tenaga kesehatan, juga mengganggu rantai pasokan untuk persediaan dan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa seperti perawatan untuk pendarahan, preeklamsia, dan malaria, semuanya merupakan penyebab utama kematian ibu.

Tanpa tindakan yang cepat, ibu hamil di banyak negara akan menghadapi dampak buruk, khususnya mereka yang berada di lingkungan bencana saat angka kematian ibu sudah sangat tinggi.

“Meskipun laporan ini menunjukkan secercah harapan, data tersebut juga menyoroti betapa berbahayanya kehamilan di sebagian besar dunia saat ini, terlepas dari kenyataan bahwa ada solusi untuk mencegah dan mengobati komplikasi yang menyebabkan sebagian besar kematian ibu,” kata Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Selain memastikan akses ke perawatan bersalin yang berkualitas, penting untuk memperkuat hak kesehatan dan reproduksi dasar perempuan dan anak perempuan – faktor-faktor yang mendukung prospek mereka untuk mendapatkan hasil yang sehat selama kehamilan dan setelahnya.”

Laporan tersebut juga memberikan laporan global pertama tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kelangsungan hidup ibu. Pada 2021, diperkirakan 40.000 lebih perempuan meninggal karena kehamilan atau persalinan, meningkat menjadi 322.000 dari 282.000 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya terkait dengan komplikasi langsung yang disebabkan COVID-19 tetapi juga gangguan yang meluas pada layanan bersalin.

Hal ini menyoroti pentingnya memastikan perawatan tersebut selama pandemi dan keadaan darurat lainnya, mengingat ibu hamil memerlukan akses yang andal ke layanan dan pemeriksaan rutin serta perawatan darurat 24 jam.

“Ketika seorang ibu meninggal saat hamil atau melahirkan, nyawa bayinya juga terancam. Terlalu sering, keduanya hilang karena penyebab yang kita tahu cara mencegahnya,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell.

“Pemotongan dana global untuk layanan kesehatan menempatkan lebih banyak ibu hamil pada risiko, terutama di lingkungan yang paling rapuh, dengan membatasi akses mereka ke perawatan penting selama kehamilan dan dukungan yang mereka butuhkan saat melahirkan. Dunia harus segera berinvestasi pada bidan, perawat, dan petugas kesehatan masyarakat untuk memastikan setiap ibu dan bayi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan berkembang.”

Laporan tersebut menyoroti ketimpangan yang terus-menerus terjadi antara wilayah dan negara, serta kemajuan yang tidak merata. Dengan angka kematian ibu yang menurun sekitar 40 persen pada 2000 dan 2023, Afrika sub-Sahara mencapai kemajuan yang signifikan, menjadi salah satu dari tiga kawasan PBB bersama Australia dan Selandia Baru, serta Asia Tengah dan Selatan, yang mengalami penurunan signifikan setelah 2015.

Namun, menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan berbagai konflik, kawasan Afrika sub-Sahara masih menyumbang sekitar 70 persen dari beban kematian ibu global pada 2023.

Hal ini menunjukkan kemajuan yang melambat, angka kematian ibu mengalami stagnasi di lima kawasan setelah 2015, yakni di Afrika Utara dan Asia Barat, Asia Timur dan Tenggara, Oseania (tidak termasuk Australia dan Selandia Baru), Eropa dan Amerika Utara, serta Amerika Latin dan Karibia.

“Akses ke layanan kesehatan ibu yang berkualitas adalah hak, bukan hak istimewa, dan kita semua berbagi tanggung jawab mendesak untuk membangun sistem kesehatan yang memiliki sumber daya yang baik yang melindungi kehidupan setiap orang,” kata Russell.

(naf/kna)

09/04/2025 10:32