Xcloud.id

partai: PBB

  • Korea Utara Akui Kirim Tentara ke Rusia Berperang di Ukraina, Ini Isi Perjanjian Kim Jong Un dan Putin

    Korea Utara Akui Kirim Tentara ke Rusia Berperang di Ukraina, Ini Isi Perjanjian Kim Jong Un dan Putin

    PIKIRAN RAKYAT – Korea Utara untuk pertama kalinya mengakui mengirimkan tentaranya membantu Rusia berperang melawan pasukan Ukraina.

    Pyongyang berdalih penglibatan pasukannya dilakukan menurut perjanjian kerja sama pertahanan bilateral dengan Moskow, berdasarkan media nasional Korut.

    Pasukan yang dikirimkan turut andil membebaskan wilayah Kursk menurut instruksi Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menurut laporan Korean Central News Agency (KCNA) pada Senin, 28 April 2025.

    Hubungan Korea Utara dan Rusia

    Kim Jong Un memutuskan mengizinkan militer negaranya terlibat di perang Rusia-Ukraina. Pasukan itu membuat kontribusi penting dalam menghancurkan kuasa neo-Nazi Ukraina.

    Mereka menunjukkan heroisme massal, keberanian yang tidak tertandingi serta jiwa rela berkorban, menurut laporan KCNA.

    Laporan ini mengutip pernyataan tertulis Komisi Militer Pusat Partai Pekerja Korea yang dirilis pada Minggu, 27 April 2025.

    Pernyataan itu diterbitkan usai Rusia mengkonfirmasi untuk pertama kalinya keterlibatan tentara Korea Utara dalam perang melawan Ukraina.

    Menurut Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov, Moskow berhasil merebut kembali sebagian wilayah Kursk yang sempat diduduki Ukraina dalam serangan ofensif kejutan Agustus 2024, dalam sebuah telekonferensi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu, 26 April 2025.

    Berakhirnya operasi guna membebaskan Kursk, menunjukkan tingginya tingkat strategis atas persahabatan militan yang kuat antara Korea Utara dan Rusia.

    Selain itu, mencerminkan aliansi dan hubungan bersaudara antara rakyat kedua negara, menurur komisi militer Korut.

    Isi Perjanjian Kim Jong Un dan Putin

    Perjanjian Kerja Sama Strategis Komprehensif yang ditandatangani Kim Jong Un dan Putin pada Juni 2024, mencantumkan pasal soal komitmen membantu satu sama lain jika salah satu pihak diserang.

    Pyongyang memandang aktivitas militer Korea Utara di Rusia sepenuhnya sesuai semua pasal dan semangat Piagam PBB, serta hukum-hukum internasional lain.

    “Siapapun yang berjuang demi keadilan adalah pahlawan dan duta dari kehormatan tanah air,” kata Kim Jong Un menurut KCNA.

    Menurutnya sebuah monumen guna menghormati heroisme dan keberanian para tentara Korut di Rusia itu akan segera dibina di Pyongyang.

    Ia mengisyaratkan negaranya akan menerapkan langkah-langkah memberi keutamaan penanganan dan perlakuan pada keluarga tentara pemberani yang ikut dalam perang.

    KCNA tak menyebut jumlah tentara Korea Utara yang diterjunkan membantu Rusia di Ukraina dalam laporannya.

    Pyongyang diyakini menerima bantuan teknis dari Moskow soql pengembangan alutsista, sebagai imbalan atas bantuan personel militer dalam perang di Ukraina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Berikan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Pramono Anung akan Kejar Para Penunggak

    Tak Berikan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Pramono Anung akan Kejar Para Penunggak

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak memberi pemutihan pajak kendaraan bermotor dan akan mengejar penunggak karena telah menikmati fasilitas tanpa membayar.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Jakarta ketika menghadiri Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta pada Minggu, 27 April 2025.

    “Sudah mendapatkan fasilitas. Sudah mendapatkan kemudahan masa’ tidak mau bayar pajak,” ucap Pramono seperti dikutip dari Antara.

    Pemilik Kendaraan Bukan Orang Miskin

    Pramono Anung mengaku tugas pemerintah memberi bantuan pada masyarakat yang tak mampu seperti pemutihan ijazah bukan pemutihan pajak kendaraan.

    Menurutnya penunggak pajak kendaraan bermotor rata-rata pemilik mobil yang memiliki kendaraan ke-2 dan ke-3 sehingga tak layak mendapat bantuan.

    Pihaknya akan mengejar pengemplang pajak kendaraan bermotor, karena tak layak dibantu dan telah menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah.

    “Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak saya tidak akan putihkan saya akan kejar dia,” lanjut Pramono.

    Fokus Utama Pemprov DKI Jakarta

    Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta akan berpihak pada yang membutuhkan, terutama mengingat di ibu kota jarak antara yang kaya dan miskin sangat jauh.

    Fokus utama yang dilakukannya membereskan semua permasalahan orang kecil seperti pemutihan ijazah.

    Selain itu, juga penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tapa dengan NJOP di bawah Rp2 miliar dan apartemen di bawah Rp650 juta.

    “Dalam memimpin Jakarta ini terus terang saya lebih mengutamakan masyarakat yang di bawah mendapatkan kemudahan,” lanjut Pramono Anung.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Panas! Tentara India-Pakistan Kembali Baku Tembak di Kashmir

    Panas! Tentara India-Pakistan Kembali Baku Tembak di Kashmir

    Jakarta –

    Tentara India dan Pakistan kembali terlibat saling tembak di wilayah Kashmir yang disengketakan untuk malam keempat berturut-turut. Ini merupakan kekerasan terbaru saat hubungan antara kedua negara berkekuatan nuklir itu memanas.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (28/4/2025), tidak ada korban yang dilaporkan dalam insiden baku tembak terbaru pada Senin (28/4) tersebut.

    India sebelumnya menuduh Pakistan mendukung “terorisme lintas batas” setelah orang-orang bersenjata menewaskan 26 orang minggu lalu di Pahalgam, Kashmir. Itu merupakan serangan terburuk selama seperempat abad terhadap warga sipil di Kashmir yang mayoritas Muslim.

    Islamabad telah membantah terlibat, menyebut upaya untuk mengaitkan Pakistan dengan serangan itu sebagai tidak masuk akal, dan bersumpah untuk membalas tindakan India.

    “Pada malam tanggal 27-28 April… pos-pos Angkatan Darat Pakistan memulai tembakan senjata ringan tanpa alasan melintasi Garis Kontrol”, kata Angkatan Darat India dalam sebuah pernyataan, mengacu pada perbatasan de facto di Kashmir yang disengketakan.

    “Pasukan India merespons dengan cepat dan efektif,” tambahnya.

    Pasukan keamanan India telah bergerak secara besar-besaran untuk memburu pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan 26 orang di tempat wisata populer di Pahalgam pada 22 April lalu. Polisi menyebut di antara orang-orang bersenjata yang buron, terdapat dua warga negara Pakistan.

    Lihat Video ‘Wisatawan Kembali Datangi Kashmir India Seusai Serangan Mematikan’:

    Setelah serangan 22 April tersebut, New Delhi menurunkan hubungan diplomatik, mencabut visa bagi warga Pakistan, menangguhkan perjanjian pembagian air, dan mengumumkan penutupan perbatasan darat utama dengan Pakistan.

    Sebagai tanggapan, Islamabad memerintahkan pengusiran diplomat dan penasihat militer India, membatalkan visa bagi warga negara India, dan melarang wilayah udaranya untuk pesawat India.

    Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak musuh bebuyutan itu untuk menunjukkan “pengendalian diri maksimum” sehingga masalah dapat “diselesaikan secara damai melalui keterlibatan bersama yang bermakna”.

    Lihat Video ‘Wisatawan Kembali Datangi Kashmir India Seusai Serangan Mematikan’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ancaman Kelaparan, dan Kondisi Iran-Suriah

    Ancaman Kelaparan, dan Kondisi Iran-Suriah

    PIKIRAN RAKYAT – Pasukan Israel telah membunuh sedikitnya 17 orang dalam serangan yang terjadi sejak tengah malam kemarin hingga subuh, 27 April 2025.

    Sumber medis juga mengungkapkan bahwa pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 53 orang di seluruh Jalur Gaza pada hari Minggu.

    Gaza Terancam Kelaparan

    Lembaga bantuan di Gaza memperingatkan adanya “kondisi kelaparan skala penuh” di seluruh wilayah Gaza, setelah Israel memblokir masuknya semua barang, termasuk makanan, air, dan obat-obatan, sejak 2 Maret.

    Berikut adalah pernyataan terbaru dari Badan Pangan Dunia (WFP) PBB:

    Stok pangan WFP di Gaza telah habis sepenuhnya. Semua toko roti yang didukung oleh WFP telah tutup, terhalanglah akses roti bagi 800.000 orang. Semua distribusi reguler, termasuk paket makanan, telah dihentikan, dan pasokan terakhir yang ada telah disalurkan ke dapur yang menyajikan makanan panas, dan diperkirakan akan habis dalam beberapa hari. Di pasar, barang-barang dasar seperti daging, telur, dan produk susu sebagian besar tidak tersedia. Harga-harga meroket, dengan harga tepung naik 450 persen, dan biaya makanan secara keseluruhan meningkat hingga 1.400 persen. Pasar beroperasi kurang dari 40 persen kapasitas, dengan stok yang ada kemungkinan bertahan hingga dua minggu lagi. Lebih dari 116.000 ton makanan dari WFP, cukup untuk memberi makan satu juta orang selama hingga empat bulan, saat ini berada di luar Gaza dan siap untuk dikirim. Netanyahu Klaim Israel Gagalkan Pesawat Iran

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel mengirim pesawat untuk mencegah pesawat Iran mencapai Suriah, pada hari di mana mantan Presiden Bashar al-Assad digulingkan Desember lalu.

    “Mereka harus menyelamatkan Assad,” kata Netanyahu dalam pidatonya pada Minggu malam, 27 April 2025.

    Ia juga mengklaim bahwa Iran ingin mengirim satu atau dua divisi udara untuk membantu pemimpin Suriah tersebut.

    “Kami menghentikan itu. Kami mengirim beberapa F-16 untuk menghentikan pesawat-pesawat Iran yang sedang menuju Damaskus, mereka berbalik,” ucapnya lagi.

    Tidak ada komentar lebih lanjut yang diberikan oleh Netanyahu, dan tidak ada tanggapan langsung dari Iran.

    Al-Assad meninggalkan Suriah menggunakan pesawat Rusia pada 8 Desember setelah pasukan oposisi menguasai ibu kota negara itu, Damaskus. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Bombardir Pinggiran Beirut, Gencatan Senjata di Ambang Kehancuran – Halaman all

    Israel Bombardir Pinggiran Beirut, Gencatan Senjata di Ambang Kehancuran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel melancarkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut pada Minggu (27/4/2025).

    Agresi Tel Aviv menargetkan sebuah gedung yang diklaim digunakan oleh kelompok Hizbullah yang didukung Iran.

    Serangan ini terjadi meski gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah telah berlaku selama lima bulan, sejak berakhirnya konflik besar pada November tahun lalu.

    Militer Israel mengatakan mereka menargetkan gudang Hizbullah yang menyimpan “rudal berpemandu presisi”.

    Rezim Zionis juga menyebut fasilitas itu sebagai “ancaman terhadap Negara Israel dan warganya”.

    Dilansir BBC, serangan tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam hampir sebulan terakhir Israel menyerang wilayah Dahieh, sebuah daerah di pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai basis utama Hizbullah.

    Reaksi Keras Lebanon

    Kepresidenan Lebanon mengutuk keras serangan ini.

    Dalam pernyataannya di platform X, Presiden Lebanon Joseph Aoun meminta Amerika Serikat dan Prancis — dua negara yang menjadi perantara gencatan senjata — untuk menekan Israel menghentikan agresinya.

    “Amerika Serikat dan Prancis, sebagai penjamin perjanjian penghentian permusuhan, harus memaksa Israel untuk segera menghentikan serangannya,” tulis Kepresidenan Lebanon.

    Pernyataan tersebut juga memperingatkan bahwa terus berlanjutnya serangan Israel akan memperburuk ketegangan dan mengancam stabilitas kawasan.

    Serangan di Hadath disertai perintah evakuasi dari militer Israel satu jam sebelum serangan diluncurkan.

    Asap Tebal Mengepul

    Rekaman langsung Reuters menunjukkan asap tebal mengepul dari lokasi setelah serangan.

    Menurut Pertahanan Sipil Lebanon, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan tim penyelamat berhasil memadamkan api.

    Pemerintah Israel menegaskan bahwa penyimpanan rudal di daerah permukiman merupakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap kesepakatan gencatan senjata.

    Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, “Israel tidak akan membiarkan Hizbullah tumbuh lebih kuat.”

    Mereka juga menegaskan bahwa “Lingkungan Dahieh di Beirut tidak akan berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi organisasi teroris Hizbullah.”

    Di sisi lain, menurut laporan BBC, para pejabat Barat yang berbicara secara anonim menyebut bahwa Hizbullah sebagian besar mematuhi gencatan senjata.

    Katanya, mereka justru menuduh Israel melakukan berbagai pelanggaran, termasuk serangan udara dan pengintaian menggunakan drone.

    Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, juga angkat bicara.

    Melalui pernyataan di X, ia mengatakan serangan itu “menimbulkan kepanikan dan ketakutan akan kekerasan baru di antara mereka yang sangat ingin kembali ke keadaan normal.”

    “Kami mendesak semua pihak untuk menghentikan tindakan apa pun yang dapat semakin merusak pemahaman tentang penghentian permusuhan,” tambahnya.

    Sebelumnya, pada awal bulan ini, serangan udara Israel di wilayah Dahieh juga menewaskan empat orang, termasuk seorang pejabat senior Hizbullah.

    Serangan terbaru ini menunjukkan betapa rapuhnya gencatan senjata yang ada, serta meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • 7 Tak Ada Pemutihan, Penunggak Pajak Kendaraan di Jakarta Akan Dikejar Megapolitan

    7 Tak Ada Pemutihan, Penunggak Pajak Kendaraan di Jakarta Akan Dikejar Megapolitan

    Tak Ada Pemutihan, Penunggak Pajak Kendaraan di Jakarta Akan Dikejar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak memberikan pemutihan
    pajak kendaraan
    bermotor.
    Dia memastikan akan mengejar penunggak karena sudah menikmati fasilitas tanpa membayar pajak.
    “Bagi penunggak pajak, orang yang mempunyai mobil, enggak mau bayar pajak, saya enggak akan putihkan. Saya akan kejar dia untuk bayar pajak,” kata Pramono saat menghadiri Halal Bihalal PWNU Jakarta, Minggu (27/4/2025).
    Menurut Pramono, pemerintah bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, misalnya melalui program pemutihan ijazah. Namun, tidak dengan
    pemutihan pajak
    kendaraan.
    Pramono menyebut, penunggak
    pajak kendaraan bermotor
    rata-rata merupakan pemilik mobil yang mempunyai kendaraan kedua dan ketiga, sehingga tidak layak mendapatkan bantuan.
    Untuk itu, ia akan mengejar pengemplang pajak kendaraan bermotor. Selain karena tidak layak dibantu, juga karena mereka sudah menikmati fasilitas yang telah disediakan pemerintah.
    “Sudah punya mobil, sudah mendapatkan fasilitas, sudah mendapatkan kemudahan, masa enggak mau bayar pajak? Ya enggak bisa,” ujarnya.
    Pramono mengeklaim, Pemprov Jakarta akan berpihak kepada yang membutuhkan, terutama rakyat miskin. Apalagi, kesenjangan antara warga kaya dan miskin Jakarta sangat jauh.
    Oleh karenanya, selain pemutihan ijazah, Pemprov memberikan program penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar dan apartemen di bawah Rp 650 juta. 
    “Dalam memimpin Jakarta ini terus terang saya lebih mengutamakan masyarakat yang di bawah mendapatkan kemudahan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tema dan Sorotan Peran AI di Dunia Kerja

    Tema dan Sorotan Peran AI di Dunia Kerja

    Jakarta –

    Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Internasional atau World Day for Safety and Health at Work diperingati setiap 28 April. Peringatan ini pertama kali dicanangkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2003 dan menjadi agenda tahunan untuk meningkatkan kesadaran global terkait pentingnya keselamatan di tempat kerja.

    Tujuan utama Hari K3 Internasional adalah mendorong pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kampanye ini juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat internasional membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan, demi menekan angka kecelakaan dan kematian kerja di seluruh dunia.

    Tema Hari K3 Internasional 2025

    Tahun ini, Hari K3 Internasional 2025 mengusung tema “Revolutionizing health and safety: the role of AI and digitalization at work” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Merevolusi kesehatan dan keselamatan: peran AI dan digitalisasi di tempat kerja.”

    Peran teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi, kini semakin menonjol dalam dunia kerja. Robot sudah digunakan untuk menangani tugas-tugas berbahaya seperti mengelola bahan beracun, bekerja dalam suhu ekstrem, atau melakukan pekerjaan berat dan berulang. Sementara itu, alat pemantau berbasis sensor mampu mendeteksi potensi bahaya secara dini.

    Meski begitu, penerapan teknologi juga membawa tantangan baru. Tanpa manajemen K3 yang memadai, digitalisasi bisa menimbulkan risiko baru seperti kelelahan akibat intensitas kerja, tekanan mental, hingga hilangnya kendali terhadap pekerjaan karena sistem berbasis algoritma.

    Kampanye tahun ini menyoroti bagaimana teknologi baru mentransformasi sektor K3, mulai dari otomatisasi, penggunaan sistem pemantauan cerdas, pemanfaatan realitas virtual (VR) dan augmented reality, hingga pengelolaan kerja berbasis algoritma.

    Poster Hari K3 Internasional 2025 | Foto: Dok. PBB (United Nations/UN)Sejarah dan Latar Belakang

    Hari K3 Internasional juga menjadi alat penting dalam meningkatkan kesadaran dan mendesak perlunya perhatian politik terhadap keselamatan kerja di berbagai sektor industri.

    Menariknya, tanggal 28 April juga bertepatan dengan International Commemoration Day for Dead and Injured Workers, yaitu hari peringatan bagi para pekerja yang meninggal atau mengalami cedera akibat kecelakaan kerja. Peringatan ini diinisiasi oleh gerakan serikat pekerja internasional sejak 1996 dan hingga kini terus diperingati di berbagai negara.

    (wia/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Menjadi Sasaran Tindak Lanjut Pemprov DKI Jakarta

    Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Menjadi Sasaran Tindak Lanjut Pemprov DKI Jakarta

    JAKART A- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan memberikan pemutihan bagi pajak kendaraan bermotor. Ia menyatakan pihaknya akan fokus mengejar penunggak pajak yang telah menikmati fasilitas yang disediakan negara tanpa memenuhi kewajibannya.

    “Sudah menerima fasilitas, sudah mendapatkan kemudahan, masa tidak mau bayar pajak?” tegas Pramono saat menghadiri acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta pada Minggu, di Jakarta.

    Menurut Pramono, tugas pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, seperti pemutihan ijazah untuk yang kurang mampu, bukan untuk mereka yang memiliki kendaraan bermotor namun tidak membayar pajak.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian besar penunggak pajak kendaraan bermotor adalah pemilik kendaraan lebih dari satu, seperti mobil kedua atau ketiga, yang seharusnya tidak layak menerima keringanan pajak.

    Pramono menambahkan, pihaknya akan tegas mengejar pengemplang pajak kendaraan bermotor. Selain karena mereka tidak memenuhi kewajiban, mereka juga sudah menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

    “Bagi yang punya mobil tapi tidak mau bayar pajak, saya tidak akan memberi pemutihan. Saya akan terus mengejar mereka,” ujarnya.

    Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama kalangan miskin, mengingat adanya ketimpangan sosial yang cukup besar antara golongan kaya dan miskin di Jakarta.

    Pramono mengungkapkan bahwa salah satu fokus pemerintahannya adalah membantu masyarakat kecil dengan kebijakan seperti pemutihan ijazah, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar, serta apartemen dengan harga di bawah Rp650 juta.

    “Di Jakarta, saya lebih memprioritaskan mereka yang membutuhkan kemudahan, terutama rakyat yang kurang mampu,” ujarnya.

  • Sudah Dapat Kemudahan, Masa Tak Mau Bayar?

    Sudah Dapat Kemudahan, Masa Tak Mau Bayar?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak akan mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan bahwa justru para penunggak pajak akan dikejar dan ditindak tegas.

    Dia menilai bahwa pemilik kendaraan bermotor seharusnya bertanggung jawab membayar pajak, apalagi telah menikmati berbagai fasilitas umum yang dibiayai dari pajak tersebut.

    “Sudah mendapatkan fasilitas. Sudah mendapatkan kemudahan masa’ tidak mau bayar pajak,” kata Pramono Anung dalam acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta pada Minggu 27 April 2025.

    Dia menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan memberikan keringanan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor, apalagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu.

    Menurutnya, mayoritas penunggak pajak justru adalah kalangan yang tergolong mampu, memiliki kendaraan kedua atau ketiga, sehingga tidak layak menerima bantuan berupa pemutihan.

    “Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak, saya tidak akan putihkan, saya akan kejar dia,” ujar Pramono.

    Fokus pada Rakyat Kecil

    Dalam arahannya, Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan lebih memprioritaskan program-program yang berpihak kepada masyarakat kecil. Mengingat ketimpangan ekonomi di Jakarta yang sangat mencolok antara warga kaya dan miskin, ia berkomitmen memperbesar perhatian kepada warga tidak mampu.

    Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah membereskan berbagai persoalan administratif yang menjadi beban masyarakat kecil.

    Program-program yang disiapkan antara lain pemutihan ijazah bagi siswa yang terkendala administrasi, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar, serta untuk apartemen dengan NJOP di bawah Rp650 juta.

    “Dalam memimpin Jakarta ini, terus terang saya lebih mengutamakan masyarakat yang di bawah mendapatkan kemudahan,” tutur Pramono.

    Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta akan menegakkan kebijakan pajak yang berkeadilan. Mereka yang mampu dan sudah mendapatkan berbagai fasilitas akan diminta untuk memenuhi kewajibannya, sementara warga miskin akan terus dibantu melalui berbagai kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Siap Tambang Harta Karun di Lautan, China Protes

    Trump Siap Tambang Harta Karun di Lautan, China Protes

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memulai praktik penambangan laut dalam yang kontroversial. Tujuannya untuk mengimbangi posisi dominan China dalam rantai pasokan mineral penting.

    Pemerintah berupaya mempercepat pencarian mineral penting strategis seperti nikel, tembaga, dan unsur tanah jarang dari dasar laut perairan AS dan internasional. “AS punya kepentingan inti keamanan nasional dan ekonomi dalam mempertahankan kepemimpinan sains dan teknologi laut dalam serta sumber daya mineral dasar laut,” kata Trump.

    Tindakan itu untuk melawan pengaruh China yang makin besar atas sumber daya mineral dasar laut. Praktik penambangan laut dalam melibatkan mesin berat untuk mengambil mineral dan logam dari dasar laut. Penggunaannya sangat luas termasuk baterai kendaraan listrik, turbin angin, dan panel surya.

    Pendukung mengatakan penambangan laut dalam dapat menjadi industri sangat menguntungkan yang bisa mengurangi ketergantungan penambangan di darat. Namun ilmuwan memperingatkan dampak lingkungan dari penambangan laut dalam sulit diprediksi.

    Kelompok kampanye lingkungan mengatakan praktik ini tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan kepunahan spesies. “Kami mengutuk upaya pemerintah ini untuk meluncurkan industri yang merusak di laut lepas di Pasifik dengan mengabaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Arlo Hemphill dari Greenpeace AS.

    “Ini merupakan penghinaan terhadap multilateralisme dan tamparan di wajah semua negara dan jutaan orang di seluruh dunia yang menentang industri berbahaya ini,” cetusnya.

    International Seabed Authority (ISA), regulator PBB yang mengawasi penambangan laut dalam, berupaya menghadirkan standar untuk mengatur eksploitasi dan ekstraksi di dasar laut.

    China juga melontarkan kecaman yang mengatakan tindakan tersebut melanggar hukum internasional. Banyak negara termasuk China, menunda penerbitan izin hingga negara-negara tersebut menyetujui aturan tentang bagaimana sumber daya laut dalam dapat dibagi.

    “Otorisasi AS melanggar hukum internasional dan merugikan kepentingan keseluruhan komunitas internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun yang dikutip detikINET dari CNBC.

    China mendominasi produksi global tanah jarang dan logam penting seperti kobalt dan litium. Trump merasa frustrasi dengan kelemahan AS di bidang itu.”Kami ingin AS mengungguli China dalam hal sumber daya di bawah laut, di dasar laut,” kata seorang pejabat AS.

    Untuk mencapainya, perintah Trump mengatakan AS akan mempercepat proses penerbitan lisensi eksplorasi dan izin baik di perairannya sendiri maupun di luar yurisdiksi nasional.

    (fyk/fyk)