partai: PBB

  • Momen Tak Terduga, Trump Bercanda Tanya Berapa Istri Presiden Suriah

    Momen Tak Terduga, Trump Bercanda Tanya Berapa Istri Presiden Suriah

    Washington DC

    Momen tak terduga terjadi di Gedung Putih saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan candaan ke Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, dengan menanyakan berapa banyak istrinya. Momen ini terekam video yang viral di media sosial.

    Dalam langkah diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti dilansir NDTV dan People, Kamis (13/11/2025), Trump menjamu Al-Sharaa di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat. Al-Sharaa menjadi pemimpin pertama Suriah yang berkunjung ke Gedung Putih sejak negara itu merdeka tahun 1946 silam.

    Pertemuan keduanya sebelumnya tidak terbayangkan. Al-Sharaa, mantan komandan Al-Qaeda yang pernah dicap teroris oleh Washington dan bahkan kepalanya dihargai US$ 10 juta oleh AS, berdiri di samping Trump dalam kunjungan resmi pertamanya sebagai Presiden Suriah.

    Kunjungan ini dilakukan saat AS memperpanjang penangguhan sanksi terhadap Suriah selama 180 hari.

    Video pertemuan itu, yang beredar luas di internet, merekam percakapan ringan antara kedua pemimpin, dengan Trump terlihat memberikan hadiah parfum kepada Al-Sharaa. Dia menyemprotkan parfum itu ke arah Al-Sharaa sambil berkata: “Ini wewangian terbaik… Dan yang satunya lagi untuk istri Anda.”

    Dengan nada bercanda, Trump kemudian bertanya ke Al-Sharaa: “Berapa istri Anda?”

    “Satu,” jawab Al-Sharaa yang disambut tawa.

    Trump lalu membalas: “Dengan kalian, saya tidak pernah tahu.”

    Dalam kunjungannya, Al-Sharaa mengatakan dirinya memberikan hadiah simbolis kepada Trump, berupaya artefak kuno Suriah, termasuk apa yang digambarkannya sebagai “alfabet pertama dalam sejarah, perangko pertama dalam sejarah, not musik pertama, dan tarif bea cukai pertama”.

    Mengakui sejarah masa lalu Al-Shara yang bergejolak, Trump menyampaikan komentar bijak. “Kita semua memiliki masa lalu yang kelam, tetapi dia juga memiliki masa lalu yang kelam. Dan saya pikir, sejujurnya, jika Anda tidak memiliki masa lalu yang kelam, Anda tidak akan memiliki kesempatan,” ucapnya.

    Al-Sharaa yang berusia 43 tahun ini, merebut kekuasaan atas Suriah tahun lalu setelah pasukan oposisi yang dipimpinnya dengan cepat menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad dalam serangan kilat yang berpuncak pada 8 Desember 2024.

    Pertemuan di Gedung Putih ini menjadi pertemuan ketiga antara Al-Sharaa dan Trump. Mereka sebelumnya bertemu di Arab Saudi pada Mei lalu di sela-sela Dewan Kerja Sama Teluk dan saat Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pemkab Sidoarjo Gratiskan Denda PBB-P2, BPHTB dan PBJT  hingga April 2026

    Pemkab Sidoarjo Gratiskan Denda PBB-P2, BPHTB dan PBJT hingga April 2026

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi memberlakukan program pembebasan sanksi administratif pajak daerah.

    Kebijakan yang mulai berlaku sejak 5 November 2025 hingga 8 April 2026 ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenai denda keterlambatan.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan, program ini merupakan langkah strategis dalam upaya mengintensifkan pajak daerah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kebijakan ini kami ambil untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, sekaligus memberikan keringanan agar tidak terbebani denda,” ujar Subandi, Kamis (13/11/2025).

    Pembebasan sanksi administratif ini mencakup berbagai jenis pajak daerah, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, hingga jasa kesenian dan hiburan.

    Untuk PBB-P2, penghapusan denda berlaku mulai tahun pembayaran 2025. Sedangkan BPHTB mendapatkan pembebasan sanksi administratif untuk pajak terutang hingga tahun pajak 2024. Adapun wajib pajak reklame, air tanah, serta PBJT juga berhak atas pembebasan denda keterlambatan pembayaran untuk tahun 2024 dan masa pajak Januari–September 2025.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menegaskan bahwa program ini tidak hanya memberi keringanan bagi masyarakat, tetapi juga bertujuan mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah.

    “Kami berharap masyarakat memanfaatkan program ini sebaik mungkin karena masa pembebasan denda cukup panjang, hingga awal April 2026,” tutur Mimik.

    Pemkab Sidoarjo melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) juga mempermudah sistem pembayaran dengan menyediakan berbagai kanal non-tunai. Wajib pajak dapat membayar melalui layanan mobile banking sejumlah bank persepsi seperti Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, OCBC, BRI, BTN, dan Bank Muamalat.

    Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan melalui platform e-commerce seperti Bukalapak, LinkAja, Tokopedia, Shopee, Gojek, Blibli, dan OVO, serta jaringan ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Fastpay, dan Pos Indonesia. Warga juga dapat menggunakan metode QRIS atau Virtual Account yang dapat diakses melalui laman resmi Pemkab Sidoarjo di https://sppt.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/tagihan/pembayaran.

    Dengan adanya kemudahan dan pembebasan denda ini, Pemkab Sidoarjo berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah. (ted)

  • Petaka di Negeri Dewa-Dewi: Kapal Tenggelam di Laut-Makan Korban Jiwa

    Petaka di Negeri Dewa-Dewi: Kapal Tenggelam di Laut-Makan Korban Jiwa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tragedi kembali terjadi di perairan Yunani. Sedikitnya tiga orang tewas setelah kapal yang membawa puluhan migran tenggelam di selatan Pulau Kreta, Selasa waktu setempat.

    “Sebanyak 56 orang berhasil diselamatkan, namun tiga jenazah ditemukan di lokasi kejadian,” ujar juru bicara penjaga pantai Yunani kepada AFP, Rabu (12/11/2025). Ia menambahkan, insiden terjadi di sekitar pulau kecil Gavdos saat angin berhembus kencang.

    Tim pencarian dan penyelamatan masih dikerahkan untuk mencari kemungkinan korban lainnya. Operasi itu melibatkan kapal penjaga pantai Yunani serta kapal milik badan penjaga perbatasan Uni Eropa, Frontex.

    Gavdos, yang terletak di selatan Kreta, dikenal sebagai jalur berisiko tinggi yang kerap digunakan penyelundup manusia dari pelabuhan-pelabuhan di Libya menuju Eropa. Hanya sehari sebelumnya, kapal lain yang mengangkut 28 migran juga dicegat di wilayah yang sama.

    Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mencatat, lebih dari 1.700 migran telah meninggal atau hilang di jalur migrasi Mediterania dan Afrika Barat-Atlantik sepanjang tahun ini. Angka tersebut menegaskan betapa mematikannya perjalanan mencari “kehidupan baru” di Eropa bagi para pencari suaka.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diplomasi ekologis dan pahlawan baru di era krisis iklim

    Diplomasi ekologis dan pahlawan baru di era krisis iklim

    Jakarta (ANTARA) – Perubahan iklim alias climate change bukan lagi konsep akademik yang cuma dibahas dan diulas di ruang kuliah ber-AC. Ia sudah mengetuk pintu rumah kita.

    Kadang berupa banjir, kadang kekeringan nan panjang. Kadang cuma cuaca dan suhu yang kian sukar ditebak. Dunia pun berubah. Begitu pula halnya diplomasi, ikut berubah.

    Dulu, diplomasi adalah perkara garis batas, perjanjian dagang, dan gengsi nasional. Sekarang, yang dipertaruhkan kian luas, yakni masa depan planet Bumi ini. Tidak ada lagi “urusan negara lain”. Pasalnya, kalau satu negara saja gagal menjaga hutan, semua negara ikut terimbas panas.

    Saat ini, ada diplomat yang datang ke forum dunia, bukan membawa pidato kemenangan, tapi malah membawa kegelisahan. Mereka berbicara tentang hutan yang ditebang, permukaan laut yang naik, dan udara yang makin tipis.

    Maka, diplomat ekologis di meja perundingan iklim pun harus dua kali berpikir sebelum berbicara. Pertama, ia berbicara untuk negaranya. Dan kedua, ia berbicara untuk Bumi. Dan tentu tidak mudah untuk menyeimbangkan keduanya.

    Adu moralitas

    Negosiasi iklim itu rumit. Ia bukan sekadar debat angka-angka dan komitmen. Ia adalah adu moralitas dalam bahasa diplomasi. Kadang terselip antara tanda koma dan jeda kalimat yang menentukan masa depan jutaan orang.

    Di sanalah prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) berperan. Semua negara memiliki tanggung jawab yang sama. Sayangnya, tidak setara. Negara maju menanggung beban sejarah emisinya, negara berkembang menanggung beban dampaknya. Itu realitanya.

    CBDR bukanlah jargon. Ia adalah perisai moral bagi diplomat ekologis dari belahan Selatan dunia. Prinsip itu mengingatkan bahwa keadilan ekologis tidak bisa disamakan dengan pembagian beban yang rata. Tegasnya, keadilan butuh konteks, bukan hitung-hitungan kalkulator.

    Diplomasi ekologis sendiri berjalan di garis tipis antara etika dan kepentingan. Kadang, diplomat harus menelan pil pahit demi menjaga hubungan. Tapi, yang benar-benar hebat adalah mereka yang bisa membuat moralitas dan pragmatisme berdamai di satu meja.

    Para diplomat ekologis bukan lagi sekadar pembaca naskah dari kementerian luar negeri, tapi penerjemah nurani global. Mereka bicara atas nama generasi yang belum lahir. Mereka tahu, kegagalan dalam satu konferensi bisa berarti hilangnya pulau kecil di Pasifik atau punahnya spesies di hutan tropis.

    Tantangan terbesar dari diplomasi ekologis adalah waktu. Alam tak mengenal tenggat politik. Ia tak peduli kapan masa jabatan presiden berakhir atau kapan sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB )ditutup. Sementara diplomasi hidup dari negosiasi yang lambat, penuh kalkulasi, dan seribu catatan kaki.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arab Saudi kembangkan pariwisata sebagai sektor ekonomi terbesar kedua

    Arab Saudi kembangkan pariwisata sebagai sektor ekonomi terbesar kedua

    Riyadh (ANTARA) – Arab Saudi menargetkan pengembangan pariwisata sebagai sektor ekonomi terbesar kedua untuk menciptakan peluang lapangan kerja dan mencapai keberlanjutan ekonomi jangka panjang, ungkap Wakil Menteri Pariwisata Arab Saudi Mahmoud Abdulhadi di Riyadh, Selasa (11/11).

    Berbicara kepada Xinhua saat penutupan sesi ke-26 Majelis Umum Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulhadi menekankan investasi signifikan pemerintah Arab Saudi dalam infrastruktur pariwisata.

    “Kami memiliki 29 bandar udara (bandara) secara nasional, jalan sepanjang lebih dari 70.000 kilometer, dan jaringan rel yang berkembang,”ujarnya.

    Dia mengungkapkan hubungan ekonomi yang “kuat dan mendalam” antara Arab Saudi dan China, serta menyoroti China sebagai “mitra penting” dalam pengembangan pariwisata Arab Saudi.

    “Perusahaan-perusahaan China, dengan keahlian dan teknologi mereka, telah memainkan peran krusial dalam mendorong pembangunan di Arab Saudi, dan kerja sama ini akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang,” tuturnya.

    Abdulhadi, yang mengunjungi China belum lama ini, mengungkapkan kekagumannya terhadap kedalaman dan vitalitas budaya China.

    “Saya yakin para wisatawan China (yang berkunjung) ke Arab Saudi akan merasakan keramahan luar biasa dari masyarakat kami dan akan sangat terkesan dengan kekayaan dan keunikan budaya kami,” imbuhnya.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di COP30, Pertamina pelajari sukses Brasil soal bahan bakar bioetanol

    Di COP30, Pertamina pelajari sukses Brasil soal bahan bakar bioetanol

    Kita tahu bahwa Brasil merupakan negara yang sangat sukses di pengembangan etanol.

    Belèm (ANTARA) – PT Pertamina tengah mempelajari kesuksesan Pemerintah Brasil dalam pengembangan bahan bakar etanol, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30).

    “Kita tahu bahwa Brasil merupakan negara yang sangat sukses di pengembangan etanol,” ujar Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono dalam “CEO Talks Session”, di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30), di Belèm, Brasil, Selasa (11/11) waktu setempat.

    Menurut dia, penggunaan bahan bakar nabati ini akan mampu mendukung ketahanan energi, kelestarian lingkungan, dan kemajuan ekonomi masyarakat.

    Pihaknya pun berencana akan melakukan pertemuan bisnis dengan pimpinan perusahaan-perusahaan Brasil yang bergerak di bidang bioetanol.

    “Kita akan juga melakukan pertemuan-pertemuan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Brasil di bidang bioetanol, di mana mereka di sini mengembangkan etanol dari tebu,” kata Agung Wicaksono.

    Pihaknya meyakini dengan memanfaatkan etanol dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.

    “Karena itulah kita datang (ke COP30), karena ini bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia untuk bagaimana memanfaatkan etanol di bahan bakar, yang bukan hanya bakar bakar yang ramah lingkungan, tapi juga bahan bakar yang nanti bisa menekan, mengurangi ketergantungan pada impor,” kata Agung Wicaksono.

    Pengembangan etanol di Brasil juga dinilai sukses memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Dampak ekonominya di sini kita lihat luar biasa. Petani itu mendapat manfaat secara ekonomi, dan juga ekonomi Brasil ini sangat kuat dengan peran dari etanol dari tebu dan gula,” katanya pula.

    Kehadiran Pertamina di COP30 merupakan bentuk komitmen BUMN itu untuk mencapai net zero emission di 2060.

    Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) berlangsung mulai 10 November hingga 21 November 2025, di Belém, Brasil.

    Selama dua pekan pelaksanaan COP30, Paviliun Indonesia menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia, menampilkan inisiatif lintas sektor dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah.

    Paviliun juga menampilkan kerja sama bilateral dengan mitra strategis seperti Inggris dan The Royal Foundation untuk memperkuat pendanaan hijau dan transfer teknologi rendah emisi.

    “Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi. Ini saatnya implementasi nyata. Indonesia siap berjalan di garis depan bersama mitra dunia menuju masa depan yang berkeadilan dan rendah emisi,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Paviliun Indonesia tahun ini dirancang dengan konsep yang menggabungkan unsur budaya dan keberlanjutan sebagai simbol harmoni manusia dan alam.

    “Kami ingin Indonesia Paviliun menjadi simbol keterbukaan, kerja sama, dan semangat kepemimpinan Indonesia dalam menghadapi krisis iklim,” kata Hanif Faisol Nurofiq.

    Pewarta: Anita Permata Dewi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebulan Gencatan Senjata Gaza, Berapa Kali Israel Lakukan Pelanggaran?

    Sebulan Gencatan Senjata Gaza, Berapa Kali Israel Lakukan Pelanggaran?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satu bulan setelah deklarasi gencatan senjata di Jalur Gaza, suara ledakan masih terdengar hampir setiap hari. Menurut data Kantor Media Pemerintah di Gaza, Israel tercatat telah melanggar kesepakatan sebanyak 282 kali hanya dalam periode 10 Oktober hingga 10 November.

    Pelanggaran itu mencakup 124 kali pengeboman, 88 kali penembakan terhadap warga sipil, 12 kali penyerbuan ke permukiman, dan 52 kali penghancuran properti warga. Selain itu, 23 warga Palestina juga ditahan selama periode tersebut.

    “Israel tidak hanya menyerang secara militer, tetapi juga menahan bantuan vital dan menghancurkan infrastruktur sipil,” tulis lembaga tersebut dalam laporan yang dikutip Al Jazeera, Selasa (11/11/2025).

    Kesepakatan dari AS, Tanpa Suara Palestina

    Gencatan senjata ini berawal dari proposal 20 poin yang diluncurkan Amerika Serikat pada 29 September. Dokumen itu bertujuan menghentikan perang, membebaskan tawanan, dan membuka akses penuh bagi bantuan kemanusiaan.

    Namun, perjanjian tersebut dibuat tanpa keterlibatan langsung Palestina dan ditandatangani secara simbolis pada 13 Oktober di bawah pimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ironisnya, Israel dan Hamas tidak hadir dalam penandatanganan itu, menimbulkan keraguan atas efektivitas kesepakatan tersebut.

    “Israel telah berjanji tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina,” tulis Al Jazeera, sementara AS tetap menyalurkan bantuan militer besar-besaran ke Tel Aviv.

    Serangan Tak Berhenti Meski Gencatan Berlaku

    Analisis media tersebut menunjukkan, Israel menyerang Gaza 25 dari 31 hari terakhir, hanya menyisakan enam hari tanpa laporan kematian atau cedera.

    Sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober, 242 warga Palestina tewas dan 622 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Serangan paling mematikan terjadi pada 19 dan 29 Oktober, dengan total korban mencapai 154 orang. Di Rafah, serangan udara Israel bahkan menewaskan 109 orang, termasuk 52 anak-anak.

    Data Kementerian Kesehatan Palestina mencatat hingga 10 November 2025, korban tewas di Gaza mencapai 69.179 orang, termasuk 20.179 anak-anak, sementara 170.693 orang terluka.

    Presiden Trump membela tindakan tersebut. “Israel membalas, dan mereka seharusnya membalas,” ujarnya kepada wartawan, menyebut serangan itu sebagai “respon atas kematian tentara Israel.”

    Menurut Lieber Institute, gencatan senjata dimaksudkan untuk “membekukan konflik di tempat”, namun sifatnya kerap ambigu. Tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB, pelanggaran perjanjian ini lebih menjadi persoalan politik ketimbang pelanggaran hukum internasional.

    Bantuan Tertahan di Perbatasan

    Salah satu poin utama gencatan senjata adalah pengiriman penuh bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun di lapangan, realisasinya jauh dari janji.

    Menurut Program Pangan Dunia (WFP), hanya setengah dari kebutuhan pangan yang berhasil masuk. Data UN 2720 mencatat baru 3.451 truk bantuan yang tiba hingga awal November, jauh dibawah target 600 truk per hari.

    “Inspeksi Israel membuat penyaluran bantuan terhambat berhari-hari,” ujar sejumlah pengemudi truk,

    Israel juga disebut memblokir lebih dari 350 jenis bahan makanan penting, termasuk daging, susu, dan sayuran, dan justru mengizinkan masuk makanan ringan seperti coklat dan minuman bersoda.

    Pertukaran Tawanan di Tengah Serangan

    Meski serangan terus terjadi, sebagian kesepakatan gencatan senjata tetap berjalan. Pada 13 Oktober, Hamas membebaskan 20 tawanan Israel dengan imbalan 250 tahanan dan 1.700 warga Palestina yang hilang.

    Hamas juga telah mengembalikan 24 dari 28 jenazah tawanan Israel, sementara Israel menyerahkan kembali 300 jenazah warga Palestina, banyak di antaranya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan.

    Kelompok Hamas menyatakan empat jenazah sisanya masih terkubur di bawah reruntuhan akibat pemboman Israel.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Menggila Tembak Rudal ke Kapal Asing, 75 Orang Tewas

    Trump Menggila Tembak Rudal ke Kapal Asing, 75 Orang Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Militer Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan udara terhadap dua kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba di perairan Pasifik Timur pada Minggu, (9/11/2025). Serangan ini menewaskan enam orang.

    Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengumumkan serangan ganda ini melalui media sosial pada Senin, (10/11/2025). Hegseth menyatakan bahwa setiap kapal membawa tiga orang dan semuanya tewas.

    “Kapal-kapal ini diketahui oleh intelijen kami terkait dengan penyelundupan narkotika ilegal, membawa narkotika, dan melintasi rute transit perdagangan narkotika yang terkenal di Pasifik Timur,” tulis Hegseth. Ia menambahkan bahwa kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh “Organisasi Teroris yang Ditunjuk,” tanpa memerinci kelompok mana yang dimaksud.

    Serangan ini menjadikan total serangan yang diumumkan oleh AS sejak kampanye dimulai menjadi 19, dengan jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 75 orang.

    Hegseth menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan di perairan internasional. Ia juga menegaskan kembali justifikasi di balik kebijakan keras tersebut.

    “Di bawah Presiden Trump, kami melindungi tanah air dan membunuh para teroris kartel ini yang ingin merugikan negara kami dan rakyatnya,” kata Hegseth.

    Namun, kampanye militer ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum perang, organisasi hak asasi manusia PBB, hingga anggota parlemen AS dari kedua partai. Para kritikus berpendapat bahwa serangan mematikan terhadap kapal kecil yang diduga membawa warga sipil yang terlibat dalam perdagangan komersial narkoba, meskipun mereka adalah penyelundup, dapat dianggap sebagai eksekusi di luar proses hukum dan melanggar hukum internasional.

    Pemerintahan Trump membela tindakan tersebut, mengklaim bahwa AS berada dalam “konflik bersenjata” dengan kartel narkoba dan menyebut mereka sebagai “teroris narkotika.” Meskipun demikian, AS belum merilis bukti konkret yang memverifikasi klaim bahwa kapal-kapal yang ditargetkan membawa narkotika atau menimbulkan ancaman bersenjata terhadap AS.

    Serangan terbaru ini dilakukan di perairan Pasifik Timur, yang merupakan rute utama bagi kokain dari produsen terbesar Amerika Selatan, setelah sebagian besar serangan awal berfokus di Laut Karibia. Aksi militer ini juga bertepatan dengan peningkatan kehadiran militer AS yang signifikan di Karibia.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hidup Pengungsi Afghanistan Hancur Akibat Konflik Taliban

    Hidup Pengungsi Afghanistan Hancur Akibat Konflik Taliban

    Jakarta

    Di bawah sinar pucat matahari musim gugur, suara tangis anak-anak bercampur dengan deru mesin truk di perbatasan Chaman, barat daya Pakistan.

    Keluarga-keluarga Afganistan yang telah tinggal di Pakistan selama puluhan tahun kini dipaksa pulang hanya dengan membawa sedikit barang: selimut, perabot rumah, dan alat masak. Kesedihan mereka ikut terbawa dalam perjalanan itu.

    Di antara mereka yang menunggu menyeberang ke Afganistan ada Zahra, 42 tahun. Ia mengenakan burqa biru yang menutupi seluruh tubuhnya sambil menggenggam erat anak bungsunya.

    Keluarga seperti Zahra kini hidup dalam ketidakpastian di tengah upaya besar-besaran Pakistan mengusir warga Afganistan, yang semakin meningkat setelah bentrokan berdarah dengan Taliban bulan lalu.

    “Aku lahir di Pakistan. Orang tuaku datang ke sini saat perang Soviet,” katanya kepada DW. “Aku tak mengenal siapa pun di Afganistan, tapi pihak berwenang menyuruh kami pergi.”

    Hidup terancam akibat pengusiran mendadak

    Jutaan orang melarikan diri dari Afganistan setelah invasi Soviet pada akhir 1979.

    Orang tua Zahra dan lebih dari seratus anggota keluarganya termasuk di antara mereka yang menyeberang ke Pakistan, lalu menetap di kamp pengungsi di Quetta, barat daya Pakistan, tempat Zahra lahir dan tumbuh besar.

    Keputusan ini juga berdampak pada kamp-kamp di Quetta, tempat keluarga Zahra tinggal.

    Aktivis menilai kebijakan itu terlalu keras dan dijalankan secara mendadak, membuat banyak keluarga kehilangan tempat tujuan.

    “Pengusiran tiba-tiba pengungsi Afganistan oleh polisi Pakistan membuat nyawa banyak orang terancam. Mereka yang dulu melarikan diri ke Pakistan demi menghindari teror, penindasan, dan kekerasan, kini justru jatuh ke tangan rezim Taliban akibat tindakan Pakistan,” ujar Aziz Gull, aktivis hak asasi manusia asal Afganistan yang bermukim di Pakistan, kepada DW.

    Pejabat Pakistan makin keras setelah bentrokan perbatasan

    Banyak warga Afganistan lainnya mencari perlindungan di Pakistan selama perang saudara tahun 1990-an, invasi yang dipimpin Amerika Serikat, dan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021.

    Dulu, kemurahan hati Pakistan terhadap para pengungsi dianggap sebagai kebanggaan nasional. Namun di tengah memburuknya hubungan antara Islamabad dan rezim Taliban, terutama setelah bentrokan pada Oktober lalu, pemerintah Pakistan memperketat pengusiran dan menyebut warga Afganistan tanpa dokumen sebagai ancaman keamanan.

    “Taliban Afganistan, dengan memicu bentrokan di perbatasan, membuat hidup para pengungsi semakin berat. Pemerintah Pakistan kini lebih tegas, bahkan bisa dibilang lebih kejam, dalam menjalankan program pengusiran,” kata Osama Malik, pakar hukum kemanusiaan dan pengungsi, kepada DW.

    Pemimpin Taliban di Kabul menuding Pakistan sebagai penyebab konflik perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang sejak empat minggu lalu. Meski kedua pihak telah sepakat melakukan gencatan senjata dan sedang berdialog di Istanbul, baku tembak terbaru pada Kamis (6/11) lalu dilaporkan menewaskan sedikitnya lima orang di sisi Afganistan.

    “Kami lahir di negara ini”

    Selama bertahun-tahun, migran Afganistan membangun kehidupan baru di Pakistan. Mereka bersekolah, bergabung dalam klub kriket, membuka usaha kecil, dan menyewa rumah di kota-kota seperti Karachi, Quetta, dan Peshawar.

    “Kami lahir di negara ini dan sudah menata hidup di sini, jadi mendengar kami harus pergi terasa seperti mimpi buruk. Kami belum pernah menginjakkan kaki di Afganistan dan tak tahu harus ke mana,” kata Abdul Rehman, 44 tahun, penjual buah dari Quetta, yang telah membongkar rumahnya untuk bersiap kembali ke Afganistan, kepada DW.

    “Anak-anak saya sekolah di Pakistan dan berbicara bahasa Urdu. Pendidikan anak perempuan saya akan berhenti di Afganistan yang dikuasai Taliban. Mereka menonton acara televisi Pakistan setiap hari. Bagaimana mereka akan bertahan di sana?” ujarnya.

    Akhir dari keramahan Pakistan

    Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengkritik keputusan Pakistan untuk memulangkan paksa para pengungsi Afganistan, termasuk mereka yang memiliki kartu registrasi resmi (Proof of Registration/PoR) maupun yang berhak atas perlindungan internasional.

    “Kami sangat khawatir terhadap perempuan dan anak perempuan yang dipaksa kembali ke negara di mana hak mereka untuk bekerja dan bersekolah terancam,” ujar Qaiser Khan Afridi, juru bicara UNHCR di Pakistan, kepada DW.

    Afridi memuji sejarah panjang kemurahan hati Pakistan dan mengatakan bahwa tradisi itu seharusnya tetap dijaga.

    Namun, di tengah krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan konflik militer, banyak warga Pakistan kini kehilangan simpati terhadap pengungsi Afganistan. Warga lokal kerap menuding mereka sebagai pesaing dalam pekerjaan dan tempat tinggal, sementara pejabat pemerintah mengaitkan mereka dengan kejahatan dan jaringan teror.

    “Selama empat dekade kami menyambut warga Afganistan ke negara kami sebagai bentuk kemurahan hati. Tapi hal ini tak bisa berlangsung selamanya. Mereka pada akhirnya harus kembali. Selain itu, siapa pun yang tinggal di negara ini secara ilegal akan segera dideportasi,” kata pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Pakistan, Talal Chaudhry, kepada DW.

    Mahasiswi kedokteran terpaksa pulang ke Afganistan

    Di kamp-kamp darurat dekat perbatasan Chaman, antrean panjang kendaraan membentang di dataran berdebu. Orang-orang menunggu berjam-jam untuk diproses sebelum menyeberang ke Afganistan.

    “Kami meninggalkan rumah di Quetta dua hari lalu dan menuju tempat yang asing,” kata Fatima, mahasiswi kedokteran 22 tahun. “Aku harus berhenti kuliah karena tak punya dokumen yang dibutuhkan. Mimpiku adalah bekerja di rumah sakit, tapi kini aku tidak yakin dengan masa depanku di negara yang tidak demokratis dan melarang pendidikan bagi perempuan.”

    Di seberang perbatasan, Afganistan yang dikuasai Taliban tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang parah, termasuk kekurangan pangan, musim dingin ekstrem, dan pembatasan ketat terhadap kehidupan publik, terutama bagi perempuan.

    “Afganistan belum siap menerima gelombang besar kepulangan warga ini,” kata Afridi dari UNHCR. “Sebagian besar keluarga tidak punya tempat tujuan, dan banyak yang kembali ke wilayah yang masih berjuang pulih dari perang.”

    Hidup di antara dua dunia

    Saat matahari tenggelam di pegunungan dekat perbatasan, anak-anak bermain di sekitar truk yang dipenuhi barang-barang keluarga mereka. Tawa mereka sejenak menutupi keputusasaan orang tua mereka.

    Pandangan Zahra terpaku ke cakrawala.

    “Kami sudah menyeberangi banyak perbatasan dalam hidup. Tapi kali ini terasa seperti yang terakhir,” katanya pelan.

    Keluarganya melangkah maju saat nama mereka dipanggil. Dalam hitungan menit, ia lenyap di antara kerumunan orang menuju Afganistan, tanah yang belum pernah mereka lihat, masa depan yang tak bisa mereka bayangkan. Makam orang tuanya tertinggal di belakang.

    Bagi pemerintah Pakistan, deportasi ini adalah kebijakan negara. Namun bagi keluarga seperti Zahra, ini menandai akhir dari seluruh kehidupan yang mereka habiskan berharap bisa diterima di negeri yang kini menolak mereka.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor:

    (ita/ita)

  • Presiden Suriah Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Presiden Suriah Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Washington DC

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa akan melakukan pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat. Pertemuan ini dilakukan setelah Washington menghapus nama Al-Sharaa dari daftar sanksi AS.

    Al-Sharaa, yang memimpin pasukan oposisi Suriah dalam menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (10/11/2025), akan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak negara itu merdeka tahun 1946 silam.

    Direktur program AS pada International Crisis Group, Michael Hanna, menyebut kunjungan Al-Sharaa ke Gedung Putih sebagai “momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut”.

    Al-Sharaa telah bertemu Trump untuk pertama kalinya di Arab Saudi ketika sang Presiden AS itu melakukan kunjungan regional pada Mei lalu.

    Setelah tiba di Washington DC pada Sabtu (8/11) waktu setempat, Al-Sharaa selama akhir pekan melakukan pertemuan dengan Kepala IMF Kristalina Georgieva membahas kemungkinan bantuan untuk Suriah yang belasan tahun dilanda perang. Dia juga bertemu dengan perwakilan berbagai organisasi Suriah di AS.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan pada awal bulan ini bahwa Al-Sharaa mungkin akan menandatangani perjanjian pada Senin (10/11) untuk bergabung dengan aliansi internasional yang dipimpin AS dalam melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS).

    AS berencana mendirikan pangkalan militer di dekat ibu kota Damaskus, yang menurut seorang sumber diplomatik di Suriah, bertujuan “untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel”.

    Sementara itu, keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus nama Al-Sharaa dari daftar hitam sanksi AS sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyebut pemerintah Al-Sharaa telah memenuhi tuntutan AS untuk berupaya menemukan warga Amerika yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    Kunjungan Al-Sharaa ke Washington DC ini dilakukan setelah pada September lalu, dia mengunjungi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Itu menjadi kunjungan pertamanya ke AS, di mana dia juga menjadi Presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade terakhir yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB.

    Pekan lalu, Washington memimpin digelarnya voting oleh Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi-sanksi PBB terhadapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)