partai: PBB

  • Rencana Prancis Akui Negara Palestina Bikin Israel Murka

    Rencana Prancis Akui Negara Palestina Bikin Israel Murka

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis berencana mengakui Palestina sebagai negara. Pernyataan Macron itu langsung membuat Israel murka.

    Dirangkum detikcom dari kantor berita AFP Kamis (10/4/2025), Emmanuel Macron mengatakan kepastian pengakuan negara Palestina itu akan diambil pada Juni mendatang. Macron mengatakan Prancis berencana mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan dan dapat mengambil langkah pada Konferensi PBB di New York bulan Juni mendatang. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

    “Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron kepada wartawan.

    “Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kita dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” tambahnya.

    Macron mengatakan alasan dia ingin mengakui Palestina. Dia mengatakan dia ingin berkontribusi dalam dinamika kolektif.

    “Saya akan melakukannya karena saya yakin bahwa pada suatu saat nanti itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua pihak yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” tambahnya.

    Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kita melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis — yang merupakan kasus dengan Iran — dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shanin mengatakan pengakuan Prancis akan menjadi suatu langkah yang baik. Dia mengatakan pengakuan ini bisa menjadi solusi penyelesaian konflik.

    “Pengakuan Prancis akan menjadi “langkah ke arah yang benar sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara,” kata Shanin kepada AFP.

    Israel Berang

    Foto: Macron (DW (News)).

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahwa Paris dapat mengakui negara Palestina paling lambat bulan Juni mendatang. Dia mengatakan bahwa hal itu akan menjadi “hadiah” untuk terorisme.

    “Pengakuan sepihak terhadap negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah untuk terorisme dan dorongan bagi Hamas,” tulis Saar di media sosial X pada Rabu (9/4) malam waktu setempat, dilansir kantor berita AFP.

    “Tindakan semacam ini tidak akan membuat perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita semakin dekat — tetapi sebaliknya: tindakan itu hanya akan semakin menjauhkannya,” imbuhnya.

    Saat ini hampir 150 negara telah mengakui negara Palestina. Pada Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan pengakuan negara Palestina, diikuti oleh Slovenia pada Juni. Langkah tersebut sebagian didorong oleh kecaman atas bombardir Israel di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

    Namun, Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina. Ini merupakan langkah yang telah lama ditentang Amerika Serikat, tetapi para pendukungnya melihat sebagai langkah yang diperlukan untuk membawa stabilitas ke kawasan tersebut.

    Pada hari Rabu (9/4) waktu setempat, Macron mengatakan Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan mendatang, dan dapat melakukan langkah tersebut di konferensi PBB di New York pada bulan Juni.

    “Kami harus bergerak menuju pengakuan, dan kami akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” ujar Macron kepada televisi France 5.

    Langkah tersebut juga akan menjadikan Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang mengakui negara Palestina.

    “Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kami dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” imbuh pemimpin Prancis itu.

    Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kami melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis — yang merupakan kasus dengan Iran — dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut,” tandas Macron.

    Diketahui bahwa Prancis telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme

    Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 15:08 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips Vermonte menyatakan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Turki akan mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui kerja sama strategis yang mendukung prinsip multilateralisme.

    “Dunia saat ini telah bergerak ke arah bilateralisme, yang sebagian didorong oleh rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China,” kata Philips dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Meski bilateralisme dapat membantu dua negara merespons ketidakpastian dan dampak rivalitas geopolitik, kata Philips, dunia ini terlalu kompleks untuk ditangani hanya oleh dua negara.

    Dikatakan Philips, Indonesia dan Turki memiliki modal kuat untuk terus mengedepankan semangat multilateralisme di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Alasannya, kedua negara dikenal konsisten dalam mendorong penyelesaian damai, dialog, dan inklusivitas, menjadikan keduanya mitra dalam memperkuat kerja sama internasional.

    “Seperti, Developing Eight (D-8) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendorong aksi kolektif dalam agenda pembangunan, serta menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara negara-negara berkembang,” ujarnya.

    Sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh, kata Philips, kedua negara memiliki suara yang diperhitungkan dalam isu reformasi PBB, Bank Dunia, IMF, dan berbagai lembaga multilateral lainnya.

    Selain itu, Indonesia dan Turki juga memiliki hubungan strategis dengan negara-negara sehaluan, termasuk partisipasi aktif dalam forum MIKTA untuk merealisasikan sistem internasional yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan negara berkembang.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Rabu (9/4), sekitar pukul 18.58 waktu setempat.

    Kepala Negara dijadwalkan berpidato di Parlemen Turki pada Kamis siang di Ankara sebagai agenda pertama kunjungannya. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Turki dan disambut Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Keduanya akan menggelar pertemuan empat mata, memimpin pertemuan bilateral, serta menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman kerja sama.

    Prabowo dan Erdogan juga akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI Jakarta melalui Bapenda Hadirkan Akses Digital SPPT PBB, Ini 3 Kanalnya! – Halaman all

    Pemprov DKI Jakarta melalui Bapenda Hadirkan Akses Digital SPPT PBB, Ini 3 Kanalnya! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. 

    Sebagai pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak setiap tahunnya, PBB turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berkomitmen agar masyarakat mendapatkan kemudahan layanan perpajakan. 

    Salah satunya adalah dengan menghadirkan akses yang lebih praktis untuk memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

    SPPT ini adalah surat resmi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan para wajib pajak. 

    Kabar baiknya, sekarang masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan SPPT. Dalam rangka mempermudah layanan pajak bagi masyarakat, Bapenda DKI Jakarta telah menyediakan tiga cara praktis untuk mengakses SPPT PBB secara digital.  

    Dapatkan SPPT kini lebih mudah tanpa antre

    Kini, para wajib pajak dapat mengakses SPPT secara online tanpa harus mengantre melalui tiga kanal berikut:

    1. Melalui email

    Wajib pajak yang sudah terdaftar akan menerima e-SPPT PBB secara otomatis setiap tahunnya melalui email yang sesuai saat pendaftaran. 

    Cukup periksa kotak masuk (inbox) atau folder spam untuk melihat email yang berisi tautan akses SPPT. 

    2. Melalui situs resmi pajak online (login)

    Untuk mengakses informasi dan layanan secara lengkap, kamu dapat berkunjung ke situs pajak online yaitu https://pajakonline.jakarta.go.id/

    Berikut adalah langkah-langkah untuk mengakses SPPT online melalui situs pajak online: 

    Masuk ke situs pajakonline.jakarta.go.id dan login menggunakan akun terdaftar.
    Klik menu “Jenis Pajak”, kemudian pilih “PBB”.
    Masuk ke “Riwayat Pengunduhan e-SPPT”.
    Klik ikon unduh untuk melihat dan mengunduh SPPT yang dibutuhkan.

    3. Melalui Pajak Online Tanpa Login (PAJOL)

    Untuk Warga Jakarta yang ingin akses yang lebih cepat tanpa harus memiliki akun, bisa menggunakan layanan PAJOL (Pajak Online Jakarta) melalui situs https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt. Berikut langkah-langkahnya;

    Buka laman pajakonline.jakarta.go.id/esppt.
    Klik tombol hijau untuk memulai pengecekan.
    Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
    Klik “Cari” untuk menampilkan daftar nilai SPPT yang dibutuhkan.

    Itulah tiga cara praktis yang disediakan oleh Bapenda agar kamu dapat mengakses informasi SPPT PBB kapan saja dan di mana saja secara lebih mudah, tanpa antrean dan tanpa batasan waktu. 

    Hadirnya tiga kanal ini merupakan bagian dari komitmen Bapenda DKI Jakarta dalam menyediakan layanan perpajakan yang modern, efisien dan ramah pengguna agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kota Jakarta. 

  • Pemprov DKI beri insentif PBB-P2 guna wujudkan keadilan perpajakan

    Pemprov DKI beri insentif PBB-P2 guna wujudkan keadilan perpajakan

    pemerintah juga berkewajiban menyesuaikan beban pajak agar lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.

    Kebijakan yang berlaku mulai 8 April 2025 ini merupakan wujud kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap keadilan perpajakan. Kebijakan insentif yang diberikan untuk PBB-P2 di tahun 2025 yakni Pembebasan Pokok PBB-P2, Pengurangan Pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025, Keringanan Pokok PBB-P2, dan Pembebasan Sanksi Administratif.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan dalam keterangannya, Kamis, pajak daerah berperan penting dalam kehidupan bernegara sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai segala keperluan daerah Provinsi DKI Jakarta.

    “Namun, pemerintah juga berkewajiban menyesuaikan beban pajak agar lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujar Lusiana.

    Lusiana menyampaikan adanya insentif PBB-P2 tahun 2025 ini merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepatuhan pajak.

    “Sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat berjalan tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan,” katanya.

    Adapun kebijakan insentif yang diberikan untuk PBB-P2 di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

    1) Pembebasan Pokok PBB-P2

    Melalui kebijakan pembebasan pokok PBB-P2, masyarakat bisa mendapatkan pembebasan sebesar 100% untuk Tahun Pajak 2025. Adapun syarat untuk mendapatkan insentif ini yaitu:

    A. Rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

    B. Wajib Pajak orang pribadi

    C. Jika memiliki objek lebih dari satu, maka yang dibebaskan hanya satu objek dengan NJOP paling tinggi

    D. NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online.

    2) Pengurangan Pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025

    Insentif ini diberikan secara otomatis oleh sistem yang terdiri dari:

    • Pengurangan sebesar 50% dari PBB-P2 terutang tahun 2025 bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pembebasan pokok.

    • Pengurangan sebesar nilai tertentu agar kenaikan PBB-P2 yang harus dibayar tidak melebihi 50 persen dari tahun pajak 2024.

    3) Keringanan Pokok PBB-P2

    Keringanan pokok PBB-P2 yaitu bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat apabila ingin membayarkan PBB-P2-nya. Besaran keringanan yang didapatkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

    A. PBB-P2 tahun pajak 2025

    • Keringanan 10 persen untuk periode pembayaran mulai tanggal 8 April – 31 Mei 2025.

    • Keringanan 7,5 persen untuk periode pembayaran 1 Juni – 31 Juli 2025.

    • Keringanan 5 persen untuk periode pembayaran 1 Agustus – 30 September 2025.

    B. PBB-P2 tahun pajak 2020 – 2024

    • Keringanan 5 persen untuk periode pembayaran mulai 8 April sampai 31 Desember 2025.

    C. PBB-P2 tahun pajak 2013 – 2019

    • Keringanan 50 persen untuk periode pembayaran 8 April sampai 31 Desember 2025.

    D. PBB-P2 tahun pajak 2010 – 2012

    • Keringanan 25 persen diberikan sebagai tambahan atas keringanan pokok berdasarkan Pergub Nomor 124 Tahun 2017 untuk periode pembayaran 8 April sampai 31 Desember 2025.

    4) Pembebasan Sanksi Administratif

    A. Pembebasan sanksi administratif berupa bunga angsuran

    • Diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran angsuran PBB-P2 pada periode 8 April sampai 31 Desember 2025.

    B. Pembebasan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar juga diberikan untuk periode pembayaran 08 April sampai dengan 31 Desember 2025

    • Diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2013 sampai tahun 2024

    • Diberikan kepada wajib pajak yang telah melunasi pokok PBB-P2 sebelum berlakunya Keputusan Gubernur ini, tetapi masih dikenakan sanksi administratif dan belum dilakukan pembayaran, baik yang sudah maupun yang belum diterbitkan surat tagihan pajak daerah atau keputusan pengurangan sanksi administratif.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prancis Berencana Akui Negara Palestina, Israel Berang!

    Prancis Berencana Akui Negara Palestina, Israel Berang!

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahwa Paris dapat mengakui negara Palestina paling lambat bulan Juni mendatang. Dia mengatakan bahwa hal itu akan menjadi “hadiah” untuk terorisme.

    “Pengakuan sepihak terhadap negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah untuk terorisme dan dorongan bagi Hamas,” tulis Saar di media sosial X pada Rabu (9/4) malam waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (10/4/2025).

    “Tindakan semacam ini tidak akan membuat perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita semakin dekat — tetapi sebaliknya: tindakan itu hanya akan semakin menjauhkannya,” imbuhnya.

    Saat ini hampir 150 negara telah mengakui negara Palestina. Pada Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan pengakuan negara Palestina, diikuti oleh Slovenia pada Juni. Langkah tersebut sebagian didorong oleh kecaman atas bombardir Israel di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

    Namun, Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina. Ini merupakan langkah yang telah lama ditentang Amerika Serikat, tetapi para pendukungnya melihat sebagai langkah yang diperlukan untuk membawa stabilitas ke kawasan tersebut.

    Pada hari Rabu (9/4) waktu setempat, Macron mengatakan Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan mendatang, dan dapat melakukan langkah tersebut di konferensi PBB di New York pada bulan Juni.

    “Kami harus bergerak menuju pengakuan, dan kami akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” ujar Macron kepada televisi France 5.

    Langkah tersebut juga akan menjadikan Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang mengakui negara Palestina.

    “Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kami dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” imbuh pemimpin Prancis itu.

    Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kami melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis — yang merupakan kasus dengan Iran — dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut,” tandas Macron.

    Diketahui bahwa Prancis telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Trump Tunda Pemberlakuan Tarif, Kecuali untuk China

    Presiden Trump Tunda Pemberlakuan Tarif, Kecuali untuk China

    Anda tengah menyimak Dunia Hari Ini dari ABC Indonesia, yang merangkum sejumlah informasi utama dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

    Kita akan mengawali edisi hari ini, Kamis, 10 April 2025, dengan berita dari Amerika Serikat.

    AS tunda tunda pemberlakukan tarif

    Presiden Donald Trump menunda pemberlakukan tarif “timbal balik” selama 90 hari, hanya beberapa jam setelah diberlakukan kepada negara-negara yang memasukkan produknya ke Amerika Serikat.

    Semua mitra dagang, kecuali China, sekarang akan dikenakan tarif “dasar” yang sama sebesar 10 persen, bukan tarif tambahan yang diumumkan oleh Trump pada “hari pembebasan” minggu lalu.

    Dalam unggahan media sosialnya, Presiden Trump mengatakan kembali menaikkan tarif pada barang-barang China, kali ini menjadi 125 persen dan berlaku segera.

    Presiden Trump memutuskan untuk menunda sementara kebijakan tarif ini atas dasar ada lebih dari 75 negara yang berusaha “untuk merundingkan solusi”, dan mereka tidak “melakukan pembalasan dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun.”

    Kunjungan dadakan Raja dan Ratu Inggris ke Paus Fransiskus

    Raja Charles III dan Ratu Camilla secara mendadak mengunjungi Paus Fransiskus selama kunjungan kenegaraan mereka ke Italia.

    Raja berusia 76 tahun itu seharusnya melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Vatikan, tetapi menunda rencananya setelah dokter meminta Paus untuk istirahat selama dua bulan setelah mengalami serangan pneumonia.

    Sebuah pernyataan Vatikan menyebutkan Paus bertemu dengan Raja dan Ratu Inggris di Casa Santa Marta dan menyampaikan harapan terbaiknya untuk ulang tahun pernikahan ke-20 mereka, yang mereka rayakan pada hari Rabu.

    Istana Buckingham juga mengatakan pasangan kerajaan Inggris “senang Paus cukup sehat untuk menjamu mereka, dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan harapan terbaik mereka secara langsung.”

    Julie Bishop melakukan perjalanan pertama ke Myanmar

    Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Julie Bishop, yang juga mantan politisi Australia, melakukan kunjungan pertamanya ke Myanmar.

    Myanmar baru saja dilanda gempa bumi yang menewaskan lebih dari 3.600 orang, dan Julie bertemu Menteri Luar Negeri Than Swe dan pejabat lainnya di area tenda darurat, Rabu kemarin.

    Mantan menteri luar negeri Australia dan kanselir Universitas Nasional Australia tersebut ditunjuk sebagai utusan sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar pada bulan April tahun lalu.

    Laporan MRTV mengatakan kedatangan Julie untuk membahas koordinasi antara Myanmar dan PBB mengenai bantuan bagi orang-orang yang terkena dampak gempa, tetapi tidak merincinya lebih lanjut.

    Ukraine sebut 155 warga China bertempur untuk Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan ia memiliki informasi intelijen yang menunjukkan 155 warga negara China bertempur untuk Rusia di wilayah negaranya.

    Klaim tersebut muncul sehari setelah Zelenskyy mengumumkan militernya sudah menangkap dua pria China yang bertempur dengan unit Rusia di Ukraina timur.

    Informasi tersebut kemudian didukung oleh pejabat tinggi Amerika Serikat

    China belum menanggapi klaim terbaru Presiden Zelenskyy, tapi juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan negaranya sedang mempelajari informasinya serta sudah melarang warganya bepergian ke zona perang.

  • PCO: Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme

    PCO: Kunjungan Prabowo ke Turki perkuat prinsip multilateralisme

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips Vermonte menyatakan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Turki akan mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui kerja sama strategis yang mendukung prinsip multilateralisme.

    “Dunia saat ini telah bergerak ke arah bilateralisme, yang sebagian didorong oleh rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China,” kata Philips dalam keterangannya di Ankara, Turki, Kamis.

    Meski bilateralisme dapat membantu dua negara merespons ketidakpastian dan dampak rivalitas geopolitik, kata Philips, dunia ini terlalu kompleks untuk ditangani hanya oleh dua negara.

    Dikatakan Philips, Indonesia dan Turki memiliki modal kuat untuk terus mengedepankan semangat multilateralisme di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Alasannya, kedua negara dikenal konsisten dalam mendorong penyelesaian damai, dialog, dan inklusivitas, menjadikan keduanya mitra dalam memperkuat kerja sama internasional.

    “Seperti, Developing Eight (D-8) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendorong aksi kolektif dalam agenda pembangunan, serta menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara negara-negara berkembang,” ujarnya.

    Sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh, kata Philips, kedua negara memiliki suara yang diperhitungkan dalam isu reformasi PBB, Bank Dunia, IMF, dan berbagai lembaga multilateral lainnya.

    Selain itu, Indonesia dan Turki juga memiliki hubungan strategis dengan negara-negara sehaluan, termasuk partisipasi aktif dalam forum MIKTA untuk merealisasikan sistem internasional yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan negara berkembang.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Rabu (9/4), sekitar pukul 18.58 waktu setempat.

    Kepala Negara dijadwalkan berpidato di Parlemen Turki pada Kamis siang di Ankara sebagai agenda pertama kunjungannya. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Turki dan disambut Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Keduanya akan menggelar pertemuan empat mata, memimpin pertemuan bilateral, serta menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman kerja sama.

    Prabowo dan Erdogan juga akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Wacana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia, Pengamat: Gegabah
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        10 April 2025

    Soal Wacana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia, Pengamat: Gegabah Yogyakarta 10 April 2025

    Soal Wacana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia, Pengamat: Gegabah
    Tim Redaksi

    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia mendapatkan kritikan dari pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
    Pakar Hubungan Internasional UMY Ratih Herningtyas menyebutkan, wacana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia tidak tepat.
    Pasalnya, konflik Gaza Palestina dengan Israel ini merupakan konflik kedaulatan.
    Negara dinyatakan berdaulat jika memiliki wilayah dan juga penduduk.
    “Kalau kemudian 1.000 warga itu dari Gaza diungsikan keluar dari wilayah yang kemudian disebut berdaulat itu, potensinya akan kemudian mengatakan bahwa wilayah itu kehilangan penduduknya,” jelas Ratih saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).
    Menurut dia, kondisi terkini, sebagian wilayah Palestina sudah dikuasai oleh Israel, dengan wacana mengungsikan 1.000 warga ini justru akan mempermudah Israel untuk menyatakan Gaza adalah wilayahnya.
    “Itu kan seolah-olah seperti memudahkan Israel untuk kemudian menganeksasi dan menyatakan itu menjadi wilayah Israel,” katanya.
    Ratih juga mempertanyakan apabila wacana ini dilakukan, apakah 1.000 warga Gaza itu bisa kembali ke Gaza ke depannya.
    “Siapa yang bisa menjamin mereka untuk kembali ke sana (Gaza),” katanya lagi.
    Seharusnya lanjut Ratih, Pemerintah Indonesia lebih fokus kepada mekanisme penyelesaian konflik.
    Menurutnya, apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa tahun belakangan sudah tepat. Yakni berupaya menyelesaikan konflik dengan berbagai jalur seperti bilateral, melalui organisasi internasional, hingga ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
    “Kalau mau
    ngomongin
    tentang kemanusiaan, kan lebih baik melakukan upaya untuk segera mendorong gencatan senjata, memudahkan untuk mobilisasi bantuan-bantuan kemanusiaan, ini kan bantuan kemanusiaan aja kan dihambat,” beber dia.
    “Jadi kalau menurut saya, aspek diplomasi yang dilakukan Bu Menlu itu harus dilanjutkan, bahkan diintensifkan daripada dengan ide mengungsikan itu,” lanjut Ratih.
    Ditambah lanjut dia Indonesia memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat mengurus pengungsi.
    Misalnya, saat menerima kedatangan pengungsi Rohingya yang justru berkonflik dengan warga Indonesia.
    “Kita juga punya masalah banyak ketika menangani itu. Lah, kok ini malah punya ide untuk mengungsikan dari Gaza, yang kita tahu orang Indonesia itu kan sensitif ya dengan Palestina. Tapi kan tidak perlu dengan ide yang begitu,” jelasnya.
    Ditambah imbuhnya, Indonesia dari aspek ekonomi bakal menjadi sorotan publik internasional karena menampung 1.000 warga Gaza.
    “Kondisi ekonomi kita untuk menopang kehidupan seribu orang yang bakalan menjadi sorotan publik internasional. Apakah kita punya kemampuan untuk itu, jadi menurut saya ini agak gegabah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 60.000 Anak di Gaza Berisiko Alami Komplikasi Kesehatan Serius Akibat Kekurangan Gizi

    60.000 Anak di Gaza Berisiko Alami Komplikasi Kesehatan Serius Akibat Kekurangan Gizi

    PIKIRAN RAKYAT – Israel penjajah telah melakukan blokade bantuan ke Gaza sejak 2 Maret 2025 yang membuat warga Palestina di wilayah tersebut berada dalam situasi yang sulit.

    Blokade oleh Israel ini telah memperparah genosida di Gaza sejak serangan Oktober 2023 lalu yang menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina dan lebih dari 115.000 warga lainnya mengalami luka-luka.

    Israel tetap tak menggubris kecaman demi kecaman terkait blokade bantuan ke Gaza ini. Bahkan, dilaporkan setidaknya 60.000 anak di Gaza berisiko mengalami komplikasi kesehatan serius akibat kekurangan gizi.

    Kementerian Kesehatan setempat mengatakan hal ini karena pasokan terus menyusut di tengah blokade yang berlangsung. 

    Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menolak usulan baru Israel untuk mengendalikan pengiriman bantuan di Gaza. Namun, hal ini dinilai bisa membuat Israel semakin mengendalikan dan membatasi bantuan secara kejam.

    “Kurangnya gizi dan air minum yang memadai akan memperparah tantangan kesehatan, dengan terus berlanjutnya larangan vaksinasi untuk anak-anak, terutama vaksinasi polio,” demikian pernyataan Kementerian Kesehatan.

    Bantuan-bantuan internasional seperti makanan, pasokan medis hingga bahan bakar dilarang masuk ke wilayah yang berpenduduk 2,3 juta orang itu sejak 2 Maret. Israel telah menutup perbatasan penting dan melarang masuknya segala hal.

    Imbas blokade ini, 21 pusat gizi terpaksa ditutup. Juga, perawatan 350 anak yang dilaporkan mengalami kekurangan gizi parah telah terganggu.

    Bulan lalu, Program Pangan Dunia PBB (WFP) juga memperingatkan bahwa ratusan ribu orang di Gaza berisiko mengalami kelaparan parah dan kekurangan gizi akibat perluasan aktivitas militer Israel yang sangat mengganggu operasi bantuan pangan.

    “WFP dan mitra dari sektor keamanan pangan tidak dapat membawa pasokan makanan baru ke Gaza selama lebih dari tiga minggu,” kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan dilaporkan Al Jazeera.

    Sejak peringatan tersebut, WFP memprediksi stok makanan yang tersisa hanya cukup maksimal untuk dua minggu.

    Ini bukan kali pertama Israel menggunakan makanan dan bantuan kemanusiaan internasional sebagai ‘alat’  genosida terhadap rakyat Palestina selama 18 bulan terakhir.

    “Semua persediaan dasar hampir habis. Ini berarti bayi dan anak-anak tidur dalam keadaan kelaparan. Setiap hari tanpa persediaan dasar ini, Gaza semakin dekat dengan kelaparan yang sangat, sangat parah,” kata Juliette Touma dari UNRWA, badan PBB untuk bantuan Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prancis Siap Akui Negara Palestina pada Juni, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    Prancis Siap Akui Negara Palestina pada Juni, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    GELORA.CO – Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (9/4/2025) mengatakan negaranya kemungkinan akan mengakui Palestina sebagai negara ketika konferensi internasional digelar di Arab Saudi pada Juni. Saat ini, 140 lebih negara dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui negara Palestina.

    “Kita perlu membuat pengakuan… Tujuan kita adalah menjadi ketua bersama dalam sebuah konferensi dengan Arab Saudi pada Juni, di mana kita bisa menyelesaikan pengakuan ini,” kata Macron kepada stasiun televisi France 5.

    Majelis Umum PBB pada 1947 melakukan pemungutan suara untuk membagi wilayah Palestina negara Arab dan negara Yahudi, sedangkan Yerusalem berada di bawah pengelolaan internasional khusus. Pembagian wilayah itu rencananya dilaksanakan pada Mei 1948, ketika mandat Inggris atas Palestina berakhir, tetapi yang terbentuk hanya negara Yahudi bernama Israel. (*)