partai: PBB

  • China Buka Peluang Berunding dengan AS Bahas Tarif Trump, Ini Syaratnya!

    China Buka Peluang Berunding dengan AS Bahas Tarif Trump, Ini Syaratnya!

    Bisnis.com, JAKARTA – China sedang mengkaji kemungkinan perundingan dagang dengan AS, tanda pertama sejak Presiden Donald Trump menaikkan tarif resiprokal bulan lalu bahwa negosiasi dapat dimulai antara kedua belah pihak. 

    Melansir Bloomberg pada Jumat (2/5/2025), Kementerian Perdagangan China mengatakan dalam sebuah pernyataan menyebut pihaknya telah mencatat pejabat senior AS berulang kali menyatakan kesediaan mereka untuk berbicara dengan Beijing tentang tarif sekaligus mendesak pejabat di Washington untuk menunjukkan “ketulusan” terhadap China. 

    “AS baru-baru ini mengirim pesan ke China melalui pihak-pihak terkait, dengan harapan untuk memulai perundingan dengan China. Kami saat ini sedang mengevaluasi hal ini,” demikian kutipan keterangan resmi tersebut. 

    Meski menyatakan keterbukaan baru untuk berunding, Kementerian Perdagangan China membingkai pernyataannya sebagai sesuatu yang konsisten dengan posisi Beijing sebelumnya.

    Sebagai syarat negosiasi, mereka meminta AS untuk menunjukkan ketulusannya dan bersiap untuk memperbaiki praktiknya yang salah dengan menghapuskan tarif sepihak.

    “Jika kita berjuang, kita akan berjuang sampai akhir; jika kita berbicara, pintunya terbuka. Jika Amerika Serikat ingin berbicara, ia harus menunjukkan ketulusannya dan bersiap untuk memperbaiki praktiknya yang salah dan membatalkan tarif sepihak,” kata Kementerian Perdagangan China. 

    Pernyataan tersebut mengisyaratkan kebuntuan antara dua ekonomi terbesar dunia itu dapat berubah, setelah Trump menaikkan tarif AS ke level tertinggi dalam satu abad dan Beijing membalasnya dengan cara yang sama. 

    Trump telah berulang kali mengatakan Presiden Xi Jinping perlu menghubunginya untuk memulai pembicaraan tarif. Awal minggu ini, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan terserah Beijing untuk mengambil langkah pertama guna meredakan perselisihan antara kedua negara. 

    “Tingginya tarif timbal balik terhadap China tidak berkelanjutan, jadi pasar mengharapkan AS dan China untuk mulai bernegosiasi di beberapa titik,” kata Woei Chen Ho, ekonom di United Overseas Bank Ltd. 

    Dia menambahkan awal negosiasi kemungkinan akan mendorong volatilitas pasar lagi karena diperkirakan tidak akan berjalan mulus.

    Sementara itu, perombakan mengejutkan yang diumumkan Trump pada Kamis dapat memperumit hubungan bilateral dengan memperluas portofolio Menteri Luar Negeri Marco Rubio, orang pertama dalam jabatannya yang dikenai sanksi oleh Beijing. 

    Presiden AS mengumumkan Rubio akan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional sementara sambil tetap mempertahankan jabatannya sebagai menteri luar negeri. Michael Waltz, penasihat keamanan nasionalnya saat ini, akan dicalonkan menjadi duta besar AS berikutnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

    Diplomat tertinggi AS sebelumnya telah berjanji untuk mengatasi “tindakan destabilisasi” Beijing di Laut Cina Selatan.

    Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Sean Hannity dari Fox News yang disiarkan pada Kamis malam, Rubio mengatakan China tengah mencari “akomodasi jangka pendek” dengan AS dan melihat bahwa bea masuk tersebut berdampak besar pada ekonominya.

    “China sedang berusaha keras. Mereka ingin bertemu, mereka ingin berbicara,” kata Rubio. 

    Perwakilan Gedung Putih, Kantor Perwakilan Dagang AS, dan Departemen Keuangan dan Perdagangan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Aktivitas manufaktur China merosot ke kontraksi terburuk sejak Desember 2023. Pesanan ekspor baru turun ke level terendah sejak Desember 2022 dan mencatat penurunan terbesar sejak April tahun itu, ketika Shanghai memasuki karantina wilayah akibat pandemi di seluruh kota. 

  • Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2025 – Halaman all

    Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2025 – Halaman all

    Daftar lengkap hari besar nasional dan internasional Mei 2025, terdekat ada Hari Peringatan Tragedi Trisakti, dan Hari Kebebasan Pers Sedunia.

    Tayang: Jumat, 2 Mei 2025 10:04 WIB

    Kalender Hijriah Indonesia 2025 Kemenag

    KALENDER MEI 2025 – Tangkapan layar Kalender Mei 2025 dari Kalender Hijriah Indonesia 2025 yang dirilis Kemenag, diunduh Selasa (22/4/2025). Daftar lengkap hari besar nasional dan internasional Mei 2025, terdekat ada Hari Peringatan Tragedi Trisakti, dan Hari Kebebasan Pers Sedunia. 

    TRIBUNNEWS.COM – Daftar lengkap hari besar nasional dan internasional Mei 2025.

    Ada hari besar nasional dan Internasional Mei 2025 yang diperingati setiap tahunnya, termasuk hari libur nasional atau tanggal merah.

    Hari besar nasional dan Internasional Mei 2025 dalam artikel ini bisa memberi wawasan akan hari penting yang dirayakan pada bulan kelima tahun ini.

    Diketahui hari besar nasional Mei 2025, terdekat ada Hari Lembaga Sosial Desa (LSD) dan Hari Peringatan Tragedi Trisakti.

    Sementara untuk hari besar Internasional terdekat yaitu Hari Kebebasan Pers Sedunia dan Hari Palang Merah Internasional.

    Selain itu hari besar nasional dan Internasional Mei 2025 ada Hari Raya Waisak 2569 BE dan peringatan Kenaikan Yesus Kristus.

    Selengkapnya simak daftar hari besar nasional dan Internasional Mei 2025, merangkum dari berbagai sumber berikut ini.

    Hari Besar Nasional Mei 2025

    1 Mei 2025: Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat
    2 Mei 2025: Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)
    5 Mei 2025: Hari Lembaga Sosial Desa (LSD)
    11 Mei 2025: Hari Polisi Militer TNI
    12 Mei 2025: Hari Peringatan Tragedi Trisakti
    12 Mei 2025: Hari Raya Waisak 2569 BE
    16 Mei 2025: Hari Wanandri
    17 Mei 2025: Hari Buku Nasional
    19 Mei 2025: Hari Korps Cacat Veteran Indonesia
    20 Mei 2025: Hari Kebangkitan Nasional
    20 Mei 2025: Hari Bakti Dokter Indonesia
    21 Mei 2025: Hari Peringatan Reformasi
    29 Mei 2025: Hari Keluarga
    29 Mei 2025: Hari Lanjut Usia Nasional (Lansia)
    29 Mei 2025 : Kenaikan Yesus Kristus

    Hari Besar Internasional Mei 2025

    1 Mei 2025: Hari Buruh Sedunia (Internasional)
    2 Mei 2025: Hari Tuna Sedunia
    3 Mei 2025:  Hari Kebebasan Pers Sedunia
    4 Mei 2025: Hari Pemadam Kebakaran Internasional
    5 Mei 2025: Hari Bidan Internasional
    5 Mei 2025: Hari Palang Merah Internasional
    6 Mei 2025: Hari Tanpa Diet Internasional    
    8 Mei 2025: Hari Palang Merah Sedunia, Hari Thalassaemia Internasional, Hari Kanker Ovarium Sedunia, Hari Mengenang dan Rekonsiliasi untuk Korban Perang Dunia II
    9 Mei 2025: Hari Eropa, Hari Mengenang dan Rekonsiliasi untuk Korban Perang Dunia II
    9 Mei 2025: Waktu Mengenang Mereka yang Kehilangan Nyawa Selama Perang Dunia II
    10 Mei 2025: Hari Argania Internasional
    10 Mei 2025: Hari Lupus Sedunia
    11 Mei 2025:  Hari Burung Migrasi Sedunia
    12 Mei 2025: Hari Kesehatan Tanaman Internasional
    15 Mei 2025: Hari Keluarga Internasional
    16 Mei 2025: Hari Internasional Hidup Bersama dalam Damai
    16 Mei 2025: Hari Cahaya Internasional
    17 Mei 2025:  Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Sedunia
    17 Mei 2025:  Hari Internasional Melawan Homophobia (IDAHOT)
    20 Mei 2025:  Hari Lebah Sedunia
    21 Mei 2025: Hari Keanekaragaman Budaya Sedunia untuk Dialog dan Pembangunan
    21 Mei 2025: Hari Teh Internasional
    22 Mei 2025: Hari Keanekaragaman Hayati Internasional
    23 Mei 2025: Hari Internasional untuk Mengakhiri Fistula Obstetri
    24 Mei 2025: Hari Markhor Internasional
    25 Mei 2025: Hari Afrika
    25 Mei 2025: Hari Sepak Bola Sedunia
    29 Mei 2025: Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB
    30 Mei 2025: Hari Kentang Internasional
    31 Mei 2025:  Hari Tanpa Tembakau Sedunia

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Studi Ungkap Jumlah Bayi yang Harus Dilahirkan Tiap Wanita Agar Manusia Tak Punah

    Studi Ungkap Jumlah Bayi yang Harus Dilahirkan Tiap Wanita Agar Manusia Tak Punah

    Jakarta

    Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat tengah menghadapi masalah penurunan angka kelahiran. Bila tidak ditangani, kondisi tersebut dapat mengakibatkan penurunan populasi.

    Konsensusnya adalah negara-negara membutuhkan setidaknya tingkat kesuburan 2,1 anak per satu wanita agar populasi tetap terjaga. Tapi nyatanya, tingkat kelahiran Amerika Serikat hanya 1,62, Jepang 1,26, dan Korea Selatan sebesar 0,87.

    Terbaru, peneliti menganggap angka 2,1 sebenarnya masih kurang untuk menjaga populasi. Mereka berpendapat tingkat kesuburan yang diperlukan mencapai 2,7 anak per wanita untuk menghindari kepunahan jangka panjang.

    Peneliti menyebut angka 2,1 tidak mempertimbangkan variabel lain seperti mortalitas, rasio pria dan wanita, kemungkinan beberapa orang tidak pernah bereproduksi, hingga fluktuasi acak dalam ukuran keluarga.

    “Mempertimbangkan stokastisitas (ketidakpastian) dalam tingkat fertilitas dan mortalitas, dan rasio jenis kelamin, tingkat fertilitas yang lebih tinggi dari tingkat penggantian standar diperlukan untuk memastikan keberlanjutan populasi kita,” kata salah satu peneliti, Diane Cuaresma dikutip dari Daily Mail, Jumat (2/5/2025).

    Penelitian itu menuliskan bahwa krisis kekurangan populasi telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan negara-negara maju. Tingkat fertilitas total di seluruh dunia telah dari 5,3 pada tahun 1960-an menjadi 2,3 pada tahun 2023.

    Penyebab penurunan angka kelahiran di setiap negara hampir serupa. Ini disebabkan meningkatnya biaya hidup dan pengasuhan yang membuat kaum muda memilih menunda atau tidak memiliki anak sama sekali. Kaum muda cenderung memilih mengejar pendidikan tinggi dan status karir.

    Meski ada penurunan angka kelahiran, populasi manusia tidak akan serta merta punah. Berdasarkan proyeksi terkini, populasi global akan terus tumbuh dan mencapai puncaknya pada tahun 2080-an, mencapai 10,3 miliar.

    Selanjutnya populasi akan mulai menurun secara bertahap sekitar 10,2 miliar pada tahun 2100.

    Demografer sekaligus mantan Direktur Divisi Kependudukan PBB, Joseph Chamie menuturkan beberapa negara memang maju mengalami penurunan angka kelahiran. Namun, secara global risiko ancamannya masih sangat kecil.

    “Ya memang ada beberapa negara yang populasinya menurun, tetapi untuk dunia secara keseluruhan itu tidak terjadi,” ungkap Joseph terpisah.

    (avk/up)

  • Mike Waltz Mundur, Trump Tunjuk Menlu Marco Rubio sebagai Penasihat Keamanan

    Mike Waltz Mundur, Trump Tunjuk Menlu Marco Rubio sebagai Penasihat Keamanan

    GELORA.CO – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan kabinet, pertama dalam 100 hari masa jabatannya, dengan menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai penasihat keamanan nasional sementara, menggantikan Mike Waltz yang mengundurkan diri.

    Dalam pernyataan pada Kamis, 1 Mei 2025, Trump menyampaikan bahwa ia akan mencalonkan Waltz sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga menegaskan bahwa Marco Rubio tetap akan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

    “Dengan senang hati saya umumkan bahwa saya mencalonkan Mike Waltz sebagai Duta Besar AS berikutnya untuk PBB. Dari pengalaman di medan perang, Kongres, hingga posisi Penasihat Keamanan Nasional, Waltz telah berjuang keras demi kepentingan bangsa kita,” tulis Trump di media sosial, dikutip dari AFP.

    “Sementara itu, Marco Rubio akan menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional sambil tetap memimpin Departemen Luar Negeri. Bersama, kita akan terus berjuang untuk menjaga keamanan Amerika dan dunia,” tambahnya.

    Pergantian ini diumumkan tak lama setelah kabar beredar bahwa Waltz dan wakilnya, Alex Wong, keluar dari pemerintahan.

    Waltz diketahui berada dalam tekanan setelah pada Maret lalu, pemimpin redaksi majalah The Atlantic mengungkap bahwa Waltz tanpa sengaja memasukkannya ke dalam grup obrolan aplikasi Signal. 

    Dalam grup itu, para pejabat mendiskusikan rencana serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi, termasuk jadwal keberangkatan jet tempur AS untuk membombardir target di Yaman. Pesan pertama dikirim hanya 30 menit sebelum serangan dimulai.

    Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga mendapat sorotan atas keterlibatannya dalam skandal tersebut.

    Waltz menjadi pejabat tingkat tinggi pertama yang mundur dari pemerintahan di periode kedua Trump.

  • Wapres AS Sebut Mike Waltz Mundur karena Akan Jadi Dubes AS untuk PBB

    Wapres AS Sebut Mike Waltz Mundur karena Akan Jadi Dubes AS untuk PBB

    Jakarta

    Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengatakan Mike Waltz mundur dari jabatan Penasihat Keamanan Nasional AS karena akan menjadi Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Vance juga mengkritik media yang memberitakan mundurnya Waltz karena dianggap mempromosikan Waltz.

    “Dia tidak diberhentikan. Dia diangkat menjadi duta besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tentu saja merupakan posisi yang dikonfirmasi Senat. Saya pikir Anda dapat mengajukan argumen yang bagus bahwa itu adalah promosi jabatan,” kata Vance saat wawancara dengan Fox News sebagaimana dilansir CNN, Jumat (2/5/2025).

    “Media ingin membingkai ini sebagai pemecatan. Donald Trump telah memecat banyak orang. Dia tidak memberi mereka pengangkatan yang dikonfirmasi Senat setelahnya. Yang dia pikirkan adalah bahwa Mike Waltz akan melayani pemerintahan dengan lebih baik – yang terpenting, rakyat Amerika – dalam peran itu,” imbuhnya.

    Vance dalam sesi wawancara itu juga mengungkapkan posisi Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Vance mengatakan posisi Hegseth aman dan tidak akan digantikan orang lain.

    “Kami sangat percaya pada Pete,” kata Vance.

    Vance juga menegaskan bahwa mundurnya Waltz ini tidak berkaitan dengan kasus obrolan yang bocor di ‘Signal’. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu majalah The Atlantic mengungkapkan bahwa pemimpin redaksinya secara tidak sengaja disertakan dalam obrolan Signal, di mana para pejabat termasuk Hegseth dan Mike Waltz membahas soal serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman tersebut, yang terjadi pada tanggal 15 Maret.

    Vance menegaskan dia dengan Trump selalu mempertahankan anak buahnya di pemerintahan. Dia menepis kabar Trump memecat orang-orang yang mereka anggap tidak setia.

    (zap/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Lagi Jadi Penasihat Keamanan AS, Waltz Kini Ditunjuk Trump Jadi Dubes PBB

    Tak Lagi Jadi Penasihat Keamanan AS, Waltz Kini Ditunjuk Trump Jadi Dubes PBB

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz mengundurkan diri usai geger kebocoran rencana AS serang Yaman. Trump mengatakan pihaknya kini menunjuk Waltz sebagai duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Mike Waltz telah bekerja keras untuk mengutamakan kepentingan bangsa kita. Saya tahu dia akan melakukan hal yang sama dalam peran barunya,” kata Trump di Truth Social dilansir kantor berita AFP, Jumat (2/5/2025).

    Posisi Penasihat Keamanan AS kini kosong. Trump lalu menunjuk Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio untuk menjadi penasihat keamanan AS sementara.

    Waltz berada di bawah tekanan sejak pemimpin redaksi Atlantic Magazine mengungkapkan pada bulan Maret bahwa Waltz secara keliru menambahkannya ke obrolan di aplikasi pesan komersial Signal tentang serangan terhadap pemberontak Houthi. Pejabat dalam obrolan itu memaparkan rencana serangan termasuk waktu lepas landasnya pesawat tempur AS untuk mengebom target di Yaman, dengan teks pertama dikirim hanya setengah jam sebelum serangan diluncurkan.

    Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga menghadapi tekanan atas skandal tersebut.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bencana Kelaparan Gaza Ada di Depan Mata, Israel Masih Ngotot Tolak Izinkan Bantuan Masuk – Halaman all

    Bencana Kelaparan Gaza Ada di Depan Mata, Israel Masih Ngotot Tolak Izinkan Bantuan Masuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Selama hampir tiga bulan lamanya, Israel memblokade bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Jalur Gaza.

    Alasannya adalah untuk menekan Hamas agar segera membebaskan para sandera.

    Padahal, bencana kelaparan di Gaza sudah berada di depan mata.

    Salah seorang warga Gaza, Imam Rajab sebagai salah satu contoh nyata bahwa bencana kelaparan sudah terjadi di wilayah kantong tersebut.

    Ia terlihat duduk di tenda pengungsian dengan menyaring gumpalan tepung melalui saringan berulang kali.

    Dia menemukan setengah kantong tepung di tempat sampah. Kantong itu dipenuhi hama dan menunjukkan tanda-tanda kontaminasi yang jelas.

    Namun, itu tetap harapan terbaik Rajab untuk memberi makan dan menjaga keenam anaknya tetap hidup.

    Jadi, dia menyaring tepung sekali lagi untuk membuat roti.

    “Anak-anak saya muntah setelah memakannya. Baunya sangat menyengat,” kata Rajab, dikutip dari CNN.

    “Tapi apa lagi yang bisa saya lakukan? Apa yang akan saya berikan kepada anak-anak saya kalau bukan ini?” lanjutnya.

    Program Pangan Dunia (WFP) mengumumkan minggu ini bahwa gudang-gudangnya kini kosong; dapur umum yang masih beroperasi sangat membatasi persediaan terakhir mereka; dan sedikit makanan yang tersisa di pasar-pasar Gaza kini dijual dengan harga selangit yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang.

    Sekantong tepung terigu kini harganya setara dengan $100 atau setara dengan Rp1,6 juta.

    Kasus kekurangan gizi akut pada anak juga meningkat pesat, salah satu tanda pasti akan datangnya bencana kelaparan.

    Hampir 3.700 anak didiagnosis bulan lalu, meningkat 82 persen dari Februari, menurut PBB.

    Organisasi-organisasi bantuan yang pernah menjadi jawaban atas krisis pangan yang telah melanda Gaza selama perang hampir 19 bulan ini kini juga kehabisan jawaban.

    Berdiri di gudang kosong, koordinator darurat WFP di Gaza Yasmin Maydhane mengatakan persediaan organisasinya telah “habis”.

    “Kita sekarang berada dalam posisi di mana lebih dari 400.000 orang yang menerima bantuan dari dapur umum kami – yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi masyarakat – justru mengalami kesulitan,” katanya.

    Jika Israel mau membuka gerbang menuju Gaza, WFP mengatakan siap untuk menyalurkan bantuan yang cukup ke Gaza untuk memberi makan seluruh penduduk hingga dua bulan.

    UNRWA, badan utama PBB yang mendukung warga Palestina, mengatakan memiliki hampir 3.000 truk berisi bantuan yang menunggu untuk menyeberang ke Gaza.

    Keduanya membutuhkan Israel untuk mencabut blokadenya agar bantuan tersebut dapat masuk.

    Sementara kondisi di Gaza memburuk, Israel sejauh ini belum memberikan indikasi apa pun bahwa mereka berencana melakukan tindakan apa pun untuk mencegah kelaparan parah.

    Eropa Desak Israel Buka Blokade

    Negara-negara di Eropa – termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris – telah mengeluarkan desakan kepada Israel untuk segera membuka blokade.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy menegaskan kembali kekhawatirannya mengenai blokade Israel terhadap pengiriman bantuan.

    “Blokade yang dilakukan Israel saat ini terhadap bantuan yang diperlukan ke Gaza sangat mengerikan. Penderitaannya sangat parah. Kebutuhannya sangat besar. Hilangnya nyawa sangat ekstrem,” kata Lammy, dikutip dari Anadolu.

    Lammy mengingatkan bahwa bersama dengan Jerman dan Prancis, mereka mengutuk blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Ia juga mengingat bahwa Inggris memutuskan untuk menangguhkan izin ekspor senjata ke Israel setelah ia menjabat.

    Lammy mengatakan ada risiko yang jelas terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional.

    Meskipun Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspornya ke Israel pada September 2024, keputusan tersebut secara khusus mengecualikan komponen yang terkait dengan program F-35.

    Lisensi yang dihentikan mencakup suku cadang untuk pesawat nirawak, helikopter, dan sistem pesawat militer.

    Namun, seperti yang telah ditunjukkan oleh Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia lainnya, jet F-35 Israel – banyak di antaranya dirakit sebagian menggunakan komponen Inggris – telah memainkan peran utama dalam pemboman di Gaza.

    Lammy juga menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap hukum humaniter internasional dan dukungan berkelanjutan kepada organisasi-organisasi seperti Pengadilan Kriminal Internasional dan Mahkamah Internasional.

    (*)

  • Korea Utara Hancurkan Simbol Rekonsiliasi dengan Korea Selatan

    Korea Utara Hancurkan Simbol Rekonsiliasi dengan Korea Selatan

    Jakarta

    Korea Utara dilaporkan telah melarang lagu “Glad to Meet You”, yang selama ini dianggap sebagai simbol rekonsiliasi kedua negara di Semenanjung Korea yang terpecah.

    Meskipun pelarangan lagu dari masa kerja sama Utara-Selatan yang lebih erat mungkin terdengar sepele, tetapi para analis melihatnya sebagai tren yang jelas dari Pyongyang yang menjauhkan diri dari tetangganya, Korea Selatan.

    Lagu tersebut, yang dalam bahasa Korea dikenal sebagai “Bangapseumnida”, pertama kali dipertunjukkan pada tahun 1991 oleh Pochonbo Electronic Ensemble dari Jepang.

    Berbeda dari lagu-lagu Korea Utara pada umumnya yang sarat slogan politik, lagu ini mengisyaratkan keinginan Pyongyang untuk menjalin hubungan lebih baik dengan negara lain dan sering diputar dalam pertemuan Korea Utara-Selatan untuk mempererat hubungan.

    Titik nadir baru hubungan Korea Utara dan Korea Selatan

    Kyodo News melaporkan pada hari Selasa (29/03) bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah melarang lagu tersebut menyusul revisi konstitusi tahun lalu yang menetapkan Korea Selatan sebagai “musuh utama” Korea Utara.

    Langkah-langkah serupa lainnya juga telah diambil dalam skala kecil maupun besar, untuk menghapus kesan persaudaraan terhadap Korea Selatan dan rakyatnya. Korea Utara mengubah lirik lagu kebangsaannya agar tak menyebut Korea Selatan, dan bagian selatan Semenanjung Korea kini telah dihapus dari peta dalam siaran prakiraan cuaca di televisi.

    Korea Utara hancurkan kawasan wisata simbol persatuan

    Analisis citra satelit yang dipublikasikan pada 23 April oleh 38 North, sebuah situs dari lembaga think tank Stimson Center yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa bangunan-bangunan di Kawasan Wisata Gunung Kumgang yang juga menjadi simbol lain dari semangat persatuan antar-Korea telah dihancurkan.

    Tempat itu juga menarik wisatawan dari Korea Selatan dan menghasilkan devisa yang signifikan bagi Korea Utara. Namun, proyek ini mendadak dihentikan pada 2008 saat seorang perempuan Korea Selatan yang keluar dari jalur ditembak mati oleh penjaga Korea Utara.

    Pada 2019, Kim Jong Un mengunjungi lokasi tersebut dan memerintahkan agar seluruh bangunan dihancurkan.

    Citra satelit terbaru menunjukkan bahwa kini yang tersisa hanyalah pondasi dari sebagian besar bangunan.

    “Menurut saya, Kim sudah sampai pada kesimpulan bahwa memperbaiki hubungan dengan Selatan tidak akan menguntungkan dia atau rezimnya,” kata Kim Sang-woo, mantan politisi dari partai progresif Congress for New Politics Korea Selatan, yang kini menjadi anggota dewan Kim Dae-jung Peace Foundation.

    Pyongyang lebih pilih Rusia daripada Korea Selatan

    Menurut Kim Sang-woo kepada DW, Pyongyang sudah cukup lama menjaga jarak dari Seoul. Pola ini diprediksi akan terus berlanjut, pada saat yang sama, Kim Jong Un justru semakin mendekat ke Rusia.

    “Dia sangat aktif mempererat hubungan dengan Rusia, yang sebagai balasannya telah memberikan teknologi militer dan janji dalam perjanjian keamanan mereka bahwa Rusia akan membantu Korea Utara jika terjadi konflik dengan Korea Selatan atau Amerika Serikat,” kata Kim kepada DW.

    “Hal itu memberi Kim kepercayaan diri yang lebih besar dan membuatnya merasa bahwa Korea Selatan tidak lagi menawarkan peluang besar.”

    Sementara itu, Rah Jong-yil, mantan diplomat dan pejabat tinggi intelijen Korea Selatan, meyakini bahwa perubahan sikap Kim bisa ditarik kembali ke pertemuan puncak Februari 2019 di Hanoi, Vietnam, dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Kim datang dengan ekspektasi tinggi bahwa kesepakatan akan tercapai, investasi akan mengalir, dan sanksi PBB akan dicabut. Tapi pertemuan itu gagal total dan menjadi pukulan besar bagi martabatnya,” ujar Rah.

    Enam tahun kemudian, “hampir semua jejak Korea Selatan telah dihapus dari Korea Utara,” tambahnya, seraya mencatat bahwa kedua pihak bahkan tidak saling berkomunikasi.

    Sebagai contoh, pada 7 Maret lalu, dua nelayan Korea Utara ditemukan terombang-ambing di perairan Korea Selatan di lepas pantai barat dan diselamatkan oleh Penjaga Pantai Korea Selatan.

    Kedua nelayan itu menyatakan tidak bermaksud membelot dan ingin kembali ke Utara.

    Upaya berulang kali oleh otoritas Korea Selatan dan Komando PBB di perbatasan untuk memberitahukan Korea Utara tentang niat dua warganya itu sama sekali diabaikan.

    Hubungan kedua Korea ‘Benar-Benar Membeku’

    “Hubungan itu benar-benar membeku,” kata Rah. “Tidak ada pertukaran, dan saya tidak melihat ada peluang perubahan karena posisi resmi Korea Utara saat ini adalah bahwa kedua Korea adalah negara yang terpisah dan bermusuhan, yang tidak bisa didamaikan.”

    Kim Sang-woo pun pesimistis bahwa kemenangan partai oposisi progresif Democratic Party dalam pemilu parlemen Korea Selatan 3 Junimendatang akan membuka peluang jembatan baru hubungan kedua negara.

    Kalaupun Democratic Party menang, saya yakin presiden yang terpilih akan mencoba menjangkau Korea Utara untuk menunjukkan niat baik dan menawarkan memperbaiki hubungan,” katanya. “Tapi saya rasa Kim Jong-Un akan berpikir bahwa kedekatan dengan Moskow memberikan keuntungan yang lebih besar.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya Rahman

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Jembatan Rusia-Korea Utara Mulai Dibangun!’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketahui Ketentuan Keringanan Pajak PBB-P2 untuk Masyarakat Jakarta – Page 3

    Ketahui Ketentuan Keringanan Pajak PBB-P2 untuk Masyarakat Jakarta – Page 3

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong transformasi layanan perpajakan berbasis digital.

    Salah satu inovasi terbaru adalah kemudahan akses terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dokumen ini kini bisa dicek secara online tanpa perlu datang ke kantor pelayanan pajak.

    “SPPT PBB merupakan dokumen penting yang memuat informasi nilai pajak atas tanah dan bangunan. Dulu, warga Jakarta harus antre untuk mendapatkannya secara manual. Sekarang, hanya dengan perangkat digital, semua bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

    Bagi wajib pajak yang telah mendaftar layanan e-SPPT, dokumen SPPT akan dikirim otomatis ke alamat email setiap tahunnya.

    Tanpa perlu login atau membuka aplikasi tambahan, pengguna cukup memeriksa kotak masuk atau folder spam di email. Praktis dan cepat, cukup beberapa klik untuk mengakses dokumen pajak.

    Layanan ini sangat cocok untuk wajib pajak yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

  • NASA Blak-blakan Tanda Kiamat, Wilayah RI Dalam Bahaya Besar

    NASA Blak-blakan Tanda Kiamat, Wilayah RI Dalam Bahaya Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara di dunia perlu waspada terhadap ramalan NASA yang dapat mengakibatkan bencana besar akibat dari perubahan iklim. NASA memprediksi ketinggian air laut akan meningkat sekitar 3-6 kaki pada 2100 mendatang. Pemicunya adalah perubahan iklim yang melelehkan es di kutub dan menaikkan air laut secara masif.

    Jika hal itu terjadi, maka ratusan juta orang terancam kehilangan tempat tinggal. Wilayah pesisir dengan populasi padat disebut berada di ambang kepunahan karena terancam tenggelam.

    Dikutip dari Sciencing, setidaknya ada 10 kota besar di berbagai belahan dunia yang dikhawatirkan akan tenggelam. Jakarta masuk dalam daftar tersebut.

    Tanda-tanda petaka ini mulai terlihat dari fenomena banjir yang paling umum dan makin sering terjadi. Di awal Maret 2025 saja, banjir sudah menggenangi beberapa area Jabodetabek dan Jawa. Bahkan, area Bekasi mencatat kondisi banjir terparah dibandingkan 2016 dan 2020.

    “Jakarta diketahui merupakan salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia. Masalah ini kian ekstrem, hingga pemerintah Indonesia memilih memindahkan ibu kota [ke IKN],” tulis laporan Sciencing.

    Sciencing melaporkan Jakarta sudah mulai mengalami proses tenggelam dengan air yang naik 17 cm per tahun. Secara geografis, Jakarta terletak di dataran rendah yang dulunya didominasi oleh rawa.

    Ada 13 sungai yang mengalir melalui wilayah perkotaan hingga ke Laut Jawa, sehingga seluruh wilayah sangat rentan terhadap naiknya permukaan air. Jakarta juga telah mengalami peningkatan jumlah banjir sejak pergantian abad.

    Banjir paling parah terjadi pada tahun 2007, ketika bencana itu merenggut 80 nyawa dan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta dolar.

    Sciencing juga menyinggung keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN pada 2022. Laman tersebut mengatakan risiko banjir yang tinggi di Jakarta merupakan salah satu alasan pemindahan tersebut, dibarengi dengan polusi dan penyumbatan di mana-mana.

    “Ibu kota baru yang dinamai IKN diprediksi akan rampung sepenuhnya pada 2045. Pada saat itu, IKN kemungkinan menjadi pelarian dari Jakarta yang tenggelam,” tertulis dalam laporan Sciencing.

    Selain Jakarta, berikut beberapa kota besar lain yang terancam tenggelam, menurut laporan Sciencing:

    Alexandria, Mesir

    Kota terbesar kedua di Mesir ini memiliki populasi yang ditaksir mencapai 5,7 juta orang pada 2024. Hingga saat ini, Alexandria menjadi salah satu hub penting untuk perdagangan transbenua, terutama pengapalan minyak.

    Kota ini berfungsi sebagai salah satu terminal Pipa SUMED, pipa minyak antara Laut Merah dan Mediterania yang digunakan untuk mengirim minyak mentah dan gas alam dari Jazirah Arab ke Eropa.

    Sayangnya, dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil tersebut adalah mencairnya es gletser. Panel iklim PBB memperkirakan sebanyak 30% kota tersebut dapat terendam air pada tahun 2050, yang akan menyebabkan setidaknya 1,5 juta orang mengungsi.

    Banjir juga dapat meluas hingga sebagian besar Delta Nil, menghancurkan salah satu tempat lahirnya peradaban.

    Miami, Florida

    Lebih dari setengah area Miami-Dade County hanya bertengger pada ketinggian 6 kaki di atas air laut. Sebanyak 60% di antaranya terancam tenggelam pada 2060 mendatang.

    Situasi di Miami makin parah dengan banyaknya pembangunan gedung-gedung mewah di area pesisir. Sciencing mengatakan pada skenario terburu, tenggelamnya Miami akan menjadi bencana alam terburuk sepanjang sejarah dari segi kerusakan ekonomi.

    Lagos, Nigeria

    Lagos adalah kota terbesar di Afrika dengan populasi sebanyak 16,5 juta orang pada 2024. Bencana banjir kerap menghantam Lagos pada musim panas, sehingga berdampak pada kerugian ekonomi sebesar miliaran dolar AS per tahun.

    Saat ini, area tersebut memiliki level tenggelam lebih dari 3 inci per tahun.

    Dhaka, Bangladesh

    Ibu kota Bangladesh ini merupakan kota dengan populasi terbesar dengan estimasi populasi 23,9 juta orang pada 2024. PBB menempatkan Bangladesh dalam jejeran ‘Top 10’ negara paling terdampak bencana alam.

    Di kala perubahan iklim makin parah, frekuensi dan intensitas banjir di negara tersebut juga kian mengkhawatirkan. Secara spesifik, Dhaka sudah ‘tenggelam’ sebanyak setengah inci per tahun.

    Yangon, Myanmar

    Yangon memiliki populasi sebanyak 5,7 juta orang pada 2024. Sama seperti kota-kota terancam lainnya, Yangon juga kerap dihadang bencana banjir.

    Yangon terletak hanya beberapa kilometer dari Sesar Sagaing. Jika gempa bumi besar melanda wilayah tersebut, sumur air tanah dapat runtuh dan menenggelamkan sebagian besar kota.

    Bangkok, Thailand

    Bangkok memiliki populasi sekitar 11,2 juta orang pada 2024. Dari tahun-ke-tahun, Bangkok telah kehilangan wilayah daratan karena peningkatan air laut.

    Garis pantainya akan merayap lebih dalam, diperkirakan mencapai lebih dari satu kilometer setiap tahun. Dalam satu abad, mayoritas dari kota Bangkok diprediksi akan lenyap.

    Kolkata, India

    Kota terbesar ketiga di India ini diestimasikan memiliki 15,6 juta populasi pada 2024. Selain ancaman peningkatan air laut, Kolkata diprediksi akan tenggelam karena ekstraksi air tanah yang berlebihan.

    Banjir juga menjadi bencana rutin di Kolkata. Pada 2024, banjir di Bengal Barat di Kolkata berdampak pada 250.000 orang. Jika bencana banjir ini makin sering terjadi dengan intensitas parah, lebih dari 10 juta orang terancam harus mengungsi.

    Manila, Filipina

    Manila adalah ibu kota Filipina yang memiliki 14,9 juta penduduk pada 2024. Ekstraksi air tanah dan aktivitas seismis dari volkanu Taal yang aktif membuat Manila menjadi area yang tidak stabil.

    Kota ini memiliki level ‘tenggelam’ yang cepat, yakni 4 inci per tahun atau lebih tinggi dari rata-rata kenaikan level air laut global per tahun. Masalah lainnya adalah kerusakan hutan mangrove di Manila di sepanjang Manila Bay.

    Pohon-pohon di hutan itu selama ini menjadi penghadang erosi di Manila. Sejak memasuki abad ke-20, sebanyak 130.000 hektar hutan mangrove di sepanjang Manila Bay telah ditebang.

    Megalopolis Guangdong-Hong Kong-Makau

    Area ini merupakan yang terbesar dan paling banyak area urbannya di seluruh dunia. Diestimasikan populasinya mencapai 86,9 juta orang pada 2024. Keseluruhan area urbannya terkonsentrasi di antara Pearl River Delta dekat Laut China Selatan.

    Pearl River Delta diperkirakan memiliki kenaikan air laut setinggi 5 kaki pada 100 tahun mendatang. Dengan level tersebut, tak menutup kemungkinan area ini akan tenggelam di masa.

    (fsd/fsd)