Xcloud.id

partai: PBB

  • Pesawat Israel Terdeteksi di Malta Sebelum Kapal Bantuan Gaza Diserang Drone – Halaman all

    Pesawat Israel Terdeteksi di Malta Sebelum Kapal Bantuan Gaza Diserang Drone – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah kapal bantuan kemanusiaan yang membawa 16 orang menuju Gaza diserang oleh pesawat tak berawak (drone) di perairan internasional dekat Malta pada dini hari Jumat.

    Insiden ini terjadi setelah pesawat militer Israel terdeteksi terbang rendah di atas wilayah Malta beberapa jam sebelum serangan.

    Menurut laporan CNN, pesawat kargo C130 Hercules milik Angkatan Udara Israel lepas landas dari Israel pada Kamis sore dan terbang menuju Malta.

    Pesawat tersebut terbang pada ketinggian rendah di bawah 5000 kaki di atas Malta timur selama beberapa jam sebelum kembali ke Israel sekitar tujuh jam kemudian.

    Beberapa jam setelah penerbangan itu, Freedom Flotilla Coalition melaporkan bahwa kapal mereka yang bernama Conscience menjadi sasaran serangan drone.

    Pada pukul 00:23 waktu Malta, serangan tersebut memicu dua ledakan di bagian depan kapal, menyebabkan kebakaran dan kebocoran lambung yang mengancam keselamatan kapal.

    Pihak berwenang Malta segera merespons panggilan darurat SOS dari kapal tersebut.

    Kapal tunda dengan peralatan pemadam kebakaran dan kapal patroli Angkatan Bersenjata Malta dikerahkan ke lokasi.

    Menurut pemerintah Malta, sekitar pukul 02:13 dini hari, semua orang di kapal dipastikan selamat meskipun mereka menolak untuk dievakuasi.

    Situasi berhasil dikendalikan pada pukul 03:45 dini hari waktu setempat.

    Hingga kini, sumber resmi mengenai serangan drone tersebut belum dapat dikonfirmasi, dan pemerintah Israel belum memberikan tanggapan publik terkait jejak pesawat militernya di wilayah tersebut.

    Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina, menanggapi insiden tersebut melalui unggahan di platform X.

    Ia mengaku menerima panggilan darurat dari awak Freedom Flotilla yang mendesak otoritas terkait untuk memberikan dukungan dan memastikan fakta-fakta di lapangan.

    Freedom Flotilla Coalition menegaskan bahwa kapal Conscience masih berada di perairan internasional dan saat ini terus dipantau oleh otoritas setempat.

    Koalisi ini dikenal aktif mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza di tengah blokade berkepanjangan.

    Insiden ini menambah ketegangan di kawasan, terutama di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan potensi eskalasi konflik yang lebih luas.

    Tentara Israel kembali melancarkan serangannya ke Gaza pada 18 Maret, menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

    Sejak Oktober 2023, serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 52.000 warga Palestina, sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, serta menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan rumah warga.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp 2.678 Triliun, Terkait Lingkungan hingga Bantuan Luar Negeri – Page 3

    Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp 2.678 Triliun, Terkait Lingkungan hingga Bantuan Luar Negeri – Page 3

    Sebelumnya telah dilaporkan bahwa Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengajukan rencana pemotongan anggaran untuk Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) hampir mencapai 50 persen. Rincian dari usulan ini mencakup penutupan beberapa misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, serta penghentian dana untuk hampir semua organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya.

    Menurut laporan dari AP, informasi ini diperoleh dari sejumlah pejabat yang mengetahui rencana tersebut. Proposal yang diajukan kepada Kemlu AS pekan lalu ini masih berada pada tahap awal dan diperkirakan tidak akan mendapatkan persetujuan dari pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan menentukan anggaran federal dalam beberapa bulan ke depan. Seorang pejabat yang mengetahui usulan tersebut menyatakan bahwa draf ini harus melalui beberapa tahap evaluasi sebelum disampaikan kepada anggota Kongres, yang sering kali mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih.

    Meskipun belum final, proposal ini mencerminkan prioritas pemerintahan Donald Trump dan sejalan dengan pemotongan besar-besaran anggaran serta jabatan di berbagai lembaga federal, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Catatan hasil rapat internal mengenai proposal pemotongan anggaran ini telah beredar di grup percakapan online di kalangan pejabat kementerian luar negeri sejak akhir pekan, tetapi perhatian besar muncul pada Senin (14/4), bersamaan dengan tenggat waktu kementerian luar negeri untuk menyerahkan rencana restrukturisasi terpisah yang tidak terkait dengan proposal pemotongan ini kepada OMB.

    Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya sebagai “agresif” dalam hal penghematan, tetapi menekankan bahwa ini masih merupakan kerangka awal yang mirip dengan upaya Kepala OMB Russell Vought pada masa pemerintahan pertama Trump. Dua sumber lain yang mengonfirmasi adanya proposal ini, salah satunya menyebutkan bahwa usulan tersebut berasal dari OMB. Juru bicara OMB, Alexandra McCandless, menyatakan, “belum ada keputusan final tentang pendanaan.” Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional tidak memberikan tanggapan terkait permintaan komentar mengenai rencana pemotongan anggaran ini.

  • Susunan Direksi dan Komisaris Baru PT Timah, Dua Purnawirawan TNI Duduki Kursi Dirut dan Komisaris Utama

    Susunan Direksi dan Komisaris Baru PT Timah, Dua Purnawirawan TNI Duduki Kursi Dirut dan Komisaris Utama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perombakan manajemen kembali terjadi di tubuh PT Timah Tbk (TINS), anak usaha dari holding industri pertambangan MIND ID.

    Perubahan struktur ini ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (2/5/2025).

    Dalam keputusan tersebut, Restu Widiyantoro resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

    Di saat bersamaan, jabatan Komisaris Utama juga berpindah tangan dari M Alfan Baharudin kepada Agus Rohman.

    “Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik,” ujar Corporate Secretary PT Timah, Rendi Kurniawan, dalam keterangan resminya dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

    Baik Restu maupun Agus berasal dari latar belakang militer. Restu Widiyantoro adalah purnawirawan TNI berpangkat Kolonel Infanteri dan lulusan Akademi Militer tahun 1987.

    Ia pernah menjabat sebagai Komandan Kontingen Indonesia dalam misi PBB, Irdam VI/Mulawarman, serta Komandan Korem 022/Pantai Timur.

    Dalam bidang pendidikan, Restu menempuh studi Diploma S2 di King’s College London pada 1997 dan memperoleh gelar Master of Defence dari Cranfield Universities pada 1999.

    Sementara itu, Agus Rohman merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1988.

    Ia tercatat pernah menjadi ajudan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada periode 2009–2012.

    Karier militernya juga mencakup posisi Kasdiv 1/Kostrad (2018–2020) hingga jabatan terakhirnya sebagai Perwira Tinggi di Mabes TNI Angkatan Darat pada 2021.

  • Sidang ICJ: Krisis Kemanusiaan Gaza dan Tanggapan Israel – Halaman all

    Sidang ICJ: Krisis Kemanusiaan Gaza dan Tanggapan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PadaJumat (2/5/2025), Mahkamah Internasional (ICJ) menggelar sidang penting yang mengundang perhatian global.

    Sidang ini berfokus pada kewajiban Israel dalam mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Palestina, khususnya Gaza, yang saat ini berada di bawah blokade.

    Mengapa Sidang ICJ Ini Menjadi Sorotan Dunia?

    Sidang ini menarik perhatian dunia karena dihadiri oleh 40 negara, termasuk Tiongkok, Prancis, Indonesia, Pakistan, Rusia, dan Inggris.

    Mayoritas negara peserta mengecam Israel karena kebijakan blokade yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan, termasuk kelaparan dan masalah kesehatan, di Gaza.

    Sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023, Israel dilaporkan telah menghentikan seluruh bantuan makanan dan obat-obatan ke wilayah tersebut selama dua bulan.

    Apa Dampak Blokade terhadap Warga Palestina?

    Kondisi yang dihadapi oleh lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza sangat memprihatinkan.

    Mereka kini terancam mengalami kelaparan massal.

    Juliette McIntyre, pakar hukum dari University of South Australia, menjelaskan bahwa hampir semua negara sepakat bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk.

    Apa Tanggapan Israel terhadap Sidang Ini?

    Israel sendiri tidak hadir dalam sidang tersebut, melainkan mengirimkan pernyataan tertulis yang menuduh ICJ bersikap anti-Semit dan menyebut sidang tersebut sebagai sirkus.

    Mereka juga menekankan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan PBB atau kelompok bantuan, beralasan pada hak mereka untuk mempertahankan diri.

    Bagaimana Amerika Serikat Terlibat dalam Isu Ini?

    Sementara itu, Amerika Serikat mengambil posisi membela Israel.

    Heidi Matthews, asisten profesor hukum di York University Kanada, menilai bahwa AS berusaha melindungi Israel dari akuntabilitas tanpa membahas fakta-fakta terkait krisis kemanusiaan di Gaza.

    Adel Haque dari Rutgers University menambahkan bahwa AS bahkan mencoba menakut-nakuti ICJ dengan menuduh UNRWA telah disusupi oleh Hamas, meskipun tanpa bukti yang kuat.

    Apa Langkah Selanjutnya untuk Menanggapi Krisis di Gaza?

    Meski sidang ICJ dapat menghasilkan pendapat hukum, prosesnya dapat memakan waktu berbulan-bulan.

    Hal ini dikhawatirkan tidak akan cukup untuk mencegah kematian puluhan ribu warga Palestina yang mungkin sudah mengalami kelaparan atau terpaksa meninggalkan Gaza.

    McIntyre memperkirakan bahwa pendapat ICJ hanya akan bersifat sempit dan tidak dapat menyelesaikan masalah mendesak ini.

    Haque juga mengkritik negara-negara Eropa yang hanya bersuara di forum ICJ tanpa mengambil tindakan nyata.

    Apakah Pendapat ICJ Ini Akan Berpengaruh?

    Meskipun ICJ telah memerintahkan tindakan sementara agar Israel meningkatkan bantuan ke Gaza dan menghentikan aksi genosida, Israel tampaknya mengabaikan perintah tersebut, dan tak satu pun negara bertindak atas ketidakpatuhan tersebut.

    Pendapat hukum dari ICJ, meskipun berpotensi memberikan panduan, tidak mengikat dan kecil kemungkinan dapat mengubah kebijakan Israel atau mendorong negara lain untuk bertindak.

    Dengan situasi yang semakin mendesak, tindakan nyata dari negara-negara dunia sangat dibutuhkan untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih parah di Gaza.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemkot Jakut targetkan pajak PBB P-2 sebesar Rp2,7 triliun di 2025

    Pemkot Jakut targetkan pajak PBB P-2 sebesar Rp2,7 triliun di 2025

    Arsip foto – Rumah-rumah semi permanen berdiri di tepi Waduk Pluit dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta Utara, Selasa (14/11/2023). Pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan, dan bantuan pangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2023 yang diprediksi akan terjaga pada level 5 persen. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

    Pemkot Jakut targetkan pajak PBB P-2 sebesar Rp2,7 triliun di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Utara menargetkan kemampuan mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2,7 triliun pada 2025.

    “Untuk wilayah Jakarta Utara target penerimaan PBB-P2 tahun 2025 sebesar Rp 2,7 triliun sehingga dalam pencapaiannya dibutuhkan kerjasama dan kontribusi positif dari berbagai pihak,” kata Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Jakarta, Sabtu.

    Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pemahaman peraturan pajak daerah.

    Ia menambahkan, peranan penerimaan pajak suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

    “Maka tidak mengherankan kalau setiap tahunnya penerimaan yang ditargetkan dari sektor pajak daerah ini terus mengalami peningkatan,” kata dia.

    Ali menyatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama karena 52,74 persen penerimaan daerah berasal dari pajak daerah.

    “Penerimaan daerah sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak,” kata dia.

    Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara (Jakut), Budianto mengatakan, pihaknya telah menggelar kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah kepada wajib pajak PBB-P2 di wilayah Kota Jakarta Utara pada Rabu (30/4). Kegiatan dihadiri 150 peserta yang terdiri dari para wajib pajak, camat, lurah dan jajaran.

    Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar wajib pajak memahami kebijakan pajak daerah tahun 2025 sehingga dapat segera memanfaatkan waktu dan dasar kebijakan terkait pembebasan, pengurangan, keringanan dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2.Selain itu, pertemuan ini sebagai media untuk berinteraksi dan saling berkomunikasi dimana masyarakat wajib pajak adalah mitra  khusus Pemda DKI dalam melaksanakan pembangunan.

    Dia berharap dukungan dan kerjasama konkrit dari para wajib pajak perorangan ataupun badan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah PBB-P2 tahun 2025.

    “Ini juga sebagai upaya dalam mengimplementasikan peraturan gubernur dan mengurangi beban wajib pajak PBB-P2,” kata dia.

     

    Sumber : Antara

  • Google Izinkan Anak di Bawah 13 Tahun Gunakan Chatbot Gemini, ini Syaratnya

    Google Izinkan Anak di Bawah 13 Tahun Gunakan Chatbot Gemini, ini Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI), Google Gemini akan bagi anak-anak di bawah usia 13 tahun mulai minggu depan.

    Melansir dari Techcrunch, Sabtu (3/5/2025) kebijakan ini berlaku bagi anak yang memiliki akun Google yang dikelola orang tua melalui layanan Family Link.

    Berdasarkan laporan The New York Times, anak-anak yang terdaftar dalam sistem Family Link kini dapat menggunakan Gemini, dengan pengawasan dan pengaturan dari orang tua. 

    Google menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan pembatasan khusus guna memastikan penggunaan chatbot tetap aman bagi pengguna muda.

    Seorang juru bicara Google menjelaskan, Gemini untuk anak-anak akan dilengkapi dengan pembatasan konten dan pengawasan yang sesuai, serta tidak akan menggunakan data interaksi anak-anak untuk melatih model AI.

    Langkah ini menunjukkan bahwa raksasa teknologi mulai menargetkan audiens yang lebih muda di tengah persaingan ketat dalam pengembangan teknologi AI generatif. 

    Namun, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait potensi risiko penggunaan chatbot oleh anak-anak, mengingat teknologi ini belum sepenuhnya sempurna.

    Sebelumnya, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk menerapkan regulasi penggunaan AI generatif di sektor pendidikan. 

    Salah satu rekomendasinya adalah menetapkan batas usia pengguna dan memperkuat perlindungan data serta privasi anak-anak.

  • Negara Nuklir Ini Hiperinflasi, Beli Sembako Butuh Duit 1 Ransel

    Negara Nuklir Ini Hiperinflasi, Beli Sembako Butuh Duit 1 Ransel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis masih terus dirasakan Korea Utara (Korut). Di negara pimpinan Kim Jong Un ini, jumlah uang yang besar hanya akan mencukupi kebutuhan sembako dasar akibat inflasi yang begitu tinggi.

    Mengutip Radio Free Asia, Sabtu (3/5/2025), lonjakan inflasi membuat beberapa orang mengeluh bahwa mereka perlu membawa tas ransel penuh uang tunai hanya untuk berbelanja.

    Selama dua tahun terakhir, harga telur, gula, daging babi, beras, dan minyak goreng telah melonjak dua kali lipat hingga lima kali lipat. Sumber tersebut mengatakan, alasan utamanya tampaknya adalah kekurangan pasokan dan depresiasi won Korea Utara terhadap yuan China dan dolar AS.

    “Harga pasar telah melonjak setidaknya dua kali lipat dan, dalam beberapa kasus, lebih dari lima kali lipat,” kata seorang warga provinsi Yanggang yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Korut tidak melaporkan data harga konsumen, jadi contoh produk tertentu mencerminkan perubahan tersebut. Misalnya, satu kilogram minyak bunga matahari, yang digunakan untuk memasak, telah naik hampir tiga kali lipat menjadi 75.000 won selama dua tahun terakhir, sementara gula telah naik empat kali lipat menjadi 40.000 won. Satu kilogram daging babi telah naik lebih dari tiga kali lipat menjadi 87.000 won.

    Karena uang kertas 1.000 won umumnya digunakan untuk transaksi harian, membeli satu kilogram gula akan membutuhkan setumpuk 40 lembar uang kertas tersebut. Uang kertas yang lebih kecil akan membutuhkan lebih banyak lagi.

    “Sekarang, alih-alih membawa kantong uang ke pasar, orang-orang benar-benar harus membawa tas ransel penuh uang tunai,” tambah warga itu.

    Korut secara kronis telah mengalami kondisi kekurangan makanan, dan sebagian besar orang berjuang untuk mendapatkan makanan di meja mereka di tengah panen yang buruk dan ekonomi yang lemah yang masih pulih dari penutupan akibat Covid-19. Para ahli mengatakan, setiap tahun, orang-orang mati kelaparan.

    Program Pangan Dunia PBB mengatakan bahwa pertanian Korut sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena kurangnya lahan subur dan kurangnya akses ke pupuk serta peralatan pertanian modern. Hal itu mendorong beberapa orang untuk mengambil tindakan nekat.

    Bulan lalu, muncul laporan terkait tentara Korut yang kelaparan akhirnya terpaksa menjual sebagian peralatan militer mereka untuk membeli makanan. Pada bulan Agustus 2023, muncul laporan meningkatnya angka pembunuhan dan kekerasan lainnya di tengah meluasnya kelaparan.

    (tps)

  • Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menyatakan kesiapannya membantu Taliban dalam memerangi ISIS-K, cabang ISIS yang berbasis di Afghanistan.

    Hal ini disampaikan oleh utusan khusus Presiden Vladimir Putin kepada media pemerintah pada Jumat (2/5/2025).

    Zamir Kabulov, perwakilan khusus Presiden Putin, mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Kremlin menghargai upaya otoritas Taliban dalam memerangi ISIS-K.

    “Kelompok ini, yang menganut ideologi jihad global ultra-radikal, adalah musuh bersama bagi Rusia dan Afghanistan,” ujarnya.

    “Kami akan memberikan setiap bantuan yang memungkinkan kepada otoritas negara ini melalui struktur khusus.”

    ISIS-K sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas serangan di sebuah konser di Moskow pada Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.

    Dalam beberapa bulan setelahnya, Putin mulai menyebut Taliban sebagai “sekutu” Rusia dalam perang melawan terorisme.

    Rusia terus menjalin hubungan dengan Taliban sejak kelompok itu kembali berkuasa pada 2021, menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

    Pada 17 April lalu, Mahkamah Agung Rusia secara resmi menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris, status yang telah disandang sejak 2003.

    Meskipun langkah tersebut belum mencapai pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban, hal ini mencerminkan pergeseran kebijakan Kremlin ke arah aliansi regional baru, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina membuat hubungan dengan mitra tradisional memburuk, menurut Moscow Times.

    Sejumlah pejabat Rusia juga menyerukan kepada negara-negara Barat untuk mencabut sanksi terhadap Taliban.

    Pada 1980-an, Uni Soviet pernah terlibat dalam perang selama satu dekade di Afghanistan—konflik yang kemudian melahirkan kelompok pejuang mujahidin, banyak di antaranya menjadi bagian dari Taliban.

    Para sejarawan sering menyebut konflik ini sebagai salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet.

    Hak-Hak Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

    Sementara itu, sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, hak-hak perempuan terus ditekan dan dibatasi.

    Hal ini diungkap dalam laporan terbaru UNAMA (Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan) yang dirilis pada 1 Mei 2025.

    UNAMA, yang memiliki mandat untuk memantau hak asasi manusia, melaporkan sejumlah pelanggaran, termasuk hukuman cambuk di depan umum, penyempitan ruang sipil, serta kekerasan terhadap mantan pejabat pemerintahan.

    Pejabat Taliban dilaporkan telah menutup salon-salon kecantikan yang dikelola perempuan dari rumah mereka, serta menutup stasiun radio khusus perempuan di beberapa provinsi.

    Di Kandahar, inspektur de facto meminta pemilik toko melaporkan perempuan yang datang tanpa pendamping laki-laki (mahram) dan menolak melayani mereka.

    Di salah satu rumah sakit, otoritas memerintahkan tenaga medis untuk tidak memberikan perawatan kepada pasien perempuan yang datang tanpa wali.

    Selain itu, Taliban juga meningkatkan penegakan pembatasan terhadap media, memberlakukan hukuman fisik, dan menindak kebebasan beragama serta pendidikan ulang.

    Selama periode pelaporan, lebih dari 180 orang — termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan — dicambuk di depan umum karena pelanggaran seperti perzinahan dan praktik homoseksualitas.

    Hukuman ini dilakukan di hadapan pejabat Taliban.

    Meski laporan UNAMA menyajikan bukti pelanggaran terhadap norma internasional dan hak asasi manusia, pejabat Taliban menolak tudingan tersebut.

    “Menjaga martabat, kehormatan, dan hak-hak perempuan berdasarkan Syariah tetap menjadi prioritas utama Emirat Islam,” tulis juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam unggahan media sosialnya pada 8 Maret, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

    “Semua hak dasar yang diberikan kepada perempuan Afghanistan telah dilindungi sesuai hukum Syariah Islam, serta dalam kerangka budaya dan adat masyarakat Afghanistan,” tambahnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • PBB Ungkap RI dalam Bahaya Besar, Berani Baca?

    PBB Ungkap RI dalam Bahaya Besar, Berani Baca?

    Jakarta, CNBC Indonesia – PBB terus menyuarakan dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satunya dialamatkan ke wilayah Asia, di mana Indonesia juga termasuk digambarkan dalam bahaya.

    Hal ini terungkap dari laporan lembaga PBB, Badan Meteorologi Dunia (WMO) yang bertajuk State of the Climate in Asia 2023. Laporan itu menganalisa bencana yang terjadi 2023 lalu, dan menyoroti laju percepatan indikator perubahan iklim utama seperti suhu permukaan, pencairan gletser, dan kenaikan permukaan air laut.

    Asia disebut masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.

    “Kesimpulan dari laporan ini sangat menyadarkan kita,” kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    WMO mencatat, banyak negara di Asia mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada tahun 2023, bersamaan dengan kondisi ekstrim, mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan badai.

    Perubahan frekuensi iklim dan tingkat keparahan peristiwa tersebut, berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan yang terpenting, kehidupan manusia dan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal.

    Pada tahun 2023, total 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi dilaporkan di Asia, sebagaimana dilaporkan pula oleh Emergency Events Database. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% terkait dengan peristiwa banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terkena dampak langsung.

    Panas ekstrem juga menjadi laporan lain. Meskipun risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat, penduduk Asia masih beruntung karena tidak ada kematian yang dilaporkan.

    “Sekali lagi, di tahun 2023, negara-negara yang rentan terkena dampak yang tidak proporsional. Sebagai contoh, topan tropis Mocha, topan terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir, menghantam Bangladesh dan Myanmar,” jelas Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana yang menjadi mitra dalam penyusunan laporan ini.

    “Peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik telah menyelamatkan ribuan nyawa,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam laporan yang sama juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi wilayah Indonesia.

    Tercatat, banyak area mengindikasikan Global Mean Sea Level (GMSL) di atas rata-rata global yakni 3,4 atau ± 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan.

    Sebelumnya, kajian proyeksi USAID di 2016), menyebutkan kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Ini berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya.

    (tps)

  • Berita Internasional Terpopuler: Di Sidang ICJ, Inggris Minta Israel Patuhi Hukum – Perang Dagang AS – Halaman all

    Berita Internasional Terpopuler: Di Sidang ICJ, Inggris Minta Israel Patuhi Hukum – Perang Dagang AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer internasional Tribunnews dapat disimak di sini.

    Dalam sidang ICJ, Inggris meminta Israel agar mematuhi hukum, termasuk mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan memastikan perlindungan warga sipil.

    Sementara itu, China mengumumkan daftar produk AS yang bebas tarif 125 persen.

    Langkah ini disinyalir sebagai pintu negosiasi perang dagang antara AS dan China.

    Berikut berita selengkapnya.

    1. Inggris Meminta ICJ Agar Israel Patuhi Hukum Internasional, Cabut Pembatasan Bantuan Kemanusiaan

    Ruang Pengadilan ICJ (CIJ_ICJ)

    Inggris menyampaikan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Kamis bahwa Israel harus mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, memastikan perlindungan warga sipil, dan sepenuhnya mematuhi hukum humaniter internasional.

    Inggris menganggap UNRWA sebagai ‘organisasi kemanusiaan yang tidak memihak’ dan mendukung mandatnya.

    “Tidak dapat diterima bahwa Israel telah memblokir dukungan kemanusiaan untuk memasuki Gaza selama hampir dua bulan, yang berarti bahwa warga sipil Palestina, termasuk satu juta anak-anak, menghadapi kelaparan, penyakit, dan kematian,” kata perwakilan Inggris Sally Langrish, mengingat pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy baru-baru ini kepada Dewan Keamanan PBB di mana ia mendesak kembalinya gencatan senjata “untuk mengakhiri kematian dan kehancuran tanpa henti yang dihadapi warga Palestina setiap hari.”

    Langrish menekankan seruan konsisten Inggris kepada Israel untuk mengizinkan akses kemanusiaan dan mencatat penangguhan lisensi ekspor senjata tertentu oleh Inggris ke Israel pada September 2024, dengan alasan “risiko yang jelas bahwa ekspor militer tertentu ke Israel dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional.”

    Michael Wood, yang juga berbicara mewakili Inggris, menggarisbawahi kewajiban Israel berdasarkan Piagam PBB, Konvensi 1946 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB, dan hukum humaniter internasional. 

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Viral Pria di China Berhenti Bekerja demi Rawat Anak, tapi Kemudian Alami Depresi dan Berujung Cerai

    VIRAL DI CHINA – Tangkap layar yang diambil Tribunnews pada 2 Mei 2025 dari akun Weibo 中国蓝新闻, memperlihatkan pemberitaan pria 33 tahun yang mengalami depresi pasca melahirkan. Pria dari Sichuan ini viral karena merawat bayinya sendirian. (Kolase tangkap layar Weibo 中国蓝新闻)

    Seorang ayah di China berhenti dari pekerjaannya yang bergaji tinggi demi merawat bayinya.

    Namun, ia kemudian menceraikan istrinya yang dianggap tidak mendukung dan mengaku menderita depresi pascapersalinan.

    Mengutip South China Morning Post (SCMP), pria berusia 33 tahun dari Provinsi Sichuan ini populer di media sosial dengan julukan “Ayah Jasmine.”

    Ia kerap membagikan rutinitas mengasuh anak di media sosial dan telah menarik 11.000 followers.

    Ayah Jasmine merupakan mantan manajer penjualan makanan hewan peliharaan.

    Dulunya ia memperoleh penghasilan sekitar 20.000 yuan (Rp45 juta) per bulan.

    Kini, ia mengaku hanya mendapatkan 4.000 yuan (Rp9 juta) dari menjual produk bayi melalui siaran langsung.

    Putrinya, Jasmine, lahir pada Mei 2023.

    Kedua orang tua dari pihaknya maupun istrinya bekerja di luar kota.

    Karena tidak memiliki anggaran untuk menyewa pengasuh, Ayah Jasmine memutuskan untuk menjadi ayah rumah tangga penuh waktu

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Netanyahu Tuduh Warga Palestina Picu Kebakaran, tapi Damkar Israel Sebut karena Kelalaian Pendaki

    KUNJUNGAN NETANYAHU – PM Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan sambutan dari Hungaria sebelum berangkat ke AS, Minggu 6 April 2025. Saat Netanyahu berada di Washington, rumahnya di Yerusalem disebut massa. (Tangkap layar YouTube IsraeliPM pada 6 April 2025)

    Kebakaran hutan yang terjadi di dekat Yerusalem telah berhasil dikendalikan.

    Namun, setelah api berhasil dipadamkan, perhatian publik di Israel beralih pada pertanyaan mengenai siapa atau apa yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Keamanan Nasional dari sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka menyatakan bahwa kebakaran tersebut kemungkinan merupakan tindakan pembakaran yang disengaja.

    Namun, pihak kepolisian dan dinas pemadam kebakaran Israel menepis klaim tersebut.

    Sementara itu, Presiden Israel menyoroti peran perubahan iklim dalam bencana kebakaran tersebut.

    Puluhan pemukim dilaporkan mengalami luka-luka, dan ribuan penduduk dari kota-kota di wilayah perbukitan sekitar Yerusalem dievakuasi.

    Meski begitu, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

    Kebakaran tersebut membakar sekitar 5.000 hektar lahan, sebagian besar berupa kawasan hutan.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. China Umumkan Daftar Produk AS Bebas dari Tarif 125 Persen, Sinyal Terbuka Negosiasi Perang Dagang?

    PERANG DAGANG – Ilustrasi bendera Amerika Serikat dan China dengan uang dolar di atasnya, diambil dari Pexels pada 11 April 2025. Amerika Serikat dan China saling menerapkan tarif tinggi terhadap barang-barang yang masuk ke negaranya. (Pexels)

    Memasuki Mei 2025, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menunjukkan tanda-tanda pelonggaran.

    Beijing mengumumkan daftar produk asal AS yang dibebaskan dari tarif balasan sebesar 125 persen.

    Langkah ini dianggap sebagai sinyal kalau China mungkin bersedia membuka kembali jalur negosiasi dengan Washington.

    Kedua belah pihak belum memulai pembicaraan formal, meski ada kemungkinan tensi perang dagang menurun.

    Baik Amerika mau pun China tetap mempertahankan sikap keras secara publik.

    Presiden Donald Trump menyatakan Tiongkok harus mengambil langkah pertama untuk memulai negosiasi.

    Sementara Beijing menegaskan bahwa tidak akan ada pembicaraan tanpa tindakan nyata dari AS, dikutip dari The Washington Post.
    Daftar Produk yang Dikecualikan

    Menurut laporan Reuters, Tiongkok telah memberikan pengecualian tarif pada beberapa produk penting asal AS.

    Contohnya produk yang termasuk farmasi, mikrochip, dan mesin pesawat terbang.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)