Xcloud.id

partai: PBB

  • 3 Poin Pro dan Kontra Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ada yang Kenang Orde Baru – Halaman all

    3 Poin Pro dan Kontra Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ada yang Kenang Orde Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dukungan hingga penolakan alias pro dan kontra mencuat atas wacana pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

    Wacana tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mengajukan 10 nama, termasuk nama mantan mertua Presiden Prabowo Subianto.

    Istana dalam hal ini mendukung atas usulan tersebut.

    Sementara penolakan dilayangkan oleh sejumlah pihak, termasuk KontraS dan Amnesty Internasional Indonesia.

    Mereka membubuhkan sejumlah catatan yang menjadi alasan tak setuju dengan usulan tersebut.

    Berikut fakta-faktanya:

    1. Istana Tak Masalah

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (29/10/2024). (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada masalah terkait usulan Kementerian Sosial yang memasukkan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai calon Pahlawan Nasional.

    Ia menilai bahwa para mantan presiden layak mendapatkan penghormatan dari negara atas jasa-jasa yang telah mereka berikan.

    “Usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Lebih lanjut, Prasetyo mengimbau agar masyarakat tidak selalu fokus pada kekurangan seseorang, melainkan melihat kontribusi dan pencapaian yang telah diberikan kepada bangsa.

    Ia menegaskan bahwa penghormatan kepada para pemimpin terdahulu penting untuk dijaga, sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menghargai jasa para pendahulu.

    “Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa. Tidak mudah menjadi presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar,” lanjutnya.

    Terkait kritik terhadap Soeharto atas berbagai hal yang terjadi di masa lalu, Prasetyo berpandangan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada perspektif masing-masing.

    Ia menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan.

    “Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” tambahnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan secara khusus mengenai usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

    “Jadi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus,” ucap Prasetyo.

    2. Amnesti Sebut Pelanggaran Ham Berat

    USMAN HAMID – Direktur Eksekuif Amnesty Internasional Usman Hamid bersama sejumlah unsur dari masyarakat sipil setelah beraudiensi dengan Komisi I DPR membahas RUU TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025) (Tribunnews.com/Reza Deni)

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang tidak mempermasalahkan usulan menjadikan Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    Usman memandang pernyataan Prasetyo Hadi tidak sensitif terhadap perasaan korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

    “Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi ahistoris dan tidak sensitif terhadap perasaan korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi selama Orde Baru,” kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (22/4/2025).

    Menurut dia usulan menjadikan Soeharto menjadi pahlawan nasional juga mencederai amanat reformasi yang memandatkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia dengan tangan besi.

    Keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu, menurutnya, hingga hari ini masih mendambakan keadilan yang tak kunjung datang.

    Oleh karena itu, kata Usman, usulan tersebut harus ditolak jika negara masih memiliki komitmen terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu.

    “Apa yang salah? Yang salah adalah peranan Soeharto dalam kekerasan negara yang bersifat sistematis terhadap rakyatnya, pembredelan media massa, pelanggaran berat HAM, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terstruktur,” lanjut Usman.

    “Tanpa mempertimbangkan semua masalah tersebut, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional hanyalah upaya menghapus dosa-dosa Soeharto dan memutarbalikkan sejarah,” sambung dia.

    Ketimbang mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan, menurut Usman, pemerintah seharusnya fokus menunaikan komitmen untuk mengusut berbagai pelanggaran berat HAM selama era Soeharto yang telah diakui negara lewat berbagai TAP MPR pada awal reformasi hingga pernyataan Presiden pada Januari 2023. 

    Pelanggaran berat HAM tersebut, kata Usman, di antaranya Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989, dan Penyerangan kantor PDI 27 Juli 1996.

    Selain itu juga, lanjut dia, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999, kejahatan kemanusiaan di Aceh, Timor Timur, Papua.

    “Dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang belum diusut tuntas oleh negara,” paparnya.

    3. Alasan KontraS

    Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan tegas menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

    Dalam penolakan tersebut, KontraS menyebutkan dua alasan utama yang berkaitan dengan pemerintahan Orba atau Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

    Pengingkaran terhadap Sejarah dan Kejahatan Masa Orde Baru

    Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina, menegaskan bahwa usulan pemberian gelar tersebut merupakan bentuk upaya penghapusan sejarah dan pemutihan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Soeharto selama masa pemerintahannya.

    Menurut Jane, Soeharto telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penyalahgunaan wewenang, dan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak pernah diadili hingga kini.

    “Kami menilai usulan ini adalah langkah mundur yang berisiko menghapuskan kejahatan yang telah dilakukan oleh Soeharto,” kata Jane saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (19/3/2025).

    Rekam Jejak Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

    Selain itu, KontraS juga menyoroti rekam jejak Soeharto yang terkait dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Berdasarkan data dari Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UNODC) serta Bank Dunia pada 2007, Soeharto tercatat sebagai pemimpin yang paling korup di dunia pada abad ke-20, dengan jumlah aset yang dikorupsi mencapai sekitar USD 15 hingga 35 miliar.

    KontraS menyatakan bahwa Soeharto tidak memiliki integritas moral yang cukup untuk mendapatkan penghargaan seperti gelar Pahlawan Nasional.

    “Pengingkaran terhadap kemanusiaan dan demokrasi yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa ini, bukan alasan untuk memberikan gelar pahlawan kepada sosok yang telah menodai sejarah bangsa,” tambah Jane.

    Berdasarkan dua alasan utama tersebut, KontraS dengan tegas menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

    Mereka mendesak agar Menteri Sosial dan Dewan Gelar Pahlawan, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak mengusulkan nama Soeharto dalam daftar calon Pahlawan Nasional yang akan dikukuhkan pada tahun 2025.

    “Akhir kata, Soeharto tidak memiliki keteladanan dan integritas moral sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional,” papar Jane.

    10 Nama Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    KEMISKINAN EKSTREM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Gus Ipul mengungkapkan Pemerintah masih menghitung besaran bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrem. (Fahdi Fahlevi-Tribunnews.com) (Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)

    Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan semangat kerukunan dan kebersamaan menjadi dasar penentuan gelar kali ini.

    “Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

     Anggota TP2GP terdiri dari Staf Ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional.

    Selain lintas unsur sosial, mekanisme pengusulan Pahlawan Nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat. 

    Gus Ipul memastikan proses pengusulan Pahlawan Nasional 2025 dipastikan berjalan transparan dan efektif.

    Kemensos dan TP2GP memastikan bahwa tokoh-tokoh yang diajukan memiliki kontribusi besar bagi bangsa, selaras dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kami. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Gus Ipul.

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

    Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain:

    K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
    Jenderal Soeharto (Jawa Tengah)
    K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur)
    Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)
    Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
    K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu:

    Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
    Deman Tende (Sulawesi Barat)
    Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
    K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur)

    Nama-nama yang telah disepakati Dewan Gelar pada 2024 akan kembali diusulkan pada 2025.

    Hal ini dilakukan karena hingga saat ini belum ada keputusan dari Presiden terkait usulan tersebut.

    “Karena belum ada catatan apapun dari Presiden tentang usulan yang sudah dibuat oleh Menteri Sosial sebelumnya. Pastinya saya akan memberikan laporan agar pengangkatan gelar tahun ini bisa disertakan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024. Jadi ada dua (usulan) bila Presiden berkenan,” kata Gus Ipul.

    Nama-nama yang telah disepakati Dewan Gelar pada 2024, antara lain Andi Makasau, Letjen Bambang Sugeng, Rahma El Yunusiah, Frans Seda, Letkol Muhammad Sroedji, AM Sangaji, Marsekal Rd. Soerjadi Soerjadarma, serta Sultan Muhammad Salahuddin. 

    Pengusulan calon pahlawan ini dibatasi sampai 11 April 2025.

    Setelah tahap verifikasi, dan sidang pleno TP2GP akan menyampaikan rekomendasi usulan calon Pahlawan Nasional dari Menteri Sosial kepada Presiden.

    Selanjutnya Presiden memilih daftar nama yang diajukan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

    (Tribunnews.com/ Taufik Ismail, Gita Irawan, Fahdi Fahlevi)

  • Sejarah Perjuangan Lingkungan Sejak Puluhan Tahun Silam

    Sejarah Perjuangan Lingkungan Sejak Puluhan Tahun Silam

    PIKIRAN RAKYAT – Hari Bumi diperingati setiap tanggal 22 April sebagai momentum kembali menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

    Peringatan ini bukannya hanya seremonial, Hari Bumi menjadi pengingat bumi bukan sekadar tempat tinggal tapi warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

    Lahir dari sejarah perjuangan lingkungan yang dimulai sejak puluhan tahun silam, menjaganya bukan hanya tugas sebagian orang tapi tanggung jawab bersama.

    Sejarah Hari Bumi

    Peringatan ini pertama kali digagas Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin, Amerika Serikat tahun 1970 berdasarkan situs resmi Earth Day.

    Momen ini dimaksudkan sebagai perayaan tahunan, menghargai berbagai pencapaian dalam gerakan pelestarian lingkungan, meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga sumber daya alam demi masa depan.

    Inspirasi Nelson muncul dari insiden tumpahan minyak besar di Santa Barbara, California pada Januari 1969.

    Peristiwa ini menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar di AS saat itu, bahkan kini tercatat yang terparah di California. Kejadian tersebut mendorongnya menginisiasi gerakan perlindungan lingkungan.

    Nelson terdorong mengangkat isu lingkungan lewat pendekatan serupa, melihat semangat mahasiswa dalam demonstrasi menentang perang saat itu. Ia mencetuskan ide agar para dosen dan mahasiswa menggelar diskusi khusus soal kondisi lingkungan.

    Tanggal 22 April 1970 dipilih sebagai waktu yang tepat, karena berada di antara masa libur musim semi dan ujian akhir semester, memungkinkan banyak mahasiswa terlibat.

    Gagasan ini berkembang pesat dan sukses menarik perhatian jutaan warga AS. Pada Hari Bumi pertama, masyarakat ikut dalam berbagai aksi seperti pembersihan sungai, unjuk rasa, dan edukasi lingkungan.

    Sejak itu, Hari Bumi tak lagi hanya dirayakan di Amerika tapi menjadi gerakan global yang mengajak seluruh dunia lebih peduli pada keberlangsungan bumi.

    Meski umumnya diperingati setiap 22 April, ada pihak yang memilih memperingatinya pada momen ekuinoks musim semi, saat matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa.

    PBB sendiri menetapkan tanggal 20 Maret sebagai Hari Bumi menurut gagasan John McConnell tahun 1969. Tradisi ini dikenal dengan sebutan Ekuinoks Maret.

    Saat ini lebih dari 175 negara merayakan Hari Bumi yang dikoordinasikan Earth Day Network. Tapi di Indonesia kesadaran Hari Bumi belum sepopuler Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni.

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia

    Meskipun serupa dalam semangatnya, keduanya mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda.

    Hari Bumi lahir dari gerakan masyarakat, sedangkan peringatan ini berasal dari Konferensi PBB di Stockholm pada 1972, yang juga dihadiri perwakilan Indonesia, Prof. Emil Salim. Keduanya bertujuan sama, mengajak masyarakat peduli kondisi lingkungan yang kian terancam.

    Peringatan Hari Bumi hendaknya tak sekadar jadi momen seremonial, tapi harus diiringi aksi nyata menjaga dan melestarikan bumi.

    Tanggung jawab ini kewajiban seluruh penghuni bumi. Kesadaran menjaga alam perlu ditanamkan sejak dini dan terus dipupuk agar tetap lestari sampai masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 60.000 Siswa Myanmar Harus Mengulang Ujian Masuk Universitas Usai Gempa

    60.000 Siswa Myanmar Harus Mengulang Ujian Masuk Universitas Usai Gempa

    Naypyitaw –

    Lebih dari 60.000 siswa di Myanmar harus mengulang ujian masuk universitas setelah lembar jawaban mereka hangus dalam kebakaran yang disebabkan oleh gempa bumi dahsyat bulan lalu. Puluhan ribu siswa yang harus kembali ikut ujian masuk itu mendaftar untuk kuliah di Universitas Mandalay.

    Gempa dengan Magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang pada akhir Maret lalu telah meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang ada di wilayah Myanmar bagian tengah, dengan kerusakan terbesar terjadi di Mandalay yang merupakan kota terpadat kedua di negara tersebut.

    Dalam kekacauan yang terjadi pada saat itu, seperti dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), sebuah kebakaran yang melanda Universitas Mandalay — universitas tertua kedua di Myanmar — telah menghancurkan lembar jawaban dari 62.954 siswa sekolah menengah dari wilayah utara yang sedang dinilai.

    “Lembar jawaban ujian hancur dalam kebakaran karena gempa bumi yang hebat,” kata media pemerintah Myanmar dalam laporannya pada Selasa (22/4).

    “Kami akan menggelar ujian matrikulasi kembali mulai dari 16 Juni hingga 21 Juni,” sebut media pemerintah itu.

    Ujian matrikulasi atau ujian masuk perguruan tinggi di Myanmar telah menjadi ritus peralihan bagi para remaja, yang menentukan arah studi mereka di masa depan.

    Menurut media pemerintah, sekitar 130.000 siswa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang digelar secara nasional di Myanmar pada tahun lalu.

    Pemerintah junta militer Myanmar mengatakan bahwa kebakaran di Universitas Mandalay telah menghancurkan lebih dari 375.000 kertas ujian dari para siswa yang berasal dari wilayah Mandalay dan Sagaing — keduanya terdampak parah gempa pada 28 Maret lalu, juga dari wilayah Kachin.

    Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut lebih dari 60.000 orang terpaksa tinggal di tenda-tenda perkemahan setelah gempa mengguncang.

    Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta tahun 2021 lalu, yang mengakhiri periode singkat reformasi demokrasi dan memicu perang saudara yang melibatkan banyak kubu. Gempa dahsyat yang mengguncang pada Maret lalu semakin memperparah masalah yang dialami rakyat Myanmar.

    Dana Anak-anak PBB atau UNICEF memperkirakan 2,7 juta anak tinggal di area-area yang terkena dampak gempa paling parah di Myanmar, yang menurut analisis NASA telah menyebabkan tanah bergerak hingga enam meter.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Makna, Sejarah, dan Alasan di Balik Peringatannya

    Makna, Sejarah, dan Alasan di Balik Peringatannya

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tanggal 22 April, masyarakat dunia memperingati Hari Bumi sebagai momentum penting untuk mengingatkan kembali tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    Bukan sekadar seremoni tahunan, Hari Bumi menjadi pengingat bahwa planet ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan warisan berharga yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

    Tahun 2025 ini, Hari Bumi jatuh pada Selasa, 22 April, dengan mengangkat tema “Our Power, Our Planet” atau “Energi Kita, Planet Kita”. Tema ini menyoroti pentingnya transisi global menuju energi terbarukan sebagai kekuatan pemersatu umat manusia dalam melindungi bumi dari ancaman krisis iklim.

    Asal Usul dan Sejarah Hari Bumi

    Peringatan Hari Bumi tidak muncul begitu saja. Ia berakar dari sejarah panjang perjuangan lingkungan di Amerika Serikat pada akhir 1960-an. Gagasan awal datang dari Senator Gaylord Nelson, seorang politikus dari Partai Demokrat yang prihatin terhadap kondisi lingkungan setelah menyaksikan langsung tumpahan minyak besar-besaran di Santa Barbara, California, pada Januari 1969.

    Bencana tersebut menggugah kesadaran Nelson akan pentingnya edukasi publik tentang pelestarian alam. Terinspirasi oleh semangat mahasiswa yang saat itu aktif dalam demonstrasi anti-perang, Nelson merancang sebuah gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat luas, terutama kampus-kampus.

    Ia kemudian menggandeng Denis Hayes, seorang aktivis muda dan mantan Presiden Mahasiswa di Universitas Stanford, untuk membantu menyebarkan kampanye ini. Bersama timnya, Hayes memutuskan memilih 22 April sebagai tanggal penyelenggaraan karena jatuh di antara masa libur musim semi dan ujian akhir semester di kampus-kampus AS. Hal ini memungkinkan partisipasi mahasiswa dalam jumlah besar.

    Hari Bumi Pertama

    Pada 22 April 1970, Hari Bumi pertama kali diperingati dan berhasil menggerakkan sekitar 20 juta warga Amerika Serikat—sekitar 10 persen dari populasi saat itu—untuk turun ke jalan, taman, dan auditorium dalam berbagai aksi demonstrasi dan kegiatan edukatif. Mereka menyoroti dampak buruk dari industrialisasi yang selama 150 tahun merusak lingkungan.

    Peringatan tersebut sukses besar, menarik perhatian media nasional, dan menjadi titik balik kesadaran masyarakat Amerika terhadap isu-isu lingkungan. Sejak saat itu, Hari Bumi berkembang menjadi gerakan global yang dirayakan di lebih dari 175 negara, termasuk Indonesia.

    Ekuinoks Maret: Alternatif Tanggal Hari Bumi

    Meski 22 April menjadi tanggal yang paling dikenal, terdapat pula versi lain dari peringatan Hari Bumi. Pada tahun 1969, John McConnell, seorang aktivis lingkungan, mengusulkan agar Hari Bumi diperingati setiap 20 Maret, bertepatan dengan ekuinoks musim semi, yaitu saat matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa dan siang-malam memiliki durasi yang sama. PBB bahkan mengadopsi tanggal ini sebagai Hari Bumi Global versi resmi.

    Namun, gerakan yang dimotori Nelson dan Hayes pada 22 April tetap menjadi yang paling berpengaruh dan kini dikenal luas sebagai Hari Bumi internasional.

    Kenapa 22 April Dipilih?

    Alasan utama di balik pemilihan tanggal 22 April berkaitan dengan strategi partisipasi massa. Saat itu, Hayes dan timnya mempertimbangkan faktor-faktor praktis: tanggal tersebut adalah hari kerja biasa yang jatuh di antara libur musim semi dan ujian akhir semester, serta berada pada musim semi yang sejuk di belahan bumi utara, sehingga lebih kondusif untuk kegiatan luar ruangan.

    Kombinasi antara momentum, partisipasi kampus, dan kondisi cuaca menjadikan 22 April sebagai pilihan strategis yang pada akhirnya mengukir sejarah penting dalam gerakan lingkungan hidup.

    Hari Bumi di Indonesia

    Di Indonesia, kesadaran terhadap Hari Bumi memang belum sepopuler Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni. Namun, keduanya memiliki semangat yang sama—yakni meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap krisis lingkungan.

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia sendiri lahir dari hasil Konferensi Stockholm pada tahun 1972 dan disahkan oleh PBB. Indonesia ikut serta dalam konferensi tersebut melalui kehadiran Prof. Emil Salim, yang dikenal sebagai tokoh pelopor lingkungan hidup nasional.

    Meskipun berbeda asal-usul, baik Hari Bumi maupun Hari Lingkungan Hidup Sedunia bertujuan memperkuat upaya global dalam pelestarian bumi.

    Tujuan Hari Bumi

    Peringatan Hari Bumi dirancang bukan sebagai agenda formalitas, melainkan memiliki sejumlah tujuan konkret yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, di antaranya:

    1. Meningkatkan kesadaran lingkungan

    Menumbuhkan pemahaman bahwa bumi dalam kondisi terancam akibat ulah manusia, dari deforestasi hingga pencemaran udara dan laut.

    2. Mendorong perubahan perilaku

    Mengajak individu, komunitas, hingga pemerintah untuk mulai beralih ke gaya hidup dan kebijakan yang ramah lingkungan.

    3. Menggerakkan aksi nyata

    Penanaman pohon, gerakan bersih-bersih sampah, kampanye pengurangan plastik, hingga advokasi energi terbarukan merupakan contoh aksi konkret.

    Menekankan bahwa bumi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik ilmuwan, aktivis, atau lembaga lingkungan.

    5. Menjaga warisan bumi untuk generasi mendatang

    Melindungi sumber daya alam agar tetap tersedia dan layak untuk anak cucu di masa depan.

    Tema Hari Bumi 2025: “Our Power, Our Planet”

    Tahun ini, Earth Day Network mengangkat tema “Our Power, Our Planet”. Fokus utama peringatan adalah:

    1. Mendorong transisi energi bersih

    Hari Bumi 2025 menyerukan agar pemanfaatan energi terbarukan ditingkatkan hingga tiga kali lipat pada tahun 2030.

    2. Mengedukasi dan mengadvokasi

    Komunitas global diajak untuk memahami pentingnya energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sebagai alternatif bahan bakar fosil.

    3. Menyatukan masyarakat lintas ideologi

    Energi bersih dianggap memiliki daya tarik universal yang dapat menyatukan masyarakat dari latar belakang politik dan ekonomi berbeda.

    Hari Bumi 22 April bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah seruan global untuk kembali peduli terhadap satu-satunya rumah yang dimiliki umat manusia: planet bumi. Sejarahnya yang lahir dari keresahan akan bencana lingkungan menjadi pengingat bahwa aksi kecil hari ini menentukan nasib bumi di masa depan.

    Peringatan ini hendaknya tak berhenti di baliho dan slogan semata, tetapi dihidupkan dalam bentuk nyata—dari kesadaran pribadi hingga kebijakan negara—demi menciptakan dunia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Titiek Soeharto Panggil Trenggono, Bahas Anggaran-Proteksionisme AS

    Titiek Soeharto Panggil Trenggono, Bahas Anggaran-Proteksionisme AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi IV DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja untuk membahas efisiensi anggaran atau anggaran yang diblokir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini, Selasa (22/4/2025).

    Saat membuka rapat, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyoroti anggaran KKP yang terbilang kecil. Menurutnya, anggaran yang terbatas itu menjadi perhatian serius karena tantangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia kian kompleks, terutama akibat adanya kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS).

    “Berdasarkan raker tanggal 13 Februari 2025 tercatat alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar Rp6,2 triliun yang terblokir sebesar Rp2,1 triliun, sehingga anggarannya menjadi Rp4,1 triliun pascaditerapkannya kebijakan efisiensi anggaran,” kata Titiek.

    “Kebijakan perdagangan AS terutama yang berkaitan dengan peningkatan tarif impor dan pajak atas produk asing telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekspor perikanan Indonesia. Mengingat AS sebagai salah satu pasar utama bagi produk perikanan nasional, kebijakan proteksionisme tersebut harus dihadapi oleh KKP dalam melindungi atau menyelamatkan industri perikanan Indonesia,” sambungnya.

    Ia juga mengingatkan perihal syarat baru ekspor yang diberlakukan sejumlah negara-negara tujuan produk kelautan dan perikanan Indonesia.

    “Di sisi lain kebijakan Amerika dan Uni Eropa juga mempersyaratkan soal ketertelusuran produk atau traceability dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Artinya produk yang tidak bisa dibuktikan asal penangkapannya dan keberlanjutannya maka akan ditolak oleh pasar dunia,” lanjut dia.

    Maka, dalam rapat tersebut DPR meminta kejelasan terkait anggaran mana yang sudah dibuka blokirnya, dan bagaimana pemanfaatannya untuk program prioritas dan bantuan ke masyarakat.

    Alokasi Anggaran KKP Tahun 2025

    Menanggapi hal itu, MenKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rincian anggaran kementeriannya untuk tahun 2025 di hadapan Komisi IV DPR RI. Ia menyampaikan, Pagu Efektif Anggaran KKP yang bersumber dari APBN semula sebesar Rp4,84 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran tersebut turun menjadi Rp3,58 triliun.

    “Pagu Efektif KKP adalah sebesar Rp3,58 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,92 triliun, belanja barang Rp1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp37,93 miliar,” ujar Trenggono.

    Ia juga merinci alokasi anggaran tersebut ke masing-masing unit kerja eselon I. Antara lain, Sekretariat Jenderal mendapat Rp358,26 miliar, Inspektorat Jenderal Rp45,41 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp1,05 triliun, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp529,71 miliar. Sementara itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp1,09 triliun.

    Selain anggaran rutin, dalam raker itu Trenggono juga menyoroti program bantuan dan proyek strategis yang akan dijalankan pada 2025. Ia menyebut kementeriannya telah merancang program pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

    “Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan pada tahun 2025, kami telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan,” jelasnya.

    KKP juga akan melanjutkan proyek konservasi laut yang sempat tertunda. Salah satunya adalah program Ocean for Prosperity atau Lautra, yang menurut Trenggono telah dirancang sejak periode 2014-2019 dan menjadi bagian dari upaya pencapaian target Marine Protection Area yang dicanangkan PBB.

    “Pada tahun 2025, KKP mengelola proyek-proyek strategis yang didanai melalui pinjaman dan hibah luar negeri,” katanya.

    Adapun proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan infrastruktur budidaya udang dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi serta ramah lingkungan.

    Menteri Trenggono Ajukan 2 Permintaan

    Menutup pemaparannya, Trenggono mengajukan dua permohonan penting kepada DPR RI. Pertama, KKP meminta dukungan untuk relaksasi dan revisi anggaran agar dapat membuka blokir pembiayaan terhadap program-program prioritas, seperti swasembada pangan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, ia meminta dukungan terhadap pelaksanaan proyek strategis yang mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru dan misi Presiden-Wakil Presiden.

    “Tentu karena anggaran APBN tidak mencukupi, maka kami mengusulkan dibiayai dengan metode pinjaman luar negeri,” ujarnya.

    Trenggono menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama dengan DPR akan memberikan dampak besar bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

    “Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat antara KKP dan Komisi IV DPR RI, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional, terutama untuk mencapai swasembada pangan dan garam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ucap dia.

    Ia pun menegaskan, seluruh saran dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program KKP ke depan.

    (dce)

  • Soal Video AI Penghancuran Masjid Al Aqsa, Mufti Besar Palestina Beri Peringatan Keras

    Soal Video AI Penghancuran Masjid Al Aqsa, Mufti Besar Palestina Beri Peringatan Keras

    PIKIRAN RAKYAT – Belum lama ini beredar video buatan Artificial intelligence (AI) yang menggambarkan penghancuran salah satu masjid penting bagi umat Islam yaitu Masjid Al Aqsa di Yerusalem, Palestina.

    Tak hanya menggambarkan penghancuran Masjid Al Aqsa, video tersebut juga menunjukkan pembangunan yang disebut sebagai ‘Kuil’. Video ini diberi judul ‘Tahun Depan di Yerusalem.

    Video tersebut telah menyebar di media sosial dan menuai kecaman dari banyak pihak. Terlebih saat ini genosida di Gaza, Palestina masih berlangsung dan Israel memblokir bantuan internasional yang hendak masuk ke Gaza.

    Mengenai video tersebut, Mufti Besar Yerusalem dan Wilayah Palestina, Sheikh Muhammad Hussein, mengeluarkan peringatan keras terkait dengan implikasi serius dari video provokatif yang beredar.

    Sheikh Hussein mengutuk keras dan menyebut hal itu sebagai hasutan terang-terangan. 

    “Video tersebut mencerminkan ideologi kelompok kolonial ekstremis dan organisasi kolonialis, yang hasutannya semakin diperkuat di tengah provokasi yang sedang berlangsung di tempat suci tersebut. Termasuk serangan berulang dan tindakan provokatif oleh para ekstremis di bawah perlindungan pasukan pendudukan Israel,” katanya dilaporkan WAFA.

    Mufti Besar menganggap otoritas pendudukan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari kampanye berbahaya ini. Dia menekankan bahwa tindakan tersebut sangat menyinggung perasaan umat Islam di seluruh dunia.

    Sheikh Hussein menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan tegas guna menghentikan pelanggaran yang terus terjadi di Masjid Al Aqsa. 

    Dia mendesak para pemimpin dunia dan para pembuat keputusan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna melindungi dan mencegah segala bentuk kerusakan di tempat suci tersebut.

    Tanggapan Otoritas Palestina

    Kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas Palestina. Kompleks ini dikelola oleh Yordania, tetapi akses ke situs itu sendiri dikontrol oleh tentara Israel. 

    Kompleks ini juga dianggap sebagai situs penting oleh orang Yahudi, yang meyakini bahwa kompleks ini adalah situs Bait Suci Pertama dan Kedua, yang terakhir dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 M.

    Kekhawatiran pemerintah Palestina ini juga ditambah dengan beredarnya video buatan AI yang menggambarkan penghancuran Masjid Al Aqsa dan pembangunan ‘Kuil Ketiga’. Video tersebut diberi judul ‘Tahun Depan di Yerusalem’ dipublikasikan di media sosial.

    Menanggapi video kontroversial tersebut, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan video tersebut sebagai hasutan.

    “Hasutan sistematis untuk meningkatkan penargetan situs suci Kristen dan Islam di Yerusalem yang diduduki. Kementerian menyerukan kepada masyarakat internasional dan lembaga PBB terkait untuk menangani hasutan ini dengan sangat serius, dan mengambil tindakan yang diwajibkan oleh hukum internasional,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS – Halaman all

    Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS – Halaman all

    Pemerintah Indonesia secara resmi menawarkan peningkatan pembelian produk energi dan agrikultur dari Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan Indonesia saat Presiden AS Donald Trump menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari sejak 10 April.

    Trump mengumumkan menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari untuk puluhan negara, termasuk Indonesia. Penundaan ini tidak berlaku untuk China yang mereka anggap menantang kebijakan AS.

    Di tengah situasi ini, Indonesia memilih jalur negosisasi ketimbang membalas menaikan tarif impor dari AS.

    Dalam keterangan terbaru, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan membeli produk energi dari AS seperti “LPG, kemudian US crude oil (minyak mentah), dan gasoline (bensin)”.

    “Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agrikultur, antara lain gandum, soya bean (kedelai), soya bean milk (susu kedelai), dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga, Jumat (18/04).

    Selain itu, Airlangga juga akan memberikan insentif terhadap perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia.

    “Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral, dan juga terkait dengan mempermudah, terkait dengan prosedur dari pada impor untuk produk-produk, termasuk produk hortikultura dari Amerika,” tambahnya.

    Airlangga berkata, produk ekspor utama dari Indonesia ke AS seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang “mendapatkan tarif masuk yang lebih tinggi” dibandingkan negara-negara kompetitor.

    Tarif masuk ke AS untuk produk ekspor ini antara 10%-37%. Dengan penangguhan selama 90 hari, maka tetap dikenakan terjadi tarif tambahan 10%.

    “Dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” tambah Airlangga.

    Ia menambahkan, Indonesia dan AS terus berdiskusi tentang tarif resiprokal ini selama 60 hari ke depan sampai mencapai kesepakatan kedua pihak.

    Dalam keterangan sebelumnya, Airlangga menyampaikan Pemerintahan Prabowo mengambil jalur negosiasi ketimbang membalas tarif resiprokal AS sebesar 32%.

    “Arahan Bapak Presiden, Indonesia memilih jalur negosiasi, karena AS adalah mitra strategis,” ujar Airlangga, Selasa (08/04).

    Airlangga mengakui adanya ketidakpastian ekonomi menyusul pengenaan tarif dasar dan bea masuk atas barang-barang dari lebih 180 negara yang diumumkan Trump beberapa waktu lalu.

    Salah satu poin utama yang disorot Airlangga adalah revitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

    Airlangga juga mengatakan Indonesia sudah melakukan pendekatan ke perwakilan diplomatik AS serta berkomunikasi dengan asosiasi pedagang dan pengusaha seperti Kadin dan Apindo.

    Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menggarisbawahi Indonesia sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

    “Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya “tidak berani melakukan retaliasi” sedari awal.

    “Negara manapun semestinya menunjukkan bahwa opsi retaliasi akan selalu on the table [dimungkinkan],” ujar Andri ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa (08/04).

    Sementara pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas di Sumatra Barat, Syafruddin Karimi, mengatakan absennya perwakilan diplomatik Indonesia di AS melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral.

    “Tanpa duta besar yang aktif di Washington, upaya Indonesia untuk menjaga akses pasar ekspor dan meredam dampak proteksionisme Amerika akan selalu tertinggal satu langkah dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand,” ujarnya.

    ‘Menimbulkan ketidakpastian di dunia’

    Dalam pidato pembukanya di sarasehan ekonomi itu, Prabowo menyatakan bahwa goncangan dunia saat ini disebabkan oleh AS yang memberlakukan peningkatan tarif tinggi kepada banyak negara.

    “Banyak negara yang cemas, padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu—dan termasuk saya bertahun-tahun—saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo, pada Selasa (08/04).

    Prabowo menyampaikan bahwa swasembada pangan dan swasembada energi merupakan sasaran utama dari strategi ekonomi pemerintahannya, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB.

    Dalam sarasehan tersebut, Prabowo mengapresiasi masukan dari sejumlah asosiasi pegiat ekonomi, khususnya mengenai perizinan.

    Dia meminta kepada jajarannya untuk lebih efisien dan mempermudah birokrasi untuk para pegiat ekonomi.

    “Sebetulnya Presiden Trump mungkin membantu kita. Dia memaksa kita, supaya kita ramping, efisien, tidak manja. Ini kesempatan,” ujar Prabowo

     

    Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menggarisbawahi bahwa dari Indonesia sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

    “Dilihat dari sisi neraca perdagangan, AS adalah yang terbesar kedua. Tapi dibandingkan dengan mitra paling besar, yaitu China, AS tidak jauh berbeda dengan destinasi ekspor lainnya,” ujar Sri Mulyani.

    “Destinasi ekspor kita masih bisa kita diversifikasi. Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain.”

    Sri Mulyani juga mengatakan dampak dari tarif AS saat ini membuat muncul wacana di negara-negara seluruh dunia untuk mencari tujuan ekspor dan investasi alternatif untuk memunculkan “perdagangan tanpa Amerika”.

    Apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia?

    Pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan komprehensif menanggapi kebijakan AS, sebagaimana diucapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Salah satu fokus utama adalah revitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) yang ditandatangani pada 1996.

    Di sisi lain, Airlangga mengatakan bergabungnya Indonesia ke New Development Bank (NDB) yang didirikan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) membuat Indonesia sudah punya aliansi perekonomian alternatif.

    Airlangga menambahkan wakil perdana menteri Rusia akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 14 April sehingga membuka peluang pasar Indonesia di negara itu.

    Sebelumnya, sebagaimana dilansir kantor berita Antara, Airlangga pada Senin (07/04) mengatakan negara-negara ASEAN berencana untuk bertemu pada Kamis (10/04) untuk menyamakan sikap.

    “Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujar Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengajukan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, ujar Airlangga.

    Selain itu, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor AS juga menjadi bagian dari rencana negosiasi.

    Solusi lain yang dipertimbangkan Indonesia adalah meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian minyak dan gas (migas).

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui berbagai strategi, seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor dengan tujuan mendorong impor dari AS sekaligus mempertahankan daya saing ekspor Indonesia ke negara tersebut.

    Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$14,34 miliar (sekitar Rp241 triliun) pada tahun 2024.

    Surplus terbesar Indonesia berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik (US$4,18 miliar atau Rp 70,37 triliun), pakaian dan aksesori pakaian (US$2,84 miliar atau Rp47,81 triliun), serta alas kaki (US$2,39 miliar atau Rp40,2 triliun).

    Sementara AS mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia sebesar US$17,9 miliar (sekitar Rp301 triliun) pada tahun yang sama.

    Airlangga menambahkan bahwa para diplomat Indonesia telah berkomunikasi dengan U.S Trade Representative, yang saat ini masih menunggu proposal konkret dari pihak Indonesia.

    ‘Tertinggal satu langkah’

    Sejak tahun 2023, Indonesia tidak memiliki Duta Besar untuk Amerika Serikat.

    Posisi itu terakhir kali dipegang Rosan Roeslani yang kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN pada Juli 2023.

    Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas di Sumatra Barat, Syafruddin Karimi, mengatakan absennya perwakilan diplomatik Indonesia di AS ini melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral “di tengah meningkatnya tensi dagang akibat kebijakan tarif Presiden Trump”.

    “Tanpa duta besar yang aktif di Washington, upaya Indonesia untuk menjaga akses pasar ekspor dan meredam dampak proteksionisme Amerika akan selalu tertinggal satu langkah dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand,” ujarnya.

    Di sisi lain, Syafruddin menekankan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk belajar dari Vietnam yang berupaya melakukan pendekatan bilateral tetapi ditanggapi dingin oleh Gedung Putih.

    Sebelumnya, pemerintah Vietnam meminta penundaan tarif selama 46 hari.

     

    Akan tetapi, penasihat utama Presiden Trump, Peter Navarro, mengatakan kepada Fox News, mitra BBC di AS, bahwa “ini bukan negosiasi” meski kemudian menambahkan pihaknya “selalu bersedia mendengarkan”.

    “Penolakan terhadap Vietnam menunjukkan bahwa Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Trump, mengedepankan strategi proteksionisme yang tidak mudah dinegosiasikan, bahkan dengan mitra dagang utama sekalipun,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Syafruddin menyarankan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi formal, tetapi juga memperkuat posisi tawar melalui strategi konkret yang mencerminkan kepentingan bersama dan daya saing jangka panjang.

    Dia menekankan perlunya memastikan setiap proposal ke Washington memiliki nilai strategis dan ekonomi yang signifikan, bukan sekadar kompromi politik.

    “Tanpa pendekatan yang cermat dan persiapan matang, Indonesia berisiko mengalami nasib serupa dengan Vietnam: gagal meraih kepercayaan mitra strategis dan kehilangan momentum dalam arena perdagangan global,” ujarnya.

    Terpisah, pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya “tidak berani melakukan retaliasi” sedari awal.

    “Negara manapun semestinya menunjukkan bahwa opsi retaliasi akan selalu on the table [dimungkinkan],” ujar Andri ketika dihubungi pada Selasa (08/04).

    Andri menekankan opsi retalisi di sini bukanlah semata ancaman, melainkan benar-benar harus disiapkan Indonesia dengan melakukan diversifikasi mitra dagang menjauh dari AS jika negosiasi tidak imbang.

    Lebih lanjut, Andri menilai Trump menunjukkan ketidaksukaannya terhadap negara mana saja yang berencana untuk melakukan pembalasan tarif terhadap kebijakan perdagangan AS.

    Kebijakan tarif global yang diterapkan Trump didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara lain akan bersikap patuh dan memberikan konsesi kepada Amerika Serikat dalam negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut, papar Andri.

    Namun, Andri menegaskan langkah tarif ini bersifat merugikan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

    Jika negara-negara lain memilih untuk tidak tunduk dan justru melakukan retaliasi, Trump berpotensi besar merugikan perekonomian negaranya sendiri tanpa alasan yang substansial.

    “Ini skenario yang sangat ingin dihindari oleh Trump,” ujar Andri.

    Andri menyoroti pernyataan Trump terhadap respons China terhadap kebijakan tarif AS sebagai contoh.

    Seperti diketahui, Trump dilaporkan mengancam untuk meningkatkan tarif hingga 50?ngan tujuan memaksa Beijing membatalkan langkah pembalasannya.

    “Di sisi lain, ketakutan Trump ini justru menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah boleh melepaskan opsi retaliasi dari meja negosiasi. AS akan mencoba apa saja agar retaliasi tidak dilakukan, dan Indonesia harus paham itu,” ujarnya.

    Andri menggarisbawahi poin dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia tidak terlampau dependen terhadap AS.

    “AS memang negara destinasi ekspor kedua terbesar, tapi selisihnya dengan yang terbesar [China] sangat jomplang, sehingga posisi AS ini sebenarnya tidak banyak lebih penting dengan negara mitra dagang lainnya,” ujar Andri.

    “Kalau melihat dari peta mitra dagang Indonesia selama ini, Indonesia masih punya sangat banyak alternatif. Mitra dagang Indonesia masih sangat bisa didiversifikasi sehingga ketergantungan ataupun dependensi terhadap AS sebenarnya tidak terlalu besar.”

    Lebih lanjut, Andri menggaris bawahi pidato Presiden Prabowo yang menyebut “swasembada energi” tetapi bertolak belakang dengan langkah negosiasi Indonesia dengan AS.

    “Sangat lucu ketika presiden berbicara tentang ‘swasembada energi’ namun dalam negosiasi dengan AS, Indonesia diminta untuk membeli lebih banyak minyak mentah dari AS untuk mengurangi surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS,” ujarnya.

    IHSG dan bursa saham Asia alami penurunan drastis

    Pada Selasa (08/04) IHSG menunjukkan tren penurunan di awal perdagangan setelah libur Lebaran.

    Pada pukul 09.01 WIB, IHSG bergerak di posisi 5.912. Posisi ini berarti IHSG melemah 598,55 poin (9,19%) dibanding penutupan sebelumnya pada level 6.510.

    Sesuai dengan ketentuan baru, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan sementara atau trading halt selama 30 menit karena IHSG mengalami penurunan sebanyak 8%.

    Meski demikian, seperti dilansir Kompas.com, IHSG tetap berada di posisi 5.987 atau turun 522,92 poin (8,03%) pada pukul 09:38 WIB setelah trading halt dicabut.

    Seperti diberitakan BBC News sebelumnya, saham di Asia seperti di Shanghai, Tokyo, dan Hong Kong mengalami penurunan drastis pada Senin (07/04).

    Hal ini menyusul kemerosotan saham global pekan lalu setelah Trump mengumumkan tarif baru antara 10?n 46% di sebagian besar negara.

    Bursa saham Nikkei di Jepang ditutup dengan penurunan 7,8%, sementara bursa saham ASX 200 di Australia turun 4,2%.

    Sedangkan bursa saham Kospi di Korea Selatan ditutup 5,6% lebih rendah. Adapun pasar saham Shanghai Composite di China anjlok 7,3?n Indeks saham Taiwan turun drastis sebesar 9,7%.

    Sementara itu, bursa saham Hang Seng turun 12,5?lam penutupan perdagangan saham pada Senin (07/04) sore.

    Langkah Trump ini tidak hanya menyasar rival dagang utama seperti China, tetapi juga sekutu dekat AS seperti Jepang dan Korea Selatan, serta negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti Vietnam.

    Jepang dan Korea Selatan akan menghadapi tarif sebesar 26%, sementara Vietnam, yang oleh Trump disebut sebagai “pelanggar terburuk”, bersiap untuk tarif 46%.

    Negara-negara lain dalam daftar sasaran termasuk Kamboja (49%), Thailand (36%), dan China yang akan dikenai tarif total mencapai 54%.

    Selain tarif tinggi yang menargetkan negara-negara tertentu, AS juga memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk sejumlah negara lain di kawasan tersebut, termasuk Singapura, Selandia Baru, dan Australia.

    Kebijakan ini memicu kekhawatiran luas akan potensi perang dagang global yang dapat menyeret ekonomi dunia ke dalam perlambatan, atau bahkan resesi.

    Kawasan Asia, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, dinilai sangat rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan AS ini.

  • Dari Trump Tower Moskow hingga Logam Tanah Jarang, Saat Ukraina Cuma Jadi Alat Tawar Rusia ke AS – Halaman all

    Dari Trump Tower Moskow hingga Logam Tanah Jarang, Saat Ukraina Cuma Jadi Alat Tawar Rusia ke AS – Halaman all

    Dari Trump Tower Moskow hingga Logam Tanah Jarang, Saat Ukraina Jadi Alat Tawar Rusia ke AS

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina adalah alat tawar berharga bagi Rusia dalam negosiasi besar dengan Amerika Serikat (AS).

    Begitu kira-kira kesimpulan dari ulasan yang dilansir media independent Rusia, TMT, Senin (21/4/2025) mengenai wacana gencatan senjata yang digaungkan AS dalam perang Rusia-Ukraina.

    Ada misi besar Rusia dalam negosiasi ini, bukan sekadar berhentinya perang.

    Moskow ingin menciptakan equilibrium (keseimbang) baru dunia di mana isi dan dominasinya tak melulu soal AS, Barat, dan sekutu mereka.

    Sebagai garis bawah, hipotesis ulasan ini bersandar kalau Rusia, sebagai pihak yang melakukan invasi (Moskow lebih suka memilih diksi Operasi Militer Khusus), adalah pihak yang cenderung dominan dalam perang.

    Sementara Ukraina, yang terbukti sudah keliling ‘memohon’ bantuan dari negara-negara Barat, adalah pihak yang terpojok.

    Terlebih saat AS saat ini dipimpin Donald Trump yang menggaungkan kebijakan ‘cuan’, ‘pelit.’ dan ‘kencangkan ikat pinggang’ demi frasa ‘Make America Great Again’.

    “Saat Moskow mempersiapkan kemungkinan negosiasi dengan Washington yang bertujuan mengakhiri invasi besar-besaran ke Ukraina, Moskow menginginkan hasil yang jauh lebih ambisius daripada sekadar gencatan senjata: penataan ulang lingkup pengaruh secara global,” kata ulasan tersebut.

    Dalam pandangan Kremlin, negosiasi semacam itu secara efektif berarti pengakuan AS atas dominasi Rusia di kawasan pasca-Soviet — termasuk Ukraina — dan, sampai batas tertentu, pengakuan atas pengaruhnya di Eropa.

    “Untuk mencapai tujuan tersebut, Kremlin kini tengah mencari insentif yang diyakininya dapat menarik — dan mempertahankan — perhatian Presiden AS Donald Trump, mulai dari kesepakatan tanah jarang dan pengaruh geopolitik di Iran dan Korea Utara hingga Trump Tower yang telah lama diimpikan Trump di Moskow,” kata ulasan tersebut menjelaskan tujuan besar Moskow dalam perundingan damai dengan Ukraina dengan AS sebagai penengah.

    Lima pejabat pemerintah Rusia saat ini, termasuk dua diplomat, tiga sumber yang dekat dengan Kremlin dan karyawan tiga perusahaan besar milik negara mengonfirmasi hal ini kepada TMT, semuanya berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.

    “Yang terpenting adalah mereka (Amerika) tidak mencampuri urusan kami dan tidak memberi tahu kami cara hidup,” kata seorang pejabat senior Rusia yang memahami logika negosiasi Kremlin.

    “Mereka tidak menghalangi kami melakukan apa yang sedang kami lakukan.”

    Beberapa pejabat di Moskow juga membayangkan gerakan simbolis pengakuan sebagai bagian dari kesepakatan potensial — seperti kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Washington dan bertemu Trump di Gedung Putih.

    “Jika bos kami [Putin] sesekali datang ke Washington untuk bertemu dengan Trump — itu juga akan menyenangkan,” kata seorang pejabat pemerintah saat ini.

    Meski begitu, para pejabat mengakui bahwa era pertemuan puncak besar — ​​seperti yang terjadi selama Perang Dingin atau tahun-tahun awal pasca-Soviet — telah berakhir. 

    “Sulit untuk mengandalkan itu sekarang,” kata pejabat pemerintah itu.

    DONALD TRUMP PRIMA – Presiden AS Donald Trump saat menghadiri UFC 314 pada Sabtu (13/4/2025) malam di Miami di Kaseya Center. (Tangkap layar YouTube TNT Sports)

    Mencari Leverage

    Kremlin, yang menyadari keterbatasan posisi negosiasinya, telah menugaskan pejabat dan pakar untuk menganalisis dan mengidentifikasi semua kemungkinan insentif yang dapat menarik minat Trump dan menjaga agar pembicaraan tidak menyempit menjadi agenda terbatas, cuma soal perdamaian dengan Ukraina.

    Menyusul kemenangan pemilu Trump pada bulan November, Kremlin memerintahkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyiapkan proposal terperinci untuk kerja sama ekonomi dengan Washington.

    “Pekerjaan berjalan lancar di pemerintahan, kementerian, dan perusahaan besar, termasuk di malam hari dan di akhir pekan: proposal sedang dipersiapkan di seluruh sektor ekonomi utama,” kata seorang pejabat pemerintah saat ini kepada TMT. 

    “Rosatom dan Rosneft menyampaikan inisiatif mereka, dan (produsen emas) Polyus mengirimkan informasi intelijen terbaru tentang endapan emas ke Kremlin. Rusal dan entitas lain ikut bergabung,” kata pejabat itu.

    Dia menambahkan bahwa wakil kepala administrasi kepresidenan Maxim Oreshkin dan utusan khusus Putin, Kirill Dmitriev, termasuk di antara mereka yang mengoordinasikan upaya ini.

    Karyawan di tiga perusahaan besar milik negara dan sumber yang dekat dengan Kremlin mengonfirmasi hal ini.

    Pendekatan baru ini mencerminkan runtuhnya model kaku hubungan AS-Rusia sebelumnya. 

    Selama Perang Dingin, negara-negara adikuasa mempraktikkan “keterkaitan”, di mana isu-isu yang tampaknya tidak berhubungan menjadi konsesi dalam kerangka negosiasi yang lebih besar. 

    “Anda memberi kami gandum — kami akan memberi Anda lebih sedikit radikal di Amerika Latin. Anda memberi saya aspirin, saya memberi Anda Valocordin,” kata seorang diplomat senior Rusia mencontohkan model keluwesan yang coba dibangun Moskow dengan Washington.

    “Jika Anda memiliki berbagai macam masalah di atas meja, lebih mudah untuk menemukan keseimbangan dan menyeimbangkan asimetri,” kata diplomat itu.

    Namun tidak seperti era Perang Dingin, Rusia kini memegang lebih sedikit kartu.

    Perjanjian pengendalian senjata strategis yang pernah menjadi dasar dialog — dari Perjanjian Rudal Anti-Balistik hingga New START — mulai terurai.

    Dengan berakhirnya New START pada Februari 2026, pembicaraan tentang perpanjangannya bahkan belum dimulai .

    “Dulu kami mengadakan pertemuan puncak, menandatangani perjanjian — pertama Pembicaraan Pembatasan Senjata Strategis (SALT), kemudian Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START). Seluruh ekosistem konsultasi dan mekanisme bersama dibangun di sekitar itu,” kenang seorang diplomat Rusia saat ini.

    “Ini meluncurkan mekanisme kerja sama antara Moskow dan Washington di berbagai bidang.”

    Saat ini, bangun rancang seperti itu sudah tidak ada lagi, dan pengendalian senjata hanya menarik minat Trump dalam konteks persaingannya dengan China.

    Akibatnya, Moskow dan Washington semakin melihat satu sama lain sebagai pesaing, bukan mitra. 

    “Kami bersaing di pasar hidrokarbon di Eropa, pasar makanan, dan penjualan senjata. Dan konfrontasi ini hanya akan semakin memanas,” kata seorang pejabat pemerintah Rusia.

    Kolase foto Vladimir Putin dan Donald Trump (TASS, Instagram Donald Trump)

    Ukraina Sebagai Alat Tawar-menawar

    Dengan sedikit daya ungkit yang tersisa, Moskow melihat perang di Ukraina sebagai alat tawar-menawar yang paling ampuh.

    Para pejabat Rusia pun berharap untuk memanfaatkan keinginan Trump untuk mengamankan gencatan senjata.

    “Kita perlu memeras Trump sebanyak mungkin, sambil menggantungkan kemungkinan gencatan senjata seperti wortel di hadapannya,” kata salah seorang peserta diskusi.

    Namun, tidak banyak ilusi tentang rapuhnya peluang ini.

    “Jendelanya mungkin tertutup rapat. Trump bisa kehilangan minat atau, lebih buruk lagi, menyimpan dendam,” para diplomat dan pejabat yang berbicara kepada TMT, sepakat.

    Namun, banyak pihak di Kementerian Luar Negeri Rusia dan pemerintahan pusat negara tersebut di Kremlin memiliki pandangan berbeda. 

    “Kami berada di jalur yang benar. Prioritasnya adalah mengkalibrasi ulang hubungan dengan Amerika Serikat — tugas yang sama sekali tidak sederhana — sambil menjaga dialog tentang Ukraina tetap berjalan,” kata seorang diplomat Rusia.

    “Dari sana, situasi di lapangan akan menentukan langkah selanjutnya. Pada akhirnya, semuanya tentang waktu, kesabaran, dan tetap pada jalur.”

    Secara formal, Kremlin telah mengisyaratkan kesediaan untuk membuat konsesi.

    Pada bulan Maret, Putin setuju untuk mematuhi moratorium yang diusulkan Trump atas serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina.

    Namun, Rusia melanjutkan serangannya segera setelah moratorium berakhir pada tanggal 18 Maret.

    “Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang gencatan senjata pada tahap ini sama sekali tidak realistis,” kata Vasily Nebenzya, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, pada awal April.

    Para pejabat melihat dua skenario utama. Yang pertama adalah menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Trump dengan imbalan konsesi seperti pembatasan pengiriman senjata AS ke Ukraina.

    “Meskipun ini tidak berarti senjata tidak akan masuk melalui Eropa,” seorang diplomat Rusia memperingatkan.

    Yang kedua: jika perundingan gagal, salahkan Kiev. 

    “Jika Rusia menolak gencatan senjata, kita harus siap menghadapi front Barat yang bersatu lagi — dan dalam konfigurasi yang bahkan kurang menguntungkan bagi kita,” pejabat lainnya memperingatkan.

    Mengatur Umpan

    Banyak ide telah dilontarkan sebagai kemungkinan insentif untuk menarik Trump ke dalam kesepakatan, mulai dari memediasi negosiasi AS-Tiongkok hingga misi bersama ke Mars.

    Namun, Kremlin hanya memiliki sedikit kartu truf yang nyata dalam perundingan ini.

    Proposal ekonomi Rusia terlihat lemah. Bahkan di tahun-tahun terbaiknya, perdagangan AS-Rusia hampir tidak mencapai $45 miliar.

    Pada tahun 2024, perdagangan anjlok menjadi hanya $3,5 miliar, level terendah sejak 1992.

    Saat ini, Moskow hanya dapat menawarkan beberapa komoditas yang masih dibutuhkan AS: titanium untuk pembuatan pesawat terbang, uranium untuk energi nuklir, dan minyak mentah berat untuk kilang minyak di sepanjang Gulf Coast.

    Namun, seperti yang dikatakan seorang pejabat, komoditas ini “tidak akan menyelamatkan neraca perdagangan Amerika — dan karenanya tidak ada nilainya bagi Trump.”

    Rusia merupakan pemasok utama logam tanah jarang seperti skandium, itrium, dan lantanum, yang penting untuk sistem elektronik dan pertahanan. Namun, hal ini juga dianggap tidak cukup untuk membuka konsesi politik besar.

    Proyek regional kedua negara yang bisa dijajaki bersama, juga terbatas. 

    Washington ingin Rusia menghentikan pengiriman senjatanya ke Korea Utara dan mematuhi sanksi PBB — tetapi Moskow, yang telah berinvestasi dalam aliansi yang berkembang dengan Pyongyang, tidak berniat untuk menghentikan kerja samanya.

    Iran juga telah diusulkan sebagai saluran yang mungkin untuk keterlibatan, mengingat peran Rusia dalam mengelola bahan bakar nuklir bekas Teheran dan dukungannya terhadap program nuklir damainya.

    “Ada keyakinan bahwa Trump memiliki rasa hormat tertentu terhadap Putin. Dan bahwa perkataan Putin dapat memengaruhi keputusan Amerika [mengenai Iran],” kata seorang pejabat pemerintah Rusia. 

    Tetapi bahkan diplomat Rusia mengakui kalau peran Moskow dalam perundingan AS-Iran paling banter hanya marjinal.

    “Teheran selalu ingin berbicara langsung dengan Amerika dan juga takut ‘dikhianati’ oleh kami dalam sebuah tawar-menawar besar,” kata seorang diplomat Rusia.

    Usulan yang lebih realistis melibatkan koordinasi energi dan gerakan simbolis.

    Salah satu usulan: misi kemanusiaan di Gaza dengan memanfaatkan infrastruktur buatan Rusia di Suriah.

    Usulan lain akan melibatkan kerja sama informal di pasar minyak yang melibatkan AS, Rusia, dan Arab Saudi.

    “Di sini, tiga negarawan besar bisa tampil di panggung: pemimpin AS, Rusia, dan Arab Saudi,” kata seorang diplomat Rusia.

    Lalu ada ide Trump Tower di Moskow.

    Para pejabat bertukar pikiran untuk membangun Trump Tower setinggi 150 lantai di Kota Moskow, distrik bisnis ibu kota.

    Proyek tersebut dapat segera diluncurkan, dan Trump sendiri dapat berpartisipasi dalam peletakan batu pertama.

    “Kecepatan, dampak, dan daya tarik: itulah hal-hal yang secara intuitif dihargai Trump,” kata seorang sumber yang dekat dengan Kremlin. Terlebih lagi mengingat tim Trump dan pejabat Rusia telah membahas proyek ini sebelumnya, tambahnya.

    Afrika, yang selama ini tidak terlalu penting dalam kebijakan luar negeri AS, dianggap tidak mungkin menarik perhatian Trump.

    Misi gabungan ke Mars juga tidak dianggap realistis.

    Dalam semua proposal ini, Kremlin berpedoman pada satu aksioma: inisiatif harus disesuaikan secara pribadi dengan Trump, dapat dicapai dalam satu masa jabatan, dan menawarkan daya tarik media yang kuat.

    “Tanpa itu, adalah naif untuk mengharapkan kemajuan apa pun,” kata seorang pejabat senior Rusia.

     

    (oln/tmt/*)

  • Gencatan Senjata Gaza Palestina, Wakil PM Malaysia Sebut Negaranya Senada dengan Indonesia

    Gencatan Senjata Gaza Palestina, Wakil PM Malaysia Sebut Negaranya Senada dengan Indonesia

    loading…

    Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, negaranya memiliki dukungan yang sama dengan Indonesia soal gencatan senjata di Gaza, Palestina. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, negaranya memiliki dukungan yang sama dengan Indonesia soal gencatan senjata di Gaza, Palestina.

    Datuk Ahmad Zahid Hamidi mengungkap, sikapnya terhadap warga Gaza harus dikemukakan dalam forum internasional. Untuk itu, dia turut membahas hal tersebut dalam kunjungannya ke Indonesia.

    “Saya telah meminta agar di forum-forum antarabangsa dan resolusi yang dikeluarkan sama ada di Dewan Keamanan ataupun Majelis Umum PBB UNGA dan forum lain-lain termasuk OIC agar kebersamaan antara Indonesia dan Malaysia bertindak atas satu nada,” kata Zahid di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Zahid menilai, Gaza memerlukan banyak dukungan dalam rekonstruksi. Terlebih, banyak sektor yang perlu diperhatikan, seperti pada bidang kesehatan dan pendidikan.

    “Kita harus mencari langkah jangka panjang bagaimana rekonstruksi kembali Gaza itu bukan hanya soal penempatan tapi soal pendidikan, soal kesehatan dan soal infrastruktur harus dibangunkan semula dan sebelum itu gencatan senjata kekal, gencatan senjata harus diusahakan oleh masyarakat antarabangsa,” katanya.

    “Perihal demikian, komuniti panjang negara, komunitas internasional harus bersama-sama menepikan soal-soal perbedaan kecil ataupun perbedaan ideologi atau pegangan, tapi baliknya atas nama kemanusiaan, kita harus memobilisasi masyarakat antarabangsa Komunitas internasional ini untuk bersama-sama mencari jalan penyelesaian di Gaza dan mengadakan rekonstruksi di Gaza itu,” sambungnya.

    (shf)

  • Dari Sri Mulyani hingga Megawati, Ini 8 Sosok Kartini Indonesia

    Dari Sri Mulyani hingga Megawati, Ini 8 Sosok Kartini Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam semangat memperingati Hari Kartini 2025, kita diingatkan kembali akan pentingnya peran perempuan dalam membangun bangsa. Siapa saja sosok Kartini Indonesia? Berikut ini deretannya.

    Dalam era perkembangan sosial dan teknologi yang begitu pesat, peran perempuan di berbagai sektor semakin diakui dan diperkuat. Sosok-sosok perempuan inspiratif di Indonesia telah menunjukkan kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga meluas ke berbagai bidang publik yang berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

    Pada momen Hari Kartini 2025, menjadi refleksi atas perjuangan perempuan yang tak henti-hentinya menembus batas dan tantangan. Di antara mereka yang mencolok, para tokoh perempuan ini telah membuktikan dengan dedikasi, keberanian, dan kecerdasan, mereka mampu menciptakan perubahan yang signifikan.

    Dari dunia politik hingga seni, sosok-sosok ini tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan.

    Berikut ini tujuh sosok Kartini Indonesia masa kini yang layak diapresiasi.

    Sosok Kartini Indonesia

    1. Sri Mulyani Indrawati

    Sri Mulyani, yang lahir di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung) pada 26 Agustus 1962, saat ini menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia pada Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat di posisi yang sama pada periode 2005–2010 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum kemudian ditunjuk sebagai direktur pelaksana Bank Dunia dari 2010 hingga 2016.

    Sri Mulyani dikenal karena pemikiran dan strateginya yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama saat krisis global 2008. Ia pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia oleh Emerging Markets dan masuk dalam daftar 100 Most Powerful Women versi Forbes, termasuk peringkat ke-38 pada 2023. Ia juga menjadi perempuan pertama dari Indonesia yang menjabat posisi tinggi di Bank Dunia.

    2. Susi Pudjiastuti

    Susi Pudjiastuti, lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965, adalah mantan menteri kelautan dan perikanan yang menjabat pada periode 2014–2019. Ia dikenal sebagai figur yang berani dan tegas dalam mengambil kebijakan demi melindungi kekayaan laut Indonesia.

    Salah satu kebijakan terkenalnya adalah menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Langkahnya tersebut mengundang pujian dan perhatian dunia internasional karena keberaniannya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

    3. Retno Marsudi

    Retno Marsudi juga dinobatkan sebagai sosok Kartini Indonesia. Ia adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia. Ia lahir di Semarang pada 27 November 1962 dan mulai menjabat sejak 2014 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Retno memiliki pengalaman panjang di dunia diplomasi, termasuk pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Selama kepemimpinannya, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019–2020. Ia juga dikenal aktif dalam memperjuangkan isu kemanusiaan dan perdamaian di tingkat global.

    4. Sri Wahyuni Agustiani

    Sri Wahyuni Agustiani atau Yuni, lahir di Bandung pada 13 Agustus 1994. Ia adalah atlet angkat besi yang mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 untuk kelas 48 kg. Sebelumnya, dia juga meraih perak di Asian Games 2014.

    Yuni mulai menekuni olahraga angkat besi sejak usia 13 tahun dan telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Ia dikenal sebagai atlet yang ulet dan konsisten, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kariernya.

    5. Merry Riana

    Merry Riana lahir di Jakarta pada 29 Mei 1980, adalah seorang motivator, penulis, dan pengusaha sukses. Namanya semakin dikenal setelah kisah hidupnya diangkat dalam film “Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar” pada 2014.

    Mengalami krisis 1998, dia dikirim oleh orang tuanya ke Singapura demi keamanan. Di sana, dia menghadapi banyak tantangan finansial dan harus bekerja keras untuk membiayai kuliah dan hidup mandiri. Semangat juangnya membawanya menjadi sosok inspiratif, terutama di kalangan anak muda.

    6. Najwa Shihab

    Najwa Shihab atau Mba Nana adalah jurnalis dan presenter ternama di Indonesia. Ia dikenal lewat program “Mata Najwa” yang membahas berbagai isu politik dan sosial secara kritis dan mendalam. Najwa juga merupakan pendiri Narasi, sebuah platform media digital independen yang berfokus pada edukasi dan jurnalisme berkualitas.

    Ia dikenal sebagai figur yang berani dan vokal dalam menyuarakan isu-isu publik. Lewat berbagai kanal, Najwa terus mendorong pentingnya partisipasi publik dalam menjaga demokrasi dan transparansi.

    7. Cinta Laura Kiehl

    Cinta Laura lahir pada 17 Agustus 1993 dan dikenal sebagai aktris, penyanyi, serta aktivis pendidikan. Ia menyelesaikan pendidikannya di Columbia University, Amerika Serikat, dengan gelar bachelor of arts di bidang psikologi dan sastra Jerman, lulus dengan predikat cum laude.

    Cinta aktif dalam advokasi isu perempuan dan anak, serta berkontribusi dalam pembangunan sekolah-sekolah di Indonesia. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan, menunjukkan dedikasinya terhadap kemajuan generasi muda.

    8. Megawati Hangestri Pertiwi

    Nama Megawati Hangestri Pertiwi juga masuk dalam daftar sosok Kartini Indonesia. Ia mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pevoli putri terbaik di dunia. Atlet asal Indonesia ini berhasil menarik perhatian dunia berkat performa luar biasa di berbagai kompetisi internasional.

    Ia bahkan mendapat julukan “Megatron” dari penggemarnya di Korea Selatan. Megawati lahir pada 20 September 1999 dan mulai menekuni voli sejak duduk di bangku SMP.

    Karier profesionalnya dimulai pada usia 14 tahun ketika bergabung dengan Surabaya Bank Jatim di Livoli Divisi Utama pada 2015. Kemampuannya yang menonjol membawanya ke level Proliga bersama Jakarta Pertamina Fastron, klub yang dia bela dari 2015 hingga 2022.

    Pada 2025, dia mencatat sejarah baru dengan dinobatkan sebagai pevoli putri terbaik di dunia. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas kerja keras dan dedikasi yang dia tunjukkan dalam setiap pertandingan. Tak ayal, Megawati juga dinobatkan sebagai sosok Kartini Indonesia dalam momen Hari Kartini 2025.