Xcloud.id

partai: PBB

  • Kena PHK? Simak Tips Atur Pesangon Biar Nggak Habis Cuma-cuma!

    Kena PHK? Simak Tips Atur Pesangon Biar Nggak Habis Cuma-cuma!

    Jakarta –

    Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi belakangan ini. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, PHK terjadi di 15 provinsi di Indonesia. Total 18.160 orang atau tenaga kerja kehilangan pekerjaannya selama dua bulan pertama 2025. Meningkat tajam, sekitar 15.285 orang dibandingkan data jumlah PHK pada Januari 2025 sebanyak 3.325 orang saja.

    Terkait PHK, pekerja acap kali diberikan uang pesangon dari tempatnya bekerja. Kendati demikian, Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting, Tejasari, bilang soal pentingnya bagi eks karyawan agar mengelola uang pesangon.

    Ia merinci, ‘korban’ PHK yang mendapatkan pesangon penting untuk memiliki skala prioritas perihal apa saja yang perlu dibayarkan terlebih dulu dengan uang pesangon. Supaya ke depannya, masalah utang ini tidak lagi mengganggu kondisi keuangan yang masih fluktuatif.

    “Apakah ada utang yang bisa kita lunasi dulu seperti pinjol (pinjaman online), pay later, kartu kredit, KTA (kredit tanpa agunan). Karena ini biasanya cukup mengganggu. Kalau ada, yuk, kita lunasi saja utang-utang ini,” katanya berbincang kepada detikcom, Senin (5/5/2025).

    Lalu, hal kedua yang perlu diperhatikan, perlu menghitung anggaran bulanan dengan mode hemat, kata Tejasari. Hal ini melingkupi pengeluaran pribadi dan pengeluaran rutin, dan menentukan anggaran yang efisien.

    “Hitung budget bulanan dengan mode berhemat, kurangi pengeluaran pribadi dan pengeluaran rutin. Dicek apakah masih bisa dihemat. Tentukan budget per bulan yang efisien tapi kita juga masih bisa berpikir dengan positif,” tambahnya.

    Lebih lanjut ia mengelaborasi, pentingnya untuk mengecek pengeluaran lainnya yang perlu dibayarkan di tahun berjalan. Misalnya, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), asuransi, atau pembayaran lainnya.

    “Nah, masukkan dalam budget yang harus kita siapkan, karena kita jatuh tempo. Jangan sampai kita tidak bisa bayar,” tegasnya.

    Setelah menghitung kebutuhan anggaran bulanan dan pembayaran lainnya, bandingkan dengan dana darurat yang kita punya, lalu ditambah dengan pesangon yang kita dapat.

    “Selanjutnya, bisa bertahan berapa bulan, ya, kita tanpa bekerja ? Nah, inilah yang jadi patokan kita untuk mengejar alternatif pekerjaan berikutnya. Usahakan langsung ambil keputusan, apakah mau cari pekerjaan tetap, atau kah sambil cari pekerjaan part time, atau kah berbisnis,” bebernya.

    “Jangan berlama-lama ambil keputusan. semakin lama kita memutuskan, maka semakin habis dana darurat kita, lho,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Ancaman Bahaya Asbes dari Puing-puing di Gaza: Sangat Beracun

    Ancaman Bahaya Asbes dari Puing-puing di Gaza: Sangat Beracun

    Jakarta –

    Agresi militer Israel di Gaza telah melepaskan pembunuh senyap: asbes.

    Mineral yang banyak digunakan dalam bahan bangunan ini melepaskan serat beracun ke udara. Serat-serat ini bisa menempel pada paru-paru dan jika dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan kanker.

    Penggunaan asbes saat ini dilarang di sebagian besar tempat di dunia, tetapi asbes masih banyak ditemukan di bangunan-bangunan tua.

    Menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) di Gaza, asbes paling banyak ditemukan pada bagian atap bangunan di delapan kamp pengungsian yang didirikan untuk menampung warga Palestina yang terpaksa melarikan diri atau terusir dari rumah mereka saat perang Arab-Israel pada 1948 hingga 1949.

    Pada Oktober 2024, UNEP memperkirakan ada sekitar 2,3 juta ton puing-puing dan reruntuhan di seluruh Gaza yang terkontaminasi asbes.

    “Puing-puing Gaza adalah lingkungan yang sangat, sangat beracun,” kata Profesor Bill Cookson, direktur Pusat Nasional untuk Penelitian Mesothelioma di London.

    “Mereka akan merasakan dampak langsung dan juga jangka panjang. Anak-anak akan merasakan efeknya sepanjang hidup mereka,” imbuhnya.

    Ketika asbes terlepas, seratnya terlalu kecil untuk dilihat dengan mata manusia dapat terhirup orang-orang di dekatnya dan terus masuk hingga ke paru-paru.

    Seiring dengan waktu, biasanya memakan waktu beberapa dekade, asbes bisa menyebabkan iritasi atau luka pada paru-paru yang dikenal sebagai asbestosis. Bahkan, dalam beberapa kasus, bisa menyebabkan kanker paru-paru yang disebut mesothelioma.

    BBC

    “Mesothelioma adalah penyakit mengerikan dan tidak dapat disembuhkan,” kata Prof Cookson.

    “Yang benar-benar mengkhawatirkan,” tambahnya, “adalah bahwa penularan penyakitnya tidak terkait dengan jumlah dosis. Jadi menghirup serat asbes sedikit saja bisa menyebabkan mesothelioma.

    “Kanker ini tumbuh di dalam rongga pleura. Sangat menyakitkan dan selalu terlambat didiagnosis. Penyakit bisa bertahan dari semua terapi perawatan.”

    Biasanya, orang-orang pengidap mesothelioma terjangkit 20 hingga 60 tahun setelah terpapar yang berarti akan memakan waktu beberapa dekade sebelum dampaknya dirasakan. Tingkat paparan yang lebih tinggi, atau periode yang lebih lama, diyakini dapat mempercepat perkembangan penyakit.

    Dr Ryan Hoy, yang penelitiannya dikutip oleh UNEP, mengatakan sangat sulit untuk menghindari serat asbes ketika bernapas karena asbes adalah “partikel sangat kecil yang mengapung di udara dan bisa masuk jauh hingga ke dalam paru-paru.”

    Asbes bahkan lebih sulit untuk dihindari, katanya, karena Gaza sangat “padat penduduk”.

    Wilayah ini menampung sekitar 2,1 juta orang dan dengan luas 365 km persegi sekitar separuh lebih sedikit dari ukuran Jakarta.

    Para ahli di lapangan mengatakan warga Gaza tidak sadar dengan risiko yang ditimbulkan oleh asbes atau menghirup debu karena ada bahaya yang lebih besar dan genting yaitu serangan militer Israel.

    “Saat ini, [menghirup debu] bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai hal yang mengkhawatirkan oleh warga. Mereka bahkan tidak punya makanan, dan mereka lebih takut terbunuh oleh ledakan bom,” kata Chiara Lodi, koordinator medis di Gaza untuk LSM Medecins Sans Frontires.

    “Kurangnya kesadaran tentang risiko asbes, ditambah dengan masalah-masalah yang dihadapi [orang-orang di Gaza] saat ini, berarti mereka tidak dapat mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melindungi diri sendiri,” kata juru bicara LSM SOS Children’s Villages yang berbasis di Gaza.

    Banyak orang yang “tidak sepenuhnya menyadari efek berbahaya dari debu dan puing-puing”, tambah mereka.

    Setelah konflik Gaza pada 2009, survei PBB di wilayah itu menemukan asbes pada puing-puing bangunan tua, gudang, bangunan-bangunan sementara, atap, dan dinding kandang ternak.

    Ada beberapa jenis asbes, mulai dari yang disebut “asbes putih” (yang paling tidak berbahaya) hingga “asbes biru” atau crocidolite (yang paling berbahaya). Asbes crocidolite yang sangat karsinogenik (bisa memicu kanker) ditemukan di Gaza oleh PBB.

    Sekitar 68 negara telah melarang penggunaan asbes, meskipun beberapa negara memberi pengecualian untuk penggunaan khusus. Asbes dilarang di Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK) pada 1999 dan Israel melarang penggunaannya di bangunan-bangunan pada 2011.

    Selain mesothelioma, asbes juga dapat menyebabkan kanker paru-paru, laring, dan kanker rahim.

    BBC

    Risiko lainnya, yang jarang diketahui adalah silikosis, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh menghirup debu silika selama bertahun-tahun. Beton umumnya mengandung 20-60% silika.

    Dr Hoy mengatakan jumlah debu yang sangat besar di Gaza dapat menyebabkan “peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran napas atas dan bawah, pneumonia, dan memperburuk penyakit paru-paru yang sudah ada sebelumnya seperti asma,” serta, “emfisema dan penyakit paru obstruktif kronis, yang dapat diperburuk oleh paparan debu akut.”

    Selama bertahun-tahun, serangan 11 September 2001 di World Trade Center di New York telah digunakan sebagai studi kasus oleh para ahli kesehatan untuk memeriksa efek awan debu beracun besar pada populasi sipil.

    “Menara Kembar tidak berada di tengah-tengah zona perang,” kata Darlison, “jadi situasi di lokasi itu dapat kami ukur dan kuantifikasi dengan lebih mudah.”

    Pada Desember 2023, ada 5.249 orang yang terdaftar di Program Kesehatan World Trade Center pemerintah AS telah meninggal akibat penyakit gangguan pernapasan dan pencernaan atau kanker. Angka ini jauh lebih tinggi daripada 2.296 korban yang tewas dalam serangan pesawat itu sendiri. Sebanyak 34.113 orang didiagnosis menderita kanker selama periode yang sama.

    Getty Images Batuan asbes seperti ini ditambang sebelum diolah menjadi bahan bangunan yang mengandung asbes, seperti atap.

    Lembaran atap asbes umum ditemukan di banyak kamp pengungsi Gaza, menurut PBB. (Getty Images)

    AS dan beberapa Negara Arab telah bersaing untuk mengusulkan rencana rekonstruksi Gaza. PBB telah memperingatkan bahwa proses tersebut harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari gangguan sejumlah besar puing-puing yang terkontaminasi asbes.

    “Sayangnya,” kata Darlison, “Sifat asbes yang membuat kita menggunakannya juga membuat kita sulit untuk membuangnya.”

    Seorang juru bicara UNEP mengatakan kepada BBC bahwa proses pemindahan puing-puing akan “meningkatkan kemungkinan gangguan asbes dan pelepasan serat berbahaya itu ke udara”.

    Menurut taksiran UNEP proses pembersihan semua puing-puing bisa memakan waktu 21 tahun dan menelan biaya hingga US$1,2 miliar (sekitar Rp20 triliun).

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak menanggapi permintaan komentar BBC.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko Yusril Sebut RUU Perampasan Aset Bakal Dibahas Pemerintahan Prabowo

    Menko Yusril Sebut RUU Perampasan Aset Bakal Dibahas Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

    Dia berpandangan bahwa memang seharusnya perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang, supaya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

    “Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Senin (5/5/2025).

    Selain itu, Yusril melihat bahwa UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (APH).

    Lebih lanjut, eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Kala itu, ujarnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

    “Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” katanya.

    Lebih jauh, Yusril menilai RUU Perampasan Aset sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

    “Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri,” tutup dia.

    Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air. 

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.  

    Meski begitu, Prabowo juga menyayangkan adanya fenomena aksi demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi. Demo tersebut, kata dia, dilakukan segelintir pihak yang justru terlihat dalam kasus korupsi atau suap yang merugikan negara. 

    “Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” imbuhnya.

  • Xi Jinping Bakal Bertemu Putin di Rusia 7-10 Mei 2025 – Page 3

    Xi Jinping Bakal Bertemu Putin di Rusia 7-10 Mei 2025 – Page 3

    Diketahui, pada 2025 ini bakal diperingati 80 tahun kemenangan China dalam melawan Agresi Jepang. Selain itu, juga bertepatan dengan peringatan Perang Patriotik Raya, dan Perang Anti-Fasis Dunia.

    Adapun China dan Rusia memang menjadi dua medan utama di Asia dan Eropa selama Perang Dunia II. Pada masa itu, China dan Rusia telah berhasil menyelamatkan negara masing-masing dari kehancuran dan penjajahan.

    Lebih lanjut, pada 2025 ini juga akan diperingati 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). China dan Rusia, merupakan negara yang menjadi anggota pendiri PBB dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    “Kedua negara akan semakin memperkuat koordinasi erat mereka di PBB, SCO, BRICS, dan berbagai platform multilateral lainnya, menyatukan Global South, membentuk tata kelola global ke arah yang benar, secara tegas menentang tindakan unilateralisme dan perundungan, serta bersama-sama mendorong dunia multipolar yang setara dan tertib serta globalisasi ekonomi yang bermanfaat bagi semua dan inklusif,” ujar juru bicara itu.

  • Kanwil DJP Jakbar catat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun

    Kanwil DJP Jakbar catat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun

    Salah satu mobil yang disita Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat untuk dilelang, Kamis (28/11/2024). (ANTARA/HO-Kanwil DJP Jakbar)

    Kanwil DJP Jakbar catat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 22:37 WIB

    Elshinta.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mencatat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun atau 21,27 persen dari target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp78,59 triliun.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat, Farid Bachtiar menyebutkan, capaian itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yaitu sebesar 13,07 persen.

    “Kinerja positif ini dicapai dengan optimalisasi pelayanan, pengawasan serta pemanfaatan momentum pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang berakhir pada 31 Maret 2025,” ujar Farid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Farid melanjutkan, capaian itu juga menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan Februari 2025, saat penerimaan neto baru mencapai Rp10,82 triliun atau 13,76 persen.

    “Jadi ada kenaikan capaian sebesar 7,51 persen dalam waktu satu bulan,” kata dia.

    Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 50,70 persen atau sebesar Rp8,47 triliun dari total penerimaan. Lalu diikuti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar 46,22 persen atau Rp7,73 triliun.

    Sementara itu, penerimaan dari PBB dan BPHTB tercatat Rp3,8 miliar, dan penerimaan dari pajak lainnya mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan sebesar 3511,98 persen.

    Adapun empat sektor utama penyumbang penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Barat adalah perdagangan sebesar Rp 4,95 triliun (29,60 persen kontribusi) dan industri pengolahan mencapai Rp 2,09 triliun (12,49 persen kontribusi).

    Konstruksi berkisar Rp 559 miliar (3,34 persen kontribusi), pengangkutan dan pergudangan mencapai Rp 720 miliar (4,30 persen kontribusi).

    “Secara keseluruhan, keempat sektor ini memberikan kontribusi sebesar 49,73 persen dari total penerimaan neto, dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang paling menonjol sebesar 25,16 persen,” ungkap Farid.

    Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Kanwil DJP Jakarta Barat mencatatkan capaian sebesar 63,35 persen dari target 402.188 wajib pajak, dengan realisasi 254.793 wajib pajak yang telah melaporkan SPT hingga Maret 2025.

    “Capaian ini sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,86 persen,” kata Farid.

    Farid menyatakan komitmen Kanwil DJP Jakarta Barat untuk menjaga tren positif ini melalui kolaborasi dengan pihak terkait dan pemerintah daerah.

    “Kemudian juga dengan penguatan edukasi perpajakan, optimalisasi pengawasan serta peningkatan layanan kepada wajib pajak demi mendukung pencapaian target penerimaan negara tahun 2025,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Rumah Sakit Dibom 7 Orang Tewas, Sudan Selatan Diambang Perang Saudara – Halaman all

    Rumah Sakit Dibom 7 Orang Tewas, Sudan Selatan Diambang Perang Saudara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SUDAN –  Setidaknya tujuh orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan di sebuah rumah sakit di Sudan Selatan, Sabtu (3/5/2025).

    Badan amal medis Doctors Without Borders, yang dikenal dengan inisial bahasa Prancisnya MSF, khawatir  negara termuda di dunia itu  akan terjerumus dalam perang saudara habis-habisan.

    MSF mengutuk serangan itu yang menghancurkan rumah sakit dan apotek.

    Peringatan dari PBB

    Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB telah memperingatkan dalam beberapa minggu terakhir bahwa negara itu berada di ambang perang saudara baru.

    Kekhawatiran akan terjadinya perang baru di Sudan Selatan semakin mencuat saat serangan udara menghantam rumah sakit itu.

    Tidak jelas mengapa fasilitas itu menjadi sasaran.

    Seorang juru bicara militer Sudan Selatan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar, menurut kantor berita The Associated Press.

    Mamman Mustapha, Kepala Misi MSF di Sudan Selatan, mengatakan kepada Al Jazeera dari ibu kota Juba bahwa timnya di lapangan melaporkan “dua helikopter tempur menyerang rumah sakit”.

    Mustapha mengatakan helikopter mengebom rumah sakit dan pasokan medisnya lalu “terus menembaki kota Old Fangak”.

    “Penduduk sipil telah mengungsi dan situasinya sangat mengerikan dan tragis. Kami sangat terkejut. Rumah sakit itu telah ada di sana selama 10 tahun, sejak 2014,” tambahnya.

    Rivalitas presiden dan wakil presiden

    Negara ini terjerumus dalam konflik dalam beberapa bulan terakhir karena gagalnya perjanjian pembagian kekuasaan antara jenderal yang bersaing, Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Pertama Riek Machar.

    Kiir dan Machar mewakili dua kelompok etnis terbesar, masing-masing Dinka dan Nuer, yang terlibat perang saudara antara tahun 2013 dan 2018 yang menelan korban sekitar 400.000 jiwa sebelum kesepakatan damai tahun 2018 memungkinkan kedua pemimpin membentuk pemerintahan persatuan nasional.

    Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit (Twitter/SouthSudanGOV)

    Kini, ketegangan antara Kiir dan Machar kembali memanas.

    Machar ditempatkan dalam tahanan rumah sejak Maret atas tuduhan subversi.

    Old Fangak, tempat terjadinya serangan terhadap rumah sakit MSF, adalah salah satu dari beberapa kota besar di daerah Fangak, Negara Bagian Jonglei, bagian negara yang dihuni etnis Nuer yang secara historis dikaitkan dengan partai Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-dalam-Oposisi (SPLM-IO) pimpinan Machar.

    Melaporkan dari Nairobi, Catherine Soi dari Al Jazeera mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan komisaris daerah Fangak, yang menuding pemerintah sebagai dalang serangan tersebut.

    Pejabat tersebut, katanya, bersekutu dengan SPLM-IO.

    Komisaris ini mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “hanya militer yang memiliki kapasitas untuk melakukan serangan seperti itu”.

    “Kami juga telah berbicara dengan saksi mata yang mengatakan bahwa … pesawat itu adalah pesawat pemerintah,” kata Soi.

    “Kami juga tahu bahwa dua minggu lalu fasilitas MSF lain di daerah itu juga diserang dan dijarah, jadi kami menunggu pejabat pemerintah untuk memberikan versi cerita mereka,” katanya.

    Bulan lalu, sebuah pangkalan militer dijarah oleh orang-orang bersenjata di kota Nasir di wilayah utara negara bagian Upper Nile yang kaya minyak. Soi mengatakan serangan itu diduga dilakukan oleh Tentara Putih, yang konon bersekutu dengan SPLM-IO milik Machar.

    “Dia berada dalam tahanan rumah, beberapa politisi oposisi lainnya juga telah ditangkap,” kata Soi.

    “Kami telah mendengar dari juru bicara pemerintah yang mengatakan penyelidikan masih berlangsung. Dan ketika itu terjadi, para politisi ini akan didakwa dengan tuduhan pemberontakan.”

    Beberapa kedutaan besar negara Barat, termasuk Amerika Serikat, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa situasi politik dan keamanan di Sudan Selatan telah “memburuk drastis” dalam beberapa hari terakhir.

    Pemilu yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2023 telah ditunda dua kali dan baru dijadwalkan pada tahun 2026.

    Sumber: Al Jazeera/BBC/AP

     

  • Komisi C DPRD Usul Retribusi Sampah Diintegrasikan dengan PBB, Upaya Naikkan PAD Kota Kediri

    Komisi C DPRD Usul Retribusi Sampah Diintegrasikan dengan PBB, Upaya Naikkan PAD Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kota Kediri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk persoalan retribusi sampah yang dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Sekretaris Komisi C DPRD Kota Kediri, Katino, menyampaikan bahwa DLHKP memaparkan rencana menyatukan retribusi sampah dengan sistem kerjasama PDAM. Namun, menurutnya, ada opsi lain yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan PAD.

    “Tadi dipaparkan oleh DLHKP, retribusi sampah akan menjadi satu yang nanti akan disamakan dengan kerjasama PDAM. Itu bagus. Cuma kalau melihat untuk menaikan PAD, saya mengusulkan untuk dijadikan satu dengan nilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Include satu tahun, karena Perda Sampah per rumah dikenakan Rp2 ribu. Usul tadi dari semua anggota Komisi C. Nanti akan dijadikan satu inklud dengan PBB,” kata Katino, Sabtu (3/5/2025).

    Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kediri ini menjelaskan, jika retribusi sampah disatukan dalam tagihan PBB, maka potensi peningkatan PAD bisa lebih signifikan. Oleh karena itu, Komisi C mendorong agar Perda Persampahan Nomor 3 Tahun 2015 segera dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

    “Ini akan signifikan untuk menaikan PAD. Maka perlu mengevaluasi Perda Persampahan Nomor 3 Tahun 2015, secara nanti akan dikelompokkan bisnis, pertokoan, perkantoran ini akan dinaikkan. Ini tinggal merubah, mengagendakan, pemkot mau menyodokan ke DPRD atau tidak,” tambah Katino.

    Ia mencontohkan efisiensi sistem berlangganan pada sektor parkir, yang menurutnya bisa diterapkan pada sistem retribusi sampah.

    “Per atap ketemunya Rp25 ribu per tahun untuk sampah. Ini kita samakan untuk parkir berlangganan. Karena lebih efisien, dibandingkan orang sekarang ini perumahan ini jarang untuk pakai PDAM. Cuma 17 ribu pelanggan, kalau kali Rp2 ribu, hanya beberapa. Selain itu, mayoritas banyak yang putus, perumahan juga begitu. Setelah izinnya keluar, PDAM-nya tidak kepakai,” ujarnya.

    RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C Sujono, dengan Sekretaris Komisi C Katino dan anggota Ninik, Bambang, serta Dio. Dari pihak OPD, hadir Kepala DLHKP Kota Kediri Imam Muttakin beserta jajarannya, termasuk kepala bidang terkait serta perwakilan dari Inspektorat Kota Kediri. [nm/suf]

  • Bapenda Bondowoso Optimistis Capai Target PBB 2025 Rp17 Miliar Meski Realisasi Baru 2,46 Persen

    Bapenda Bondowoso Optimistis Capai Target PBB 2025 Rp17 Miliar Meski Realisasi Baru 2,46 Persen

    Bondowoso (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso menegaskan keyakinannya untuk merealisasikan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp 17 miliar.

    Hingga 1 Mei 2025, realisasi penerimaan PBB memang masih tergolong rendah, yakni sekitar Rp428 juta lebih atau baru mencapai 2,46 persen. Namun, tren pencapaian terus menunjukkan peningkatan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada 20 Februari lalu.

    Kepala Bapenda Bondowoso, Dodik Siregar, mengungkapkan bahwa setiap hari terdapat perkembangan positif dalam realisasi PBB di wilayahnya. “Sampai saat ini, sudah mendekati Rp1 miliar realisasinya. Tiap hari ada perkembangan meskipun masih bertahap,” ungkapnya, Sabtu (3/5/2025).

    Dodik tidak menampik bahwa capaian tersebut masih jauh dari target. Namun ia optimistis sisa waktu yang tersedia cukup untuk mengejar ketertinggalan. Batas waktu pembayaran PBB ditetapkan hingga 31 Agustus 2025.

    Setelah tanggal tersebut, wajib pajak masih diberi kesempatan membayar hingga akhir tahun, namun dengan konsekuensi denda sebesar 1 persen dari nilai pajak terutang.

    Optimisme tersebut didorong oleh terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dukungan kuat dari Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Bondowoso. “Pansus PAD dari DPRD sangat aktif mengawal peningkatan PAD, termasuk mendorong agar potensi-potensi yang selama ini belum tergarap bisa dioptimalkan,” terangnya.

    Dengan strategi teknis yang matang dan sokongan politik yang solid, Bapenda semakin percaya diri bahwa target penerimaan PBB tahun ini akan tercapai. Bahkan, tidak menutup kemungkinan realisasi bisa melampaui target jika seluruh potensi yang ada dapat digarap dengan maksimal.

    Lebih lanjut, Dodik menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Partisipasi aktif ini dinilai sebagai salah satu faktor kunci dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

    “Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi,” pungkasnya. [awi/suf]

  • Israel Bunuh dan Bungkam Jurnalis di Gaza

    Israel Bunuh dan Bungkam Jurnalis di Gaza

    GELORA.CO – Ketika semua negara memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, para jurnalis Palestina di Jalur Gaza terus menjalankan tugas profesional dan kemanusiaan mereka untuk meliput perang genosida yang dilakukan Israel sejak 7 Oktober 2023, meski menghadapi serangan bom, menjadi sasaran penembak jitu, hingga penangkapan.

    Semua itu terjadi di tengah keheningan yang memekakkan dari komunitas internasional dan lembaga-lembaga global yang seharusnya peduli pada hak-hak jurnalis. Keheningan tersebut, menurut lembaga-lembaga pemerintahan dan hak asasi manusia, justru mendorong Israel untuk terus melakukan pelanggaran.

    Sejak awal agresi, Israel telah membunuh 212 jurnalis Palestina –termasuk 13 jurnalis perempuan– dalam serangkaian serangan yang disebut Kantor Media Pemerintah Gaza sebagai ‘pembunuhan yang disengaja’.

    Angka itu merupakan jumlah kematian jurnalis tertinggi secara global sejak pencatatan dimulai pada 1992, menurut Pusat Hak Asasi Manusia Palestina per 26 April lalu.

    Meski organisasi hak asasi manusia dan badan-badan PBB kerap mengutuk serangan terhadap jurnalis di Jalur Gaza, mereka belum menunjukkan tindakan nyata untuk melindungi atau menjamin hak kebebasan pers bagi jurnalis.

    Seperti 2,4 juta warga Gaza lainnya yang telah 18 tahun hidup dalam blokade Israel, para jurnalis Gaza dan keluarganya juga menghadapi bahaya besar: dari serangan langsung, penangkapan, hingga perjuangan sehari-hari melawan kelaparan, kehausan, dan keterbatasan layanan medis.

    Pada 18 April lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut mengecam diamnya lembaga-lembaga media internasional atas pembunuhan jurnalis dan mengkritik pasifnya para pembela HAM terhadap pembantaian anak-anak di Gaza oleh Israel.

    Korban Kemanusiaan

    Hingga 25 April 2025, tentara Israel telah membunuh 212 jurnalis di Gaza dalam rangkaian serangan terhadap warga sipil. Menurut pernyataan Kantor Media Pemerintah Gaza, seluruh kematian itu terjadi sejak 7 Oktober 2023.

    Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabta, kepada Anadolu Agency menyampaikan bahwa para korban mencakup jurnalis lokal, reporter kantor berita, hingga koresponden media internasional.

    Ia menambahkan bahwa Israel juga melukai 409 jurnalis, menangkap 48 orang, serta membunuh 21 aktivis media terkemuka yang dikenal aktif di media sosial.

    Al-Thawabta menyebut Israel juga menargetkan keluarga para jurnalis, termasuk membunuh anggota 28 keluarga media serta menghancurkan 44 rumah jurnalis –baik secara total maupun sebagian.

    Ia menyebut penargetan jurnalis tersebut sebagai ‘kejahatan yang disengaja dan tergolong kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan’, yang bertujuan ‘membungkam kebenaran dan menghalangi dokumentasi atas genosida dan pembersihan etnis’ yang terus berlangsung terhadap warga sipil Palestina.

    Ia juga mengutuk pembunuhan jurnalis, pengeboman kantor media, serta berbagai pembatasan peliputan sebagai ‘pelanggaran nyata’ terhadap Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional, yang dengan tegas menjamin perlindungan jurnalis di wilayah konflik.

    Kerugian Finansial

    Menurut Al-Thawabta, sektor media di Gaza telah mengalami kerugian awal yang diperkirakan mencapai US$400 juta (sekitar Rp6,59 triliun) sejak awal agresi Israel yang telah berlangsung lebih dari 19 bulan.

    Kerugian itu mencakup kehancuran lembaga-lembaga media dan peralatannya, termasuk stasiun televisi, saluran radio, kantor berita, dan pusat pelatihan media.

    Sebanyak 12 kantor media cetak dan 23 media daring hancur sebagian atau sepenuhnya. Selain itu, 11 stasiun radio dan 16 saluran TV –empat media lokal dan 12 internasional– juga menjadi target serangan.

    Lima percetakan besar dan 22 percetakan kecil juga hancur, begitu pula lima serikat profesional dan hukum yang berkaitan dengan kebebasan media.

    Kendati kehancuran dan jatuhnya korban jiwa, sebanyak 143 lembaga media masih tetap beroperasi di Gaza.

    Sejak awal perang, pasukan Israel juga menargetkan kendaraan siaran, pemancar, puluhan kamera, dan kendaraan bertanda ‘PRESS’ secara terang-terangan.

    “Berbicara soal kebebasan pers menjadi tidak berarti selama dunia terus bungkam atas pembunuhan sistematis terhadap jurnalis,” tegas Al-Thawabta pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia.

    “Kami sampaikan kepada dunia, kebebasan pers tidak diukur dari pidato atau pernyataan, tetapi dari kemampuan dunia melindungi jurnalis dan memberi mereka hak untuk meliput dengan bebas,” tambahnya.

    Penargetan yang Disengaja

    Pada 26 April lalu, Pusat Hak Asasi Manusia Palestina menuduh Israel ‘dengan sengaja’ membunuh jurnalis di Gaza sebagai upaya intimidasi dan pencegahan terhadap peliputan realitas perang.

    Lembaga independen itu menyebut peningkatan pembunuhan jurnalis menunjukkan jelas bahwa ‘niat utamanya adalah membungkam kebenaran dan menutupi kejahatan’ terhadap warga sipil Gaza.

    Menurut laporan mereka, sebagian besar jurnalis tewas dalam serangan udara, sementara lainnya ditembak oleh penembak jitu.

    Pusat HAM tersebut menegaskan bahwa pembunuhan jurnalis secara sengaja merupakan ‘kejahatan perang di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)’, sesuai Pasal 8 Statuta Roma.

    Lembaga itu juga memperingatkan bahwa impunitas Israel akan mendorong lebih banyak kejahatan terhadap jurnalis dan keluarga mereka.

    Mereka menyerukan komunitas internasional untuk melindungi warga sipil di Gaza dan mendesak Jaksa ICC, Karim Khan, agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelidiki kejahatan di Palestina –terutama pembunuhan jurnalis yang telah membayar harga tertinggi demi mengungkap kebenaran.

    Hari Kebebasan Pers Sedunia ditetapkan melalui resolusi PBB pada 20 Desember 1993, dan diperingati setiap tanggal 3 Mei.

  • Israel Makin Kejam, 9.000 Anak di Gaza Alami Kelaparan Akut

    Israel Makin Kejam, 9.000 Anak di Gaza Alami Kelaparan Akut

    Jakarta, CNBC Indonesia – United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengungkap ada lebih dari 9.000 anak dirawat karena mengalami kekurangan gizi akut sejak awal 2025. Kondisi yang mengenaskan ini terjadi karena Israel menutup jalur pasokan makanan, air, dan pasokan penting lainnya ke wilayah pesisir yang dikepung dan dibombardir itu.

    Laporan Al Jazeera menyebut, situasi semakin memburuk sejak Israel memberlakukan blokade total di Gaza pada awal Maret.

    Foto: REUTERS/Mohammed Salem
    Palestinian children pull water containers as people flee Rafah after Israeli forces launched a ground and air operation in the eastern part of the southern Gaza city, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in the southern Gaza Strip May 9, 2024. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY

    “Selama dua bulan, anak-anak di Jalur Gaza menghadapi pemboman tanpa henti sementara mereka tidak memperoleh barang-barang penting, layanan, dan perawatan yang menyelamatkan nyawa,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell dalam sebuah pernyataan.

    “Dengan berlalunya blokade bantuan setiap hari, mereka menghadapi risiko kelaparan, penyakit, dan kematian yang semakin meningkat – tidak ada yang dapat membenarkan hal ini.”

    Israel telah memblokir semua bantuan kemanusiaan agar tidak sampai ke warga Palestina di Gaza sejak 2 Maret, yang memicu kecaman internasional.

    Program Pangan Dunia PBB mengatakan pada pekan lalu bahwa persediaan makanannya telah menipis di tengah blokade tersebut. Badan tersebut juga memperingatkan bahwa dapur umum yang menjadi andalan ribuan warga Palestina akan terpaksa ditutup.

    “Kami tidak bertanya apakah makanannya bergizi atau tidak, apakah segar atau enak; itu kemewahan bagi kami. Kami hanya ingin mengisi perut anak-anak kami,” kata warga Palestina yang mengungsi baru-baru ini kepada Amnesty International. “Saya tidak ingin anak saya mati kelaparan.”

    Pemerintah Israel mengatakan blokade tersebut dimaksudkan untuk menekan kelompok Palestina Hamas agar membebaskan tawanan yang ditahan di Gaza. Namun, blokade tersebut tidak menghasilkan pembebasan lebih lanjut sejak gencatan senjata singkat awal tahun ini, yang mengakibatkan pertukaran tahanan Palestina dengan tawanan Israel.

    Sementara itu, pejabat Hamas Abdel Rahman Shadid pada hari Jumat menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai “senjata perang yang disengaja” terhadap warga Palestina.

    “Anak-anak meninggal karena kekurangan susu, bukan hanya karena bom,” kata Shadid dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di saluran Telegram kelompok tersebut.

    (hsy/hsy)