Xcloud.id

partai: PBB

  • Geger Israel Bangun Tembok Raksasa di Perbatasan Lebanon

    Geger Israel Bangun Tembok Raksasa di Perbatasan Lebanon

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat. Israel mulai membangun tembok perbatasan baru di sepanjang garis perbatasan dengan Lebaon wilayah bagian Selatan.

    Hal ini mendapatkan tentangan dari Lebanon, hingga mengajukan keluhan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Ini juga menjadi instruksi dari Kantor Presiden Lebanon Joseph Aoun kepada pejabat terkait.

    “Untuk mengajukan keluhan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB terhadap Israel atas pembangunan tembok beton di perbatasan selatan Lebanon yang melampaui garis biru,” kata Aoun, mengutip CNN Indonesia, dikutip Minggu (16/11/2025).

    Aoun juga meminta agar keluhan itu “dilengkapi dengan laporan yang diterbitkan oleh PBB yang membantah penolakan Israel terkait pembangunan tembok itu”.

    Beirut juga mengklaim tindakan Israel itu menyebabkan lebih dari 4.000 meter persegi wilayah Lebanon tidak dapat diakses oleh warganya.

    United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau pasukan sementara UN, juga mengatakan bagian tembok di tenggara Yaroun itu juga melintasi garis biru. Itu berdasarkan survei tambahan yang dilakukan bulan ini.

    UNIFIL juga menyebit aksi pembangunan Israel ini sebagai pelanggaran kedaulatan Lebanon. Mereka juga menambahkan bahwa temuan pada bulan Oktober itu telah disampaikan kepada militer Israel dan telah meminta agar tembok tersebut dipindahkan.

    Hanya saja, ketika dimintai tanggapan oleh AFP terkait tuduhan itu, militer Isreal mengakui langkah itu namun menegaskan bahwa “tembok tersebut tidak melintasi Garis Biru”.

    Militer Israel juga mengatakan bahwa tembok itu bagian dari rencana militer yang lebih luas, yang pembangunannya dimulai pada 2022 lalu.

    “Sejak dimulainya perang dan sebagai bagian dari pelajaran yang diambil darinya, militer Israel telah mempercepat sejumlah langkah termasuk memperkuat penghalang fisik di sepanjang perbatasan utara,” kata pernyataan itu.

    Israel sendiri sempat terlibat perang sengit dengan saling menembakan rudal oleh Hizbullah di selatan Lebanon. Di bawah perjanjian gencatan senjata, Israel seharusnya menarik pasukannya dari Lebanon selatan, namun hingga kini masih menempatkan pasukan di lima area yang dianggap strategis.

    Lebih lanjut, Israel juga terus melancarkan serangan rutin ke Lebanon, dengan alasan menargetkan situs dan anggota Hizbullah.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga Gaza Menangis, Banjir Rendam Tenda Pengungsian

    Warga Gaza Menangis, Banjir Rendam Tenda Pengungsian

    Jakarta –

    Banjir merendam kamp pengungsi di Gaza, Palestina. Suhu dingin dan hujan deras memperburuk kondisi yang sudah memprihatinkan bagi warga Palestina yang mengungsi di Gaza, karena Israel terus memblokir pengiriman bantuan tenda dan pasokan lainnya ke wilayah yang terkepung.

    Dilansir Aljazeera, Minggu (16/11/2025), warga Palestina di Gaza berupaya menggali parit di sekitar tenda mereka agar air tidak membanjiri tenda. Sementara warga lainnya berlindung di bangunan-bangunan yang hancur, bahkan yang berisiko runtuh.

    Seorang warga Palestina mengaku sedih akibat tendanya terendam banjir tersebut.

    “Saya menangis sejak pagi,” kata seorang ibu dua anak Palestina yang mengungsi, sambil menunjuk ke tenda keluarganya, yang telah terendam banjir akibat hujan deras semalaman.

    Wanita yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan ia kesulitan menafkahi anak-anaknya setelah beberapa anggota keluarganya, termasuk suaminya, tewas dalam perang genosida Israel, yang dimulai pada Oktober 2023.

    “Saya meminta bantuan untuk mendapatkan tenda, kasur, dan selimut yang layak. Saya ingin anak-anak saya memiliki pakaian yang layak,” katanya.

    Sebelumnya kelompok kemanusiaan telah mendesak Israel untuk mencabut semua pembatasan bantuan ke Jalur Gaza. Akan tetapi pemerintah Israel tetap mempertahankan pembatasan ketat terhadap aliran bantuan kemanusiaan meskipun ada kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok Palestina, Hamas, yang mulai berlaku pada 10 Oktober.

    Kelompok penyalur bantuan mengatakan sekitar 260.000 keluarga Palestina di Gaza berada dalam kondisi rentan menjelang musim dingin.

    Pada saat yang sama, Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan pihaknya memiliki cukup pasokan tempat tinggal untuk membantu sebanyak 1,3 juta warga Palestina. Akan tetapi UNRWA tidak dapat mengirimkan bantuan ke Gaza akibat pembatasan yang diberlakukan Israel.

    Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan pengiriman bantuan menjadi lebih penting dari sebelumnya karena musim dingin ini bertepatan dengan krisis pengungsian di Gaza.

    “Dingin dan basah di Gaza. Para pengungsi kini menghadapi musim dingin yang keras tanpa kebutuhan dasar untuk melindungi mereka dari hujan dan dingin,” ujarnya dalam sebuah unggahan di media sosial.

    Tonton juga video “Gaza Kebanjiran, Jutaan Bantuan Tertahan di Yordania, Mesir dan Israel”

    (yld/yld)

  • 2 Pemerintah Diminta Kaji Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Tanpa Izin PBB Nasional

    2 Pemerintah Diminta Kaji Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Tanpa Izin PBB Nasional

    Pemerintah Diminta Kaji Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Tanpa Izin PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengimbau pemerintah mengkaji terlebih dahulu rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, tanpa payung hukum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Hal itu disampaikan Hasanuddin sebagai respons atas pernyataan Menteri Pertahanan
    Sjafrie Sjamsoeddin
    soal pengiriman
    pasukan perdamaian
    , dengan persetujuan organisasi internasional yang diinisiasi Amerika Serikat.
    “Jika ada opsi alternatif di luar payung PBB, Kemenlu harus benar-benar mengkajinya secara hati-hati. Perlu dipelajari ruang lingkup misi tersebut, tujuan dan targetnya, serta bagaimana penerimaan internasionalnya,” ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya kepada
    Kompas.com
    , Minggu (16/11/2025).
    Politikus PDI-P itu juga menyoroti mekanisme pendanaan untuk pengiriman pasukan perdamaian ke
    Gaza
    yang disebut mencapai 20.000 prajurit.
    Hasanuddin mengingatkan bahwa pemerintah harus menghitung secara cermat beban anggaran terhadap rencana kebijakan tersebut.
    “Pendanaan misi perdamaian harus diperhitungkan matang. Kita perlu melihat seberapa besar kontribusi yang dibebankan kepada Indonesia karena nantinya menggunakan APBN dan harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Hasanuddin.
    Pensiun perwira tinggi
    TNI
    itu mengakui bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut sesuai koridor yang diatur Undang-Undang (UU) TNI.
    Dalam beleid tersebut, kata Hasanuddin, terdapat ketentuan soal Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang menyebutkan bahwa TNI juga memiliki tugas melaksanakan misi perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia.
    “Secara historis, Indonesia sudah terlibat aktif dalam pengiriman pasukan perdamaian sejak tahun 1950-an. Jadi kontribusi kita pada misi perdamaian bukan hal baru dan merupakan bagian dari komitmen diplomasi Indonesia.
    Meski begitu, Hasanuddin menegaskan bahwa pelaksanaan misi perdamaian tersebut tetap harus berpijak dan sesuai dengan hukum Internasional yang berlaku.
    “Indonesia selalu menempatkan pasukan dalam kerangka misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diakui dan diterima oleh seluruh negara anggota,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan, Presiden Prabowo berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, melalui Yordania.
    Hal tersebut diungkapkan Sjafrie usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
    “Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena, sebagaimana teman-teman tahu, kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia yang juga sedang kita tingkatkan,” ujar Sjafrie.
    “Jadi, pemikiran beliau, kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” tambah dia.
    Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah pemerintah melihat adanya upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata yang telah berlangsung.
    Dengan demikian, pasukan yang dikirim nantinya bertugas menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik.
    Namun, untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Indonesia menunggu persetujuan beberapa pihak. Salah satu dari dua alternatif adalah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    “Yang kedua adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” kata dia.
    “Nah, ini yang memerlukan pembicaraan yang tentunya tidak dalam waktu singkat, tapi memerlukan satu kesepakatan bersama. Bagi Indonesia, kita akan semua terlibat mendukung apabila semua negara-negara yang punya kompetensi itu setuju atas keterlibatan Indonesia,” ujar dia.
    Kelima negara itu adalah Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
    Apabila kelima negara tersebut memberi persetujuan, Indonesia dengan senang hati akan terlibat mengirimkan pasukan perdamaian.
    “Tentu saja Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” ungkap Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • TNI Siap Kirim 20 Ribu Personel Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza

    TNI Siap Kirim 20 Ribu Personel Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengirim sebanyak 20 ribu pasukan perdamaian ke Gaza. TNI memastikan personelnya siap untuk memenuhi perintah tersebut dan telah melakukan pelatihan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan nanti.

    “Terkait kesiapan 20.000 prajurit dan latihan. Angka 20.000 adalah kapasitas kekuatan TNI yang telah disiapkan dalam kerangka dukungan perdamaian dan kemanusiaan,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi PBB, sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” tambahnya.

    Freddy menyebut para personel tersebut kini tinggal menunggu keputusan pemerintah selanjutnya. Dia memastikan semua kriteria yang dibutuhkan telah disesuaikan.

    “Untuk latihan khusus, TNI tetap menunggu mandat final, namun secara prinsip pasukan siap melaksanakan keputusan pemerintah secara profesional, proporsional, dan sesuai legal standing nasional dan internasional,” katanya.

    Lebih lanjut, Freddy menyebut TNI juga akan mengirim rumah sakit lapangan hingga ambulans ke Gqza. Ia mengaku belum menerima informasi berapa banyak logistik yang dibutuhkan di Gaza.

    “Peralatan yang dipersiapkan mengikuti standar operasi kemanusiaan dan peacekeeping, seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” ujarnya.

    Pernyataan Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia menegaskan Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia.

    “Indonesia saat ini adalah salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami akan terus mengabdi, di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan pasukan di lapangan,” kata Prabowo saat pidato dalam bahasa Inggris di Sidang Umum PBB, dilihat dari YouTube United Nations, Selasa (23/9/2025).

    Prabowo mengatakan jika PBB membutuhkan pasukan perdamaian, Indonesia siap mengirimkan hingga 20.000 putra-putrinya untuk menciptakan perdamaian di mana pun. Seperti di Gaza hingga Ukraina.

    “Jika dan ketika Dewan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa dan majelis agung ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 putra putri kami atau bahkan lebih untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga,” ucap Prabowo.

    (azh/dhn)

  • Banjir Rendam Kamp Pengungsi di Gaza

    Banjir Rendam Kamp Pengungsi di Gaza

    Jakarta –

    Banjir merendam kamp pengungsi di Gaza, Palestina. Warga Gaza terbangun di pagi hari dan mendapati air sudah tinggi.

    Dilansir kantor berita CNN, Minggu (16/11/2025), hujan lebat melanda Gaza hingga membuat tempat berlindung dan barang-barang warga Gaza di pengungsian basah pada Jumat (14/11). Tidak ada cara untuk mengeringkannya.

    Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza Mahmoud Basal mengatakan para pejabat di Gaza telah menerima ratusan permohonan bantuan. Namun, katanya, sumber dayanya tidak ada.

    “Ratusan permohonan bantuan, namun sumber dayanya tidak ada,” ujarnya.

    Mahmoud mengatakan kasur para pengungsi basah kuyup. Kata dia, tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan para pengungsi karena semuanya telah dihancurkan oleh Israel.

    “Seluruh pusat penampungan telah menyaksikan ketinggian air naik hingga lebih dari 10 sentimeter (3,94 inci). Kasur basah kuyup, selimut basah kuyup, dan tidak ada pilihan tersisa – karena semua pilihan telah dihancurkan oleh Israel,” ujarnya.

    “Kami dan anak-anak kecil kami kebanjiran karena hujan,” kata Raed Al-Alayan.

    “Tenda kami kebanjiran. Tidak ada atap yang melindungi kami dari hujan,” imbuhnya.

    Badai biasa terjadi di Gaza saat ini, tetapi dengan ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi dari tempat berlindung permanen, bahkan curah hujan normal pun dapat membanjiri penduduk dan memperburuk kondisi yang sudah buruk.

    Seorang perempuan memandu CNN berkeliling dan masuk ke tenda-tenda keluarganya yang basah kuyup, tempat ia mengaku mengungsi bersama 20 anak, termasuk bayi yang baru lahir. Ia mulai meratap dan menjerit kesakitan saat menggambarkan kondisi yang dialaminya.

    “Kita harus ke mana?” tanyanya beberapa kali. “Putraku yang terbunuh membangun tenda-tenda ini untuk kita. Apa yang harus aku lakukan sekarang?” imbuhnya.

    Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, mengatakan ratusan tenda dan tempat penampungan sementara terendam banjir. Ia mengatakan kepada para wartawan bahwa mitra PBB yang bekerja di bidang penampungan mengatakan Gaza tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk pencegahan banjir yang memadai, seperti peralatan untuk menguras air dari tenda dan untuk membersihkan sampah padat serta puing-puing.

    (whn/whn)

  • Lebanon Laporkan Israel ke PBB karena Bangun Tembok di Perbatasan

    Lebanon Laporkan Israel ke PBB karena Bangun Tembok di Perbatasan

    Jakarta –

    Lebanon akan melaporkan Israel ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lebanon menyebut Israel membangun tembok di perbatasan Lebanon selatan.

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (16/11/2025), Pasukan Sementara PBB di Lebanon (Unifil) mengatakan bahwa tentara Israel telah membangun tembok di Lebanon selatan dekat Garis Biru yang ditetapkan PBB, perbatasan de facto. Ketika ditanya oleh AFP tentang tuduhan tersebut, militer Israel mengatakan “tembok itu tidak melewati Garis Biru”.

    Kantor Kepresidenan Lebanon Joseph Aoun mengatakan dia telah menginstruksikan para pejabat untuk mengajukan pengaduan mendesak kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Israel karena membangun tembok beton di perbatasan selatan Lebanon yang melampaui Garis Biru. Ia meminta agar pengaduan tersebut disertai laporan yang dikeluarkan oleh PBB.

    “Disertai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membantah penyangkalan Israel terhadap pembangunan tembok tersebut,” ujarnya.

    Menurut Unifil, bulan lalu pasukan penjaga perdamaian meninjau tembok beton berbentuk T yang didirikan oleh tentara Israel di barat daya Yaroun dan menemukan bahwa tembok tersebut “melintasi Garis Biru, sehingga lebih dari 4.000 meter persegi wilayah Lebanon tidak dapat diakses oleh rakyat Lebanon”.

    Pasukan itu mengatakan telah memberi tahu tentara Israel tentang temuan bulan Oktober dan meminta mereka memindahkan tembok tersebut.

    (whn/whn)

  • Bentrokan Berdarah Polisi Haiti Lawan Geng Kriminal, 7 Orang Tewas

    Bentrokan Berdarah Polisi Haiti Lawan Geng Kriminal, 7 Orang Tewas

    JAKARTA – Polisi di Haiti bentrok dengan geng-geng sejak Kamis malam hingga Jumat dalam operasi yang menewaskan tujuh anggota geng. Polisi juga menghancurkan helikopter setelah pendaratan darurat.

    Dalam operasi di daerah Croix des Bouquets di pinggiran ibu kota Port-au-Prince, helikopter mengalami “malfungsi” dan terpaksa melakukan pendaratan darurat, menurut pernyataan dari Kepolisian Nasional Haiti (PNH) yang dipublikasikan di Facebook.

    Para petugas selamat tetapi membakar helikopter tersebut sehingga geng kriminal tidak dapat mengambilnya kembali untuk digunakan.

    Sebelumnya pada Jumat, 15 November, video media sosial menunjukkan anggota geng di dekat bangkai helikopter.

    Dilaporkan tujuh anggota geng tewas, menurut Juru Bicara PNH, Garry Desrosiers. Polisi juga menemukan senapan anti-materiel semi-otomatis Barrett yang digunakan dalam baku tembak tersebut, yang merupakan senjata “berkapasitas tinggi” yang “sering digunakan untuk meneror penduduk sipil,” kata polisi.

    Wilayah Croix des Bouquets dikuasai oleh Viv Ansanm, yang berarti “Hidup Bersama,” sebuah koalisi geng kuat yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris asing.

    Kelompok kriminal telah memperluas kendali mereka di Haiti dalam beberapa tahun terakhir dan kini menguasai 90% ibu kota. Kekerasan geng juga telah menyebabkan 1,4 juta orang mengungsi, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB.

    PBB telah mendukung misi yang dipimpin oleh polisi Kenya untuk memerangi geng di Haiti, tetapi misi tersebut telah dibanjiri kritik, termasuk kekurangan staf dan dana.

  • Modal Rp60 Juta, Pengungsi Rohingya Mulai Pelayaran Paling Mematikan

    Modal Rp60 Juta, Pengungsi Rohingya Mulai Pelayaran Paling Mematikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kapal kargo Filipina berhasil menyelamatkan tiga pengungsi Rohingya dari perairan di lepas pantai Langkawi, Malaysia, pada 8 November. Beberapa hari sebelumnya, para penyelundup memindahkan mereka dari kapal induk besar ke kapal yang lebih kecil saat mendekati pantai Malaysia.

    Kapal yang lebih kecil itu terbalik ketika mengangkut sekitar 70 hingga 100 orang. Sebelas korban selamat lainnya berhasil dievakuasi beberapa hari setelahnya, sedangkan 27 jiwa meninggal, termasuk empat anak-anak.

    Oktober disebut penanda dimulainya “musim berlayar” bagi kegiatan penyelundupan manusia. Ini karena angin muson barat daya mereda dan perairan menjadi lebih tenang.

    Dikutip dari The Economist, Sabtu (14/11/2025), dengan biaya 15.000 ringgit Malaysia atau setara Rp 60 juta (asumsi kurs Rp4.000/MYR) per orang, jaringan kriminal menjanjikan perjalanan aman melalui laut dari daerah perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar di pesisir menuju Malaysia.

    Namun, perjalanan yang memakan waktu selama sepekan itu berbahaya dan beberapa kapal dilaporkan tenggelam sebelum mencapai pantai.

    Seorang pengungsi dan aktivis Rohingya yang kini tinggal di Selandia Baru, Hafsar Tameesuddin, menyebut anggota etnis minoritas Rohingya yang sebagian besar Muslim menyadari risiko perjalanan tersebut.

    Mereka juga berisiko ditangkap dan ditahan tanpa batas waktu oleh otoritas imigrasi Malaysia. Namun setiap tahun, ribuan orang memilih untuk tetap mencoba, karena kondisi di negara asal mereka sangat memprihatinkan.

    Di Negara Bagian Rakhine di Myanmar barat, tempat asal Rohingya, mereka terjebak dalam pertempuran antara junta militer Myanmar dan Tentara Arakan (AA), kelompok pemberontak yang berjuang untuk mendirikan tanah air bagi kelompok etnis lain Rakhine. Setidaknya sebanyak 100.000 orang dikurung di kamp-kamp pengungsi.

    PBB menyebut junta militer melancarkan genosida terhadap Rohingya sejak 2017. Namun, Rohingya mengatakan bahwa AA, yang membakar kota Buthidaung dengan mayoritas penduduknya Rohingya, kini juga melakukan kekejaman.

    The Economist mencatat Lebih dari satu juta warga Rohingya tinggal di kamp pengungsi terbesar di dunia, dekat Cox’s Bazar, di seberang perbatasan Bangladesh. Pemerintah melarang mereka membangun tempat tinggal permanen dengan tujuan mendorong mereka kembali ke Myanmar.

    Kebijakan itu tak membuahkan dampak yang diharapkan, tetapi justru membuat kamp-kamp tersebut rentan terhadap kebakaran dan tanah longsor. Lebih parah lagi, Bangladesh juga membatasi akses pendidikan dan pekerjaan.

    “Tidak ada yang bisa mereka dapatkan di sana,” kata istri Hafsar dikutip Sabtu (15/11/2025).

    Tahun ini, musim berlayar dimulai lebih awal. Para pengamat memperkirakan lebih banyak warga Rohingya yang akan mencoba pelayaran ini daripada sebelumnya.

    Chris Lewa, yang telah melacak bisnis penyelundupan manusia di Laut Andaman selama hampir seperempat abad, mengatakan bahwa setidaknya 16 kapal, yang membawa sekitar 2.000 hingga 3.000 orang, meninggalkan Bangladesh dan Myanmar sejak September.

    Ia dan analis lainnya menyoroti satu faktor khusus yang mendorong lonjakan penyelundupan manusia, yakni kekhawatiran warga Rohingya terhadap Amerika yang akan berhenti menyediakan makanan di kamp-kamp.

    Awal 2025, Pemerintahan Trump memangkas anggaran bantuan pangan, sebelum kemudian menyetujui serangkaian langkah sementara jangka pendek. Namun, karena paket bantuan hanya bertahan beberapa bulan, lembaga-lembaga bantuan terus memperingatkan bahwa makanan mungkin akan segera habis.

    Hal ini membuat banyak warga Rohingya cemas hingga memesan tiket ke Malaysia. Situasinya bahkan lebih buruk di Myanmar, di mana konflik telah membuat distribusi bantuan pangan menjadi lebih sulit.

    Satu alasan kecil yang dapat memperbaiki keadaan adalah para pejabat Amerika tampaknya akan melanjutkan bantuan pangan dengan Bangladesh agar para pengungsi Rohingya dapat bekerja. Hal itu akan membuat kehidupan di kamp-kamp jauh lebih nyaman dan mengurangi ketergantungan Rohingya pada anggaran bantuan luar negeri yang terbatas.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PBB Warning RI dalam Bahaya, ungkap Fakta Mengerikan Ini

    PBB Warning RI dalam Bahaya, ungkap Fakta Mengerikan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Laporan iklim PBB 2023 lalu menegaskan Asia menjadi episentrum krisis iklim dunia. Badan Meteorologi Dunia (WMO) dalam laporan bertajuk State of the Climate in Asia mencatat pemanasan yang semakin cepat, gelombang panas ekstrem, hingga banjir besar membuat kawasan Asia masuk kategori berisiko tinggi, termasuk di Tanah Air.

    Dokumen tersebut memotret kondisi iklim tahun sebelumnya yang ditandai percepatan kenaikan suhu, mencairnya gletser, dan permukaan air laut yang terus meninggi. WMO juga menegaskan, tren pemanasan di Asia berlangsung hampir dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global yang menyebabkan bencana hidrometeorologi semakin sering, lebih parah, dan semakin mempengaruhi kehidupan jutaan orang.

    Asia disebut masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.

    “Kesimpulan dari laporan ini sangat menyadarkan kita,” kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia.

    WMO mencatat, banyak negara di Asia mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada tahun 2023. Ini pun bersamaan dengan kondisi ekstrem, mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan badai.

    Perubahan frekuensi iklim dan tingkat keparahan peristiwa tersebut tentu berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan yang terpenting, kehidupan manusia dan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Laporan Emergency Events Database mencatat, pada tahun 2023, total 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi di Asia.

    Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% terkait dengan peristiwa banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terkena dampak langsung. Panas ekstrem juga menjadi laporan lain.

    Meskipun risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat, penduduk Asia masih beruntung karena tidak ada kematian yang dilaporkan.

    “Sekali lagi, di tahun 2023, negara-negara yang rentan terkena dampak yang tidak proporsional, contohnya topan tropis Mocha, topan terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir menghantam Bangladesh dan Myanmar,” jelas Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana yang menjadi mitra dalam penyusunan laporan ini.

    “Peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik telah menyelamatkan ribuan nyawa,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, dalam laporan yang sama juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi wilayah Indonesia.

    Tercatat, banyak area mengindikasikan Global Mean Sea Level (GMSL) di atas rata-rata global yakni 3,4 atau ± 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan.

    Sebelumnya, kajian proyeksi USAID di 2016 menyebutkan kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Ini berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia Harapkan Rancangan Resolusi DK PBB Dapat Menjembatani Perdamaian di Palestina

    Indonesia Harapkan Rancangan Resolusi DK PBB Dapat Menjembatani Perdamaian di Palestina

    JAKARTA – Indonesia mengharapkan rancangan resolusi mengenai Jalur Gaza yang tengah dibahas oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjembatani perdamaian di dunia.

    Amerika Serikat pekan ini dilaporkan telah mengedarkan draft resolusi DK PBB yang telah direvisi yang akan mengesahkan mandat dua tahun bagi pemerintahan di Gaza, hingga pembentukan pasukan internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi

    Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkan mengatakan, seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono, pembicaraan mengenai rancangan resolusi telah dilakukan di Istanbul, Turki dan dilanjutkan di New York, Amerika Serikat.

    “Indonesia mengharapkan sekiranya diadopsi, rancangan resolusi tersebut dapat menjembatani upaya menuju perdamaian di Palestina, termasuk mendorong kelancaran masuknya bantuan kemanusiaan ke Palestina, dan penguatan kapasitas otoritas Palestina serta pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping) yang imparsial dengan mandat PBB,” jelas Yvonne kepada VOI.id melalui pesan singkat, Sabtu 15 November.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Hari Rabu mengatakan draft baru mengenai resolusi DK PBB tengah dibahas di New York.

    Ilustrasi pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. (UN Photo/Loey Felipe)

    “Di New York, draft baru sedang dipersiapkan. Unit-unit tertentu akan dibentuk dan mandat mereka perlu dijelaskan dengan jelas. Kita perlu menyempurnakan detail ini untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina,” jelasnya dikutip dari The National.

    Kendati demikian, Menlu Abdelatty tidak merinci apakah draft baru tersebut sepenuhnya berbeda dari versi yang diedarkan minggu lalu oleh AS, yang akan mengesahkan mandat dua tahun bagi pemerintahan transisi di Gaza dan pasukan internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi.

    Draft tersebut dibagikan kepada 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB, serta mitra regional seperti UEA, Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Turki.

    “Ini proses yang rumit, dan jelas rencana ini harus dapat diimplementasikan,” ungkapnya.

    Setelahnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio optimis rancangan resolusi tersebut dalam diselesaikan DK PBB.

    The National yang mengetahui draft tersebut menyebutkan bahasa eksplisit yang menghubungkan kemajuan di Jalur Gaza dengan proses politik menuju kenegaraan Palestina.

    Draft tersebut menyatakan, setelah program reformasi untuk Otoritas Palestina “dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan pembangunan kembali Gaza telah maju, kondisi-kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina”.

    Rancangan ini juga mewajibkan Washington untuk “membangun dialog antara Israel dan Palestina guna menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera”.

    Rancangan tersebut berupaya untuk lebih memperkuat gencatan senjata dalam resolusi tersebut, dengan menyatakan bahwa dewan “mendukung Rencana Komprehensif, mengakui para pihak telah menerimanya, dan menyerukan semua pihak untuk melaksanakannya secara menyeluruh, termasuk mempertahankan gencatan senjata, dengan itikad baik dan tanpa penundaan”.

    Lebih jauh dikatakan, proposal tersebut akan menugaskan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengamankan Gaza dan mengawasi proses demiliterisasi.

    Kata-kata baru dalam rancangan tersebut mengklarifikasi pasukan Israel akan mundur secara bertahap seiring dengan perluasan kendali ISF.

    “Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri dari Jalur Gaza berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara IDF, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat,” demikian bunyi teks tersebut.

    Teks tersebut juga mencatat perimeter keamanan terbatas akan tetap berlaku “hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror yang muncul kembali”.

    Yvonne menegaskan, Indonesia konsisten mengenai kemerdekaan Palestina dan terwujudnya Solusi Dua Negara.

    “Pemerintah Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk terwujudnya solusi dua negara, dan siap berkontribusi guna mendukung upaya tersebut dan menciptakan perdamaian di kawasan,” tegas Yvonne.