partai: PBB

  • Asal-Usul dan Tujuan Hari Lingkungan Hidup Sedunia – Page 3

    Asal-Usul dan Tujuan Hari Lingkungan Hidup Sedunia – Page 3

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia bermula dari Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia di Stockholm pada tahun 1972. Konferensi ini menjadi titik awal kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan. Selain itu, konferensi ini juga menyoroti perlunya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah lingkungan.

    Tujuan utama peringatan ini adalah untuk mendorong aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Aksi ini diharapkan datang dari berbagai pihak, mulai dari individu hingga pemerintah. Dengan adanya aksi nyata, diharapkan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.

    Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, kelestarian lingkungan dapat terjaga untuk generasi mendatang.

  • Palestina Minta PBB Rilis Resolusi Gaza, Israel: Jangan Buang-buang Energi

    Palestina Minta PBB Rilis Resolusi Gaza, Israel: Jangan Buang-buang Energi

    Jakarta

    Duta Besar (Dubes) Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan bahwa ia akan meminta Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ini disampaikannya setelah pemungutan suara Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza karena diveto oleh Amerika Serikat.

    Niat Palestina tersebut ditanggapi sinis oleh pemerintah Israel.

    Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan bahwa rencana Palestina untuk mengajukan resolusi tersebut ke Majelis Umum, di mana tidak ada negara yang dapat memvetonya, tidak ada gunanya. Dia mengatakan kepada negara-negara “jangan buang-buang energi Anda lagi.”

    “Resolusi ini tidak memajukan bantuan kemanusiaan dan justru merusaknya. Resolusi ini mengabaikan sistem kerja yang mendukung agenda politik,” katanya, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Voting DK PBB pada Rabu (4/6) waktu setempat tersebut merupakan pemungutan suara pertama DK PBB mengenai perang Gaza sejak November lalu. Diketahui bahwa DK PBB beranggotakan 15 negara termasuk lima negara: China, Prancis, Amerika Serikat, Inggris dan Rusia yang memiliki hak veto untuk menggagalkan resolusi.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    Lihat juga Video: PBB Kutuk Keras Serangan Israel ke Warga Gaza saat Antre Bantuan

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio.

    Rancangan resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.”

    Rancangan resolusi itu juga menyerukan “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain,” dan menuntut pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    Lihat juga Video: PBB Kutuk Keras Serangan Israel ke Warga Gaza saat Antre Bantuan

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza, Hamas Bilang Gini

    AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza, Hamas Bilang Gini

    Jakarta

    Kelompok Hamas mengecam Amerika Serikat setelah negara itu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa batas di Gaza. Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), Hamas mengutuk veto AS tersebut yang disebutnya “memalukan”. Hamas pun mengulangi tuduhan “genosida” di Gaza.

    Veto tersebut “menandai noda baru pada catatan etika Amerika Serikat,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, menuduh Washington “melegitimasi genosida, mendukung agresi, dan merasionalisasi kelaparan, kehancuran, dan pembunuhan massal.”

    Voting pada Rabu (4/6) waktu setempat tersebut merupakan pemungutan suara pertama DK PBB mengenai perang Gaza sejak November lalu.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Rancangan resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.”

    Rancangan resolusi itu juga menyerukan “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain,” dan menuntut pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    Israel telah menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengakhiri perangnya di Gaza.

    Tekanan meningkat terkait distribusi bantuan yang gagal di Gaza, yang diblokir Israel selama lebih dari dua bulan sebelum mengizinkan sejumlah kecil kendaraan PBB masuk pada pertengahan Mei lalu.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Simak Video “Video: Presiden Palestina Tolak Gagasan Pemerintahan Asing di Gaza”
    [Gambas:Video 20detik]

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza. AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade selama 11 minggu bulan lalu.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Lihat juga Video: Menteri AS Kunjungi Israel, Bahas Gaza-Pembebasan Sandera

    (yld/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga Gaza Utara Berjuang di Tengah Krisis Pangan-Minimnya Bantuan

    Warga Gaza Utara Berjuang di Tengah Krisis Pangan-Minimnya Bantuan

    Jakarta

    Sebelum perang terjadi, Hazem Lubbad adalah seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai pelayan restoran di Gaza City untuk membiayai kuliahnya. Selama 19 bulan terakhir, ia berlindung bersama keluarga besarnya di Sheikh Radwan, sebuah kawasan di barat laut Kota Gaza.

    Warga di sejumlah daerah di sekitarnya, seperti Beit Lahiya dan Jabalia telah diperintahkan oleh militer Israel untuk ‘mengungsi’ ke arah selatan. Warga mengatakan kawasan ini mengalami serangan udara dan penembakan yang terus menerus. Warga juga harus berjuang keras untuk mendapatkan makanan. Bergerak di wilayah ini pun sangat berbahaya.

    “Kami makan apa pun yang ada, hanya satu kali sehari, dari pagi sampai malam. Kadang-kadang hanya lentil (kacang-kacangan kecil), kadang pasta,” ujar Hazem, 21 tahun, dalam pesan video dari Gaza.

    Sulitnya akses makanan sudah terjadi sejak awal perang, kata Hazem. Kini, meski sebagian kecil bantuan mulai masuk setelah blokade 11 minggu oleh pemerintah Israel, warga mengatakan bantuan itu tidak sampai ke wilayah utara

    Israel menutup semua perlintasan dan menghentikan pengiriman bantuan sejak 2 Maret. Pejabat Israel menyatakan Hamas mencuri bantuan dan menggunakannya untuk kepentingan kelompok mereka, meskipun belum ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Hamas, yang menguasai Gaza, dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Jerman, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya.

    Sulitnya perjuangan warga mendapat makanan di tengah perang

    “Sudah satu setengah sampai dua bulan tidak ada tepung sama sekali. Harga satu kilo tepung di pasar gelap bisa mencapai 80 – 100 shekel (sekitar Rp350 – 450 ribu), dan kondisi kami sekarang tidak memungkinkan untuk membelinya,” jelas Hazem.

    Ia menambahkan bahwa tidak ada satu pun anggota keluarga yang memiliki penghasilan tetap akibat perang. Lubbad juga mengatakan bahwa mereka telah membuat stasiun pengisian daya ponsel sederhana bertenaga surya dan warga bisa mengisi daya ponsel dengan membayar sejumlah uang.

    Israel hingga kini tidak mengizinkan jurnalis asing masuk ke Gaza sejak perang dimulai pasca serangan Hamas pada 2023. Karena itu, DW kerap mewawancarai warga Gaza melalui sambungan telepon.

    Warga Gaza utara juga mengikuti dengan ngeri berita tentang jatuhnya korban jiwa, hampir setiap hari, mereka yang mencoba mencapai lokasi distribusi makanan di Gaza selatan. Lokasi ini dijalankan oleh perusahaan swasta Amerika-Israel bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF) dan mendapat pengamanan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan telah menolak sistem distribusi makanan baru ini. Mereka menyatakan sistem ini tak akan mampu memenuhi kebutuhan 2,3 juta penduduk Gaza dan berisiko membuat makanan sebagai alat untuk mengontrol penduduk. Di Gaza utara tidak ada lokasi distribusi, dan bagi warga yang tinggal di utara, mencapai titik tersebut sangat berbahaya dan terlalu jauh.

    PBB menyatakan bahwa mereka hanya diizinkan membawa sejumlah truk yang membawa tepung, yang hanya boleh dibagikan ke toko roti, serta pasokan terbatas lain seperti obat-obatan dan makanan bayi.

    UN-OCHA: “Ini penderitaan yang dirancang secara sengaja”

    “Ini adalah kelangkaan yang direkayasa,” ujar Jonathan Whittall, kepala UN-OCHA, dalam jumpa pers di Yerusalem pekan lalu. Ia menekankan bahwa bantuan harus diberikan kepada semua warga sipil, di mana pun mereka berada. “Skema ini adalah sistem penjatahan berbasis pengawasan yang melegitimasi kebijakan penderitaan yang dirancang secara sengaja. Ini terjadi ketika warga Gaza, setengahnya adalah anak-anak, sedang berjuang untuk bertahan hidup.”

    Selain kekurangan makanan, warga juga kesulitan mendapatkan air bersih dan gas untuk memasak. Banyak yang terpaksa membakar sampah atau kayu dari bangunan yang hancur untuk menyalakan api.

    Pada Selasa (03/06), dilaporkan terjadi lagi insiden penembakan oleh pasukan Israel dekat pusat distribusi bantuan. Laporan media menyebut 27 orang tewas. Banyak warga harus berjalan jauh untuk mencapai lokasi distribusi, yang biasanya berada dekat zona militer Israel.

    IDF menyebut: “Selama pergerakan massa di sepanjang jalur yang ditentukan menuju lokasi distribusi bantuan, yang jaraknya sekitar setengah kilometer dari lokasi, pasukan IDF akan mengidentifikasi beberapa tersangka yang bergerak mendekat dan menyimpang dari rute akses. Pasukan melepaskan tembakan peringatan, dan ketika para tersangka tidak mundur, tembakan diarahkan ke beberapa individu yang mendekat.”

    Militer Israel mengatakan mereka “mengetahui adanya laporan korban jiwa dan sedang menyelidiki insiden tersebut.” Mereka juga menyatakan bahwa mereka “mengizinkan organisasi sipil Amerika (GHF) untuk beroperasi secara independen agar bantuan bisa disalurkan langsung ke warga Gaza, dan bukan ke Hamas.”

    Palang Merah Internasional (ICRC) menyebut rumah sakit lapangan mereka di Rafah menerima “gelombang korban massal sebanyak 184 pasien” pada Selasa (03/06) pagi. Sebanyak 19 orang meninggal saat tiba, dan delapan lainnya meninggal tak lama kemudian. Mayoritas menderita luka tembak.

    Apa yang terjadi di titik distribusi baru?

    Pekan lalu, DW mewawancarai seorang pria muda yang mengungsi ke Gaza selatan dan berhasil mendapatkan dua kotak makanan dari titik distribusi GHF.

    “Siapa pun bisa bawa sebanyak yang mereka mampu. Tidak ada arahan jumlah, tidak ada pemeriksaan, apa pun,” ujar Muhammad Qishta lewat telepon. Kotak itu berisi beras, gula, tepung, halva (pasta wijen manis), minyak, biskuit, dan pasta. “Karena tidak ada arahan jelas mengenai rute masuk dan keluar, beberapa orang tanpa sadar masuk ke jalan yang ternyata berbahaya, dan terdengarlah suara tembakan. Saya langsung lari, tidak sempat melihat apa-apa, hanya mendengar suara tembakan,” ujar Qishta, 30 tahun.

    Sementara itu, Hazem Lubbad dan keluarganya tetap bertahan di Sheikh Radwan. Mereka enggan mengungsi karena menurut mereka “di mana-mana situasinya buruk. Di mana-mana berbahaya.”

    Kini, Lubbad dan keluarganya menghaluskan pasta dan lentil untuk membuat roti. “Kami buat 20 roti pita per hari dan membaginya untuk 13 orang. Setiap orang hanya mendapat satu atau dua potong roti per hari. Itu cukup untuk bertahan sampai kami menemukan makanan lainnya.”

    Sebelumnya mereka sempat bisa membeli dukkah, campuran rempah yang biasa dimakan dengan roti, tetapi stoknya mulai habis. Makanan kaleng yang mereka beli saat masih tersedia juga telah habis, kata Lubbad.

    “Bagi anak-anak, ini sangat berat,” kata Hazem. “Makan sekali sehari jelas tidak cukup, tapi memang tidak ada makanan untuk lebih dari itu.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Ndolu

    Editor: Prita Kusumaputri dan Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Dalih Israel Tembak Warga Gaza saat Antre Bantuan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Membela, Rusia Bilang Iran Berhak Punya Program Nuklir Damai

    Membela, Rusia Bilang Iran Berhak Punya Program Nuklir Damai

    Moskow

    Rusia menyampaikan pernyataan yang membela Iran setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan kesepakatan baru dengan Teheran tidak akan mengizinkan pengayaan uranium. Moskow balik menegaskan bahwa Iran memiliki “hak” untuk program nuklir damai.

    Washington dan Teheran menggelar lima putaran perundingan nuklir sejak April lalu, dengan pengayaan uranium menjadi pembahasan utama. Perundingan itu bertujuan mencapai kesepakatan baru guna menggantikan kesepakatan sebelumnya yang ditinggalkan Trump pada masa jabatan pertamanya tahun 2018.

    Trump, pada Senin (2/6), menegaskan Iran tidak akan diperbolehkan melakukan pengayaan uranium dalam kesepakatan nuklir antara kedua negara. Teheran bersikeras membela aktivitas yang disebutnya sebagai upaya “damai” untuk memperoleh bahan bakar pembangkit listrik tersebut.

    Saat ditanya soal komentar terbaru Trump, seperti dilansir AFP, Rabu (4/6/2025), juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memberikan pembelaan untuk Iran.

    “Negara-negara memiliki hak untuk energi damai, penggunaan energi atom secara damai harus dilakukan secara eksklusif di bawah kendali ketat Badan Energi Atom Internasional,” tegas Peskov dalam komentarnya.

    “Kami meyakini bahwa negara-negara harus tetap menjaga hak ini,” ucapnya.

    Pembelaan Kremlin ini disampaikan saat Rusia dan Iran yang bersekutu semakin memperdalam hubungan militer kedua negara di tengah invasi militer Moskow terhadap Ukraina, yang berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

    Peskov juga menegaskan kembali dukungan Rusia terhadap perundingan “yang bertujuan untuk mencapai resolusi damai” di tengah kebuntuan antara Iran dan AS.

    Penegasan Trump soal larangan pengayaan uranium Iran itu disampaikan setelah media Axios melaporkan bahwa tawaran AS akan memungkinkan Iran untuk memperkaya sebagian bahan bakar nuklirnya.

    “Berdasarkan perjanjian potensial kita — KITA TIDAK AKAN MENGIZINKAN PENGAYAAN URANIUM APA PUN!” tegas Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

    Axios juga melaporkan bahwa tawaran terbaru Washington yang dikirimkan ke Teheran pada Sabtu (31/5) akan mengizinkan pengayaan uranium level rendah di wilayah Iran, untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

    Sementara itu, Iran bersikeras menyatakan pihaknya “tidak menyembunyikan apa pun” mengenai program nuklirnya. Hal ini disampaikan setelah Badan Energi Atom Internasional (IAEA), badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meminta Teheran untuk lebih transparan.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam konferensi pers di Kairo, Mesir, di mana dia bertemu kepala IAEA Rafael Grossi, menegaskan bahwa “Iran memiliki program nuklir damai” dan “siap memberikan jaminan” kepada pihak mana pun.

    Ditegaskan juga oleh Aragchi bahwa tidak akan ada kesepakatan nuklir jika tujuannya adalah “menghentikan Iran dari aktivitas nuklir damai” — yang merujuk pada pengayaan uranium.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Drone Israel Tewaskan 12 Orang di Gaza, Termasuk Anak-anak

    Serangan Drone Israel Tewaskan 12 Orang di Gaza, Termasuk Anak-anak

    Jakarta

    Israel terus menggempur Gaza. Serangan drone Israel di dekat kota Khan Younis, Gaza selatan pada Rabu (4/6) menewaskan sedikitnya 12 orang, termasuk anak-anak.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (4/6/2025), badan pertahanan sipil di Gaza mengatakan serangan drone Israel terhadap sebuah tenda yang menampung warga Palestina yang mengungsi itu, menewaskan sedikitnya 12 orang.

    “Setidaknya 12 orang tewas, termasuk beberapa anak-anak dan wanita, dalam serangan drone Israel pagi ini terhadap tenda untuk orang-orang terlantar” di dekat Khan Younis, kata juru bicara badan tersebut, Mahmud Bassal kepada AFP, seraya menambahkan bahwa empat orang lainnya tewas dalam serangan terpisah.

    Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan AFP untuk memberikan komentar.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (4/6/2025), warga setempat mengatakan bahwa militer Israel meningkatkan serangan udara dan gempuran tank-tank di beberapa bagian Khan Younis. Ini terjadi sehari setelah militer Israel menjatuhkan selebaran yang memperingatkan penduduk setempat untuk meninggalkan rumah mereka dan menuju ke wilayah barat, dengan mengatakan pasukan akan memerangi Hamas dan militan lain di daerah tersebut.

    Sebelumnya, Palang Merah Internasional mengatakan sebanyak 27 orang tewas ditembak pasukan Israel saat menunggu bantuan di Rafah, Gaza pada Selasa (3/6) waktu setempat. Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki insiden itu.

    “Sebelumnya hari ini, pasukan (Israel) melepaskan tembakan peringatan sekitar setengah kilometer dari area distribusi bantuan, ke arah tersangka yang mendekat dengan cara yang membahayakan keselamatan mereka — keselamatan para prajurit,” kata juru bicara militer Brigadir Jenderal Effie Defrin dalam pernyataan yang disiarkan televisi, seperti dilansir AFP, Rabu (4/6/2025).

    “Insiden ini sedang diselidiki, dan di sini juga, kami akan mengungkap kebenarannya,” imbuhnya.

    PBB Mengecam

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam serangan mematikan itu. Kecaman dilontarkan oleh kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, yang menyebut “serangan mematikan” terhadap warga sipil di sekitar lokasi distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza merupakan “kejahatan perang”.

    “Serangan mematikan terhadap warga sipil yang putus asa yang mencoba mengakses bantuan makanan dalam jumlah yang sangat sedikit di Gaza tidak dapat dibenarkan,” sebutnya.

    “Serangan yang diarahkan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan merupakan kejahatan perang,” tegas Turk.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 4 Juta Orang Mengungsi, Krisis Sudan Jarang Mendapat Sorotan

    4 Juta Orang Mengungsi, Krisis Sudan Jarang Mendapat Sorotan

    Enggak mau ketinggalan berita-berita terkini? Kami sudah merangkumnya untuk Anda.

    Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 4 Juni 2025 kita awali dari Sudan.

    ‘Krisis kemanusiaan’ di Sudan

    Lebih dari empat juta orang sudah meninggalkan Sudan sejak dimulainya perang saudara pada tahun 2023, kata pejabat badan pengungsi PBB.

    Kekerasan mulai melanda Sudan pada bulan April 2023, yang menewaskan puluhan ribu orang, sementara 13 juta orang mengungsi karena kelaparan yang terjadi di beberapa daerah.

    “Jika konflik berlanjut di Sudan, kami memperkirakan ribuan orang lagi akan terus mengungsi, yang membahayakan stabilitas regional dan global,” kata Eujin Byun, juru bicara badan pengungsi PBB atau UNHCR.

    Lebih dari 800.000 pengungsi sudah berada di Chad, dengan kondisi tempat tinggal sangat buruk karena kekurangan dana, menurut UNHCR.

    “Ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sedang kita hadapi. Ini adalah krisis kemanusiaan,” ujar Dossou Patrice Ahouansou dari UNHCR.

    Elon Musk menyerang Donald Trump

    Miliarder Elon Musk menyerang Presiden Donald Trump dengan kebijakannya yang ingin melakukan pemotongan pajak hingga $3 triliun.

    Hanya beberapa hari setelah meninggalkan perannya sebagai penasihat presiden Amerika Serikat, Elon yang juga donor Partai Republik menyebut rencana Presiden Trump “keterlaluan.”

    Kebijakan Presiden Trump nantinya akan membuat pemerintah Amerika Serikat memperpanjang keringanan pajak melalui pemotongan anggaran.

    Dampaknya akan menghilangkan layanan perawatan kesehatan bagi jutaan warga Amerika berpenghasilan rendah, yang bergantung pada Medicaid.

    Ukraina kembali menyerang Rusia

    Serangan Ukraina menghancurkan Jembatan Kerch, yang menghubungkan Rusia dan Semenanjung Krimea.

    Rusia melakukan serangan dengan bahan peledak bawah air.

    Ini sekaligus menjadi serangan susulan setelah pesawat nirawak Ukraina menargetkan pesawat pengebom jarak jauh Rusia dengan kemampuan nuklir, hari Minggu kemarin.

    Dalam pertemuan di Turki, Rusia mengatakan kepada Ukraina jika pihaknya hanya akan setuju untuk mengakhiri perang, jika Ukraina menyerahkan sebagian wilayahnya dan membatasi jumlah tentaranya.

    Tahanan penjara kabur setelah gempa

    Serangkaian gempa di Pakistan menurut laporan polisi setempat telah menyebabkan lebih dari 200 tahanan kabur dari penjara, setelah mereka sempat terlibat perkelahian dengan para penjaga penjara.

    Zia-ul-Hasan Lanjar, salah satu pejabat, mengatakan aksi kabur para napi dimulai Selasa (03/06) kemarin, saat ratusan tahanan diizinkan untuk meninggalkan sel mereka karena gempa.

    Polisi mengatakan para tahanan kemudian merampas senjata dari sipir, kemudian memaksa mereka membuka gerbang utama hingga terjadi kerusuhan.

    Setidaknya satu tahanan tewas dan tiga penjaga terluka, menurut Kepala Polisi Provinsi Ghulam Nabi Memon.

  • Pusat Distribusi Bantuan Gaza yang Didukung AS-Israel Ditutup, Ada Apa?

    Pusat Distribusi Bantuan Gaza yang Didukung AS-Israel Ditutup, Ada Apa?

    Gaza City

    Pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza yang dikelola oleh kelompok kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel, akan ditutup sementara pada Rabu (4/6) waktu setempat.

    Penutupan sementara dilakukan menyusul serangan brutal oleh Israel yang menewaskan puluhan warga sipil Gaza yang sedang menunggu bantuan.

    Namun, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (4/6/2025), Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), kelompok kemanusiaan yang mengelola pusat distribusi bantuan di Rafah itu, mengumumkan bahwa penutupan sementara dilakukan untuk renovasi.

    “Pada 4 Juni, pusat-pusat distribusi akan ditutup untuk renovasi. reorganisasi dan pengerjaan peningkatan efisiensi,” sebut GHF dalam pengumumannya via Facebook.

    Operasional distribusi bantuan di area Rafah, sebut GHF, akan dilanjutkan kembali pada Kamis (5/6) besok.

    Penutupan sementara pusat distribusi bantuan yang dikelola GHF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel.

    “Dilarang besok (Rabu) untuk melakukan perjalanan di ruas jalanan menuju pusat-pusat distribusi, yang dianggap sebagai zona pertempuran,” kata juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, dalam pernyataan via media sosial.

    Lihat juga Video Dalih Israel Tembak Warga Gaza Saat Antre Bantuan: Menimbulkan Ancaman

    Pada pekan pertama GHF beroperasi, yang diklaim berhasil mendistribusikan lebih dari tujuh juta paket makanan, kritikan menghujani. Terutama ketika serangan brutal merenggut puluhan nyawa warga sipil Gaza yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di area distribusi bantuan.

    Dalam insiden pada Minggu (1/6), sedikitnya 31 orang tewas dalam serangan yang diyakini dilakukan tentara Israel terhadap warga sipil yang ada di dekat atau di dalam kompleks distribusi bantuan yang dikelola GHF. Militer Israel membantah pasukannya melepas tembakan ke arah warga sipil.

    Insiden serupa terjadi kembali pada Selasa (3/6), dengan sedikitnya 27 orang tewas. Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, menyebut puluhan kematian itu terjadi “ketika pasukan Israel melepaskan tembakan dengan tank-tank dan drone” terhadap warga sipil yang menunggu bantuan kemanusiaan.

    Militer Israel mengakui pasukan mereka melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang mereka klaim bergerak mendekati pasukan mereka dengan cara yang “memberikan ancaman bagi mereka”.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam serangan mematikan di pusat distribusi bantuan kemanusiaan Gaza itu sebagai “kejahatan perang”.

    PBB tidak bekerja sama dengan GHF karena kekhawatiran yayasan itu dibentuk untuk memenuhi tujuan militer Israel. PBB juga meragukan jika distribusi bantuan yang dilakukan GHF memenuhi prinsip kemanusiaan inti seperti netralitas, imparsialitas dan independensi.

    Lihat juga Video Dalih Israel Tembak Warga Gaza Saat Antre Bantuan: Menimbulkan Ancaman

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Bakal Veto Lagi?

    DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Bakal Veto Lagi?

    Jakarta

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan melakukan voting pada hari Rabu (3/6) waktu setempat untuk sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa batas di Gaza. Resolusi ini diperkirakan akan gagal karena veto Amerika Serikat.

    Dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Rabu (4/6/2025), ini adalah pemungutan suara pertama badan yang beranggotakan 15 negara itu mengenai masalah Gaza sejak November lalu. Saat itu, ketika Amerika Serikat — sekutu utama Israel — juga menggagalkan resolusi yang menyerukan diakhirinya pertempuran di Gaza.

    Resolusi baru tersebut, yang dilihat oleh AFP, “menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.”

    Resolusi tersebut juga menyerukan “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lain.”

    Menggarisbawahi “situasi kemanusiaan yang mengerikan” di wilayah Palestina itu, resolusi tersebut juga menuntut pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Resolusi tersebut akan diajukan untuk pemungutan suara pada pukul 4:00 sore hari Rabu waktu setempat. Namun, beberapa diplomat mengindikasikan kepada AFP, bahwa mereka memperkirakan Amerika Serikat akan menggunakan hak vetonya. Mereka menambahkan bahwa perwakilan dari 10 anggota Dewan terpilih, yang akan memperkenalkan draf resolusi tersebut, telah mencoba dengan sia-sia untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika.

    Israel telah menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat untuk mengakhiri perangnya di Gaza. Tekanan itu meningkat karena distribusi bantuan yang gagal di Gaza, yang diblokir Israel selama lebih dari dua bulan, sebelum mengizinkan sejumlah kecil kendaraan PBB masuk pada pertengahan Mei lalu.

    Namun, PBB mengatakan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan.

    Sebelumnya, Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, pada hari Selasa (3/6) mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak.

    “Kita semua akan diadili oleh sejarah tentang seberapa banyak yang telah kita lakukan untuk menghentikan kejahatan ini terhadap rakyat Palestina,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini