partai: PBB

  • AS Beri Syarat Jika Palestina Ingin Israel Hentikan Serangan ke Gaza

    AS Beri Syarat Jika Palestina Ingin Israel Hentikan Serangan ke Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Jumlah korban tewas akibat serangan Israel penjajah ke Gaza sejak Oktober 2023 hingga saat ini telah mencapai 51.025 orang dan 116.343 warga lainnya mengalami luka-luka.

    Semakin banyaknya jumlah korban akibat serangan Israel ini juga diperparah dengan blokade bantuan internasional yang sama sekali tidak bisa memasuki Gaza lebih dari sebulan terakhir.

    Hal ini jelas menuai kecaman dunia dan Israel penjajah telah didesak untuk segera menghentikan serangan dan membuka jalur bantuan internasional gar rakyat Gaza tidak menghadapi situasi yang semakin sulit.

    Soal situasi di Gaza, utusan utama Presiden AS Donald Trump, Adam Boehler mengatakan serangan ke Gaza bisa dihentikan jika kelompok pejuang Palestina, Hamas membebaskan semua tawanan yang tersisa.

    “Saya dapat memberitahu Anda bahwa pertempuran akan segera berakhir, segera jika para sandera dibebaskan. Pada hari para sandera dibebaskan, pertempuran akan berakhir,” katanya dilaporkan Al Jazeera.

    Boehler menegaskan saat ini ‘bola’ ada di tangan Hamas soal situasi di Gaza. Namun, jika semua tahanan belum dibebaskan maka tidak akan ada perubahan berarti terkait situasi Gaza.

    “Mereka dapat menghubungi kapan saja. Hamas dapat mengakhiri ini. Tidak ada tindakan yang akan diambil sebelum semua sandera dibebaskan,” tuturnya.

    “Langkah pertama adalah membebaskan semua sandera. Langkah kedua adalah, mari kita selesaikan masalah ini hari berikutnya,” ujarnya.

    Boehler tidak menjelaskan secara gamblang soal ‘hari berikutnya’. Namun, dia merujuk pada usulan Trump dalam pemindahan massal warga Palestina dari Gaza ke negara lain.

    Menanggapi hal ini, Hamas mengatakan pihaknya hanya akan membebaskan lebih banyak tawanan jika kesepakatan baru untuk mengakhiri pertempuran dicapai terlebih dahulu. Kesepakatan semacam itu perlu mencakup jaminan yang sejauh ini terbukti tidak berhasil, termasuk penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

    Pada perjanjian gencatan senjata enam minggu lalu, 33 tawanan yang ditahan di Gaza telah dibebaskan Hamas dalam tahap pertama gencatan senjata. 

    Kala itu, pembebasan tawanan merupakan salah satu kesepakatan setelah meningkatnya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan pembebasan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

    Tahap kedua, yang disetujui secara prinsip, dimaksudkan untuk membebaskan semua tawanan yang tersisa di Gaza dengan imbalan penghentian pertempuran secara permanen. Tahap ketiga dimaksudkan untuk membebaskan semua jenazah tawanan dan melaksanakan rencana rekonstruksi.

    Namun, negosiasi gagal setelah tahap pertama perjanjian selesai, dan Israel segera melancarkan serangan lagi. Selain mereka yang tewas, PBB mengatakan sedikitnya 500.000 warga Palestina telah mengungsi dalam pertempuran terakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 1
                    
                        Tafsir Hukum Mahfud MD di Tengah Riuh Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi…
                        Nasional

    1 Tafsir Hukum Mahfud MD di Tengah Riuh Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi… Nasional

    Tafsir Hukum Mahfud MD di Tengah Riuh Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Isu soal
    ijazah palsu
    Presiden ke-7
    Joko Widodo
    rupanya belum kunjung selesai.
    Isu ini kembali mencuat ke media sosial setelah seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyangsikan keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Sejumlah pihak turut berkomentar, tak terkecuali Pakar Hukum Tata Negara
    Mahfud MD
    .
    Menurut Mahfud MD, masyarakat berhak mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.
    Sebab, publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di tengah isu dugaan
    ijazah palsu Jokowi
    .
    Penjelasan itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary dalam siniar Terus Terang.
    “Enggak salah. Karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi,” ujar Mahfud, Rabu (16/4/2025), seperti dilansir dari kanal YouTube Mahfud MD Official.
    Kendati begitu, Mahfud menekankan bahwa keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetap sah dan tidak batal secara hukum, meski jika ijazahnya nanti terbukti palsu.
    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengungkapkan bahwa Jokowi boleh saja tidak memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jika ijazah yang digunakan adalah palsu.
    Namun, keputusannya selama menjadi Presiden tetap sah, sebab dalam hukum administrasi negara terdapat asas kepastian hukum.
    “Yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi Presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu. Di dalam hukum administrasi negara tidak begitu,” kata Mahfud.
    Ia lantas mencontohkan langkah yang diambil Presiden RI ke-1 Soekarno saat melawan penjajahan Belanda.
    Mahfud bilang, langkah Bung Karno yang mengambil kekuasaan dari tangan Belanda sejatinya melanggar konstitusi.
    Sebab, Belanda saat itu memiliki konstitusi yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa Indonesia bagian dari Netherland.
    “Tapi Bung Karno melawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan Dekrit itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat,” ucap Mahfud.
    “Dan Mahkamah Agung (MA) menyatakan iya demi kepentingan rakyat, enggak apa-apa melanggar konstitusi. Maka Dekrit Presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu,” imbuh Mahfud.
    Mahfud kembali mengingatkan bahwa ada asas kepastian hukum dalam hukum administrasi negara.
    Asas kepastian hukum maksudnya adalah keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak boleh dibatalkan.
    “Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah (mengikat). Nanti ada perhitungan ganti rugi. Bukan ke orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya, itu batal, tidak bisa. Bisa dituntut kita secara internasional,” jelas Mahfud.
    Adapun rumor ijazah palsu ini sudah berkembang dan diperkarakan selama beberapa tahun terakhir.
    Tercatat, ada tiga gugatan yang dilayangkan dan selalu dimenangkan oleh pihak Jokowi.
    Terbaru, keabsahannya kembali dipertanyakan karena perbedaan font dalam lembar pengesahan dan sampul skripsi yang menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.
    Hal ini lantas memicu perdebatan publik, ada yang percaya dan ada yang sebaliknya.
    Terlebih, Jokowi maupun pihak kuasa hukum tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya kepada publik, meski sudah beberapa kali memenangkan gugatan.
    Rumor ini segera dibantah oleh pihak universitas dan kuasa hukum.
    Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, memastikan bahwa ijazah eks Gubernur DKI Jakarta itu asli.
    Menurut Sigit, teman satu angkatan mantan Kepala Negara mengenal baik sosok Jokowi.
    Eks Wali Kota Solo ini aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama) dan tercatat menempuh banyak mata kuliah serta mengerjakan skripsi.
    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini,” tutur Sigit dalam siaran pers UGM.
    Soal penggunaan font Times New Roman di sampul skripsi dan ijazah, Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font atau huruf yang hampir mirip dengannya, utamanya untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan.
    Bahkan, di sekitaran kampus UGM, sudah terdapat percetakan seperti Prima dan Sanur yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi.
    “Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” tegasnya dalam keterangan pers.
    Sementara soal penyebab nomor seri ijazah hanya memakai angka dan tidak menggunakan klaster, universitas kala itu belum memiliki kebijakan penyeragaman.
    Fakultas Kehutanan pada akhirnya memiliki kebijakan sendiri.
    “Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.
    Di sisi lain, pihak kuasa hukum Jokowi menantang para pembuat berita bohong itu untuk membuktikan ucapannya.
    Sebab, berdasarkan asas hukum, beban pembuktian ada pada yang mendalilkan maupun menggugat.
    “Kami sampaikan dengan tegas tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapapun yang menuduh, dialah yang membuktikan,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
    Tim kuasa hukum hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika memang diminta secara hukum.
    Kuasa hukum Jokowi lainnya, Rivai Kusumanegara, mengungkapkan bahwa tim pengacara merasa tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk menunjukkan fisik ijazah tersebut kepada publik.
    Apalagi dalam persidangan yang lalu, hakim juga tidak mengabulkan kuasa hukum penggugat untuk menunjukkan ijazah asli.
    Oleh karenanya, keputusan untuk tidak menunjukkan ijazah asli sudah menjadi kesepakatan tim pengacara sejak dua tahun lalu.
    “Memang sejak 2 tahun lalu, kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya, sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah aslinya tersebut,” kata Rivai.
    Di sisi lain, tim kuasa hukum melihat bahwa permintaan untuk menunjukkan ijazah ini bukan untuk menguji kebenaran, melainkan untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya.
    Hal ini makin terbukti ketika pihak rektor dan dekan Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan salinannya.
    Bukannya selesai, masalah ijazah Jokowi justru menimbulkan isu baru dan ramai di media sosial.
    Kendati begitu, ia memahami bahwa UGM melakukannya dengan iktikad baik agar tidak ada lagi perdebatan panjang.
    “Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru. Font lah, foto lah, jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami, sehingga kami melihat ini hanya sekadar jebakan Batman,” ucap Rivai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penambang Wanti-wanti Cadangan Nikel Susut Drastis Imbas Royalti Naik

    Penambang Wanti-wanti Cadangan Nikel Susut Drastis Imbas Royalti Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mewanti-wanti risiko cadangan mineral susut imbas tekanan margin usai kenaikan tarif royalti berlaku, sebagaimana tertuang dalam aturan terbaru. 

    Beleid yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM. Tarif baru ini akan berlaku pada 26 April 2025. 

    Sekjen APNI Meidy Katrin mengatakan, kenaikan tarif royalti akan menekan margin produksi sehingga memaksa penambang meningkatkan cut off grade. Alhasil, volume cadangan berpotensi menyusut signifikan. 

    “Dengan cadangan yang menyusut, tingkat produksi dan life of mine akan berkurang sehingga secara long-term penerimaan negara justru akan berkurang,” ujar Meidy dalam keterangan resminya, Rabu (16/4/2025).

    Merujuk pada laporan Kementerian ESDM, status pada 2023, sumber daya nikel Indonesia berupa bijih sebesar 18,55 miliar ton dengan total cadangan 5,32 miliar ton bijih.

    Bahkan, data Badan Geologi Amerika menunjukkan cadangan nikel Indonesia pada 2022-2023 tercatat sebesar 25% dari total cadangan dunia. Sementara itu, periode Maret-April 2024 naik signifikan dengan cadangan nikel Indonesia mencapai 42% dari total cadangan global.

    Di sisi lain, Meidy juga menyoroti industri minerba yang selama ini merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara. Pada tahun lalu, sektor minerba menyumbang Rp140,5 triliun atau 52,1% dari total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM sebesar Rp269,6 triliun. 

    “Dalam situasi global yang menantang, industri ini seharusnya diperkuat dan didukung, bukan justru dibebani,” terangnya. 

    Lebih lanjut, dia juga mengingatkan dampak dari kenaikan tarif royalti minerba terhadap investasi dan daya saing. Meidy menilai kenaikan royalti berpotensi mengurangi minat investasi di sektor hulu-hilir nikel. 

    “Menurunkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global dan memicu PHK massal akibat tekanan margin, terutama di sektor hilir yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja,” ujarnya. 

    Terlebih, saat ini industri pertambangan menanggung 13 beban kewajiban yang signifikan, termasuk biaya operasional tinggi, pajak dan iuran (PPN 12%, PBB, PNBP PPKH, iuran tetap tahunan), serta kewajiban non-fiskal seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi DAS.  

    Dalam hal ini, dia memahami bahwa kebijakan tersebut telah resmi diundangkan. Namun, pihaknya berharap pemerintah masih membuka ruang dialog untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini secara menyeluruh, termasuk potensi penundaan implementasi atau penerapan secara bertahap guna memitigasi dampak negatif terhadap keberlangsungan industri.

  • Jakbar optimalkan penerimaan pajak daerah

    Jakbar optimalkan penerimaan pajak daerah

    Karena pegawai (ASN) sudah dicukupi dengan gaji dan tunjangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat mengoptimalkan penerimaan dan pendapatan pajak daerah dengan melaksanakan koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) pajak daerah Triwulan I/2025 di kantor wali kota setempat pada Rabu.

    Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat (Jakbar) Firmanudin Ibrahim mengimbau semua jajaran pemerintahan setempat untuk memastikan informasi pembayaran kewajiban pajak disampaikan kepada wajib pajak (WP) dengan tepat sasaran.

    “Pemberitahuan kepada objek pembayar pajak sedapat mungkin disampaikan kepada orang yang membayar (wajib pajak) langsung dan untuk mengoptimalkan saya himbau gunakan semua kanal dan aparatur pemangku wilayah seperti RT, RW agar info cepat sampai,” ujarnya.

    Kepala Bagian Pemerintahan Kota Jakarta Barat, Rano Rahmat Effendi menyampaikan agar semua jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jakbar tidak memungut biaya apapun terkait proses pengumpulan pajak daerah ini.

    Dia mengimbau dalam proses apa saja terkait pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya pengumpulan pendapat pajak daerah agar tidak meminta atau memungut biaya apapun. “Karena pegawai (ASN) sudah dicukupi dengan gaji dan tunjangan,” tuturnya.

    Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Barat, Rusdian berharap jajaran Pemkot Jakbar mempertahankan citra positifnya sebagai wilayah dengan pendapatan di atas seratus persen.

    “Pengumpulan pajak PBB Jakbar pada tahun 2024 menjadi yang tertinggi di DKI Jakarta, tepatnya 101,12 persen,” katanya.

    Sementara pendapatan pajak kontribusi terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dibanding dengan jenis penerimaan pajak lainnya.

    Bapenda Jakbar mencatat penerimaan pajak sebesar Rp6,9 triliun lebih per 19 Desember 2024 atau mencapai 95 persen dari target Rp7,5 triliun lebih.

    “Saya mohon bantuan semua jajaran agar prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun 2025 ini,” katanya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025, memberikan insentif bagi Wajib Pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maksimal Rp2 miliar dengan membebaskan masyarakat untuk pembayaran pokok PBB-P2 sebesar 100 persen pada tahun pajak 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penambang Nikel Keberatan Tarif Royalti Naik, Tawarkan Solusi Lain

    Penambang Nikel Keberatan Tarif Royalti Naik, Tawarkan Solusi Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengaku prihatin atas terbitnya aturan baru terkait kebijakan penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba). Pelaku usaha meminta pemerintah mengevaluasi ulang dan mengusulkan revisi formula harga patokan mineral (HPM). 

    Adapun, aturan baru tarif royalti minerba tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM. 

    Beleid tersebut diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025 dan mulai berlaku efektif 15 hari sejak tanggal pengundangan.

    Sekjen APNI Meidy Katrin mengatakan, pemerintah menaikkan tarif royalti nikel di momen yang tidak tepat. Pasalnya, harga nikel global saat ini turun drastis imbas ketegangan geopolitik dan eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. 

    “Kenaikan tarif royalti di tengah ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan akan menambah tekanan terhadap industri nikel nasional, baik di hulu maupun di hilir, dan berisiko mengurangi daya saing serta kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional,” ujar Meidy dalam siaran persnya, Rabu (16/4/2025). 

    Bukan tanpa alasan, APNI mengaku keberatan sebab kenaikan tarif royalti tersebut dinilai tidak realistis dan progresif. Adapun, tarif royalti untuk bijih nikel naik ke kisaran 14-19% dan produk olahan feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI) menjadi 5-7%. 

    Menurut dia, angka tersebut tidak mempertimbangkan kondisi riil industri. Saat ini, harga nikel global terus mengalami penurunan sehingga beban royalti yang meningkat justru menggerus margin usaha yang sudah tipis.  

    Tak hanya itu, biaya operasional melonjak akibat kenaikan harga biosolar B40, upah minimum (UMR +6.5%), PPN 12%, dan kewajiban DHE ekspor 100% selama 12 bulan.  

    Dia juga menyoroti dari sisi investasi smelter yang padat modal dan resiko tinggi dengan biaya pembangunan mencapai US$1,5-2 miliar per smelter, belum termasuk biaya reklamasi, PNBP, PPM, dan pajak global (global minimum tax 15%).  

    “Kenaikan tarif royalti akan menekan margin produksi penambang dan smelter secara signifikan, berpotensi mengurangi penerimaan negara dari royalti produk smelter yang tidak dapat terjual karena kurang kompetitifnya harga produk di pasar,” jelasnya. 

    Meidy menegaskan bahwa saat ini industri pertambangan menanggung 13 beban kewajiban yang signifikan, termasuk biaya operasional tinggi, pajak dan iuran (PPN 12%, PBB, PNBP PPKH, iuran tetap tahunan), serta kewajiban non-fiskal seperti reklamasi pascatambang dan rehabilitasi DAS.  

    Oleh karena itu, APNI mengusulkan agar pemerintah untuk merevisi formula HPM bijih nikel, feronikel, dan NPI. 

    “Saat ini, formula HPM dinilai terlalu rendah dibandingkan indeks harga pasar seperti Shanghai Metals Market (SMM) sehingga dalam 2 tahun terakhir berpotensi menyebabkan kerugian nilai pasar hingga US$6,3 miliar,” terangnya. 

    Pihaknya menilai formula HPM perlu diperbarui dengan memasukkan nilai keekonomian dari kandungan besi pada bijih saprolit dan kobalt pada bijih limonit, yang selama ini belum dimonetisasi. 

    Dalam perhitungannya menunjukkan bahwa penyesuaian ini dapat meningkatkan HPM hingga lebih dari 100%, tergantung karakteristik bijih dan efisiensi ekstraksi.

    Meidy juga menerangkan sejumlah dampak positif dari revisi formula HPM, seperti peningkatan penerimaan negara tanpa perlu menaikkan tarif royalti, meningkatnya margin usaha bagi perusahaan tambang untuk eksplorasi dan pengelolaan lingkungan.

    Selain itu, peningkatan cadangan akibat penurunan cut-off grade, kenaikan nilai ekspor produk hilir seperti NPI dan feronikel, serta insentif pengembangan teknologi ekstraksi dan hilirisasi mineral ikutan seperti besi dan kobalt.

    “APNI juga mengusulkan evaluasi atas corrective factor [CF] HPM untuk feronikell yang kini tidak lagi relevan, serta penyesuaian satuan transaksi dari US$/dmt ke US$/ton nikel murni atau US$/nikel unit sesuai praktik pasar internasional,” tuturnya. 

    Dalam hal ini pihaknya juga tetap akan mendukung agenda hilirisasi nasional dan mendorong agar kebijakan fiskal di sektor minerba dapat diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

    “Diharapkan, pemerintah bersedia membuka ruang pembahasan lebih lanjut agar implementasi kebijakan PP No. 19 Tahun 2025 dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif,” pungkasnya. 

  • Tak Ada Bantuan Kemanusiaan yang Akan Masuk ke Gaza

    Tak Ada Bantuan Kemanusiaan yang Akan Masuk ke Gaza

    Tel Aviv

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, mengatakan negaranya akan terus memblokir bantuan kemanusiaan untuk memasuki Jalur Gaza yang dilanda perang. Pemblokiran dimaksudkan untuk mencegah Hamas memanfaatkan bantuan itu.

    “Kebijakan Israel jelas: tidak ada bantuan kemanusiaan yang akan memasuki Gaza, dan memblokir bantuan kemanusiaan ini merupakan salah satu tekanan utama yang mencegah Hamas untuk menggunakannya sebagai alat dalam menekan penduduk (Gaza),” kata Katz seperti dilansir AFP dan Middle East Eye, Rabu (16/4/2025).

    “Saat ini tidak ada yang berencana mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, dan tidak ada persiapan untuk mengizinkan bantuan semacam itu,” ujarnya.

    Pernyataan Katz ini disampaikan beberapa hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Jalur Gaza menghadapi krisis kemanusiaan paling parah sejak perang berkecamuk pada Oktober 2023. Israel memblokir masuknya bantuan kemanusiaan sejak 2 Maret lalu.

    Lebih lanjut, menurut media The Times of Israel, Katz juga mengakui bahwa Israel bermaksud untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, namun hanya melalui “perusahaan-perusahaan sipil” sehingga makanan dan peralatan yang dimaksudkan untuk warga sipil tidak bisa dirampas oleh Hamas.

    Kebijakan Israel di Jalur Gaza, sebut Katz, mencakup “pertama dan terutama, melakukan segala upaya untuk membebaskan semua sandera” dan “membangun jembatan menuju kekalahan Hamas di masa depan”.

    Ditambahkan Katz bahwa kebijakan Israel juga mencakup “menghentikan bantuan kemanusiaan, yang melemahkan kendali Hamas atas penduduk (Gaza), dan menciptakan infrastruktur untuk distribusi (bantuan) melalui perusahaan sipil di masa mendatang”.

    Sebelumnya dilaporkan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan langka ke Jalur Gaza pada Selasa (15/4) waktu setempat. Kunjungan ini dilakukan seiring militer Israel terus melancarkan serangan udara dan serangan darat terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi Jalur Gaza bagian utara pada hari ini,” demikian pengumuman yang dirilis kantor PM Israel pada Selasa (15/4).

    Netanyahu, saat menemui pasukan Israel dalam kunjungannya ke Gaza, menegaskan bahwa Israel akan terus melancarkan serangan militer terhadap Hamas untuk mengamankan pembebasan para sandera yang masih ditahan di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Mereka menyerang musuh dan Hamas akan terus merasakan pukulan demi pukulan. Kita bersikeras agar mereka membebaskan para sandera kita, dan kita bersikeras untuk mencapai semua tujuan perang kita,” kata Netanyahu kepada pasukan Israel di Gaza, menurut pernyataan yang dirilis kantor PM Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dokter Suriah di Jerman Mudik Berjemaah, Bangun Sistem Kesehatan yang Hancur

    Dokter Suriah di Jerman Mudik Berjemaah, Bangun Sistem Kesehatan yang Hancur

    Jakarta

    Sebuah misi medis dari Jerman baru-baru ini diyakini telah menyelamatkan nyawa Mohammed Qanbat.

    Mohammed Qanbat, pria berusia 55 tahun asal Kota Hama, Suriah, menjalani operasi jantung terbuka pada bulan April, sebuah prosedur yang sangat jarang dilakukan di Suriah saat ini. Hal ini disebabkan oleh kehancuran sistem kesehatan yang sangat parah selama perang saudara yang berlangsung selama 14 tahun, serta biayanya yang sangat tinggi.

    Namun, baru-baru ini, dokter-dokter Suriah yang datang dari Jerman memasukkan Qanbat dalam daftar pasien yang paling membutuhkan pertolongan.

    “Saya tidak bisa mengungkapkan betapa bahagia dan berterima kasihnya saya,” tutur Qanbat kepada DW.

    “Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami sudah lama menunggu anak-anak kami datang untuk membantu kami,” lanjutnya, merujuk pada kenyataan bahwa banyak warga Suriah yang melarikan diri selama perang. “Namun mereka tidak melupakan kami. Mereka kembali untuk membantu kami.”

    Masih belum jelas berapa banyak dokter Suriah yang hengkang dari negara tersebut selama perang. Menurut Bank Dunia, sekitar 30.000 dokter melayani populasi Suriah pada tahun 2010, setahun sebelum pemberontakan 2011 yang memicu perang.

    Pada tahun 2020, hanya kurang dari 16.000 yang tersisa, demikian berdasarkan data yang dikumpulkan oleh PBB.

    Statistik menunjukkan lebih dari 6.000 dokter Suriah bekerja di Jerman, sebagian besar di rumah sakit, tetapi itu hanya mencakup dokter yang memegang paspor Suriah.

    Faktanya, bisa jadi ada lebih dari 10.000 dokter Suriah di Jerman, karena banyak dari mereka kini memegang paspor Jerman, sehingga tidak lagi dihitung sebagai staf asing.

    Misi pertama di Suriah

    Setelah tergulingnya diktator Suriah, Bashar Assad, pada awal Desember tahun lalu, sejumlah dokter Suriah berkumpul untuk mendirikan Asosiasi Medis Suriah-Jerman (SGMA).

    “Semua itu dimulai dengan sebuah grup WhatsApp kecil yang berisi para dokter yang mencari cara untuk membantu,” jelas Nour Hazzouri, seorang dokter senior yang ahli gastroenterologi dan bekerja di Rumah Sakit Helios di kota Krefeld, Jerman .

    Hazzouri mengatakan kepada DW, grup WhatsApp itu berkembang menjadi sebuah halaman Facebook, dan kemudian pada pertengahan Januari, SGMA resmi didirikan. Saat ini, asosiasi tersebut memiliki sekitar 500 anggota. “Kami pun terkejut betapa cepatnya grup itu berkembang,” ujar Hazzouri.

    Bulan ini, anggota SGMA menjalankan misi pertama mereka ke negara kelahirn mereka. Sejak awal April, sekitar 85 dokter Suriah dari SGMA telah berada di Suriah untuk memberikan kuliah di sektor pendidikan, menilai kondisi sistem kesehatan Suriah, dan melakukan operasi di seluruh penjuru negara.

    “Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah peralatan medis yang sudah usang di rumah sakit-rumah sakit Suriah,” papar Ayman Sodah, seorang dokter senior dan ahli jantung di Rhön Klinikum di Bad Neustadt, Bayern kepada Al Jazeera setelah keluar dari ruang operasi di Hama.”Jelas bahwa dalam 15 tahun terakhir, tidak ada (peralatan) yang diperbarui,” ujarnya.

    “Sebelum perang, Suriah adalah negara berpendapatan menengah dengan indikator kesehatan yang relatif baik,” lapor Brookings Institution, lembaga pemikir yang bermarkas di Washington.

    Namun, selama perang, rezim Bashar al Assad dan sekutunya, Rusia, secara rutin menargetkan fasilitas kesehatan. Sistem kesehatan semakin memburuk akibat sanksi dan ekonomi yang terpuruk.

    Tidak ada yang mengeluhkan hal itu pada pekan lalu di sebuah aula di ibu kota Suriah, Damaskus, di mana sekitar 300 orang, termasuk mahasiswa kedokteran yang penasaran, otoritas lokal, dan organisasi masyarakat sipil, berkumpul untuk mendengarkan delegasi SGMA berbicara, dengan suasana yang penuh harapan dan optimisme.

    “Saya merasa sangat bersemangat,” ujar Mustafa Fahham, seorang dokter senior di departemen nefrologi dan dialisis di Rumah Sakit Bremerhaven, Jerman Utara, kepada DW di Damaskus.

    “Setiap orang Suriah memiliki ketakutan yang berhubungan dengan rezim Assad. Sekarang ketakutan itu sudah hilang. Jadi saya merasa baik-baik saja, dan saya senang berada di sini di Damaskus, tempat saya akhirnya bisa membantu mendukung sistem kesehatan Suriah,” paparnya.

    “Awal mula misi ini selama liburan Paskah dan Ramadan muncul karena banyak dokter yang ingin mengunjungi keluarga mereka di Suriah, beberapa di antaranya sudah 14 tahun tidak mereka temui,” jelas Hazzouri. “Ini kemudian memunculkan ide untuk memanfaatkan waktu ini juga untuk memberikan bantuan medis.”

    Misi ini dimulai dengan sebuah kuesioner online, dan dalam waktu seminggu, lebih dari 80 sukarelawan mendaftar.

    Hazzouri mengakui, keamanan masih menjadi masalah di beberapa bagian Suriah, sehingga para dokter tidak bisa bekerja di semua tempat. “Namun tantangan terbesar sebenarnya adalah biaya bahan-bahan medis,” katanya.

    Kemitraan yang membantu

    “Para relawan Suriah ini membiayai sebagian besar perjalanan mereka dari koceknya sendiri, membayar biaya perjalanan dan mengumpulkan uang untuk peralatan medis,” kata Hazzouri kepada DW.

    “Banyak yang membawa donasi dari klinik mereka. Sementara itu, kami meluncurkan kampanye penggalangan dana online, yang memungkinkan kami mengumpulkan hampir €100.000 dalam sebulan, sebagian besar dari dokter Suriah di Jerman. LSM Suriah lokal juga mendukung kami dengan donasi bahan-bahan medis,” tambah dokter senior itu.

    Hingga saat ini, tidak ada dukungan resmi dari pemerintah Jerman. Namun, anggota SGMA turut hadir dalam konferensi yang diadakan Kementerian Pembangunan Jerman pada pertengahan Februari lalu, mengenai aliansi rumah sakit Jerman-Suriah, yang menurut Hazzouri adalah “langkah penting menuju kemitraan potensial.”

    Kementerian Kesehatan Suriah juga memberikan dukungan, dengan menyediakan izin bagi para dokter SGMA untuk bekerja.

    Menteri Kesehatan Suriah yang baru, ahli bedah saraf Musab al-Ali, juga sebelumnya bekerja di Jerman dan terlibat dengan Komunitas Suriah di Jerman (SGD), sebuah organisasi advokasi. Dia juga sebelumnya terlibat dalam perjalanan sukarela pulang ke Suriah.

    Betah di Suriah atau di Jerman?

    Sebagian besar relawan medis SGMA menyebutkan, mereka akan kembali ke pekerjaan mereka di Jerman, setelah menuntaskan misi amal itu. Namun, survei terbaru dari Asosiasi Dokter dan Apoteker Suriah di Jerman menemukan bahwa 76% anggota mereka mempertimbangkan untuk kembali ke tanah air asalnya secara permanen.

    Dalam wawancara terbaru dengan media Jerman, para dokter Suriah sering mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang meningkatnya sikap sayap kanan dan anti-imigrasi, serta betapa sulitnya beberapa dari mereka untuk benar-benar diterima di Jerman.

    Kepergian mereka tentu akan berdampak buruk pada layanan kesehatan di Jerman. Meskipun dokter Suriah hanya 2% dari total dokter di Jerman, mereka memainkan peran yang jauh lebih besar di rumah sakit-rumah sakit dan klinik-klinik yang kekurangan tenaga medis di bagian timur Jerman.

    “Kami memang mempertimbangkan tetap tinggal di Jerman, dan tentu saja, tidak semua dokter akan pergi sekaligus,” papar Fahham. “Di sisi lain, kami juga setia pada Suriah. Namun saya yakin, kami bisa membuat rencana di mana kami dapat membantu, dan layanan kesehatan Jerman juga tetap tercakup.”

    Faktanya, mata kuliah yang diberikan SGMA di Suriah tidak hanya mengenai pembaruan medis. “Beberapa juga memberikan nasihat kepada mahasiswa kedokteran atau dokter yang mungkin ingin bekerja di Jerman,” papar Muaz al-Moarawi, seorang dokter yang bekerja di kota Gelsenkirchen dan hadir di Damaskus untuk SGMA.

    “Suriah saat ini membutuhkan banyak bantuan, untuk membangun kembali sistem kesehatannya. Tetapi Jerman juga membutuhkan dokter-dokter Suriah dan tenaga medis,” kata al-Moarawi. “Apa yang kami inginkan adalah menjadi jembatan antara Suriah dan Jerman, sebuah jembatan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak,” pungkasnya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Respons Mahfud MD soal Isu Ijazah Palsu Jokowi, Jadi Presidennya Tetap Sah

    Respons Mahfud MD soal Isu Ijazah Palsu Jokowi, Jadi Presidennya Tetap Sah

    loading…

    Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi isu ijazah palsu Jokowi yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Menurut Mahfud MD, jabatan presiden Jokowi tetap sah meski jika ijazahnya terbukti palsu. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Isu seputar keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali menjadi sorotan publik. Meski telah beberapa kali dibantah dan diklarifikasi, polemik ini tak kunjung reda. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Mahfud MD, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, angkat bicara untuk memberikan pandangan hukumnya.

    Dalam YouTube miliknya, Mahfud menyampaikan bahwa keabsahan seluruh keputusan Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden ke-7 RI tetap tidak tergoyahkan, meskipun andai ijazah yang bersangkutan terbukti palsu.

    Menurutnya, dalam hukum administrasi negara, terdapat prinsip penting yang harus dipahami, yakni asas kepastian hukum.

    “Asas ini menegaskan bahwa keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah tetap berlaku dan tidak serta-merta dapat dibatalkan hanya karena ada cacat di aspek administratif pada masa lalu,” ujar Mahfud dikutip, Rabu (16/4/2025).

    Ia menyebut membatalkan semua keputusan presiden karena persoalan ijazah akan menimbulkan konsekuensi besar, termasuk dalam hubungan internasional.

    Lebih lanjut, Mahfud menekankan bahwa jika Presiden Jokowi benar terbukti menggunakan ijazah tidak valid saat mendaftar ke KPU, maka yang bermasalah adalah pencalonannya, bukan kebijakan atau keputusan negara yang diambilnya selama menjabat.

    “Misalnya saja ada kontrak dengan negara asing, tidak mungkin dibatalkan begitu saja. Bisa berisiko hukum bagi Indonesia secara global,” katanya.

    Untuk memberikan perspektif sejarah, Mahfud mengangkat contoh dari masa Presiden Soekarno. Ia mengingatkan bahwa saat Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tindakannya secara hukum konstitusional kala itu bertentangan dengan hukum yang berlaku menurut Belanda, yang masih diakui PBB. Namun karena dukungan rakyat, tindakan tersebut justru dianggap sah.

  • Trump Akan Pangkas Anggaran Deplu, Tutup 27 Kedubes-Konsulat

    Trump Akan Pangkas Anggaran Deplu, Tutup 27 Kedubes-Konsulat

    Washington DC

    Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat tak luput dari rencana pemangkasan anggaran, yang diwarnai penutupan misi diplomatik di luar negeri. Rencana ini muncul seiring upaya Presiden Donald Trump menekan pengeluaran pemerintah secara lebih luas dan mengurangi peran utama AS di panggung internasional.

    Deplu AS, seperti dilansir AFP, Rabu (16/4/2025), dilaporkan akan mengusulkan perombakan jangkauan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan menghentikan berbagai program dan menutup sejumlah Kedutaan Besar juga Konsulat di seluruh dunia, demi memangkas anggaran hingga hampir 50 persen.

    Proposal tersebut, yang dimuat dalam memo internal departemen yang kini sedang dibahas secara serius oleh para pejabat senior AS, akan menghilangkan hampir semua pendanaan untuk organisasi-organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dukungan finansial untuk pemeliharaan perdamaian internasional akan dibatasi, bersama dengan pendanaan untuk pertukaran pendidikan dan budaya seperti Program Fulbright — salah satu beasiswa AS yang paling bergengsi.

    Memo internal itu, menurut laporan New York Times, menyebutkan bahwa Departemen Luar Negeri AS akan mengajukan anggaran sebesar US$ 28,4 miliar pada tahun fiskal 2026, mulai 1 Oktober. Jumlah itu disebut US$ 26 miliar lebih rendah dibandingkan angka pada tahun fiskal 2025.

    Disebutkan juga dalam dokumen yang beredar itu, menurut outlet media politik Punchbowl News, soal indikasi penutupan 10 Kedutaan Besar dan 17 Konsulat AS, termasuk misi diplomatik di Eritrea, Luksemburg, Sudan Selatan dan Malta.

    Lima konsulat yang ditandai untuk ditutup berada di Prancis, sedangkan dua konsulat lainnya ada di Jerman. Daftar itu juga mencakup misi diplomatik di Skotlandia dan Italia.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, berusaha meredakan kekhawatiran soal laporan pemangkasan tersebut. Dia menegaskan kepada wartawan bahwa: “Belum ada rencana akhir, anggaran final, dinamika akhir.”

    “Itu terserah kepada Gedung Putih dan Presiden Amerika Serikat saat mereka terus mengerjakan rencana anggaran mereka dan apa yang akan mereka serahkan kepada Kongres,” jelas Bruce.

    Tidak diketahui apakah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendukung memo internal yang beredar itu. Namun dibutuhkan tanda tangan Rubio untuk pemangkasan apa pun sebelum diserahkan kepada Kongres AS.

    Hanya Kongres AS — di mana Partai Republik membutuhkan beberapa suara Partai Demokrat untuk meloloskan sebagian besar undang-undang — yang dapat mengesahkan pemangkasan semacam itu. Proposal itu kemungkinan akan menjadi pertimbangan besar dalam negosiasi para anggota parlemen AS atas anggaran tahun 2026.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas imbas serangan Israel telah mencapai 51.000 orang sejak serangan Oktober 2023 lalu. 

    Jumlah korban luka juga telah bertambah menjadi 116.343 orang dan jumlahnya diprediksi terus bertambah di tengah terus berlangsungnya serangan penjajah di tanah Palestina.

    Kondisi di Gaza juga semakin diperparah dengan blokade bantuan oleh Israel yang berlangsung sejak 2 Maret 2025. Bantuan-bantuan dari dunia internasional sama sekali tidak bisa masuk ke Gaza.

    Padahal, bantuan-bantuan yang tertahan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Kebutuhan dasar seperti makanan, air hingga bahan bakar sama sekali tidak diperbolehkan masuk.

    Melihat kondisi yang kian sulit di Gaza, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menyuarakan perjuangan rakyat Palestina. MUI mengeluarkan poin-poin pernyataan bersama menyikapi kondisi di Palestina.

    Poin-poin pernyataan bersama ini dikeluarkan MUI saat berdiskusi bersama sejumlah elemen masyarakat dari majelis lintas agama, organisasi sosial-kemanusiaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga filantropi, artis, budayawan, media, dan lembaga Pemerintah.

    Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan memimpin langsung pembacaan secara bersama-sama poin-poin pernyataan tersebut seusai Silaturrahmi Kemanusiaan untuk Palestina di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin, 14 April 2025. 

    Dilaporkan laman resmi MUI, berikut poin-poin sikap pernyataan bersama:

    Mendukung Fatwa Jihad Uni Ulama Internasional untuk jihad melawan Israel. Jihad yg dimaksud di sini adalah jihad dalam pengertian yang luas antara lain meliputi jihad diplomasi, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian dan mencapai kemerdekaan Palestina, termasuk dalam upaya diplomasi dan militer guna menghentikan serangan Israel ke warga Gaza, membuka perbatasan Rafah agar aliran bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza, dan menyelenggarakan konferensi internasional untuk kemerdekaan Palestina. Menyerukan kepada seluruh Masyarakat Indonesia, untuk menyerahkan tugas jihad militer dan diplomasi kepada Pemerintah RI agar serangan Israel yang melanggar hukum internasional dapat segera dihentikan. Menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump merelokasi warga Gaza ke negara lain karena merupakan kejahatan internasional yang lebih kejam dari tindakan pembersihan etnis (ethnic cleansing) sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk Palestina; Memahami usulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan evakuasi kemanusiaan warga Gaza yang luka dan trauma parah serta membutuhkan penanganan kesehatan khusus untuk menjalani penyembuhan di Indonesia, dan evakuasi kemanusiaan tersebut sifatnya terbatas dan sementara, akan tetapi perlu kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga Indonesia benar-benar siap; Siap untuk berpartisipasi mencari jalan terbaik bagi dukungan kepada warga Gaza dari sisi kemanusiaan dan perjuangan Palestina hingga mencapai kemerdekaannya. Menyerukan tawakal dan tetap teguh dalam membela bangsa Palestina, menjaga persatuan, keutuhan dan kekuatan bangsa. Kepentingan bangsa harus tetap diprioritaskan, jangan sampai perbedaan pandangan mencederai persatuan. 

    “Demikian pernyataan bersama silaturahmi kemanusiaan untuk Palestina ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam umat Islam dan bangsa Indonesia,” kata Buya Amirsyah Tambunan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News