Xcloud.id

partai: PBB

  • Impor Trump: Apa Saja Dampaknya bagi Negara Berkembang? – Halaman all

    Impor Trump: Apa Saja Dampaknya bagi Negara Berkembang? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump, memicu peringatan serius dari Badan Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai potensi bencana ekonomi yang dapat melanda negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia dan Afrika.

    Kebijakan ini, yang resmi diberlakukan pada awal April, memiliki implikasi yang jauh lebih luas bagi perekonomian global.

    Apa yang Terjadi dengan Kebijakan Tarif Trump?

    Pada awal April, Donald Trump menerapkan kebijakan tarif resiprokal kepada 180 negara.

    Meskipun ada pengumuman penundaan selama 90 hari untuk tarif tinggi terhadap 56 negara, risiko masih tetap ada.

    Kebijakan ini berpotensi membuat barang-barang yang tidak diproduksi di Amerika Serikat terkena pajak tambahan, yang tentu saja akan meningkatkan biaya barang impor ke pasar AS.

    Menurut Pusat Perdagangan Internasional (International Trade Center/ITC), kebijakan ini dapat menyebabkan perdagangan global menyusut antara 3 persen hingga 7 persen.

    Lebih jauh lagi, produk domestik bruto (GDP) global diproyeksi merosot sekitar 0,7 persen, dengan negara-negara berkembang menjadi yang paling terkena dampak.

    Apa Dampaknya pada Ekonomi Negara Berkembang?

    Kebijakan tarif ini berpotensi menghentikan keuntungan ekonomi yang telah diraih oleh negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

    Coke-Hamilton menegaskan, “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing.”

    Ini karena banyak negara berkembang sangat bergantung pada ekspor produk seperti tekstil, elektronik, baja, dan produk pertanian ke pasar AS.

    Namun, dengan adanya tarif tinggi, harga barang yang dijual ke AS menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya mengurangi permintaan terhadap barang-barang tersebut.

    Ketidakpastian yang ditimbulkan akibat perang dagang yang disebabkan oleh kebijakan Trump berpotensi menghancurkan arus investasi asing ke negara-negara berkembang.

    Investor mungkin mulai menjauhi kawasan-kawasan yang terdampak oleh ketegangan perdagangan ini, menciptakan tantangan baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    Negara Mana Saja yang Paling Terkena Dampak?

    Beberapa negara paling kurang berkembang yang berpotensi terdampak dari kebijakan tarif ini terletak di kawasan Asia Tenggara dan Afrika, termasuk Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar.

    Bangladesh, sebagai eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia, juga diprediksi akan kehilangan hingga 33 miliar dollar jika tarif AS sebesar 37 persen tetap berlaku setelah masa jeda 90 hari.

    Madagaskar, yang sangat bergantung pada industri tekstil dan garmen sebagai pendorong utama ekonominya, juga akan mengalami dampak serupa.

    Selama bertahun-tahun, Madagaskar mendapatkan akses bebas tarif ke pasar AS melalui program African Growth and Opportunity Act (AGOA).

    Namun, sejak 2 April, penerapan tarif impor membuat sekitar 80 persen produk tekstil dan pakaian jadi yang diproduksi di negara itu tidak dapat lagi diekspor ke AS.

    Peningkatan tarif impor yang diberlakukan oleh AS dapat menciptakan efek domino yang merugikan bagi negara-negara berkembang, di mana perekonomian mereka banyak bergantung pada ekspor.

    Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi perdagangan internasional tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang dapat menurunkan arus investasi.

    Oleh karena itu, perluasan diskusi mengenai efek jangka panjang dari kebijakan ini harus menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan di seluruh dunia, demi menjaga stabilitas ekonomi global.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Badan Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan negara-negara berkembang untuk bersiap menghadapi bencana ekonomi dahsyat imbas tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Seperti diketahui pada awal April ini, Presiden AS Donald Trump secara resmi memberlakukan kebijakan tarif resiprokal kepada 180 negara di berbagai belahan dunia.

    Namun secara mengejutkan Trump mengumumkan bahwa pemberian tarif tinggi terhadap 56 negara  ditunda selama 90 hari. Kendati telah ditunda, namun kebijakan tersebut berpotensi membuat semua barang yang tidak dibuat di Amerika Serikat akan dikenakan pajak tambahan.

    Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan biaya barang yang akan di dijual ke pasar AS, termasuk berbagai produk asing yang berasal dari negara-negara berkembang asal Asia.

    The International Trade Center (ITC) atau Pusat Perdagangan Internasional menyebutkan bahwa kebijakan tarif Trump dapat berimbas pada perdagangan global yang dapat menyusut 3 persen hingga 7 persen.

    Selain itu produk domestik bruto global (global gross domestic bruto) atau GDP diproyeksi merosot 0,7 persen, dengan negara-negara berkembang menjadi yang paling terkena dampak, kata Pusat Perdagangan Internasional (ITC).

    “Ini sangat besar. Jika eskalasi antara China dan AS ini berlanjut, ini akan mengakibatkan pengurangan perdagangan antara kedua negara hingga 80 persen, dan efek berantainya secara menyeluruh dapat menjadi bencana besar,” kata Direktur Eksekutif Pusat Perdagangan Internasional Pamela Coke-Hamilton kepada Reuters, dikutip dari Reuters.

    Tak sampai disitu, Coke-Hamilton menyebut bahwa negara-negara berkembang juga berisiko mengalami kemunduran dari keuntungan ekonomi yang telah mereka peroleh dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing,” jelasnya.

    Ancaman ini dilontarkan bukan tanpa alasan, pasalnya banyak negara berkembang yang menggantungkan perekonomian mereka pada ekspor barang seperti tekstil, elektronik, baja, dan produk pertanian ke pasar AS.

    Akan tetapi setelah Trump memberlakukan tarif tinggi, barang-barang yang akan dijual ke AS dibanderol menjadi lebih mahal dari harga sebelumnya. Imbasnya permintaan barang dari negara berkembang akan menurun karena konsumen dan perusahaan AS mencari alternatif domestik atau dari negara yang tidak terkena tarif.

    Alhasil ekspor dari negara berkembang terhambat, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu ketidakpastian akibat perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Trump dapat memukul arus investasi asing ke negara berkembang, menyebabkan investor asing mulai menghindari kawasan yang terdampak ketegangan dagang

    Negara yang Terdampak Tarif Trump

    Adapun beberapa negara paling kurang berkembang di dunia yang berpotensi terdampak kebijakan Trump mayoritas dialami oleh negara di wilayah Asia Tenggara dan Afrika, seperti Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar.

    Menyusul yang lainnya Bangladesh yang merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia juga berpotensi terdampak, PBB  memperkirakan Bangladesh kehilangan 3,3 miliar  dolar jika tarif AS sebesar 37 persen tetap berlaku setelah jeda 90 hari.

    Hal serupa juga turut dialami Madagaskar yang sangat bergantung pada industri tekstil dan garmen sebagai penggerak utama ekonominya. Selama bertahun-tahun negara ini mendapatkan akses bebas tarif ke pasar AS melalui program AGOA (African Growth and Opportunity Act).

    Namun pada 2 April lalu Trump mulai menetapkan tarif impor, imbasnya sekitar 80 persen produk tekstil dan pakaian jadi buatan pabrik Tiongkok dan India yang ada di Madagaskar tak dapat lagi di ekspor ke AS.

  • Hasil Perundingan Program Nuklir Iran di Oman: AS dan Iran Sepakat Bertemu Lagi Minggu Depan – Halaman all

    Hasil Perundingan Program Nuklir Iran di Oman: AS dan Iran Sepakat Bertemu Lagi Minggu Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk mengadakan putaran perundingan nuklir Iran selanjutnya pada minggu depan, tepatnya pada Sabtu (19/4/2025).

    Dengan mediasi Oman, putaran pertama perundingan tidak langsung antara Iran dan AS digelar di ibu kota Oman, Muscat, pada Sabtu (12/4/2025).

    Mengutip PressTV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Steve Witkoff, Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Timur Tengah, memimpin jalannya perundingan tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan bahwa kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai program nuklir damai Iran, terutama terkait pencabutan sanksi terhadap negara tersebut.

    Disebutkan pula bahwa perundingan berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan dilandasi rasa saling menghormati.

    Di sela-sela pertemuan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan kepada IRIB News di Muscat bahwa Iran memiliki satu tujuan yang sangat jelas dalam perundingan ini, yaitu untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Kami memberikan kesempatan yang tulus dan jujur kepada diplomasi. Melalui perundingan ini, kami berharap dapat memajukan tidak hanya isu nuklir, tetapi yang lebih penting bagi kami, isu pencabutan sanksi,” ujar Baghaei.

    Menlu Oman: Pembicaraan Iran-AS Kondusif bagi Perdamaian Regional

    Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, menyambut baik negosiasi antara Iran dan AS yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat.

    Dalam sebuah unggahan di akun X miliknya, Al Busaidi mengatakan bahwa pembicaraan tidak langsung antara Araghchi dan Witkoff berlangsung dalam suasana bersahabat.

    “Pertemuan tersebut kondusif untuk menjembatani berbagai sudut pandang dan, pada akhirnya, mewujudkan perdamaian, keamanan, serta stabilitas regional dan global,” tulis Al Busaidi.

    Ia juga menegaskan bahwa Oman akan terus bekerja sama dan melakukan upaya lebih lanjut guna membantu pencapaian tujuan tersebut.

    Isu Program Nuklir Iran

    Program nuklir dan persenjataan rudal Iran menarik perhatian internasional di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel.

    Mengutip Council on Foreign Relations, banyak pakar kebijakan luar negeri berpendapat bahwa jika Iran berhasil memperoleh senjata nuklir, hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya.

    Kekhawatiran utama adalah bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Iran akan menjadi ancaman besar bagi Israel, musuh bebuyutannya sejak lama.

    Beberapa pakar juga memperingatkan bahwa jika Iran meluncurkan serangan nuklir ke Israel, hal tersebut justru akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri.

    Apa pun skenarionya, terdapat risiko salah perhitungan yang dapat memicu pertukaran nuklir, menurut para analis.

    Kekhawatiran lainnya adalah bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dapat mendorong negara-negara pesaing di kawasan, termasuk Arab Saudi, untuk mengembangkan program senjata nuklir mereka sendiri.

    Pengawasan internasional terhadap program nuklir dan rudal Iran semakin intensif pada akhir tahun 2024, menyusul terjadinya konflik militer antara Iran dan Israel, serta terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS.

    Pada masa jabatan pertamanya, Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 (JCPOA) dan memberlakukan sanksi berat terhadap Iran.

    JCPOA adalah perjanjian internasional yang bertujuan membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi dan sejumlah ketentuan lainnya.

    Perjanjian ini disepakati di Wina pada 14 Juli 2015 antara Iran dan P5+1, yaitu lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) ditambah Jerman, serta Uni Eropa.

    Kini, pemerintahan Trump menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan perundingan dengan Iran, untuk pertama kalinya sejak AS menarik diri dari kesepakatan tersebut tujuh tahun lalu.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Tanda Kiamat Makin Kuat, Waktu Penduduk Bumi Tinggal 10 Tahun

    Tanda Kiamat Makin Kuat, Waktu Penduduk Bumi Tinggal 10 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin nyata. Laporan terbaru dari Layanan Perubahan Iklim Copernicus (C3S) mencatat suhu Bumi pada Januari 2025 sudah 1,75 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan era pra-industri.

    Data ini memperkuat prediksi Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) yang menyebut Bumi akan melampaui ambang batas pemanasan global 1,5 derajat Celsius dalam 10 tahun ke depan. Jika batas ini terlampaui, dampaknya terhadap Bumi akan bersifat permanen dan tak dapat diperbaiki.

    IPCC menegaskan, kondisi ini berarti warga Bumi berhadapan dengan dekade paling krusial dalam sejarah manusia. Organisasi ini pun mendesak masyarakat global untuk segera memangkas emisi secara drastis.

    “Kita sudah memiliki teknologi, peralatan, dan anggaran. Yang kurang hanyalah kemauan politik yang kuat,” ujar Ketua IPCC Lee Hoesung, dikutip dari AFP, Minggu (13/4/2025).

    Fenomena pemanasan global kini sudah terlihat nyata melalui cuaca ekstrem. Ilmuwan dari Imperial College London, Friederike Otto mengingatkan, “tahun terpanas yang kita alami sekarang akan menjadi tahun terdingin bagi generasi mendatang.”

    Jika pemanasan global terus berlanjut, dunia akan menghadapi berbagai bencana, seperti percepatan kepunahan spesies, gagal panen, kematian terumbu karang, hingga mencairnya es di kutub.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan negara-negara maju untuk mempercepat target netral karbon dari 2050 menjadi 2040 demi “menjinakkan bom iklim.”

    “Manusia berdiri di atas lapisan es yang sangat tipis, dan lapisan itu mencair dengan cepat,” kata Guterres.

    IPCC memperkirakan jika suhu Bumi hanya mampu ditekan hingga 1,8 derajat Celcius, setengah populasi dunia akan hidup dalam kondisi panas dan kelembaban ekstrem pada 2100. Asia Tenggara, sebagian Brasil, dan Afrika Barat menjadi wilayah paling terdampak.

    Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Januari 2025 menandai bulan ke-18 dari 19 bulan terakhir di mana suhu global konsisten 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Tahun 2024 juga tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah.

    Namun, WMO menegaskan, pencapaian suhu di atas 1,5 derajat dalam satu tahun belum berarti target jangka panjang Perjanjian Paris gagal. Target tersebut dinilai dalam periode beberapa dekade, bukan tahunan.

    Kendati begitu, setiap kenaikan kecil dalam suhu membawa konsekuensi besar. Sepuluh tahun terakhir tercatat sebagai dekade terpanas sepanjang sejarah.

    Adapun distribusi suhu tidak merata. Januari 2025 menunjukkan suhu di atas rata-rata di sebagian besar dunia, namun lebih rendah di Amerika Serikat, Greenland, dan Rusia bagian timur jauh. Selain itu, luas es laut Arktik juga tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah.

    (luc/luc)

  • Khairul Fahmi: Keakraban Prabowo dan Erdogan Bisa Jadi Poros Baru Dunia Lawan Dominasi Global – Halaman all

    Khairul Fahmi: Keakraban Prabowo dan Erdogan Bisa Jadi Poros Baru Dunia Lawan Dominasi Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TURKI – Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai keakraban Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bisa menjadi poros baru kekuatan global. 

    Keduanya dianggap merepresentasikan kebangkitan Selatan Global dan simbol perlawanan terhadap dominasi sistem internasional yang timpang.

    Fahmi memulai analisanya dari sebuah foto Erdogan menggamit lengan Prabowo, saat keduanya berjalan berdampingan menyusuri istana yang terang dan megah di Ankara.

    Suasana resmi itu dipenuhi gestur hangat, diapit para pejabat, pengawal dan kamera yang membingkai langkah kedua pemimpin.

    “Ini bukan hanya tentang sorotan media, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami arah baru dunia. Erdoğan, pemimpin tangguh yang telah lama menjadi simbol keteguhan dunia Muslim, seakan memberikan pengantar istimewa bagi Prabowo, pemimpin baru dari Asia Tenggara yang tengah memainkan peran globalnya,” ujar Fahmi saat dimintai keterangan Sabtu (12/4).

    Menurut Fahmi gestur erat itu menyiratkan lahirnya poros baru antara Jakarta dan Ankara, poros yang tak hanya dibangun di atas kepentingan ekonomi atau pertahanan, tetapi juga nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral bersama.

    “Dunia menyaksikan kebangkitan dua bangsa besar dari Selatan Global, Indonesia dan Turki yang ingin menawarkan alternatif atas dominasi lama, menyusun ulang arsitektur global menuju tatanan yang lebih adil, multipolar, dan manusiawi,” kata Fahmi.

    Sebelum pertemuan bilateral di istana, Prabowo mendapat kehormatan langka untuk berbicara di hadapan parlemen Turki.

    Di forum tinggi itu, ia menyampaikan pidato yang bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan deklarasi nilai dan arah kepemimpinan moral.

    Prabowo pun menyitir tokoh besar Turki, Mustafa Kemal Ataturk dan Sultan Mehmed II, bukan hanya sebagai simbol kejayaan masa lalu, tetapi sebagai inspirasi untuk membangun peradaban modern yang berdaulat dan beradab.

    Prabowo juga menyuarakan kepedulian mendalam atas tragedi kemanusiaan di Gaza.

    “Dan kami merasa ingin bersama Turki membela rakyat, kebenaran, di dunia yang sekarang penuh dengan ketidakpastian,” demikian kata Prabowo, dalam pidato yang disambut 17 kali tepuk tangan dari para anggota parlemen Turki.

    “Erdogan juga secara pribadi memuji isi dan semangat pidato tersebut. Dalam pertemuan bilateral, keduanya menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dalam bidang teknologi, pendidikan, industri pertahanan, hingga diplomasi kemanusiaan,” jelas dia.

    “Dalam lanskap global yang tengah bergerak menuju multipolaritas, poros Ankara–Jakarta hadir sebagai kekuatan alternatif. Bukan sekadar reaksi terhadap polarisasi lama antara Barat dan Timur, tetapi juga respons strategis terhadap tekanan baru seperti kebijakan proteksionis dan perang tarif gaya Trump yang kembali menghantui negara-negara berkembang,” lanjutnya.

    Fahmi mencatat bahwa Turki, di bawah kepemimpinan Erdogan, telah berhasil membangun industri pertahanan mandiri.

    Menurut SIPRI, ekspor senjata Turki meningkat hampir 70 persen dalam lima tahun terakhir.

    Sementara Indonesia, melalui Prabowo, menunjukkan tekad untuk mengejar kemandirian strategis dalam bidang pertahanan dan ketahanan nasional. Kolaborasi kedua negara dalam alih teknologi UAV, sistem pertahanan udara, hingga kendaraan taktis menjadi pilar penting dari poros ini.

    “Tapi kekuatan poros ini tidak hanya bersifat teknokratik. Kerja sama Indonesia-Turki juga menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi sistem global yang timpang. Ini adalah bagian dari kebangkitan Selatan Global, gerakan moral dan strategis yang menolak untuk sekadar menjadi objek permainan kekuasaan dunia. Bagi negara-negara Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin yang selama ini terpinggirkan, poros ini adalah isyarat bahwa dunia baru bisa dan sedang dibentuk oleh mereka yang dulu tidak diperhitungkan,” terangnya.

    Fahmi menilai poros Jakarta dan Ankara juga mampu menjadi jangkar bagi stabilitas kawasan masing-masing. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena kemampuannya membangun hubungan lintas kawasan, dan memosisikan diri sebagai pemimpin regional yang terbuka, bermartabat, dan rasional.

    Setidaknya menurut Fahmi, porous Erdogan-Prabowo menyatukan tiga kekuatan besar yang saling menopang: pertahanan, diplomasi nilai, dan integrasi peradaban.

    Di bidang pertahanan, kerja sama teknologi dan industri alutsista membuka jalan bagi kemandirian strategis yang lebih konkret. Ini bukan sekadar urusan kontrak, tapi agenda jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pertahanan yang mandiri dan berkelas dunia.

    “Dalam diplomasi nilai, kedua negara berbagi kepedulian atas isu-isu global, terutama Palestina. Posisi vokal Indonesia dan Turki dalam menanggapi tragedi kemanusiaan, termasuk di Gaza, menjadikan mereka kekuatan moral yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya tentang narasi, tetapi tentang komitmen untuk memperjuangkan keadilan dalam sistem internasional yang cenderung tumpul terhadap penderitaan di Selatan dunia,” ujar dia.

    Lebih jauh, kerja sama ini dinilai menyentuh dimensi peradaban, di mana Indonesia dan Turki adalah dua negara demokratis berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Keduanya memiliki legitimasi moral dan historis untuk mengajukan alternatif bagi dunia yang sedang kehilangan arah.

    Dalam forum seperti G20, OKI, dan PBB, suara gabungan Jakarta-Ankara bisa menjadi kekuatan baru dalam memperjuangkan arsitektur dunia yang lebih manusiawi.

     “Apa yang dilakukan Prabowo dan Erdogan bukan hanya langkah pragmatis. Ini adalah kelanjutan dari cita-cita besar Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Dulu, para pendiri gerakan nonblok berdiri untuk menolak dominasi dua kutub dunia. Kini, poros Ankara-Jakarta melanjutkan semangat itu: berdiri di tengah, mandiri dalam arah, dan berani memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih setara,” kata Fahmi.

  • Usulan Prabowo Bukan Solusi, Tanah Palestina Mudah Dicomot Israel Kalau Rakyatnya Dievakuasi

    Usulan Prabowo Bukan Solusi, Tanah Palestina Mudah Dicomot Israel Kalau Rakyatnya Dievakuasi

    GELORA.CO – Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Shofwan Al Bhana menilai usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi rakyat Palestina ke Indonesia bukanlah solusi. Sebaliknya, usulan itu justru bisa dimaknai kalau seakan Indonesia sedang melancarkan agenda Israel.

    “2/3 penduduk Palestina yang terusir tahun 1947-1948 juga dijanjikan hanya pindah sementara. Banyak yang masih membawa kunci rumahnya. PBB juga bahkan menerbitkan resolusi PBB yang menegaskan para pengungsi Palestina harus diperbolehkan kembali ke rumahnya. Apa yang terjadi? Israel mengambil alih rumah-rumah dan tanah itu dan melarang orang Palestina kembali,” tutur Shofwan kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/4/2025).

    “Sebagian diberikan pada para pemukim Yahudi yang dibiayai untuk pindah ke Palestina, sebagian lagi dijadikan area militer, sebagian lagi dihancurkan untuk jadi hutan dan museum-museum. Hal yang sama juga sangat memungkinkan terjadi sekarang. Orang Palestina disuruh pergi dengan dihancurkan rumahnya, lalu dijanjikan bisa kembali kalau rekonstruksi sudah terjadi,” lanjutnya.

    Ia menegaskan, pemerintah Indonesia harus mengingat rekam jejak Israel yang isinya kebohongan dan penipuan. Padahal kata dia, penyebab utama penderitaan para warga Gaza adalah genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel, yang hendak mencaplok wilayah Palestina dengan membuatnya tidak layak huni dahulu lalu membuat penduduknya pergi.

    “Awal tahun lalu, Presiden Trump menyatakan akan memindahkan penduduk Gaza dari Gaza ke beberapa negara, termasuk Mesir dan Yordania. ⁠Palestina dan negara-negara Arab menolak, karena hal itu berarti melancarkan agenda pengosongan tanah Palestina. Indonesia juga dilobi untuk menyukseskan agenda tersebut, sebagaimana disebutkan oleh utusan Trump, Steve Witkoff,” ungkapnya.

    Bulan Maret lalu, Israel mendirikan lembaga untuk mendorong ‘migrasi sukarela’ orang-orang Gaza ke luar Palestina di berbagai negara. Mereka akan didorong ke luar untuk pengobatan dan dijanjikan bisa pulang, tapi tidak akan diizinkan pulang.

    “Kekhawatiran sangat besar bahwa Indonesia dimanfaatkan oleh Israel untuk menyukseskan agenda ini, dengan ditipu bungkus ‘membantu pengungsi’. Padahal ini pembersihan etnis,” tandasnya.

  • PBB: Tarif Trump Bisa Jadi Bencana Besar bagi Negara Berkembang

    PBB: Tarif Trump Bisa Jadi Bencana Besar bagi Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perdagagan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa menjadi bencana besar bagi negara-negara berkembang.

    Dikutip dari Reuters, The International Trade Center (ITC) atau Pusat Perdagangan International menyebutkan bahwa kebijakan tarif Trump dapat berimbas pada perdagangan global yang dapat menyusut hingga 3%—7% dan produk domestik bruto global (global gross domestic bruto/GDP) hingga 0,7%. Dampak tersebut paling berdapak bagi negara-negara berkembang.

    “Ini sangat besar. Jika eskalasi antara China dan AS ini berlanjut, ini akan mengakibatkan pengurangan perdagangan antara kedua negara hingga 80%, dan efek berantainya secara menyeluruh dapat menjadi bencana besar,” kata Direktur Eksekutif Pusat Perdagangan Internasional Pamela Coke-Hamilton kepada Reuters, dikutip pada Sabtu (12/4/2025).

    Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada Rabu (2/4/2025). Selanjutnya pada Kamis (10/4/2025) dini hari Trump mengumumkan kebijakan tersebut akan dihentikan sementara selama 90 hari, kecuali China yang tetap dikenakan tarif sebesar 145%.

    Kebijakan tersebut membuat pasar global bergejolak. Pada Jumat (11/4/2025), China merespons dengan menaikkan bea masuknya pada impor produk AS menjadi 125% dalam perang dagang yang mengancam akan memutus rantai pasokan global tersebut.

    Dampak dari perdang dagang tersebut, Coke-Hamilton memperingatkan bahwa negara-negara berkembang berisiko mengalami kemunduran dari keuntungan ekonomi yang telah mereka peroleh dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing,” tandasnya.

    Berdasarkan data ITC, beberapa negara paling tidak berkembang di dunia, termasuk seperti Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar, mungkin berupaya meningkatkan hubungan perdagangan regional untuk menyerap hilangnya sebagian pasar AS untuk ekspor mereka.

    Contohnya seperti Bangladesh, eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia ini diperkirakan dapat kehilangan US$3,3 miliar dalam ekspor tahunan ke AS pada tahun 2029 jika tarif AS sebesar 37% tetap berlaku setelah jeda 90 hari.

    Sebagai alternatif bagi Bangladesh, Coke-Hamilton menyarankan agar perusahaan itu melirik pasar Eropa sebagai alternatif karena pasar tersebut masih memiliki potensi pertumbuhan. 

  • Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB

    Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB

    Presiden Prabowo Subianto saat berbicara di Forum Diplomasi Antalya 2025 bertempat di Gedung Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/4/2025). (ANTARA/HO-Antalya Diplomacy Forum)

    Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 April 2025 – 07:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025, mengusulkan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambah jumlah anggota tetap.

    Usulan tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada Jumat (11/4) di Gedung Nest Convention Center, Turki.

    “Kita sudah memiliki format yang baik. Namun kini, ada tuntutan agar Dewan Keamanan PBB menambah jumlah anggota tetap, untuk mencerminkan realitas dunia saat ini,” katanya diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Kepala Negara, struktur Dewan Keamanan saat ini sudah tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

    Presiden menilai, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB.

    Presiden menyebut, tidak perlu membentuk sistem baru secara keseluruhan, melainkan membangun dari lembaga yang sudah terbukti bekerja, sembari memperbaiki kekurangannya.

    “Bangunlah dari yang sudah terbukti baik. Atasi kekurangannya, tingkatkan kualitasnya,” katanya menambahkan.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memuji kinerja lembaga-lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO yang dinilai sukses dalam mengatasi tantangan global seperti kelaparan dan penyakit.

    Dewan Keamanan PBB adalah organ utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

    Saat ini, Dewan Keamanan terdiri atas lima negara anggota tetap (AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir setiap dua tahun oleh Majelis Umum PBB.

    Reformasi pertama keanggotaan dilakukan pada 1963, dengan menambah jumlah anggota tidak tetap atas enam menjadi 10. Namun, sejak saat itu, belum ada perubahan jumlah anggota tetap.

    Sumber : Antara

  • Awas Dapat Sertifikat Tanah Palsu! Begini Cara Membedakan SHM Asli dan Gadungan

    Awas Dapat Sertifikat Tanah Palsu! Begini Cara Membedakan SHM Asli dan Gadungan

    PIKIRAN RAKYAT – Kasus pemalsuan sertifikat tanah semakin marak. Banyak mafia tanah yang menyasar masyarakat umum dengan modus jual beli rumah atau tanah menggunakan sertifikat palsu.

    Salah satu dokumen yang paling sering dipalsukan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu bukti kepemilikan tanah paling kuat secara hukum di Indonesia.

    Pemalsuan ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian besar seperti kehilangan hak atas tanah, terjerat sengketa, hingga kerugian finansial yang tidak sedikit. Karena itu, penting untuk mengenali dan memahami bagaimana cara membedakan SHM asli dan palsu dari segi bentuk fisik maupun legalitasnya.

    Apa Itu Sertifikat Hak Milik (SHM)?

    Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat dengan kekuatan hukum tertinggi dalam kepemilikan tanah. Hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki SHM. Sertifikat ini bersifat permanen tanpa batas waktu dan memberikan hak penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengalihkan, atau mewariskan tanah tersebut.

    Kepemilikan tanah dengan status SHM juga memiliki nilai jual lebih tinggi karena jaminan legalitasnya yang kuat dan tidak mudah disengketakan.

    Ciri-Ciri Fisik Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli

    Berikut adalah ciri-ciri SHM asli secara fisik yang dapat diperhatikan secara langsung:

    1. Warna Sampul Hijau Tua

    SHM asli memiliki sampul berwarna hijau tua dengan bahan kertas tebal berkualitas. Warna ini menjadi pembeda utama dari jenis sertifikat lain yang memiliki warna sampul berbeda, seperti HGB (biasanya biru keabu-abuan).

    2. Logo Garuda Pancasila yang Jelas

    Di bagian depan sertifikat terdapat logo Garuda Pancasila berwarna emas yang tercetak rapi dan tidak buram. Logo ini menandakan dokumen resmi negara.

    3. Teks “Sertifikat Hak Milik”

    Tepat di bawah logo Garuda, tercetak tulisan “SERTIFIKAT HAK MILIK” dengan huruf kapital dan font khas dokumen negara.

    4. Nomor dan Kode Registrasi

    Pada bagian bawah halaman depan terdapat nomor dan kode sertifikat yang terdiri dari deretan angka dan huruf. Nomor ini unik dan dapat dilacak keberadaannya melalui data resmi BPN.

    5. Tanda Tangan dan Cap Basah dari Kepala Kantor BPN

    Halaman akhir sertifikat memuat tanda tangan asli dan cap basah dari Kepala Kantor BPN setempat. Cap asli berwarna merah atau biru, dicetak dengan tinta tebal dan tidak luntur.

    6. Kertas Berkualitas Tinggi

    Kertas SHM asli memiliki kualitas kertas khusus bertekstur halus dan kokoh, bukan kertas biasa. Tidak mudah robek atau lusuh.

    7. Lembar Surat Ukur dan Denah Tanah

    SHM dilengkapi lembar surat ukur yang berisi denah lokasi tanah lengkap dengan koordinat, batas, dan ukuran. Denah ini resmi dan sesuai dengan hasil pengukuran dari BPN.

    8. Terdapat NIB (Nomor Identifikasi Bidang)

    Pada halaman “Pendaftaran Pertama”, terdapat NIB yang menjadi identitas tanah tersebut. NIB ini harus sesuai dengan data digital di database BPN.

    Ciri-Ciri SHM Palsu

    Berikut ciri-ciri SHM palsu secara fisik yang patut dicurigai:

    1. Warna Sampul Tidak Konsisten

    Warna sampul SHM palsu bisa lebih terang, buram, atau cenderung ke warna lain seperti hijau muda atau kebiruan. Bisa juga tampak seperti hasil fotokopi berwarna.

    2. Logo dan Teks Buram atau Tidak Presisi

    Logo Garuda tampak kabur, buram, atau tidak simetris. Teks “SERTIFIKAT HAK MILIK” juga bisa terlihat tidak sejajar atau tidak proporsional.

    3. Nomor Sertifikat Tidak Sesuai atau Duplikat

    Nomor dan kode registrasi terlihat tidak sesuai dengan data yang ada di BPN atau bisa jadi terduplikasi dari sertifikat lain.

    4. Tidak Ada Cap atau Tanda Tangan Basah

    SHM palsu sering kali hanya memiliki cap stempel hasil scan atau cetakan komputer, bukan cap basah asli. Tanda tangan pun tampak dicetak atau difotokopi.

    5. Kertas Tipis dan Mudah Rusak

    Sertifikat palsu biasanya dicetak di kertas biasa, mudah lusuh, tipis, dan tidak memiliki tekstur khusus seperti sertifikat resmi.

    6. Denah Tidak Sesuai atau Tidak Ada

    Sering kali lembar surat ukur tidak lengkap, denah tidak sesuai dengan lokasi sebenarnya, atau bahkan tidak ada sama sekali.

    7. NIB Tidak Valid

    Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bisa tidak cocok dengan data di halaman depan, atau bahkan tidak ditemukan di database BPN.

    Cara Mengecek Keaslian Sertifikat Tanah

    Untuk memastikan SHM asli atau palsu, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan:

    1. Cek ke Kantor BPN

    Bawa sertifikat asli, fotokopi, dan bukti PBB ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk diverifikasi langsung. Petugas akan mengecek nomor sertifikat, NIB, dan kondisi fisik dokumen.

    2. Gunakan Jasa PPAT Terpercaya

    Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) bisa membantu proses verifikasi keabsahan dokumen dan pengecekan status tanah di BPN.

    3. Verifikasi Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

    Aplikasi resmi dari Kementerian ATR/BPN ini memungkinkan untuk mengecek status dan keabsahan sertifikat secara online. Dibutuhkan data seperti NIB, nomor sertifikat, dan lokasi properti.

    4. Cocokkan dengan PBB dan Dokumen Pendukung

    Pastikan data pada SHM sesuai dengan SPPT PBB, yaitu alamat objek pajak, luas tanah, dan identitas pemilik.

    Tips Hindari Sertifikat Palsu Jangan beli tanah dari pihak tidak dikenal tanpa perantara resmi. Selalu minta penjual menunjukkan sertifikat asli, bukan fotokopi. Lakukan proses jual beli melalui notaris dan PPAT resmi. Selalu cek ke BPN sebelum transaksi final. Laporkan ke pihak berwenang jika mencurigai adanya pemalsuan.

    Pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan perkara sepele. Satu kesalahan dalam proses pembelian properti bisa berujung pada kerugian besar dan konflik hukum. Oleh sebab itu, penting untuk memahami ciri-ciri fisik SHM asli dan waspada terhadap yang palsu.

    Verifikasi ke BPN, gunakan jalur hukum yang sah, dan jangan tergiur dengan harga murah tanpa kejelasan dokumen. Tanah adalah aset berharga, pastikan semua legalitasnya kuat dan sah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Mau Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia, ‘Lebih Baik Urus Ribuan Rakyat yang Kena PHK!’

    Prabowo Mau Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia, ‘Lebih Baik Urus Ribuan Rakyat yang Kena PHK!’

    PIKIRAN RAKYAT – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Di tengah kondisi ekonomi yang memburuk dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak pihak menilai langkah ini tidak tepat dan justru bertentangan dengan sikap Indonesia selama ini yang menolak relokasi warga Palestina dari tanahnya sendiri.

    Rencana Evakuasi dan Latar Belakangnya

    Isu relokasi warga Gaza ke negara ketiga pertama kali mencuat pada Januari 2024, ketika Israel penjajah dan Hamas mulai memasuki tahap awal proses perdamaian. Amerika Serikat, sebagai mediator utama, mendorong solusi jangka panjang dengan membangun kembali Gaza dan, sementara itu, merelokasi warganya demi alasan keamanan.

    “Jika kita tidak menolong warga Gaza, jika kita tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kita tidak memberikan harapan, akan tetap ada pemberontakan,” ucap seorang pejabat AS kepada NBC.

    Sejak saat itu, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu tujuan relokasi. Namun, banyak pihak curiga bahwa relokasi ini hanyalah kedok Israel penjajah untuk mengusir permanen warga Palestina. Pemerintah Indonesia saat itu membantah keras terlibat dalam wacana tersebut.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” ujar Kementerian Luar Negeri.

    Namun, pada 9 April 2025, Prabowo Subianto justru mengumumkan bahwa Indonesia siap menerima 1.000 warga Gaza “pada gelombang pertama”.

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu… kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka,” katanya.

    Prabowo Subianto menyebut bahwa evakuasi hanya bersifat sementara, dengan catatan bahwa warga tersebut akan kembali ke Gaza setelah situasi membaik.

    “Mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali… dan pada saat mereka pulih, mereka harus kembali ke daerah asal,” tuturnya.

    Prabowo Subianto juga melakukan lawatan diplomatik ke UEA, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania untuk membicarakan rencana tersebut.

    Kritik Pedas dari MUI dan Pengamat

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung mempertanyakan tujuan Indonesia ikut dalam skema yang dinilai mendukung strategi Israel penjajah dan AS.

    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut?” ujar Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas.

    Pengamat Timur Tengah, Smith Alhadar, menyebut bahwa Prabowo Subianto memanfaatkan situasi ketika AS dan Israel penjajah “putus asa” mencari negara tujuan bagi pengungsi Gaza, dan memakainya sebagai alat negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Prabowo melihat ini kesempatan bagaimana bernegosiasi dengan Trump… yaitu dia mau menerima pengungsi Palestina,” katanya.

    Smith Alhadar menilai, seharusnya Indonesia tidak perlu “menyerahkan masa depan Palestina” hanya demi tawar-menawar diplomatik.

    “Kenapa harus tunduk pada Trump? Kenapa mempertaruhkan Palestina?” ucapnya.

    Kontradiksi dengan Kepentingan Dalam Negeri

    Langkah ini dinilai tidak peka terhadap situasi dalam negeri, di mana rakyat sedang menghadapi gelombang PHK, harga kebutuhan pokok naik, dan ekonomi yang melemah.

    “Lebih baik pemerintah mengurus ribuan orang yang kena PHK itu bagaimana?” kata Tia Mariatul Kibtiah, pengamat Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara.

    Menurut data UNHCR, saat ini masih ada lebih dari 12.000 pengungsi yang terkatung-katung di Indonesia tanpa kepastian. Selain itu, muncul pula gelombang penolakan terhadap pengungsi Rohingya karena alasan Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi PBB.

    Smith Alhadar menilai rencana menerima pengungsi Gaza justru akan memunculkan pertanyaan besar.

    “Kalau Indonesia menerima pengungsi Palestina, kenapa menolak Rohingya? Apa bedanya?” ujarnya.

    Potensi Pelanggaran Konstitusi

    Smith Alhadar menegaskan bahwa relokasi ini berpotensi melanggar konstitusi Indonesia, yang secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.

    “Kita itu punya konstitusi yang secara jelas mengamanatkan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Sekarang, mana konstitusi yang kita pegang dari dulu?” tuturnya.

    Kekhawatiran terbesar adalah jika warga Gaza tidak pernah bisa kembali karena Israel tidak memberikan jaminan tersebut. Ini akan menjadi preseden yang membahayakan perjuangan kemerdekaan Palestina.

    “Sejak Israel berdiri tahun 1948, jutaan orang Palestina terusir. Tidak satu pun yang bisa kembali. Kenapa sekarang kita percaya mereka akan dikembalikan?” kata Smith Alhadar.

    Solusi yang Lebih Masuk Akal

    Tia menyarankan agar Indonesia lebih bijak dalam menunjukkan dukungan terhadap Palestina, seperti dengan mengirimkan tenaga medis dan bantuan kemanusiaan ke negara-negara penampung di sekitar Gaza, seperti Mesir dan Yordania.

    “Tidak logis. Jarak Indonesia dan Gaza jauh. Untuk apa dirawat di sini?” ucapnya.

    “Kalau memang mendukung kemerdekaan Palestina, bukan begini caranya. Negara-negara pendukung Palestina seharusnya bersatu, mendesak two-state solution,” tuturnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    ‘Bukan untuk Relokasi, Kita hanya Membantu’

    Di tengah kecaman terkait rencananya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel penjajah bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

    Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

    “Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata Prabowo Subianto saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat 11 April 2025 sore waktu setempat.

    Dia mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan wartawan apakah rencana evakuasi warga Palestina itu sebagai upaya merelokasi mereka ke luar Gaza. Presiden menekankan bahwa saat ini, rencana itu masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

    “Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” ucap Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, dia tidak menjelaskan siapa pemimpin Palestina yang akan ditemui, serta tempat dan waktunya. Dia juga belum membagikan hasil konsultasinya dengan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) Al Nahyan saat keduanya bertemu di Abu Dhabi, dan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat bertemu di Ankara dan Antalya.

    Presiden melawat ke lima negara Timur Tengah sejak Rabu 9 April 2025, di antaranya untuk berdiskusi mengenai krisis kemanusiaan di Gaza dan berkonsultasi mengenai rencana Indonesia mengevakuasi rakyat Palestina yang saat ini menjadi penyintas genosida Israel penjajah. Kelima negara itu adalah UAE, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News