Xcloud.id

partai: PBB

  • Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan negara Zionis itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

    Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi hukum internasional dan mendorong penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    “Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujarnya dalam forum itu.

    Salah satu fokus utama dalam pembicaraan tersebut adalah situasi di Palestina. Presiden Ke-8 RI itu mengapresiasi posisi tegas Prancis yang disampaikan oleh Presiden Macron, dalam mendukung upaya penyelesaian damai serta kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Prancis, menurut Prabowo, juga akan terus mendorong penghentian segera terhadap aksi bersenjata di Gaza serta memastikan akses kemanusiaan yang penuh dan aman.

    “Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni mendatang guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, sejauh ini PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi tentang solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17—20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

    Adapun, tujuan utama konferensi tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan negara Palestina dari negara-negara anggota PBB. Hal ini merupakan upaya yang tidak jujur oleh Palestina untuk menghindari Perjanjian Oslo, perjanjian yang mengatur hubungan mereka dengan Israel.

    Perjanjian Oslo mewajibkan mereka untuk merundingkan masalah status akhir dengan Israel, termasuk perbatasan — prasyarat untuk negara Palestina

    Dukungan MUI

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendukung Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan Israel selama negara tersebut angkat kaki dari Gaza Palestina.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengemukakan pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaannya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Palestina merdeka bisa dimengerti. 

    Namun, kata Sudarnoto, pembukaan UUD 1945 memang mengisyaratkan kuat bahwa Indonesia anti penjajahan dan membela negara manapun termasuk Pakestina yang terjajah. 

    “Jika Israel tidak lagi menjajah dan semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Dia berpandangan bahwa tujuan akhir dari Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. 

    Namun, menurut Sudarnoto, ada catatan penting di balik apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.

    “Lalu menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebsgaimana yang telah diperintahkan ICC,” katanya.

    Maka dari itu, MUI mendorong pemerintah untuk bersama dengan Perancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina, menghentikan genosida dan penjajahan, lalu menghukum Israel serta menangkap Netanyahu yang menjadi pelaku kejahatan perang.

    “MUI mendukung pemerintah karena  pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel karena Israel menjajah dan menghancurkan. Ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama fatwa MUI,” ujarnya.

    Jangan Terburu-buru

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.

    “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

  • Israel Bantah Serang Lokasi Distribusi Bantuan yang Tewaskan 31 Warga Gaza

    Israel Bantah Serang Lokasi Distribusi Bantuan yang Tewaskan 31 Warga Gaza

    Jakarta –

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan sedikitnya 31 warga Palestina di dekat lokasi distribusi bantuan yang didukung Amerika Serikat. Israel membantah adanya serangan tersebut.

    Dilansir AFP, Senin (2/6/2025), Israel baru-baru ini melonggarkan blokadenya dan memperkenalkan mekanisme bantuan baru yang bekerja sama dengan organisasi yang didukung AS. Bantuan ini melewati sistem yang telah lama dipimpin PBB.

    Organisasi tersebut, Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), mengatakan telah mendistribusikan jutaan makanan sejak operasi dimulai minggu lalu. Tetapi peluncuran tersebut telah ditandai oleh pemandangan yang kacau di sejumlah pusat distribusi yang terbatas, karena banyak korban dari serangan Israel di dekatnya.

    Juru bicara pertahanan sipil Mahmud Bassal mengatakan kepada AFP bahwa 31 orang tewas dan lebih dari 176 orang terluka setelah tembakan Israel menargetkan ribuan warga sipil di dekat pusat bantuan Amerika di Rafah, Gaza Selatan.

    Gambar AFP menunjukkan warga Palestina mengangkut mayat di kereta keledai di dekat titik bantuan sementara yang lain membawa kotak dan tas berisi perlengkapan di bawah terik matahari pagi.

    Abdullah Barbakh, seorang pria Palestina berusia 58 tahun, menggambarkan kekacauan di lokasi tersebut.

    Di dekat pusat bantuan GHF lainnya di Gaza tengah, gambar AFP menunjukkan tim penyelamat mengevakuasi orang yang terluka. Bassal melaporkan satu orang tewas dan puluhan lainnya terluka di sana, sekali lagi menyalahkan tembakan Israel.

    Militer Israel mengatakan penyelidikan awal menemukan pasukannya tidak menembaki warga sipil saat mereka berada di dekat atau di dalam lokasi distribusi bantuan kemanusiaan. Mereka menyebut bahwa laporan tentang hal ini adalah salah.

    “Dalam beberapa jam terakhir, laporan palsu telah tersebar, termasuk tuduhan serius terhadap IDF (militer) mengenai tembakan terhadap penduduk Gaza di area lokasi distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza,” tambahnya.

    Lebih lanjut, seorang juru bicara GHF juga membantah adanya kematian atau cedera, menambahkan bahwa laporan palsu ini telah secara aktif diprovokasi oleh Hamas.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pelestarian Gletser Adalah Pelestarian Masa Depan Umat Manusia

    Pelestarian Gletser Adalah Pelestarian Masa Depan Umat Manusia

    JAKARTA – Pelestarian gletser adalah pelestarian masa depan umat manusia, kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir, saat memimpin delegasi Indonesia dalam High-Level Conference on Glaciers Preservation (HLCGP) yang berlangsung di Dushanbe, Tajikistan pada 29-31 Mei 2025.

    Lebih dari 2.200 delegasi dari 65 negara turut serta dalam konferensi ini, termasuk pemimpin tinggi dari berbagai negara seperti Perdana Menteri Pakistan, Wakil Presiden Iran, Zimbabwe, Gambia, dan Maladewa.

    Hadir pula perwakilan sekitar 70 organisasi internasional, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed, Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Sekretaris Eksekutif UNESCAP, serta Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Air.

    Dalam pidato pembukaannya, Presiden Republik Tajikistan, Yang Mulia Emomali Rahmon menyampaikan keprihatinan terhadap percepatan pencairan gletser.

    Presiden Tajikistan menyampaikan keprihatinan atas hilangnya lebih dari 600 gigaton es dalam beberapa dekade terakhir.

    Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed, menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor, pendanaan iklim yang kuat dan pemanfaatan AI (kecerdasan buatan) untuk memastikan target-target SDGs.

    Sementara itu, Wamenlu Tata dalam sesi pleno menyampaikan, meskipun Indonesia merupakan negara tropis, Indonesia juga merasakan dampak langsung dari mencairnya gletser.

    “Indonesia mungkin negara tropis, tapi kami juga memiliki gletser. Sayangnya, kini 99 persen dari luas gletser di Puncak Carstensz di Papua telah lenyap akibat perubahan iklim,” ujar Wamenlu Tata dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, seperti dikutip Minggu 1 Juni.

    Lebih lanjut, Wamenlu Tata menyoroti krisis iklim yang menjadi penyebab utama mencairnya gletser di berbagai belahan dunia dan pentingnya memperkuat sistem multilateral dalam menghadapi tantangan global ini.

    “Indonesia mendukung penuh penguatan kepercayaan terhadap sistem multilateral, khususnya melalui pendanaan iklim yang adil dan akses terhadap teknologi adaptif. Pelestarian gletser adalah pelestarian masa depan umat manusia,” imbuh Wamenlu Tata.

    Konferensi ini menjadi momen penting untuk menggalang solidaritas internasional dalam pelestarian gletser sebagai bagian dari respon kolektif terhadap darurat iklim global.

    Pertemuan ini merupakan konferensi tingkat tinggi pertama yang membahas isu gletser. Kehadiran dan pernyataan Indonesia dalam konferensi tersebut menegaskan posisi aktif dan konstruktif Indonesia dalam mendorong kerja sama global yang inklusif dan berbasis solusi untuk menghadapi krisis iklim.

    Indonesia sendiri berkomitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam transisi menuju masa depan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

  • PBNU Kecam Rencana Pembangunan Negara Yahudi Israel di Tepi Barat

    PBNU Kecam Rencana Pembangunan Negara Yahudi Israel di Tepi Barat

    Jakarta –

    Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengecam rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, yang bertekad mendirikan ‘negara Yahudi Israel’ di Tepi Barat. Dia menyebut rencana Israel itu melanggar hak warga Palestina.

    “Itu pelanggaran hak bangsa Palestina, dunia internasional harus mencegah dan mengecam keras pembangunan permukiman baru negara Yahudi Israel di Tepi Barat oleh pemerintah Israel,” kata Gus Fahrur kepada wartawan, Minggu (1/6/2025).

    Gus Fahrur mengatakan permukiman bangsa Israel di Tepi Barat merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional. Menurutnya, tindakan Israel itu juga berpotensi merusak solusi perdamaian dengan Palestina.

    “Permukiman Yahudi di Tepi Barat adalah tindakan ilegal menurut hukum internasional, ini merusak kelangsungan solusi dua negara dan merupakan ancaman bagi perdamaian dengan Palestina,” ucapnya.

    Seperti diketahui, Menhan Israel, Israel Katz, bertekad akan mendirikan ‘negara Yahudi Israel’ di Tepi Barat yang diduduki. Ini disampaikannya pada Jumat (30/5), sehari setelah pemerintah Israel mengumumkan pembentukan 22 permukiman baru di wilayah Palestina tersebut.

    Permukiman Israel di Tepi Barat, yang dipandang sebagai hambatan utama bagi perdamaian abadi, kerap dikutuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ilegal menurut hukum internasional.

    “Kertas itu akan dibuang ke tong sampah sejarah, dan Negara Israel akan berkembang dan makmur,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (30/5).

    Katz menyampaikan hal itu saat berkunjung ke pos terdepan permukiman Sa-Nur di Tepi Barat utara.

    Israel telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967.

    (fas/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Menjadi-jadi di Tepi Barat: Pengin Bangun Negara Yahudi

    Israel Menjadi-jadi di Tepi Barat: Pengin Bangun Negara Yahudi

    Jakarta –

    Ulah Israel semakin menjadi-jadi. Israel katanya pengin bangun negara Yahudi Israel di Tepi Barat.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Sabtu (31/5/2025), Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz bertekad akan mendirikan negara Yahudi Israel di Tepi Barat yang diduduki. Ini disampaikannya pada Jumat (30/5), sehari setelah pemerintah Israel mengumumkan pembentukan 22 permukiman baru di wilayah Palestina tersebut.

    Permukiman Israel di Tepi Barat, yang dipandang sebagai hambatan utama bagi perdamaian abadi, kerap dikutuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ilegal menurut hukum internasional.

    “Ini adalah tanggapan tegas terhadap organisasi teroris yang mencoba merusak dan melemahkan cengkeraman kami di tanah ini — dan ini juga merupakan pesan yang jelas kepada (Presiden Prancis Emmanuel) Macron dan rekan-rekannya: mereka akan mengakui negara Palestina di atas kertas — tetapi kami akan membangun negara Yahudi Israel di sini di atas tanah ini,” kata Katz dalam sebuah pernyataan dari kantornya.

    “Kertas itu akan dibuang ke tong sampah sejarah, dan Negara Israel akan berkembang dan makmur,” imbuhnya.

    Katz menyampaikan hal itu saat berkunjung ke pos terdepan permukiman Sa-Nur di Tepi Barat utara.

    Israel Telah Duduki Tepi Barat

    Foto: Ilustrasi tentara Israel (REUTERS/Amir Cohen Acquire Licensing Rights).

    Penduduk Sa-Nur dievakuasi pada tahun 2005 sebagai bagian dari penarikan Israel dari Gaza, yang dipromosikan oleh perdana menteri saat itu Ariel Sharon.

    Israel telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967.

    Sebelumnya, dalam kunjungan ke Singapura pada hari Jumat, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa pengakuan soal negara Palestina, dengan beberapa syarat, “bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik”.

    Sebuah konferensi internasional yang dimaksudkan untuk membangkitkan kembali gagasan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina akan diadakan pada bulan Juni mendatang di markas besar PBB di New York.

    Seorang diplomat di Paris, Prancis yang mengetahui soal persiapan konferensi tersebut, mengatakan bahwa konferensi tersebut akan membuka jalan bagi lebih banyak negara untuk mengakui negara Palestina.

    Sebelumnya, Macron mengatakan pada bulan April, bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina pada bulan Juni mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nasa Ungkap Tanda Kiamat Muncul di RI, ini Jadwalnya

    Nasa Ungkap Tanda Kiamat Muncul di RI, ini Jadwalnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Biro antariksa Amerika Serikat, Nasa memprediksi potensi bencana besar yang membuat banyak wilayah tenggelam, yang disebabkan perubahan iklim. Jakarta masuk dalam wilayah yang diprediksi terdampak.

    Menurut ramalan NASA, ketinggian air laut akan meningkat sekitar 3-6 kaki pada 2100 mendatang. Jika hal itu menjadi kenyataan, ratusan juta orang berpotensi kehilangan tempat tinggal.

    Wilayah pesisir dengan populasi padat disebut berada di ambang kepunahan karena terancam tenggelam. Setidaknya ada 10 kota besar di berbagai belahan dunia yang berpotensi tenggelam.

    Jakarta masuk dalam daftar tersebut, dikutip dari Sciencing, Sabtu (31/5/2025).

    Tanda-tanda petaka ini mulai terlihat dari fenomena banjir yang paling umum dan makin sering terjadi. Di awal Maret 2025 saja, banjir sudah menggenangi beberapa area Jabodetabek dan Jawa. Bahkan, area Bekasi mencatat kondisi banjir terparah dibandingkan 2016 dan 2020.

    “Jakarta diketahui merupakan salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia. Masalah ini kian ekstrem, hingga pemerintah Indonesia memilih memindahkan ibu kota [ke IKN],” tulis laporan Sciencing.

    Sciencing melaporkan Jakarta sudah mulai mengalami proses tenggelam dengan air yang naik 17 cm per tahun. Secara geografis, Jakarta terletak di dataran rendah yang dulunya didominasi oleh rawa.

    Ada 13 sungai yang mengalir melalui wilayah perkotaan hingga ke Laut Jawa, sehingga seluruh wilayah sangat rentan terhadap naiknya permukaan air. Jakarta juga telah mengalami peningkatan jumlah banjir sejak pergantian abad.

    Banjir paling parah terjadi pada tahun 2007, ketika bencana itu merenggut 80 nyawa dan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta dolar.

    Sciencing juga menyinggung keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN pada 2022. Laman tersebut mengatakan risiko banjir yang tinggi di Jakarta merupakan salah satu alasan pemindahan tersebut, dibarengi dengan polusi dan penyumbatan di mana-mana.

    “Ibu kota baru yang dinamai IKN diprediksi akan rampung sepenuhnya pada 2045. Pada saat itu, IKN kemungkinan menjadi pelarian dari Jakarta yang tenggelam,” tertulis dalam laporan Sciencing.

    Selain Jakarta, simak daftar kota-kota besar lainnya yang diprediksi akan punah karena tenggelam yang dipicu perubahan iklim, menurut laporan Sciencing:

    Yangon, Myanmar

    Yangon memiliki populasi sebanyak 5,7 juta orang pada 2024. Sama seperti kota-kota terancam lainnya, Yangon juga kerap dihadang bencana banjir.

    Yangon terletak hanya beberapa kilometer dari Sesar Sagaing. Jika gempa bumi besar melanda wilayah tersebut, sumur air tanah dapat runtuh dan menenggelamkan sebagian besar kota.

    Bangkok, Thailand

    Bangkok memiliki populasi sekitar 11,2 juta orang pada 2024. Dari tahun-ke-tahun, Bangkok telah kehilangan wilayah daratan karena peningkatan air laut.

    Garis pantainya akan merayap lebih dalam, diperkirakan mencapai lebih dari satu kilometer setiap tahun. Dalam satu abad, mayoritas dari kota Bangkok diprediksi akan lenyap.

    Manila, Filipina

    Manila adalah ibu kota Filipina yang memiliki 14,9 juta penduduk pada 2024. Ekstraksi air tanah dan aktivitas seismis dari volkanu Taal yang aktif membuat Manila menjadi area yang tidak stabil.

    Kota ini memiliki level ‘tenggelam’ yang cepat, yakni 4 inci per tahun atau lebih tinggi dari rata-rata kenaikan level air laut global per tahun. Masalah lainnya adalah kerusakan hutan mangrove di Manila di sepanjang Manila Bay.

    Pohon-pohon di hutan itu selama ini menjadi penghadang erosi di Manila. Sejak memasuki abad ke-20, sebanyak 130.000 hektar hutan mangrove di sepanjang Manila Bay telah ditebang.

    Megalopolis Guangdong-Hong Kong-Makau

    Area ini merupakan yang terbesar dan paling banyak area urbannya di seluruh dunia. Diestimasikan populasinya mencapai 86,9 juta orang pada 2024. Keseluruhan area urbannya terkonsentrasi di antara Pearl River Delta dekat Laut China Selatan.

    Pearl River Delta diperkirakan memiliki kenaikan air laut setinggi 5 kaki pada 100 tahun mendatang. Dengan level tersebut, tak menutup kemungkinan area ini akan tenggelam di masa.

    Dhaka, Bangladesh

    Ibu kota Bangladesh ini merupakan kota dengan populasi terbesar dengan estimasi populasi 23,9 juta orang pada 2024. PBB menempatkan Bangladesh dalam jejeran ‘Top 10’ negara paling terdampak bencana alam.

    Di kala perubahan iklim makin parah, frekuensi dan intensitas banjir di negara tersebut juga kian mengkhawatirkan. Secara spesifik, Dhaka sudah ‘tenggelam’ sebanyak setengah inci per tahun.

    Kolkata, India

    Kota terbesar ketiga di India ini diestimasikan memiliki 15,6 juta populasi pada 2024. Selain ancaman peningkatan air laut, Kolkata diprediksi akan tenggelam karena ekstraksi air tanah yang berlebihan.

    Banjir juga menjadi bencana rutin di Kolkata. Pada 2024, banjir di Bengal Barat di Kolkata berdampak pada 250.000 orang. Jika bencana banjir ini makin sering terjadi dengan intensitas parah, lebih dari 10 juta orang terancam harus mengungsi.

    Alexandria, Mesir

    Kota terbesar kedua di Mesir ini memiliki populasi yang ditaksir mencapai 5,7 juta orang pada 2024. Hingga saat ini, Alexandria menjadi salah satu hub penting untuk perdagangan transbenua, terutama pengapalan minyak.

    Kota ini berfungsi sebagai salah satu terminal Pipa SUMED, pipa minyak antara Laut Merah dan Mediterania yang digunakan untuk mengirim minyak mentah dan gas alam dari Jazirah Arab ke Eropa.

    Sayangnya, dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil tersebut adalah mencairnya es gletser. Panel iklim PBB memperkirakan sebanyak 30% kota tersebut dapat terendam air pada tahun 2050, yang akan menyebabkan setidaknya 1,5 juta orang mengungsi.

    Banjir juga dapat meluas hingga sebagian besar Delta Nil, menghancurkan salah satu tempat lahirnya peradaban.

    Miami, Florida

    Lebih dari setengah area Miami-Dade County hanya bertengger pada ketinggian 6 kaki di atas air laut. Sebanyak 60% di antaranya terancam tenggelam pada 2060 mendatang.

    Situasi di Miami makin parah dengan banyaknya pembangunan gedung-gedung mewah di area pesisir. Sciencing mengatakan pada skenario terburu, tenggelamnya Miami akan menjadi bencana alam terburuk sepanjang sejarah dari segi kerusakan ekonomi.

    Lagos, Nigeria

    Lagos adalah kota terbesar di Afrika dengan populasi sebanyak 16,5 juta orang pada 2024. Bencana banjir kerap menghantam Lagos pada musim panas, sehingga berdampak pada kerugian ekonomi sebesar miliaran dolar AS per tahun.

    Saat ini, area tersebut memiliki level tenggelam lebih dari 3 inci per tahun.

    Nah, itu dia 10 kota besar padat populasi di berbagai belahan dunia yang diprediksi akan tenggelam di masa depan. Semoga informasi ini membantu agar kita semua dapat mereduksi potensi bencana tersebut dengan menjaga lingkungan!

     

    (luc/luc)

  • PBB Dihantam Krisis, Bakal PHK 6.900 Pekerja

    PBB Dihantam Krisis, Bakal PHK 6.900 Pekerja

    Jakarta –

    Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah bersiap untuk melakukan efisiensi sebesar 20% atau sekitar US$ 3,7 miliar. Langkah ini diproyeksikan akan berdampak pada aksi pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) terhadap 6.900 pekerja.

    Informasi tersebut dibagikan perusahaan melalui memo internal kepada karyawan. PBB juga meminta seluruh unit untuk menyampaikan rincian rencana efisiensi paling lambat 13 Juni 2025.

    Sebagaimana dilansir dari Reuters, Sabtu (31/5/2025), efisiensi akan berlaku mulai 1 Januari, awal siklus anggaran berikutnya. Rencana tersebut muncul di tengah krisis keuangan yang sebagian dipicu oleh Amerika Serikat (AS), yang setiap tahun mendanai hampir seperempat dari badan dunia tersebut.

    Selain pemotongan bantuan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump yang telah menguras habis lembaga kemanusiaan PBB, AS sendiri juga memiliki tunggakan dan belum melunasi iuran tahun fiskal saat ini dengan jumlah hampir US$ 1,5 miliar.

    Meski tidak menyebutkan secara langsung kegagalan AS membayar utang, penulis memo tersebut, Pengawas PBB Chandramouli Ramanathan, mencatat bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari tinjauan yang diluncurkan sejak bulan Maret lalu hang diberi nama UN80.

    “Ini adalah upaya ambisius untuk memastikan bahwa PBB sesuai dengan tujuannya untuk mendukung multilateralisme abad ke-21, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik untuk semua,” kata Ramanathan.

    “Saya mengandalkan kerja sama Anda untuk upaya kolektif ini yang jadwal agresifnya telah diketahui,” sambungnya.

    Dalam pengarahan publik kepada diplomat PBB bulan ini, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan perombakan besar-besaran yang akan menggabungkan departemen-departemen utama dan mengalihkan sumber daya ke seluruh dunia.

    Ia mengatakan, PBB dapat menggabungkan beberapa lembaga, melakukan pemangkasan, memindahkan staf ke kota-kota yang lebih murah, mengurangi duplikasi, dan menghilangkan birokrasi yang berlebihan.

    “Ini adalah masa-masa yang berbahaya, tetapi juga merupakan masa-masa yang penuh peluang dan kewajiban yang besar,” kata Guterres pada 12 Mei lalu.

    “Jangan salah, keputusan yang tidak nyaman dan sulit ada di depan mata. Mungkin lebih mudah dan bahkan tergoda untuk mengabaikannya atau menundanya. Namun, jalan itu adalah jalan buntu,” sambungnya.

    Kegagalan AS untuk membayar iurannya juga telah menciptakan krisis likuiditas bagi PBB, yang diperburuk oleh keterlambatan pembayaran berulang oleh China. Adapun kedua negara tersebut menyumbang lebih dari 40% pendanaan PBB.

    Selain itu, pemerintahan Trump telah menarik ratusan juta dolar dalam bentuk dana diskresioner, yang memaksa penghentian mendadak puluhan program kemanusiaan PBB. Kondisi ini menurut pejabat PBB akan menyebabkan korban jiwa.

    Anggaran AS yang diusulkan untuk tahun mendatang, yang harus disetujui oleh Kongres, telah menghilangkan atau secara drastis mengurangi pendanaan untuk beberapa program PBB, termasuk pemeliharaan perdamaian.

    Pada bulan April lalu, Tom Fletcher dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyampaikan kepada staf bahwa pemotongan dana dari AS akan memaksa lembaganya memangkas 20% staf untuk menutup defisit senilai US$ 58 juta.

    “Para diplomat berpikir bahwa Guterres berharap bahwa jika ia menunjukkan akan melakukan pemotongan ini, maka pemerintahan akan melonggarkan ancaman mereka untuk menghentikan pendanaan bagi PBB,” kata Gowan.

    “Itu mungkin saja. Ada kemungkinan juga bahwa pemerintahan akan mengantongi pemotongan tersebut dan tidak membuat konsesi apa pun,” sambungnya.

    (shc/fdl)

  • Houthi Balas Pengeboman Pesawat Haji, Targetkan Pesawat Sipil Israel

    Houthi Balas Pengeboman Pesawat Haji, Targetkan Pesawat Sipil Israel

    GELORA.CO –  Kelompok Ansarullah Houthi dari Yaman menyatakan akan  meningkatkan serangan mereka terhadap Israel dengan menargetkan pesawat milik El Al dan maskapai penerbangan sipil Israel lainnya. Hal ini disampaikan selepas serangan Israel ke Bandara Internasional Sanaa menghancurkan pesawat sipil pengangkut jamaah haji awal pekan ini 

    Hal itu disampaikan sumber dari kelompok Yaman mengatakan kepada surat kabar Lebanon Al-Akhbar pada Jumat. Sejak 18 Maret, ketika IDF melanjutkan serangannya terhadap Hamas di Jalur Gaza, Houthi telah meluncurkan 42 rudal balistik dan setidaknya 10 drone ke Israel. 

    Sebuah rudal pada tanggal 4 Mei menghantam area Bandara Ben Gurion, menyebabkan sebagian besar maskapai penerbangan asing menunda penerbangan mereka ke Israel dan meningkatkan ketergantungan Israel pada El Al dan maskapai penerbangan lainnya. 

    IDF mencegat rudal terbaru Houthi pada Kamis malam. Ancaman baru Houthi untuk menargetkan pesawat sipil Israel muncul setelah jet tempur Israel mengebom Bandara Internasional Sanaa yang dikuasai Houthi awal pekan ini. Serangan itu menghancurkan pesawat sipil terakhir milik Yemeni Airlines yang sedianya akan digunakan mengangkut 800 jamaah haji ke Arab Saud.

    Sebagai pembalasan atas serangan tersebut, sumber-sumber Houthi mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa “operasi yang akan datang akan berbeda dalam kuantitas dan substansi dari operasi sebelumnya” terhadap Israel, dan kelompok pemberontak akan “menambahkan pesawat sipil milik entitas Israel ke dalam daftar target.” 

    Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menembak jatuh setidaknya tujuh drone MQ-9 Reaper AS. Awal bulan ini, juru bicara kelompok tersebut mengklaim kepada Newsweek bahwa mereka telah memperoleh “senjata baru” yang mampu memaksakan “blokade udara” terhadap Israel.

    Banyak maskapai penerbangan asing menangguhkan rute mereka ke Israel awal bulan ini setelah sebuah rudal balistik yang ditembakkan oleh Houthi menyerang di dalam area Bandara Internasional Ben Gurion, membuat sebagian besar warga Israel bergantung pada maskapai penerbangan El Al, serta maskapai kecil Arkia dan Israir. 

    Kelompok Houthi telah melancarkan serangan rudal dan drone secara terus-menerus terhadap kapal-kapal komersial dan militer di wilayah tersebut dalam apa yang digambarkan oleh kepemimpinan kelompok tersebut sebagai upaya untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza.

    Dari November 2023 hingga Januari 2025, Houthi menargetkan lebih dari 100 kapal dagang dengan rudal dan drone, menenggelamkan dua di antaranya dan menewaskan empat pelaut. Hal ini telah sangat mengurangi arus perdagangan melalui koridor Laut Merah, yang biasanya dilalui barang senilai 1 triliun dolar AS setiap tahunnya.

    Almayadeen melansir, Presiden Yaman Mahdi al-Mashat mengumumkan pada Jumat bahwa semua rute udara dan laut yang digunakan oleh pasukan Israel untuk melakukan serangan terhadap Yaman kini ditetapkan sebagai zona berbahaya bagi lalu lintas sipil dan komersial, seiring Sanaa meningkatkan respons militernya terhadap agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. 

    “Demi keselamatan navigasi udara dan maritim di wilayah di mana angkatan bersenjata kami beroperasi, kami telah mengeluarkan arahan untuk menetapkan rute yang digunakan musuh Zionis untuk menyerang negara kami sebagai zona berbahaya bagi semua perusahaan,” kata al-Mashat. Dia mendesak maskapai penerbangan dan operator maritim untuk mengubah rute, memperingatkan akan adanya tindakan militer yang menargetkan orang-orang Israel yang beroperasi di koridor ini.

    Dalam pidato kemarin, pemimpin Yaman menegaskan kembali kemampuan angkatan bersenjatanya untuk menghadapi pesawat tempur Israel tanpa mengganggu lalu lintas udara atau laut internasional. “Angkatan bersenjata kami akan mampu menghadapi pesawat musuh Zionis tanpa membahayakan navigasi udara dan maritim,” katanya.

    Al-Mashat juga mengisyaratkan perkembangan yang akan terjadi: “Insya Allah, Anda akan segera menerima kabar baik tentang pesawat musuh Zionis yang digunakan dalam agresi terhadap negara kami.” Dia menambahkan bahwa pertahanan udara Yaman akan segera menjadikan pesawat tersebut sebagai “sumber cemoohan.” 

    Serangan Yaman Pernyataannya muncul tak lama sebelum Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan serangan rudal hipersonik yang menargetkan Bandara Ben Gurion di wilayah Lydd yang diduduki, yang dilaporkan mengganggu lalu lintas udara dan menyebabkan ribuan pemukim melarikan diri ke tempat perlindungan. 

    Meskipun sumber-sumber Israel mengklaim bahwa rudal tersebut berhasil dicegat, para pejabat Yaman bersikeras bahwa serangan tersebut mengenai sasaran yang diinginkan. Yaman sejak itu mengumumkan blokade udara terhadap entitas Israel, dan berjanji untuk terus menargetkan bandara dan infrastruktur militer sampai Tel Aviv menghentikan perangnya di Gaza dan mencabut pengepungan di wilayah kantong tersebut.

    Pesawat Israel melakukan empat serangan udara di Bandara Internasional Sanaa Rabu pagi. Serangan itu menghancurkan pesawat yang sedianya akan digunakan mengangkut jamaah haji ke Jeddah, Arab Saudi.

    Serangan tersebut menargetkan landasan pacu dan pesawat Yemeni Airlines. Khaled al-Shaif, direktur bandara, menulis di  X bahwa Israel menargetkan “pesawat fungsional terakhir milik Yemeni Airlines di Bandara Internasional Sana’a, sehingga menghancurkannya sepenuhnya”. 

    Data penerbangan menunjukkan, pesawat yang menjadi sasaran adalah Airbus A320-233 yang tiba dari ibu kota Yordania, Amman. Pesawat itu mendarat di Sanaa sekitar pukul 09.10 waktu setempat. 

    Berdasarkan informasi Flightradar24 yang diperoleh Aljazirah, pesawat tersebut dijadwalkan terbang menuju Jeddah di Saudi membawa penumpang yang akan menunaikan ibadah haji. Pada Jumat, bandara tersebut mengumumkan akan mengoperasikan dua penerbangan sehari ke Jeddah selama sembilan hari untuk mengangkut jamaah.

    Khaled Al-Shaif menyatakan kemudian bahwa pemboman itu menghalangi 800 jamaah asal Yaman untuk menunaikan ibadah haji di Makkah. Pemboman itu juga menghalangi ribuan pasien yang sedang menunggu perjalanan untuk berobat ke luar negeri. Berbicara pada konferensi pers, pemerintah di Sanaa mengecam keras penargetan bandara oleh pesawat tempur Israel. Mereka mencatat bahwa serangan itu terjadi ketika sekelompok jamaah sedang bersiap untuk berangkat. 

    Serangan tersebut digambarkan sebagai “pelanggaran berat dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsipnya.” Al-Shaif menyatakan bahwa satu-satunya pesawat Yemenia Airways yang tersisa, yang mengoperasikan tiga penerbangan sehari, hancur total dalam serangan tersebut, yang mengakibatkan penutupan total lalu lintas udara di bandara.

    Dia menambahkan bahwa serangan terbaru ini menjadikan jumlah total pesawat sipil yang hancur di Bandara Internasional Sanaa menjadi delapan sejak awal agresi Israel di Yaman. Pemerintah di Sanaa meminta PBB, Dewan Keamanan PBB, dan semua organisasi internasional terkait bertanggung jawab penuh atas serangan berulang-ulang Israel terhadap bandara dan infrastruktur sipil lainnya.

  • Israel Menjadi-jadi di Tepi Barat: Pengin Bangun Negara Yahudi

    Israel Umumkan Ekspansi Permukiman Berskala Besar di Tepi Barat

    Jakarta –

    Israel pada Kamis (29/5) mengumumkan rencana pendirian 22 permukiman Yahudi baru di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina.

    Keputusan tersebut diambil oleh kabinet keamanan Israel dan diumumkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang juga seorang pemukim, serta Menteri Pertahanan Israel Katz, yang mengawasi pemukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Ekspansi nantinya dibarengi jaminan legalisasi bagi pos-pos permukiman ilegal yang sudah dibangun tanpa izin pemerintah. Sementara pada saat yang sama, serangan udara Israel ke Jalur Gaza menewaskan sedikitnya 13 orang dalam semalam, menurut pejabat kesehatan setempat.

    Israel merebut Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Palestina ingin menjadikan ketiga wilayah tersebut sebagai bagian dari negara masa depan. Sebabnya, komunitas internasional menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal dan sebagai hambatan utama bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa keputusan pembangunan permukiman Yahudi “memperkuat cengkeraman kita di Yudea dan Samaria”, ujarnya merujuk kepada istilah Alkitab untuk wilayah Tepi Barat.

    Dia menambahkan bahwa ekspansi pemukiman di daerah pendudukan “menegaskan hak historis bangsa Yahudi atas Tanah Israel, sekaligus menjadi jawaban telak terhadap terorisme Palestina.” Menurutnya, pembangunan permukiman juga merupakan “langkah strategis untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang bisa membahayakan Israel.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ekspansi terbesar sejak Kesepakatan Oslo

    Israel telah membangun lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat yang kini dihuni sekitar 500.000 warga Israel. Bentuk permukiman Yahudi ini bervariasi, mulai dari pos kecil di atas bukit hingga komunitas lengkap dengan blok apartemen, pusat perbelanjaan, pabrik, dan taman. Kebanyakan pemukiman dihuni kaum Yahudi garis keras yang membenarkan praktik pendudukan. Militer Israel berkewajiban melindungi setiap pemukiman, meski artinya membatasi ruang gerak sekitar tiga juta warga Palestina di kampung halamannya sendiri.

    Di Tepi Barat, warga sipil Palestina secara umum hidup di bawah kekuasaan militer Israel. Adapun Otoritas Palestina hanya menguasai kota-kota besar. Sementara warga Israel yang hidup di wilayah pendudukan menikmati status kewarganegaraan penuh.

    Peace Now menyebutkan, rencana pemerintah mencakup legalisasi 12 pos permukiman ilegal, pembangunan 9 permukiman baru, serta pengklasifikasian ulang zona pemukiman untuk dimekarkan.

    “Pemerintah secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih memperkuat pendudukan dan melakukan aneksasi de facto ketimbang mengupayakan perdamaian,” kata Peace Now.

    Minimnya tekanan dari AS

    Sejak beberapa tahun terakhir, Israel sudah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi, bahkan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza. Perluasan ini semakin membatasi ruang gerak warga Palestina dan menjauhkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak dan merdeka.

    Pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS untuk pertama kalinya mendukung klaim Israel atas wilayah yang direbut melalui perang, serta mengambil langkah-langkah yang melegitimasi permukiman. Adapun Presiden Joe Biden, yang secara resmi menentang permukiman, juga tidak banyak menekan Israel untuk menghentikan ekspansi.

    Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu menyatakan bahwa keberadaan pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal. Majelis di Den Haag itu menuntut dihentikannya segala bentuk pembangunan atau peresmian permukiman.

    Israel menolak opini non-mengikat dari ke15 hakim tersebut, dengan menyatakan bahwa wilayah Tepi Barat Yordan adalah bagian dari tanah historis bangsa Yahudi.

    Permukiman Israel di Gaza

    Israel sebenarnya telah menarik semua pasukan dan membubarkan seluruh permukiman di Jalur Gaza saat hengkang pada tahun 2005. Kini, sejumlah pejabat pemerintah menyerukan agar warga Israel bisa kembali bermukim secara permanen di wilayah tersebut.

    Mereka meminta sebagian besar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke tempat lain secara sukarela. Oleh banyak pihak, rencana ini dianggap sebagai bentuk pengusiran paksa dan melanggar hukum internasional.

    Saat ini, Israel menguasai lebih dari 70 persen wilayah Jalur Gaza, menurut Profesor Yaakov Garb dari Universitas Ben Gurion yang telah lama meneliti penggunaan lahan di wilayah Israel-Palestina. Area ini mencakup zona penyangga di sepanjang perbatasan Israel serta Kota Rafah di selatan yang kini nyaris kosong, dan wilayah-wilayah lain yang telah diperintahkan Israel untuk dievakuasi.

    Kritik dan kecaman

    Rencana Israel memicu kritik tajam dari sejumlah negara, termasuk sekutu di Barat. Pemerintah Inggris, misalnya, menyebut tindakan itu sebagai “rintangan yang disengaja” bagi negara Palestina, sementara juru bicara kepala PBB Antonio Guterres mengatakan langkah Israel mendorong upaya menuju solusi dua negara “ke arah yang salah”.

    Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, mengatakan rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu membahayakan “solusi dua negara” dan tidak melindungi Israel.

    Sementara Yordania menyebut langah Israel Ilegal, dan “merusak prospek perdamaian dengan memperkuat pendudukan”.

    “Kami menentang semua” perluasan permukiman, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengulangi seruan agar Israel menghentikan kegiatan yang menghalangi perdamaian dan pembangunan ekonomi.

    “Pemerintah Israel tidak lagi berpura-pura. Pencaplokan wilayah pendudukan dan perluasan permukiman adalah tujuan utamanya,” tulis organisasi HAM Peace Now.

    Dalam pengumumannya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memberikan pembelaan awal, saat mengatakan: “Kami tidak mengambil tanah asing, tetapi warisan leluhur kami.”

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga “Kisah Dokter di Gaza Kehilangan 9 Anaknya Akibat Serangan Israel” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PKS dan PPP Dukung Sikap Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    PKS dan PPP Dukung Sikap Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera mempertegas pernyataan Prabowo yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina jika ingin Israel diterima sebagai negara.

    “Peluang dan konsep yang ada saat ini [untuk Palestina] baru two state solution dan pernyataan beliau [Presiden Prabowo] jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan memang seperti itu.” Ujar Mardani dalam keterangan resminya, Jumat (30/5/2025).

    Sementara itu, PPP mengapresiasi terobosan diplomasi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Arwani Thomafi mengatakan dukungan Indonesia untuk Palestina tetap harus menjadi prioritas sesuai mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    “Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa lain sekaligus menolak penjajahan, termasuk Israel yang mencaplok tanah Palestina,” kata Arwani dilansir dari Antara, Jumat (30/5/2025).

    Arwani mengatakan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel bisa terjadi asalkan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Israel harus bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.

    “Sebelum Indonesia membuka hubungan diplomatik itu, Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional terlebih dahulu atas kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina bertahun-tahun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

    Presiden Prabowo menyatakan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel setelah Palestina merdeka. Penegasan tersebut memberi pesan kepada Prancis yang akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi dengan Arab Saudi untuk perdamaian Palestina-Israel.

    PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17–20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.