Kisah Perumahan Tawangrejo Asri Blora yang Kini Terbengkalai dan Dianggap Mistis
Tim Redaksi
BLORA, KOMPAS.com
– Sebuah perumahan di pinggir Jalan
Blora
– Kunduran, tepatnya di kawasan Pos Ngancar, Tunjungan, Kabupaten Blora, tampak terbengkalai.
Perumahan yang dulunya dikenal dengan nama Tawangrejo Asri kini sepi tanpa penghuni dan dikelilingi semak belukar.
Padahal, secara lokasi, perumahan tersebut cukup strategis karena berada di tepi jalan provinsi.
Namun kini hanya kendaraan roda dua yang bisa melintasi portal masuknya, sementara jalan paving yang dibangun justru lebih sering digunakan warga menuju area persawahan.
Perumahan yang dibangun sekitar tahun 2010 dan diresmikan pada 2011 itu memiliki sekitar 42 unit rumah di atas lahan seluas 3 hektar.
Sayangnya, kondisi bangunan kini tidak terawat—dinding retak, plafon jebol, dan vegetasi liar menyelimuti rumah-rumah tersebut.
“Diresmikannya sekitar tahun 2011,” ujar Kepala Dusun Karangtawang, Musiran, saat ditemui Kompas.com di Balai
Desa Tawangrejo
, Rabu (28/5/2025).
Musiran mengisahkan bahwa sempat ada pembeli saat perumahan itu diresmikan, bahkan pembeli pertama mendapat hadiah sepeda motor.
“Saya ingat betul waktu itu pembeli pertama mendapatkan sepeda motor,” katanya.
Namun, seiring waktu, satu demi satu penghuni meninggalkan rumah. Aliran listrik dan tandon air sempat tersedia, tapi muncul kendala utama: tidak adanya sumber air di wilayah tersebut.
“Iya benar, perumahan itu mangkrak karena susah air,” ujar Musiran.
Selain kendala infrastruktur, perumahan ini juga disebut-sebut menyimpan aura mistis. Menurut Musiran, ada calon pembeli yang batal membeli karena merasa melihat penampakan misterius.
“Ya memang terlihat angker, kabarnya sudah ada yang melihat-lihat rumah tersebut, tetapi malah diperlihatkan sosok orang berjalan tanpa kepala, dan mereka tidak jadi beli,” terang dia.
Meski tidak dihuni,
perumahan Tawangrejo Asri
masih membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sekitar Rp 1 juta per tahun, melalui balai desa.
“Tapi yang jelas tiap tahun bayar pajak hampir satu juta rupiah,” kata Musiran.
Orang yang membayarkan pajak tersebut adalah Sujat, yang ditugaskan oleh pemilik untuk menjaga area perumahan. Namun, kini ia sudah jarang terlihat.
“Tapi dia sudah jarang menjaga perumahan itu karena kabarnya dapat jimat dari situ malah digunakan untuk jadi tukang pijat,” tambah Musiran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: PBB
-
/data/photo/2025/05/29/6837dc7009924.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kisah Perumahan Tawangrejo Asri Blora yang Kini Terbengkalai dan Dianggap Mistis
Regional
29 Mei 2025")
Kisah Perumahan Tawangrejo Asri Blora yang Kini Terbengkalai dan Dianggap Mistis Regional 29 Mei 2025
-
Trump Peringatkan Netanyahu Agar Israel Tunda Serang Iran
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia telah memberi tahu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda serangan terhadap Iran. Trump mengatakan bahwa hal itu akan “tidak pantas” di tengah pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir.
“Baiklah, saya ingin jujur, ya saya telah melakukannya,” kata Trump ketika ditanya apakah ia telah memberi tahu Netanyahu dalam panggilan telepon minggu lalu untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang dapat mengganggu pembicaraan Washington dengan Teheran, dilansir AFP, Kamis (29/5/2025).
Ketika didesak mengenai apa yang ia katakan kepada perdana menteri Israel, Trump menjawab: “Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak menganggapnya pantas, kami telah melakukan diskusi yang sangat baik dengan mereka.”
Ia menambahkan: “Saya katakan kepadanya bahwa ini tidak pantas dilakukan sekarang karena kita sudah sangat dekat dengan solusinya”.
“Saya pikir mereka ingin membuat kesepakatan, dan jika kita bisa membuat kesepakatan, akan menyelamatkan banyak nyawa.”
Teheran dan Washington dalam beberapa minggu terakhir telah mengadakan 5 putaran pembicaraan yang difokuskan pada masalah tersebut–kontak tingkat tertinggi mereka sejak AS pada tahun 2018 menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 selama masa jabatan pertama Trump.
Iran mengatakan sebelumnya pada Rabu (28/5) bahwa mereka mungkin mempertimbangkan untuk mengizinkan inspektur AS dengan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memeriksa fasilitasnya jika kesepakatan dicapai dengan AS.
Trump tidak mengesampingkan tindakan militer tetapi mengatakan dia menginginkan ruang untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu — dan juga mengatakan bahwa Israel, dan bukan Amerika Serikat–akan memimpin dalam serangan semacam itu.
Iran telah lama dituduh oleh kekuatan Barat berusaha mengembangkan senjata nuklir–klaim yang terus dibantah Teheran, bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil yang damai.
(rfs/rfs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Jadwal Rilis Diubah, BPS Fokus Sajikan Data Ekspor-Impor Kumulatif
Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengubah jadwal rilis data ekspor dan impor dari pertengahan bulan menjadi setiap awal bulan. Perubahan ini mulai berlaku untuk data periode April 2025 yang akan diumumkan pada 2 Juni 2025. Rilis tersebut akan bersamaan dengan data inflasi dan indikator ekonomi lainnya.
Direktur Statistik Distribusi BPS Sarpono mengatakan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada publik. Apabila Sebelumnya BPS merilis data dalam bentuk angka sementara, kini hanya akan merilis angka tetap.
Angka tetap yang dirilis BPS nantinya akan disusun dari berbagai sumber tepercaya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), PT Pos Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta survei perbatasan. Langkah ini memberikan cakupan data yang lebih luas dan terverifikasi dibandingkan sebelumnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menegaskan, perubahan jadwal ini selaras dengan standar internasional yang tercantum dalam International Merchandise Trade Statistics (IMTS) 2010.
Pedoman IMTS 2010 yang diterbitkan oleh Divisi Statistik PBB memberikan fleksibilitas kepada negara-negara untuk menentukan waktu rilis data perdagangan asalkan tidak lebih dari 45 hari setelah akhir bulan. Dengan skema baru ini, BPS menyampaikan data dalam waktu sekitar 30–31 hari, lebih cepat dari batas maksimal yang disarankan secara internasional.
Fokus Data Kumulatif
Selain perubahan jadwal, BPS juga mengubah pendekatan pelaporan dengan lebih menonjolkan data ekspor-impor dalam format kumulatif. Menurut Sarpono, langkah ini diambil untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia.
“Untuk periode rilis berikutnya data ekspor-impor kita akan disampaikan rilis dalam bentuk kumulatif. Dengan data kumulatif, kita akan mendapatkan insight lebih dalam terkait data-data atau performa dari perdagangan internasional,” ujar Sarpono, Rabu (28/5/2025).
Ia menjelaskan, data bulanan sering kali sulit dianalisis karena dipengaruhi faktor musiman dan jumlah hari kerja yang bervariasi. Dengan data kumulatif, BPS berharap mampu menyajikan tren perdagangan yang lebih stabil dan representatif.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menambahkan, penyajian data secara kumulatif juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar memahami kinerja perdagangan secara lebih menyeluruh.
Meskipun menitikberatkan pada data kumulatif, BPS memastikan data bulanan tetap tersedia untuk kebutuhan analisis spesifik.
Dengan langkah ini, BPS berharap mampu meningkatkan transparansi, kualitas data, dan pemahaman publik terhadap statistik perdagangan Indonesia.
-
Hingga April 2025, APBN Jawa Barat Surplus Rp8,36 Triliun
JABAR EKSPRES – Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Jawa Barat sampai dengan April 2025 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II, Jalan Ahmad Yani nomor 5, Kota Bekasi, (Rabu, 28/5).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II R. Dasto Ledyanto menyampaikan beberapa hal terkait kondisi perekonomian di Jawa Barat. Beliau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat sampai dengan 30 April 2025 mencatatkan total pendapatan Rp45,55 triliun (28,09 persen) dengan Total Belanja Rp37,18 triliun (31,55 persen), sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp8,36Kinerja ekonomi Jawa Barat Triwulan I-2025 tumbuh positif sebesar 0,28 persen (q-to-q), 4,98 persen (yoy). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,89 Dari sisi pengeluaran, Komponen PK- LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,8 persen.Pada April 2025 terjadi Inflasi sebesar 1,67 persen (yoy) dengan IHK 108,73. Penyumbang utama Inflasi yoy diantaranya emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin, cabe rawit.Neraca Perdagangan Maret 2025 (yoy) surplus USD 2,11 miliar, dengan total ekspor USD3,09 miliar mengalami penurunan 3,51 persen dari bulan sebelumnya dan total impor USD0,98 miliar yang naik 10,38 persen dari bulan sebelumnya. Dilihat dari transaksi dengan mitra dagang utama, perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukan surplus mencapai USD441,39 juta sedangkan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit.Nilai Tuka Petani (NTP) April 2025 turun 0,95 persen menjadi 112,03, sedangkan NTN naik 0,59 persen menjadi 113,21. NTP turun karena penurunan NTP Tanaman Pangan, NTP Peternakan, dan NTP Perikanan. Indeks harga hasil produksi pertanian (IT) turun sebesar 0,40 persen dan Indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani (IB) naik sebesar 0,55.
Lebih lanjut, Dasto menyampaikan kinerja di sisi pendapatan Pendapatan Negara Regional Jawa Barat sampai dengan April 2025. Dasto menyampaikan beberapa hal berikut:
Target Penerimaan Negara dan Hibah pada tahun 2025 sebesar Rp162,18 triliun dan s.d 30 April 2025 terealisasi sebesar Rp45,55 triliun atau 28,09 persen dari target yang telah ditetapkan. Secara akumulatif Pendapatan Negara tumbuh sebesar 4,07 persen (yoy).Realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 3,83 persen (yoy). Pertumbuhan terutama dikontribusi oleh pertumbuhan pada penerimaan Pajak Penghasilan, Cukai dan Pajak Sedangkan PBB terkontraksi sebesar 47,48 persen sebagai dampak perubahan kebijakan pencatatan penerimaan pajak atas kewajiban pajak perusahaan-perusahaan besar di daerah yang mulai dicatat sebagai target penerimaan kantor pajak besar (LTO, Large Tax Office) di Jakarta.Sampai dengan April 2025, Penerimaan Pajak di Jawa Barat didominasi oleh penerimaan yang berasal dari WP Badan sebesar 84,11% persen . Sebanyak 89,31 persen penerimaan berasal dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Jenis Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan positif yang signifikan (20.837,43 persen) sejalan penerapan sistem Deposit penyetoran PPh Non Migas tumbuh sebesar 2,86 persen (Rp457,55 miliar) secara yoy.Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Jawa Barat s.d. 30 April 2025 sebesar Rp10,41 triliun atau 34,01 persen target APBN dan ekstra effort sebesar Rp28,83 miliar (0,28 Terdapat realisasi Bea Keluar (BK) sebesar Rp2,8 juta dari komoditas kulit dan kayu pada KPPBC Bogor (ekspor melalui PLB).Pertumbuhan penerimaan total (yoy) tumbuh 8,96 persen atau Rp0,86 triliun, didorong pertumbuhan limpahan CK1 tahun 2024 dan produksi sigaret utama (SKM Gol.I) berdasarkan CK1 tahun 2025 tumbuh 4,49 persen yoy atau 228,29 juta batang.Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal dengan jumlah penindakan 1 Januari d. 30 April 2025 sebanyak 626 penindakan, serta jumlah Barang Hasil Penindakan 27,31 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp39,81 miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp20,64 miliar.Realisasi PNBP mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,53 persen (yoy) disumbang oleh pertumbuhan PNBP lainnya sebesar 18,04 persen sedangkan Pendapatan PNBP BLU terkontraksi sebesar 1,01 persen.
-
Di Tengah Kontroversi, Organisasi Bantuan Gaza Mulai Beroperasi
Gaza City –
Organisasi bantuan kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat mulai beroperasi di Gaza di tengah gelombang kritik dari sektor kemanusiaan, pengamat internasional, hingga direktur eksekutifnya sendiri yang telah mengundurkan diri.
Yayasan Kemanusiaan Gaza, atau yang dikenal sebagai Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ditugaskan menyalurkan bantuan di Jalur Gaza, dengan distribusi yang dilaporkan telah dimulai pada Senin (26/05).
Langkah ini mungkin merupakan penyaluran bantuan pangan terbesar sejak Israel menutup akses bagi lembaga-lembaga kemanusiaan ke wilayah tersebut pada awal Maret lalu.
Namun, GHF yang dikelola secara privat hanya diizinkan beroperasi dengan dukungan dari Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah lembaga bantuan kemanusiaan yang telah lama beroperasi, termasuk jaringan lembaga PBB, masih dilarang masuk ke wilayah Gaza.
Oleh karena itu, operasi GHF menuai kecaman luas karena dinilai tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Apa itu GHF dan apa yang sudah dilakukannya?
Gaza Humanitarian Foundation (GHF) adalah lembaga bantuan kemanusiaan yang terdaftar di Jenewa, Swiss. Menurut kantor berita Reuters, GHF beroperasi dengan bantuan perusahaan keamanan dan logistik swasta, yakni UG Solutions dan Safe Reach Solutions.
Dalam pernyataannya, GHF menyebut akan mendirikan empat titik distribusi untuk menyalurkan makanan dan pasokan medis kepada warga Gaza. Organisasi ini menargetkan distribusi sebanyak 300 juta porsi makanan dalam 90 hari pertama operasinya, serta menjangkau satu juta warga Palestina dalam waktu satu minggu.
Saat ini, sekitar dua juta warga Palestina tinggal di Jalur Gaza.
Operasi GHF resmi dimulai pada Senin, 26 Mei, beberapa jam setelah direktur eksekutifnya, mantan Marinir AS Jake Wood, mengundurkan diri.
Wood sebelumnya menjadi wajah dari GHF sejak organisasi ini dipilih sebagai mitra utama penyaluran bantuan oleh pemerintah AS dan Israel. Sebelum bergabung dengan GHF, Wood dikenal sebagai pendiri Team Rubicon, organisasi yang fokus pada bantuan penanggulangan bencana, didirikan pada tahun 2010.
Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Wood menyebut GHF tidak mampu mematuhi “prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi, prinsip yang tidak akan saya abaikan.”
Rencana GHF dikritik luas oleh komunitas kemanusiaan
Pengunduran diri Wood terjadi di tengah gelombang kritik dari PBB, organisasi bantuan independen, dan pakar kemanusiaan terkait rencana penyaluran bantuan GHF di Gaza yang dilakukan dengan persetujuan serta keterlibatan Israel.
“Bantuan seharusnya disalurkan oleh pihak netral yang tidak terlibat dalam konflik,” kata Thea Hilhorst, peneliti bantuan kemanusiaan dari Erasmus University Rotterdam, Belanda.
“Dalam kasus ini, Israel yang memegang kendali. Israel bukan pihak netral, Israel adalah okupan dan pihak yang ikut bertikai.”
Salah satu sorotan utama terhadap rencana GHF adalah lokasi distribusi bantuan.
Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memaparkan rencana yang terdiri dari tiga tahap. Rencana ini mencakup penggunaan militer Israel untuk mengamankan distribusi bantuan serta “pembentukan zona steril di wilayah selatan [Gaza], tempat warga sipil akan dipindahkan.”
Hingga kini, empat titik distribusi GHF telah ditetapkan di Selatan, wilayah yang dihuni sedikit warga Palestina. Pemerintah Israel mengklaim pendekatan ini bertujuan agar bantuan tidak diperoleh Hamas. Israel sendiri masih aktif dalam perang yang tengah berlangsung dengan kelompok militan tersebut sejak serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 250 orang disandera.
Laporan menunjukkan bahwa warga yang ingin mengakses bantuan harus melewati penjagaan militer terlebih dahulu.
Langkah ini memicu kekhawatiran akan potensi pemindahan paksa warga dari wilayah utara Gaza yang padat penduduk. Netanyahu menyatakan bahwa warga yang memasuki zona steril di selatan Gaza “tidak otomatis bisa kembali [ke wilayah utara].”
Hilhorst mengatakan kepada DW bahwa langkah tersebut bisa dianggap sebagai pembersihan etnis, karena telah melanggar prinsip bantuan kemanusiaan yang mewajibkan bantuan untuk diberikan di tempat di mana warga berada, bukan dengan memaksa mereka melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkannya.
“Dia (Netanyahu) menggunakan bantuan sebagai alat untuk memindahkan penduduk dari Gaza. Ini adalah bentuk instrumentalitas bantuan untuk kepentingan perang,” ujar Hilhorst.
“Satu-satunya hal yang seharusnya dilakukan [Netanyahu] saat ini adalah membuka akses perbatasan untuk bantuan kemanusiaan. Tapi itu tidak dilakukan, dan ia justru menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.”
Koordinator Badan Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, juga menyampaikan keprihatinan serupa di hadapan Dewan Keamanan PBB pada 13 Mei lalu. Ia mengatakan bahwa taktik tersebut tampaknya “lebih memprioritaskan tujuan depopulasi Gaza daripada menyelamatkan nyawa warga sipil.”
Sementara itu, kelompok Hamas pada Senin memperingatkan warga Palestina di Gaza untuk tidak bekerja sama dengan GHF. Dalam keterangan kepada media, Hamas menyebut sistem yang diajukan GHF justru akan “menggantikan tatanan dengan kekacauan, memperkuat kebijakan kelaparan sistematis terhadap warga Palestina, dan menjadikan makanan sebagai senjata di masa perang.”
Bantuan PBB masih terhalang masuk Gaza
Dengan beroperasinya GHF, sejumlah lembaga kemanusiaan kembali mendesak agar layanan bantuan kemanusiaan bisa kembali dijalankan secara penuh di Gaza.
Jonathan Fowler, juru bicara badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, mengatakan kepada DW bahwa sudah ada sistem kemanusiaan internasional yang terbukti efektif dan menghormati hukum humaniter internasional.
“Tidak perlu sistem baru. Sistem yang sudah ada bisa bekerja secara maksimal untuk menyalurkan bantuan jika diizinkan. Masalahnya, sekarang justru tidak diizinkan,” ujar Fowler.
Meski begitu, seperti telah diperingatkan organisasi-organisasi kemanusiaan akan terjadinya bencana kelaparan di Gaza, distribusi makanan merupakan intervensi yang diperlukan dan penting.
Namun, walau GHF telah memulai distribusi logistik, kendaraan dari lembaga bantuan independen masih dilarang masuk ke wilayah Gaza.
Menurut Sarah Schiffling, wakil direktur Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute yang berbasis di Finlandia, larangan terhadap distribusi bantuan non-makanan bisa dianggap sebagai pengepungan.
“Pengepungan berarti memutus akses suatu wilayah dari dunia luar, dan itulah yang kita lihat saat ini dari sisi logistik,” ujar Schiffling kepada DW.
Ia menilai, meski diizinkannya GHF untuk membawa bantuan merupakan langkah yang “sangat positif”, bantuan dari organisasi kemanusiaan lainnya tetap penting, terutama untuk menyuplai kebutuhan lain seperti bahan bakar, alat masak, tempat tinggal, obat-obatan, dan barang-barang esensial lainnya.
“Ada banyak sekali truk bermuatan barang bantuan yang sangat dibutuhkan, menumpuk di sepanjang perbatasan Gaza, tapi tidak kunjung diberi izin masuk,” katanya.
“Ini benar-benar soal akses, bukan masalah pengadaan barang, bukan masalah pengiriman barang ke perbatasan.”
UNRWA juga menyebut sekitar 3.000 truk masih tertahan di Yordania dan Mesir, menunggu izin melintasi perbatasan Israel. Beberapa di antaranya membawa obat-obatan yang terancam kedaluwarsa.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani
(nvc/nvc)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Memanas! Serangan Udara Israel Targetkan Bandara Sanaa di Yaman
Sanaa –
Serangan udara Israel menargetkan bandara internasional Sanaa di ibu kota Yaman, yang dikuasai kelompok Houthi, pada Rabu (28/5). Tel Aviv mengklaim jet tempurnya melancarkan serangan terhadap “target teror” Houthi di bandara tersebut.
“Agresi Israel terhadap Bandara Internasional Sanaa,” sebut saluran televisi Al-Masirah yang dikelola Houthi dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).
Laporan Al-Masirah TV menyebut beberapa serangan udara itu mengenai sebuah pesawat dan landasan pacu yang ada di fasilitas tersebut.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya menyebut sejumlah jet tempur Israel telah melancarkan serangan terhadap “target-target teroris” Houthi di bandara Sanaa.
Serangan udara ini dilancarkan Tel Aviv sehari setelah Houthi menembakkan dua proyektil ke wilayah Israel.
Militer Israel, dalam pernyataan terpisah, mengklaim serangannya itu telah menghancurkan pesawat milik kelompok Houthi.
“Pesawat yang diserang pernah digunakan oleh organisasi teroris Houthi untuk mengangkut para teroris yang melancarkan serangan teroris terhadap negara Israel,” sebut militer Israel.
Bandara Sanaa, yang sejak tahun 2022 menangani penerbangan kemanusiaan PBB dan layanan komersial terbatas oleh Yaman dari dan ke Amman, dibombardir habis-habisan oleh Israel pada 6 Mei lalu sebagai balasna atas serangan rudal Houthi yang menghantam Bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv.
Pada 17 Mei, otoritas Houthi mengatakan Bandara Sanaa telah melanjutkan kembali operasional penerbangan komersial secara terbatas.
Beberapa tahun terakhir, Houthi melancarkan rentetan serangan jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan sekitarnya, yang diklaim sebagai bentuk solidaritas untuk Jalur Gaza yang terus digempur Israel. Houthi juga berkali-kali menyerang target-target di wilayah Israel.
Awal bulan ini, Houthi mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap kelompok tersebut.
Namun demikian, Houthi masih terus melanjutkan serangannya terhadap target-target Israel. Bahkan baru-baru ini memperingatkan akan memberlakukan “blokade laut” terhadap pelabuhan Haifa di Israel.
Israel, dalam peringatannya, mengancam akan menargetkan kepemimpinan Houthi.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
47 Orang Luka-luka dalam Ricuh Distribusi Bantuan Kemanusiaan Gaza
Gaza City –
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sekitar 47 orang mengalami luka-luka dalam kericuhan yang terjadi ketika ribuan orang menyerbu pusat distribusi bantuan kemanusiaan terbaru, yang dikelola kelompok kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat (AS), di Jalur Gaza bagian selatan.
Disebutkan PBB bahwa sebagian besar korban luka itu terkena tembakan yang dilepaskan oleh tentara-tentara Israel saat kericuhan terjadi pada Selasa (27/5).
Kericuhan itu terjadi di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, ketika pusat distribusi bantuan kemanusiaan terbaru yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung AS, diserbu oleh ribuan warga Gaza yang sangat kekurangan pasokan makanan dan obat-obatan akibat blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel.
“Dari informasi yang kami miliki, ada sekitar 47 orang yang mengalami luka-luka,” sebut Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestina, Ajith Sunghay, saat berbicara kepada asosiasi koresponden PBB di Jenewa, Swiss, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).
Dia menambahkan bahwa “sebagian besar dari mereka yang terluka disebabkan oleh tembakan”, dan berdasarkan informasi yang dia miliki, “itu merupakan tembakan dari IDF” — menyebut nama resmi Angkatan Bersenjata Israel.
Insiden itu terjadi beberapa hari setelah Tel Aviv melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan Gaza yang diberlakukan sejak 2 Maret lalu.
Penyaluran bantuan kemanusiaan Gaza dengan mekanisme baru yang dicetuskan AS dan sekutunya, Israel, itu menuai kritikan organisasi kemanusiaan internasional karena dianggap mem-bypass sistem PBB yang sudah ada dan gagal memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sunghay, dalam pernyataannya, menekankan bahwa pihaknya masih melakukan penaksiran dan mengumpulkan informasi tentang gambaran lengkap insiden itu.
“Jumlahnya bisa bertambah. Kami mencoba untuk mengonfirmasi apa yang telah terjadi pada mereka,” sebutnya, merujuk pada kondisi para korban luka.
Militer Israel sebelumnya mengatakan “pasukannya melepaskan tembakan peringatan di area luar kompleks” distribusi bantuan pada Selasa (27/5), dan bahwa mereka telah berhasil memulihkan “kendali atas situasi”.
PBB dan badan-badan bantuan kemanusiaan internasional telah menegaskan tidak akan bekerja sama dengan GHF, di tengah tuduhan bahwa GHF bekerja sama dengan Israel tanpa melibatkan Palestina.
“Kami telah menyampaikan banyak kekhawatiran terhadap mekanisme ini. Apa yang kami lihat kemarin adalah contoh yang sangat jelas tentang bahaya mendistribusikan makanan dalam situasi seperti yang dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza,” ucap Sunghay.
Sekjen PBB Sebut Kericuhan Distribusi Bantuan Gaza ‘Memilukan’
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut pemandangan ribuan orang menyerbu pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza bagian selatan sebagai situasi “memilukan”. Dalam pernyataan melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, Guterres menegaskan perlunya “rencana operasional yang baik”.
“Kita telah menyaksikan video yang muncul dari Gaza di sekitar salah satu titik distribusi yang ditetapkan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza. Dan sejujurnya, video ini, dan gambar ini, sangat memilukan,” ucap Dujarric dalam pernyataan mewakili Guterres.
“Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal pekan lalu, kami dan mitra kami memiliki rencana yang detail, berprinsip, dan operasional yang baik yang didukung oleh negara-negara anggota untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk yang putus asa,” imbuh pernyataan itu.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Presiden Prabowo dukung Palestina merdeka
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara (two state solution) didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.
“Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).
Presiden Prabowo melanjutkan Indonesia juga siap menambah jumlah pasukan perdamaian di kawasan tersebut.
Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirimkan pasukannya untuk berjaga di kawasan perbatasan Lebanon-Israel bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).
Isu Palestina merupakan salah satu topik pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron di Istana Merdeka hari ini.
Dalam pembahasan itu, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Prancis punya sikap yang sama, yaitu mendukung Palestina merdeka dan mendesak militer Israel menghentikan operasinya di Gaza.
Indonesia dan Prancis, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, juga mendesak Israel membuka seluas-luasnya akses masuk Gaza sehingga bantuan kemanusiaan yang saat ini mengantre dan menumpuk di perbatasan dapat masuk wilayah Gaza.
“Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron, apa yang disampaikan Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka,” kata Presiden Prabowo.
Pada kesempatan sama, Presiden Prabowo juga menyebutkan rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menggelar konferensi tingkat tinggi mengenai Palestina dan solusi dua negara sebagai cara menuju perdamaian.
“Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, pada bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution (solusi dua negara) dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo dan Presiden Macron menyampaikan pernyataan bersama di Istana Merdeka, di hadapan wartawan Istana Kepresidenan RI dan wartawan yang mengikuti kegiatan Presiden Prancis.
Kegiatan itu merupakan rangkaian dari agenda kunjungan resmi Presiden Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Ribuan Warga Gaza Serbu Pusat Distribusi Bantuan hingga Ricuh
Gaza City –
Ribuan warga Gaza menyerbu pusat distribusi bantuan baru yang dikelola oleh kelompok kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat (AS) di wilayah Jalur Gaza bagian selatan. Hal ini memicu kericuhan, yang memaksa para personel AS yang ada di lokasi dievakuasi, dan tentara Israel melepas tembakan.
Penyaluran bantuan kemanusiaan Gaza dengan mekanisme baru yang dicetuskan AS dan sekutunya, Israel, itu menuai kritikan organisasi kemanusiaan internasional karena dianggap mem-bypass sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah ada dan gagal memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan.
Distribusi bantuan yang dikawal oleh AS dan Israel ini, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025), melibatkan sebuah kelompok kemanusiaan bernama Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung oleh Washington. Penyaluran dilakukan setelah Israel melonggarkan blokade bantuan yang diberlakukan sejak 2 Maret, yang memicu kekurangan makanan dan obat-obatan.
Namun pelaksanaan distribusi bantuan di area Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, pada Selasa (27/5) berujung kericuhan yang melibatkan ribuan orang saling mendorong dan memaksa masuk untuk mengambil bantuan kemanusiaan yang disediakan.
Ayman Abu Zaid, salah satu pengungsi Gaza, menuturkan kepada AFP bahwa dirinya sedang mengantre di pusat distribusi bantuan itu ketika “tiba-tiba sejumlah besar orang mulai mendorong dan masuk secara acak”.
“Itu karena kurangnya bantuan dan keterlambatan dalam distribusi, jadi mereka berusaha masuk untuk mengambil apa pun yang mereka bisa,” katanya.
Pada satu titik, menurut Zaid, “tentara Israel mulai menembaki, dan suaranya sangat menakutkan, dan orang-orang mulai berhamburan, tetapi beberapa orang masih terus berusaha mengambil bantuan meskipun dalam bahaya”.
Laporan media lokal Israel, Yedioth Ahronoth, seperti dilansir Anadolu Agency, menyebut sejumlah pekerja Amerika yang terafiliasi dengan GHF terpaksa dievakuasi dari Rafah setelah kericuhan terjadi.
Sementara laporan surat kabar Israel Hayom menyebut tentara Israel dikerahkan ke pusat distribusi bantuan itu setelah para pekerja AS dievakuasi.
Tidak disebutkan jumlah pekerja AS yang dievakuasi dari lokasi. Tidak diketahui secara pasti apakah ada korban luka atau korban jiwa akibat tembakan tentara Israel tersebut.
Pihak GHF menyalahkan “blokade yang diberlakukan Hamas” telah memicu keterlambatan selama beberapa jam pada salah satu pusat distribusi bantuannya.
GHF mengklaim operasi distribusi bantuan berlangsung normal usai kericuhan terjadi. Diakui oleh GHF bahwa ada momen ketika “volume orang di SDS (pusat distribusi) sangat banyak sehingga tim GHF mundur untuk memungkinkan sejumlah kecil warga Gaza mengambil bantuan dengan aman dan membubarkan diri.
“Operasi normal telah dilanjutkan,” sebut GHF dalam pernyataannya.
Dilaporkan oleh GHF pada Selasa (27/5) bahwa sekitar “8.000 kotak makanan telah didistribusikan sejauh ini… dengan total 462.000 makanan”. Operasi penyaluran bantuan oleh GHF ini sudah berlangsung sejak sehari sebelumnya.
Di sisi lain, kantor media pemerintah Hamas yang menguasai Jalur Gaza mengkritik upaya terbaru Israel menyalurkan bantuan kemanusiaan di Gaza yang disebutnya “gagal total”.
“Kegagalan ini terjadi setelah ribuan orang yang kelaparan, yang dikepung oleh pendudukan dan kekurangan makanan dan obat-obatan selama sekitar 90 hari, bergegas menuju ke area-area ini dalam situasi yang tragis dan menyakitkan,” kritik kantor media pemerintah Hamas.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
India Gencarkan ‘Serangan’ Diplomasi Usai Serangan di Kashmir
New Delhi –
Minggu lalu, India mengirimkan delegasi parlemen ke 33 negara dalam sebuah misi diplomatik untuk menggalang dukungan melawan kelompok-kelompok militan teroris yang berbasis di Pakistan, yang menurut Delhi adalah dalang di balik serangan-serangan lintas negara yang terjadi baru-baru ini.
Ketegangan India dan Pakistan masih memuncak pasca penembakan turis India wilayah Kashmir yang dikelola India pada tanggal 22 April 2025. Serangan ini menewaskan setidaknya 26 orang dan menyebabkan kemarahan massal.
Para pejabat India mengatakan bahwa Kelompok Militan Islam Lashkar-e-Taiba (LeT) yang berbasis di Pakistan adalah dalang dari serangan tersebut. Pada tanggal 7 Mei, militer India melancarkan Operasi Sindoor, serangan yang menargetkan infrastruktur teroris di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan.
Pakistan merespons serangan itu, dan selama empat hari terjadi saling serang dengan pesawat nir awak dan rudal, hingga kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata pada tanggal 10 Mei.
Perang diplomasi India-Pakistan di tingkat global
Setelah serangan tersebut dan perseteruan yang kian meningkat, baik India maupun Pakistan berusaha membentuk narasi tersendiri atas konflik tersebut.
Delegasi India, yang diwakili beberapa partai politik, melengkapi narasi itu dengan dokumen-dokumen khusus negara yang merinci sejarah Pakistan yang diduga telah mendukung terorisme sejak lama, kebijakan “nol toleransi” India terhadap terorisme serta bukti-bukti pendukung yang mengaitkan serangan bulan April tersebut dengan kelompok-kelompok teroris yang berbasis di Pakistan.
“Ini adalah misi politik. Kami ingin melakukan penjangkauan yang kuat kepada dunia, menyampaikan tekad kami dalam memerangi terorisme,” kata Randhir Jaiswal, juru bicara Kementerian Luar Negeri India.
Pemerintah Pakistan membantah keras memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok militan dan bersikeras bahwa pemerintah Pakistan tidak ada kaitannya dengan serangan di bulan April itu.
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyebut serangan yang dilancarkan India sebagai serangan yang “tidak beralasan” dan “agresif”. Kementerian Pertahanan Pakistan mengatakan bahwa serangan India menghantam lokasi-lokasi sipil, membantah bahwa India menargetkan kamp-kamp teroris.
Islamabad juga telah melakukan penjangkauan diplomatik, dipimpin oleh ketua Partai Rakyat Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari.
Delegasi ini, meskipun lebih sedikit dibandingkan delegasi India, menghendaki hal yang serupa, melibatkan dukungan pemangku kepentingan-kepentingan internasional, termasuk anggota Dewan Keamanan PBB untuk memastikan keamanan Pakistan.
Pakistan fokus membahas isu-isu pelanggaran gencatan senjata oleh India, ancaman India untuk mengurangi pasokan air Sungai Indus, serta menjelaskan posisi negara tersebut dalam sengketa Kashmir.
Pada hari Minggu, Sharif mengunjungi sekutu Pakistan, Turki, sebagai bagian dari kunjungan diplomatiknya selama lima hari.
India mencari dukungan untuk ‘perang melawan teror’
Para ahli kebijakan dan diplomat yang berbicara dengan DW mengatakan bahwa ‘serangan’ diplomatik India akan melegitimasi negara tersebut menyerang Pakistan dengan alasan sah ‘membela diri’ di bawah hukum internasional.
“Keikutsertaan anggota parlemen oposisi India sebagai delegasi menandakan persatuan, memberikan kredibilitas pada posisi India dan menarik negara-negara demokrasi yang menghargai konsensus dua partai politik yang berbeda,” kata Anil Wadhwa, mantan diplomat India, kepada DW.
Wadhwa menambahkan bahwa para delegasi “akan melawan narasi palsu Pakistan” yang tidak mengakui keterlibatannya dalam serangan Kashmir.
“Meskipun pemerintah India telah dengan tegas merespons kasus ini tanpa perlu meyakinkan konstituen domestik, mungkin masih ada beberapa keraguan di kalangan mitra internasional akibat narasi palsu yang dikeluarkan oleh Pakistan. Hal itu akan diatasi dengan upaya-upaya ini,” tambah Wadhwa.
Penjangkauan mitra global India juga disorot oleh kunjungan Menteri Luar Negeri S Jaishankar baru-baru ini ke Belanda, Denmark dan Jerman.
Dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul minggu lalu, Jaishankar menegaskan kembali sikap New Delhi dalam memerangi terorisme.
“India tidak memiliki toleransi terhadap terorisme. India tidak akan pernah menyerah pada ancaman nuklir. India akan berurusan dengan Pakistan secara bilateral. Seharusnya tidak ada kebingungan sedikitpun,” kata Jaishankar dalam sebuah konferensi pers bersama.
India tingkatkan diplomasi internasional
Ini bukan kali pertama India mengirimkan delegasi parlemen ke luar negeri untuk menjaring dukungan diplomatik dan menjelaskan posisi kebijakan luar negerinya, terutama terkait konflik yang melibatkan Pakistan.
Sebelumnya, setelah serangan terhadap parlemen India pada bulan Desember 2001, pemerintah dibawah pimpinan mantan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee mengirimkan delegasi multi-partai untuk memberikan pengarahan kepada para pemimpin dunia mengenai dugaan campur tangan kelompok-kelompok militan yang berbasis di Pakistan dalam melakukan serangan tersebut.
Namun delegasi saat ini lebih menonjol karena skala dan cakupannya lebih besar dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya.
“Hal ini didukung lanskap geopolitik, di mana India merupakan negara ekonomi utama G20, anggota Quad dan pemain kunci dalam forum-forum global. Misi Pakistan bukanlah tandingan dalam hal skala dan cakupannya,” kata Wadhwa.
Ajay Bisaria, mantan komisaris tinggi India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa narasi India “akan beresonansi secara lebih global dengan para mitra dan organisasi multilateral.”
Bisaria mengatakan bahwa delegasi India juga mewakili konsensus nasional yang kuat, ini memberikan India kesempatan untuk membangun dukungan internasional dalam perang global baru melawan terorisme.
“Sangat penting bagi India untuk meningkatkan diplomasi globalnya, memanfaatkan pendekatan-pendekatan inovatif seperti delegasi parlemen untuk melawan narasi paksa militer Pakistan dan menunjukkan tanggapan terukur India terhadap tantangan-tantangan keamanan negara,” tambahnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Hendra Pasuhuk
(nvc/nvc)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini