Xcloud.id

partai: PBB

  • Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak di wilayah konflik India dengan Pakistan.

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Puan pun mendorong Pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih mendalam, khususnya terkait skenario terburuk yang mungkin terjadi.

    “Dan kalau memang berdasarkan mitigasi keadaan sudah sangat genting, proses evakuasi WNI dapat dilakukan dari kedua negara,” ucapnya.

    Meski KBRI di New Delhi dan Islamabad memastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam ketegangan India dan Pakistan, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan evakuasi.

    “Apalagi otoritas setempat sudah mengimbau evakuasi warga, dan ada warga-warga kita yang berada di wilayah serangan. Jangan sampai negara terlambat menyelamatkan warganya,” ujarnya.

    Dia menekankan bahwa negara sudah berkewajiban untuk melindungi setiap WNI di manapun berada, termasuk memastikan WNI dalam kondisi aman dalam setiap konflik yang dihadapi.

    Menurut dia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama TNI dan instansi terkait lainnya perlu mengambil kebijakan yang paling aman bagi para WNI di India dan Pakistan.

    Jika evakuasi WNI dilakukan, dia pun meminta Kemlu melalui masing-masing KBRI untuk menyiagakan tenaga medis dan memastikan bahwa WNI yang dievakuasi dalam keadaan sehat karena menempuh perjalanan yang panjang.

    “Kesehatan mereka harus diperhatikan, jangan sampai ada WNI yang mengalami sakit saat proses evakuasi. Nyawa warga kita merupakan tanggung jawab negara,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kemlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan WNI.”

    Sebagai negara sahabat dan mitra strategis, kata dia, Indonesia berharap India dan Pakistan dapat menyelesaikan perbedaan melalui dialog bermartabat dan adil, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil.

    Dia menegaskan pula bahwa Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, memiliki kepentingan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Terlebih, lanjut dia, konflik di Asia Selatan berpotensi menimbulkan dampak global, mulai dari gangguan ekonomi, migrasi lintas negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik.

    “Kami mendesak masyarakat internasional, termasuk PBB, untuk memfasilitasi perundingan damai antara kedua negara,” ucapnya.

    Ketua DPR RI perempuan pertama itu pun menyampaikan keprihatinannya atas konflik India-Pakistan yang menelan korban jiwa tersebut, serta turut bersolidaritas terhadap seluruh korban jiwa dan keluarga yang terdampak.

    DPR RI, tambah dia, siap terlibat melalui jalur diplomasi parlemen dan multilateral guna mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan.

    “Tidak ada kemenangan dalam perang yang menelan korban sipil. Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi kemanusiaan. Kami berharap agar kedua negara segera menghentikan serangan dan aksi-aksi militer agar tidak lagi ada korban tak bersalah berjatuhan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Enggan Perang, Ahmed Al-Sharaa Benarkan Suriah Gelar Pembicaraan Tak Langsung dengan Israel – Halaman all

    Enggan Perang, Ahmed Al-Sharaa Benarkan Suriah Gelar Pembicaraan Tak Langsung dengan Israel – Halaman all

    Enggan Perang, Ahmed Al-Sharaa Benarkan Suriah Gelar Pembicaraan Tak Langsung dengan Israel

     

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis (8/5/2025) mengutuk serangan Israel terhadap Suriah, dan mengatakan serangan tersebut tidak akan menjamin “keamanan jangka panjang Israel.”

    “Mengenai pengeboman dan penyerbuan, menurut saya itu praktik yang buruk. Anda tidak dapat menjamin keamanan negara Anda dengan melanggar integritas teritorial negara tetangga Anda,” kata Macron dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di Paris.

    Al-Sharaa membenarkan kalau Suriah tengah menggelar “pembicaraan tidak langsung” dengan Israel guna meredakan ketegangan antara kedua negara.

    Al-Sharaa menyiratkan pihaknya enggan terlibat dalam perang terbuka menyusul ratusan serangan Israel terhadap Suriah sejak Bashar al-Assad digulingkan.

    “Sehubungan dengan pembicaraan tidak langsung dengan Israel, ada pembicaraan tidak langsung yang dilakukan melalui mediator untuk menenangkan situasi dan mencoba mengendalikan situasi agar tidak mencapai titik di mana hal itu lepas dari kendali kedua belah pihak,” kata Sharaa.

    Sementara itu Macron menyerukan kelanjutan “pencabutan sanksi ekonomi Eropa secara bertahap” jika otoritas baru Suriah mampu menstabilkan negara tersebut.

    Sharaa mengatakan tidak ada pembenaran untuk mempertahankan sanksi Eropa terhadap Suriah.

    Al-Sharaa pada hari Rabu bertemu dengan pemimpin Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungan pertamanya ke Eropa sejak menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad, meskipun ada kekhawatiran atas bentrokan mematikan yang telah membayangi bulan-bulan pertama kekuasaan pemerintah baru.

    Menjelang pembicaraan tingkat tinggi di Istana Elysee, Sharaa dan menteri luar negerinya bertemu dengan seorang whistleblower yang membantu mendokumentasikan penyiksaan mengerikan di bawah penguasa lama Bashar al-Assad.

    Sharaa dan Assaad al-Shibani “bertemu dengan Farid al-Madhan, yang dikenal sebagai “Caesar”, kata kepresidenan Suriah.

    Sharaa dan pejabat tinggi Suriah lainnya mendapat tekanan dari Eropa untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam melindungi hak asasi manusia sementara Damaskus berupaya mencabut sanksi era Assad sepenuhnya setelah 14 tahun perang yang menghancurkan.

    Madhan mengungkapkan identitasnya pada bulan Februari saat diwawancarai oleh penyiar Al Jazeera. Ia melarikan diri dari Suriah pada tahun 2013 dengan membawa sekitar 55.000 gambar mengerikan termasuk foto-foto yang memperlihatkan tubuh kurus kering dan orang-orang yang matanya dicungkil.

    Foto-foto tersebut menginspirasi undang-undang AS tahun 2020 yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Suriah dan proses peradilan di Eropa terhadap rombongan Assad.

    Di Paris bersama Macron, Sharaa akan membahas rekonstruksi pascaperang dan kerja sama ekonomi, kata seorang pejabat pemerintah Suriah.

    “Pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen bersejarah Prancis terhadap rakyat Suriah yang mendambakan perdamaian dan demokrasi,” kata Istana Elysee.

    Dengan menyambut Sharaa, Macron berharap dapat membantu pihak berwenang dalam perjalanan menuju “Suriah yang bebas, stabil, dan berdaulat yang menghormati semua komponen masyarakat Suriah”, kata seorang pejabat kepresidenan Prancis kepada AFP.

    Pejabat itu mengatakan Prancis menyadari “masa lalu” sejumlah pemimpin Suriah dan menuntut agar “tidak ada rasa puas diri” terhadap “gerakan teroris” yang beroperasi di Suriah.

    Melawan Impunitas

    “Jika kami mengundang dia (Sharaa) ke sini, itu adalah untuk memintanya bergerak lebih jauh dalam perjuangan melawan impunitas,” kata Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot kepada penyiar TF1.

    Sharaa memimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mempelopori kejatuhan Assad setelah 14 tahun perang saudara.

    Ia masih dikenai larangan bepergian PBB dan Prancis kemungkinan besar harus meminta pengecualian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti halnya perjalanan terbarunya ke Turki dan Arab Saudi, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Prancis, bekas penguasa Suriah pada era kolonial, tengah mengincar peluang untuk meningkatkan pengaruhnya di negara itu setelah bertahun-tahun kehadiran Rusia, dengan perusahaan-perusahaan Prancis juga mencari kontrak.

    Minggu lalu, raksasa logistik Prancis CMA CGM menandatangani kontrak 30 tahun untuk mengembangkan dan mengoperasikan pelabuhan Latakia.

    Mehad, sebuah LSM Prancis yang telah beroperasi di Suriah sejak 2011, memperingatkan tentang krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di negara tersebut dan menyerukan “tanggapan yang kuat” dari Prancis.

    “Komitmen kuat Emmanuel Macron kini harus diwujudkan dalam tindakan, tidak hanya dengan mempertahankan anggaran yang dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan di Suriah, tetapi juga dengan mencairkannya dengan cepat,” kata direktur Mehad Mego Terzian.

     

    (oln/anews/*)

     

  • Dahlan Dahi: Mata Lokal Fest 2025 Jadi Wadah Mengembangkan Inovasi Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Dahlan Dahi: Mata Lokal Fest 2025 Jadi Wadah Mengembangkan Inovasi Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network, Dahlan Dahi mengungkapkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memiliki keprihatinan mengenai masalah yang klasik, diantaranya soal kemiskinan, akses kepada pendidikan, soal kesehatan. 

    Sehingga, pada tahun 2015, PBB bersama organisasi lainnya merumuskan satu gerakan yang disebut Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan.

    Dahlan pun menyebut, Tribun Network sebagai jaringan media terbesar di Indonesia, ingin mengambil peran dalam upaya menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut.

    Memiliki jaringan kantor media di 41 kota serta wartawan yang tersebar lebih dari 300 kota, Dahlan menyakini Tribun Network akan bisa mengambil peran tersebut.

    Hal itu disampaikan Dahlan Dahi saat sambutan dalam acara Mata Lokal Fest 2025 ‘Cutting Edge For Local Sustainability, di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).

    “Kita berharap bahwa dengan jaringan ini kita bisa membuka akses informasi mengenai kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di seluruh Indonesia dan semoga kita bisa terlibat terang-benderang,” kata Dahlan Dahi.

    Dalam pembukaan acara Mata Lokal Fest 2025 ini, turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad; Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian; Direktur UNIC Jakarta, Miklos Gaspar; perwakilan sponsor serta mahasiswa.

    Dahlan menambahkan, konektifitas antara seluruh pemangku kepentingan kini terus terjalin dengan baik, dalam menjawab tantangan global sehingga sangat memungkinkan jika sejumlah permasalahan bisa teratasi satu persatu.

    Dahlan pun menceritakan salah satu permasalahan yang justru mendapat jalan keluar dan menjadi inovasi baru, yakni sampah pada makanan pada program pemerintah Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi anak-anak.

    Dimana, sisa-sisa makanan yang beraneka ragam itu justru bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos oleh para petani. Apalagi, kata Dahlan, PT Sampoerna kini membina lebih dari 21 ribu petani di berbagai daerah.

    “Bagaimana kalau PBB bisa menemukan resources atau best practice dari negara lain yang bisa mengelola sampah organik ini dengan lebih baik.

    Jadi connecting stakeholders saya rasa itu adalah salah satu usaha kecil kita, usaha kecil kita di Tribun dalam rangka bersama-sama membantu tugas yang mulia,” ungkap Dahlan.

    Di sisi lain, Dahlan juga menyinggung tantangan lain yang bakal dihadapi manusia di dunia saat ini yakni, menghadapi unprecedented perubahan yang akan dideliver oleh artificial intelligence atau AI.

    Dimana, dampaknya akan lebih banyak lagi orang yang kehilangan pekerjaan. 

    “Jadi semoga usaha kita bareng-bareng ini betapapun kecilnya bisa bersama-sama membangun sinergi untuk mengatasi masalah-masalah publik yang sudah terjadi dan akan terjadi. Ini tugas yang mulia sekali,” tandas Dahlan Dahi.

     

  • Israel Tutup Tiga Sekolah PBB di Yerusalem Timur

    Israel Tutup Tiga Sekolah PBB di Yerusalem Timur

    Jakarta –

    Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, UNRWA mengatakan bahwa Israel menutup tiga sekolahnya di Yerusalem timur yang dianeksasi. Ini terjadi beberapa bulan setelah larangan Israel terhadap kegiatan UNRWA diberlakukan.

    Seorang fotografer AFP di lokasi kejadian, melaporkan bahwa pemberitahuan penutupan dalam bahasa Ibrani ditinggalkan di pintu masuk setidaknya satu sekolah, dan UNRWA mengatakan setidaknya satu anggota stafnya ditahan.

    “Sejak 8 Mei 2025, lembaga pendidikan akan dilarang beroperasi, atau mempekerjakan guru, staf pengajar, atau staf lainnya, dan akan dilarang menampung siswa atau mengizinkan masuknya siswa ke lembaga ini”, demikian bunyi perintah penutupan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Kamis (8/5/2025).

    Direktur UNRWA di Tepi Barat, Roland Friedrich, mengatakan kepada AFP, bahwa pasukan “bersenjata lengkap” mengepung tiga sekolah UNRWA di kamp Shuafat di Yerusalem timur pada pukul 9:00 pagi pada hari Kamis (8/5).

    Friedrich menambahkan bahwa 550 siswa berusia enam hingga 15 tahun hadir ketika penutupan diberlakukan. Dia menyebut peristiwa itu sebagai “pengalaman traumatis bagi anak-anak muda yang berisiko langsung kehilangan akses mereka ke pendidikan.”

    Friedrich mengatakan bahwa polisi dikerahkan di tiga sekolah terpisah di bagian lain Yerusalem timur.

    Otoritas Palestina mengecam tindakan tersebut dalam sebuah pernyataan kepada AFP, menyebutnya sebagai “pelanggaran hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan”.

    Warga Palestina memandang Yerusalem timur sebagai ibu kota negara merdeka mereka di masa depan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini Tugas 17 Juru Sita yang Baru Dilantik di Gresik

    Ini Tugas 17 Juru Sita yang Baru Dilantik di Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik baru saja melantik 17 juru sita untuk mendongkrak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Keberadaan juru sita tersebut diharapkan bisa menyelesaikan piutang. Pasalnya, hutang PBB-P2 saat ini mencapai Rp 271,1 miliar.

    Keberadaan juru sita itu, diharapkan penyelesaian piutang dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan progresif.

    Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, Andhy Hendro Wijaya mengatakan, pelantikan ini merupakan langkah awal dari proses panjang yang bertujuan pada cleansing piutang pajak secara menyeluruh.

    “Setelah dilantik lokus pelaksanaan perdana juru sita akan difokuskan di wilayah desa mulai Juni 2025,” katanya, Kamis (8/5/2025).

    Masih menurut Andhy, pelantikan juru sita ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, pertama kalinya Pemda Gresik memiliki jajaran juru sita pajak daerah secara resmi.

    “Para juru sita ini akan menjadi ujung tombak dalam menegakkan kewajiban perpajakan, khususnya dalam menangani tunggakan pajak yang selama ini menjadi beban menahun,” ungkapnya.

    Sementara Plt Bupati Gresik dr Asluchul Alif menuturkan, dirinya menekankan pentingnya pendekatan humanis dan komunikatif dalam pelaksanaan tugas para juru sita.

    “Kita harus ingat bahwa yang kita tagih ini adalah warga kita sendiri. Maka, pendekatan yang dilakukan harus tetap mengedepankan etika, empati, dan komunikasi yang baik. Penegakan kewajiban pajak bukan berarti mengesampingkan sisi kemanusiaan,” tuturnya.

    Bupati yang juga berprofesi sebagai dokter ini menambahkan, jangan hanya berhenti pada pelantikan. Dirinya ingin melihat progres nyata dari waktu ke waktu.

    “Setiap langkah harus berdampak, dan setiap proses harus membawa kita lebih dekat pada penyelesaian piutang pajak yang sudah lama menjadi persoalan,” imbuhnya.

    Sebagai dasar hukum pelaksanaan, Pemda Gresik telah menerbitkan Perbup tahun 2024 tentang pengelolaan piutang. Dalam proses penyusunan kebijakan ini. BPPKAD Gresik juga melakukan studi tiru ke Kabupaten Sleman.

    Sebelum dilantik 17 juru sita ini juga menjalani pelatihan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). [dny/aje]

  • Mengapa Masjid Kami Jadi Sasaran?

    Mengapa Masjid Kami Jadi Sasaran?

    Jakarta –

    India menyatakan telah meluncurkan serangan rudal ke sembilan lokasi di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Pakistan menyatakan telah menembak jatuh lima pesawat India.

    Warga di Muzaffarabad, Kashmir, yang dikuasai Pakistan, terbangun oleh ledakan besar pada Rabu (07/05) pagi.

    Pakistan melaporkan tiga lokasi menjadi sasaran serangan dan delapan orang tewas.

    Sementara India mengeklaim tiga warga sipil tewas akibat penembakan oleh Pakistan di sisi perbatasan Kashmir yang dikuasai India.

    Pakistan menyatakan telah menembak jatuh lima pesawat India, termasuk tiga Rafale, satu SU-30, satu MiG-29, dan satu drone Heron.

    Juru bicara militer Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhary, dalam sebuah video yang dibagikan oleh kantor berita Reuters, mengonfirmasi bahwa mereka telah menembak jatuh lima pesawat India, yaitu tiga Rafale, satu SU-30, satu MiG-29, dan satu drone Heron.

    Ketegangan antara kedua negara yang memiliki nuklir ini meningkat tajam setelah serangan mematikan terhadap wisatawan India oleh kelompok milisi di Pahalgam bulan lalu.

    India berkukuh memiliki “bukti yang mengarah pada keterlibatan teroris yang berbasis di Pakistan ” dalam serangan tersebut. Namun Pakistan membantah keterkaitan apa pun.

    ‘Saya tidak mengerti mengapa masjid kami menjadi sasaran’

    Beberapa saksi mata memberikan kesaksian mengenai serangan India terhadap sasaran-sasaran di wilayah Pakistan.

    Muhammad Waheed, yang tinggal dekat Masjid Bilal di Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, menceritakan kepada BBC, “Saya sedang tertidur lelap ketika ledakan pertama mengguncang rumah saya.”

    “Saya langsung lari ke jalan, orang-orang sudah berkumpul. Belum sempat kami menyadari apa yang terjadi, tiga rudal lagi ditembakkan, menyebabkan kepanikan dan kekacauan yang meluas.”

    Waheed mengatakan puluhan orang, termasuk perempuan, terluka dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

    “Saya tidak mengerti mengapa masjid kami menjadi sasaran,” kata Waheed.

    “Ini adalah masjid lingkungan biasa tempat kami beribadah lima kali sehari. Kami tidak pernah melihat aktivitas mencurigakan di sekitarnya.

    “Orang-orang sekarang mengungsi dari rumah mereka dan rasa ketidakpastian sangat tinggi.”

    Pemandangan Masjid Bilal di Kashmir yang dikuasai Pakistan yang hancur setelah serangan India. (Getty Images)

    Buava Singh, seorang warga distrik Poonch, menceritakan sebuah peluru mortir menghantam rumah keponakannya, Ruby Kaur, larut malam.

    “Dia baru saja bangun untuk membuatkan teh bagi suaminya yang sedang sakit. Pecahan peluru mengenai kepalanya, menyebabkan pendarahan hebat.

    Kami segera membawanya ke rumah sakit terdekat, tetapi dia dinyatakan meninggal dunia,” kata Singh. Putri Ruby Kaur juga mengalami luka parah.

    Singh mengatakan bahwa tidak ada bunker komunal di daerah tersebut, memaksa warga untuk berlindung di rumah mereka.

    “Sejauh ini, kami belum pernah melihat penembakan sehebat ini,” tambahnya.

    Setelah serangan, tentara paramiliter Pakistan terlihat memeriksa bangunan yang roboh di sebuah kompleks di Muridke. (Getty Images)

    Muhammad Younis Shah, warga Muridke di Provinsi Punjab, Pakistan, menceritakan kepada BBC bahwa empat rudal yang ditembakkan India jatuh di sebuah kompleks pendidikan di sana.

    Menurutnya, tiga rudal pertama mendarat berurutan dengan cepat, sementara rudal keempat datang selang lima hingga tujuh menit kemudian.

    Kompleks tersebut, yang terdiri dari sekolah dan perguruan tinggi, asrama, kompleks medis, serta masjid, mengalami kerusakan sebagian.

    Shah mengatakan kompleks itu juga memiliki area perumahan yang ditempati sejumlah keluarga.

    Ia menambahkan bahwa tim SAR, pemadam kebakaran, dan polisi hadir di area yang dilanda ketakutan dan kepanikan.

    “Semua orang sudah pindah dari sini ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

    Asap mengepul setelah sebuah peluru artileri mendarat di kota utama distrik Poonch di wilayah Jammu, India, pada 7 Mei 2025. (Getty Images)

    Pakistan kecam ‘agresi terang-terangan India’

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, menyatakan bahwa delapan warga sipil tewas dan 35 lainnya luka-luka akibat serangan India.

    Beliau menambahkan bahwa jumlah korban tertinggi dilaporkan terjadi di kota Ahmedpur Timur.

    Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa Islamabad telah memberitahu Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai “agresi terang-terangan oleh India dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap perdamaian dan keamanan internasional”.

    Dalam pernyataannya, kementerian tersebut menambahkan bahwa “DK PBB telah diberitahu bahwa Pakistan memiliki hak untuk merespons agresi ini secara tepat pada waktu dan tempat yang dipilihnya, sesuai dengan hak membela diri yang diabadikan dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

    Getty ImagesPerempuan Kashmir di Wuyan, dekat kota utama Srinagar di Kashmir yang dikuasai India, setelah suara ledakan keras terdengar pada 7 Mei 2025.

    Partai Rakyat Pakistan (PPP) mengecam “agresi India terhadap Pakistan dengan menargetkan penduduk sipil di seberang perbatasan.”

    PPP, salah satu dari tiga partai politik utama di Pakistan, yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto Zardari, putra presiden negara itu, Asif Ali Zardari, menyatakan melalui unggahan di X bahwa serangan “tanpa provokasi” India melanggar “hukum internasional, Piagam PBB, dan kedaulatan Pakistan.”

    “Provokasi India akan dilawan dengan kekuatan penuh dan tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Pakistan,” tambahnya.

    India menyatakan bahwa mereka meluncurkan “serangan terarah pada sembilan lokasi infrastruktur teroris” di Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, dan tidak ada fasilitas militer, sipil, atau ekonomi yang menjadi sasaran.

    Mereka juga menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap serangan kelompok milisi pada April di Pahalgam yang mengakibatkan 26 orang tewas.

    ‘Seluruh dunia tidak boleh menoleransi terorisme’

    Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar, melalui unggahan di X, menyatakan bahwa dunia “harus menunjukkan sikap tanpa toleransi terhadap terorisme.”

    Ia juga menyertakan sebuah gambar dengan tulisan ‘Operasi Sindoor’nama yang digunakan India untuk menggambarkan serangan pada Rabu (07/05) terhadap Pakistan.

    Gambar tersebut memiliki latar belakang hitam dengan tulisan ‘Operasi Sindoor’ berwarna putih.

    Salah satu huruf O dalam Sindoor digambarkan sebagai pot bundar berisi bubuk vermilion yang dikenakan oleh perempuan Hindu yang sudah menikah di belahan rambut mereka.

    Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar (Getty Images)

    Penggambaran ini dibaca sebagai referensi terhadap para perempuan yang menjadi janda setelah suami mereka ditembak mati oleh milisi di Pahalgam bulan lalu.

    Sebanyak 26 orang yang tewas dalam serangan itu adalah laki-laki.

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, memuji angkatan bersenjata negara itu dalam sebuah unggahan di X, menyatakan bahwa ia bangga terhadap mereka.

    Operasi Sindoor, nama yang digunakan India untuk serangan-serangannya terhadap Pakistan adalah respons negara itu terhadap “pembunuhan brutal saudara-saudara tak bersalah kita di Pahalgam,” tulisnya.

    “Pemerintahan Modi bertekad untuk memberikan respons yang setimpal terhadap setiap serangan terhadap India dan rakyatnya. Bharat [nama India dalam bahasa Hindi] tetap berkomitmen kuat untuk memberantas terorisme dari akarnya,” tambahnya.

    ‘Ini adalah momen yang tepat untuk mediasi’

    Pengamat Asia Selatan di Washington, Michael Kugelman, berpendapat bahwa inilah saat yang tepat untuk melakukan mediasi antara India dan Pakistan.

    Menurutnya, dengan India yang telah menyerang dan Pakistan yang memperingatkan serangan balasan, risiko peningkatan konflik saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir.

    Mengingat ketegangan mereka kian memanas, kata Kugelman, kemungkinan terjadinya permusuhan lebih lanjut sangat besar.

    “Komunitas internasional tampaknya sepakat bahwa serangan di Pahalgam bulan lalu harus dikutuk keras, tetapi de-eskalasi sangat penting.”

    “Tidak ada yang menginginkan perang di tengah kondisi dunia yang sudah tegang, terutama perang antara dua negara rival bersenjata nuklir,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kugelman bilang ini adalah saatnya bagi negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan India dan Pakistan, seperti AS dan negara-negara Teluk Arab, untuk melakukan diplomasi dan mendesak kedua negara untuk mencari jalan keluar sebelum risiko eskalasi nuklir terjadi.

    Berita ini akan terus diperbaiki secara berkala

    Lihat juga Video: Masjid dan Sekolah di Pakistan Dirudal India, 3 Orang Tewas

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • FRMJ Demo Tolak Keputusan Bupati Jombang Tentang Kenaikan NJOP dan PBB

    FRMJ Demo Tolak Keputusan Bupati Jombang Tentang Kenaikan NJOP dan PBB

    Jombang (beritajatim.com) – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar demonstrasi menolak keputusan Bupati Jombang terkait kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP-PBB-P2).

    Aksi digelar di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, dengan membawa spanduk tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian.

    Kenaikan NJOP yang disebut mencapai lebih dari 100 persen menjadi pemicu utama unjuk rasa ini. Massa menilai, kebijakan tersebut sangat membebani masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

    “Kami menolak kebijakan Bupati Jombang yang menaikkan PBB/BPHTB,” tegas Ketua FRMJ, Joko Fatah Rochim, dalam orasinya.

    Dalam aksi tersebut, FRMJ mengusung empat poin tuntutan. Pertama, mereka mendesak Pemkab Jombang untuk menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memastikan adanya proses appraisal yang akurat dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.

    Kedua, FRMJ meminta agar Pemkab memberikan pembebasan pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil. Mereka menilai, kelompok inilah yang paling terdampak dari kenaikan NJOP.

    Tuntutan ketiga adalah peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 yang dianggap tumpang tindih dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/65/415.10.1.3/2024. Regulasi tersebut berkaitan dengan insentif berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 35 persen.

    “Kami juga meminta Pemkab Jombang untuk memberikan informasi secara transparan dan jelas tentang penghitungan PBB. Sehingga masyarakat tidak bingung,” pungkas Fatah.

    Aksi damai tersebut akhirnya mendapat respons langsung dari Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Ia menemui perwakilan demonstran dan menerima tuntutan yang diajukan untuk disampaikan kepada pihak terkait.

    Aksi FRMJ menjadi cerminan keresahan masyarakat terhadap kebijakan fiskal daerah yang dianggap belum berpihak kepada kepentingan warga kecil. Respons Pemkab ke depan menjadi hal yang ditunggu-tunggu publik. [suf]

  • Pemecatan Massal Ilmuwan Iklim AS Cemaskan Dunia

    Pemecatan Massal Ilmuwan Iklim AS Cemaskan Dunia

    Jakarta –

    Rachel Cleetus tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya saat membuka email dari pemerintahan Donald Trump pekan lalu. Pesan elektronik itu memberitahukan bahwa dirinya, bersama hampir 400 ilmuwan dan pakar lainnya, resmi dikeluarkan dari proyek National Climate Assessment (NCA6), laporan utama empat tahunan yang menyoroti dampak perubahan iklim di Amerika Serikat.

    “Rasanya seperti menyaksikan laporan iklim paling komprehensif di negeri ini dihancurkan begitu saja,” kata Cleetus, Direktur Kebijakan Senior di Union of Concerned Scientists, organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Dia menyebut pemecatan ini sebagai keputusan sembrono terhadap proyek ilmiah vital yang menyokong pemahaman tentang dampak iklim terhadap ekonomi, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat.

    Pemangkasan anggaran sains iklim

    Langkah mengejutkan ini, kata Cleetus, sebenarnya sudah tercium sejak jauh hari. Sebulan sebelumnya, Gedung Putih membekukan pendanaan dan memecat staf program riset iklim federal US Global Change Research Program (USGCRP), lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi penyusunan NCA6.

    Tanpa kejelasan nasib proyek dan dengan semua penulis diberhentikan, masa depan NCA6 yang sedianya terbit pada awal 2028 kini terancam. Cleetus memperingatkan bahwa ada risiko laporan itu akan diganti oleh “ilmu pengetahuan semu” versi pemerintahan Partai Republik yang konservatif dan pro energi fosil.

    Pemecatan ini hanyalah satu dari serangkaian langkah pemerintahan Trump yang menggerus institusi sains iklim AS. Pada Maret lalu, ratusan karyawan diberhentikan dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Lembaga ini sejak lama sudah menjadi salah satu pusat riset cuaca dan iklim yang menjadi acuan di seluruh dunia.

    Sebagai respons, ribuan ilmuwan menandatangani surat terbuka ke Kongres, menyebut pembongkaran lembaga-lembaga tersebut sebagai “pengingkaran kepemimpinan global AS dalam sains iklim.”

    Pembersihan besar-besaran: dari NASA hingga EPA

    Pembersihan juga menyasar Dinas Perlindungan Lingkungan (EPA) dan Departemen Energi, dengan pemecatan massal dan pemotongan hibah riset. Istilah “perubahan iklim” bahkan dihapus dari sejumlah situs lembaga pemerintah. Bahkan, Kepala Ilmuwan NASA sempat dilarang menghadiri pertemuan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) di Cina, forum utama PBB tentang iklim yang menjadi rujukan kebijakan global.

    Dampak internasional tak terhindarkan

    Meski laporan NCA berfokus pada Amerika, Cleetus menegaskan bahwa temuan dan modelnya digunakan secara luas oleh negara lain. Misalnya, riset tentang kenaikan muka laut di Pantai Timur dan Teluk AS juga relevan bagi negara-negara kepulauan kecil dan wilayah pesisir seperti Bangladesh.

    Profesor Walter Robinson dari NC State University menyebut, karena luasnya cakupan geografis dan keragaman iklim AS, temuan NCA6 punya nilai global. Maka tak heran jika komunitas ilmiah internasional ikut bersuara.

    Dukungan dari komunitas ilmiah global

    Sebagai bentuk perlawanan, Serikat Geofisika Amerika dan Masyarakat Meteorologi Amerika menyatakan akan menerbitkan lebih dari 29 jurnal ilmiah terkait iklim untuk memastikan keberlanjutan sains iklim independen.

    Namun dampak negatifnya tak hanya terasa di AS. Menurut Paolo Artaxo, profesor fisika lingkungan dari Universitas São Paulo, Brasil, pemutusan kerja sama ini mengganggu kolaborasi ilmiah antara AS dan berbagai kawasan lain seperti Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Eropa.

    Chennupati Jagadish dari Akademi Sains Australia menyebut keputusan ini sebagai sinyal yang merusak kerja sama global. Dia mengaku banyak ilmuwan AS mulai melirik Australia sebagai tempat bernaung baru. Akademi di sana bahkan memiliki program untuk menyerap peneliti dan inovator yang meninggalkan AS.

    Presiden Trump juga mengusulkan pemangkasan besar dalam anggaran sains federal untuk 2026. Bila ini terjadi, menurut Robinson, pusat gravitasi sains iklim akan bergeser dari AS ke Uni Eropa, Cina, dan negara-negara OECD seperti Inggris, Jepang, Korea, dan Australia.

    Eropa bersiap isi kekosongan

    Pekan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggelar konferensi untuk merumuskan insentif keuangan bagi ilmuwan, termasuk yang bergerak di bidang iklim dan keanekaragaman hayati.

    Namun, Sissi Knispel de Acosta dari European Climate Research Alliance mengingatkan bahwa Eropa belum sepenuhnya siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS. “Anggaran riset iklim, baik di negara-negara selatan maupun di Eropa, masih terfragmentasi dan bergantung pada proyek jangka pendek,” katanya.

    Meski Cleetus tetap optimistis para ilmuwan akan terus berkarya, dia mengakui bahwa “tak ada cara untuk langsung menggantikan mesin inovasi ilmiah sekelas AS di tempat lain dalam semalam.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Masyarakat Jakarta Dapat Keringanan Pajak PBB-P2, Ini Rinciannya

    Masyarakat Jakarta Dapat Keringanan Pajak PBB-P2, Ini Rinciannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2025. Kebijakan ini telah diresmikan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 dan mulai berlaku sejak 8 April 2025.

    Insentif ini tidak hanya berlaku secara umum di seluruh wilayah DKI Jakarta, melainkan juga secara khusus disosialisasikan kepada masyarakat di 5 Wilayah Kota melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi yang diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah Jakarta.

    Berikut ini empat jenis insentif yang diberikan:

    1. Pembebasan Pokok PBB-P2 Tahun 2025

    Wajib Pajak orang pribadi dapat memperoleh pembebasan 100% untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maksimal Rp 2 miliar, atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp 650 juta.

    Syarat untuk memperoleh insentif ini antara lain memiliki NIK yang sudah tervalidasi di sistem pajak online dan hanya berlaku untuk satu objek pajak dengan NJOP tertinggi per 1 Januari 2025.

    2. Pengurangan Pokok PBB-P2

    Kebijakan ini diberikan secara otomatis dalam dua skema yakni 50% pengurangan untuk wajib pajak yang pada tahun 2024 menerima SPPT dengan nilai Rp 0 serta pengurangan nilai tertentu agar kenaikan PBB-P2 2025 tidak melebihi 50% dari nilai PBB-P2 tahun 2024.

    3. Keringanan Pokok PBB-P2

    Terdapat potongan pembayaran berdasarkan periode pelunasan. Khusus tahun pajak 2025, terdapat potongan pembayaran 10% untuk periode pelunasan dari 8 April–31 Mei, kemudian 7,5% untuk periode pelunasan 1 Juni–31 Juli, serta 5% untuk periode pelunasan 1 Agustus–30 September.

    Sementara itu, untuk tahun pajak 2020-2024 terdapat potongan pembayaran 5% yang berlaku untuk periode pelunasan hingga 31 Desember 2025. Potongan pembayaran juga diberikan untuk tahun pajak 2013-2019 sebesar 50%. Adapun untuk tahun pajak 2010-2012, terdapat tambahan 25% di luar keringanan yang telah diatur dalam Pergub 124 Tahun 2017.

    4. Pembebasan Sanksi Administratif

    Terdapat pembebasan bunga angsuran dan bunga keterlambatan untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024 yang berlaku hingga 31 Desember 2025. Hal ini termasuk wajib pajak yang telah membayar pokok tetapi belum menyelesaikan sanksinya.

    Beragam insentif ini merupakan bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Pajak daerah memiliki peran vital dalam mendanai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya di wilayah seperti Jakarta Utara yang juga tengah gencar memperkuat infrastruktur dan layanan masyarakat.

    Pemprov DKI Jakarta mengharapkan kebijakan insentif ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Jakarta Utara dan seluruh warga DKI Jakarta. Sosialisasi juga akan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta agar informasi ini tersampaikan secara merata. Segera manfaatkan insentif PBB-P2 2025 sekarang juga!

    (rah/rah)

  • Israel Justru Persenjatai Hamas, Al-Qassam Belah Ribuan Bom yang Belum Meledak Jadi Amunisi – Halaman all

    Israel Justru Persenjatai Hamas, Al-Qassam Belah Ribuan Bom yang Belum Meledak Jadi Amunisi – Halaman all

    Israel Justru Persenjatai Hamas, Al-Qassam Belah Ribuan Bom yang Belum Meledak Jadi Persenjataan 

    TRIBUNNEWS.COM – Sekitar 3.000 bom Israel yang gagal meledak saat serangan udara di Jalur Gaza telah menjadi sumber penting bahan baku untuk alat peledak rakitan yang digunakan oleh Brigade Al-Qassem , sayap bersenjata kelompok Palestina Hamas.

    Hal itu dilaporkan situs berita Israel, The Marker, Selasa (6/5/2025).

    Situs web tersebut, segmentasi keuangan surat kabar Haaretz, mengatakan persentase persenjataan Israel yang tidak meledak di Gaza telah melonjak, mencapai sebesar 20 persen dari total amunisi yang dijatuhkan selama fase perang tertentu.

    Organisasi kemanusiaan dan lokal telah berulang kali memperingatkan tentang risiko yang ditimbulkan oleh persenjataan yang belum meledak yang tertinggal dari perang genosida Israel selama berbulan-bulan di Gaza.

    Daur Ulang

    Menurut laporan tersebut, penyelidikan oleh militer Israel mengungkapkan kalau banyak ledakan besar yang merusak atau menghancurkan kendaraan lapis baja Israel — termasuk sebuah tank pada bulan Januari — disebabkan oleh bom Angkatan Udara Israel (IAF) gagal meledak yang didaur ulang oleh Brigade Al-Qassam.

    Hingga akhir tahun 2024, militer Israel telah melancarkan lebih dari 40.000 serangan udara di Gaza, demikian dilaporkan media tersebut.

    Badan Penanggulangan Ranjau PBB (UNMAS) memperkirakan bahwa antara 5 persen dan 10% amunisi yang digunakan dalam operasi ini gagal meledak.

    Hingga awal 2025, Angkatan Udara Israel mengetahui sedikitnya 3.000 bom yang belum meledak di Gaza, The Marker menambahkan.

    Setiap bom Israel yang beratnya mencapai satu ton dan digunakan dalam serangan ini menghabiskan biaya antara 20.000 dolar AS dan 30.000 dolar AS.

    GAGAL MELEDAK – Sejumlah bom serangan udara Israel yang tidak meledak di Gaza. Bom-bom ini digunakan milisi Hamas untuk didaur ulang menjadi amunisi untuk menyerang tentara Israel (IDF).

    Israel Justru Persenjatai Hamas

    “Bom-bom yang tidak meledak ini secara efektif telah menjadi jalur yang melaluinya, Israel, tanpa sengaja, telah mentransfer ribuan ton bahan peledak ke Hamas—yang bernilai puluhan juta dolar—selama satu setengah tahun terakhir,” kata laporan itu.

    Mengingat kekurangan persenjataan Hamas yang parah, bahan mentah ini memungkinkan para petempurnya memproduksi ribuan bahan peledak, kata The Marker.

    Penggunaan perangkat ini telah memainkan peran utama dalam serangan terhadap pasukan Israel, yang mengakibatkan meningkatnya korban di antara pasukan IDF yang beroperasi di Gaza, tambahnya.

    Laporan itu memperingatkan, konsekuensi bagi Israel bisa lebih mahal dan berbahaya karena Kabinet Keamanan Israel terus berupaya memperluas operasi militer di Jalur Gaza.

    Alasan di balik tingginya tingkat kegagalan amunisi Israel meledak saat serangan di Gaza dilaporkan adalah karena malfungsi teknis. 

    “Laju serangan udara yang intens telah menguras persediaan sekering fungsional milik militer—perangkat yang memicu bahan peledak,” tulis The Marker melaporkan.

    Laporan tersebut mencatat bahwa nilai saham Aryt Industries, perusahaan Israel yang memproduksi detonator, telah melonjak lebih dari 2.000 persen sejak perang dimulai.

    Bom Dibelah, Risiko Tinggi

    Karena persediaan menipis, tentara Israel mulai menggunakan sekering (detonator untuk memicu ledakan) yang bersumber dari berbagai persediaan atau disediakan oleh AS, beberapa di antaranya sudah berusia puluhan tahun.

    Menurut laporan tersebut, meskipun tingkat kegagalan rata-rata bom Israel sebelumnya sekitar 2%, tingkat tersebut telah meningkat hingga 20% untuk amunisi tertentu yang digunakan di Gaza.

    Metode yang digunakan Brigade Al-Qassam untuk menggunakan bom yang tidak meledak ini dilaporkan sangat mudah. ​​

    Dalam beberapa kasus, mereka membelah bom, mengekstraksi bahan peledak, dan memindahkannya ke wadah logam besar untuk digunakan sebagai alat peledak.

    Dalam kasus lain, mereka menggunakan bom apa adanya, dengan memasang kawat logam untuk memicu ledakan.

    Laporan itu mencatat kalau Brigade Al-Qassam bersedia menerima korban di antara anggotanya karena “kecelakaan kerja” selama proses ini.

    Kata Angkatan Udara Israel

    Menanggapi permintaan komentar dari The Marker, juru bicara militer Israel mengatakan kalau IDF “melakukan segala upaya untuk mengatasi ancaman persenjataan yang belum meledak di Jalur Gaza.”

    Juru bicara tersebut mengklaim, “hanya sebagian kecil” dari puluhan ribu amunisi yang diluncurkan gagal meledak pada sasaran yang dituju.

    Ia menambahkan kalau tentara Israel sedang berupaya mengidentifikasi dan menghancurkan bom-bom yang tidak meledak tersebut bila memungkinkan.

    Meskipun ada klaim ini, sisa-sisa militer Israel dan bom yang belum meledak masih tersebar di Gaza, menimbulkan ancaman berkelanjutan bagi warga sipil.

    Tanpa peralatan atau sumber daya yang tepat untuk membersihkannya, amunisi ini terus menyebabkan kematian, cedera, dan cacat permanen.

    Lebih dari 52.600 warga Palestina telah terbunuh di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

     

    (oln/anews/*)