Xcloud.id

partai: PBB

  • Ngeri! Israel Tembak Mati 31 Orang di Dekat Pusat Bantuan Gaza

    Ngeri! Israel Tembak Mati 31 Orang di Dekat Pusat Bantuan Gaza

    Gaza City –

    Sedikitnya 31 orang tewas akibat tembakan pasukan Israel di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza pada Rabu (11/6) waktu setempat. Ratusan orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang sama.

    Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP, Rabu (11/6/2025), mengatakan bahwa tembakan yang berasal dari tank dan drone Israel itu mengarah ke ribuan warga sipil yang ada di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel.

    “Kami memindahkan setidaknya 31 martir dan sekitar 200 korban luka akibat tembakan tank dan drone Israel terhadap ribuan warga… dalam perjalanan mereka untuk menerima bantuan makanan dari pusat bantuan Amerika,” kata Bassal dalam pernyataannya kepada AFP.

    Belum ada komentar dari militer Israel atas laporan tersebut.

    Pembatasan yang diberlakukan terhadap media di Jalur Gaza dan kesulitan akses di lapangan membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen soal jumlah korban tewas yang diumumkan badan pertahanan sipil Gaza.

    Bassal mengatakan ribuan warga Palestina telah berkumpul sejak Rabu (11/6) dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat, dengan harapan dapat mencapai pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung oleh AS dan Israel tersebut.

    Namun, sebut Bassal, ribuan warga sipil tersebut berhadapan dengan tembakan tank dan drone Israel sebelum mencapai pusat distribusi bantuan itu.

    Lihat Video ”Suara Greta Thunberg Tetap Lantang Meski Misi ke Gaza Dijegal Israel’:

    Sejak GHF mulai membuka titik-titik distribusi dan menyalurkan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza pada akhir Mei lalu, telah terjadi serangkaian penembakan mematikan yang memakan banyak korban jiwa.

    Namun GHF mengatakan tidak ada insiden di lokasi distribusi bantuan mereka yang diklaim aman. GHF bahkan mengklaim pada Senin (9/6) bahwa sejauh ini mereka telah menyalurkan 11,4 juta paket makanan di Jalur Gaza.

    Metode distribusi bantuan yang dilakukan GHF ini dianggap telah mem-bypass Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang selama ini memimpin upaya penyaluran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza yang dilanda perang berkepanjangan.

    PBB menolak untuk bekerja dengan GHF, dan mempertanyakan netralitas kelompok tersebut. PBB juga menuduh model distribusi GHF sama saja dengan memiliterisasi bantuan kemanusiaan dan mendorong pengungsian paksa.

    Lihat Video ‘Suara Greta Thunberg Tetap Lantang Meski Misi ke Gaza Dijegal Israel’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dirjen Adwil Kemendagri jelaskan kronologi empat pulau Aceh-Sumut

    Dirjen Adwil Kemendagri jelaskan kronologi empat pulau Aceh-Sumut

    “Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali buka suara soal kronologi kepemilikan empat pulau yang sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

    Safrizal mengatakan hal tersebut berawal pada 2008 saat Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang terdiri dari sejumlah kementerian dan instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

    “Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang,” kata Safrizal di kantor Kemendagri, Rabu.

    Hasil verifikasi tersebut pada 4 November 2009 mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh saat itu, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri di 260 pulau.

    Pada lampiran surat tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar, Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil, Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Pergantian nama tersebut juga dilakukan dengan menyertakan pergantian koordinat pulau.

    “Jadi setelah konfirmasi 2008, di 2009 dikonfirmasi terjadi perubahan nama dan perpindahan koordinat,” ujarnya.

    Selanjutnya, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Daerah Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa.

    “Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian, Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian, Pulau Lipan, koordinat sekian, dan Pulau Panjang, koordinat di sekian,” ujar Syafrizal.

    Kemudian, pada 2009 hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi di Sumut mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara saat itu yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau tersebut di atas.

    Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi tersebut terdiri dari antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.

    Kemudian hasil konfirmasi kepada Gubernur Aceh beserta hasil konfirmasi Gubernur Sumatera Utara saat itu beserta hasil pelaporan pada PBB tahun 2012 dan menetapkan status empat pulau menjadi wilayah Sumatera Utara.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keempat pulau yang dimaksud, yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek yang tidak lagi bagian dari Provinsi Aceh. Pulau itu, kini masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Dikatakan Tito, persoalan ini memiliki sejarah panjang dan melibatkan banyak pihak serta instansi sejak awal konflik itu muncul pada 1928.

    “Dari tahun 1928 persoalan ini sudah ada. Prosesnya sangat panjang, bahkan jauh sebelum saya menjabat. Sudah berkali-kali difasilitasi rapat oleh berbagai kementerian dan lembaga,” ujarnya.

    Tito menegaskan bahwa persoalan batas wilayah bukan hanya terjadi antara Aceh dan Sumut. Saat ini terdapat ratusan kasus serupa di seluruh Indonesia.

    Dari sekitar 70 ribu desa di Indonesia, baru sekitar seribu desa yang batas wilayahnya benar-benar telah selesai secara hukum, kata Tito.

    Ia menjelaskan bahwa penyelesaian batas wilayah sangat penting karena menyangkut kepastian hukum, penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), tata ruang, dan perencanaan pembangunan.

    Jika batas tidak jelas, kata Tito, pembangunan di wilayah sengketa bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Kalau satu wilayah membangun, padahal status lahannya masuk dalam sengketa, itu bisa jadi masalah hukum. Batas wilayah harus ada kejelasan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi ke depannya,” katanya.

    Terkait dengan empat pulau yang disengketakan, Tito menjelaskan bahwa batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diteliti oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI Angkatan Laut, dan Topografi Angkatan Darat, sehingga pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau tersebut berada dalam wilayah Sumatera Utara.

    Dikatakan Tito, Keputusan itu yang kemudian dituangkan dalam Kepmendagri tahun 2022 dan ditegaskan kembali pada April 2025.

    “Keputusan ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak,” katanya.

    Namun, batas lautnya masih belum menemui titik temu. Karena tidak ada kesepakatan, kewenangan pengambilan keputusan diserahkan kepada pemerintah pusat, kata Tito.

    Ia juga menambahkan bahwa penegasan nama wilayah sudah dilakukan, namun proses penyelesaian batas wilayah secara keseluruhan masih berjalan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dideportasi Israel, Greta Thunberg Tuding Pelanggaran yang Disengaja

    Dideportasi Israel, Greta Thunberg Tuding Pelanggaran yang Disengaja

    Jakarta –

    Aktivis Swedia Greta Thunberg dideportasi oleh otoritas Israel , setelah ditahan bersama aktivis lainnya di perairan internasional, saat mereka dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, dalam bentuk beberapa karung tepung terigu. Thunberg mengatakan, ia dan rekan-rekannya “diculik” oleh Israel setelah kapal Madleen yang mereka tumpangi disita oleh militer Israel.

    Para aktivis menyatakan, tujuan mereka adalah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, yang saat ini menghadapi krisis besar-besaran dan ancaman kelaparan di tengah serangan Israel di wilayah tersebut.

    “Saya sangat jelas dalam kesaksian saya bahwa kami diculik di perairan internasional dan dibawa secara paksa ke Israel,” kata Thunberg kepada wartawan di Bandara Charles de Gaulle, Paris.

    Thunberg menaiki pesawat yang membawanya keluar dari Israel menuju Prancis, pada Selasa (10/6).

    “Ini adalah pelanggaran hak yang disengaja berikutnya, menambah daftar panjang pelanggaran lain yang dilakukan oleh Israel,” kata Thunberg di Paris, seraya menambahkan bahwa pengalamannya “tidak sebanding dengan apa yang dialami rakyat Palestina.”

    Thunberg menyebut timnya telah melakukan penilaian risiko sebelum perjalanan dimulai.

    “Kami sangat menyadari risiko misi ini,” ujarnya. “Tujuannya adalah untuk mencapai Gaza dan mendistribusikan bantuan.”

    Israel tuding tindakan Thunberg sebagai aksi sensasional

    Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, Greta Thunberg dideportasi ke Prancis untuk kembali ke negara asalnya, setelah kapal Madleen yang ia tumpangi menuju Gaza disita oleh militer Israel, pada Senin (09/6).

    Israel mencoba menggambarkan kampanye ini sebagai aksi sensasional di media sosial, dengan menyebut kapal itu sebagai “kapal yacht selfie” yang membawa “selebriti.”

    Koalisi Freedom Flotilla, kelompok yang mengorganisasi perjalanan tersebut, menyatakan kapal Madleen disita pada Senin (09/6) pagi sekitar 200 kilometer dari pantai Gaza.

    Dalam pernyataannya, kelompok itu mengatakan Israel tidak memiliki “otoritas hukum” untuk menahan para aktivis di kapal, dan menegaskan, mereka “tidak bisa didiskriminalisasi karena menyalurkan bantuan atau menentang blokade ilegal.”

    Komisi PBB: Israel diduga lakukan kejahatan perang di Gaza

    Sebuah komisi independen PBB yang menyelidiki wilayah pendudukan Palestina menyatakan, serangan Israel terhadap sekolah, serta situs-situs keagamaan dan budaya di Gaza, tergolong sebagai kejahatan perang.

    “Israel telah menghancurkan sistem pendidikan Gaza dan menghancurkan lebih dari setengah situs keagamaan dan budaya di Jalur Gaza,” kata Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina.

    Laporan tersebut menuduh Israel “menyerang warga sipil secara langsung” dan melakukan “pembunuhan dengan sengaja.”

    “Dengan membunuh warga sipil yang berlindung di sekolah dan situs keagamaan, pasukan keamanan Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan,” tulis laporan itu.

    Ketua komisi PBB, Navi Pillay, mengatakan dalam pernyataan bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya kampanye sistematis oleh Israel untuk menghancurkan “kehidupan rakyat Palestina” di wilayah yang terkepung itu.

    “Kami semakin banyak melihat indikasi bahwa Israel tengah melancarkan kampanye yang disengaja untuk memusnahkan kehidupan Palestina di Gaza,” katanya.

    Bagaimana situasi di Gaza?

    Israel menghadapi kecaman internasional yang semakin meningkat atas serangannya di Jalur Gaza, yang diblokade ketat.

    Komisaris HAM PBB Volker Türk awal bulan ini,menyerukan investigasi, setelah saksi dan pekerja kemanusiaan mengatakan bahwa militer Israel menembaki warga Palestina yang mengantre bantuan.

    Israel menyatakan, pihaknya sedang berusaha menghancurkan kelompok militan Hamas di Gaza, yang pada 7 Oktober 2023 melancarkan serangan ke Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang, sekitar dua pertiganya warga sipil, serta menyandera sekitar 250 orang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh: Rahka Susanto
    Editor: Prita Kusumaputri dan Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 

    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.

    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.

    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.

    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.

    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.

    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.

    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.

    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.

    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.

    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.

    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.

    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.

    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 

    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.

    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.

    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.

    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.

    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.

    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.

    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.

    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.

    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.

    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.

    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.

    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.

    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 

    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 
     
    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.
     
    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.
     
    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.
     
    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.
     
    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.
     
    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.
     
    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.
     
    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.
     
    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.
     
    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.
     
    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.
     
    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.
     
    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.
     
    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 
     
    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.
     
    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.
     
    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.
     
    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.
     
    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.
     
    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.
     
    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.
     
    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.
     
    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.
     
    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.
     
    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.
     
    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.
     
    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 
     
    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Pemimpin Dunia Tuntut Aturan Batasi Tambang Dasar Laut

    Pemimpin Dunia Tuntut Aturan Batasi Tambang Dasar Laut

    Jakarta –

    Kekhawatiran bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memicu gelombang penambangan laut dalam turut membayangi pembukaan KTT Samudera di Prancis, Senin (9/6).

    “Saya kira adalah sebuah kegilaan untuk melakukan tindakan bisnis yang ganas dan akan mengganggu dasar laut, merusak keragaman hayati dan melepas ceruk karbondioksida, tanpa kita pernah tahu tentangnya,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidato sambutan.

    Implementasi moratorium penambangan dasar laut adalah “kebutuhan internasional”, imbuhnya lagi.

    Jumlah negara yang menentang penambangan dasar laut naik menjadi 36 pada hari Senin, menurut penghitungan Deep Sea Conservation Coalition, sebuah organisasi non-pemerintah.

    Donald Trump tidak termasuk di antara sekitar 60 kepala negara dan pemerintahan yang hadir pada KTT yang digelar di kota tepi laut Nice itu. Tapi kebijakannya tetap menjadi momok di awal konferensi, terutama setelah Trump mengabaikan Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA), dan mengeluarkan izin langsung kepada perusahaan yang ingin menambang di perairan di luar yurisdiksi AS.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyerukan “tindakan tegas” dari otoritas dasar laut untuk mengakhiri “perlombaan predator” untuk memburu mineral laut dalam. “Kita sekarang melihat ancaman unilateralisme yang membayangi lautan. Kita tidak bisa membiarkan apa yang terjadi pada perdagangan internasional terjadi di laut,” kata Lula.

    “Laut dalam, Greenland, dan Antartika tidak untuk dijual”, timpal Macron sebagai kritik terhadap klaim ekspansionis Trump.

    Guterres menggugat eksploitasi

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kehati-hatian saat negara-negara dunia meniti jalan di “perairan baru di pertambangan dasar laut” ini. “Laut dalam tidak boleh menjadi tanah tak bertuan,” katanya, disambut tepuk tangan dari lantai pleno.

    Guterres, yang berbicara pada pembukaan Konferensi Kelautan PBB ketiga di Nice, memperingatkan bahwa penangkapan ikan ilegal, polusi plastik, dan meningkatnya suhu laut mengancam ekosistem dan warga yang bergantung padanya.

    “Lautan adalah sumber daya bersama yang utama. Namun, kita gagal melindunginya,” kata Guterres, merujuk kepada populasi ikan yang menurun, naiknya permukaan air laut, dan tingginya pengasaman laut.

    Lautan juga berperan penting dalam melawan perubahan iklim, dengan menyerap sekitar 30% emisi gas rumah kaca. Namun proses ini ikut memanaskan suhu airnya. Temperatur air laut yang lebih panas kemudian merusak ekosistem dan akhirnya mengancam kemampuan lautan untuk menyerap CO2.

    “Fenomena ini adalah gejala krisis pada sebuah sistem, yang saling mendukung mempercepat kerusakan, mengurai rantai makanan. Menghancurkan mata pencaharian. Memperdalam kerentanan,” tukasnya.

    Marak dukungan bagi regulasi

    Perjanjian Laut Lepas, yang diadopsi pada tahun 2023, mengizinkan negara-negara untuk membangun taman laut di perairan internasional, yang mencakup hampir dua pertiga luas lautan dan sebagian besar tidak diatur. Hingga saat ini, baru sekitar 1% perairan internasional, yang dikenal sebagai “laut lepas”, telah mendapat status dilindungi.

    Daftar 36 negara penolak penambangan dasar laut terutama mencakup negara kepulauan Pasifik, Amerika Selatan dan sebagian Eropa. Ilmuwan mengkhawatirkan, kegiatan penambangan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ekosistem yang sebagian besar belum dieksplorasi oleh manusia.

    “Di sini, di Nice, kita dapat merasakan bahwa ancaman penambangan laut dalam yang membayangi, dan perilaku industri yang gegabah, baru-baru ini dipandang oleh banyak negara sebagai hal yang tidak dapat diterima,” kata Megan Randles dari Greenpeace.

    Di menit terakhir, KTT di Nice berhasil merangkai perjanjian untuk melindungi 60 persen lautan dunia di luar yurisdiksi nasional.

    Kepada wartawan, Macron mengatakan bahwa 55 negara telah meratifikasi perjanjian laut lepas, hanya kurang lima dari jumlah yang dibutuhkan untuk pemberlakuannya. Sang presiden mengacungkan dua jempol dan menyeringai lebar saat berpose dengan perwakilan negara pendatang baru yang telah meratifikasi.

    Macron menegaskan kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Menurut PBB, sebanyak 18 negara menyusul membubuhkan tandatangan pada hari Senin, sehingga totalnya menjadi 50. Sisanya diklaim akan tiba dalam beberapa hari mendatang.

    “Bertambahnya daftar negara peratifikasi Perjanjian Laut Lepas adalah harapan dan alasan besar untuk merayakan,” kata Rebecca Hubbard, direktur Aliansi Laut Lepas, kepada AFP.

    Tauladan dari negara kepulauan

    Pada hari Senin, Inggris mengumumkan rencana untuk memperpanjang larangan parsial penggunaan pukat di beberapa wilayah laut yang dilindungi, menyusul langkah serupa yang dilakukan Prancis pada akhir pekan.

    Di sela-sela KTT Samudera di Nice, Yunani, Brasil, dan Spanyol juga mengumumkan pembentukan taman laut baru. Baru-baru ini Samoa telah lebih dulu mengumumkan langkah ambisius melindungi 30 persen wilayah lautnya.

    Adapun Polinesia Prancis di Pasifik Selatan meluncurkan apa yang akan menjadi zona perlindungan laut terbesar di dunia, tulis Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

    Saat ini hanya delapan persen lautan dunia yang ditetapkan untuk konservasi laut, meskipun target global untuk mencapai cakupan 30 persen pada tahun 2030. Macron mengatakan dirinya berharap cakupan tersebut akan tumbuh menjadi 12 persen pada penutupan KTT pada hari Jumat (13/6).

    Kelompok lingkungan menegaskan, agar taman laut terlindungi, negara perlu melarang penggunaan pukat dan mendanai pengawasan dengan baik.

    Negara-negara kaya menghadapi tekanan di Nice untuk membuat komitmen pendanaan guna mewujudkan konservasi laut di negara miskin.

    Sementara negara-negara kepulauan kecil memimpin upaya untuk mendapatkan dana dan dukungan politik guna memerangi kenaikan permukaan laut, sampah laut, dan penjarahan stok ikan yang merugikan ekonomi.

    “Kami katakan kepada Anda, jika Anda serius ingin melindungi laut, buktikanlah,” kata Presiden Surangel Whipps Jr dari Palau, negara Pasifik dataran rendah.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Ungkap Iran Terlibat Negosiasi Pembebasan Sandera di Gaza

    Trump Ungkap Iran Terlibat Negosiasi Pembebasan Sandera di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa Iran terlibat dalam negosiasi yang bertujuan untuk mengatur kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan kelompok Hamas.

    “Gaza saat ini sedang berada di tengah negosiasi besar-besaran antara kami dan Hamas serta Israel, dan Iran sebenarnya terlibat, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan Gaza. Kami ingin mendapatkan kembali para sandera,” kata Trump kepada wartawan selama acara di Gedung Putih, seperti dilansir Reuters dan Al-Arabiya, Rabu (11/6/2025).

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut. Gedung Putih juga belum menanggapi permintaan penjelasan tentang detail keterlibatan Iran tersebut.

    Begitu pula kantor misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Amerika Serikat telah mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Israel mengatakan akan mematuhi ketentuan tersebut, tetapi Hamas sejauh ini telah menolak rencana tersebut.

    Berdasarkan usulan tersebut, 28 sandera Israel – hidup dan mati – akan dibebaskan pada minggu pertama, sebagai imbalan atas pembebasan 1.236 tahanan Palestina dan penyerahan jenazah 180 warga Palestina yang tewas.

    Amerika Serikat dan Iran juga secara terpisah mencoba merundingkan kesepakatan mengenai program nuklir Teheran. Pemerintah Iran telah mendesak AS untuk memberikan jaminan resmi bahwa mereka akan mencabut sanksi yang selama ini diberlakukan terhadap Teheran. Desakan ini disampaikan saat perundingan antara kedua negara membahas program nuklir Iran terus berlanjut.

    Lihat juga Video Netanyahu Ngotot Bakal Terus Serang Hamas Demi Pulangkan Sandera

    “Sejauh ini, pihak Amerika belum ingin mengklarifikasi masalah ini,” sebutnya.

    Pernyataan Baqaei ini disampaikan sehari setelah laporan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan Iran telah meningkatkan produksi uranium yang diperkaya hingga 60 persen — mendekati level sekitar 90 persen yang diperlukan untuk senjata atom.

    Utusan AS untuk perundingan nuklir dengan Iran, Steve Witkoff, telah mengatakan bulan lalu bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump akan menentang aktivitas pengayaan uranium oleh Teheran.

    “Program pengayaan tidak akan pernah ada lagi di negara Iran. Itu garis merah kami. Tidak ada pengayaan,” tegas Witkoff dalam wawancara dengan Breitbart News.

    Iran sendiri telah bersumpah untuk terus melakukan pengayaan uranium “dengan atau tanpa kesepakatan” soal program nuklirnya.

    Lihat juga Video Netanyahu Ngotot Bakal Terus Serang Hamas Demi Pulangkan Sandera

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Greta Thunberg Dideportasi Israel, Beberapa Aktivis Menolak Dipulangkan

    Greta Thunberg Dideportasi Israel, Beberapa Aktivis Menolak Dipulangkan

    Jakarta –

    Pemerintah Israel mengatakan mulai mendeportasi 12 aktivis pro-Palestina, termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg, yang kapal bantuannya menuju Gaza dicegat oleh pasukan Israel di Laut Mediterania.

    Kementerian luar negeri Israel mengatakan Thunberg meninggalkan Tel Aviv pada Selasa (10/06) pagi dengan penerbangan ke Prancis setelah dia sepakat untuk dideportasi.

    Namun Prancis mengatakan lima dari enam aktivis Prancis menolak menandatangani perintah deportasi.

    Saat ini mereka akan dibawa ke hadapan otoritas peradilan Israel.

    “Mereka yang menolak menandatangani dokumen deportasi dan meninggalkan Israel akan dibawa ke hadapan otoritas peradilan, sesuai dengan hukum Israel, guna mengesahkan deportasi mereka,” demikian Kemenlu Israel.

    Kapal layar mereka, Madleen, dicegat saat mereka mencoba mengirimkan sejumlah bantuan “simbolis” ke Gaza.

    Greta dkk menentang blokade laut Israel yang mengakibatkan krisis kemanusiaan di sana.

    Pada Selasa (10/06) pagi, Kemenlu Israel mengatakan Greta Thunberg “baru saja meninggalkan Israel dengan penerbangan ke Swedia (melalui Prancis)”, dan memposting foto dirinya duduk di pesawat.

    Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, sebelumnya menulis di X: “Konsul kami dapat melihat enam warga negara Prancis yang ditangkap oleh otoritas Israel tadi malam.”

    “Salah satu dari mereka telah setuju untuk pergi secara sukarela dan harus kembali hari ini. Lima lainnya akan dikenakan proses deportasi paksa.”

    Barrot tidak mengidentifikasi mereka, tetapi enam warga negara Prancis tersebut termasuk anggota Parlemen Eropa Rima Hassan dan jurnalis Al Jazeera Omar Faiad.

    Selain Prancis dan Swedia, warga negara Brasil, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Turki berada di dalam Madleen.

    Freedom Flotilla Coalition (FFC), kelompok aktivis yang mengoperasikan kapal layar tersebut, mengatakan bahwa mereka memperkirakan setiap penumpang yang menolak perintah deportasi akan dipindahkan ke penjara Ramle, dekat Tel Aviv.

    “Kami terus menuntut pembebasan segera semua relawan dan pengembalian bantuan yang dicuri. Penculikan mereka melanggar hukum dan hukum internasional,” tambahnya.

    FFC mengatakan Madleen membawa susu formula bayi, makanan, dan obat-obatan.

    Kapal tersebut berlayar dari Italia pada 1 Juni untuk meningkatkan kesadaran akan kondisi kelaparan di Gaza dan mengirimkan bantuan.

    Israel mengatakan blokade di Gaza diperlukan untuk mencegah pengiriman senjata ke kelompok Hamas di sana.

    Greta Thunberg berbicara dalam sebuah konferensi pers. Greta merupakan bagian dari awak kapal Madleen yang menuju Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan pada 1 Juni 2025 di Catania, Italia. (Getty Images/Fabrizio Villa / Stringer)

    Sebelumnya, Pemerintah Israel mengatakan seluruh awak kapal bantuan Gaza yang ditumpangi belasan aktivis dari Freedom Flotilla Coalition (FFC) “tidak terluka” dan dalam kondisi “selamat”.

    Mereka disebutkan saat ini dalam perjalanan menuju Israel sebelum dipulangkan ke negaranya masing-masing.

    Greta Thunberg dan belasan aktivis lainnya tetap berkukuh mereka “diculik pasukan Israel”.

    Kementerian luar negeri Palestina telah menyerukan perlindungan atas keselamatan para aktivis.

    Sementara seorang pejabat PBB telah meminta lebih banyak kapal untuk “berlayar bersama” guna membawa bantuan ke Gaza.

    Pada Senin (09/06), kapal layar Madleen yang ditumpangi oleh 12 aktivis solidaritas Palestina, termasuk Greta Thunberg, dicegat oleh pasukan Israel saat dalam perjalanan menuju Gaza, Palestina.

    Kapal itu diketahui hilang kontak pada Minggu (08/06) malam.

    Lokasi terakhir kapal masih belum jelas, begitu pula waktu dan tempat kapal berlabuh menyusul adanya perbedaan laporan antara otoritas Israel dan media lokal.

    BBC pertama kali mendapatkan informasi tentang penghadangan kapal tersebut setelah pukul 05:30 waktu setempat. Kapal itu diketahui berlayar di dekat pantai di sebelah utara Mesir.

    Operator kapal Madleen yakni koalisi armada kebebasan atau Freedom Flotilla Coalition yang salah satu anggotanya adalah aktivis Greta Thunberg mengunggah foto yang memperlihatkan orang-orang memakai jaket pelampung duduk dengan tangan terangkat di Telegram.

    “SOS! Para relawan di Madleen telah diculik oleh pasukan Israel,” ucap Greta.

    Apa penjelasan pemerintah Israel?

    Tak lama kemudian, kementerian luar negeri Israel mengatakan bahwa seluruh awak kapal yang “tidak terluka” dan dalam kondisi “selamat” itu sekarang dalam perjalanan menuju Israel.

    Dan, tepat setelah pukul 08:00 waktu setempat, menteri pertahanan Israel mengatakan kapal, bersama awaknya, yang dihadang itu akan dibawa ke kota pelabuhan Israel, Ashdod.

    BBC masih memantau alat pelacak milik Freedom Flotilla Coalition (FFC), namun informasi baru yang terekam sekitar pukul 03:00 waktu setempat.

    Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, pasukan Israel yang menarik kapal layar tersebut telah memberi “banyak makanan dan minuman” kepada 12 aktivis tersebut.

    Mereka juga menegaskan bahwa Greta dan kawan-kawannya akan dikembalikan ke negaranya masing-masing.

    Sebelumnya, FFC mengatakan bahwa mereka bekerja “untuk mengakhiri blokade ilegal Israel terhadap Gaza” dan bahwa Madleen membawa sejumlah bantuan simbolis, termasuk beras dan susu formula bayi.

    Siapa saja penumpang kapal Madleen?

    Sebanyak 12 orang berada di atas kapal Madleen yang berlayar dari Pelabuhan Catania, Sisilia, Italia, pada 1 Juni. Mereka di antaranya:

    Greta Thunberg, aktivis perubahan iklim asal SwediaRima Hassan, anggota parlemen Eropa yang lahir di kamp pengungsi Palestina di SuriahYasemin Acar, aktivis Jerman yang lahir dan dibesarkan oleh orang tua etnis Kurdi dari TurkiThiago Avila, koordinator Freedom Flotilla Coalition di Brazil dan anggota Komite Pengarah koalisi Freedom FlotillaYanis Mhamdi, jurnalis dan direktur di Blas, sebuah media independen di PrancisOmar Faiad, koresponden Al Jazeera MubasherSergio Toribio, berasal dari LSM konservasi laut Sea Sheperd

    Di atas kapal itu juga ada dokter dan aktivis asal Prancis Baptise Andre; aktivis dari Turki Suayb Ordu; mahasiswa teknik asal Belanda Mark van Rennes; warga negara Prancis Reva Viard; dan Pascal Maurieras yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam misi Freedom Flotilla.

    Kapal FFC ke Gaza ‘terbakar’ bulan lalu

    Sebelum insiden penghadangan kapal Madleen, kapal lain bernama Conscience yang sedianya menuju Gaza terbakar di lepas pantai Malta, satu bulan lalu.

    Kapal tersebut juga dikelola oleh Freedom Flotilla Coalition.

    Aktivis dari koalisi itu berkata, kapal tersebut diserang oleh pesawat tanpa awak milik Israel di perairan internasional pada 2 Mei lalu.

    Menanggapi tuduhan tersebut, Israel mengeklaim sedang menyelidiki serangan itu.

    Getty Images/Fabrizio Villa / StringerGreta Thunberg bersama sebagian awak kapal Madleen, sesaat sebelum keberangkatan ke Gaza, selama konferensi pers di San Giovanni Li Cuti pada tanggal 1 Juni 2025 di Catania, Italia.

    Koalisi juga mengatakan insiden itu menyebabkan empat relawan sipil terluka dan kapal tersebut lumpuh serta terbakar di perairan Eropa.

    Pemerintah Malta mengatakan semua orang di kapal selamat dan api berhasil dikendalikan.

    Aktivis perubahan iklim Greta Thunberg tadinya masuk dalam kelompok yang akan menaiki kapal itu dalam perjalanannya ke Gaza. Namun dia akhirnya berlayar dengan kapal Madleen pada Jumat lalu.

    “Pemerintah di seluruh dunia diam ketika kapal Conscience dibom. Sekarang Israel menguji kebungkaman itu lagi,” ujar Tan Safi, seorang anggota koalisi Freedom Flotilla.

    Apa tujuan mereka ke Gaza?

    Lebih dari dua juta orang di Gaza, Palestina, berisiko kelaparan, demikian penilaian sejumlah lembaga termasuk PBB pada awal bulan ini.

    Kepala hak asasi manusia (HAM) PBB Volker Trk sebelumnya mengatakan warga Palestina dihadapkan pada “pilihan yang paling suram: mati kelaparan atau berisiko terbunuh ketika mencoba mengakses makanan yang hanya sedikit disediakan itu”.

    Adapun Israel baru-baru ini mengizinkan pengiriman bantuan, namun dalam jumlah terbatas, masuk ke Gaza setelah pemberlakuan blokade darat selama tiga bulan.

    Getty Images/Anadolu / ContributorWarga Palestina membawa jeriken berisi air yang didistribusikan oleh truk tangki air, di Khan Yunis, Gaza pada 9 Juni 2025.

    Israel disebut hanya memprioritaskan distribusi bantuan melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.

    Tetapi lembaga itu jatuh dalam ‘kontroversi’ lantaran beberapa insiden mematikan terjadi selama minggu pertama operasionalnya.

    Puluhan warga Palestina dilaporkan tewas dan ratusan lainnya luka-luka saat berusaha mencapai lokasi distribusi bantuan.

    Setidaknya enam orang tewas akibat tembakan Israel, klaim badan pertahanan sipil yang dikelola Hamas.

    Pasalnya sistem pendistribusian bantuan GHF mengharuskan warga Palestina melakukan perjalanan melewati zona perang di reruntuhan sebelah selatan Gaza demi mendapatkan sekotak ransum.

    Kantor pusat yang dikelola GHF disebut telah menghentikan operasinya lebih dari satu kali untuk mengatasi kepadatan dan masalah keamanan.

    Siapa ‘Freedom Flotilla Coalition’?

    Kapal layar yang membawa aktivis Greta Thunberg dan belasan aktivis lainnya dalam perjalanan ke Gaza. (Reuters)

    Sementara itu, Freedom Flotilla Coalition (FFC) menggambarkan dirinya sebagai “gerakan solidaritas akar rumput antarmasyarakat” yang diklaim bekerja “untuk mengakhiri blokade ilegal Israel terhadap Gaza”,

    Koalisi ini dibentuk pada 2010.

    Mereka menyebut bekerja dengan “mitra masyarakat sipil”, bukan dengan partai, fraksi, atau pemerintah mana pun.

    Kapal Madleen, dinamai menurut nama nelayan pertama dan satu-satunya di Gaza, meninggalkan Italia pada 1 Juni dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kekurangan pangan di Gaza.

    Koalisi berkata bahwa kapal tersebut membawa sejumlah bantuan simbolis, termasuk beras, dan susu formula bayi.

    Namun, Israel mengatakan bahwa kapal itu membawa “kurang dari satu truk penuh bantuan”.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Semakin Membabi Cegat Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

    Israel Semakin Membabi Cegat Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

    Jakarta –

    Kekejaman Israel terhadap Gaza makin membabi buta. Bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Koalisi Freedom Flotilla dengan kapal Madleen dicegat Israel.

    Aksi pencegatan bantuan itu diumumkan Israel melalui aku X Kementerian Luar Negeri Israel. Kemlu Israel menyebut Madleen “sampai ke pantai Israel dengan selamat.”

    Lewat postingan itu juga, Kemlu Israel menjelaskan kalau para awak, termasuk pejuang iklim asal Swedia Greta Thunberg, kemungkinan akan dipulangkan ke negara asalnya.

    “Saat Greta dan koleganya berusaha melakukan provokasi media yang tujuannya semata-mata mencari ketenaran dan hanya membawa kurang dari satu truk bantuan, lebih dari 1.200 truk bantuan telah memasuki Gaza dari Israel dalam dua pekan terakhir,” seperti dikutip dari akun resmi Kemlu Israel di platform X.

    “Bantuan berjumlah kecil yang diangkut oleh kapal pesiar dan belum digunakan oleh para ‘selebriti’ itu akan ditransfer ke Gaza melalui jalur kemanusiaan yang sesungguhnya,” sambung postingan tersebut.

    Koalisi Freedom Flotilla, menuduh pihak berwenang Israel telah “menculik” orang-orang yang ada di kapal tersebut.

    Dalam serangkaian postingan di Telegram, kelompok tersebut juga mengatakan bahwa kapal Madleen telah “diserang di perairan internasional” dan pasukan Israel telah menyemprot kapal tersebut dengan “zat iritasi putih” sebelum “secara ilegal” menduduki kapal tersebut.

    Koalisi Freedom Flotilla mengatakan bahwa kapalnya “diserang di perairan internasional” ketika mendekati wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel pada hari Senin (09/06) dini hari waktu setempat. Sejumlah pesawat nirawak berjenis Quadcopter dilaporkan mengudara di sekitar kapal.

    “Quadcopter mengelilingi kapal, menyemprotkan zat iritasi berwarna putih,” kata Koalisi Freedom Flotilla lewat kanal Telegram.

    “Komunikasi terputus, dan suara-suara yang mengganggu terdengar di radio komunikasi.”

    Kemudian, kelompok itu mengatakan bahwa tentara Israel telah “menaiki kapal.”

    RI Mengecam

    Situasi di Gaza (Foto: REUTERS/Ramadan Abed)

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono, mengecam tindakan Israel usai mencegat kapal Madleen yang berisi sejumlah aktivis membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sugiono mengatakan tindakan itu menjadi contoh kesekian kali dari Israel yang acuh terhadap hukum internasional.

    “Saya mengecam keras intersepsi kapal Madleen oleh Israel di perairan internasional saat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tindakan yang sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional dan menjadi pukulan berat bagi penderitaan rakyat Gaza,” tulis Sugiono di akun X resmi Menteri Luar Negeri Indonesia seperti dilihat, Selasa (10/6).

    Sugiono menilai langkah Israel melakukan blokade bantuan ke Gaza baik di jalur laut dan darat hanya memperburuk konflik. Tindakan itu juga memperbesar risiko kelaparan yang menimpa rakyat Gaza.

    “Blokade Israel di darat dan laut adalah bentuk hukuman kolektif yang memperburuk risiko kelaparan massal. Sesuai hukum internasional dan perintah ICJ, Israel wajib memastikan bantuan kemanusiaan tersalur secara berkelanjutan dan tanpa hambatan, serta menjamin keselamatan pekerja kemanusiaan,” ujar Sugiono.

    “Upaya internasional untuk membuka koridor maritim patut diapresiasi, namun kiranya tidak mengalihkan fokus dari akses bantuan melalui jalur darat yang tetap menjadi kebutuhan paling mendesak,” tambahnya.

    Sugiono mengatakan isu distribusi bantuan ke jalur Gaza telah konsisten disuarakan oleh pemerintah Indonesia. Dia menyebut perbuatan Israel yang menghalangi kapal bantuan ke Gaza juga akan kembali disuarakan Indonesia di KTT New York pada pertengahan Juni mendatang.

    “Di berbagai forum, saya selalu serukan bahwa pembukaan semua jalur bantuan ke Gaza adalah keharusan. Di KTT Palestina mendatang di NY, saya menyerukan komunitas internasional, khususnya DK PBB, bertindak tegas: lindungi warga sipil dan adopsi resolusi untuk akhiri blokade dan jamin akses kemanusiaan,” tutur Sugiono.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengecam Israel mencegat kapal Madleen yang berisi 12 aktivis dan hendak membawa bantuan ke Gaza. Macron menilai tindakan Israel itu memalukan dan skandal.

    Macron mendesak pembukaan kembali rute pasokan kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah Prancis juga telah mengkonfirmasi terdapat enam warganya di dalam kapal Madleen yang dicegat Israel.

    “Macron telah meminta agar keenam warga negara Prancis diizinkan kembali ke Prancis sesegera mungkin,” kata Macron dalam keterangan kantor kepresidenan Prancis dilansir AFP, Selasa (10/6).

    Lihat juga Video ‘Reaksi Greta Thunberg Diminta Trump Ambil Kelas Manajemen Amarah’:

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terjadi Lagi, 17 Orang Tewas Ditembak Israel di Dekat Pusat Bantuan Gaza

    Terjadi Lagi, 17 Orang Tewas Ditembak Israel di Dekat Pusat Bantuan Gaza

    Gaza City –

    Tembakan yang dilepaskan pasukan Israel menewaskan sedikitnya 17 warga Palestina di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden yang sama.

    Ini merupakan insiden terbaru yang terjadi di dekat pusat distribusi bantuan yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yayasan yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel. Tembakan maut itu terjadi saat ribuan orang mendekati lokasi distribusi bantuan GHF di Jalur Gaza bagian tengah.

    Petugas medis Gaza, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (10/6/2025), menyebut para korban dibawa ke dua rumah sakit setempat, yakni Rumah Sakit Al-Awda di area kamp Nuseirat di Jalur Gaza bagian tengah dan Rumah Sakti Al-Quds di area Gaza City, yang ada di bagian utara daerah kantong Palestina tersebut.

    Militer Israel, dalam tanggapannya, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki insiden tersebut.

    Pekan lalu, Israel memperingatkan warga Gaza untuk tidak mendekati rute-rute yang mengarah ke lokasi GHF antara pukul 18.00 sore hingga pukul 06.00 pagi waktu setempat. Israel menegaskan ruas jalanan itu merupakan zona militer tertutup.

    Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari GHF tentang insiden terbaru pada Selasa (10/6) waktu setempat.

    GHF mulai menyalurkan paket makanan di Jalur Gaza pada akhir Mei lalu, dengan menggunakan model terbaru distribusi bantuan yang, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak netral.

    Sementara GHF sebelumnya mengatakan tidak ada insiden di lokasi distribusi bantuan mereka yang diklaim aman, warga Gaza yang mencari bantuan menggambarkan ketidaktertiban dan rute akses ke lokasi yang dipenuhi kekacauan serta kekerasan mematikan.

    “Saya pergi ke sana pukul 02.00 pagi dengan harapan mendapatkan makanan, dalam perjalanan ke sana, saya melihat orang-orang kembali dengan tangan hampa, mereka mengatakan paket bantuan habis dalam lima menit, ini gila dan tidak cukup,” tutur warga Gaza bernama Mohammad Abu Amr (40), seorang ayah dua anak.

    “Puluhan ribu orang datang dari wilayah tengah dan utara, beberapa dari mereka berjalan kaki sejauh 20 kilometer, hanya untuk pulang dengan kekecewaan,” ucapnya kepada Reuters via aplikasi chat.

    Dia mengaku mendengar suara tembakan namun tidak melihat langsung apa yang terjadi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu RI Kecam Israel yang Cegat Kapal Madleen Berisi Greta Thunberg dkk Nasional 10 Juni 2025

    Menlu RI Kecam Israel yang Cegat Kapal Madleen Berisi Greta Thunberg dkk Nasional 10 Juni 2025

    Menlu RI Kecam Israel yang Cegat Kapal Madleen Berisi Greta Thunberg dkk
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengecam tindakan Israel mencegat kapal Madleen yang ditumpangi
    Greta Thunberg
    dan para aktivis yang membawa bantuan menuju Gaza, Palestina.
    “Saya mengecam keras intersepsi kapal Madleen oleh Israel di perairan internasional saat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” tulis Sugiono lewat akun resmi X-nya, Selasa (10/6/2025).
    Dia mengatakan, tindakan Israel menunjukkan ketidakpedulian terhadap hukum internasional sekaligus menjadi pukulan berat pagi rakyat Gaza. 
    “Blokade Israel-darat dan laut-adalah bentuk hukuman kolektif yang memperburuk risiko kelaparan masal,” lanjut Sugiono.
    Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) dijelaskannya telah memerintahkan Israel untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersalur secara berkelanjutan dan tanpa hambatan ke Gaza. 
    Namun Israel tak patuh dengan perintah ICJ dan hukum internasional.
    Sugiono mengapresiasi pembukaan jalur laut untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, sebagaimana yang dilakukan Greta dan kawan-kawannya di kapal Madleen.
    “Upaya internasional untuk membuka koridor maritim patut diapresiasi, namun kiranya tidak mengalihkan fokus dari akses bantuan melalui jalur darat yang tetap menjadi kebutuhan paling mendesak,” tulis Sugiono.
    Indonesia senantiasa menyerukan keharusan pembukaan semua jalur bantuan ke Gaza. Sugiono akan menyuarakan tuntutan ini kembali di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    “Di berbagai forum, saya selalu serukan bahwa pembukaan semua jalur bantuan ke Gaza adlh keharusan. Di KTT Palestina mendatang di New York, saya menyerukan komunitas internasional–khususnya DK PBB–bertindak tegas: Lindungi warga sipil dan adopsi resolusi untuk akhiri blokade dan jamin akses kemanusiaan,” tulis Sugiono.
    Dilansir CNN, Israel mencegat kapal bantuan dari Koalisi Armada Kebebasan atau
    Freedom Flotilla
    Coalition (FFC) itu pada Minggu (8/6/2025).
    Kapal itu hendak menyalurkan bantuan ke Gaza.
    Selain Thunberg, beberapa tokoh yang menaiki kapal tersebut yakni aktor Game of Thrones Liam Cunningham, dan Rima Hassan anggota Parlemen Eropa asal Perancis.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.