Xcloud.id

partai: PBB

  • Tiba di Indonesia, Presiden Macron: Saya Senang, Negara Kalian Indah Nasional 27 Mei 2025

    Tiba di Indonesia, Presiden Macron: Saya Senang, Negara Kalian Indah Nasional 27 Mei 2025

    Tiba di Indonesia, Presiden Macron: Saya Senang, Negara Kalian Indah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Presiden Prancis

    Emmanuel Macron
    tiba di Indonesia pada Selasa (27/5/2025) malam untuk melangsungkan
    kunjungan kenegaraan
    .
    Setibanya di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Macron mengungkapkan rasa senangnya berada di Indonesia.
    “Saya senang berada di sini, karena negara kalian indah,” kata Macron, kepada awak media, sesaat setelah mendarat pada pukul 22.00 WIB.
    Macron menyatakan telah menantikan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.
    Ia juga mengenang pertemuannya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dua tahun lalu di Bali saat acara G20.
    “Dan sekarang saya, istri saya, dan delegasi saya, senang berada di sini di Indonesia. Saya baru saja berbicara dengan Menhan Indonesia dan saya senang untuk bertemu lagi bersama saudara Prabowo karena hubungan kedua negara ini sangat strategis dan bersahabat,” ujar dia.
    Kunjungan Macron ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian lawatannya ke tiga negara ASEAN, yaitu Vietnam, Indonesia, dan Singapura.
    Selama berada di Indonesia, Macron direncanakan mengunjungi Akademi Militer (Akmil) Magelang dan
    Candi Borobudur
    .
    Untuk menyambut kedatangan Macron, pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk memasang
    stairlift
    di undakan Candi Borobudur.
    Persiapan kunjungan ini juga telah dibahas dalam pertemuan antara Duta Besar Republik Prancis untuk Republik Indonesia, Fabien Penone, dengan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, pada hari ini.
    Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, dan bertujuan untuk koordinasi teknis dan substansial menjelang kunjungan Macron.
    Sebagai informasi, Prabowo dan Presiden Macron terakhir kali bertemu dalam pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada November 2024.
    Pemerintah Indonesia menyambut baik kehadiran Macron dan berharap kunjungan ini dapat menghasilkan capaian konkret yang memperdalam hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun.
    Prancis, sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki hak veto, merupakan mitra strategis Indonesia dalam berbagai isu global dan kawasan.
    Kunjungan Macron ke Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama konkret dalam menghadapi tantangan global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakbar tembus Rp25 triliun 

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakbar tembus Rp25 triliun 

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat telah mencatatkan kinerja realisasi penerimaan neto sebesar Rp25,42 triliun atau 32,35 persen dari target tahun 2025.

    “Pertumbuhannya positif sebesar 6,16 persen,” ucap Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan jenis pajak, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp14,42 triliun dengan pertumbuhan positif di angka 11,81 persen.

    Adapun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mengalami sedikit kontraksi sebesar -7,62 persen dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar -28,41 persen.

    “Namun lonjakan terjadi pada pos pajak lainnya yang tumbuh hingga 5135,57 persen dengan capaian Rp809,18 miliar. Secara keseluruhan, tren penerimaan tetap menunjukkan arah yang positif,” kata Farid.

    Sementara itu, kontribusi penerimaan terbesar berasal dari sektor perdagangan yang memberikan sumbangan Rp11,35 triliun atau 44,65 persen dari total penerimaan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

    Disusul sektor industri pengolahan sebesar Rp5,05 triliun (23,81 persen), sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar Rp1,72 triliun (6,80 persen), serta sektor konstruksi sebesar Rp1,15 triliun (4,53 persen).

    “Dominasi sektor-sektor utama ini mencerminkan fondasi ekonomi Jakarta Barat yang tetap kokoh dan produktif,” ungkap Farid.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat capai Rp35,84 triliun

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat capai Rp35,84 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat hingga 30 April 2025 sebesar Rp35,84 triliun atau 32,33 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp110,85 triliun.

    “Berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp24,71 triliun atau 42,59 persen dari target,” kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pertumbuhan pajak di Jakarta Pusat 7,26 persen tahunan (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

    Selain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp7,81 triliun atau 15,05 persen dari target dan Pajak Lainnya Rp3,28 triliun atau 4.323,84 persen dari target.

    “Capaian Pajak Lainnya yang tinggi dikarenakan melonjaknya penerimaan pada jenis pajak ini dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp75,95 miliar” ujarnya.

    ​​​​​​Kontribusi dominan penerimaan bulan April diperoleh dari sektor perdagangan sebesar Rp3,66 triliun, sektor industri pengolahan sebesar Rp1,89 triliun dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp1,65 triliun.

    “Realisasi penerimaan neto bulan April 2025 mengalami pertumbuhan 32.45 persen (y-o-y) yang dipengaruhi kenaikan penerimaan pajak pada beberapa sektor dominan,” ujarnya.

    Menurut dia, secara regional se-Jakarta, penerimaan pendapatan pajak sebesar Rp421,87 triliun atau 27,54 persen dari target, yang terdiri atas penerimaan PPh Non-Migas sebesar Rp206,02 triliun atau 23,83 persen dari target.

    Kemudian PPN Rp80,65 triliun atau sebesar 14.09 persen dari target, PPh Migas Rp9,08 triliun atau sebesar 14,45 persen dari target dan PBB dan Pajak Lainnya Rp126,06 triliun atau sebesar 396,98 persen dari target.

    Terjadi kenaikan pajak cukup signifikan pada April 2025 sebesar 210,76 persen dari bulan Maret 2025 karena akselerasi pendapatan dari pajak penghasilan dan PPN.

    “Hal ini juga di dukung oleh upaya perbaikan yang terus berjalan terhadap sistem Coretax untuk mendorong normalisasi pelayanan kepada wajib pajak,” katanya.

    Dengan total penerimaan sebesar Rp421,87 triliun Kanwil DJP se-Jakarta memiliki proporsi sebesar 75,73 persen dari total penerimaan pajak secara nasional.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPMPTSP Hadirkan Gerai Pelayanan Publik di Bogor Barat, Warga Tak Perlu Lagi ke Cibinong

    DPMPTSP Hadirkan Gerai Pelayanan Publik di Bogor Barat, Warga Tak Perlu Lagi ke Cibinong

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meresmikan Gerai Pelayanan Publik (GPP).

    Program pelayanan berbasis digital itu diterapkan di wilayah Bogor Barat. Hal itu sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Irwan Purnawan mengatakan, masyarakat Bogor Barat kini tak perlu lagi datang ke Cibinong untuk mengurus perizinan maupun dokumen lainya.

    Mereka cukup datang ke lobby Gedung RSUD Leuwiliang di Gedung E. Disana, ada beberapa sektor pelayanan yang akan dilayani petugas.

    BACA JUGA: Bogor Selatan Jadi Fokus Pembangunan: Jalan Lingkar, Wisata, hingga Penataan Sampah

    “GPP ini sesuai dengan roadmap dan arahan pimpinan Bupati mengamanatkan bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (27/5).

    Adapun pelayanan yang dilayani yaitu dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Identitas anak.

    Kemudian, ada juga layanan perpajakan semacam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun konsultasi perpajakan daerah.

    “Ada juga pelayanan, misalnya pelaku usaha memperkejakan karyawan, punya anak buah yang belum didaftarkan ke BPJS,” ucapnya.

    “Nah disana juga ada pelayanan BPJS ketenagakerjaan, kemudian DPMPTSP juga membuka layanan pendaftaran nomor induk berusaha (NIB),” sambungnya.

    Ia melanjutkan, meski pelayanan sudah berbasis digital, GPP itu sebagai cara dari Pemkab Bogor untuk menjemput bola dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

    BACA JUGA:

    “Nah kita tahu bahwa pelayanan perizinan sudah berbasis teknologi, tapi kita juga mampu bahwa Kabupaten Bogor ini cukup luas, sehingga kita harus mendekatkan pelayanan. Kita bantu masyarakat yang akan mengurus perizinan,” imbuhnya.

    Irwan berharap, adanya GPP itu dapat memberikan pendekatan pelayanan yang lebih optimal.

    “Masyarakat juga jadi banyak terbantu karena di samping pelayanan itu ada di pelayanan SKPD yang lain nanti kita akan kembangkan terus di gerai ini kita buka kesempatan kepada instansi yang lain untuk bergabung,” pungkasnya.

  • Profil Dian Siswarini, Dirut Telkom yang Pernah Memimpin XL Axiata

    Profil Dian Siswarini, Dirut Telkom yang Pernah Memimpin XL Axiata

    Jakarta –

    Dian Siswarini terpilih sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), menggantikan Ririek Adriansyah. Keputusan ini disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa, 27 Mei 2025.

    Dian bukanlah sosok baru di industri telekomunikasi Tanah Air. Dia dikenal sebagai sosok perempuan inspiratif yang sukses memimpin PT XL Axiata Tbk sebagai Presiden Direktur dan CEO.

    Berikut profil singkat dan perjalanan karier Dian Siswarini yang telah meninggalkan jejak signifikan di industri telekomunikasi.

    Latar Belakang dan Pendidikan

    Dian Siswarini lahir pada 5 Mei 1968 di Mahalengka, Jawa Barat. Dia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1991.

    Dian dikenal sebagai figur yang terus mengasah kompetensinya melalui berbagai program pendidikan eksekutif, salah satunya Harvard Advance Management Program pada 2013. Pendidikan dan pengalaman ini menjadi fondasi kuat bagi kariernya di sektor telekomunikasi yang dinamis dan penuh tantangan.

    Jejak Karier di XL Axiata

    Awal Dian terjun ke industri telekomunikasi dimulai dengan meniti karier di PT Citra Sari Makmur pada 1991. Selang tiga tahun, dia berlabuh ke Satelindo sebagai network design engineer.

    Kariernya di PT XL Axiata Tbk dimulai pada 1996, saat industri telekomunikasi Indonesia masih dalam tahap perkembangan awal. Ia memegang berbagai posisi strategis, terutama di Departemen Network and Engineering.

    Pada 2007, ia diangkat sebagai Network Services Director, memimpin pengembangan dan perluasan jaringan XL Axiata, yang menjadi salah satu operator seluler terbesar di Indonesia.

    Dian Siswarini Foto: XL Axiata

    Karier Dian terus menanjak. Pada 2011, ia menjadi Director/Chief Digital Services Officer, memperkuat fokus XL Axiata pada inovasi digital. Pada 2014, ia menjabat sebagai Group Chief of Marketing and Operation Officer, sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur pada tahun yang sama.

    Puncaknya, pada April 2015, Dian menjadi Presiden Direktur dan CEO XL Axiata, menjadikannya perempuan pertama yang memimpin perusahaan telekomunikasi publik di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, XL Axiata berhasil melakukan transformasi digital yang signifikan, memperkuat posisi di pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan berbasis teknologi.

    Dian juga dikenal sebagai pemimpin yang mendorong inklusi digital berbasis gender, bahkan menjadi pembicara utama di panel diskusi CSW69 di Markas Besar PBB, New York, pada Maret 2025, membahas peran perempuan dalam ekonomi digital.

    Namun, menjelang merger bersejarah antara XL Axiata dan PT Smartfren Telecom Tbk yang membentuk entitas baru XLSmart pada akhir 2024, Dian memutuskan mengundurkan diri dari posisi Presiden Direktur dan CEO pada 3 Desember 2024. Pengunduran dirinya diikuti oleh beberapa direktur lain, menandakan perubahan besar dalam struktur kepemimpinan XL Axiata pasca-merger.

    Saat meninggalkan XL Axiata, karyawan menyambutnya dengan penghormatan emosional, menyalakan lampu flash ponsel dan memberikan bunga sebagai tanda terima kasih atas dedikasinya. Salah seorang karyawan menyebutnya sebagai sosok yang menginspirasi, khususnya bagi kaum perempuan.

    Penunjukan Dian sebagai Dirut Telkom memberikan angin segar mengingat pengalamannya yang luas di industri telekomunikasi. Telkom, sebagai raksasa telekomunikasi Indonesia, menghadapi tantangan kompleks, termasuk transformasi digital, persaingan pasar, dan integrasi ke dalam Holding Operasional Danantara di bawah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

    Dengan rekam jejaknya, Dian diharapkan diharapkan dapat membawa Telkom menghadapi tantangan masa depan dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri telekomunikasi Indonesia. Selain itu mampu membawa Telkom ke level baru.

    (afr/afr)

  • Negara Eropa Ini Krisis Air, Raja Arab Turun Tangan Beri Bantuan

    Negara Eropa Ini Krisis Air, Raja Arab Turun Tangan Beri Bantuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bencana krisis air melanda Siprus. Hal ini bahkan terjadi sesaat sebelum pulau di Laut Tengah itu berada dalam masa liburan musim panas.

    Mengutip Cyprus Mail, Senin (26/5/2025), isu kelangkaan air telah menjadi isu yang sangat serius di Siprus dan telah masuk pada pembahasan Parlemen Eropa (EP). Lembaga itu telah secara terus menerus membahas solusi manajemen dan investasi pengelolaan air di pulau berbahasa Yunani itu.

    Laporan ini juga diperkuat kategorisasi PBB yang menyebut suatu negara mengalami ‘tekanan air’ ketika sumber daya air tahunannya turun di bawah 1700 meter kubik per penduduk. Pasalnya, berdasarkan hal ini, Siprus mengalami tekanan air kronis, sehingga memerlukan langkah-langkah lebih lanjut.

    “Kami mendorong tindakan mendesak untuk mengurangi dampak kekeringan, seperti peningkatan penggunaan air limbah, peningkatan penghematan air pada bangunan dan sektor industri, serta peningkatan efisiensi air di bidang pertanian dan menekankan pentingnya keamanan pasokan air,” ujar EP.

    Menurut hasil riset Eurostat, rata-rata sumber daya air tawar tahunan jangka panjang di Siprus adalah yang terendah kedua di Eropa, setelah Malta, yaitu 400 meter kubik per orang per tahun. Rata-rata untuk Eropa adalah 4000 meter kubik per orang per tahun.

    “Meskipun demikian, penggunaan air rumah tangga Siprus adalah yang tertinggi kedua di Eropa, hanya sedikit lebih rendah daripada di Yunani, yaitu 105 meter kubik per orang pada tahun 2021, dibandingkan dengan median Eropa sekitar 40-50 meter kubik per orang,” tutur Eurostat.

    Sama halnya dengan negara-negara Eropa lainnya, perubahan iklim memperburuk masalah air di Siprus. Panas ekstrem dan kekeringan berkepanjangan akan terus terjadi sehingga menekan jumlah air di negara itu.

    “Di sekitar Mediterania, dan bahkan lebih lagi di Siprus, peningkatan suhu akibat perubahan iklim dan pola cuaca yang berubah jauh lebih tinggi daripada rata-rata global dan, jika ada, suhu tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.”

    Raja Arab Beri Bantuan

    Di tengah bencana kekeringan dan krisis air ini, Siprus telah menerima 13 unit desalinasi bergerak dari Uni Emirat Arab, yang dikirimkan secara gratis. Atas hal ini, Menteri Pertanian Maria Panayiotou menuturkan terima kasihnya kepada Abu Dhabi, namun tetap berpesan agar warganya tidak berpuas diri.

    “Ini seharusnya tidak membuat kita berpuas diri. Orang-orang harus tetap menggunakan air dengan hemat,” katanya dikutip Reuters.

    Meskipun Siprus memiliki jaringan waduk yang luas, negara itu semakin bergantung pada desalinasi dalam beberapa dekade terakhir untuk mengimbangi menurunnya curah hujan.

    Hingga Senin, 18 waduk terbesar di negara itu hanya terisi 21,7%, menurut data resmi. Sejauh ini, Siprus memiliki empat pabrik desalinasi besar dengan kapasitas produksi air harian gabungan sekitar 220.000 meter kubik.

    (tps/tps)

  • Warga Cakung keluhkan sertifikat tanahnya yang tak kunjung diterbitkan

    Warga Cakung keluhkan sertifikat tanahnya yang tak kunjung diterbitkan

    Jakarta (ANTARA) – Seorang warga Cakung, Jakarta Timur, Madrais (76) mengeluhkan sertifikat tanah milik orang tuanya seluas 5.000 meter persegi (m2) tak kunjung diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur sejak 2018.

    “Sejak 2018 hingga 2025 ini, sertifikat tanah belum keluar. Alasannya tidak ada, hanya mengulur-ulur waktu saja,” kata Madrais di Jakarta, Kamis.

    Madrais pun meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk turun tangan untuk menangani masalah tersebut.

    Madrais yang mengaku sebagai ahli waris tanah milik orang tuanya, Djimun bin Nikun yang terletak di Jalan Rawa Kepiting, RT 09/RW 10, Jatinegara, Cakung terus berjuang agar sertifikat tanahnya dapat dikeluarkan oleh BPN Jakarta Timur.

    Selain itu, Madrais juga telah mendaftarkan pengukuran lahan seluas 5.000 meter persegi milik orang tuanya di Jalan Rawa Kepiting.

    “Sejumlah dokumen yang saya miliki sudah lengkap. Saya punya Girik. Saya punya surat komplit, tapi tidak dibuatkan sertifikat oleh BPN Jaktim. Apa sih masalahnya. PBB atas nama Djimun ada, kita bayar juga,” jelas Madrais.

    Dia berharap BPN Jakarta Timur segera mengeluarkan sertifikat tanah yang merupakan hak miliknya.

    “Saya berharap sertifikat cepat keluar, cepat jadi. Itu kan punya saya. Saya minta sama petugas BPN, kalau benar itu punya saya agar dibuatkan (sertifikat). Kalau bukan dibuktikan saja, adu data,” ucapnya.

    Madrais juga berharap agar Presiden RI Prabowo Subianto segera turun tangan untuk menyikapi keluhan rakyat kecilnya ini.

    “Kepada Pak Presiden Prabowo saya minta pengurusan sertifikat saya segera dibantu. Tolong saya Pak Prabowo. Saya orang susah, orang kecil kok diginiin. Tolong Pak Prabowo, saya minta dijadikan sertifikat tanah saya,” ucap Madrais.

    Kuasa hukum Madrais, Edy Wilson Iskandar Harahap menegaskan, seharusnya BPN Jakarta Timur sudah dapat menerbitkan sertifikat tanah milik ahli waris Madrais karena telah memenuhi kelengkapan data.

    “Seharusnya dari pertama kali kita datang, BPN sudah bisa menerbitkan (sertifikat) karena secara data sudah lengkap. Data fisik dan yuridis itu sudah sesuai. Seharusnya itu sudah diterbitkan sejak kita daftar pada 2018,” kata Edy.

    Dia pun mempertanyakan BPN Jaktim yang belum mengeluarkan sertifikat tanah mengingat data fisik dan data yuridis sudah sesuai.

    “Ada apa dengan BPN? Kenapa tidak berani terbitkan (sertifikat)? Kita punya Girik, PBB 5000 meter atas nama Djimun bin Nikun. Girik asli juga masih ada sama kita. Fisik juga kita kuasai dan data pendukung juga sudah kita lengkapi,” jelas Edy.

    Namun, jika tahun ini sertifikat tanah ini tidak kunjung diterbitkan kantor BPN Jakarta Timur, maka pihaknya akan melaporkan ke Kementerian ATR/BPN.

    “Kita akan minta ke Kementerian ATR/BPN bahwa ini bisa dilanjutkan untuk diterbitkan sertifikat. Kita minta kepada Pak Menteri ATR (Nusron Wahid) untuk bisa memerintahkan atau bisa turun ke BPN Jakarta Timur agar menindaklanjuti permohonan yang kita ajukan,” ujarnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Kantor BPN Jakarta Timur, Rizal Rasyuddin mengatakan, berkas atas nama Madrais yang didaftarkan pada 23 Desember 2022 dengan nomor berkas 80457/2022 memiliki perkara yang diputuskan secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara.

    Permohonan tersebut terdapat surat dari PT Taruma Indah pada 12 Maret 2025 Nomor 006-SK/SPEM-TARUMAH INDAH, yang pada intinya menyampaikan keberatan atas tindakan administrasi dan pengukuran yang dilakukan atas bidang tanah miliknya yang berlokasi di RT 09/RW 010 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

    Selain itu, terdapat surat dari Plt Lurah Jatinegara tanggal 18 Maret 2025 Nomor 367/PU.03.03 perihal konfirmasi, yang menyampaikan tidak bisa menandatangani dokumen Risalah Panitia A dengan alasan bahwa bidang tanah yang dimohon juga diakui kepemilikannya oleh PT Taruma Indah.

    “Atas permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan (BPN) Kota Administrasi Jakarta Timur akan melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi yang akan dilaksanakan Senin (26/5),” kata Rizal.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Raih Penghargaan Perempuan Muda Inspiratif Nasional

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Raih Penghargaan Perempuan Muda Inspiratif Nasional

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, kembali menorehkan prestasi nasional setelah dinobatkan sebagai Outstanding Young Public Leader of The Year dalam ajang Leading Women Award 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh President Director CNN Indonesia, Titin Rosmasari, pada Kamis (15/5/2025) di Jakarta.

    Vinanda, yang akrab disapa Mbak Wali, menjadi wali kota termuda yang dilantik pada 20 Februari lalu. Ia dikenal memiliki kiprah menonjol baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Vinanda fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan dengan misi memastikan tidak ada warga putus sekolah dan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kediri.

    “Untuk seluruh perempuan Indonesia jangan pernah takut bermimpi. Teruslah berinovasi dan tunjukkan bahwa kalian mampu serta berhak memimpin,” ujar Mbak Wali usai menerima penghargaan.

    Vinanda menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak, terutama keluarga yang selama ini selalu membersamainya. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi perempuan lain di seluruh Indonesia.

    “Harapannya ini bisa menginspirasi bagi seluruh perempuan Indonesia. Lalu juga memberikan dorongan kepada seluruh perempuan Indonesia untuk berinovasi dan bekerja keras memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Utusan Khusus Sekjen PBB Bidang Air Retno Marsudi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 mendorong kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

    “Sehingga di dalam forum perempuan muslim kali ini pun kita sama-sama menyamakan pandangan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan publik,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut hal itu disuarakan di dalam salah satu forum pada Konferensi Ke-19 PUIC, yang membahas terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh legislator perempuan di dunia.

    “Banyak negara itu memberikan contoh yang baik, tetapi juga banyak negara itu mengalami stagnan terkait dengan perjuangan pemberdayaan perempuan,” ucapnya.

    Sebab, kata dia, data Komite Status Perempuan atau The Commission on the Status of Women (CSW) yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu, menunjukkan perjuangan pemberdayaan perempuan saat ini telah keluar jalur.

    Padahal, lanjut dia, pelaksanaan Beijing Platform for Action telah berjalan 30 tahun pada tahun 2025 ini, dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak ditargetkan pada tahun 2030.

    Terpisah, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan bahwa keanggotaan BKSAP turut memberikan contoh baik terkait keterlibatan pemuda dan perempuan dalam ranah legislatif, termasuk posisi ketua parlemen Indonesia sendiri yang diemban oleh Puan Maharani.

    “Jadi mereka (anggota parlemen negara lain) ketika yang mimpin anak muda, kemudian ada perempuan, mereka kagum sekali. Bukan cuma bahwa kita punya speaker (Ketua DPR RI) perempuan, tapi ternyata anak muda dan perempuan bisa manggung dalam politik internasional melalui edukasi dari parlemen Indonesia,” kata Mardani kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BAZNAS RI bantu pemulihan psikososial dan program padat karya bagi 33.000 warga Gaza

    BAZNAS RI bantu pemulihan psikososial dan program padat karya bagi 33.000 warga Gaza

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    BAZNAS RI bantu pemulihan psikososial dan program padat karya bagi 33.000 warga Gaza
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp7 miliar melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang difokuskan pada program pemulihan psikososial dan program padat karya bagi 33.000 anak-anak dan warga Palestina yang terdampak konflik di Jalur Gaza.

    Bantuan tersebut digunakan untuk mendanai operasional 50 konselor yang akan memberikan layanan psikososial di beberapa titik pengungsian di Gaza selama 6 bulan ke depan. Program ini ditargetkan menjangkau 15.000 anak-anak dan 15.000 orang yang mengalami trauma akibat konflik berkepanjangan. BAZNAS juga memberikan bantuan program padat karya (Cash For Work) bagi 3.000 pengungsi Palestina di Gaza. 

    Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyatakan, BAZNAS RI berkomitmen untuk menjadi jembatan amanah antara masyarakat Indonesia dan warga Palestina.

    “BAZNAS berkomitmen untuk menjadi jembatan amanah antara masyarakat Indonesia dan saudara-saudara kita di Palestina. Melalui kerja sama dengan UNRWA, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban psikologis yang dialami oleh para pengungsi, terutama anak-anak yang sangat rentan terhadap dampak trauma,” ujar Kiai Noor dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Kiai Noor menyampaikan, penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen BAZNAS RI menyalurkan bantuan sebesar Rp7 miliar melalui UNRWA untuk memastikan bantuan dari masyarakat Indonesia dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan efektif.

    “UNRWA merupakan mitra yang sangat layak untuk dititipkan dana bantuan dari para donatur masyarakat Indonesia, karena lembaga ini memiliki kredibilitas dan profesionalisme tinggi dalam menangani pengungsi Palestina,” ucap Kiai Noor.

    “Dengan adanya bantuan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meringankan penderitaan rakyat Palestina dan memperkuat solidaritas antara masyarakat Indonesia dan Palestina,” kata Kiai Noor.

    Sebagai lembaga pengelola zakat resmi di Indonesia, Kiai Noor menyatakan BAZNAS terus berupaya memaksimalkan manfaat zakat, infak, dan sedekah agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS. Dengan bersinergi bersama, kita bisa memberikan lebih banyak manfaat dan harapan bagi mereka yang membutuhkan,” tutup Kiai Noor.

    Sumber : Elshinta.Com