partai: PBB

  • Bicara di ADF Talk, Prabowo Usul Penambahan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

    Bicara di ADF Talk, Prabowo Usul Penambahan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, mengusulkan perlunya reformasi struktural di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pada Dewan Keamanan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menilai restrukturaliasi ini perlu agar lebih mencerminkan realitas geopolitik dan demografi dunia saat ini.

    Usulan tersebut disampaikan dalam sesi ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025, yang berlangsung di Nest Convention Center, Antalya, pada Jumat (11/4) waktu setempat.

    Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang. Prabowo menilai bahwa dunia sebenarnya telah memiliki fondasi kelembagaan global yang kuat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

    “Sebenarnya, kita sudah punya format yang bagus,” katanya saat menjawab pertanyaan dalam sesi diskusi.

    Presiden menyoroti peran berbagai lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO yang selama ini dinilai telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia menyebut lembaga-lembaga tersebut telah berjasa dalam mengatasi kelaparan serta menyelamatkan jutaan jiwa di seluruh dunia.

    Kendati demikian, Prabowo menggarisbawahi pentingnya memperkuat dan menyesuaikan struktur kelembagaan internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, yang dinilai belum sepenuhnya merefleksikan kondisi global saat ini.

    “Kita punya negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya—yang mewakili sebagian besar populasi dunia—tapi merasa kurang terwakili dalam lembaga tertinggi PBB,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Dewan Keamanan PBB yang dibentuk pada tahun 1945 terdiri dari lima anggota tetap dengan hak veto, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Inggris.

    Struktur ini dinilai banyak pihak sudah tidak relevan dengan dinamika global masa kini. Sejumlah negara seperti India dan Brasil telah mengajukan diri untuk menjadi anggota tetap baru.

    “Kita sebenarnya sudah punya formatnya. Tapi sekarang, misalnya, ada tuntutan agar Dewan Keamanan PBB diperluas. Supaya lebih mencerminkan realitas dunia saat ini,” tambahnya.

    Prabowo menyayangkan jika format sistem global yang selama ini terbukti efektif justru mulai ditinggalkan oleh negara-negara anggota karena merasa tidak terwakili.

    “Saya katakan, kita tidak perlu membuat sistem baru dari nol. Tinggal kita perbaiki kekurangannya, dan bangun dari apa yang sudah dicapai,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo bagikan visinya untuk Indonesia di Antalya Diplomacy Forum

    Prabowo bagikan visinya untuk Indonesia di Antalya Diplomacy Forum

    Saya kira ini juga telah disadari oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa tahun lalu, PBB mengatakan krisis global masa depan bersumber dari tiga hal, yaitu makanan, energi, dan air — food, energy, and water (FEW),

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto membagikan visinya untuk Republik Indonesia saat berbicara dalam sesi ADF Talks, Antalya Diplomacy Forum (ADF) Ke-4 2025 di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4).

    Presiden Prabowo, saat menjawab pertanyaan moderator mengenai visinya itu, menekankan ada tiga hal yang menjadi prioritas, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi.

    “Saya kira ini juga telah disadari oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa tahun lalu, PBB mengatakan krisis global masa depan bersumber dari tiga hal, yaitu makanan, energi, dan air — food, energy, and water (FEW),” kata Presiden Prabowo dalam forum tanya jawab itu.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan pemerintahannya bakal terus fokus untuk menjamin ketersediaan pangan, energi, dan air untuk rakyat.

    “Alhamdulillah, Indonesia memiliki banyak air. Bahkan, terkadang terlalu banyak air yang menyebabkan banjir. Itulah tantangan kami, bagaimana mengelola air agar bermanfaat dan tidak menjadi bencana. Ini juga terkait dengan pendidikan dan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan kemakmuran suatu negara hanya mungkin dicapai melalui penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan.

    “Ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa kita ke arah industrialisasi. Oleh karena itu, investasi untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sangat penting,” kata Prabowo.

    Tidak hanya itu, Presiden juga mengungkap strateginya untuk menciptakan generasi penerus Indonesia yang bebas stunting, yaitu dengan menerapkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil.

    “Ini adalah program besar dan ambisius, tetapi kami sedang menuju ke sana,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden melanjutkan pemerintah menargetkan untuk menyalurkan makanan bergizi gratis kepada 82,9 juta penerima pada November 2025.

    “Ini adalah program kami. Saya sangat bertekad untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Saya ingin menghapus kelaparan. Tidak boleh ada orang yang kelaparan di negara anggota G20 ini,” kata Prabowo.

    Antalya Diplomacy Forum, yang merupakan agenda tahunan di Kota Antalya, Turki, mengangkat tema diplomasi sebagai kekuatan penyeimbang di tengah meningkatnya fragmentasi global.

    Forum diskusi tingkat tinggi yang digelar rutin sejak 2021 itu, mempertemukan pemimpin-pemimpin negara, menteri-menteri luar negeri, pakar, think tank, akademisi, dan pelaku bisnis.

    Di Antalya, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kegiatan Presiden Prabowo Antalya Diplomacy Forum bakal menjadi agenda terakhir Presiden RI di Turki, Jumat. Presiden dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Kairo, Mesir, selepas menghadiri ADF 2025 pada hari yang sama.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hampir 3 Juta Warga Jerman Tidak Pernah Gunakan Internet

    Hampir 3 Juta Warga Jerman Tidak Pernah Gunakan Internet

    Jakarta

    Di era digital, hal-hal seperti memesan tiket pesawat atau kamar hotel, bahkan membeli bahan makanan kerap dilakukan secara daring. Banyak pula layanan-layanan penting yang hanya tersedia secara daring.

    Meskipun demikian, hingga tahun 2024, 2,8 juta orang di Jerman yang berusia antara 16 hingga 74 tahun tidak pernah menggunakan internet, menurut data yang dirilis Kantor Statistik Jerman, Destatis, pada 10 April 2025.

    Destatis menyebut kelompok yang tidak pernah menggunakan internet ini sebagai “offliner”.

    Sebagian besar “offliner” ini adalah responden berusia antara 65 hingga 74. Semakin muda usia seseorang, semakin sedikit jumlah “offliner” yang dapat ditemukan.

    Angka-angka yang dirilis Destatis bersumber dari survei tahunan mereka tentang penggunaan teknologi komunikasi informasi dan komunikasi berdasarkan data yang dikumpulkan di seluruh Uni Eropa.

    Rata-rata penggunaan internet di Jerman di bawah rata-rata di Eropa

    Statistik menunjukkan bahwa angka 4% “offliner” di Jerman berada sedikit di bawah rata-rata Uni Eropa yang sebesar 5%.

    Menurut International Telecommunication Union (ITU) PBB, pada tahun 2024, sekitar 32% populasi dunia tidak menggunakan internet.

    “Penggunaan internet terkait erat dengan tingkat pembangunan suatu negara,” demikian dikatakan ITU.

    Diadaptasi oleh: Sorta Lidia Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Ingin Tampung Warga Palestina di Indonesia, Tragedi Nakba Kembali Jadi Perbincangan

    Prabowo Ingin Tampung Warga Palestina di Indonesia, Tragedi Nakba Kembali Jadi Perbincangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto ingin menampung warga Palestina di Indonesia.

    Keinginan presiden Republik Indonesia ini, memunculkan ragam tanggapan yang tentunya pro dan kontra.

    Publik pun kembali teringat peristiwa lama yang merupakan tragedi tidak terlupakan bagi masyarakat Palestina, yakni tragedi Nakba.

    Dilansir dari berbagai sumber, Nakba Palestina merupakan suatu tragedi yang Mengubah Sejarah Bangsa Palestina. Nakba, yang berarti “malapetaka” dalam bahasa Arab, merujuk pada peristiwa pengusiran dan eksodus massal lebih dari 700.000 warga Palestina dari tanah mereka pada tahun 1948, bersamaan dengan pembentukan negara Israel.

    Tragedi ini tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan besar, tetapi juga menjadi akar konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina yang masih berlangsung hingga kini.

    Tragedi ini berawal pada abad ke-20, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, kemudian menjadi mandat Inggris setelah Perang Dunia I.

    Dalam periode ini, meningkatnya migrasi Yahudi ke Palestina, yang didorong oleh gerakan Zionis dan didukung oleh Deklarasi Balfour 1917, mulai menimbulkan ketegangan dengan penduduk Arab Palestina yang sudah menetap di wilayah tersebut selama berabad-abad.

    Ketika Inggris menyerahkan isu Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 1947 PBB mengeluarkan Resolusi 181, yang menyarankan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara: satu Yahudi dan satu Arab.

    Rencana ini ditolak oleh mayoritas penduduk Arab Palestina karena dianggap tidak adil. Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, negara-negara Arab tetangga pun menyatakan perang.

  • Pemutihan Pajak Dedi Mulyadi Hebohkan Samsat Se-Jabar, Jakarta Anteng: Penerimaan 2024 Lebihi Target

    Pemutihan Pajak Dedi Mulyadi Hebohkan Samsat Se-Jabar, Jakarta Anteng: Penerimaan 2024 Lebihi Target

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gebrakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi terkait pemutihan pajak membuat heboh.

    Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar dipenuhi masyarakat.

    Antrean membludak hendak memanfaatkan program sang gubernur.

    Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menunggak berapa tahunpun akan diputihkan dan hanya membayar tarif berjalan. Program tersebut berlaku hingga 30 Juni 2025 mendatang.

    Realisasi

    Mengutip Kompas.id, data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menyebutkan, realisasi pembayaran PKB hingga akhir 2024 baru sebanyak 10.927.395 orang atau 64,16 persen.

    Padahal, total potensi penerimaan PKB di Jabar mencapai 17.035.955 orang. Dari lebih kurang 6 juta penunggak pajak, melalui program ini, ditargetkan ada 3 juta orang melakukan kewajibannya.

    ”Hari ini, antusias warga Jabar luar biasa. Warga berbondong-bondong datang mengurus pajaknya,” kata Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik di Bandung, Kamis (20/3/2025).

    Dedi mengatakan, biasanya pada pukul 08.00-09.30 WIB, jumlah penerimaan tercatat Rp 2 miliar atau setara sekitar 5.000 kendaraan. Kini, setelah pemutihan, dalam durasi yang sama, penerimaannya Rp 4,4 miliar.

    ”Kami sudah antisipasi lonjakan ini dengan menyiapkan aplikasi layanan Samsat Sakti Jawara Lancar. Semua personel siap memberikan pelayanan maksimal, sarana dan prasarana juga memadai,” kata Dedi.

    Antrean Samsat Cibadak Sukabumi

    Antrean untuk membayar perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak tahun 2025 di Samsat Cibadak, Sukabumi membludak, Rabu (9/4/2025).

    Pemandangan tersebut tidak seperti hari-hari sebelumnya.

    Kepala Samsat Cibadak, Agus Sutrisna, mengatakan, kondisi ini terjadi sejak adanya program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menghapuskan tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga 2024 sebagai “Hadiah Lebaran” di tahun 2025 ini.

    Agus menyebutkan, sehari bisa mencapai 2 ribuan wajib pajak antre di Samsat Cibadak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, kondisi ini naik 3 kali lipat dibandingkan sebelum ada program dari KDM, biasanya hanya sekitar 500-an wajib pajak yang datang ke Samsat Cibadak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

    “Animo masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa, yang biasanya rata-rata perhari orang membayar pajak itu di 500 an wajib pajak atau kendaraan bermotor. Dengan program pemutihan pajak ini bisa mencapai 2 ribu lebih wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya,” ujar Agus kepada TribunJabar.

    Agus pun terus mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi agar memanfaatkan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini dengan baik terlebih program pemutihan ini berlaku sampai 30 Juni 2025.

    “Kami juga terus mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, mari manfaatkan program pemutihan ini, waktunya masih panjang sampai tanggal 30 Juni 2025, jadi masih sangat panjang waktunya. Silahkan dimanfaatkan untuk membayar pajak tahunan maupun ganti STNK atau pelat nomor, balik nama maupun mutasi ke daerah lain di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat,” ucap Agus.

    Bagaimana dengan Jakarta?

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tak akan mengikuti langkah Dedi Mulyadi, yang membuat aturan soal pemutihan pajak kendaraan.

    Pasalnya di Jakarta, satu orang warga bisa memiliki lebih dari satu kendaraan.

    Kondisi ini disebut Pramono berbeda dibandingkan daerah lain, tak terkecuali dengan Jawa Barat.

    “Setelah saya pelajari, Jakarta ini mungkin berbeda dengan daerah lain. Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Tapi ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta,” ucapnya saat ditemui di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Melihat fenomena ini, Pram mengaku lebih memilih mengejar penunggak pajak ketimbang memberi keringanan lewat program pemutihan.

    Pasalnya, orang-orang tersebut dianggap mampu lantaran memiliki banyak kendaraan.

    “Saya akan mengejar, mau punya mobil berapapun monggo saja, tetapi harus bayar pajak. Mungkin berbeda dengan daerah lain yang mobil pertama, tapi di Jakarta, baik mobil maupun motor (yang menunggak pajak) rata-rata bukan mobil dan motor pertama, tapi kedua dan ketiga,” ujarnya.

    “Dan untuk itu, karena dia dianggap sebagai orang mampu, maka akan kami kejar bayar pajak,” tambahnya menjelaskan.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya membuat gebrakan dengan program pemutihan pajak kendaraan.

    Hingga 30 Juni 2025 mendatang, warga Jawa Barat hanya perlu membayar pajak sesuai tarif tahun berjalan tanpa dikenakan biaya tunggakan.

    “Saya sudah memaafkan kesalahan (tunggakan pajak), saya juga meminta maaf jika belum memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya dalam video yang diunggah di akin Tiktok Kang Dedi Mulyadi.

    Politikus senior Gerindra ini pun meminta warganya memanfaatkan dengan baik program pemutihan pajak kendaraan ini.

    “Bagi yang tidak membayar pajak setelah dua bulan pasca-lebaran, maka kendaraan tanpa pajak jangan lewat jalan-jalan di Jawa Barat. Hayo, nanti mau lewat mana? Mau lewat udara?” ujarnya.

    Lampaui Target

    Selain jumlah kendaraan yang dimiliki wajib pajak, realisasi PKB di Jakarta juga melampaui target pada 2024.

    Mengutip laman resi Pemprov Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta mencatat realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp44,46 triliun atau  mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 44,98 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp43,52 triliun, dengan kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, pada 2023, realisasi pajak daerah tercatat Rp43,52 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan 2024.

    Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi kontributor terbesar di kedua tahun tersebut, dengan tren peningkatan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan,” ujarnya, Selasa (7/1/2025).

    Dari Rp 44,98 triliun realisasi pajak daerah Jakarta tahun 2024, PKB menyumbang Rp 9,65 triliun.

    Angka tersebut sudah melampaui target alias 104,68 persen dari target.

    Kontributor lainnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp9,96 triliun (99,62 persen dari target), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp6,64 triliun (106,21 persen dari target), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Rp6,1 triliun (76,25 persen dari target) dan Pajak Rokok: Rp883,98 miliar (98,22 persen dari target).
    Berita Terkait.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prancis Pertimbangkan Akui Negara Palestina, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    Prancis Pertimbangkan Akui Negara Palestina, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prancis Immanuel Macron menyatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan secara serius rencana untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 9 April 2025 kemarin dan mengindikasikan potensi perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Prancis terkait konflik Israel-Palestina.

    Macron mengungkapkan bahwa pengakuan ini kemungkinan akan diumumkan dalam sebuah konferensi internasional yang rencananya akan digelar bersama oleh Prancis dan Arab Saudi pada bulan Juni mendatang.

    “Kita perlu membuat pengakuan… Tujuan kita adalah menjadi ketua bersama dalam sebuah konferensi dengan Arab Saudi pada Juni, di mana kita bisa menyelesaikan pengakuan ini,” ujar Macron dalam wawancaranya dengan stasiun televisi France 5.

    Langkah yang dipertimbangkan oleh Prancis ini terjadi di tengah meningkatnya seruan internasional untuk solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Saat ini, lebih dari 140 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi mengakui keberadaan negara Palestina.

    Sejarah mencatat bahwa Majelis Umum PBB pada tahun 1947 mengeluarkan resolusi yang menyerukan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk bangsa Arab dan satu untuk bangsa Yahudi, dengan Yerusalem berada di bawah pengelolaan internasional khusus.

    Rencana pembagian ini seharusnya diimplementasikan pada Mei 1948, bertepatan dengan berakhirnya mandat Inggris atas Palestina. Namun, realitas yang terbentuk justru berbeda, dengan hanya berdirinya negara Israel.

    Respons Palestina akan Diakui Prancis

    Pemerintah Palestina menyambut baik pernyataan Presiden Macron ini. Melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina melalui platform media sosial X, langkah Prancis ini dipandang sebagai cerminan kepatuhan terhadap hukum internasional.

    “Langkah ini menunjukkan komitmen Prancis terhadap nilai-nilai internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung hak-hak rakyat Palestina, khususnya hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak bernegara,” demikian bunyi pernyataan Kemlu Palestina.

    Lebih lanjut, Palestina mendesak negara-negara lain yang hingga kini belum mengakui kedaulatan Palestina untuk mengikuti jejak Prancis. Mereka juga menyerukan dukungan penuh dari seluruh anggota PBB terhadap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh organisasi internasional tersebut.

    Selain itu, Palestina mengajak semua negara untuk berpartisipasi aktif dalam konferensi internasional yang direncanakan di Arab Saudi pada bulan Juni. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi platform penting untuk membahas implementasi solusi dua negara secara konkret dan mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif bagi Palestina dan Israel.

    Potensi pengakuan negara Palestina oleh Prancis, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dapat memberikan momentum signifikan bagi upaya internasional untuk mencapai solusi dua negara. Langkah ini juga dapat mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka terkait pengakuan negara Palestina, yang selama ini didominasi oleh kehati-hatian dan penundaan. Konferensi di Arab Saudi pada bulan Juni mendatang diharapkan menjadi tonggak penting dalam dinamika politik internasional terkait isu Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Krisis Pengungsi, Pakistan Usir Paksa Warga Afghanistan

    Krisis Pengungsi, Pakistan Usir Paksa Warga Afghanistan

    Jakarta

    Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan Pakistan telah mengusir lebih dari 8.000 warga Afganistan hanya dalam satu minggu, sebagai bagian dari inisiatif repatriasi baru.

    Islamabad sebelumnya telah meminta seluruh warga Afghanistan yang tidak memiliki dokumen yang sah untuk secara sukarela kembali ke negara asal mereka paling lambat 31 Maret atau menghadapi deportasi.

    Pada saat yang sama, pihak berwenang Pakistan mengumumkan akan membatalkan sekitar 800.000 Kartu Warga Afganistan (Afghan Citizen Cards) yang telah mereka terbitkan dan mendesak pemegang kartu tersebut untuk segera meninggalkan negara itu.

    Pemerintah telah mendirikan pusat-pusat penampungan pengungsi di beberapa kota untuk menampung warga Afganistan sebelum mereka diangkut ke perbatasan Torkham di Pakistan barat laut.

    “Situasinya semakin memburuk, dengan polisi secara aktif menyisir lingkungan dan jalanan di kota-kota serta desa-desa untuk mencari warga Afganistan, khususnya di provinsi Sindh dan Punjab,” ujar Moniza Kakar, seorang pengacara yang bekerja untuk advokasi pengungsi di Pakistan, kepada DW.

    Kakar mengatakan bahwa penggerebekan pada tengah malam menjadi hal yang umum, dan seringkali menyebabkan keluarga-keluarga terpisah.

    Kembali ke Afganistan ‘Membahayakan nyawaku secara serius’

    Aktivis hak asasi manusia Ezatullah Bakhshi saat ini bersembunyi dari pihak berwenang Pakistan. Ia mengatakan kepada DW bahwa ia sudah dua kali ditangkap sejak tiba di Pakistan dan mendaftar sebagai pengungsi pada Juli 2023.

    “Kali pertama saya ditangkap, saya ditahan selama tiga hari sebelum dibebaskan setelah membayar suap. Penangkapan kedua berlangsung selama lima hari. Dalam kedua kasus tersebut, polisi mengetahui latar belakang saya dan risiko yang saya hadapi jika dideportasi,” tambahnya.

    Ketegangan antara Kabul dan Islamabad

    Selama beberapa dekade, Pakistan menjadi tempat perlindungan bagi warga Afganistan yang melarikan diri dari perang atau rezim yang menindas di negara mereka. Gelombang besar terakhir dari para pengungsi datang setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021. Perkiraan resmi menyebutkan bahwa sekitar 4 juta warga Afganistan telah melarikan diri ke Pakistan sejak tahun 1980-an.

    Namun kini, Pakistan menghadapi tantangan keamanan di perbatasan serta memburuknya hubungan dengan rezim Taliban di Kabul, yang juga memicu sentimen anti-Afganistan di kalangan masyarakat Pakistan. Sejak 2023, pihak berwenang Pakistan telah melakukan serangkaian pengusiran dan deportasi, meskipun mendapat protes dari PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia, serta mengabaikan potensi risiko bagi para migran anti-Taliban yang kembali ke Afganistan.

    Saat ini, UNHCR memperkirakan sekitar tiga juta warga Afganistan masih tinggal di Pakistan, dengan sekitar 1,4 juta di antaranya memiliki dokumen resmi.

    Taliban: Deportasi bertentangan dengan prinsip Islam

    Di saat yang sama, rezim Taliban juga mengkritik sikap Islamabad, menyebut penindakan terbaru ini sebagai “deportasi paksa”.

    “Tidak diragukan lagi bahwa deportasi paksa terhadap para migran Afganistan dan tindakan sepihak ini bertentangan dengan semua prinsip internasional, Islam, dan bertetangga,” kata Abdul Motalib Haqqani, juru bicara Kementerian Migrasi dan Repatriasi yang dikelola Taliban, dalam sebuah pernyataan, pada Selasa (08/4).

    “Karena hal ini menyangkut dua negara, penting untuk bekerja sama dalam mekanisme yang disepakati bersama guna memastikan kepulangan warga Afganistan ke tanah air mereka secara bermartabat,” ujarnya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Melarikan diri dengan baju tidur

    Warga Afganistan yang tersisa di Pakistan menghadapi pelecehan dan hidup dalam ketakutan terus-menerus akan penangkapan.

    “Selama penggerebekan dari rumah ke rumah di Islamabad bulan lalu, saya mengetahui bahwa polisi berada di gedung kami tepat saat visa saya habis masa berlakunya,” ujar Latifa Yaqoubi, anggota Gerakan Cahaya Kebebasan Perempuan Afganistan, kepada DW.

    “Karena panik, saya lari ke arah ladang, bahkan tidak sadar apa yang saya kenakan. Begitu merasa aman dari jangkauan mereka, saya menyadari bahwa saya telah melarikan diri dengan memakai sandal dan baju tidur. Bagian tersulit adalah duduk di ladang sambil ditertawakan orang-orang yang lewat.”

    Warga Afganistan yang datang ke Pakistan setelah Taliban menguasai negara Kabul pada Agustus 2021. Para pengungsi ini bergantung pada perpanjangan visa untuk tetap tinggal di Pakistan. Ini suatu prosedur yang mahal, tidak pasti, dan seringkali mengalami penundaan signifikan.

    Maria Noori, seorang aktivis yang bersembunyi, mengatakan bahwa komunitas internasional perlu bertindak.

    “Pemerintah Pakistan telah mengurangi durasi visa menjadi hanya satu bulan, menciptakan lapisan penderitaan baru. Orang-orang diharapkan memperpanjang visa setiap bulan, yang secara finansial tidak mungkin dilakukan banyak orang. Bayangkan satu keluarga beranggotakan delapan orang, bagaimana mereka bisa membayar biaya perpanjangan berulang kali ketika mereka bahkan kesulitan untuk makan sehari-hari?” ujarnya kepada DW.

    Para mantan pekerja NATO dalam bahaya

    Para ahli hukum yang dihubungi DW sepakat bahwa para aktivis Afganistan di Pakistan membutuhkan bantuan segera.

    “Keadaan terlihat suram, tidak hanya bagi warga Afganistan yang tinggal di Pakistan tetapi juga bagi para aktivis Pakistan yang mendukung mereka karena keduanya mengalami pelecehan dari pihak berwenang dan situasinya perlu mendapat perhatian secara kemanusiaan,” kata Osama Malik, seorang ahli hukum hak pengungsi, kepada DW.

    “Kebanyakan warga Afganistan di Pakistan bukanlah pendukung Taliban, dan banyak dari mereka sebelumnya bekerja dengan pasukan NATO, LSM asing, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka menghadapi risiko lebih besar akan penganiayaan dari penguasa de facto Afghanistan,” tambahnya.

    Ezatullah Bakhshi, kepala Lembaga Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia di Afganistan, tahu apa yang akan dia hadapi jika dikirim kembali ke seberang perbatasan. Sebelum dua kali penangkapannya di Pakistan, ia pernah dipenjara oleh Taliban karena upayanya mendukung komunitas yang terpinggirkan. Ia mengatakan Taliban kemungkinan besar akan mengeksekusinya.

    “Selama saya ditahan oleh Taliban, saya mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang parah. Taliban memiliki dendam pribadi terhadap saya karena aktivitas saya, dan mereka bertekad untuk membungkam saya,” kata Bakhshi.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    Lihat juga Video: Bom Bunuh diri di Ponpes Pakistan, 6 Orang Tewas Termasuk Ulama Taliban

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Ancam Pecat Pilot Militer yang Teken Petisi Perang Gaza

    Israel Ancam Pecat Pilot Militer yang Teken Petisi Perang Gaza

    Tel Aviv

    Militer Israel akan memberhentikan para pilot Angkatan Udara yang secara terang-terangan menyerukan pembebasan para sandera bahkan jika harus mengakhiri perang Gaza. Ribuan pilot cadangan dan pilot yang sudah pensiun telah menandatangani petisi, yang menyebut perang Gaza sebagai kepentingan politik.

    Sejauh ini militer Israel belum menyampaikan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Namun seorang pejabat militer Israel yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (11/4/2025), mengatakan bahwa langkah pemberhentian itu merespons petisi yang ditandatangani 1.000 pilot militer.

    “Dengan dukungan penuh dari Kepala Staf Jenderal Umum, komandan IAF (Angkatan Udara Israel-red) telah memutuskan bahwa setiap prajurit cadangan aktif yang menandatangani surat tersebut tidak akan dapat terus bertugas di IDF (Angkatan Bersenjata Israel-red),” tegas pejabat militer Israel tersebut kepada AFP.

    Surat petisi yang diterbitkan satu halaman penuh oleh sejumlah surat kabar Israel itu, secara langsung menantang kebijakan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, yang meyakini peningkatan tekanan militer terhadap Jalur Gaza menjadi satu-satunya cara untuk membuat Hamas membebaskan para sandera yang tersisa.

    “Kami, para awak pesawat cadangan dan pensiunan, menuntut pemulangan segera para sandera bahkan dengan mengorbankan penghentian permusuhan segera,” demikian bunyi surat petisi tersebut.

    “Perang itu utamanya melayani kepentingan politik dan pribadi, bukan kepentingan keamanan,” sebut surat petisi yang ditandatangani 1.000 pilot cadangan dan pensiunan itu.

    Ditambahkan juga dalam surat petisi itu bahwa dilanjutkannya serangan “akan mengakibatkan kematian para sandera, tentara-tentara IDF, dan warga sipil tidak berdosa, serta memicu kelelahan dinas cadangan”.

    Lihat juga Video ‘Sekjen PBB: Gaza Adalah Ladang Pembantaian’:

    Menurut pejabat militer Israel yang dikutip AFP, sebagian besar pilot militer yang menandatangani petisi itu bukanlah tentara cadangan aktif.

    “Kebijakan kami jelas — IDF berdiri di atas semua pertikaian politik. Tidak ada ruang bagi siapa pun atau individu, termasuk tentara-tentara cadangan yang bertugas aktif, untuk mengeksploitasi status militer mereka sambil secara bersamaan berpartisipasi dalam pertempuran dan menyerukan penghentiannya,” tegas pejabat militer Israel itu.

    Dalam pernyataan yang dirilis kantor PM Israel, Netanyahu mengatakan dirinya mendukung langkah untuk memberhentikan setiap pilot militer aktif yang menekan petisi tersebut.

    “Penolakan adalah penolakan — bahkan ketika hal itu tersirat dan diungkapkan dalam bahasa yang halus. Pernyataan yang melemahkan IDF dan memperkuat musuh kita selama masa perang tidak dapat dimaafkan,” tegas pernyataan yang dirilis kantor Netanyahu.

    Lihat juga Video ‘Sekjen PBB: Gaza Adalah Ladang Pembantaian’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puji Iran, Eks Dubes Israel: Iran Negosiator Kelas Dunia, Israel Punya Alasan untuk Cemas – Halaman all

    Puji Iran, Eks Dubes Israel: Iran Negosiator Kelas Dunia, Israel Punya Alasan untuk Cemas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel disebut punya alasan untuk takut atau khawatir akan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sudah meminta Iran untuk duduk di meja perundingan guna membahas program nuklirnya.

    Trump bahkan mengancam akan menyerang Iran jika perjanjian nuklir baru dengan Iran tidak terwujud. Di lain pihak, Iran menyatakan tidak gentar terhadap ancaman Trump.

    Michael Oren, mantan Duta Besar Israel untuk AS, menganggap perundingan Iran dengan AS akan menjadi hal yang krusial bagi Israel.

    Dalam tulisannya yang terbit di Yedioth Ahronoth hari Kamis, (10/4/2025), Oren menyinggung Trump yang terang-terangan mengaku ingin berunding dengan Iran.

    “Saat konferensi pers gabungan di Ruang Oval kemarin, Presiden Trump membuat pernyataan singkat, tetapi mengherankan: ‘Kami berbicara langsung dengan Iran,’” kata Oren.

    “Sebelumnya, Presiden tidak berusaha menyembunyikan keinginannya untuk berunding dengan Iran. Tak lama setelah dia kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, dia menyurati Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei dan mengundangnya untuk memperbarui pembicaraan.”

    Namun, tiba-tiba Trump mengaku bahwa pembicaraan itu sedang dilakukan dan dia menyebutnya sebagai “pertemuan yang sangat besar”.

    “Yang lebih mengejutkan adalah pemberitahuan bahwa AS dan Iran sedang menggelar perundingan secara langsung,” ucap mantan dubes itu.

    Menurut Oren, hal seperti ini bahkan tidak berani dilakukan oleh Presiden AS sebelumnya, yakni Joe Biden. Para juru runding Biden tidak duduk di ruang yang sama dengan juru runding Iran karena kedua belah pihak menggunakan juru penengah.

    ALI KHAMENEI – Foto ini diambil dari akun X Khamenei pada Kamis (13/3/2025) memperlihatkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, bertemu dengan sejumlah pimpinan dan fakultas Universitas Shahid Motahari di Teheran pada 3 Juli 2024. Pada Rabu (12/3/2025), Khamenei menyampaikan pidato yang menantang keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk negosiasi perjanjian nuklir yang baru. (X Khamenei/@khamenei_ir)

    Dia mengatakan Israel pasti mengetahui pembicaraan secara langsung itu. Kata dia, kemungkinan adanya perjanjian nuklir baru menjadi sumber kekhawatiran besar di Israel.

    “Pertanyaan pertama adalah berapa lama perundingan itu akan berlanjut,” ujar Oren.

    “Pertanyaan kedua adalah apa  tujuan perundingan itu. Apakah akan terwujud perundingan yang hnya sedikit lebih baik daripada perundingan tahun 2015 dan sekali lagi menunda program nuklir Iran untuk sementara waktu? Terakhir, apa sikap AS jika perundingan gagal?” tanya dia.

    Dia menyatakan pertanyaan di atas sangat penting bagi keamanan Israel. Lalu, dia memuji kemampuan Iran dalam berunding.

    “Orang-orang Iran adalah negosiator kelas dunia dan pastinya akan berusaha menyeret mereka cukup jauh agar memungkinkan Rusia untuk membangun kembali dan menguatkan pertahanan udara (Iran) yang dihancurkan angkatan udara.”

    “Mereka (Iran) mungkin akan menyetujui syarat-syarat yang lebih baik daripada saat perundingan tahun 2015, tetapi sekali lagi mengamankan fasilitas nuklirnya.”

    Sebagai imbalannya, Iran akan meminta AS untuk mencabut sanksi yang diberlakukan oleh Trump dan menyingkirkan opsi tindakan militer.

    Oren mengatakan Israel sebagai sekutu AS hanya akan menerima perjanjian yang bakal menyingkirkan fasilitas nuklir Iran. Perjanjian seperti itu bisa menjaga kepentingan keamanan Israel.

    TRUMP DAN NETANYAHU – Tangkapan layar The White House pada Selasa (8/4/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) melakukan konferensi pers di Ruang Oval, Gedung Putih, pada hari Senin (7/4/2025). (YouTube The White House)

    Iran siaga tinggi

    Sementara itu, Iran dilaporkan menyiagakan pasukannya untuk menghadapi kemungkinan serangan besar AS

    Seorang pejabat Iran yang mengetahui hal itu berkata kepada Reuters bahwa Iran memperingatkan negara-negara tetangganya agar tidak membantu AS.

    Iran sudah membantah ingin membuat senjata nuklir. Negara Timur Tengah itu menolak permintaan AS mengenai perjanjian nuklir karena tak punya arti.

    “Jika kalian (AS) menginginkan negosiasi, apa tujuan kalian mengancam?” tanya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dikutip dari Russia Today.

    Minggu kemarin Aragchi menyebut Iran menginginkan pembicaraan yang para pesertanya punya peluang setara.

    Dia menuding AS sebagai pihak yang terus mengancam menggunakan kekerasan yang melanggar piagam PBB.

    Lalu, seorang pejabat Iran mengklaim negaranya telah mengeluarkan peringatan kepada Irak, Kuwait Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Bahrain. Negara-negara itu diminta tidak mengizinkan pasukan AS lewat di langit karena hal itu akan dianggap sebagai tindakan permusuhan.

    “Tindakan seperti itu akan punya dampak besar terhadap mereka,” kata pejabat itu secara anonim.

    Di samping itu, dia mengatakan Khamenei telah meminta angkatan bersenta Iran untuk bersiaga tinggi.

  • 2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        11 April 2025

    2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan Regional 11 April 2025

    2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – Dua mahasiswa di Manokwari menerobos barikade polisi dengan motor saat polisi melakukan pengamanan aksi mahasiswa tolak UU TNI, Kamis (10/4/2025).
    Insiden penerobosan itu dilakukan tepat di depan Asrama Mansinam, kawasan Amban, Manokwari.
    Kedua mahasiswa, yakni Nikus Alua yang membonceng Donavemtura Siep, kemudian diamankan oleh polisi, tetapi akhirnya dilepas.
    Massa aksi berupaya tetap menggelar demo dengan titik kumpul di kawasan dekat Kampus Unipa Amban menuju Kantor DPR
    Papua Barat
    , tetapi massa hanya dapat bertahan dan berorasi di kawasan Fanindi, Jalan Gunung Salju Manokwari hingga sore.
    “Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nikus Alua, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami memahami terkait dengan proses hukum mengenai peristiwa penganiayaan atau melawan petugas kepolisian,” kata Kapolresta Manokwari Humas Kombes Ongky Isgunawan, membacakan surat pernyataan sikap dua mahasiswa tersebut di hadapan massa aksi.
    Selanjutnya, kata Ongky, kedua mahasiswa tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi.
    Massa aksi secara bergantian melakukan orasi di kawasan segitiga Fanindi Manokwari dengan tuntutan menolak UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.
    Massa juga menolak proyek strategi nasional (PSN) di Tanah Papua. Berikut tuntutan mereka:
    1. Cabut revisi UU TNI yang mengancam supremasi sipil dan membuka ruang bagi militerisme dalam ruang sipil.
    2. Hentikan dan evaluasi seluruh PSN di Papua yang tidak melibatkan partisipasi bersama masyarakat adat dan hanya menguntungkan elite ekonomi politik.
    3. Kembalikan fungsi TNI pada tugas pokok pertahanan negara, bukan sebagai aktor pembangunan atau pengendali wilayah sipil.
    4. Hormati hak masyarakat adat Papua atas tanah dan kehidupan sesuai amanat UUD 1945 dan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
    5. Sahkan UU Masyarakat Adat demi menjamin masyarakat yang adil.
    Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Petrus Makcbon, yang juga hadir di hadapan massa aksi, memastikan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui saluran DPR.
    Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas menuju kawasan Amban dan sebaliknya ke arah Kota Manokwari lumpuh total.
    Terdapat barikade polisi dan juga kendaraan taktis polisi yang parkir di tengah jalan.
    Massa membubarkan diri setelah dua rekan yang sempat ditahan dilepaskan oleh kepolisian, serta massa membacakan pernyataan sikap aksi di hadapan wakil dari DPR dan MPR yang hadir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.