partai: PBB

  • Israel Minta Lucuti Hizbullah, Ancam Tak Akan Ada Ketenangan di Beirut

    Israel Minta Lucuti Hizbullah, Ancam Tak Akan Ada Ketenangan di Beirut

    Jakarta

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memperingatkan Israel akan terus menyerang Lebanon hingga melucuti kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Katz sehari setelah Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam pinggiran selatan Beirut.

    “Tidak akan ada ketenangan di Beirut, dan tidak ada ketertiban atau stabilitas di Lebanon, tanpa keamanan bagi Negara Israel. Kesepakatan harus dihormati dan jika Anda tidak melakukan apa yang diminta, kami akan terus bertindak, dan dengan kekuatan besar,” kata Katz dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Jumat (6/6/2025).

    Katz mengatakan bahwa ia menanggapi langsung kecaman Presiden Lebanon Joseph Aoun atas serangan pada Kamis malam di Beirut selatan.

    Diketahui, menyusul peringatan di media sosial, militer Israel menyerang sebuah gedung di pinggiran selatan Beirut yang katanya digunakan Hizbullah untuk memproduksi pesawat nirawak.

    Sebelumnya, Aoun menyebut serangan itu sebagai “pelanggaran mencolok” terhadap gencatan senjata November, yang dilakukan “pada malam menjelang festival keagamaan yang sakral” — hari raya Idul Adha bagi umat Islam.

    Aoun mengatakan serangan itu adalah “bukti tak terbantahkan dari penolakan agresor… atas perdamaian yang adil di wilayah kami”.

    Sebelum berlakunya gencatan senjata, Israel dan Hizbullah terlibat dalam pertempuran selama lebih dari setahun yang berpuncak pada perang besar selama dua bulan.

    Israel Serang Beirut Jelang Idul Adha

    Sebelumnya, militer Israel melancarkan serangan yang menargetkan Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, Kamis (6/6). Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan Israel tersebut.

    Tentara Israel sebelumnya memberi tahu penduduk di empat
    kawasan di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, yang dikenal sebagai Dahiyeh, untuk mengungsi sebelum serangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai lokasi produksi drone bawah tanah milik Hizbullah yang didanai oleh Iran.

    Ribuan orang mengungsi, menyebabkan kemacetan parah di daerah yang terdampak hebat dalam perang selama setahun yang berakhir dengan gencatan senjata pada bulan November antara Israel dan Hizbullah.

    Serangan tersebut terjadi menjelang dimulainya hari raya Idul Adha. Kantor Koordinator PBB untuk Lebanon menyebut serangan tersebut menimbulkan ketakutan.

    “Menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang baru pada malam Idul Adha,” kata Kantor Koordinator Khusus dilansir Reuters, Jumat (6/6/2025).

    Lihat Video ‘Aksi Massa Bela Palestina di London’:

    (yld/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Unjuk rasa hentikan kekejaman Israel terhadap warga Gaza

    Unjuk rasa hentikan kekejaman Israel terhadap warga Gaza

    Minggu, 4 Mei 2025 14:29 WIB

    Pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat membawa poster saat aksi bela Palestina di kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Aceh, Minggu (4/5/2025). Aksi yang diikuti sekitar dua ribu orang dari berbagai daerah itu mendesak negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan PBB menghentikan kekejaman Israel terhadap warga Gaza dan menuntut kemerdekaan untuk Palestina. ANTARA FOTO/Ampelsa/Spt.

    Pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat membawa poster saat aksi bela Palestina di kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Aceh, Minggu (4/5/2025). Aksi yang diikuti sekitar dua ribu orang dari berbagai daerah itu mendesak negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan PBB menghentikan kekejaman Israel terhadap warga Gaza dan menuntut kemerdekaan untuk Palestina. ANTARA FOTO/Ampelsa/Spt.

  • KKP selamatkan kerugian negara Rp13 triliun dari praktik IUUF

    KKP selamatkan kerugian negara Rp13 triliun dari praktik IUUF

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp13 triliun dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

    “Dari kurun waktu 2020-2025, sudah lebih dari Rp13 triliun kerugian negara yang kita selamatkan dari illegal fishing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peringatan International Day for the Fight Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebutkan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan dari luar negeri, melainkan juga dalam negeri. Seperti alih muat ikan di tengah laut secara ilegal hingga pelanggaran wilayah penangkapan ikan.

    Padahal, Trenggono menekankan sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis, baik dalam penyediaan pangan biru maupun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru.

    Data KKP menyebutkan rata-rata produksi perikanan tangkap pada tahun 2020-2024 mencapai 7,39 juta ton. Seharusnya dengan angka produksi tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa lebih besar tanpa praktik IUU fishing.

    Salah satu implementasi kebijakan ekonomi biru yang terus kita perjuangkan adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, di mana kebijakan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta memutus mata rantai praktik IUU Fishing.

    Sementara itu, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan peringatan International Day for the Fight Against IUU Fishing pada setiap 5 Juni adalah momen yang tepat untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

    Menurut dia, tantangan illegal fishing ke depan tidak mudah. Terjadi over fishing dari negara tetangga, dan laut Indonesia terbuka.

    “Memberantas IUU Fishing tidak bisa diselesaikan oleh KKP sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Itulah pentingnya sinergi dan kolaborasi,” kata Ipunk.

    Pada kegiatan itu, turut dilakukan pemberian apresiasi atas kinerja pemberantasan IUU Fishing serta penandatanganan dengan kerja sama antara KKP dengan Ditjen Perhubungan Udara, WWF Indonesia, dan Indonesia Ocean Justice Initiatives (IOJI) dalam rangka pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

    Diketahui, pada 5 Desember 2017, Sidang ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi tahunan tentang perikanan berkelanjutan, dengan menetapkan 5 Juni sebagai The International Day for the Fight Against IUU Fishing.

    Tanggal itu dipilih karena resolusi FAO Port State Measure Agreement (PSMA) yang disetujui pada tahun 2009 sebagai salah satu instrumen pencegahan IUU fishing global secara resmi berlaku tanggal 5 Juni 2016.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  •  Cara Mudah Ajukan Balik Nama atau Mutasi PBB-P2 Secara Online Lewat Pajak Online Jakarta – Page 3

     Cara Mudah Ajukan Balik Nama atau Mutasi PBB-P2 Secara Online Lewat Pajak Online Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemilik properti di Jakarta kini dapat mengajukan permohonan balik nama atau mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara daring melalui situs resmi Pajak Online Jakarta.

    Balik nama PBB—atau disebut juga mutasi PBB—adalah proses perubahan data kepemilikan atas objek pajak karena adanya peralihan hak, seperti jual beli, hibah, atau warisan. Proses ini penting agar data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sesuai dengan nama pemilik yang sah saat ini.

    Dengan hadirnya layanan online, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak secara langsung. Berikut panduan lengkap untuk mengajukan permohonan mutasi atau balik nama PBB-P2 secara online:

    Langkah-Langkah Mengajukan Balik Nama PBB-P2 Melalui Pajak Online

    1. Masuk ke Website Pajak Online

    Kunjungi laman resmi: https://pajakonline.jakarta.go.id

    2. Login ke Akun Terdaftar

    Klik tombol “Masuk”, lalu login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Centang “I’m Not A Robot”, kemudian klik “Masuk”.

    3. Pilih Jenis Pajak

    Setelah berhasil masuk, klik menu “Jenis Pajak”, kemudian pilih opsi “PBB”.

    4. Akses Menu Pelayanan

    Klik “Pelayanan”, lalu klik “Tambah Permohonan Pelayanan”.

    5. Isi Data Permohonan

    Pada kolom “Jenis Pelayanan”, pilih “Mutasi”

    Pada “Jenis Sub Pelayanan”, pilih jenis layanan yang sesuai
    Isi Identitas Pemohon

    Isi Data Objek Pajak

    Unggah dokumen pendukung yang diminta

    6. Konfirmasi dan Simpan

    Setelah semua data terisi dengan benar, centang kolom persetujuan “Saya Setuju dengan Pernyataan di Atas”, lalu klik “Simpan”.

    7. Pantau Status Permohonan

    Anda akan diarahkan ke halaman “Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan”, di mana status pengajuan akan terlihat sebagai “Proses Verifikasi Petugas”.

    8. Unduh Surat Tanda Terima

    Setelah status berubah menjadi “Berkas Selesai”, klik ikon “Unduh” di kolom keterangan untuk memperoleh Surat Tanda Terima Pelayanan PBB-P2, yang dapat langsung dicetak.

    Tips Tambahan

    Pastikan semua data yang diunggah sudah lengkap dan akurat untuk menghindari penolakan atau keterlambatan proses.
    Periksa status permohonan secara berkala melalui akun Anda.

    Dengan mengikuti panduan ini, proses mutasi PBB-P2 dapat dilakukan dengan efisien dan tanpa hambatan. Digitalisasi layanan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pelayanan pajak daerah.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Pajak Online Jakarta atau menonton video tutorial berikut ini:

     

    (*)

  • Israel Serang Beirut Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Lebanon Mengecam

    Israel Serang Beirut Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Lebanon Mengecam

    Jakarta

    Militer Israel melancarkan serangan yang menargetkan Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, Kamis (6/6). Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan Israel tersebut.

    Tentara Israel sebelumnya memberi tahu penduduk di empat kawasan di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, yang dikenal sebagai Dahiyeh, untuk mengungsi sebelum serangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai lokasi produksi drone bawah tanah milik Hizbullah yang didanai oleh Iran.

    Ribuan orang mengungsi, menyebabkan kemacetan parah di daerah yang terdampak hebat dalam perang selama setahun yang berakhir dengan gencatan senjata pada bulan November antara Israel dan Hizbullah.

    Serangan tersebut terjadi menjelang dimulainya hari raya Idul Adha. Kantor Koordinator PBB untuk Lebanon menyebut serangan tersebut menimbulkan ketakutan.

    “Menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang baru pada malam Idul Adha,” kata Kantor Koordinator Khusus dilansir Reuters, Jumat (6/6/2025).

    Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengutuk serangan yang dilancarkan menjelang Idul Adha tersebut. Dia mengatakan serangan itu merupakan pelanggaran yang terang-terangan.

    “Pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian internasional ini… pada malam hari raya keagamaan yang suci, adalah bukti nyata bahwa pelaku menolak syarat-syarat stabilitas, penyelesaian, dan perdamaian yang adil di kawasan kita,” katanya.

    Israel memberikan pukulan berat kepada Hizbullah dalam perang tersebut, menewaskan ribuan pejuangnya, menghancurkan sebagian besar persenjataannya, dan menewaskan pemimpin tertingginya, termasuk Hassan Nasrallah.

    Secara terpisah, militer Israel juga memperingatkan penduduk sebuah desa di Lebanon selatan untuk mengungsi sebelum serangan dilakukan.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 49 Kali Veto demi Lindungi Israel, AS Dituding Bungkam Suara Dunia

    49 Kali Veto demi Lindungi Israel, AS Dituding Bungkam Suara Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata permanen dan tanpa syarat di Gaza, pada Rabu, 4 Juni 2025. Padahal, 14 dari 15 anggota Dewan, termasuk Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris, mendukung resolusi tersebut.

    Langkah Washington ini bukan yang pertama. Sejak 1972, AS telah menggunakan hak vetonya sebanyak 49 kali untuk melindungi Israel, terutama dalam konteks konflik dengan Palestina. Sebagian besar veto tersebut bertujuan menggagalkan resolusi yang menuntut penghentian kekerasan, mengutuk serangan terhadap warga sipil Palestina, atau menyerukan pencabutan blokade di wilayah Gaza.

    Dalam resolusi terbaru, kondisi Gaza digambarkan sebagai “bencana kemanusiaan” dan mendesak pencabutan pembatasan terhadap distribusi bantuan. Namun, AS menolak naskah tersebut dengan alasan tidak mencantumkan secara eksplisit pembebasan sandera oleh Hamas.

    “Amerika tidak akan menyetujui resolusi yang menyamakan Israel dengan Hamas,” tegas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dikutip The Guardian, Kamis (5/6/2025). 

    Ia menyebut resolusi itu “kontraproduktif dan menyasar Israel secara tidak adil.” Rubio juga memastikan bahwa AS akan terus berdiri di sisi Israel dalam forum-forum internasional.

    Amerika Serikat kembali memicu kontroversi setelah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen dan tanpa syarat di Gaza. – (AP/DOK)

    Dunia internasional langsung menunjukkan reaksi keras atas ulang Amerika Serikat. Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menyebut ekspansi militer Israel di Gaza bersamaan dengan pembatasan bantuan sebagai “tidak manusiawi”. Ia juga mendesak investigasi independen atas jatuhnya korban sipil akibat penembakan di lokasi distribusi bantuan dari Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang justru didukung AS dan Israel.

    “Distribusi bantuan yang dikontrol ketat oleh Israel bukan hanya tidak efektif, tapi juga tidak bermoral,” kata Woodward.

    Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, bahkan secara langsung menyebut veto AS sebagai “penghalang utama” dalam upaya menghentikan konflik. “Dunia sudah bersatu meminta gencatan senjata. Hanya AS yang berdiri melawan,” tegasnya.

    Menurut laporan PBB, sedikitnya 27 orang tewas dan ratusan terluka dalam insiden penembakan oleh pasukan Israel terhadap warga Gaza yang tengah mengantre bantuan makanan. Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, meminta penyelidikan independen atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa setiap hari warga sipil menghadapi risiko tewas hanya karena ingin bertahan hidup.

    Kondisi Gaza Utara setelah serangan brutal Israel hingga layanan kesehatan lumpuh total. – (Mer-C/Istimewa)

    Rekam jejak panjang veto AS terhadap resolusi yang berkaitan dengan Israel menunjukkan pola yang konsisten. Dari 49 veto yang dijatuhkan sejak 1972, sebanyak 34 di antaranya berhubungan langsung dengan konflik Israel-Palestina. Beberapa contoh termasuk penolakan resolusi yang menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

    Selain itu Amerika juga pernah veto terhadap resolusi yang mengutuk serangan terhadap warga sipil Palestina. Begitu juga dengan veto terkait desakan internasional agar Israel menarik diri dari wilayah pendudukan. Lagi-lagi hal itu digagalkan karena veto Amerika Serikat. 

    Media-media internasional yang fokus pada hak asasi manusia menilai sikap AS tersebut sebagai penghalang utama bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. “Selama veto digunakan untuk membungkam konsensus dunia, maka jalan menuju perdamaian akan selalu tertutup,” tulis mereka.

    Meskipun menuai kecaman, AS tetap bersikeras bahwa resolusi-resolusi tersebut tidak mencerminkan kompleksitas situasi dan terlalu menyudutkan Israel tanpa mempertimbangkan aksi-aksi dari pihak Hamas.

    Namun demikian, dengan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan meningkatnya tekanan internasional, pertanyaan besar kembali muncul: sampai kapan veto akan digunakan untuk menunda keadilan?

  • Amnesty Sebut Kebijakan Jam Malam Dedi Mulyadi Bertentangan dengan Konvensi PBB
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Juni 2025

    Amnesty Sebut Kebijakan Jam Malam Dedi Mulyadi Bertentangan dengan Konvensi PBB Nasional 5 Juni 2025

    Amnesty Sebut Kebijakan Jam Malam Dedi Mulyadi Bertentangan dengan Konvensi PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia,
    Usman Hamid
    , mengatakan, kebijakan jam malam untuk siswa yang diterapkan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-
    hak anak
    .
    “Kebijakan ini juga bertentangan langsung dengan Konvensi PBB tentang Hak-
    Hak Anak
    , yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990,” kata Usman dalam keterangan pers, Kamis (5/6/2025).
    Dia mengatakan, pendisiplinan anak bukan alasan yang sah secara hukum untuk memberlakukan pembatasan hak kebebasan pribadi anak-anak.
    Karena penerapan jam malam untuk anak akan menimbulkan diskriminasi dan stigma negatif bagi anak-anak yang masih beraktivitas di malam hari.
    “Alih-alih melindungi anak-anak, penerapan jam malam terhadap anak-anak, namun tidak terhadap kelompok usia lain, menunjukkan perlakuan yang tidak setara dan menciptakan stigma negatif bagi anak-anak yang berada di luar rumah pada malam hari,” tuturnya.
    Aktivis Hak Asasi Manusia ini juga menyebut, ancaman pengiriman bagi pelajar yang melanggar jam malam ke barak militer untuk “dibina” berpotensi menimbulkan trauma dan ketakutan bagi anak yang berdampak pada kondisi psikis dan fisik mereka.
    Sebab itu, dia meminta agar Dedi Mulyadi mencabut kebijakan tersebut, dan mencari pendekatan yang lebih baik ketimbang cara-cara represif.
    “Pemerintah seharusnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, termasuk di malam hari, bukan dengan menutup ruang gerak mereka dengan aturan otoriter yang melanggar HAM,” tandasnya.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap mengambil langkah tegas terhadap pelajar yang melanggar aturan jam malam.
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa siswa yang kedapatan berkeliaran pada malam hari akan dibina di barak militer.
    “Yang melanggar, pembinaannya dimasukkan ke barak militer,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025).
    Ia menjelaskan, data siswa yang melanggar aturan akan dihimpun melalui sistem aplikasi khusus yang tengah disiapkan oleh Pemprov Jabar.
    Dari sistem itu, setiap pelanggaran akan terpantau secara real-time dan tersistem.
    “Laporan dari polisi, laporan dari bhabinkamtibmas, babinsa, laporan dari kepala desa RT/RW. Nanti masuk ke sistem aplikasi kita. Sehingga nanti di peta data, kepala dinas pendidikan provinsi itu sudah terbaca setiap hari, ada berapa anak yang bolos, yang sakit, dan anak yang malamnya itu begadang. Itu nanti ada petanya,” jelas Dedi.
    Aturan ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/Disdik, yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2025.
    Dalam surat tersebut, Dedi meminta bupati dan wali kota untuk mengoordinasikan pelaksanaan jam malam hingga tingkat kecamatan dan desa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) sudah berulang-ulang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza. AS tetap menyerukan agar Hamas meninggalkan Gaza.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Tercatat sudah empat kali AS melakukannya. Tahun 2024 lalu, AS tetap menolak kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Saat itu, Robert Wood, Wakil Dubes AS untuk PBB, mengatakan bahwa posisi AS adalah tetap sama yakni harus “ada hubungan antara gencatan senjata dan pembebasan sandera.”

    Terbaru, AS lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak tawaran resolusi gencatan senjata tersebut.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade selama 11 minggu bulan lalu.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Bagaimana tanggapan Hamas? Baca halaman selanjutnya.

    Respons Hamas

    Foto: Kondisi Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Tetep Dukung Israel

    Foto: Menlu AS Marco Rubio dan PM Israel Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers usai pertemuan di Yerusalem (Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung. Washington pun menegaskan akan terus mendukung Israel di PBB.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Tonton juga “Aksi Massa Bela Palestina di London” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ancaman Bom Bekas Perang Dunia Masih Mengintai

    Ancaman Bom Bekas Perang Dunia Masih Mengintai

    Jakarta

    Lima belas pasangan telah menantikan momen spesial untuk mengucapkan janji pernikahan mereka. Namun, pernikahan yang seharusnya berlangsung di balai kota bersejarah Kln, Jerman, pada 4 Juni harus dibatalkan karena gedung tersebut berada tepat di tengah zona evakuasi. Untungnya, mereka tetap bisa menikah di balai kota distrik lain.

    Tiga bom peninggalan Perang Dunia II yang tidak meledak, adalah penyebab dilakukannya evakuasi tersebut. Sedikitnya 20.500 warga dalam radius satu kilometer persegi, harus diungsikan ke tempat aman. Evakuasi ini disebut yang terbesar sejak 1945. Tiga bom ditemukan saat persiapan pembangunan di Jembatan Deutz, Kln. Bom buatan Amerika Serikat (AS) ini terdiri dari satu bom seberat 450 kilogram dan dua bom seberat 900 kilogram.

    Ketiganya menggunakan sumbu pemicu tumbukan sehingga tidak bisa dipindahkan demi alasan keamanan. Oleh sebab itu, bom harus dijinakkan di lokasi, yang membuat beberapa distrik di kota Nordrhein-Westfalen, Jerman Barat, harus dievakuasi.

    Ribuan orang dievakuasi

    Sekitar 20.500 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka pada hari Rabu (04/06). Pasien satu rumah sakit dan dua panti wreda juga dievakuasi, di mana para pasien serta penghuni dipindahkan ke fasilitas lain. Hampir 60 hotel ditutup sementara dan tamu-tamunya dipindahkan ke tempat lain.

    Penjinakan bom adalah tugas yang sangat kompleks dan rumit, tapi Jerman sudah sangat terbiasa dengan hal ini. Tahun 2024 lalu, lebih dari 1.600 bom berhasil dijinakkan hanya di negara bagian Nordrhein-Westfalen saja. Saat proyek pembangunan terus berlangsung, seperti pemasangan kabel serat optik baru, renovasi jembatan, atau perbaikan jalan, penggalian sering kali menemukan bom yang belum meledak dari era tahun 1930-an dan 1940-an.

    Masalah serupa di Prancis, Belgia dan Polandia

    Kawasan metropolitan seperti Hamburg dan Berlin adalah target utama pengeboman Sekutu selama Perang Dunia II. Infrastruktur sipil juga menjadi sasaran, sehingga daerah-daerah ini sangat terpengaruh. Selain negara bagian Nordrhein-Westfalen, negara bagian Brandenburg juga sangat terkontaminasi bom peninggalan perang Dunia Kedua. Pada tahun 2024, tim penjinak bom menemukan 90 ranjau, 48.000 granat, 500 bom api, 450 bom seberat lebih dari 5 kilogram, dan sekitar 330.000 peluru artileri yang tidak meledak dari PD II.

    Masalah ini juga ada di negara tetangga seperti Prancis dan Belgia, terutama bom sisa dari Perang Dunia I di wilayah Verdun dan Somme. Tiga tahun lalu, kekeringan di Lembah Po, Italia, mengungkap sejumlah bom yang belum meledak. Di Inggris pada 2021, sebuah bom udara Jerman seberat 1.000 kilogram diledakkan secara terkendali di Exeter, dan lebih dari 250 bangunan mengalami kerusakan.

    Bahaya mematikan di Vietnam, Laos, dan Gaza

    Di Asia, situasinya juga mengkhawatirkan. Di Vietnam, Laos, dan Kamboja, orang-orang masih menjadi korban bom cluster buatan AS yang digunakan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Menurut PBB, ada sekitar 80 juta bom yang belum meledak di Laos akibat 500.000 serangan AS yang dilakukan secara rahasia antara tahun 1964 hingga 1973.

    Masih banyak juga bom yang belum meledak dan mengancam keselamatan wargai di Suriah dan Irak. Namun, kedua negara ini belum memiliki sistem penjinakan bom yang memadai.

    PBB juga menyatakan bahwa bom yang belum meledak di wilayah Gaza, Palestina, telah menimbulkan bahaya mematikan, meskipun Israel terus melakukan pengeboman di wilayah tersebut.

    Seperempat wilayah Ukraina terkontaminasi

    Situasi di Ukraina pun sangat dramatis. Sejak invasi besar-besaran Rusia pada tahun 2022, sekitar seperempat wilayah Ukraina diduga tercemar ranjau, bom kluster, dan alat peledak lainnya.

    Lebih dari setengah juta alat peledak sudah berhasil dijinakkan, tapi jutaan lainnya masih tersisa. Konsekuensi kemanusiaan dan ekonomi sangat besar: Ratusan warga sipil meninggal, lahan pertanian luas menjadi tidak bisa digunakan, dan gagal panen semakin memperparah krisis ekonomi.

    Saat perang berakhir, penjinakan ranjau akan menjadi salah satu tugas utama selama bertahun-tahun ke depan.

    Jerman menanggung biaya terbesar

    Di Jerman, sebagian besar bom yang dijinakkan adalah peninggalan Perang Dunia II dan dibuat oleh Sekutu. Negara-negara bagian di Jerman menanggung sebagian besar biaya penjinakan bom ini. Jerman sendiri bertanggung jawab atas bom-bom buatannya dari era Kekaisaran Jerman (1871-1945). Upaya untuk membuat pemerintah bertanggung jawab atas semua bom yang belum meledak di Jerman sejauh ini belum berhasil. Tahun lalu, biaya penjinakan bom di negara bagian Nordrhein-Westfalen saja mencapai 20 juta euro (sekitar Rp320 miliar).

    Sementara biaya terus naik, teknologi penjinakan bom juga berkembang. Jika dulu pada tahun 1990-an petugas menggunakan tangan, palu, dan pahat, dan tang air, sekarang mereka memakai alat pemotong air bertekanan tinggi yang dapat memotong bom dari jarak aman dan menmbuat sumbu pemicunya tidak berfungsi.

    Para ahli memperkirakan, ada puluhan ribu bahan peledak yang belum meledak di Jerman, dengan total berat mencapai 100.000 ton.

    Meskipun teknik pendeteksian modern dan foto udara digital bisa mengurangi risiko, setiap operasi penjinakan bom adalah perlombaan melawan waktu. Semakin tua bom, semakin tinggi risiko korosi dan ledakan tidak terkendali. Menjinakkan bom yang lebih tua juga lebih sulit karena perubahan kimia dalam bom antara selongsong dan sumbu pemicunya.

    Penjinakan tiga bom di Kln bukan hanya soal gangguan pernikahan dan aktivitas warga, tapi juga menjadi pengingat nyata akan kehancuran perang — baik di Jerman, Prancis, Vietnam, Laos, Suriah, Ukraina, maupun Gaza.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga “Detik-detik Setelah Bom Meledak di Klinik California, FBI: Terorisme!” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Memveto Resolusi Gaza, AS Bilang Akan Terus Dukung Israel di PBB

    Amerika Serikat memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa batas di Gaza. Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung. Washington pun menegaskan akan terus mendukung Israel di PBB.

    Voting pada Rabu (4/6) waktu setempat tersebut, merupakan pemungutan suara pertama DK PBB mengenai perang Gaza sejak November lalu.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Rancangan resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.”

    Rancangan resolusi itu juga menyerukan “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain,” dan menuntut pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    Tonton juga “Daftar Lengkap 12 Negara yang Warganya Dilarang Masuk AS Oleh Trump” di sini:

    Veto AS tersebut menuai kecaman dari para anggota Dewan Keamanan PBB. Perwakilan tetap China untuk PBB, Fu Cong, mengatakan bahwa China sangat kecewa dengan hasil pemungutan suara pada Rabu (4/6) waktu setempat itu.

    Kecaman juga disampaikan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.

    “Kesempatan lain telah hilang untuk menunjukkan bahwa Dewan Keamanan siap memikul tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam konteks konflik Israel-Palestina,” ujar Nebenzia kepada Dewan Keamanan PBB.

    Dia menekankan bahwa sangat jelas siapa pihak yang menginginkan perdamaian dan siapa pihak yang ingin “terus bermain permainan politik”.

    Tonton juga “Trump Umumkan Kebijakan Larangan Warga dari 12 Negara Masuk AS” di sini: