Xcloud.id

partai: PBB

  • Tentara India Ledakkan Rumah 2 Tersangka Serangan Kashmir

    Tentara India Ledakkan Rumah 2 Tersangka Serangan Kashmir

    Jakarta –

    Para tentara di bagian wilayah Kashmir yang dikelola India meledakkan rumah-rumah keluarga milik dua orang, yang menurut polisi termasuk dalam kelompok yang melakukan penembakan mengerikan di wilayah sengketa tersebut.

    Pasukan keamanan India telah meluncurkan perburuan besar-besaran terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan 26 orang di Pahalgam, Kashmir pada hari Selasa (22/4) lalu.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (25/4/2025), polisi India mengatakan mereka adalah anggota kelompok Lashkar-e-Taiba (LeT) yang berbasis di Pakistan, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Polisi India telah merilis poster perburuan dengan sketsa tiga orang: warga negara India bernama Adil Hussain Thoker, serta dua warga negara Pakistan: Ali Bhai dan Hashim Musa.

    Mereka juga mencari warga negara India bernama Ashif Sheikh.

    Anggota keluarga dekat kedua buronan India telah ditahan untuk diinterogasi setelah serangan itu, kata petugas dan kerabat mereka.

    Saudara perempuan Sheikh, Yasmeena mengatakan tentara menutup area di sekitar rumah, di daerah Tral, selatan Kashmir, mulai dari Kamis (24/4) hingga Jumat (25/4).

    “Setelah beberapa saat, ledakan besar yang menakutkan, merobohkan rumah itu. Semua yang ada di dalamnya hancur,” katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada seorang pun di dalam saat itu.

    Seorang petugas polisi mengatakan tentara juga menghancurkan rumah keluarga Thokar di daerah Bijbehara dengan cara yang sama pada Jumat dini hari waktu setempat.

    Polisi mengatakan mereka adalah bagian dari faksi LeT yang disebut Front Perlawanan (TRF).

    “Keduanya telah aktif selama tiga hingga empat tahun, dan merupakan bagian dari TRF yang merupakan cabang dari LeT,” kata seorang perwira intelijen polisi kepada AFP, yang berbicara dengan syarat anonim, karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

    “Mereka adalah militan yang dicari yang terlibat dalam serangan sebelumnya juga terhadap pasukan keamanan,” tambah perwira itu.

    Polisi telah menawarkan hadiah uang dua juta rupee (US$23.500) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan masing-masing pria tersebut.

    Lihat juga Video India Usir WN Pakistan dari Negaranya, Layanan Visa Juga Ditangguhkan

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penyakit yang Bisa Dicegah dengan Vaksin Kian Merebak

    Penyakit yang Bisa Dicegah dengan Vaksin Kian Merebak

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan PBB yang mengurusi masalah anak-anak (UNICEF), dan aliansi vaksin Gavi mengeluarkan peringatan bahwa dunia kini menghadapi peningkatan jumlah wabah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, seperti campak, meningitis, dan demam kunir atau demam kuning.

    Pernyataan bersama ini dikeluarkan pada awal Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 30 April 2025.

    “Vaksin telah menyelamatkan lebih dari 150 juta nyawa dalam lima dekade terakhir. Namun, pemotongan dana untuk kesehatan global kini mengancam pencapaian yang telah diperjuangkan dengan susah payah ini,” ungkap Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sebuah pernyataan.

    Campak yang kembali jadi ancaman

    Pernyataan tersebut juga menyoroti kembalinya campak yang berbahaya, dengan kasus yang meningkat 20% dalam setahun, mencapai 10,3 juta pada tahun 2023. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024 dan 2025.

    Selama tahun lalu, 138 negara melaporkan kasus campak, dengan 61 di antaranya melaporkan wabah. Ini merupakan angka tertinggi yang tercatat sejak 2019.

    “Krisis pendanaan global secara serius membatasi kemampuan kami untuk memvaksinasi lebih dari 15 juta anak rentan di negara-negara yang rapuh dan terdampak konflik dari penyakit campak,” tambah Kepala UNICEF, Catherine Russell.

    Meningitis dan demam kuning: Ancaman yang semakin besar

    Pada tiga bulan pertama tahun 2025, lebih dari 5.500 kasus meningitis dan sekitar 300 kematian dilaporkan di 22 negara Afrika. Pada tahun 2024, tercatat 26.000 kasus dan hampir 1.400 kematian di 24 negara.

    Apakah anak-anak cukup mendapatkan vaksinasi?

    Terdapat pula kenaikan jumlah anak yang terlewat dari dosis vaksin rutin mereka, meskipun upaya pemulihan dilakukan setelah pandemi. Sekitar 14,5 juta anak tidak menerima satu pun dosis vaksin rutin mereka pada tahun 2023.

    Gavi menyerukan dana sebesar USD9 miliar menjelang konferensi tingkat tinggi pada tanggal 25 Juni nanti, “untuk melindungi 500 juta anak, menyelamatkan setidaknya 8 juta nyawa antara tahun 2026 hingga 2030.”

    Seruan ini datang di tengah pemotongan besar-besaran dana vaksin, misinformasi, serta krisis kemanusiaan lainnya seperti perang di Gaza.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah secara drastis mengurangi dana bantuan kemanusiaan kepada berbagai lembaga sejak menjabat lagi jadi presiden.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Bunuh Hampir 2.000 Warga Gaza Sejak Langgar Gencatan Senjata Maret Lalu

    Israel Bunuh Hampir 2.000 Warga Gaza Sejak Langgar Gencatan Senjata Maret Lalu

    PIKIRAN RAKYAT – Pasukan Israel Penjajah telah membunuh hampir 2.000 warga Palestina di Gaza sejak mereka melanggar kesepakatan gencatan senjata pada Maret 2025. Sebagian besar di antara korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Sejak genosida di Gaza dimulai 18 bulan lalu, total korban tewas warga Palestina telah mencapai lebih dari 61.700 orang.

    Selain itu, sebanyak 117.248 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan Israel yang terus berlangsung.

    Serangan terbaru terjadi sejak Kamis pagi, 23 April 2025 waktu setempat, dengan lebih dari 60 korban jiwa dilaporkan dalam waktu singkat. Serangan udara dini hari Israel menyebabkan jumlah korban terus bertambah.

    Menurut laporan dari Layanan Pertahanan Sipil Palestina dan tim medis, 12 orang dari satu keluarga di Jabalia, wilayah utara Gaza, termasuk dalam daftar korban tewas akibat serangan tersebut.

    Kondisi kemanusiaan di Gaza juga semakin memburuk. Direktur Medis Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, Khalil al-Daqran, memperingatkan bahwa Gaza telah memasuki tahap kelima kelaparan, tingkat paling kritis menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akibat blokade Israel yang masih berlangsung, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Wafa.

    Kementerian Kesehatan Gaza menyampaikan bahwa dari total 38 rumah sakit di Jalur Gaza, hanya satu yang masih berfungsi.

    Rumah sakit anak Mohammed al-Durra yang terletak di sebelah timur Kota Gaza menjadi fasilitas medis terbaru yang tidak lagi beroperasi akibat kerusakan dan kekurangan sumber daya.

    ‘Krisis Kemanusiaan Terburuk’

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan situasi di Gaza, Palestina saat ini sebagai krisis kemanusiaan terburuk. Bayangkan saja, Israel terus melakukan serangan udara sekaligus memblokade bantuan internasional hampir dua bulan terakhir.

    Saat ini warga Gaza menghadapi situasi sulit lantaran kekurangan makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya. Padahal, dunia internasional telah mendesak Israel untuk menghentikan blokade juga serangan.

    Pada Kamis, 24 April 2025 dini hari Israel kembali melakukan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 13 orang yang mayoritas anak-anak dan perempuan. Sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini, hampir 52.000 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 117.000 lainnya luka-luka.

    “Jalur Gaza tengah menyaksikan eskalasi militer yang nyata dan krisis kemanusiaan yang meningkat,” lapor Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera dari Deir el-Balah di Gaza bagian tengah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kian Panas! Pasukan Pakistan-India Saling Tembak di Kashmir

    Kian Panas! Pasukan Pakistan-India Saling Tembak di Kashmir

    Jakarta –

    Kian panas! Pasukan dari Pakistan dan India terlibat saling tembak di sepanjang Garis Kontrol di Kashmir yang disengketakan. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak kedua negara yang memiliki senjata nuklir itu untuk menahan diri menyusul penembakan mematikan di wilayah tersebut.

    Hubungan kedua negara kini berada di level terendah dalam beberapa tahun, dengan India menuduh Pakistan mendukung “terorisme lintas batas,” setelah penembakan yang menewaskan 26 turis di Kashmir.

    Syed Ashfaq Gilani, seorang pejabat pemerintah di bagian wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, mengatakan kepada AFP, bahwa pasukan saling tembak di sepanjang Garis Kontrol (LOC) yang memisahkan kedua negara.

    “Tidak ada penembakan terhadap penduduk sipil,” tambahnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (25/4/2025).

    Militer India mengonfirmasi telah terjadi penembakan senjata ringan dalam jumlah terbatas, yang dikatakannya “dimulai oleh Pakistan”, seraya menambahkan bahwa penembakan itu telah “direspons secara efektif”.

    Sebelumnya pada hari Kamis (24/4), juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan di New York, bahwa masalah antara kedua negara “dapat dan harus diselesaikan secara damai melalui keterlibatan bersama yang bermakna”.

    “Kami sangat mengimbau kedua pemerintah… untuk menahan diri secara maksimal, dan memastikan bahwa situasi dan perkembangan yang telah kita lihat tidak memburuk lebih jauh,” katanya.

    Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk memburu orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab atas pembunuhan 26 warga sipil di lokasi wisata populer Pahalgam di Kashmir. Kepolisian India mengidentifikasi dua dari tiga orang bersenjata yang melarikan diri sebagai warga Pakistan.

    “Saya katakan kepada seluruh dunia: India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukungnya,” kata Modi, dalam pidato pertamanya sejak serangan hari Selasa lalu di wilayah Himalaya tersebut.

    “Kami akan mengejar mereka sampai ke ujung Bumi,” tandasnya.

    Menanggapi itu, pemerintah Pakistan menyangkal keterlibatan apa pun. Islamabad menyebut upaya untuk mengaitkan Pakistan dengan serangan Pahalgam adalah “sepele”, dan berjanji untuk merespons setiap tindakan India.

    “Setiap ancaman terhadap kedaulatan Pakistan dan keamanan rakyatnya akan ditanggapi dengan tindakan balasan yang tegas di semua bidang,” kata pemerintah Pakistan dalam sebuah pernyataan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Jakarta –

    Ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir setelah serangan mematikan terhadap para turis di Kashmir yang dikuasai India pada Selasa lalu (22/04). New Delhi menyalahkan kelompok militan yang disebutnya mendapat dukungan Pakistan.

    Sejak Rabu (23/04) India telah menurunkan hubungan diplomatik dengan Pakistan, menutup salah satu perbatasan utama kedua negara, dan menyatakan akan menangguhkan perjanjian pembagian air hingga “Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas.”

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, pada Kamis (24/04) menantang India untuk membuktikan keterlibatan Pakistan dalam serangan yang menewaskan 26 orang di dekat kota Pahalgam.

    “India terus-menerus aksi permainan saling menyalahkan. Jika ada bukti keterlibatan Pakistan dalam insiden Pahalgam, kami mendesak mereka untuk memberikannya kepada kami dan komunitas internasional,” ungkap Dar.

    Sementara, Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya pada Kamis mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris serta para pendukungnya.”

    Serangan ini mengejutkan India karena menyasar wisatawan sipil, dan menjadi sebuah eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya di Kashmir yang dikuasai India yang sebagian besar menargetkan pasukan keamanan.

    Menurut laporan media lokal India, terdapat lima hingga enam penyerang yang menembakkan senjata selama sekitar 10 menit di tiga titik di padang rumput Baisaran, Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus terdekat dengan membawa senapan.

    India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir di utara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tapi kenyataannya, masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah itu. Inilah yang membuat Kashmir jadi daerah yang rawan konflik. Selama puluhan tahun, kelompok pemberontak terus melakukan perlawanan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India menuduh kelompok-kelompok ini didukung oleh Pakistan, tapi Pakistan membantah tuduhan itu.

    Pakistan: Pemblokiran air adalah ‘tindakan perang’

    Setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi pada Kamis (24/04), Pakistan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap India. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran Sungai Indus, maka hal itu akan dianggap sebagai “tindakan perang.”

    Perjanjian Air Indus ditengahi oleh Bank Dunia dan ditandatangani oleh India dan Pakistan pada 1960. Sejak itu, perjanjian ini tidak pernah ditangguhkan meskipun terjadi beberapa kali perang dan bentrokan antara kedua negara.

    Dalam perjanjian tersebut mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak sungainya. Pakistan sangat bergantung pada aliran air dari Kashmir yang dikuasai India. Selama bertahun-tahun, Pakistan juga khawatir bendungan yang dibangun India bisa mengurangi aliran air ke wilayahnya.

    Menurut kantor berita Reuters, penangguhan perjanjian ini tidak akan berdampak langsung terhadap aliran air ke Pakistan karena India tidak memiliki kapasitas penyimpanan air yang cukup untuk menahan aliran sungai. Namun, penangguhan ini bisa mempengaruhi pertukaran informasi terkait kondisi air.

    “Perjanjian Air Indus mungkin memang merupakan warisan masa lalu yang perlu dimodifikasi secara signifikan, terutama karena perubahan iklim,” kata Osama Malik, pakar hukum internasional yang berbasis di Pakistan kepada DW.

    “Namun, dalam bentuknya saat ini, perjanjian ini tetap efektif bahkan di saat perang. Pasal 12 dalam perjanjian hanya mengizinkan penarikan secara bilateral dari perjanjian, tidak ada ketentuan untuk penangguhan sepihak.” Ungkapnya.

    “Tahun ini curah hujan dan salju di Pakistan sangat rendah, dan jika India, secara sepihak dan ilegal menangguhkan perjanjian ini dan memutuskan untuk mengurangi aliran air, maka akan terjadi situasi kekeringan yang dahsyat dan krisis pangan,” tambah Malik.

    Selain itu, pejabat India yang juga menyebut kemungkinan serangan militer yang menyebabkan kekhawatiran di Pakistan semakin meningkat. Siaran televisi di sana banyak diisi oleh pengamat militer yang mengingatkan soal dampak tak terduga jika ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir ini makin memanas.

    Setelah serangan pada 2019 terhadap pasukan keamanan di Kashmir yang dikuasai India—yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan Islamis berbasis di Pakistan—India melakukan serangan udara ke wilayah Pakistan, yang nyaris memicu perang terbuka antara kedua negara.

    Maria Sultan, analis pertahanan yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa penangguhan perjanjian air oleh India adalah bentuk “Strategi yang berbahaya.”

    “Air adalah hal yang krusial, dan pelanggaran terhadap Perjanjian Air Indus atau upaya apa pun untuk mengurangi pasokan air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” ujarnya.

    Mungkinkah ketegangan India-Pakistan mereda?

    Warga dari kedua negara yang berbicara kepada DW menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan konflik bersenjata.

    Rahul Sharma, warga India di Delhi, mengatakan bahwa perang antara India dan Pakistan bisa membuat kedua negara mundur secara ekonomi selama puluhan tahun.

    “Apa yang sudah dilakukan pemerintah India saat ini sudah cukup tegas, tak perlu melangkah lebih jauh,” kata Sharma.

    Saad Ali, warga Pakistan dari Islamabad, mengatakan bahwa “kami tidak mampu menghadapi perang dan mempertaruhkan nyawa masyarakat. Kedua pihak seharusnya menahan diri dan membiarkan masyarakat hidup damai serta menyelesaikan masalah melalui dialog.”

    Soulat Pasha, warga Pakistan dari Provinsi Sindh, sedang mengunjungi Negara Bagian Uttar Pradesh di India bersama istrinya untuk menemui kerabat setelah 20 tahun tidak bertemu. Ia mengatakan khawatir dengan situasi yang semakin memanas antara kedua negara. Mereka berharap bisa segera kembali ke Pakistan.

    Maleeha Lodhi, analis hubungan internasional dan mantan duta besar Pakistan untuk AS, PBB, dan Inggris, mengatakan kepada DW bahwa per Kamis (24/04) bahwa kedua pihak sudah menyampaikan sikap masing-masing.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah menghindari eskalasi lebih lanjut dan segera membentuk jalur komunikasi belakang untuk menurunkan ketegangan. Namun, jika India mengambil tindakan militer, maka semua akan berubah dan hal itu berisiko memicu krisis besar karena Pakistan pasti akan membalas,” ujarnya.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan bahwa India sedang “melakukan perang intensitas rendah terhadap kami, dan jika mereka meningkatkan intensitasnya, maka kami siap. Untuk melindungi tanah kami, kami tidak akan tunduk pada tekanan internasional mana pun.”

    Madiha Afzal, peneliti dari Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini “berpotensi menjadi sangat berbahaya.”

    “Tindakan-tindakan punitif yang diambil India, terutama penangguhan Perjanjian Air Indus, sangat signifikan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antara kedua negara selama bertahun-tahun. Sehingga, hanya satu serangan saja bisa memicu eskalasi besar,” ungkap Afzal.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Tezar Aditya Rahman

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

    Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

    PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali terasa setelah serangan mematikan di wilayah Pahalgam, Jammu, dan Kashmir. Insiden yang terjadi pada Selasa itu menelan korban jiwa sebanyak 25 wisatawan asal India dan satu warga lokal. Pelaku penyerangan hingga kini belum teridentifikasi, tetapi dampaknya telah memicu reaksi keras dari kedua negara bertetangga yang memiliki sejarah konflik panjang.

    Sebagai respons atas insiden tersebut, India mengambil serangkaian langkah drastis, termasuk menangguhkan Indus Waters Treaty (Perjanjian Air Indus), yang telah berlaku sejak tahun 1960. Perjanjian yang dimediasi oleh Bank Dunia tersebut mengatur pembagian air dari enam sungai utama di Cekungan Sungai Indus antara India dan Pakistan. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, di mana India secara sepihak menangguhkan perjanjian tersebut.

    Perdana Menteri India, Narendra Modi, memimpin rapat darurat Komite Keamanan Kabinet sebelum mengumumkan penangguhan perjanjian tersebut. Tak hanya itu, India juga mengusir penasihat militer Pakistan dari kedutaan Islamabad di New Delhi, mengurangi jumlah staf diplomatik Pakistan, dan menghentikan sementara layanan visa bagi warga negara Pakistan, termasuk visa dalam kerangka kerja Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC).

    Pemerintah India bahkan meminta seluruh warganya yang sedang berada di Pakistan untuk segera pulang dan menutup satu-satunya perlintasan darat legal di perbatasan Wagah-Attari.

    Di sisi lain, Pakistan merespons cepat dengan langkah serupa. Pemerintah di Islamabad menyatakan bahwa tidak ada klausul dalam Perjanjian Air Indus yang memungkinkan penangguhan sepihak, dan menyebut tindakan India sebagai “ceroboh” serta memperingatkan bahwa setiap upaya pengalihan atau pemblokiran aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai ‘tindakan perang’.

    Langkah yang tak kalah signifikan adalah keputusan Pakistan untuk menangguhkan Perjanjian Simla tahun 1972, yang selama ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa secara bilateral dan menjaga penghormatan terhadap Garis Kontrol (Line of Control) di wilayah Kashmir yang disengketakan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite Keamanan Nasional Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri oleh seluruh pimpinan militer.

    Selain mengusir atase pertahanan India dan mengurangi staf diplomatik di kedutaan India di Islamabad, Pakistan juga menutup perlintasan di sisi perbatasan Attari-Wagah, menangguhkan seluruh perdagangan bilateral dan bisnis pihak ketiga melalui wilayahnya.

    Islamabad juga menghentikan layanan visa bagi seluruh warga negara India di bawah Skema Pengecualian Visa SAARC, kecuali bagi peziarah Sikh, serta menutup wilayah udara Pakistan bagi semua pesawat milik atau dioperasikan oleh India.

    Ketegangan antara kedua negara nuklir ini semakin memperburuk situasi di kawasan Asia Selatan, yang selama bertahun-tahun telah diwarnai oleh konflik berkepanjangan terkait wilayah Kashmir. Sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali, dan dua diantaranya terkait Kashmir.

    Pengamat hubungan internasional menilai bahwa penangguhan perjanjian-perjanjian bilateral yang telah lama menjadi pilar kerja sama terbatas antara kedua negara dapat memperburuk instabilitas regional dan memicu reaksi dari komunitas internasional. Terutama, penangguhan Indus Waters Treaty dikhawatirkan akan berdampak langsung pada sektor pertanian dan ketersediaan air di Pakistan, yang sangat bergantung pada aliran sungai dari wilayah India.

    Sejauh ini, belum ada klaim tanggung jawab atas serangan di Pahalgam. Namun, India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan sebagai dalang di balik serangan tersebut—klaim yang kerap dilontarkan dalam insiden serupa sebelumnya. Sementara itu, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen.

    Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan agar kedua negara menahan diri dan kembali ke meja perundingan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun dengan ditangguhkannya perjanjian-perjanjian penting dan saling pengusiran diplomat, jalan menuju deeskalasi tampaknya masih panjang.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cek Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Jakarta, Begini Caranya – Page 3

    Cek Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Jakarta, Begini Caranya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong transformasi layanan perpajakan berbasis digital.

    Salah satu inovasi terbaru adalah kemudahan akses terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dokumen ini kini bisa dicek secara online tanpa perlu datang ke kantor pelayanan pajak.

    “SPPT PBB merupakan dokumen penting yang memuat informasi nilai pajak atas tanah dan bangunan. Dulu, warga Jakarta harus antre untuk mendapatkannya secara manual. Sekarang, hanya dengan perangkat digital, semua bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

    Cara Pertama: SPPT Dikirim Otomatis ke Email

    Bagi wajib pajak yang telah mendaftar layanan e-SPPT, dokumen SPPT akan dikirim otomatis ke alamat email setiap tahunnya.

    Tanpa perlu login atau membuka aplikasi tambahan, pengguna cukup memeriksa kotak masuk atau folder spam di email. Praktis dan cepat, cukup beberapa klik untuk mengakses dokumen pajak.

    Layanan ini sangat cocok untuk wajib pajak yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

     

  • Serangan Tiada Ampun dari Israel Sebabkan Krisis di Gaza Terus Meningkat

    Serangan Tiada Ampun dari Israel Sebabkan Krisis di Gaza Terus Meningkat

    PIKIRAN RAKYAT – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan situasi di Gaza, Palestina saat ini sebagai krisis kemanusiaan terburuk. Bayangkan saja, Israel terus melakukan serangan udara sekaligus memblokade bantuan internasional hampir dua bulan terakhir.

    Saat ini warga Gaza menghadapi situasi sulit lantaran kekurangan makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya. Padahal, dunia internasional telah mendesak Israel untuk menghentikan blokade juga serangan.

    Pada Kamis, 24 April 2025 dini hari Israel kembali melakukan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 13 orang yang mayoritas anak-anak dan perempuan. Sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini, hampir 52.000 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 117.000 lainnya luka-luka.

    “Jalur Gaza tengah menyaksikan eskalasi militer yang nyata dan krisis kemanusiaan yang meningkat,” lapor Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera dari Deir el-Balah di Gaza bagian tengah.

    Tareq melaporkan bahwa tim penyelamat, dengan sebagian besar peralatan mereka rusak atau hancur, semakin kesulitan untuk menjangkau korban yang terjebak di bawah reruntuhan.

    Otoritas Palestina (PA) yang memerintah Tepi Barat yang juga diduduki menyebut serangan Israel tanpa jeda. Selain itu, tidak ada belas kasihan dari Israel saat melakukan serangan-serangan.

    “Di kamp pengungsi Shaboura, seperti di setiap sudut lain di Gaza, kehancuran tidak pernah berakhir,” kata PA dalam pernyataan tersebut.

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menggambarkan apa yang dilakukan Israel sebagai penghancuran kehidupan Palestina secara sengaja.

    “Jalur Gaza kini kemungkinan menghadapi krisis kemanusiaan terburuk dalam 18 bulan sejak meningkatnya permusuhan pada Oktober 2023,” kata OCHA dalam pembaruan situasi terbarunya pada 23 April 2025.

    Krisis besar

    Israel dilaporkan bakal terus melakukan blokade total terhadap bantuan internasional yang hendak masuk ke Jalur Gaza, Palestina. Militer Israel memperkirakan, dalam dua minggu ke depan akan terjadi krisis besar di daerah tersebut.

    Situs berita Israel, Walla menyebut militer Israel tidak khawatir dengan krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Warga Palestina di Gaza telah hidup tanpa bantuan selama 51 hari terakhir sejak blokade total Israel.

    “Dalam dua minggu, krisis besar akan dimulai di Jalur Gaza terkait makanan, peralatan medis, dan obat-obatan,” kata sumber di Komando Selatan Israel, yang berbicara kepada Walla.

    Menurut sumber tersebut, warga Palestina di Gaza akan beradaptasi dalam beberapa bulan mendatang. Syaratnya, warga di Gaza harus memiliki tepung, air, dan tempat berlindung yang layak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Viral Aksi Provokasi di Sidang PBB Bawa Kertas Free Papua-Maluku, Kemlu RI: Pencari Sensasi – Halaman all

    Viral Aksi Provokasi di Sidang PBB Bawa Kertas Free Papua-Maluku, Kemlu RI: Pencari Sensasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beredar video viral yang memperlihatkan beberapa orang dengan mengenakan pakaian adat, membawa kertas bertuliskan ‘Free Maluku’, ‘Free Papua’, dan ‘Free Aceh’ hadir jelang sidang Forum Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Isu-Isu Adat di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Senin 21 April 2025, lalu.

    Aksi yang dinilai sebagai bentuk provokasi internasional ini kemudian ditertibkan oleh petugas PBB di lokasi. 

    Menanggapi kejadian ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan mereka adalah individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum internasional untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu.

    “Unfortunately memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri,” kata Roy saat ditemui di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Roy menjelaskan, UNPFII ini adalah forum bagi negara anggota PBB bertukar pikiran soal pemberdayaan masyarakat adat dan kerja sama negara yang punya kesamaan pandang dengan mempertimbangkan kedaulatan masing-masing.

    Forum tersebut juga merupakan wadah kerja sama antara negara dengan negara, bukan individu seperti yang terjadi dalam insiden tersebut.

    Sehingga kata Roy, jika ada individu yang membawa kepentingan pribadi atau kelompok tertentu ke dalam forum PBB, sekalipun mereka membawa bendera NGO atau organisasi non-pemerintah, mereka akan diberikan peringatan keras karena dianggap mencari sensasi.

    “Sehingga ketika ada orang-orang yang bisa hadir pada sebuah forum PBB meskipun dengan bendera NGO misalnya, namun memanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu itu bahkan tidak dapat diterima bahkan oleh PBB,” jelas Roy.

    “Hal ini bisa dilihat lagi, bisa dicek bahwa beberapa saat sesudah terjadinya penyalahgunaan forum oleh orang-orang yang mencari sensasi seperti itu, PBB langsung menanggapi keras memberikan peringatan kepada semua delegasi yang hadir pada forum tersebut untuk tidak menyalahgunakan forum PBB untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan pembentukan forum itu sendiri,” lanjutnya.

    Menurutnya mereka yang menyalahgunakan forum PBB untuk kepentingan kelompok tertentu merupakan orang-orang pencari sensasi, tidak bertanggung jawab, dan tak punya etika sama sekali sebagai masyarakat internasional.

    “Ktika ada orang-orang pencari sensasi yang melakukan hal tersebut sudah jelas-jelas itu melakukan tindakan yang menyalahgunakan forum dan mungkin dapat dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tidak memiliki etika sama sekali apalagi etika untuk berperilaku dalam masyarakat internasional,” pungkas Roy.

     

     

     

  • Pakar Israel Tegaskan Hizbullah Masih Tangguh: Bahkan Bisa Mengudeta Pemerintah Lebanon – Halaman all

    Pakar Israel Tegaskan Hizbullah Masih Tangguh: Bahkan Bisa Mengudeta Pemerintah Lebanon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pakar Israel bernama Dr. Moshed Elad mengakui bahwa kelompok Hizbullah di Lebanon saat ini masih tangguh meski sudah digempur Israel.

    Elad yang menjadi dosen di Kolese Galilea Barat itu menyebut Hizbullah masih menjadi kekuatan besar di Lebanon.

    “Terlepas dari serangan besar Israel yang mendera Hizbullah, organisasi itu masih lebih kuat daripada beberapa tentara Lebanon. Semuanya bergantung padanya,” kata Elad dikutip dari The Jerusalem Post.

    Menurut dia, Hizbullah bahkan mampu melakukan kudeta terhadap permintahan negara Timur Tengah itu.

    “Jika Hizbullah mau, organisasi itu bisa melakukan kudeta pemerintahan dan kembali mengklaim kontrol. Jika Hizbullah menginginkannya, jutaan Syiah akan mematuhinya,” ujarnya.

    Elad menegaskan bahwa Hizbullah tidak takut kepada pemerintah Lebanon, bahkan meski pemerintah itu dibekingi oleh Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

    “Pemerintahan Lebanon di bawah Presiden Michel Aoun, Perdana Menteri Najib Mikati, dan Kepala Staf Joseph Aoun tak dianggap oleh Hizbullah,” katanya.

    Kata Elad, Hizbullah hanya mendengarkan pendapat masyarakat yang meminta adanya peluang mengenai pemerintahan baru guna membangun kembali Lebanon.

    GENCATAN SENJATA – Orang-orang berpose untuk difoto di peluncur roket Hizbullah yang terbakar di desa Kfar Tebnit di Lebanon selatan pada 27 November 2024, setelah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah berlaku. (Photo by Mahmoud ZAYAT / AFP) (AFP/MAHMOUD ZAYAT)

    Dia lalu mengkritik orang-orang yang mencibir pemimpin Lebanon, Naim Qassem.

    “Beberapa orang ingin memprovokasi, ‘sang penyapu’, pemimpin Hizbullah yang efektif, dan menggambarkannya seperti anjing pudel yang mengikuti perintah tuan barunya. Kita seharusnya tidak membuat kesalahan. Ketika Presiden Aoun meminta Hizbullah melucuti senjatanya, organisasi itu membuat batasan dan menyatakan, ‘Cukup.’”

    Elad mengatakan Qassem sudah memberikan penjelasan tentang penolakan Hizbullah untuk melucuti senjata.

    “Sepanjang Israel menduduki lima titik strategis di Lebanon, sepanjang ancaman dari Israel tetap ada dan hingga persoalan wilayah dengan Israel diselesaikan, Hizbullah akan tetap memegang senjatanya.”

    Menurut dia, para pemimpin Lebanon berupaya berkompromi dengan Hizbullah.

    “Beberapa pemimpin, termasuk Syiah moderat, mengusulkan sebuah kompromi: Hizbullah akan menyimpan senjatanya di gudang Tentara Lebanon dan tidak akan mengakses gudang itu selama negara itu mengarah kepada keamanan, ekonomi, dan perombakan sosial.

    Elad menyampaikan Hizbullah tampaknya tidak akan menyetujuinya.

    “Hizbullah tidak ingin menyerahkan rudal dan senjatanya,” katanya.

    Awal bulan ini Lebanon dilaporkan makin ditekan AS yang memberikan ultimatum kepada negara Timur Tengah itu.

    Media Lebanon Al-Akhbar menyebut AS meminta Lebanon untuk melucuti paksa kelompok Hizbullah dengan tenggat waktu tertentu.

    Jika Lebanon mengabaikannya, negara itu bisa menghadapi perang yang dikobarkan kembali oleh Israel.

    Sementara itu, utusan AS untuk kawasan Timur Tengah, Morgan Ortagus, memuji perang yang dilakukan Israel di Lebanon. Ortagus dikabarkan akan berkunjung ke Lebanon hari Sabtu, (5/4/2025).

    “Kunjungan itu membawa pesan AS yang meminta inisiasi rencana untuk melucuti senjata Hizbullah sebagai syarat untuk semua persoalan lainnya, mulai dari penarikan Israel hingga pembangunan kembali,” kata Al-Akhbar, Kamis, (3/4/2025).

    “Pesan-pesan ancaman sudah sampai kepada para pejabat yang menyimpang dari Resolusi PBB 1701 dan membawa usul yang buruk sekali untuk Lebanon,” ujar narasumber media itu.

    Menurut media itu, para pejabat Lebanon merasa terpojokkan dan tidak bisa menghindari tekanan AS dan Israel.

    Jika nekat melucuti Hizbullah, pemerintah Lebanon bisa menghadapi konflik internal. Namun, jika Lebanon tidak melucuti Hizbullah, serangan besar Israel bisa terjadi lagi.

    Narasumber media itu menyebut ada kemungkinan operasi militer baru Israel terhadap Lebanon.

    “Israel akan melancarkan operasi militer baru dalam jangka waktu tertentu, dan AS sudah memberikan lampu hijau untuk hal itu,” kata narasumber Al-Akhbar.

    “Tidak diketahui apakah hal itu akan terjadi setelah kunjungan Ortagus atau apakah dia akan menunda kunjungannya hingga setelah operasi itu dijalankan.”