partai: PBB

  • Hakim PBB Dipenjara 6 Tahun karena Paksa Wanita Jadi Pembantunya

    Hakim PBB Dipenjara 6 Tahun karena Paksa Wanita Jadi Pembantunya

    Oxford

    Pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman 6 tahun 4 bulan penjara terhadap seorang hakim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pelaku dinyatakan bersalah karena memaksa seorang wanita muda untuk bekerja sebagai pembantunya.

    Dilansir AFP, Sabtu (3/5/2025), Hakim Uganda Lydia Mugambe (50) dihukum berdasarkan Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris karena mengambil ‘keuntungan dari statusnya’ atas korban saat belajar hukum di Universitas Oxford.

    Juri di Pengadilan Mahkota Oxford memutuskan Mugambe bersalah karena berkonspirasi untuk melanggar hukum imigrasi Inggris, memfasilitasi perjalanan dengan tujuan eksploitasi, memaksa seseorang untuk bekerja, dan berkonspirasi untuk mengintimidasi seorang saksi.

    Pengadilan diberitahu bahwa Mugambe, yang juga seorang hakim Pengadilan Tinggi di Uganda, memaksa korban untuk bekerja sebagai pembantunya dan menyediakan pengasuhan anak secara cuma-cuma, sambil mencegahnya memiliki pekerjaan tetap.

    Hakim David Foxton menguraikan prestasi hukum Mugambe dalam putusannya, seraya menambahkan bahwa itu adalah ‘kasus yang sangat menyedihkan’.

    Mugambe terlibat dalam ‘kebodohan ilegal’ untuk mengatur agar wanita muda itu, yang tidak dapat disebutkan namanya karena alasan hukum, datang ke Inggris.

    Pengadilan diberitahu dalam sebuah pernyataan tertulis selama persidangan bahwa korban menggambarkan hidup dalam ‘ketakutan yang hampir terus-menerus’ sebagai akibat dari kedudukan Mugambe yang kuat di negara asal mereka.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Di Mahkamah Internasional, Indonesia Nilai Israel Semestinya Didepak Dari Keanggotaan PBB – Halaman all

    Di Mahkamah Internasional, Indonesia Nilai Israel Semestinya Didepak Dari Keanggotaan PBB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mempertanyakan kelayakan Israel menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Terlebih Israel saat ini melakukan aksi genosida lewat agresi militer yang menargetkan warga sipil Palestina.

    Selain itu, Israel pun dinilai tidak patuh terhadap hukum internasional.

    Kata Sugiono, rangkaian kekejaman terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel tidak lagi mencerminkan negara cinta damai sebagaimana prasyarat sebuah negara masuk keanggotaan PBB sesuai Pasal 4 Ayat (1) Piagam PBB.

    Hal ini dikemukakan Sugiono secara gamblang saat berpidato di hadapan Mahkamah Internasional atau International Court Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, Rabu (30/4/2025).

    “Pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel dan kegagalannya untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional telah menimbulkan pertanyaan tentang kelayakannya untuk disebut sebagai negara yang cinta damai, yang merupakan prasyarat keanggotaan PBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Piagam,” kata Sugiono dikutip Tribunnews.com dari pidato kenegaraannya, Jumat (2/5/2025).

    Berpidato di tengah-tengah para menteri luar negeri negara lain, Sugiono menjelaskan sebuah negara yang menjadi anggota PBB memiliki kewajiban umum untuk berkomitmen menerima dan melaksanakan Piagam PBB.

    Israel ketika ditetapkan masuk keanggotaan PBB telah menyatakan menerima kewajiban dan komitmen itu pada 29 November 1948.

    Penerimaan ini yang menjadi syarat penting sesuai Pasal 4 Ayat (1) Piagam PBB.

    Saat itu Israel telah mendeklarasikan bahwa mereka sebagai negara tanpa syarat menerima dan berjanji menghormati Piagam PBB sejak masuk keanggotaan.

    Sugiono kemudian menyoroti frasa ‘tanpa syarat’ dalam kalimat deklarasi tersebut.

    Namun belakangan kekejaman demi kekejaman terus diperlihatkan Israel kepada warga Gaza, Palestina.

    Israel tidak menghormati PBB, memblokade bantuan kemanusiaan, membangkang terhadap keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan Mahkamah Internasional.

    Padahal kewajiban-kewajiban dalam putusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) Piagam PBB.

    Bukannya patuh, lanjut Sugiono, Israel justru terus memperlihatkan kekejamannya terhadap kemanusiaan dengan menjalankan operasi serangan yang menargetkan UNRWA selaku Badan PBB untuk bantuan kemanusiaan.

    Hal ini disebutnya bertentangan dan tidak menghormati kehadiran PBB dan Mahkamah Internasional.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa tindakan Israel, termasuk penerapan undang-undang yang menargetkan operasi UNRWA, bertentangan dengan kewajiban Israel untuk menghormati kehadiran PBB,” ungkap Sugiono.

  • Lebih dari 1,4 Juta Warga Suriah Kembali ke Rumah Setelah Rezim Bashar Assad Runtuh – Halaman all

    Lebih dari 1,4 Juta Warga Suriah Kembali ke Rumah Setelah Rezim Bashar Assad Runtuh – Halaman all

    Lebih dari 1,4 Juta Warga Suriah Kembali ke Rumah Setelah Rezim Bashar Assad Runtuh

    TRIBUNNEWS.COM- Lebih dari 1,4 juta warga Suriah telah kembali ke negara asal mereka setelah runtuhnya rezim Presiden Bashar Al-Assad pada 8 Desember 2024, menurut Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).

    Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di X pada hari Sabtu, badan pengungsi PBB mengatakan: “Lebih dari 1,4 juta warga Suriah menemukan jalan kembali ke rumah setelah bertahun-tahun mengungsi.”

    Badan PBB itu menambahkan bahwa pembangunan kembali Suriah tetap menjadi tantangan besar karena kehancuran yang disebabkan oleh konflik selama 14 tahun dan menyerukan dukungan internasional yang lebih besar bagi upaya UNHCR untuk membantu keluarga-keluarga pengungsi memulai kembali hidup mereka.

    Badan tersebut menekankan perlunya dukungan yang mendesak di sektor-sektor utama seperti perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan dan mata pencaharian bagi mereka yang kembali.

    UNHCR: Kebutuhan meningkat seiring 400.000 warga Suriah kembali

    Ini adalah ringkasan dari apa yang dikatakan oleh juru bicara UNHCR Céline Schmitt di Damaskus – yang kutipan teksnya dapat dikaitkan dengannya – pada jumpa pers di Palais des Nations di Jenewa.

    Sekitar 400.000 warga Suriah telah kembali dari negara-negara tetangga sejak jatuhnya rezim Assad pada 8 Desember 2024, menurut perkiraan UNHCR, Badan Pengungsi PBB. 

    Selama periode yang sama, lebih dari 1 juta pengungsi internal (IDP) di Suriah juga telah kembali, sehingga jumlah total warga Suriah yang telah pulang menjadi lebih dari 1,4 juta.

    Menjelang akhir tahun ajaran, musim panas akan menjadi momen krusial untuk pemulangan sukarela dan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. 

    Namun, agar pemulangan ini berhasil dan berkelanjutan, warga Suriah akan membutuhkan dukungan berupa tempat tinggal, mata pencaharian, perlindungan, dan bantuan hukum – bidang-bidang yang telah terbukti menjadi keahlian UNHCR.

    Risikonya adalah, tanpa pendanaan yang memadai, 1,5 juta pengungsi yang diproyeksikan akan kembali tahun ini mungkin tidak akan terjadi, dan mereka yang kembali mungkin tidak punya pilihan lain selain pergi lagi. 

    Dukungan untuk UNHCR dan para pelaku kemanusiaan sangat penting untuk stabilitas. 

    Pemotongan dana yang parah yang dihadapi UNHCR membahayakan jutaan nyawa, dengan hampir 16,7 juta orang di dalam wilayah Suriah – sekitar 90 persen dari populasi – membutuhkan beberapa bentuk bantuan kemanusiaan, dan lebih dari 7,4 juta warga Suriah masih mengungsi di dalam negeri.

    Sekaranglah saatnya untuk berinvestasi dalam memfasilitasi kepulangan para pengungsi yang telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. 

    Pada bulan Januari, UNHCR meluncurkan kerangka kerja operasional untuk membantu 1,5 juta pengungsi dan 2 juta IDPs kembali ke rumah pada tahun 2025. 

    Sejauh ini, hanya $71 juta yang telah dijanjikan dari $575 juta yang dibutuhkan untuk program UNHCR tahun 2025 di dalam wilayah Suriah. 

    Tanpa dana tambahan, kami hanya akan dapat membantu sebagian kecil dari mereka yang berniat untuk kembali, yang berarti lebih sedikit yang kembali ke rumah.

    Telah terjadi pengurangan signifikan dalam pendanaan donor antara tahun 2024 dan 2025. 

    Pemangkasan ini berdampak pada tenaga kerja kami, yang akan menyusut hingga 30 persen di dalam wilayah Suriah, yang secara signifikan akan memengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan dukungan penting.

    Selain itu, tanpa pendanaan yang memadai, beberapa kegiatan penyelamatan nyawa UNHCR akan terhenti. 

    Di antara 122 pusat komunitas yang didukung oleh UNHCR, 44 persen harus ditutup pada musim panas. 

    Pusat komunitas menyediakan bantuan penting seperti dukungan kesehatan mental, bantuan hukum, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan pendidikan kesadaran ranjau. 

    Mereka juga memupuk kohesi sosial, dan penutupan mereka akan berdampak pada para pengungsi yang kembali dan komunitas mereka serta mitra lokal UNHCR.

    Meskipun saat ini sedang dalam masa sulit dan belum pernah terjadi sebelumnya, UNHCR berkomitmen untuk tetap tinggal dan memberikan bantuan di Suriah. 

    Kami bekerja sama erat dengan badan-badan PBB termasuk WFP, IOM, UNDP, dan UNICEF; membantu para pengungsi yang kembali harus menjadi upaya kolaboratif untuk memastikan efisiensi dan dampak. 

    Kami menghargai dukungan yang telah kami terima selama bertahun-tahun untuk operasi kami di Suriah dari para donatur tradisional kami. 

    Kami meminta mereka untuk melakukan upaya ekstra meskipun menghadapi tantangan ekonomi global, tetapi kami juga memohon kepada negara-negara kaya yang belum memberikan kontribusi untuk mendukung kami dalam memastikan pemulangan pengungsi Suriah yang bersedia pulang dengan aman dan bermartabat. 

    Sangat penting untuk tidak melewatkan kesempatan bersejarah ini.

    Untuk membantu warga Suriah dalam keputusan mereka untuk kembali ke rumah, UNHCR meluncurkan program ” Suriah adalah Rumah”,” sebuah platform informasi digital inovatif untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan tidak memihak tentang proses pengembalian termasuk langkah-langkah hukum, dokumen identifikasi, akses ke perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. 

    Tanya jawab umum (FAQ) menawarkan panduan tentang memperbarui dokumen identitas, dukungan untuk memperbaiki rumah yang hancur atau rusak, dan mengakses bantuan hukum serta dukungan konseling.

    Melalui ‘Suriah adalah Rumah’, UNHCR menyediakan informasi yang kredibel dan terkini yang penting untuk membantu orang membuat keputusan yang tepat, merencanakan masa depan mereka, dan mempertahankan harapan. Informasi terus diperbarui.

    Sejak jatuhnya rezim Assad, kembali ke rumah dan memulai hidup baru telah menjadi kemungkinan bagi warga Suriah. Dengan investasi dalam bentuk bantuan dan pemulihan dini, kita dapat menciptakan peluang dan menjaga harapan warga Suriah. Memanfaatkan peluang ini adalah tanggung jawab bersama kita.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR, UNHCR 

  • Afrika Selatan Mengatakan Pemboman Terbaru Israel di Gaza Melanggar Hukum Internasional – Halaman all

    Afrika Selatan Mengatakan Pemboman Terbaru Israel di Gaza Melanggar Hukum Internasional – Halaman all

    Afrika Selatan Mengatakan Pemboman Terbaru Israel di Gaza Melanggar Hukum Internasional

    TRIBUNNEWS.COM- Afrika Selatan mengatakan bahwa pemboman terbaru Israel di Jalur Gaza adalah “skala yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan melanggar hukum internasional, kantor berita Anadolu  melaporkan.

    Pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel meliputi “secara terang-terangan menargetkan personel kemanusiaan, menghalangi bantuan kemanusiaan, penolakan layanan dasar, makanan, dan air sebagai senjata perang, serta penghancuran infrastruktur Gaza secara serampangan,” utusan PBB Mathu Joyini mengatakan kepada Dewan Keamanan.

    Ia mengatakan “pendekatan brutal” Israel menunjukkan pengabaian terhadap upaya gencatan senjata, sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya niat genosida dan pelanggaran tambahan.

    “Harus ada pertanggungjawaban atas semua kekejaman, genosida yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyat Palestina,” kata Joyini.

    Ia mendesak negara-negara anggota dan pihak-pihak lain untuk membaca laporan publik Afrika Selatan yang diserahkan kepada Dewan Keamanan, yang mendokumentasikan bukti tindakan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

    “Tidak ada satu negara pun yang boleh melanggar hukum internasional dan pada saat yang sama meminta negara lain untuk mematuhinya,” kata Joyini.

    Dewan harus “bertindak sekarang,” katanya. “Kita harus tegas dalam tekad kita untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, tanpa kecuali.”

    Setelah Afrika Selatan mengajukan proses hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel atas pelanggaran Konvensi Genosida 1948 di Gaza, beberapa negara bergabung dalam kasus tersebut termasuk Kolombia, Kuba, Libya, Meksiko, Spanyol, Belize, dan Türkiye.

    Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara terpisah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.​​​​​​​​

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • WHO Kecam Keras Serangan Israel, Kondisi Anak-anak di Gaza Bikin Merinding

    WHO Kecam Keras Serangan Israel, Kondisi Anak-anak di Gaza Bikin Merinding

    Jakarta

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengecam serangan Israel yang memicu situasi mengerikan di Gaza pada Kamis (1/5/2025). Para pejabat di organisasi tersebut menyuarakan kemarahan bahwa dunia seperti membiarkan kekejaman itu terus berlanjut.

    “Kita harus bertanya pada diri sendiri, berapa banyak darah yang cukup untuk memenuhi tujuan politik apapun,” ungkap Direktur Darurat WHO Mike Ryan, dikutip dari Channel News Asia.

    “Kita menghancurkan tubuh dan pikiran anak-anak Gaza. Kita membuat anak-anak Gaza kelaparan, karena jika kita tidak melakukan sesuatu tentang hal itu, kita terlibat dalam apa yang sedang terjadi,” sambungnya.

    Israel secara ketat mengendalikan semua aliran bantuan internasional yang penting bagi 2,4 juta warga Palestina di Jalur Gaza.

    Israel menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza pada 2 Maret. Itu dilakukan beberapa hari setelah runtuhnya gencatan senjata yang secara signifikan mengurangi permusuhan usai 15 bulan perang.

    Sejak dimulainya blokade, PBB telah berulang kali memperingatkan tentang bencana kemanusiaan di lapangan, dengan kelaparan yang kembali mengancam.

    Berdasarkan laporan Program Pangan Dunia (WFP) PBB, mereka telah mengirimkan stok makanan terakhir yang tersisa ke dapur-dapur di sana.

    Kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan pada Kamis bahwa sedikitnya 2.326 orang telah tewas sejak Israel melanjutkan serangan, sehingga jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak perang naik menjadi 52.418.

    Ryan menunjuk pada lebih dari 1.000 anak di Gaza yang kehilangan anggota tubuh. Ribuan anak mengalami cedera tulang belakang, cedera kepala parah yang tidak akan pernah bisa disembuhkan, serta kondisi psikologis yang mengkhawatirkan.

    “Kita menyaksikan ini terjadi di depan mata kita sendiri, dan kita tidak melakukan apapun untuk mengatasinya,” tegas Ryan.

    Berbicara di hadapan para ahli dan jurnalis WHO lainnya yang berkumpul di kantor pusat badan tersebut di Jenewa, Ryan mengungkapkan kemarahannya.

    “Sebagai seorang dokter, saya marah pada diri sendiri karena tidak berbuat cukup banyak. Saya marah pada semua orang di sini,” terang dia.

    “Ini tidak bisa terus berlanjut… Ini adalah kekejian,” pungkasnya.

    (sao/naf)

  • PT Timah Angkat Restu Widiyantoro Sebagai Direktur Utama, Berikut Profilnya – Halaman all

    PT Timah Angkat Restu Widiyantoro Sebagai Direktur Utama, Berikut Profilnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) menunjuk anggota TNI Restu Widiyantoro sebagai Direktur Utama menggantikan Ahmad Dani Virsal, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (2/5/2025).

    Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan mengatakan, pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi dan tata kelola yang baik.

    “Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan,” tutur Rendi melalui keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

    Selain itu, para pemegang saham juga menunjuk purnawiran TNI Agus Rohman sebagai Komisaris Utama PT Timah merangkap Komisaris Independen.

    Perubahan pengurus ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan perusahaan dan menjawab tantangan bisnis yang semakin dinamis, serta mendorong tercapainya target-target transformasi dan kinerja yang telah ditetapkan.

    Berikut Susunan Pengurus PT Timah Tbk yang Disepakati dalam RUPSLB : 

    Komisaris Utama merangkap Komisaris Independent : Agus Rohman
    Komisaris Independen: Yuslih Ihza Mahendra
    Komisaris Independen: M Hita Tunggal
    Komisaris: Rizani Usman
    Komisaris: Eniya Listiani Dewi

    Dewan Direksi

    Direktur Utama: Restu Widiyantoro
    Direktur Operasi dan Produksi: Nur Adi Kuncoro
    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Fina Eliani
    Direktur Pengembangan Usaha: Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara
    Direktur Sumber Daya Manusia: Andi Seto Gadhista Asapa

    Sebelumnya PT Timah Tbk (TINS) mencatat kinerja keuangan tahun 2024 yang positif, melesat dengan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 1,19 triliun, melonjak 364 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi bersih Rp 449,67 miliar.

    Kemudian sepanjang kuartal pertama tahun 2025, PT Timah Tbk (TINS) juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp 116,86 miliar atau 120 persen dari target yang sudah ditentukan Perusahaan.

    “Perseroan terus mendorong terciptanya kinerja yang unggul dan berkelanjutan dengan melakukan inovasi, efisiensi dan tata kelola yang baik sebagai pilar utama dalam menjalankan proses bisnis,” kata Rendi.

    Profil Restu Widiyantoro 

    Menurut riwayat hidup yang dipublikasikan perusahaan, Restu Widiyantoro merupakan Kolonel Infanteri TNI yang menjabat sebagai Komandan Kontingen Indonesia dalam misi PBB (didampingi oleh Dansatgas Indo Force Protection Company Letkol).

    Ia juga sempat menjabat sebagai Inspektorat Kodam (Irdam) VI/Mulawarman dan Komandan Korem (Komando Resort Militer) 022/Pantai Timur.

    Restu memiliki gelar Diploma S2 dari King’s College London pada 1997 dan Master of Defence dari Cranfield Universities pada 1999.

  • Trump Siapkan Proposal Anggaran 2026, Pemangkasan Besar-besaran di Pendidikan – Page 3

    Trump Siapkan Proposal Anggaran 2026, Pemangkasan Besar-besaran di Pendidikan – Page 3

    Diwartakan sebelumnya, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengusulkan pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) hampir 50 persen.

    Secara lebih rinci, usulan ini mencakup penutupan sejumlah misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, penghentian pendanaan untuk hampir seluruh organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya.

    Menurut laporan AP, hal ini diungkapkan sejumlah pejabat yang mengetahui rencana tersebut.

    Proposal yang diajukan ke Kemlu AS pekan lalu ini masih dalam tahap sangat awal dan diperkirakan tidak akan disetujui oleh pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan memutuskan anggaran federal dalam beberapa bulan mendatang.

    Pejabat yang mengetahui usulan tersebut mengatakan bahwa draf ini masih harus melalui beberapa tahap evaluasi sebelum sampai ke anggota Kongres, yang sebelumnya kerap mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih.

    Meski belum final, proposal ini menunjukkan prioritas pemerintahan Donald Trump dan sejalan dengan pemotongan besar-besaran jabatan serta anggaran di berbagai lembaga federal—mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

    Catatan hasil rapat internal tentang proposal pemotongan anggaran ini sudah tersebar di grup percakapan online antar pejabat kementerian luar negeri sejak akhir pekan, namun ini menjadi perhatian besar tepat pada Senin (14/4), bersamaan waktunya dengan tenggat deadline kementerian luar negeri untuk menyerahkan rencana restrukturisasi terpisah (tidak terkait proposal pemotongan) ke OMB.

    Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya “agresif” dalam hal penghematan, namun menekankan bahwa ini masih kerangka awal yang mirip dengan upaya Kepala OMB Russell Vought di masa pemerintahan pertama Trump.

    Dua sumber lain yang mengonfirmasi proposal ini, salah satunya menyatakan bahwa usulan ini berasal dari OMB.

    Juru bicara OMB Alexandra McCandless mengatakan, “belum ada keputusan final tentang pendanaan.”

    Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi permintaan komentar mengenai rencana pemotongan anggaran ini.

  • Kelompok Militan Mana Saja yang Bikin Konflik Kashmir Kian Sengit?

    Kelompok Militan Mana Saja yang Bikin Konflik Kashmir Kian Sengit?

    Jakarta

    Jammu dan Kashmir yang dikelola India, tengah mengalami pergulatan berat akibat serangan paling mematikan dalam dua dekade.

    Baru-baru ini, sekelompok orang-orang bersenjata menembaki wisatawan di kota populer Pahalgam, menewaskan 26 orang.

    Sebuah kelompok bersenjata kurang dikenal yang menamakan dirinya Front Perlawanan (TRF) diduga bertanggung jawab atas insiden tersebut.

    Pada hari-hari berikutnya, India menangguhkan perjanjian pembagian air yang telah berlangsung puluhan tahun dengan Pakistan, mengumumkan penutupan perbatasan utama, mencabut visa bagi warga negara Pakistan, dan menuduh Islamabad memungkinkan terjadinya terorisme lintas batas.

    Pejabat Pakistan membantah terlibat apa pun. Sebagai tanggapan, Islamabad membatalkan visa yang dikeluarkan untuk warga India dan menutup wilayah udaranya untuk pesawat India.

    Serangan itu telah menarik perhatian berbagai kalangan terhadap jaringan kelompok militan yang aktif di Kashmir.

    Meskipun banyak dari kelompok ini secara resmi dilarang di Pakistan, pejabat India menuduh mereka terus berfungsi dengan dukungan intelijen militer Pakistan, yang beroperasi bebas melintasi perbatasan.

    Beberapa kelompok sebelumnya telah berjuang bersama Taliban dan al-Qaida, membingkai tujuan mereka sebagai bagian dari jihad global yang lebih luas.

    Lanskap militan di Kashmir bersifat cair. Faksi-faksi sering kali mengubah kesetiaan, dan berbagi pejuang sehingga membuat pemberontakan sulit dilacak, dibendung, atau dihapuskan.

    Berikut ini adalah kelompok pemberontak utama yang saat ini aktif di Jammu dan Kashmir:

    Front Perlawanan (TRF)

    Front Perlawanan (TRF) muncul pada tahun 2019 setelah India mencabut Pasal 370, yang mencabut status konstitusional khusus Jammu dan Kashmir.

    TRF menggunakan alias “Perlawanan Kashmir” di media sosial dan forum daring, di mana ia konon bertanggung jawab atas serangan Pahalgam baru-baru ini.

    Kelompok ini menggambarkan dirinya sebagai gerakan sekuler, yang menjauhkan diri dari retorika islamis yang terang-terangan.

    Namun, pihak berwenang India menegaskan bahwa kelompok itu merupakan cabang Lashkar-e-Taiba (LeT), yang menggunakan jaringan logistik dan sumber daya LeT. India menetapkan TRF sebagai organisasi teroris.

    Lashkar-e-Taiba (LeT)

    Didirikan pada tahun 1990, Lashkar-e-Taiba (diterjemahkan sebagai ‘Tentara Orang Benar,’ atau ‘Tentara Orang Murni’) adalah salah satu kelompok militan islamis paling terkenal di wilayah tersebut.

    Ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh negara-negara termasuk Britania Raya, Amerika Serikat, dan Australia, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tujuan utama kelompok ini adalah mengakhiri pemerintahan India atas Jammu dan Kashmir.

    Meskipun dilarang oleh Islamabad pada tahun 2002, kelompok yang berbasis di Pakistan ini tetap aktif.

    Pakistan dituduh tidak berbuat cukup banyak untuk mengekang kegiatan LeT, meskipun ada larangan.

    Kelompok ini sering disalahkan oleh India atas serangan-serangan bersenjata tingkat tinggi, tidak hanya di Kashmir, tetapi di seluruh India.

    LeT tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Beberapa anggota LeT dihukum karena serangan Benteng Merah tahun 2000 di salah satu landmark paling terkenal di India, di mana tiga orang tewas, meskipun kelompok itu tidak secara terbuka mengklaim bertanggung jawab.

    Para anggotanya terlibat dalam serangan Mumbai 2008, menurut investigasi India dan internasional, yang menewaskan lebih dari 160 orang dan melumpuhkan ibu kota keuangan India selama tiga hari.

    Tidak seperti kelompok Salafi-jihadi lainnya di Pakistan, LeT secara terbuka mengecam kekerasan sektarian terhadap sekte muslim lainnya dan melarang pejuangnya menargetkan pemerintah Pakistan.

    Hizbul Mujahidin (HM)

    Hizbul Mujahideen (HM), yang didirikan pada tahun 1989, pernah menjadi kelompok militan paling terkemuka di Kashmir.

    Telah lama dikaitkan dengan gerakan fundamentalis Jamaat-e-Islami Pakistan, pengaruh kelompok tersebut telah memudar dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah kematian komandan utamanya, termasuk Burhan Wani pada tahun 2016 dan penggantinya, Sabzar Ahmed Bhat, pada tahun 2017.

    Jaish-e-Mohammed (JeM)

    Pemain kunci lainnya adalah Jaish-e-Mohammed (JeM), kelompok Islam Sunni yang berbasis di Pakistan yang didirikan pada tahun 2000 oleh ulama Islam radikal Masood Azhar setelah dibebaskan dari penjara India dengan imbalan 155 sandera di dalam pesawat Indian Airlines yang dibajak.

    Meskipun dilarang di Pakistan pada tahun 2002, JeM terus beroperasi secara terbuka di beberapa wilayah negara tersebut, serta di India dan Kashmir yang dikelola India.

    Tujuan kelompok ini adalah untuk menyatukan Kashmir dengan Pakistan. Golnya juga sudah lama ingin mengusir pasukan Barat dari Afganistan.

    JeM telah melancarkan sejumlah serangan besar, termasuk pengeboman bunuh diri di gedung majelis legislatif negara bagian Jammu dan Kashmir pada tahun 2001 yang menewaskan lebih dari 30 orang. Lalu pengeboman Pulwama pada tahun 2019 yang menewaskan sedikitnya 40 personel paramiliter India saat seorang pelaku bom bunuh diri menabrakkan mobilnya ke konvoi mereka.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain menetapkan JeM sebagai organisasi teroris asing.

    Kelompok ini memiliki hubungan operasional dengan LeT, Taliban, dan al-Qaida, dengan pejuang dari Pakistan, Kashmir, serta veteran Afganistan dan Arab dari perang Soviet-Afganistan.

    Badr: Jammu dan Kashmir

    Al Badr (diterjemahkan sebagai ‘bulan purnama’), dibentuk pada awal tahun 1990-an sebagai kelompok sempalan Hizbul Mujahideen, dikenal karena para pejuangnya yang tangguh dalam pertempuran, banyak di antaranya sebelumnya bertugas bersama Hizb-i-Islami pimpinan komandan milisi Afganistan Gulbuddin Hekmatyar di Afganistan.

    Kelompok ini memelihara hubungan dengan jaringan jihad transnasional dan dilaporkan bentrok dengan pasukan India di sepanjang Garis Kontrol, perbatasan de facto antara pasukan India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Akan tetapi, laporan-laporan ini tetap sulit diverifikasi secara independen.

    Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGH)

    Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGH), yang didirikan pada tahun 2017, mewakili kehadiran al-Qaida dalam konflik Kashmir. Secara resmi diakui sebagai cabang al-Qaida di Subbenua India (AQIS), kelompok ini secara ideologis berkomitmen untuk mendirikan negara Islam di bawah hukum Syariah di Kashmir.

    Pendirinya, Zakir Musa, mantan komandan Hizbul Mujahideen, memisahkan diri karena perbedaan ideologi.

    AGH sejak itu memposisikan dirinya sebagai kelompok jihadis murni, yang menolak tujuan-tujuan nasionalis demi tujuan-tujuan islamis global.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Menteri Pakistan Sebut India Bakal Serang Negaranya!’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cerita Bocah Korea Diselundupkan dalam Tas Ransel ke Kolombia

    Cerita Bocah Korea Diselundupkan dalam Tas Ransel ke Kolombia

    Jakarta

    Diselundupkan ke Kolombia dari Perang Korea pada pertengahan 1950-an, perjalanan hidup bocah yang diberi nama Carlos Arturo Galln itu penuh liku, rahasia, dan reuni yang tak terduga.

    Carlos Arturo Galln bukanlah nama lahir bocah itu.

    Nama itu baru diberikan setelah dia tiba Kolombia. Seorang tentara menyelundupkannya dari medan Perang Korea di dalam tas.

    Tidak pernah jelas terungkap siapa nama aslinya. Dari berbagai catatan yang ada, nama Yung Ucheol tampaknya yang paling mendekati kebenaran.

    Usianya pun penuh teka-teki. Ketika beberapa tentara Kolombia menemukannya tengah mengais di antara tumpukan sampah, umurnya diperkirakan sekitar tujuh atau delapan tahun.

    Lebih dari 70 tahun telah berlalu, tetapi kisah bocah Korea yang menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan disembunyikan di dalam tas dan menjalani kehidupan di Amerika Selatan masih membuat banyak orang penasaran.

    Bocah itu sempat merasakan popularitas sebelum akhirnya kembali ke Korea melalui sebuah perjalanan yang sulit dipercaya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Baru-baru ini, Sann menerbitkan buku berjudul El nio de la tula (Planeta 2025), atau Bocah dalam Tas, yang mengisahkan kehidupan bocah Korea ini di tanah asing.

    Buku itu juga mengisahkan tentang pernikahan Galln yang sempat menjadi sorotan media layaknya selebritas.

    Sann merangkai kisah ini berdasarkan kesaksian salah seorang putra Galln yang bernama Yunc, serta beberapa veteran perang Korea asal Kolombia.

    Dia ingin merekonstruksi perjalanan hidup seorang pria yang lekat dengan konflik, penelantaran, dan hantu masa lalunya.

    Petualangan ini berawal pada 1951. Presiden Kolombia kala itu, Laureano Gmez, mengirimkan sekitar 5.000 tentaranya untuk bertempur bersama AS dan Korea Selatan melawan pasukan Korea Utara yang didukung oleh China dan Uni Soviet.

    Batalyon Kolombia di Korea

    Perang Korea adalah konflik militer pertama di era Perang Dingin. Dua kekuatan besar saat itu, AS dan Uni Soviet, memperebutkan hegemoni ideologi, ekonomi, dan militer di dunia.

    Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri dominasi Jepang di Korea selama beberapa dekade.

    Dengan gagasan bahwa bangsa Korea berhak menentukan masa depan yang bersatu, Uni Soviet menduduki separuh wilayah utara Semenanjung Korea, sementara AS menguasai bagian selatannya.

    Namun, perbedaan ideologi antara Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang kapitalis makin meruncing. Kondisi ini berujung pada pembentukan dua negara terpisah.

    Pada tanggal 25 Juni 1950, Korut, dengan dukungan politik dan logistik dari Uni Soviet dan China, menyerbu Korsel dengan tujuan menyatukan kembali semenanjung di bawah satu rezim komunis.

    Baca juga:

    Namun, Korsel, yang didukung AS dan sekutu-sekutunya, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berhasil menahan invasi tersebut dan melancarkan serangan balik besar-besaran.

    Inilah awal dari konflik brutal selama tiga tahun yang membagi Korea menjadi dua. Perpecahan ini mengakibatkan empat hingga enam juta orang tewas, ribuan pengungsi, dan ratusan keluarga terpisah.

    Kolombia menjadi satu-satunya negara di Amerika Latin yang mengirimkan tentaranya untuk berperang dalam perang tersebut, di bawah nama Batalyon Kolombia.

    Seorang tentara, Aureliano Galln, memiliki jiwa petualang dan dikenal “bandel”. Di tengah medan perang, seorang bocah Korea yang kelaparan dan terlantar membangkitkan naluri kebapakannya.

    ‘Papasn, Saya Ingin Pergi ke Kolombia’

    “Saya selalu merahasiakan cerita bocah Korea kecil yang dengan dukungan rekan-rekan, saya bawa ke Kolombia.

    (…)

    Suatu hari saat sedang patroli rutin, saya melewati sebuah tempat pembuangan sampah dan barang-barang tak terpakai. Saya melihat jejak kaki di salju. Itu menarik perhatian saya.

    (…)

    Tak lama, saya menemukan ada tujuh orang anak saling berdesakan.

    (…) Saya menyadari mereka mengais sampah demi mencari makan dan pakaian. Di antara anak-anak Korea itu, saya tertarik pada seorang anak yang terlihat paling cerdik. Karena mustahil untuk berkomunikasi dengan mereka, saya memutuskan untuk kembali ke kamp dan mencari seseorang yang bisa menjadi penerjemah.

    Orang Korea yang saya bawa ternyata bisa berbahasa Spanyol dan ini sangat membantu. Dia berbicara dengan anak-anak itu. Saya pun memutuskan untuk membawa Young Huchory ke garis depan. Usianya tujuh tahun. Dia sangat lincah dan ramah. Selama beberapa bulan berikutnya, saya mulai mengajarinya bahasa Spanyol. Dia belajar banyak kata dengan cepat dan suatu hari dia mengejutkan saya dengan berkata:

    Papasn, saya ingin pergi ke Kolombia.

    (…)

    Meminta izin untuk membawanya ke tanah air saya sia-sia. Jadi saya mengambil keputusan: saya akan membawanya ke Kolombia secara diam-diam.”

    Di atas adalah petikan kesaksian Aureliano Galln, ayah angkat Carlos Arturo, kepada surat kabar El Espectador pada 1964.

    Artikel dimuat 11 tahun setelah berakhirnya perang di Korea.

    Putra batalion Kolombia

    Menurut penulis Sann, itulah satu-satunya versi resmi tentang bagaimana para prajurit Batalyon Kolombia menemukan bocah kecil bernama Yung Ucheol.

    Melalui penyelidikan dan wawancara dengan para veteran lainnya, sang jurnalis berupaya merangkai kisah meski memori tiap-tiap orang senantiasa berpotensi subjektif.

    “Veteran Ramn Rojas, rekan Galln dan orang yang paling sering saya ajak bicara, mengatakan bahwa bocah itu mengais di sampah Batalyon Kolombia. Ada banyak anak yatim piatu dalam perang yang harus berjuang untuk hidup,” ungkap Sann kepada BBC Mundo.

    Ibu kandung dari bocah itu telah pergi meninggalkan dia dan saudara-saudaranya. Salah satu kakak perempuan kemudian merawat adik-adiknya.

    “Para tentara merasa agak penasaran, mereka mengejar bocah itu, ‘menangkapnya’ seperti dalam perburuan kecil, dan membawanya ke batalion.”

    Dari semua tentara, bocah itu lebih dekat dengan Aureliano Galln. Ini mungkin karena Galln bertugas di dapur dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dibandingkan tentara lainnya.

    Selama berbulan-bulan, bocah kecil itu tetap tersembunyi di antara para tentara. Bertahun-tahun kemudian, dia tidak mampu mengingat apakah dia ikut ke Kolombia atas kemauan sendiri atau terpaksa.

    “Menurut para tentara, bocah itu memang mau pergi. Mereka mengusulkan kepergian ini saat penandatanganan gencatan senjata,” jelas Sann.

    Di sisi lain, menurutnya, hal itu tetap rumit karena bagaimanapun dia anak di bawah umur yang bahkan usia pastinya tidak diketahui.

    “Dia juga kekurangan gizi, tanpa dokumen, dan tidak tahu apa itu Kolombia dan apa yang sedang dia hadapi,” jelas Sann.

    “Saya rasa memang ada kemauan dari anak itu. Kalau dia tidak mau dibawa pergi, para tentara pasti akan dengan mudah mengetahuinya. Sepertinya ini bukan penculikan, melainkan dorongan hati dari kedua belah pihak di tengah kehancuran dan kelaparan,” imbuhnya.

    Gencatan senjata antara kedua Korea ditandatangani pada 1953.

    Beberapa hari sebelum keberangkatannya, Galln memasukkan bocah itu ke dalam tula (semacam tas ransel) dan dengan bantuan tentara lain, menyembunyikan anak itu selama 28 hari di kapal dalam perjalanan pulang.

    Mereka memberinya makan, memandikannya, dan bermain kartu bersamanya di waktu senggang.

    Bocah kecil itu tidak menginjakkan kaki lagi di Korea hingga hampir setengah abad kemudian.

    Balada orang Korea di Kolombia

    Aureliano Galln kemudian menjadi ayah angkat bocah itu. Awalnya, mereka tinggal di Antioquia, kampung halaman sang tentara.

    Di sana, bocah Korea itu dibaptis dengan nama Carlos Arturo.

    “Dia punya ibu tiri yang tampaknya tidak akur dengannya. Dia adalah anak pemberontak yang sering kabur dari rumah,” ungkap Sann tentang masa Carlos.

    Carlos Arturo seolah-olah melompat dari satu medan perang ke medan perang lainnya.

    Seperti tentara lainnya, Aureliano Galln, mendapati dirinya berada di tengah konflik internal di Kolombia begitu menginjakkan kaki di negaranya.

    Konflik internal ini terjadi antara tentara nasional dan kelompok gerilya sayap kiri.

    “Ada beberapa foto bocah itu saat berpatroli bersama tentara lain. Terlihat bahwa Carlos Arturo menemani ayahnya berkeliling negara selama konflik tersebut,” kata Sann.

    Selama 11 tahun, tidak ada orang di Kolombia yang tahu tentang “bocah dalam tula”.

    Pada 1964, ayah angkatnya mengungkapkan kisah tersebut di harian El Espectador.

    Seketika, Carlos Arturo menjadi terkenal.

    Kesaksian demi kesaksian tentang hidupnya mulai bermunculan, baik yang merupakan kenyataan maupun fiksi belaka.

    Belum lagi banyak penipu yang berpura-pura menjadi “orang Korea” itu demi mencari sensasi.

    Carlos Arturo, seperti ayah angkatnya, juga meniti karier di bidang militer. Alih-alih berada di garis depan, dia bekerja di bagian arsip Kementerian Pertahanan.

    Dia menikah dengan perempuan Kolombia dari wilayah Boyac, dan dikaruniai dua orang anak.

    Pernikahannya bahkan menjadi sebuah catatan jenaka di surat kabar El Tiempo.

    Sann menggambarkan Carlos Arturo sebagai sosok yang murung dan tertutup. Kehidupannya diwarnai penelantaran.

    Pertama, ibu kandungnya di Korea. Carlos Arturo membutuhkan waktu lama untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya tentang ibunya sendiri.

    Kemudian, istri Carlos Arturo juga meninggalkannya.

    “Istrinya meninggalkannya demi seorang tukang daging di lingkungan sekitar. Dia membawa serta anak-anak mereka,” jelas Sann.

    “Seperti Korea yang terpecah, keluarga itu juga terbagi menjadi dua. Satu anak lebih dekat dengan ibunya, sementara satu anak lagi, Yunc, lebih dekat dengan Carlos Arturo.”

    Berkat Yunc, Sann mampu menghidupkan kisah yang pada 1999 mengalami babak baru yang tak terduga.

    Saya pulang

    Ketukan di pintu: Tok tok.

    Carlos Arturo, yang kala itu berusia sekitar 70 tahun, membuka pintu rumahnya di Bogot.

    Di luar, berdiri para jurnalis dari Korean Broadcasting System (KBS), stasiun televisi Korea Selatan.

    Mereka telah menempuh penerbangan melintasi Samudra Pasifik untuk menyaksikan sendiri kisah hidupnya yang luar biasa.

    Mereka ingin membiayai perjalanan Carlos Arturo kembali ke Korea demi sebuah film dokumenter televisi.

    Sann menulis dalam bukunya bahwa reaksi pertama Carlos Arturo cenderung negatif: “Carlos Arturo tidak menyukai jurnalis dan dia menutup pintu di depan wajah mereka.”

    Meski petualangan hidupnya sungguh luar biasa, Carlos Arturo seolah tenggelam dalam ketidakpedulian akibat usia dan kerasnya kehidupan.

    Namun, putranya, Yunc, terus mendesaknya. Demi menyenangkan hati sang buah hati, Carlos Arturo akhirnya setuju.

    Menurut kesaksian Yunc dalam buku Sann, Carlos Arturo hampir tidak berbicara selama perjalanan dan beberapa jam pertama di Korea.

    Keduanya terpukau akan estetika futuristik Seoul.

    Sulit bagi mereka membayangkan bagaimana negara itu mampu bangkit dan berbenah sedemikian rupa setelah kehancuran akibat perang kurang dari 50 tahun silam.

    Ke mana pun Carlos Arturo pergi, kerumunan jurnalis selalu mengikutinya.

    Ketika diwawancarai dalam sebuah program televisi, dia bahkan harus mengunci diri di kamar mandi selama beberapa menit karena gugup dan cemas.

    Ketika Carlos Arturo menceritakan kehidupannya dalam sesi wawancara, sesuatu yang tak terduga terjadi.

    Telepon berdering secara langsung di studio. Suara seorang perempuan terdengar di ujung sana. Dia mengaku sebagai kakak perempuan Carlos Arturo.

    Reuni yang tak terbayangkan

    Menurut Sann, untuk menambah dramatisasi film dokumenter, para jurnalis dan produser KBS berbohong kepada Carlos Arturo pada hari pertemuannya dengan sang kakak perempuan.

    Mereka membawanya ke pinggiran Seoul dengan alasan ingin memperlihatkan pedesaan Korsel.

    Kemudian, mereka tiba di sebuah rumah. Carlos Arturo tampak bingung.

    Seorang perempuan mendekatinya, menarik bajunya, dan mencoba melihat dadanya.

    Di sana terdapat tanda lahir yang dia miliki sejak kecil. Ibunya diduga menumpahkan air mendidih secara tidak sengaja.

    Saat itulah perempuan itu terisak dan bergegas memeluknya, sementara Carlos Arturo masih tak percaya. Hampir 50 tahun kemudian, dia kembali memeluk saudaranya.

    Momen-momen mengharukan itu terekam dalam film dokumenter KBS.

    Sann juga mengungkapkannya dalam sebuah dokumenter untuk program Kolombia, Los Informantes, beberapa tahun sebelum bukunya diterbitkan.

    Jam-jam dan hari-hari berikutnya menjadi momen yang membuka mata Carlos Arturo.

    Dia kembali mengenang kembali masa kecilnya, mencicipi cita rasa Korea, dan berbagi cerita dengan keluarganya.

    Lebih dari itu, dia akhirnya mengetahui bahwa bunya tidak pernah menelantarkannya.

    Ibunya ternyata pergi demi mencari sesuap nasi untuk keluarga. Sejak kepergian putranya, sang ibunda terus menangis dan mengenangnya hingga akhir hayatnya.

    Carlos Arturo juga mendapatkan jawaban atas keraguannya mengenai apakah dia pergi dengan sukarela atau tidak.

    Seperti yang diingatkan oleh saudara perempuannya: sebelum pergi, Carlos Arturo meminta restu saudaranya.

    Dan demikianlah, di depan pusara ibunya, pria Korea itu menyembuhkan luka batinnya.

    Perjalanan terakhir

    Carlos Arturo Galln mengembuskan napas terakhirnya di Kolombia pada 2013.

    Sebagian besar saksi mata kehidupannya juga telah tiada.

    Jika kisahnya masih dikenang hingga kini, itu berkat putranya, Yunc.

    Bersama para penulis seperti Sann, Yunc terus mencari jawaban atas berbagai misteri yang masih tersisa.

    “Cerita mengenai bagaimana ibu Carlos Arturo pergi lalu kembali masih menjadi misteri. Setelah menyelesaikan buku, seorang penulis selalu mengingat hal-hal yang terlewatkan atau belum sempat terungkap,” ujar Sann.

    Yunc, dengan penuh haru, menceritakan kepada Sann dalam program Los Informantes bahwa ayahnya mengajarkan nilai kehormatan, janji, rasa hormat kepada anak-anak, dan penolakan terhadap perang.

    Sang putra kini menjalani kehidupan sederhana di Bogot.

    Kondisi ekonomi membuatnya kesulitan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk tindakan penghormatan terakhir kepada ayahnya: membawa abu jenazahnya ke Korea untuk beristirahat selamanya bersama keluarganya.

    Perjalanan terakhir sang bocah dari dalam tula masih menanti.

    Lihat juga Video ‘Serangan Bom di Kolombia Lukai 6 Orang, Warga Ketakutan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Afrika Selatan Mengatakan Pemboman Terbaru Israel di Gaza Melanggar Hukum Internasional – Halaman all

    Inggris Meminta ICJ Agar Israel Patuhi Hukum Internasional, Cabut Pembatasan Bantuan Kemanusiaan – Halaman all

    Inggris Meminta ICJ Agar Israel Patuhi Hukum Internasional, Cabut Pembatasan Bantuan Kemanusiaan
     
    TRIBUNNEWS.COM- Inggris menyampaikan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Kamis bahwa Israel harus mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, memastikan perlindungan warga sipil, dan sepenuhnya mematuhi hukum humaniter internasional.

    Inggris menganggap UNRWA sebagai ‘organisasi kemanusiaan yang tidak memihak’ dan mendukung mandatnya.

    “Tidak dapat diterima bahwa Israel telah memblokir dukungan kemanusiaan untuk memasuki Gaza selama hampir dua bulan, yang berarti bahwa warga sipil Palestina, termasuk satu juta anak-anak, menghadapi kelaparan, penyakit, dan kematian,” kata perwakilan Inggris Sally Langrish, mengingat pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy baru-baru ini kepada Dewan Keamanan PBB di mana ia mendesak kembalinya gencatan senjata “untuk mengakhiri kematian dan kehancuran tanpa henti yang dihadapi warga Palestina setiap hari.”

    Langrish menekankan seruan konsisten Inggris kepada Israel untuk mengizinkan akses kemanusiaan dan mencatat penangguhan lisensi ekspor senjata tertentu oleh Inggris ke Israel pada September 2024, dengan alasan “risiko yang jelas bahwa ekspor militer tertentu ke Israel dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional.”

    Michael Wood, yang juga berbicara mewakili Inggris, menggarisbawahi kewajiban Israel berdasarkan Piagam PBB, Konvensi 1946 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB, dan hukum humaniter internasional. 

    Ia mengatakan Israel harus menghormati kapasitas hukum, hak istimewa, dan kekebalan PBB dan badan-badannya, termasuk UNRWA.

    Langrish menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 59 Konvensi Jenewa Keempat, Israel harus menyetujui dan memfasilitasi upaya bantuan ketika penduduk kekurangan pasokan. 

    Menolak akan menjadi pelanggaran hukum internasional, katanya.

    Ia menegaskan bahwa Inggris memandang UNRWA sebagai “organisasi kemanusiaan yang tidak memihak” dan mendukung mandatnya, seraya menekankan perlunya badan tersebut untuk menegakkan netralitas yang ketat dan menyelidiki setiap tuduhan pelanggaran, dengan mencatat bahwa penyelidikan semacam itu sudah berlangsung.

    Sejak 2 Maret, Israel telah menutup penyeberangan Gaza, menghalangi pasokan penting memasuki wilayah kantong itu meskipun ada banyak laporan tentang kelaparan di wilayah yang dilanda perang itu.

    Tentara Israel memperbarui serangannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, menghancurkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan pada tanggal 19 Januari dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas.

    Lebih dari 52.400 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

     

    Meminta ICJ agar Israel Memberikan Akses kepada Palang Merah untuk Mengunjungi Warga Palestina yang Dipenjara

    Pengacara pemerintah Inggris mengatakan Israel terikat oleh konvensi Jenewa untuk memberikan akses kepada Komite Palang Merah Internasional terhadap tahanan Palestina dan tidak dapat membenarkan penolakannya untuk melakukannya dengan menunjuk pada perlakuan Hamas terhadap sandera Israel.

    Pada hari keempat persidangan di pengadilan internasional di Den Haag, Sally Langrish mengatakan telah ada “laporan kredibel berulang tentang perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina yang ditahan Israel” sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas terhadap Israel.

    Ia mengatakan penolakan Hamas untuk memberikan akses kepada ICRC terhadap sandera Israel yang ditawan selama serangan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan Israel. Ia menambahkan bahwa ICRC memainkan peran penting dalam melindungi dan memajukan kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata.

    Pengacara Inggris tersebut juga berselisih dengan Israel dengan bersikeras bahwa Unrwa, badan bantuan Palestina PBB, harus dianggap sebagai badan yang netral dan tidak memihak yang dengannya pemerintah Israel memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan kepada rakyat Palestina.

    Langrish berkata: “Israel harus memfasilitasi penyediaan bantuan kemanusiaan yang lengkap, cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, dan harus memastikan akses terhadap perawatan medis sesuai dengan hukum humaniter internasional.”

    Pengajuannya mencerminkan tekad pemerintah Inggris untuk menaati hukum internasional meskipun hal itu menyebabkan kesulitan politik yang serius dengan sekutu dekatnya, Israel. Pengajuan tersebut juga mengungkap perbedaan hukum yang jelas dengan argumen yang diajukan ke pengadilan oleh AS sehari sebelumnya .

    Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret, yang menyebabkan meningkatnya laporan tentang keputusasaan di antara 2 juta penduduknya. Majelis Umum PBB telah meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat tentang kewajiban Israel untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza, dan tentang tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, terutama UNRWA.

    Israel, bersama dengan pendukung hukum utamanya, AS, mengklaim bahwa mengakhiri semua kerja sama dengan Unrwa dapat dibenarkan karena berdasarkan konvensi Jenewa, negara itu diharuskan untuk memfasilitasi hanya penyediaan bantuan dengan badan-badan netral, sebuah deskripsi yang dikatakan telah ditinggalkan Unrwa karena dugaan infiltrasi oleh Hamas.

    Lebih dari 40 negara dan badan, termasuk PBB sendiri, memberikan tanggapan lisan kepada mahkamah agung PBB.

    Menolak klaim Israel bahwa Unrwa merupakan kedok Hamas, Langrish mengatakan: “Inggris menganggap bahwa Unrwa merupakan organisasi kemanusiaan yang tidak memihak untuk tujuan pasal 59 konvensi Jenewa keempat. Sejauh ketidakberpihakan dipahami sebagai makna netralitas, Unrwa juga memenuhi persyaratan itu.”

    Ia mengatakan Israel terikat berdasarkan pasal 59 sebagai kekuatan pendudukan “untuk memfasilitasi penyediaan makanan, barang, perlengkapan medis dan pakaian ke wilayah Palestina yang diduduki”.

    “Kewajiban itu terus berlaku selama sebagian penduduk tidak mendapatkan pasokan yang memadai. Penolakan untuk berunding atau menyetujui skema bantuan akan dianggap sebagai pelanggaran pasal 59,” katanya. “Kewajiban ini tidak bersyarat. Fasilitasi memerlukan kerja sama sepenuh hati dalam pelaksanaan skema ini secara cepat dan cermat. Ini termasuk penyediaan fasilitas transportasi, penyimpanan, dan distribusi.”

    Ia juga menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 55, agar Israel dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan melalui pihak ketiga seperti UNRWA, “kekuatan pendudukan harus memastikan keselamatan dan keamanan pihak ketiga tersebut sejauh mungkin”.

    Israel, katanya, hanya memiliki hak terbatas untuk memilih badan yang akan mendistribusikan bantuan.

     

    SUMBER: ANADOLU AJANSI, THE GUARDIAN