Xcloud.id

partai: PBB

  • Aplikasi Chat Orang Dekat Trump Dibobol Hacker

    Aplikasi Chat Orang Dekat Trump Dibobol Hacker

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aplikasi chat yang digunakan oleh mantan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Mike Waltz, menyetop layanannya setelah dibobol hacker.

    Smarsh, perusahaan pengelola aplikasi TeleMessage yang digunakan oleh Waltz, mengumumkan penghentian layanan sementara lewat email. Mereka menyatakan sedang melakukan penyelidikan potensi peristiwa keamanan dan menghentikan layanannya sebagai bentuk kehati-hatian ekstra.

    Pembobolan tersebut juga membuat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (Homeland Security) memblokir aplikasi yang sama di semua perangkat komunikasi yang digunakan oleh personil mereka. Homeland Security menyatakan semua petugas bea cukai dan penjaga perbatasan AS sudah mematikan TeleMessage.

    “Penyelidikan tentang kebocoran masih berlangsung,” kata pejabat pemerintah AS.

    Waltz terpotret oleh fotografer Reuters sedang menggunakan TeleMessage di HP-nya saat mengikuti rapat kabinet di Gedung Putih. TeleMessage adalah versi tidak resmi dari aplikasi chat tersandi, Signal.

    Sehari setelah rapat kabinet tersebut, Waltz diberhentikan dari posisinya sebagai penasihat Trump. Posisi Waltz sudah lama dikabarkan goyah setelah ia tanpa sengaja mengundang wartawan ke grup chat yang berisi pejabat tinggi urusan keamanan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth membagikan rencana pemboman markas pemberontak di Yaman lewat grup chat tersebut.

    Pada Minggu, hacker dikabarkan berhasil membobol infrastruktur aplikasi TeleMessage yang digunakan oleh Waltz. 

    Trump memecat Waltz pada Kamis (1/5/2025) dan menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pengganti sementara.

    Mengutip Reuters, alasan pemecatan ini adalah keinginan Trump untuk menominasikan Waltz sebagai Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Trump menambahkan bahwa Waltz telah bekerja keras untuk mengutamakan kepentingan bangsa.

    “Wakil Waltz, Alex Wong, seorang pakar Asia yang merupakan pejabat Departemen Luar Negeri yang berfokus pada Korea Utara selama masa jabatan pertama Trump, juga dipaksa keluar dari jabatannya,” ujar dua orang pejabat lainnya kepada Reuters.

    (dem/dem)

  • Cara Melakukan Pemutakhiran NIK Sebagai Syarat Pembebasan PBB-P2 di Jakarta, Begini Ketentuannya! – Page 3

    Cara Melakukan Pemutakhiran NIK Sebagai Syarat Pembebasan PBB-P2 di Jakarta, Begini Ketentuannya! – Page 3

    Balik nama atau mutasi PBB dilakukan ketika terjadi peralihan kepemilikan seperti karena jual beli, hibah, atau warisan. Proses ini bertujuan untuk memperbarui identitas pemilik pada SPPT agar sesuai dengan data terkini. Balik nama penting untuk mengidentifikasi pihak yang memiliki kewajiban membayar PBB-P2, serta menjadi dasar untuk memperoleh insentif pembebasan atau pengurangan pajak.

    Adapun informasi lebih lanjut mengenai proses balik nama tersedia melalui kanal informasi resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Dua Kemungkinan Hasil Penetapan Ulang

    Setelah NIK terverifikasi dan data diperbarui, petugas akan menetapkan ulang SPPT PBB-P2 tahun 2025. Hasilnya bisa berupa:

    Nilai ketetapan menjadi Rp0 (nol rupiah) apabila memenuhi seluruh kriteria pembebasan.
    Nilai ketetapan tetap sama seperti sebelumnya apabila objek pajak tidak memenuhi ketentuan Kepgub 281/2025.

    Mengajak Masyarakat Taat Pajak

    Kebijakan ini menjadi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meringankan beban masyarakat, serta mendorong kepatuhan pajak melalui data yang akurat dan terintegrasi. Masyarakat diminta segera melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan daring melalui situs pajak online.

    Dengan melakukan pemutakhiran data sekarang dan nikmati kemudahan pembebasan PBB-P2 tahun 2025, maka Anda turut berkontribusi bersama dalam membangun Jakarta yang lebih baik dengan taat pajak. 

  • Netanyahu Bikin Ulah Lagi, Perintahkan IDF ‘Basmi’ Hamas dan Duduki Gaza Selamanya – Halaman all

    Netanyahu Bikin Ulah Lagi, Perintahkan IDF ‘Basmi’ Hamas dan Duduki Gaza Selamanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyetujui untuk mengerahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di wilayah mana pun di Jalur Gaza, Senin (5/5/2025).

    Benjamin Netanyahu mengatakan, setelah kabinet keamanan memberikan suara, ia akan segera mengesahkan operasi intensif di Gaza.

    Selain menduduki Gaza selamanya, Benjamin Netanyahu juga memerintahkan IDF untuk “membasmi Hamas”.

    “Ini adalah rekomendasi dari Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir — untuk bergerak, seperti yang dia katakan, menuju kekalahan Hamas,” kata Netanyahu, dikutip dari The Times of Israel.

    Netanyahu mengatakan, operasi intensif bernama Gideon Chariots ini juga memiliki tujuan untuk menyelamatkan sandera yang tersisa.

    “Ia yakin ini juga akan membantu kami menyelamatkan para sandera di sepanjang jalan,” ujar Netanyahu.

    “Kami tidak akan membicarakan rinciannya karena kami sudah berbicara secara rinci tentang kedua hal ini: apa yang kami lakukan untuk para sandera, dan apa yang kami lakukan untuk mengalahkan (Hamas),” tambahnya.

    “Satu hal yang jelas — kami tidak akan masuk dan keluar (dari Gaza) hanya untuk memanggil pasukan cadangan agar mereka datang dan merebut wilayah, kami akan menarik diri dari wilayah tersebut, dan melakukan penyerbuan terhadap apa yang tersisa. Itu bukan tujuannya. Apa tujuan kami? Sebaliknya,” pungkasnya.

    Sementara itu, juru bicara IDF, Brigjen Effie Defrin, mengatakan tujuan operasi intensif ini adalah pengembalian sandera dan kekalahan kekuasaan Hamas.

    Serangan ini, ungkap Defrin, akan mencakup serangan berskala luas dan pergerakan mayoritas penduduk Jalur Gaza.

    Defrin mengatakan IDF akan menerapkan “model Rafah”, di mana seluruh infrastruktur Hamas dihancurkan dan wilayah tersebut dinyatakan sebagai bagian zona penyangga Israel, di bagian lain Jalur Gaza.

    Tak hanya merebut Gaza dan mengalahkan Hamas, operasi intensif ini juga untuk merelokasi warga Palestina yang masih berada di Gaza.

    Operasi ini akan berlaku setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump selesai mengunjungi Timur Tengah pada minggu ini.

    Trump akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah mulai Senin untuk kunjungan tiga hari ke Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

    Dilansir Axios, Trump saat ini tidak diharapkan untuk mengunjungi Israel.

    Para pejabat AS dan Israel mengatakan perang yang sedang berlangsung di Gaza adalah alasan utamanya.

    “Tidak ada hal baik yang bisa dihasilkan dari kunjungan ke Israel saat ini,” kata seorang pejabat AS.

    Pejabat AS dan Arab yang terlibat dalam persiapan perjalanan tersebut mengatakan Gaza bukanlah prioritas utama bagi Trump, dan ia diharapkan untuk fokus pada isu bilateral dan investasi.

    “Pandangan seputar kunjungan Presiden Trump ke wilayah tersebut dalam konteks perang di Gaza sangat buruk.”

    “Ia membuat gebrakan besar dengan mendorong gencatan senjata sebelum pelantikannya dan berhasil melakukannya, tetapi tiga bulan kemudian situasi di Gaza memburuk,” kata seorang pejabat Arab.

    Nasib Gaza Pascaperang Belum Jelas

    Israel belum memberikan visi yang jelas untuk Gaza pascaperang setelah kampanye yang telah menggusur sebagian besar penduduk Gaza dan membuatnya bergantung pada pasokan bantuan yang telah berkurang dengan cepat sejak blokade.

    Para menteri Israel mengatakan, penyaluran bantuan tidak dapat diserahkan kepada organisasi internasional yang dituduh membiarkan Hamas menyita pasokan yang ditujukan bagi warga sipil.

    Sebaliknya, para pejabat telah melihat rencana bagi kontraktor swasta untuk menangani distribusi, melalui apa yang digambarkan PBB sebagai pusat-pusat Israel.

    Pada hari Senin, Jan Egeland, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, mengatakan di X, Israel menuntut PBB dan organisasi non-pemerintah untuk menutup sistem distribusi bantuan mereka di Gaza.

    Keputusan untuk memperluas operasi tersebut langsung dipuji oleh kelompok garis keras pemerintah Israel yang telah lama mendesak pengambilalihan penuh Jalur Gaza oleh Israel dan pemindahan permanen penduduk, sejalan dengan rencana “Riviera” yang digariskan oleh Trump pada bulan Februari.

    “Kami akhirnya akan menaklukkan Gaza. Kami tidak lagi takut dengan kata ‘pendudukan’,” kata Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dikutip dari Reuters.

    Namun, jajak pendapat menunjukkan publik Israel semakin menginginkan kesepakatan untuk membawa kembali 59 sandera yang masih ditawan di Gaza dan ada adegan kemarahan di luar parlemen dengan puluhan pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi.

    “Semua keluarga sudah lelah,” kata Ruby Chen, yang putranya Itay tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    “Semua keluarga takut dengan manuver baru ini karena tidak ada jaminan bahwa ini akan membawa kita ke tempat yang diinginkan keluarga,” lanjutnya.

    Dengan Israel menghadapi ancaman dari Houthi di Yaman, Suriah yang tidak stabil di sebelahnya, dan situasi yang tidak stabil di Tepi Barat yang diduduki, kapasitas untuk operasi militer jangka panjang juga menghadapi kendala yang semakin besar.

    Kepala Staf IDF, Letjen Eyal Zamir, mengatakan pada hari Minggu, militer telah mulai mengeluarkan puluhan ribu perintah panggilan untuk prajurit cadangan.

    Seorang juru bicara pemerintah mengatakan tentara cadangan dikerahkan untuk memperluas operasi di Gaza, bukan untuk mendudukinya.

    Zamir telah menepis seruan garis keras pemerintah yang ingin menghentikan bantuan sepenuhnya dan telah mengatakan kepada para menteri, bantuan harus segera diberikan, menurut lembaga penyiaran publik Israel, Kan.

    (*)

  • Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, Langkah Konkret atau Basa-basi Politik?

    Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, Langkah Konkret atau Basa-basi Politik?

    Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset nampaknya mulai mendapatkan lampu hijau dari pemerintah usai Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan untuk pembuatannya.

    Dukungan tersebut dia lontarkan saat berorasi di depan para buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5/2025) di Monas, Jakarta. Dia menekankan agar aturan yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan khususnya untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu,” ujarnya dengan nada tegas yang disambut riuh peserta aksi buruh.

    Menyusul hal tersebut,

     Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

    Dia berpandangan bahwa memang seharusnya perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang, supaya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

    “Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Senin (5/5/2025).

    Selain itu, Yusril melihat bahwa UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (APH).

    Lebih lanjut, eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Kala itu, ujarnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

    “Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” katanya.

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tengah mematangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah diberikan ‘lampu hijau’ oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera dibahas dengan DPR. 

    Supratman menegaskan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai fokus agar bisa segera dibahas dengan legislatif. Presiden juga disebut telah memberikan restu agar aturan ini segera terwujud.

    “Kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan [Kepala, red] PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir,” ungkap Supratman kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Supratman lalu menyampaikan bakal segera berkonsultasi dengan DPR mengenai kapan waktu yang tepat guna menentukan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas berikutnya. Harapannya, RUU Perampasan Aset bisa masuk ke dalam prolegnas tersebut. 

    Politisi Partai Gerindra itu memastikan RUU Perampasan Aset saat ini masih akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Namun, dia belum bisa memastikan apabila Prabowo berpeluang mengirimkan supres baru ke DPR untuk pembahasan RUU itu. 

    “Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas Kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Kepala PPATK membicarakan juga,” ucap politisi Partai Gerindra itu. 

  • Israel Perluas Serangan ke Gaza, PBB Khawatirkan Warga Sipil

    Israel Perluas Serangan ke Gaza, PBB Khawatirkan Warga Sipil

    Jakarta –

    Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana militer untuk memperluas serangan ke wilayah Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun mengkhawatirkan rencana tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (6/5/2025), PBB telah berulang kali memperingatkan tentang bencana kemanusiaan dengan kelaparan usai dua bulan Israel memblokade bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Juru Bicara PBB Farhan Haq mengatakan Sekjen PBB Antonio Guterres khawatir dengan rencana terbaru Israel.

    Dia mengatakan Sekjen PBB “khawatir” oleh rencana Israel yang “pasti akan menyebabkan lebih banyak warga sipil terbunuh dan kehancuran Gaza lebih lanjut”.

    “Gaza harus tetap, menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan,” kata juru bicara Farhan Haq.

    Salah satu pejabat keamanan senior Israel mengatakan bahwa “komponen utama dari rencana tersebut adalah evakuasi besar-besaran seluruh penduduk Gaza dari zona pertempuran… ke wilayah di Gaza selatan”.

    Juru bicara militer Effie Defrin mengatakan serangan yang direncanakan akan mencakup “pemindahan sebagian besar penduduk Jalur Gaza… untuk melindungi mereka”.

    Hampir semua dari 2,4 juta penduduk Jalur Gaza telah mengungsi setidaknya sekali selama perang, yang dipicu oleh serangan militan Hamas pada Oktober 2023 terhadap Israel.

    Bagi warga Palestina, pemindahan paksa apa pun membangkitkan kenangan akan “Nakba”, atau bencana — pemindahan massal dalam perang yang menyebabkan pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Uni Eropa menyuarakan kekhawatiran dan mendesak Israel menahan diri, dengan mengatakan rencana itu “akan mengakibatkan lebih banyak korban dan penderitaan bagi rakyat Palestina”.

    ‘Lihat juga Video: Demo di Israel Memanas Usai Deklarasi Serangan Intensif ke Gaza’

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tentara Bayaran Inggris yang Bertempur untuk Ukraina Pilih Tewas Ketimbang Tertangkap Rusia – Halaman all

    Tentara Bayaran Inggris yang Bertempur untuk Ukraina Pilih Tewas Ketimbang Tertangkap Rusia – Halaman all

    Tentara Bayaran Inggris yang Bertempur Bela Ukraina Lebih Pilih Tewas Ketimbang Tertangkap Rusia

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang tentara bayaran asal Inggris yang bertempur di Ukraina memberi pengakuan kalau personel Angkatan Bersenjata Rusia memiliki reputasi yang sangat brutal.

    Saking brutalnya pasukan Rusia, sampai-sampai unit tentara bayaran itu setuju untuk tidak pernah ditangkap hidup-hidup.

    Pasukan Rusia adalah “orang-orang yang sangat berbahaya, seringkali fanatik atau putus asa yang akan menyiksa dan membunuh Anda jika mereka menangkap Anda,” kata Macer Gifford.

    Gifford dilansir BI, memiliki nama asli Harry Rowe yang sebelumnya berprofesi sebagai  pedagang di Inggris.

    Gifford, yang sebelumnya menjadi sukarelawan untuk bertempur di Suriah, disebutkan bertempur di lokasi-lokasi penting di Ukraina, termasuk di Kherson dan Lyman.

    Dalam lansira BI, mantan tentara bayaran ini berbicara tentang realitas perang melawan Rusia, dan keputusan sulit yang harus diambil unitnya.

    Tentara Rusia di garis depan (TASS)

    Aksi-Aksi Brutal, Diminta Gali Lubang Kubur Sendiri Lalu Ditembak

    Ulasan BI itu menggambarkan, laporan tindak penyiksaan oleh personel dari kedua kubu sebenarnya bermunculan.

    Namun, menurut penyelidikan PBB tahun lalu, laporan adanya penyiksaan oleh tentara Ukraina terhadap personel Rusia yang tertangkap “berhenti ketika para tahanan tiba di tempat penahanan resmi”. 

    “Tidak demikian halnya dengan Rusia. Investigasi tersebut menyatakan bahwa ada “penyiksaan dan perlakuan buruk yang meluas dan sistematis” terhadap tawanan perang di seluruh sistem penahanan Rusia,” kata laporan itu.

    Aksi-aksi brutal itu termasuk pemukulan, sengatan listrik, kekerasan seksual, pencekikan, perampasan tidur, dan eksekusi pura-pura, katanya.

    “Terjadi pula pembunuhan, satu di antara yang terkenal adalah tentara Ukraina Oleksandr Matsievsky. Dia dipaksa menggali kuburnya sendiri sebelum ditembak di tahanan,” BBC melaporkan .

    “Rusia telah melakukan segala macam kejahatan yang dapat Anda bayangkan,” kata Gifford.

    Itulah sebabnya unitnya mengadakan perjanjian — bahkan mengeluarkan satu anggota yang mencoba menyerah saat baku tembak, katanya.

    Ada kesepakatan bahwa “tidak seorang pun di unit itu boleh ditangkap hidup-hidup,” katanya.

    Mengakui bahwa semua perang bersifat kekerasan, Gifford mengatakan ia tetap “benar-benar terkejut” dengan apa yang ia lihat dalam pertempuran melawan Rusia.

    Rusia Belajar dari ISIS

    Gifford yakin bahwa pasukan Rusia mempelajari banyak taktik brutal mereka di Suriah.

    Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan dukungan militer kepada presiden Suriah saat itu, Bashar Assad, mulai tahun 2015, dengan memasok peralatan militer dan serangan udara untuk memukul mundur kelompok pemberontak, termasuk ISIS.

    Namun, kelompok itulah yang tampaknya telah memberikan model bagi pasukan Rusia di Ukraina, kata Gifford.

    “Tingkat dan cakupan” kebiadaban Rusia terhadap warga sipil, katanya, mengingatkannya “pada taktik yang sama yang digunakan ISIS.”

    Gifford mengenang bagaimana, selama ia bertempur di Suriah, ia menemukan sangkar, alat penyiksaan, dan kasur dengan rantai di sampingnya untuk menahan tawanan wanita di wilayah yang dikuasai ISIS.

    “Saya pikir ISIS adalah kelompok pinggiran, bahwa mereka adalah kelompok yang unik,” katanya, tetapi menurutnya, “banyak praktik brutal mereka telah diadopsi oleh Rusia — terutama, saya kira, karena mereka sangat efektif di Suriah,” tambahnya.

    Rusia berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan dan peralatan Ukraina yang memasuki wilayah Kursk, menurut klaim Komandan Pasukan Khusus Rusia, Akhmat Alaudinov. Situasi di wilayah Kursk telah terkendali. (Sputnik)

    Mesin Perang Rusia

    Gifford menggambarkan mesin perang Rusia sebagai “sangat besar dan sangat berbahaya.”

    Namun, meski Rusia memimpin dalam hal skala jumah — di mana pasukan tumbuh hingga mencapai 1,5 juta tentara aktif — pasukan Moskow telah “dihancurkan” di Ukraina, katanya.

     Pendekatan Rusia terhadap perang adalah tentang skala dan serangan “meat grinder” yang mana jumlah korban yang sangat besar ditoleransi, kata Gifford.

    “Perbedaan yang nyata” antara kedua negara itu bermuara pada “cara mereka menghargai kehidupan,” tambahnya.

    “Ukraina berjuang untuk hidup mereka. Rusia hanya berjuang untuk mendapatkan lebih banyak wilayah, dan itulah perbedaannya.”

    Namun Gifford menekankan bahwa sekutu Ukraina perlu berhenti melihat perang sebagai “konflik di pinggiran Eropa,” dan bagi Putin hal ini berarti lebih dari itu.

    Baginya, ini adalah “perang pemusnahan,” kata Gifford. Ini adalah “perang untuk mengakhiri semua perang di mata Vladimir Putin.”

    “Rusia secara rutin membantah tuduhan kejahatan perang. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar,” tulis disclaimer laporan BI tersebut.

     

     

    (oln/BI/*)
     
     
     
     
     
     

     

  • Kian Mencekam di Gaza Gara-gara Israel Blokir Bantuan

    Kian Mencekam di Gaza Gara-gara Israel Blokir Bantuan

    Jakarta –

    Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang terus-terusan digempur militer Israel semakin mencekam. Keadaan ini diperparah karena tidak ada bantuan yang masuk akibat diblokir oleh Israel.

    Dirangkum detikcom, Senin (5/5/2025), sudah hampir 19 bulan perang berkecamuk di Gaza. Warga Gaza mulai kehabisan cara untuk bertahan hidup dan khawatir dengan kondisi masa depan.

    Blokade Israel atas semua pasokan bantuan kemanusiaan dan komersial telah berlangsung selama dua bulan. Sementara, pengeboman Israel di seluruh Gaza masih terus berlanjut.

    “Kenyataan di Gaza tidak bisa digambarkan,” kata Ahmad Qattawi kepada Deutsche Welle (DW) melalui sambungan telepon dari Kota Gaza.

    “Kami hidup dalam tragedi, mencoba bertahan hidup tanpa mengetahui keselamatan kami nantinya. Kami mungkin bisa bertahan hidup, tapi jiwa kami sudah lama mati. Ketakutan akan serangan bom adalah salah satu penyebabnya, dan menemukan makanan yang cukup adalah masalah lainnya,” katanya.

    “Kami sibuk mencari makan setiap hari, menyimpan makanan untuk beberapa hari ke depan,” ujarnya.

    “Kami makan dengan hemat, dan cukup,” lanjutnya.

    Sejumlah lembaga bantuan secara konsisten memperingatkan tentang meningkatnya risiko malnutrisi dan kelaparan akibat penutupan toko-toko roti, melambungnya harga bahan makanan pokok, dan penutupan perbatasan yang terus berlanjut.

    Sejumlah kecil sayuran masih tersedia di pasaran, tapi sekarang harganya tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Harga-harga melambung tinggi dan banyak warga Gaza yang tidak memiliki penghasilan. Satu kilogram tomat, bahan pokok di dapur-dapur Palestina, sekarang harganya sekitar 30 shekel (sekitar Rp137 ribu). Padahal sebelum perang harganya hanya 1-3 shekel (sekitar Rp4-13.000). Saat ini, satu kilogram gula bisa mencapai lebih dari 60 shekel (sekitar Rp274 ribu).

    Tak Ada Tempat Aman, Semua Orang Kelaparan

    Dapur Umum di Gaza Terancam Tutup gegara Stok Makanan Habis (Foto: REUTERS/Mahmoud Issa)

    Direktur Jaringan Organisasi Nonpemerintah Palestina (Palestinian Non-Govermental Organizations Network/PNGO), Amjad Shawa, mengatakan situasi yang terjadi di Gaza saat ini adalah bencana.

    “Sepanjang sejarah Gaza, kami tidak pernah mengalami situasi seperti ini,” kata Amjad Shawa kepada DW lewat sambungan telepon. “Ini adalah bencana.”

    “Ada serangan udara, artileri, serangan ke tenda-tenda, dan ke tempat perlindungan,” ujar Shawa.

    “Tidak ada tempat aman. Ditambah lagi, semua orang kelaparan. Bahkan, secara pribadi, kami tidak tahu harus makan apa. Hampir tidak ada apa-apa,” imbuhnya

    Shawa menyatakan bahwa warga merasa terus terdesak dan disudutkan tanpa ada tanda-tanda situasi akan berakhir. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

    “Hal terburuk bagi kami sebagai pekerja kemanusiaan adalah kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa untuk diberikan,” jelasnya.

    “Kami berusaha sekuat tenaga memberi harapan di sana-sini, tapi di sisi lain, kami adalah bagian dari masyarakat dan tidak bisa memisahkan diri dari keadaan ini,” kata dia.

    Sistem Kesehatan di Ambang Kehancuran

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian/OCHA) menyatakan bahwa sistem layanan kesehatan Gaza “berada di ambang kehancuran, kewalahan menangani korban massal dan sangat terhambat oleh pemblokiran total yang memutus pasokan obat-obatan penting, vaksin, hingga peralatan medis.”

    Badan Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan bahwa stok makanan mereka untuk Gaza telah habis, dan sisa persediaan terakhir dikirimkan ke dapur umum yang menyediakan makanan dasar bagi kelompok paling rentan, serta sisa tepung terigu ke para tukang roti.

    “Pada 31 Maret, semua 25 tukang roti yang didukung WFP tutup karena stok tepung terigu dan bahan bakar memasak habis,” kata WFP dalam sebuah pernyataan.

    “Di minggu yang sama, paket makanan WFP yang dibagikan ke keluarga, yang isinya stok makanan untuk dua minggu, juga telah habis. WFP sangat prihatin dengan kekurangan air bersih dan bahan bakar untuk memasak sehingga memaksa warga mencari barang apa saja yang bisa dibakar untuk memasak.”

    Saat persediaan menipis, kekhawatiran tentang cara menghidupi keluarga mengalahkan segalanya, kata Mahmoud Hassouna, warga Kota Khan Younis di Gaza selatan, kepada DW melalui telepon. Pemuda 24 tahun ini mengungsi di awal perang 2023, saat rumah keluarganya hancur akibat serangan bom Israel.

    Dia menghabiskan hari dengan beraktivitas di sekitar rumah darurat keluarganya dan membantu ibunya menyiapkan makanan.

    “Kami kembali bergantung pada makanan kaleng,” ungkapnya. “Kami tak punya cukup uang untuk membeli sayuran, yang harganya melambung tinggi di pasaran.”

    Tugas Hassouna adalah mencari kayu bakar, yang sekarang menjadi sangat sulit karena sebagian besar pohon telah ditebang atau hancur oleh bom. Banyak warga nekat memasuki rumah-rumah yang hancur untuk menyelamatkan pintu atau barang kayu.

    “Hampir dua tahun hidupku dihabiskan di bawah bom, pembunuhan, dan kematian. Aku bahkan tak lagi mengenali diriku sendiri.”

    Gencatan senjata yang dimulai Januari 2025 dan berlangsung hingga awal Maret 2025 sempat memberi sedikit kelegaan bagi warga Gaza, sekaligus waktu untuk mengisi pasokan gudang organisasi bantuan. Namun, situasi kembali memburuk ketika Israel melanggar gencatan senjata dan melanjutkan serangan pada 18 Maret 2025, setelah fase pertama kesepakatan gencatan dan pembebasan sandera berakhir, sementara negosiasi fase kedua gagal.

    Sebelum melanggar gencatan senjata, pemerintah Israel telah memerintahkan penutupan semua perlintasan perbatasan dan menghentikan seluruh pengiriman bantuan kemanusiaan serta komersial ke Gaza.

    Blokade Israel

    Hancur Lebur Sekolah yang Tampung Pengungsi Palestina Dibombardir Israel (Foto: REUTERS/Mahmoud Issa)

    Blokade ini merupakan bagian dari strategi yang disebut pihak Israel sebagai “tekanan maksimum” untuk memaksa Hamas membebaskan sisa sandera di bawah kesepakatan baru gencatan senjata sementara, sekaligus bertujuan menggulingkan kelompok militan Palestina tersebut. Pejabat Israel menuduh Hamas mencuri bantuan kemanusiaan dan menggunakannya untuk pasukan mereka sendiri.

    Media Israel melaporkan bahwa dewan keamanan sedang menyiapkan persetujuan rencana operasional untuk memperluas serangan militer, termasuk memanggil pulang puluhan ribu pasukan cadangan. Hanya saja, belum dijelaskan waktu pelaksanaan ekspansi tersebut.

    Hamas menolak semua tuntutan pelucutan senjata dan bersikeras pada kesepakatan yang menjamin berakhirnya perang.

    Sejak penyerangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pejabat Israel menyatakan 59 sandera masih berada di Gaza, dengan kurang dari separuhnya diperkirakan masih hidup.

    Pekan lalu, jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 52.000, menurut data Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Sementara, ribuan lainnya diperkirakan terkubur di bawah reruntuhan.

    Sejumlah lembaga bantuan hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat politik. Tindakan ini berpotensi menjadi kejahatan perang karena berdampak pada seluruh populasi Gaza yang berjumlah 2,2 juta jiwa.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, mengingatkan Israel dalam sebuah pernyataan: “Hukum internasional cukup jelas: Sebagai kekuatan pendudukan, Israel wajib mengizinkan akses bantuan kemanusiaan. Bantuan, dan nyawa sipil yang diselamatkannya, tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar.”

    Sepanjang perang, populasi Gaza hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan dan pasokan komersial dari luar. Militer Israel secara terus menerus membuat warga mengungsi hingga membentuk zona penyangga besar di utara, perbatasan timur, serta selatan, yang berakibat pada hilangnya akses warga Palestina ke lahan pertanian paling subur di Gaza.

    “Secara sederhana, Israel tidak hanya menghalangi makanan masuk ke Gaza, tetapi juga menciptakan keadaan yang membuat warga Palestina tidak bisa menanam atau memproduksi makanannya sendiri,” ujar Gavin Kelleher, pekerja kemanusiaan Dewan Pengungsi Norwegia yang baru kembali dari Gaza, dalam konferensi pers.

    Warga Gaza juga melaporkan adanya insiden penjarahan gudang serta suasana mencekam dan keamanan internal yang rapuh selama serangan Israel.

    Berdasarkan laporan OCHA pada hari Kamis (01/05): “Serangan baru-baru ini dilaporkan menghantam gedung permukiman dan tenda pengungsian, terutama di Rafah dan Gaza Timur. Hingga Selasa (29/04), lembaga kemanusiaan memperkirakan lebih dari 423.000 orang di Gaza kembali mengungsi tanpa adanya tempat aman.”

    Ini menjadi mimpi buruk bagi Mahmoud Hassouna. “Harapanku satu-satunya adalah tidak lagi mengungsi,” katanya. “Setelah itu, aku ingin perang mengerikan ini berakhir.”

    19 Orang Tewas dalam Serangan Terbaru Israel

    Gempuran Israel di Gaza tak ada habis-habisnya di tengah blokade bantuan kemanusiaan. Pada Senin (5/5) dini hari waktu setempat, dua serangan udara Israel menghantam sejumlah apartemen dan rumah di wilayah Jalur Gaza. Nahas, sedikitnya 19 orang tewas akibat rentetan serangan tersebut.

    Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP, Senin (5/5), mengatakan bahwa dua serangan udara Tel Aviv itu menghantam area-area permukiman yang ada di Gaza City.

    “Tim kami menemukan 15 martir dan 10 orang luka-luka, sebagian besar anak-anak dan wanita, setelah serangan Israel terhadap tiga apartemen (di barat laut Gaza City),” kata Bassal dalam pernyataannya.

    Empat orang lainnya, sebut Bassal, tewas dalam serangan udara yang menghantam sebuah rumah di area Beit Lahiya, sebelah utara Gaza City. Bassal menambahkan bahwa empat orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan yang sama.

    Militer Israel belum memberikan komentar langsung atas laporan serangan mematikan itu.

    Tel Aviv semakin mengintensifkan pengeboman udara dan memperluas operasi darat di Jalur Gaza, sejak melanjutkan kembali serangannya di daerah kantong Palestina tersebut pada 18 Maret lalu, menyusul kolapsnya gencatan senjata dengan Hamas.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Eksekusi Mati Pelaku Penjarahan di Gaza

    Hamas Eksekusi Mati Pelaku Penjarahan di Gaza

    Gaza City –

    Kelompok Hamas mengeksekusi mati sejumlah terduga pelaku penjarahan di Jalur Gaza, setelah beberapa insiden melibatkan geng-geng bersenjata berat yang menyerang toko-toko makanan dan dapur umum di daerah kantong Palestina tersebut pekan ini.

    Informasi itu, seperti dilansir Reuters, Senin (5/5/2025), diungkapkan sejumlah sumber yang dekat dengan kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Namun tidak disebutkan secara detail soal jumlah pelaku penjarahan yang telah dieksekusi mati oleh Hamas.

    Para pejabat Hamas menuduh para penjarah itu bekerja sama dengan Israel, yang menutup akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza selama dua bulan terakhir. Belum ada komentar langsung dari Tel Aviv terkait tuduhan tersebut.

    Dalam salah satu insiden, Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan seorang polisi tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka ketika sebuah drone Israel menembakkan rudal ke unit polisi yang sedang mengejar penjahat di area Gaza City.

    “Kami akan menyerang semua pemberontak ini dengan tangan besi, dan kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghalangi mereka, apa pun risikonya, dan kami tidak akan membiarkan mereka terus meneror warga, mengancam nyawa mereka, dan mencuri harta benda mereka,” kata Kementerian Dalam Negeri Gaza dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (3/5), yang merujuk pada para pelaku penjarahan.

    Direktur kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas, Ismail Al-Thawabta, mengatakan beberapa pelaku penjarahan bertindak di bawah naungan semacam klan tertentu, dan para penjarah lainnya bertindak sebagai kelompok yang terorganisasi.

    Bahkan diklaim oleh Al-Thawabta bahwa beberapa penjara di antaranya menerima dukungan langsung dari Israel.

    ‘Lihat juga Video Warga Israel Demo Minta Netanyahu Setop Serang Gaza-Bebaskan Sandera’

    Dia mengatakan sejumlah “putusan eksekusi revolusioner” telah dilaksanakan terhadap “beberapa penjahat kelas atas” yang terbukti terlibat dalam penjarahan.

    Dengan situasi itu, beberapa warga Gaza dan media lokal Palestina menyebut sayap bersenjata Hamas memberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 waktu setempat untuk membatasi pergerakan warga sipil dan mengejar para penjahat.

    “Geng-geng tersebut, beberapa di antaranya bersenjata, telah meneror orang-orang, tidak hanya mencuri makanan, tetapi juga mencegat orang-orang di jalan dan merampas uang serta ponsel mereka,” tutur seorang warga Gaza City bernama Ahmed saat berbicara kepada Reuters via aplikasi chat.

    “Mereka membantu pendudukan (Israel) dengan membuat kami kelaparan; mereka harus diperlakukan sebagai kaki tangan,” ucapnya.

    Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentang situasi kemanusiaan semakin buruk yang dihadapi warga Gaza, yang hancur lebur akibat rentetan serangan Israel sejak Oktober 2023.

    Israel membela blokade bantuan kemanusiaan Gaza yang diberlakukan sejak Maret lalu, dengan menuduh Hamas telah mencuri pasokan yang ditujukan untuk warga sipil dan menyimpannya untuk para petempur mereka sendiri atau menjualnya. Tuduhan itu telah dibantah oleh Hamas.

    ‘Lihat juga Video Warga Israel Demo Minta Netanyahu Setop Serang Gaza-Bebaskan Sandera’

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Purnawirawan TNI Duduki Kursi Dirut PT Timah, Narkosum: Bagi Lulusan ITB, ITS, UGM, UI dengan Gelar Insinyur Jangan Berkecil Hati Ya

    Purnawirawan TNI Duduki Kursi Dirut PT Timah, Narkosum: Bagi Lulusan ITB, ITS, UGM, UI dengan Gelar Insinyur Jangan Berkecil Hati Ya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Restu Widiyantoro resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT TMAH Tbk, menggantikan Ahmad Dani Virsal. Hal itu menuai sorotan.

    Salah satu yang menyoroti adalah Pegiat Media Sosial Narkosun. Ia menanggapi hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (2/5/2025) itu.

    “Direktur Utama PT Timah yg baru diangkat pada RUPS Jumat kemarin,” kata Narkosum dikutip dari unggahannya di X, Senin (5/5/2025).

    Narkosum meminta para alumni perguruan tinggi ternama yang menyandang gelar insinyur tak berkecil hati. Karena Dirut PT Timah bukan insinyur.

    “Bagi yang lulusan ITB, ITS, UGM, UI dengan gelar Insinyur; jangan berkecil hati ya,” ujarnya.

    Selain Dirut, diketahui RUPS itu menetapkan jabatan Komisaris Utama juga berpindah tangan dari M Alfan Baharudin kepada Agus Rohman.

    “Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik,” ujar Corporate Secretary PT Timah, Rendi Kurniawan, dalam keterangan resminya dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

    Baik Restu maupun Agus berasal dari latar belakang militer. Restu Widiyantoro adalah purnawirawan TNI berpangkat Kolonel Infanteri dan lulusan Akademi Militer tahun 1987.

    Ia pernah menjabat sebagai Komandan Kontingen Indonesia dalam misi PBB, Irdam VI/Mulawarman, serta Komandan Korem 022/Pantai Timur.

    Dalam bidang pendidikan, Restu menempuh studi Diploma S2 di King’s College London pada 1997 dan memperoleh gelar Master of Defence dari Cranfield Universities pada 1999.

    Sementara itu, Agus Rohman merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1988.

  • Israel Blokir Bantuan, Situasi di Gaza Makin Mencekam

    Israel Blokir Bantuan, Situasi di Gaza Makin Mencekam

    Jakarta –

    Setelah hampir 19 bulan berkonflik, warga Gaza mulai kehabisan cara untuk bertahan hidup dan khawatir dengan kondisi masa depan. Blokade Israel atas semua pasokan bantuan kemanusiaan dan komersial telah berlangsung selama dua bulan. Namun, pengeboman Israel di seluruh Gaza masih terus berlanjut.

    “Kenyataan di Gaza tidak bisa digambarkan,” kata Ahmad Qattawi kepada DW melalui sambungan telepon dari Kota Gaza. “Kami hidup dalam tragedi, mencoba bertahan hidup tanpa mengetahui keselamatan kami nantinya. Kami mungkin bisa bertahan hidup, tapi jiwa kami sudah lama mati. Ketakutan akan serangan bom adalah salah satu penyebabnya, dan menemukan makanan yang cukup adalah masalah lainnya.”

    “Kami sibuk mencari makan setiap hari, menyimpan makanan untuk beberapa hari ke depan,” ujarnya.

    “Kami makan dengan hemat, dan cukup.”

    Sejumlah lembaga bantuan secara konsisten memperingatkan tentang meningkatnya risiko malnutrisi dan kelaparan akibat penutupan toko-toko roti, melambungnya harga bahan makanan pokok, dan penutupan perbatasan yang terus berlanjut.

    Sejumlah kecil sayuran masih tersedia di pasaran, tapi sekarang harganya tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Harga-harga melambung tinggi dan banyak warga Gaza yang tidak memiliki penghasilan. Satu kilogram tomat, bahan pokok di dapur-dapur Palestina, sekarang harganya sekitar 30 shekel (sekitar Rp137 ribu). Padahal sebelum perang harganya hanya 1-3 shekel (sekitar Rp4-13.000). Saat ini, satu kilogram gula bisa mencapai lebih dari 60 shekel (sekitar Rp274 ribu).

    ‘Tak ada tempat aman’

    “Sepanjang sejarah Gaza, kami tidak pernah mengalami situasi seperti ini,” kata Direktur Jaringan Organisasi Nonpemerintah Palestina (Palestinian Non-Govermental Organizations Network/PNGO), Amjad Shawa, kepada DW lewat sambungan telepon. “Ini adalah bencana.”

    Shawa menyatakan bahwa warga merasa terus terdesak dan disudutkan tanpa ada tanda-tanda situasi akan berakhir. “Hal terburuk bagi kami sebagai pekerja kemanusiaan adalah kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa untuk diberikan,” jelasnya. “Kami berusaha sekuat tenaga memberi harapan di sana-sini, tapi di sisi lain, kami adalah bagian dari masyarakat dan tidak bisa memisahkan diri dari keadaan ini.”

    Kemudian, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian/OCHA) menyatakan bahwa sistem layanan kesehatan Gaza “berada di ambang kehancuran, kewalahan menangani korban massal dan sangat terhambat oleh pemblokiran total yang memutus pasokan obat-obatan penting, vaksin, hingga peralatan medis.”

    Badan Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan bahwa stok makanan mereka untuk Gaza telah habis, dan sisa persediaan terakhir dikirimkan ke dapur umum yang menyediakan makanan dasar bagi kelompok paling rentan, serta sisa tepung terigu ke para tukang roti.

    “Pada 31 Maret, semua 25 tukang roti yang didukung WFP tutup karena stok tepung terigu dan bahan bakar memasak habis,” kata WFP dalam sebuah pernyataan. “Di minggu yang sama, paket makanan WFP yang dibagikan ke keluarga, yang isinya stok makanan untuk dua minggu, juga telah habis. WFP sangat prihatin dengan kekurangan air bersih dan bahan bakar untuk memasak sehingga memaksa warga mencari barang apa saja yang bisa dibakar untuk memasak.”

    Hidup dalam rasa takut

    Saat persediaan menipis, kekhawatiran tentang cara menghidupi keluarga mengalahkan segalanya, kata Mahmoud Hassouna, warga Kota Khan Younis di Gaza selatan, kepada DW melalui telepon. Pemuda 24 tahun ini mengungsi di awal perang 2023, saat rumah keluarganya hancur akibat serangan bom Israel.

    Dia menghabiskan hari dengan beraktivitas di sekitar rumah darurat keluarganya dan membantu ibunya menyiapkan makanan. “Kami kembali bergantung pada makanan kaleng,” ungkapnya. “Kami tak punya cukup uang untuk membeli sayuran, yang harganya melambung tinggi di pasaran.”

    Tugas Hassouna adalah mencari kayu bakar, yang sekarang menjadi sangat sulit karena sebagian besar pohon telah ditebang atau hancur oleh bom. Banyak warga nekat memasuki rumah-rumah yang hancur untuk menyelamatkan pintu atau barang kayu.

    “Hampir dua tahun hidupku dihabiskan di bawah bom, pembunuhan, dan kematian. Aku bahkan tak lagi mengenali diriku sendiri.”

    Gencatan senjata yang dimulai Januari 2025 dan berlangsung hingga awal Maret 2025 sempat memberi sedikit kelegaan bagi warga Gaza, sekaligus waktu untuk mengisi pasokan gudang organisasi bantuan. Namun, situasi kembali memburuk ketika Israel melanggar gencatan senjata dan melanjutkan serangan pada 18 Maret 2025, setelah fase pertama kesepakatan gencatan dan pembebasan sandera berakhir, sementara negosiasi fase kedua gagal.

    Sebelum melanggar gencatan senjata, pemerintah Israel telah memerintahkan penutupan semua perlintasan perbatasan dan menghentikan seluruh pengiriman bantuan kemanusiaan serta komersial ke Gaza.

    Strategi ‘tekanan penuh’ Israel

    Blokade ini merupakan bagian dari strategi yang disebut pihak Israel sebagai “tekanan maksimum” untuk memaksa Hamas membebaskan sisa sandera di bawah kesepakatan baru gencatan senjata sementara, sekaligus bertujuan menggulingkan kelompok militan Palestina tersebut. Pejabat Israel menuduh Hamas mencuri bantuan kemanusiaan dan menggunakannya untuk pasukan mereka sendiri.

    Media Israel melaporkan bahwa dewan keamanan sedang menyiapkan persetujuan rencana operasional untuk memperluas serangan militer, termasuk memanggil pulang puluhan ribu pasukan cadangan. Hanya saja, belum dijelaskan waktu pelaksanaan ekspansi tersebut.

    Hamas menolak semua tuntutan pelucutan senjata dan bersikeras pada kesepakatan yang menjamin berakhirnya perang.

    Sejak penyerangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pejabat Israel menyatakan 59 sandera masih berada di Gaza, dengan kurang dari separuhnya diperkirakan masih hidup.

    Pekan lalu, jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 52.000, menurut data Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Sementara, ribuan lainnya diperkirakan terkubur di bawah reruntuhan.

    Bantuan kemanusiaan jadi alat politik Israel?

    Sejumlah lembaga bantuan hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat politik. Tindakan ini berpotensi menjadi kejahatan perang karena berdampak pada seluruh populasi Gaza yang berjumlah 2,2 juta jiwa.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, mengingatkan Israel dalam sebuah pernyataan: “Hukum internasional cukup jelas: Sebagai kekuatan pendudukan, Israel wajib mengizinkan akses bantuan kemanusiaan. Bantuan, dan nyawa sipil yang diselamatkannya, tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar.”

    Sepanjang perang, populasi Gaza hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan dan pasokan komersial dari luar. Militer Israel secara terus menerus membuat warga mengungsi hingga membentuk zona penyangga besar di utara, perbatasan timur, serta selatan, yang berakibat pada hilangnya akses warga Palestina ke lahan pertanian paling subur di Gaza.

    “Secara sederhana, Israel tidak hanya menghalangi makanan masuk ke Gaza, tetapi juga menciptakan keadaan yang membuat warga Palestina tidak bisa menanam atau memproduksi makanannya sendiri,” ujar Gavin Kelleher, pekerja kemanusiaan Dewan Pengungsi Norwegia yang baru kembali dari Gaza, dalam konferensi pers.

    Warga Gaza juga melaporkan adanya insiden penjarahan gudang serta suasana mencekam dan keamanan internal yang rapuh selama serangan Israel.

    Berdasarkan laporan OCHA pada hari Kamis (01/05): “Serangan baru-baru ini dilaporkan menghantam gedung permukiman dan tenda pengungsian, terutama di Rafah dan Gaza Timur. Hingga Selasa (29/04), lembaga kemanusiaan memperkirakan lebih dari 423.000 orang di Gaza kembali mengungsi tanpa adanya tempat aman.”

    Ini menjadi mimpi buruk bagi Mahmoud Hassouna. “Harapanku satu-satunya adalah tidak lagi mengungsi,” katanya. “Setelah itu, aku ingin perang mengerikan ini berakhir.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini