Xcloud.id

partai: PBB

  • Dunia Kutuk Pembakaran Masjid Palestina oleh Pemukim Israel

    Dunia Kutuk Pembakaran Masjid Palestina oleh Pemukim Israel

    Jakarta –

    Serangan pembakaran oleh para pemukim Israel di sebuah masjid Palestina di Tepi Barat yang diduduki, menuai kecaman internasional.

    Para pemukim Israel membakar Masjid Hajja Hamida di desa Palestina, Deir Istiya, dekat Salfit di utara Tepi Barat, sekitar Kamis (13/11) dini hari waktu setempat, ungkap penduduk setempat kepada Al Jazeera.

    Foto-foto yang diambil di lokasi kejadian menunjukkan slogan-slogan rasis anti-Palestina disemprotkan di dinding masjid, yang rusak akibat kebakaran tersebut. Salinan kitab Al-Qur’an juga dibakar.

    Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengutuk apa yang disebutnya sebagai “kejahatan keji” yang menyoroti “kebiadaban” Israel dalam memperlakukan tempat-tempat suci Muslim dan Kristen di wilayah Palestina yang diduduki.

    Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan badan dunia tersebut “sangat terganggu” oleh serangan tersebut. “Serangan semacam itu terhadap tempat-tempat ibadah sama sekali tidak dapat diterima,” kata Stephane Dujarric kepada wartawan dalam sebuah pengarahan di markas besar PBB di New York, dilansir Al-Jazeera, Jumat (14/11/2025).

    “Kami telah dan akan terus mengutuk serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat,” kata Dujarric.

    “Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini, termasuk serangan terhadap masjid dan penyemprotan cat berisi kata-kata kasar di masjid tersebut, dimintai pertanggungjawaban,” imbuhnya.

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga “mengutuk keras” meningkatnya serangan yang dilakukan para pemukim Israel, menurut pernyataan yang dibagikan oleh kantor berita Palestina, Wafa.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menggambarkan kekerasan tersebut sebagai “perpanjangan dari kebijakan ekstremis dan retorika provokatif pemerintah Israel yang memicu kekerasan dan ekstremisme terhadap rakyat Palestina”.

    Jerman, yang telah menghadapi kritik karena membela Israel di tengah perang Gaza, juga menyerukan penghentian kekerasan para pemukim. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa “insiden-insiden tersebut harus diselidiki secara menyeluruh dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban”.

    Kementerian Luar Negeri Swiss juga mengatakan bahwa serangan pembakaran di Tepi Barat tersebut “tidak dapat diterima”. “Kekerasan ini dan perluasan permukiman ilegal yang berkelanjutan harus dihentikan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Swiss.

    Sebelumnya, dalam insiden pekan lalu, para pemukim Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di desa Khirbet Abu Falah, dekat kota Ramallah, saat sebuah keluarga berada di dalamnya, lapor kantor kemanusiaan PBB, OCHA.

    “Saat api menyebar, keluarga tersebut segera dievakuasi sementara tetangga dan tim pertahanan sipil bergegas ke lokasi kejadian dan berhasil memadamkan api. Sang ibu mengalami patah kaki saat melarikan diri dari para pemukim,” kata OCHA.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Ketergantungan Dana Pusat 76,20%, Pemkab Bojonegoro Paksa PAD Naik Rp1,08 T di RAPBD 2026

    Ketergantungan Dana Pusat 76,20%, Pemkab Bojonegoro Paksa PAD Naik Rp1,08 T di RAPBD 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabupaten Bojonegoro, daerah penghasil migas di Jawa Timur, kini dituntut untuk mandiri secara fiskal setelah ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat mencapai 76,20 persen dari total pendapatan daerah, memaksa Pemkab Bojonegoro menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 menjadi Rp1,08 triliun.

    Situasi ini diungkapkan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada Rabu (12/11/2025). Ketergantungan yang tinggi ini diperumit oleh kebijakan baru pemerintah pusat yang memperketat aturan penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD), sehingga mengurangi fleksibilitas daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebijakan lokal.

    “Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan PAD dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Setyo Wahono, dikutip Kamis (13/11/2025).

    Upaya mendongkrak PAD dihadapkan pada kendala regulasi baru, terutama pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini memperkenalkan sistem Opsen atau pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang mekanismenya mengubah peta pendapatan daerah.

    Selain tantangan regulasi, Pemkab Bojonegoro juga masih bergulat dengan masalah klasik seperti sosialisasi aturan pajak yang belum optimal dan kurangnya kesadaran wajib pajak. Secara internal, Bupati Setyo Wahono menyoroti terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pajak (penilai/juru sita), kurang memadainya sarana prasarana, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang perlu ditingkatkan.

    Tantangan ini tercermin jelas dalam proyeksi RAPBD 2026, di mana Estimasi Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp4,5 triliun, turun drastis Rp1,2 triliun dibandingkan tahun 2025. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh anjloknya Pendapatan Transfer, yang diproyeksi hanya Rp3,4 triliun. Sebaliknya, target PAD “dipaksa” naik menjadi Rp1,08 triliun, atau bertambah sekitar Rp22,078 miliar dari tahun 2025, yang akan digali dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

    Untuk mencapai target ambisius ini, Mas Wahono, sapaan akrab Bupati, menyiapkan enam kebijakan umum pendapatan yang fokus pada intensifikasi pemungutan pajak, penataan ulang regulasi tarif, dan peningkatan kualitas pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemkab Bojonegoro juga akan mendorong peningkatan kinerja BUMD, tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan optimalisasi aset daerah.

    Secara spesifik, Bupati Bojonegoro menyiapkan tiga inovasi digital. Pertama adalah SIKOWASDAL SISPADA, sebuah sinergi untuk memperluas data wajib pajak restoran dan MBLB dengan menyisir data belanja yang bersumber dari APBDesa, Dana BOS, dan BOP PAUD. Kedua, “Smart Report System”, sistem yang mengendalikan pajak daerah melalui integrasi langsung (Host to Host / H2H) antara aplikasi pemda (SIMPADU) dengan bank tempat pembayaran.

    Ketiga, Pemkab akan mengoptimalkan E-SPPT untuk mempercepat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2, yang memungkinkan wajib pajak membayar melalui berbagai bank, gerai ritel seperti Indomaret dan Alfamart, serta berbagai platform e-commerce.

    “Sehingga wajib pajak yang terhalang batas jarak dan waktu masih bisa tetap melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 dari manapun dan kapanpun,” tegasnya. [lus/beq]

  • Pajak dan Retribusi Daerah: Fondasi Keuangan untuk Membangun Jakarta

    Pajak dan Retribusi Daerah: Fondasi Keuangan untuk Membangun Jakarta

    Liputan6.com, Jakarta Pembangunan dan pelayanan publik di DKI Jakarta tidak terlepas dari peran dua sumber utama pendapatan daerah: pajak daerah dan retribusi daerah. Keduanya menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga ibu kota.

    Meskipun sama-sama berupa pungutan dari masyarakat, pajak dan retribusi daerah memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi tujuan, sifat pungutan, maupun manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat.

    Pajak Daerah: Kontribusi untuk Kepentingan Umum

    Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai berbagai keperluan publik, seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Beberapa jenis pajak daerah yang berlaku di Jakarta antara lain:

    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
    Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

    Pelaksanaan pajak daerah di Jakarta berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Retribusi Daerah: Imbalan atas Layanan Publik

    Berbeda dari pajak, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Artinya, warga yang membayar retribusi akan memperoleh manfaat langsung dari layanan tersebut.

    Contoh retribusi daerah di Jakarta meliputi:

    Retribusi terminal
    Retribusi pelayanan pasar
    Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
    Retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah

    Retribusi juga diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang merinci jenis, tarif, dan tata cara pemungutannya agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel.

  • Pertamina Tawarkan Produksi Massal Olahan Minyak Goreng Bekas (SAF) di COP 30 Brasil

    Pertamina Tawarkan Produksi Massal Olahan Minyak Goreng Bekas (SAF) di COP 30 Brasil

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menggaungkan pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis ekonomi sirkular. Langkah tersebut dipresentasikan Pertamina untuk mengejar Net Zero Emission (NZE) 2060 dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP 30 Brasil.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa SAF menjadi salah satu terobosan utama perusahaan dalam menghadirkan bahan bakar penerbangan rendah karbon. Menurut dia, inovasi tersebut sekaligus menjadi solusi konkret bagi ekonomi hijau Indonesia.

    “Produk SAF menjadi inovasi Pertamina dalam menyediakan bahan bakar ramah lingkungan untuk industri penerbangan. Kami membangun ekosistem SAF dari hulu hingga hilir tidak hanya menawarkan bahan bakar rendah karbon, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah jelantah,” ujar Simon melalui keterangan resmi dikutip Kamis (13/11/2025).

    Minyak jelantah adalah minyak goreng bekas yang telah digunakan berulang kali dan tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Minyak ini ditandai dengan warna kecoklatan, aroma tengik, dan adanya endapan, serta menjadi limbah rumah tangga berbahaya jika dibuang sembarangan karena dapat mencemari lingkungan dan kesehatan. 

    Simon menuturkan ekosistem terintegrasi yang dibangun Pertamina mencakup seluruh rantai pasok SAF, mulai dari pengumpulan minyak goreng bekas (used cooking oil/UCO) hingga proses pengolahan dan distribusinya ke maskapai penerbangan.

    Untuk tahap pengumpulan bahan baku, Pertamina Patra Niaga menggandeng Noovoleum melalui sistem UCollect yang terhubung dengan aplikasi MyPertamina. Terhitung sejak September 2024 hingga September 2025, sistem tersebut mengumpulkan sekitar 116.782 liter jelantah dari 35 titik pengumpulan di berbagai daerah. Volume itu diperkirakan meningkat seiring pengembangan produksi dan penerapan mandatori SAF nasional.

    Pada sisi produksi, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui fasilitas green refinery di Cilacap kini mampu menghasilkan SAF hingga 238.000 kiloliter per tahun. Selanjutnya, Pertamina International Shipping (PIS) menangani distribusi ke fasilitas penyimpanan sebelum Pertamina Patra Niaga menyalurkannya ke sejumlah bandara, termasuk Soekarno-Hatta di Cengkareng dan I Gusti Ngurah Rai di Denpasar. Produk SAF tersebut telah digunakan Pelita Air dalam operasi penerbangan komersial.

    Pemerintah menetapkan mandatori penggunaan SAF sebesar 1% pada 2026 sebagai langkah awal penerapan bahan bakar berkelanjutan di industri penerbangan nasional. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen global yang diusung International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk memangkas emisi karbon hingga 11,2 gigaton pada 2050.

    Secara global, SAF diperkirakan mampu mengurangi 718 juta ton CO₂ pada periode tersebut. Khusus SAF berbahan baku jelantah, potensi penurunan emisi dapat mencapai 80% dibandingkan avtur konvensional.

    Agung menjelaskan, Indonesia memiliki kapasitas pasokan jelantah yang besar bersama China dan Malaysia. Pada 2023, Indonesia memasok sekitar 300.000 metrik ton jelantah per tahun, dan angkanya diproyeksikan meningkat hingga 800.000 metrik ton per tahun.

    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan keikutsertaan Pertamina dalam COP 30 mencerminkan dukungan perusahaan terhadap strategi transisi energi yang menyesuaikan kondisi ekonomi negara berkembang.

    “Seiring kebijakan mandatori, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat produksi SAF dunia. Pertamina akan terus mendukung program keberlanjutan demi tercapainya target Net Zero Emission,” kata Agung.

  • Pemerintah Berpotensi Kehilangan Pajak Rp1.300 Triliun Akibat Tax Holiday Cs

    Pemerintah Berpotensi Kehilangan Pajak Rp1.300 Triliun Akibat Tax Holiday Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan pajak akibat pemberian berbagai fasilitas insentif pajak untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menambah daya saing global, terutama dalam menarik modal asing langsung.

    Oleh sebab itu, pemerintah memberikan banyak fasilitas insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction. 

    “Harusnya negara dapat [penerimaan pajak], [jadi] tidak dapat. Tahun 2025 berjalannya waktu sampai kepada Q3 [kuartal III], ada konsolidasi kurang lebih fasilitas itu sudah Rp1.300 triliun,” ungkap Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

    Kendati demikian, dia menjelaskan tidak terealisasi potensi penerimaan pajak yang besar itu bisa terkompensasi dengan masuknya investasi. Menurutnya, banyak negara melakukan strategi serupa.

    Dia juga mengatakan bahwa investasi langsung punya imbas yang signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

    “Hitungannya secara makro lagi, tidak didapatkan ini [potensi pajak sekitar Rp1.300 triliun], tapi ini [investasi langsung] akan mengalir kepada langsung ke para pelaku usaha dan lain-lain,” ujarnya.

    Adapun dalam paparan Todotua, setidaknya ada tujuh insentif investasi untuk bisnis yang diberikan pemerintah. Pertama, tax holiday yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% untuk investasi senilai Rp500 miliar atau lebih selama periode 5-20 tahun di industri pionir atau yang memenuhi kriteria industri pionir

    Kedua, tax allowance yaitu pengurangan PPh Badan sebesar 30% dari nilai investasi selama 5 tahun, salah satunya untuk sektor panas bumi, pembangkit listrik energi terbarukan, dan industri bioenergi. Selain itu, pembebasan PPh 22 atas barang impor untuk kegiatan panas bumi

    Ketiga, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor untuk kegiatan panas bumi. Keempat, pembebasan Bea Masuk untuk mesin, barang, dan material untuk industri serta sektor jasa.

    Kelima, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100% untuk tahap eksplorasi panas bumi. Keenam, pengenaan Pajak Barang Mewah didasarkan pada potensi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan (0%-95%) untuk mendorong penjualan dan investasi pada Kendaraan Lastik Berbasis Baterai.

    Ketujuh, super tax deduction yaitu pengurangan penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), serta hingga 200% untuk kegiatan pelatihan dan vokasi.

  • Realisasi penerimaan pajak di Jakarta Selatan capai 80 persen

    Realisasi penerimaan pajak di Jakarta Selatan capai 80 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mencatat realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 telah mencapai 80,60 persen atau setara dengan Rp12,6 triliun dari target sebesar Rp15,7 triliun.

    “Kami mendorong kepada seluruh jajaran di tingkat kecamatan untuk terus memaksimalkan penerimaan pajak daerah di wilayah masing-masing,” kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Mukhlisin di Jakarta, Kamis.

    ‎Capaian tersebut merupakan hasil total penerimaan pajak sejak Bulan Januari hingga 12 November 2025.

    Adapun dana dari pajak tersebut merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik di Jakarta.

    ‎Sementara, Kepala Suku Badan Pendapatan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Hendarto menambahkan, dari 12 jenis pajak, ada tiga jenis pajak yang telah melebihi target yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa perhotelan dan pajak alat berat (PAB).

    ‎”Per 12 November 2025, PBB-P2 mencapai 100,82 persen, PBJT jasa perhotelan 103,51 persen dan PAB 132,06 persen, sementara pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), capaiannya terendah sebesar 54,25 persen,” kata Hendarto.

    ‎Sementara itu, perolehan pendapatan pajak tertinggi untuk tingkat kecamatan saat ini adalah Kecamatan Pesanggrahan.

    ‎”Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar realisasi penerimaan pajak tahun ini dapat mencapai target sampai akhir tahun nanti,” ucapnya.

    Maka itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajak kepada seluruh warga Jakarta bahwa saat ini sedang ada pembebasan sanksi pajak pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Jakarta sejak mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.

    Pembayaran tunggakan PKB dapat dilakukan di Samsat Keliling selain di Samsat Induk.

    ‎”Ayo manfaatkan segera pembebasan sanksi untuk PKB dan BNNKB hingga akhir tahun ini,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Pulau Seribu diajak waspadai cuaca ekstrem

    Warga Pulau Seribu diajak waspadai cuaca ekstrem

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengajak seluruh warga kepulauan setempat dan jajaran lintas instansi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem di wilayah itu.

    “Kepulauan Seribu memiliki karakteristik risiko bencana yang berbeda dari wilayah lain di DKI Jakarta,” kata Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan dalam Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan selain curah hujan tinggi juga menghadapi potensi kenaikan muka air laut, angin kencang dan puting beliung yang sering melanda perairan.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur Polres, Koramil, KPLP Tanjung Priok, dan PBB terus melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan seluruh pihak di lapangan.

    Menurut dia, langkah-langkah yang disiapkan antara lain meliputi penyiapan personel dan peralatan di seluruh pulau berpenduduk.

    Kemudian, penetapan jalur evakuasi dan titik pengungsian sementara bagi warga terdampak banjir rob dan angin kencang.

    Selanjutnya, pemantauan transportasi laut dan komunikasi darat untuk memastikan proses evakuasi serta distribusi bantuan berjalan lancar.

    Pihaknya juga melakukan peremajaan dan pemotongan pohon dan pembersihan saluran air oleh petugas penanganan prasaran dan sarana umum (PPSU) dan unit kerja teknis (UKT).

    Setelah itu, melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda cuaca ekstrem dan langkah mitigasi bencana.

    Pihaknya juga melakukan penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat.

    Ia mengatakan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

    “Semangat gotong royong yang dimiliki warga Kepulauan Seribu adalah kekuatan besar dalam menghadapi potensi bencana,” kata dia.

    Fadjar menambahkan apel dan simulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur menghadapi dampak musim penghujan.

    “Sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membangun ketangguhan masyarakat pesisir terhadap bencana alam,” kata dia.

    Kunci utama

    Sebelumnya Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra menegaskan kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

    “Kesiapan bukan hanya soal peralatan, tapi juga kecepatan dan koordinasi di lapangan,” kata Argadija setelah kegiatan itu.

    Menurut dia, kesiapsiagaan seluruh unsur merupakan bagian dari tanggung jawab dalam Jaga Jakarta, termasuk wilayah Kepulauan Seribu.

    “Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan bersama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang dan gelombang tinggi yang kerap terjadi saat musim penghujan,” ujar Argadija.

    Apel tersebut diikuti oleh 250 personel gabungan dari unsur Sudin Sumber Daya Air, Sudin Lingkungan Hidup, UKT 1 dan UKT 2, Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK 3D), tim kesehatan, PMI, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), PPSU, Satpol PP, Gulkarmat, organisasi masyarakat, pasukan pelajar dan Pramuka, serta dukungan aparat TNI-Polri dan Basarnas.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Boeing Wajib Bayar Rp582 M ke Keluarga Korban Pesawat Jatuh, Ada RI?

    Boeing Wajib Bayar Rp582 M ke Keluarga Korban Pesawat Jatuh, Ada RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing, diperintahkan membayar lebih dari US$28 juta atau sekitar Rp454 miliar kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines 737 MAX pada 2019. Putusan ini menjadi yang pertama dari puluhan gugatan terkait dua kecelakaan mematikan 737 MAX di Ethiopia dan Indonesia.

    Juri pengadilan federal Chicago pada Rabu (12/11/2025) memutuskan bahwa keluarga Shikha Garg, seorang pegawai PBB berusia 32 tahun, berhak menerima kompensasi tersebut. Berdasarkan kesepakatan terbaru, keluarga Garg akan menerima US$35,85 juta (sekitar Rp582 miliar) termasuk bunga 26%, dan Boeing sepakat tidak mengajukan banding, menurut pengacara keluarga.

    “Putusan ini memberikan akuntabilitas publik atas tindakan Boeing yang salah,” kata pengacara keluarga, Shanin Specter dan Elizabeth Crawford, dalam pernyataan resmi, seperti dikutip Reuters.

    Juru bicara Boeing menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban. “Meskipun sebagian besar klaim telah diselesaikan, kami menghormati hak keluarga korban untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan,” ujarnya.

    Garg menjadi salah satu dari 157 korban jiwa dalam penerbangan Ethiopian Airlines ET302 dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya, yang jatuh beberapa menit setelah lepas landas. Kecelakaan itu terjadi lima bulan setelah jatuhnya Lion Air JT610 di Laut Jawa, yang menewaskan 189 orang.

    Kedua kecelakaan tersebut melibatkan sistem kendali otomatis MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) yang cacat, dan menjadi faktor utama dalam insiden beruntun itu.

    Boeing sebelumnya menyatakan telah menyelesaikan lebih dari 90% dari gugatan perdata yang diajukan keluarga korban di AS, dengan total kompensasi mencapai miliaran dolar AS melalui penyelesaian hukum dan perjanjian penuntutan tertunda.

    Awal bulan ini, tepatnya pada 5 November, Boeing juga menyelesaikan tiga gugatan tambahan dari keluarga korban Ethiopian Airlines lainnya. Namun, rincian penyelesaian tersebut tidak dipublikasikan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemimpin Militer Israel Janji Setop Serangan Pemukim ke Warga Palestina

    Pemimpin Militer Israel Janji Setop Serangan Pemukim ke Warga Palestina

    Tel Aviv –

    Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, berjanji untuk menghentikan tindak kekerasan oleh pemukim-pemukim Yahudi di wilayah Tepi Barat. Janji itu disampaikan Zamir saat marak gelombang serangan yang menargetkan warga Palestina yang ada di Tepi Barat yang diduduki.

    Kepolisian dan militer Israel, pada Selasa (11/11), mengumumkan penangkapan sejumlah pemukim Yahudi setelah terjadi bentrokan di dekat kota Tulkarem, Tepi Barat, yang mengakibatkan beberapa warga Palestina mengalami luka-luka dan sejumlah properti hancur.

    Militer Israel mengatakan pihaknya mengirimkan pasukan setelah “sejumlah warga sipil Israel yang bermasker… menyerang warga Palestina dan membakar properti di area tersebut”. Disebutkan juga bahwa empat warga Palestina yang mengalami luka-luka telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.

    Zamir dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Kamis (13/11/2025), mengecam keras serangan yang didalangi para pemukim Israel di Tepi Barat.

    “Kami menyadari insiden kekerasan baru-baru ini di mana warga sipil Israel menyerang warga Palestina dan warga Israel lainnya. Saya mengutuk keras serangan itu,” ucap Zamir dalam sebuah pernyataan yang dirilis militer Israel.

    Ditegaskan oleh Zamir bahwa militer Israel “tidak akan menoleransi perilaku kriminal oleh segelintir orang yang mencemarkan nama baik masyarakat yang taat hukum”.

    “Tindakan-tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai kami, melewati batas, dan mengalihkan perhatian pasukan kami dari misi mereka,” katanya memperingatkan.

    “Kami bertekad untuk menghentikan fenomena ini dan akan bertindak tegas hingga keadilan ditegakkan,” tegas Zamir dalam pernyataannya.

    Israel menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967 silam, dengan lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di area-area permukiman Yahudi yang dibangun di wilayah Palestina. Semua permukiman Yahudi di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional.

    Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa Oktober 2025 merupakan bulan terburuk untuk kekerasan pemukim Israel sejak pencatatan dimulai tahun 2006 lalu, dengan 264 serangan tercatat mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti.

    Hampir tidak ada pelaku kekerasan yang dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas Israel.

    Namun Zamir mengatakan bahwa pasukan Israel beroperasi “untuk mencegah ancaman dan bahaya bagi penduduk di wilayah tersebut”.

    “Kami beroperasi berdasarkan prinsip yang jelas: terorisme hanya berhadapan dengan militer… kami adalah pembatas pertahanan antara organisasi teroris dan warga sipil Israel,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Momen Tak Terduga, Trump Bercanda Tanya Berapa Istri Presiden Suriah

    Momen Tak Terduga, Trump Bercanda Tanya Berapa Istri Presiden Suriah

    Washington DC –

    Momen tak terduga terjadi di Gedung Putih saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan candaan ke Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, dengan menanyakan berapa banyak istrinya. Momen ini terekam video yang viral di media sosial.

    Dalam langkah diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti dilansir NDTV dan People, Kamis (13/11/2025), Trump menjamu Al-Sharaa di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat. Al-Sharaa menjadi pemimpin pertama Suriah yang berkunjung ke Gedung Putih sejak negara itu merdeka tahun 1946 silam.

    Pertemuan keduanya sebelumnya tidak terbayangkan. Al-Sharaa, mantan komandan Al-Qaeda yang pernah dicap teroris oleh Washington dan bahkan kepalanya dihargai US$ 10 juta oleh AS, berdiri di samping Trump dalam kunjungan resmi pertamanya sebagai Presiden Suriah.

    Kunjungan ini dilakukan saat AS memperpanjang penangguhan sanksi terhadap Suriah selama 180 hari.

    Video pertemuan itu, yang beredar luas di internet, merekam percakapan ringan antara kedua pemimpin, dengan Trump terlihat memberikan hadiah parfum kepada Al-Sharaa. Dia menyemprotkan parfum itu ke arah Al-Sharaa sambil berkata: “Ini wewangian terbaik… Dan yang satunya lagi untuk istri Anda.”

    Dengan nada bercanda, Trump kemudian bertanya ke Al-Sharaa: “Berapa istri Anda?”

    “Satu,” jawab Al-Sharaa yang disambut tawa.

    Trump lalu membalas: “Dengan kalian, saya tidak pernah tahu.”

    Dalam kunjungannya, Al-Sharaa mengatakan dirinya memberikan hadiah simbolis kepada Trump, berupaya artefak kuno Suriah, termasuk apa yang digambarkannya sebagai “alfabet pertama dalam sejarah, perangko pertama dalam sejarah, not musik pertama, dan tarif bea cukai pertama”.

    Mengakui sejarah masa lalu Al-Shara yang bergejolak, Trump menyampaikan komentar bijak. “Kita semua memiliki masa lalu yang kelam, tetapi dia juga memiliki masa lalu yang kelam. Dan saya pikir, sejujurnya, jika Anda tidak memiliki masa lalu yang kelam, Anda tidak akan memiliki kesempatan,” ucapnya.

    Al-Sharaa yang berusia 43 tahun ini, merebut kekuasaan atas Suriah tahun lalu setelah pasukan oposisi yang dipimpinnya dengan cepat menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad dalam serangan kilat yang berpuncak pada 8 Desember 2024.

    Pertemuan di Gedung Putih ini menjadi pertemuan ketiga antara Al-Sharaa dan Trump. Mereka sebelumnya bertemu di Arab Saudi pada Mei lalu di sela-sela Dewan Kerja Sama Teluk dan saat Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)