Xcloud.id

partai: PBB

  • Israel Tetapkan Bank Sentral Iran sebagai Organisasi Teror

    Israel Tetapkan Bank Sentral Iran sebagai Organisasi Teror

    Tel Aviv –

    Otoritas Israel menetapkan Bank Sentral Iran sebagai “organisasi teror” setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata untuk mengakhiri perang selama 12 hari. Langkah ini disebut Israel sebagai upaya menghentikan pendanaan untuk kelompok-kelompok militan yang didukung Iran di kawasan Timur Tengah.

    Kantor Kementerian Pertahanan Israel, seperti dilansir AFP, Rabu (25/6/2025), menyatakan Menteri Pertahanan Israel Katz “menandatangani perintah khusus yang menetapkan Bank Sentral Iran, dua bank Iran tambahan, (dan) sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan Angkatan Bersenjata Iran… sebagai organisasi teroris”.

    “Sebagai bagian dari kampanye Israel yang lebih luas terhadap Iran,” sebut Kementerian Pertahanan Israel dalam pernyataannya.

    Langkah tersebut, menurut Kementerian Pertahanan Israel, bertujuan “untuk menargetkan inti sistem pendanaan teror rezim Iran, yang mendanai, mempersenjatai, dan mengarahkan teror di seluruh Timur Tengah”.

    Penetapan Bank Sentral Iran sebagai organisasi teror oleh otoritas Israel ini diumumkan sehari setelah gencatan senjata antara kedua negara mulai berlaku pada Selasa (24/6) waktu setempat, yang mengakhiri pertempuran udara yang sengit selama 12 hari sejak 13 Juni lalu.

    Israel dan Iran terkunci dalam konflik bayangan selama beberapa dekade, dengan Tel Aviv memerangi beberapa kelompok yang didukung Teheran di kawasan tersebut, termasuk Hamas di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.

    Israel mengatakan bahwa rentetan serangan, yang dimulai pada 13 Juni, terhadap target-target nuklir dan militer di Iran dimaksudkan untuk mencegah musuh bebuyutannya itu memperoleh senjata nuklir. Teheran secara konsisten membantah tuduhan semacam itu dan menegaskan program nuklirnya bersifat damai.

    Tonton juga “Keji! Israel Tembaki Warga Gaza yang Tunggu Bantuan, 37 Tewas” di sini:

    Sebelumnya, Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir mengklaim rentetan serangan Tel Aviv terhadap Iran telah menghambat program nuklir negara itu “selama beberapa tahun”. Ditegaskan juga oleh Tel Aviv bahwa kampanye terhadap Teheran sekarang “memasuki fase baru”.

    “Kita telah menyelesaikan fase yang signifikan, tetapi kampanye terhadap Iran belum berakhir. Kita memasuki fase baru berdasarkan pencapaian fase saat ini,” ucap Zamir dalam pernyataan yang disampaikan setelah gencatan senjata mulai berlaku.

    “Kita telah menghambat proyek nuklir Iran selama beberapa tahun, dan hal yang sama berlaku untuk program rudalnya,” sebutnya.

    Israel sebelumnya mengklaim bahwa mereka telah menghilangkan “ancaman eksistensial ganda” dari Iran, yang merujuk pada program nuklir dan rudal negara itu.

    Tonton juga “Di Sidang Dewan HAM PBB, RI Minta Penindasan atas Palestina Disetop” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jika Blokade ke Gaza Tidak Diakhiri, Anak-Anak Akan Mati Kehausan

    Jika Blokade ke Gaza Tidak Diakhiri, Anak-Anak Akan Mati Kehausan

    PIKIRAN RAKYAT – Israel penjajah masih belum membuka blokade bantuan kemanusiaan untuk Gaza sejak 2 Maret 2025. Padahal kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, hingga bahan bakar sangat dibutuhkan warga Palestina di wilayah tersebut.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 24 Juni 2025 memperingatkan jika blokade Israel selama lebih dari 100 hari tidak dicabut, anak-anak di Gaza bisa meninggal karena kehausan.

    “Bahan bakar, untuk menyatakan hal yang jelas, sangat penting untuk memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan air kepada lebih dari 2 juta orang yang tinggal di Gaza. UNICEF memperingatkan bahwa jika blokade bahan bakar yang sudah berlangsung lebih dari 100 hari ke Gaza tidak berakhir, anak-anak mungkin akan mulai mati kehausan,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dalam sebuah konferensi pers.

    PBB juga mengutuk keras tindakan Israel yang menembaki warga Palestina di titik-titik distribusi bantuan yang dikelola Israel dan Amerika Serikat. Padahal, PBB dan organisasi serta dunia internasional telah mendesak agar Israel mengizinkan masuknya bantuan.

    “Laporan tentang orang-orang yang ditembaki di dekat lokasi distribusi bantuan yang tidak dimiliterisasi PBB pada rute yang ditetapkan oleh otoritas Israel agar PBB dapat mengumpulkan truk yang membawa bantuan,” ujarnya dilaporkan Middle East Monitor.

    Dia melaporkan bahwa misi untuk mengambil bahan bakar yang disimpan di Rafah telah selesai, dan bahan bakar kini menjalankan layanan penting di Gaza selatan.

    “Bahan bakar tersebut dialokasikan untuk menjalankan layanan penting di selatan, sehingga memberi kita lebih banyak waktu. Jika operasi penyelamatan nyawa kami terhenti, orang-orang tidak akan mampu bertahan hidup,” ucapnya.

    Pada Senin, 23 Juni 2025, Israel juga telah menolak 14 gerakan kemanusiaan yang direncanakan, termasuk pengambilan jenazah dan pengiriman air. Selain penolakan, Israel juga tetap melakukan serangan yang menyebabkan bertambahnya korban jiwa.

    “Angka-angka tragis yang Anda sebutkan berbicara sendiri tentang kengerian yang terjadi di Gaza. Orang-orang terbunuh hanya karena mencoba mendapatkan makanan karena sistem distribusi kemanusiaan yang dimiliterisasi yang tidak memenuhi prasyarat apa pun untuk sistem kemanusiaan yang berfungsi, adil, independen, dan tidak memihak. Sudah saatnya para pemimpin di kedua belah pihak menemukan keberanian politik untuk menghentikan pembantaian ini,” katanya.

    Sejak serangan Oktober 2023, Israel telah menyebabkan 56.077 warga Palestina tewas, 131.848 lainnya terluka, dan 11.000 orang dinyatakan hilang.***

  • Terungkap, AS Minta Prancis Bicara dengan Iran Sebelum Gencatan Senjata

    Terungkap, AS Minta Prancis Bicara dengan Iran Sebelum Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Iran dan Israel telah mencapai gencatan senjata untuk menghentikan perang kedua negara yang berlangsung selama 12 hari. Terungkap bahwa beberapa jam sebelum gencatan senjata itu, pemerintah Amerika Serikat telah meminta Prancis untuk menyampaikan kepada Iran tentang ketentuan gencatan senjata yang diusulkan AS.

    Hal ini diungkapkan seorang sumber diplomatik Prancis pada hari Rabu (25/6), dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (25/6/2025).

    Menurut sumber tersebut, pada Senin (23/6) malam lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menelepon Menlu Prancis Jean-Noel Barrot untuk “memberi tahu dia tentang keinginan AS untuk gencatan senjata asalkan tidak ada pembalasan Iran,” kata sumber Prancis itu.

    “Rubio meminta Jean-Noel Barrot untuk menyampaikan informasi ini kepada Abbas Araghchi (Menlu Iran),” ujar sumber itu.

    “Setelah panggilan telepon tersebut, menteri (Prancis) berbicara kepada mitranya dari Iran tersebut untuk… menyampaikan ketentuan dan rincian diskusi (antara) Amerika dan Israel,” imbuh sumber itu.

    Araghchi kemudian mengindikasikan “kesediaannya untuk melanjutkan negosiasi mengenai program nuklir Iran” termasuk dengan Prancis, Inggris, dan Jerman, dan “setelah diskusi ini, gencatan senjata dapat diberlakukan”, katanya.

    Qatar dan negara Teluk lainnya, Oman, juga telah mendorong solusi diplomatik untuk konflik Iran-Israel tersebut.

    Tonton juga “Peristiwa Besar dalam Hubungan Iran-AS Sejak 1953 Hingga Kini” di sini:

    Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani membujuk Iran untuk menyetujui gencatan senjata dengan Israel yang diusulkan AS setelah rudal Iran menargetkan pangkalan militer Amerika di dekat Doha, ibu kota Qatar. Demikian menurut seorang sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

    Pemerintah Israel mengatakan pada hari Selasa (24/6), bahwa mereka telah menyetujui deklarasi gencatan senjata dengan Iran yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Israel menambahkan bahwa mereka telah mencapai semua tujuannya dalam perang 12 hari dengan musuh bebuyutannya itu.

    Pada Rabu (25/6), Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan berakhirnya perang 12 hari dengan Israel. Dilansir AFP, Rabu (25/6/2025), Masoud Pezeshkian mengumumkan “berakhirnya perang 12 hari” yang dipaksakan oleh Israel, dalam sebuah pidato kepada rakyat Iran yang disiarkan oleh kantor berita resmi Iran, IRNA.

    “Hari ini, setelah perlawanan heroik bangsa kita yang hebat, yang tekadnya membuat sejarah, kita menyaksikan terbentuknya gencatan senjata dan berakhirnya perang 12 hari yang dipaksakan oleh petualangan dan provokasi Israel,” kata Pezeshkian.

    Tonton juga “AS Jelaskan Alasan Serang Fasilitas Nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Parlemen Iran Setujui Penghentian Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Parlemen Iran Setujui Penghentian Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Teheran –

    Para anggota parlemen Iran menyetujui penghentian sementara atau penangguhan kerja sama dengan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Energi Atom Internasional (IAEA), setelah perang berkecamuk selama 12 hari dengan Israel.

    Perang yang menggemparkan dunia itu melibatkan serangan oleh Tel Aviv, dan sekutu dekatnya, Amerika Serikat (AS), terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Teheran.

    Parlemen Iran, seperti dilansir AFP, Rabu (25/6/2025), menggelar pemungutan suara atau voting pada Rabu (25/6) waktu setempat, dengan menurut laporan televisi pemerintah Iran, hasilnya menunjukkan sebanyak 221 anggota mendukung penangguhan kerja sama dengan IAEA, dengan satu suara abstain.

    Tidak ada suara yang menentang penangguhan kerja sama tersebut dari para anggota parlemen Iran yang ikut dalam voting tersebut.

    “Badan Energi Atom Internasional, yang menolak untuk mengutuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, telah mempertaruhkan kredibilitas internasional mereka,” sebut ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dalam pernyataannya.

    Ghalibaf mengatakan “Organisasi Energi Atom Iran akan menangguhkan kerja sama dengan IAEA hingga keamanan fasilitas nuklir terjamin”.

    Untuk bisa dilaksanakan, keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan Dewan Wali Iran, badan yang berwenang untuk memeriksa undang-undang.

    Tonton juga “Jumlah Korban Perang Iran vs Israel Selama 12 Hari” di sini:

    Israel, pada 13 Juni lalu, meluncurkan serangan besar-besaran menargetkan fasilitas nuklir di wilayah Iran dan menewaskan para komandan militer serta ilmuwan nuklir Teheran.

    Pada Minggu (22/6) dini hari waktu Iran, sekutu dekat Israel, AS, melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengebom tiga fasilitas nuklir Teheran, yakni Fordow, Isfahan dan Natanz,

    Pertempuran diakhiri pada Selasa (24/6) waktu setempat setelah Iran dan Israel menyepakati gencatan senjata.

    Setelah pemungutan suara digelar, menurut laporan televisi pemerintah, para anggota parlemen Iran meneriakkan “Matilah Amerika” dan “Matilah Israel”.

    Sejak dimulainya perang, para pejabat Iran telah mengkritik tajam IAEA karena gagal mengutuk serangan-serangan Israel.

    Lihat Video ‘Jumlah Korban Perang Iran vs Israel Selama 12 Hari’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 400 Tewas Sejak GHF Dimulai

    400 Tewas Sejak GHF Dimulai

    PIKIRAN RAKYAT – Serangan terbaru pasukan Israel penjajah terhadap warga sipil Palestina di Gaza kembali mengguncang dunia. Dalam satu hari, setidaknya 86 warga Palestina tewas, sebagian besar dari mereka saat sedang mencari bantuan kemanusiaan.

    Lokasi-lokasi distribusi bantuan yang semestinya menjadi tempat penyelamatan justru berubah menjadi ladang pembantaian, dengan puluhan korban jatuh di sekitar pusat distribusi yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yayasan kontroversial yang mendapat dukungan Israel penjajah dan Amerika Serikat.

    Dari Rafah hingga Salah al-Din: Bantuan Berujung Kematian

    Pada Selasa 24 Juni 2025, dunia kembali menyaksikan kekerasan brutal di Jalur Gaza. Di Rafah, selatan Gaza, 27 warga sipil yang sedang mengantre bantuan tewas ditembak militer Israel penjajah. Di Jalan Salah al-Din, wilayah tengah Gaza, setidaknya 25 orang tewas dan lebih dari 140 lainnya luka-luka, dengan 62 di antaranya dalam kondisi kritis.

    Rekaman yang diverifikasi oleh Sanad Al Jazeera menunjukkan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit al-Awda di kamp pengungsi Nuseirat. Di Kota Gaza, rumah sakit al-Shifa juga kewalahan menerima korban. Menurut jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmoud, suasana di rumah sakit tersebut penuh darah dan keputusasaan.

    “Bangsal gawat darurat di sana berubah menjadi pertumpahan darah, dan banyak yang meninggal menunggu perawatan medis,” ujarnya.

    Saksi Mata: “Itu Pembantaian”

    Saksi mata menggambarkan kekejaman tanpa ampun di lokasi bantuan. 

    “Itu adalah pembantaian. Tank dan drone menembaki bahkan saat kami melarikan diri,” ucap Ahmed Halawa, salah satu warga yang selamat.

    Sementara itu, militer Israel penjajah berdalih masih meninjau laporan korban, dan menuduh warga mendekati tentara di zona militerisasi Netzarim. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian di lapangan dan kecaman dari berbagai lembaga kemanusiaan.

    PBB: Sistem Bantuan Israel Adalah “Kengerian”

    Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan kemarahan dan kekecewaan atas apa yang terjadi di Gaza.

    “Orang-orang dibunuh hanya karena mencoba mendapatkan makanan akibat sistem distribusi kemanusiaan yang dimiliterisasi. Ini tidak memenuhi prasyarat sistem yang adil, independen, dan tidak memihak,” kata Dujarric dalam konferensi pers.

    “Sudah saatnya para pemimpin di kedua belah pihak menemukan keberanian politik untuk menghentikan pembantaian ini,” tuturnya menambahkan.

    “Jebakan Maut” Bernama GHF

    Yayasan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang didukung oleh Israel penjajah dan AS, menjadi sorotan utama. Sejak peluncuran program bantuannya akhir Mei lalu, yang dimaksudkan untuk mengatasi kelaparan akibat blokade total Israel penjajah, lokasi distribusi GHF justru berubah menjadi ladang pembunuhan.

    “Mekanisme bantuan ini adalah keburukan. Ini perangkap maut yang mengorbankan lebih banyak nyawa daripada menyelamatkannya,” kata Kepala UNRWA Philippe Lazzarini tegas saat konferensi pers di Berlin.

    Lebih dari 400 Tewas sejak Bantuan GHF Dimulai

    Data menunjukkan bahwa sejak GHF mengambil alih sistem distribusi bantuan di Gaza, lebih dari 400 orang tewas dan 1.000 lainnya luka-luka akibat serangan pasukan Israel penjajah di lokasi bantuan. Banyak pihak menilai sistem GHF lebih memprioritaskan tujuan militer Israel penjajah dibanding kebutuhan rakyat sipil.

    PBB sendiri telah menolak bekerja sama dengan GHF. Sementara itu, Komisi Internasional Juri dan 14 organisasi hak asasi manusia lainnya menyerukan penutupan total operasi GHF di Gaza.

    Ancaman Penuntutan Kejahatan Perang

    Philip Grant dari TRIAL International memperingatkan bahwa sistem GHF, yang mengandalkan kontraktor militer dan logistik swasta AS, melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

    “Siapa pun yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem ini menghadapi risiko nyata penuntutan atas keterlibatan dalam kejahatan perang,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.

    AS Beri Dana, Dunia Bereaksi

    Meski mendapat kritik internasional yang kian tajam, Amerika Serikat justru mengucurkan dana sebesar 30 juta dolar AS (Rp490,3 miliar) untuk GHF. Ini adalah dukungan finansial pertama Washington secara terbuka untuk yayasan tersebut. Dana itu digunakan untuk mendanai operasi bantuan melalui perusahaan militer dan logistik swasta asal AS.

    Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Banyak yang melihat pendanaan tersebut sebagai bentuk pembiaran terhadap sistem yang secara sistematis membunuh rakyat sipil di bawah kedok distribusi bantuan.***

  • Iran Vs Israel, Apakah Gencatan Senjata Akan Akhiri Perang?

    Iran Vs Israel, Apakah Gencatan Senjata Akan Akhiri Perang?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan pada Senin (23/06) malam bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata yang menurutnya bisa berujung pada perdamaian abadi.

    Pengumuman itu mengemuka setelah 12 hari serangan udara Israel ke Iran, serangan drone dan rudal balasan Iran ke Israel, dan pengeboman ke beberapa fasilitas nuklir Iran oleh AS.

    Iran mengaku siap menghentikan serangan jika Israel juga menghentikan serangannya. Adapun pemerintah Israel menyetujui tawaran tersebut setelah “mencapai tujuan” dari serangkaian serangannya terhadap Iran.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengumumkan genjatan senjata antara Israel dan Iran, tapi apakah itu akan bertahan dan berujung pada perdamaian yang langgeng? (Getty Images)

    Gencatan senjata tersebut sudah terancam gagal karena Presiden Trump menyatakan bahwa Israel dan Iran masih saling serang.

    Padahal, jika betul-betul bisa dipertahankan, gencatan senjata diharapkan bisa berujung pada perdamaian.

    Tapi sebagaimana terjadi dalam konflik-konflik lainnya, gencatan senjata membutuhkan keterampilan diplomasi tingkat tinggi.

    Apa yang dimaksud dengan gencatan senjata?

    Istilah ini bergantung dari apa yang disepakati pihak-pihak yang bertikai.

    Istilah ini juga dapat diganti dengan istilah “truce” [jeda atau penghentian sementara serangan] dan “armistice” [perjanjian penghentian perang atau serangan].

    Warga Israel menuntut gencatan senjata. (Getty Images)

    Meski begitu, PBB berkata kerap ada perbedaan antara “ceasefire” [gencatan senjata] dan “cessation of hostilities” [penghentian permusuhan].

    PBB mengatakan “cessation of hostilities” adalah perjanjian yang bersifat informal untuk menghentikan pertempuran.

    Sementara itu, gencatan senjata cenderung bersifat formal dan ditandai dengan perjanjian yang merinci hal-hal seperti:

    tujuan gencatan senjataproses politik setelahnyakapan waktu berlakunyawilayah cakupannya

    Gencatan senjata juga merangkum beragam aktivitas militer yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta bagaimana pemantauan proses gencatan senjata.

    Gencatan senjata yang disepakati pada 1993 mengakhiri perang antara pemerintah Liberia dan pasukan pemberontak National Patriotic Front of Liberia. (Getty Images)

    Contohnya, perang saudara di Liberia berakhir pada 1993 saat Pemerintah Persatuan Nasional mencapai kesepakatan dengan National Patriotic Front of Liberia dan United Liberation Movement of Liberia for Democracy.

    Kedua pihak setuju untuk menghentikan impor senjata dan amunisi, tidak mengubah atau menyerang basis militer, tidak memicu permusuhan lebih lanjut, dan tidak menggunakan ranjau atau alat-alat pembakar.

    Apakah gencatan senjata permanen atau cuma sementara?

    Menurut PBB, bisa saja bermakna keduanya.

    Kadang-kadang, dua pihak yang bertikai setuju untuk gencatan senjata sementara guna mengurangi aksi kekerasan atau krisis kemanusiaan.

    Ketika Israel dan kelompok Hamas setuju untuk gencatan senjata sementara, yang berlangsung antara 24 November dan 30 November 2023, Hamas melepaskan 105 sandera sedangkan Israel membebaskan 240 tahanan.

    Gencatan senjata pendahuluan juga bisa disetujui untuk menciptakan situasi yang membantu negosiasi dan jalan menuju gencatan senjata yang definitif dan permanen.

    Gencatan senjata sementara saat perang Ethiopia dan Eritrea pada 2000 berujung pada perjanjian perdamaian permanen. (Getty Images)

    Pada Juni 2000, Ethiopia dan Eritrea menandatangani perjanjian untuk menghentikan konflik agar bisa bernegosiasi untuk mencapai gencatan senjata permanen. Perjanjian ini ditandatangani sebagai bagian dari Kesepakatan Aljir yang mengakhiri perang.

    Namun, perang bisa saja berlanjut karena serangkaian gencatan senjata pendahuluan yang gagal dan rapuh.

    PBB menegosiasikan serangkaian gencatan senjata untuk mengakhiri perang saudara di Lebanon pada 1978, 1981, dan 1982. Namun, pertempuran kembali pecah setelah tiap gencatan senjata tercapai. Perang baru benar-benar berakhir pada 1990 setelah dimulai pada 1975.

    Dalam kasus lainnya, satu atau kedua pihak yang bertikai bisa saja memanfaatkan gencatan senjata pendahuluan untuk memperkuat posisi mereka di lapangan.

    Gencatan senjata yang definitif (atau permanen) biasanya datang menyusul serangkaian negosiasi damai yang terjadi antara dua pihak yang berperang.

    Proses ini biasanya melibatkan pelucutan senjata dan demobilisasi pasukan, tapi pengaturan keamanan lanjutan dapat tetap berlaku selama bertahun-tahun setelah perjanjian ditandatangani.

    Perjanjian Good Friday [Jumat Agung] pada 1998 di Irlandia Utara mengharuskan pihak IRA dan kelompok loyalitas untuk melucuti senjata. (Getty Images)

    Sebagai contoh, Perjanjian Good Friday [Jumat Agung] pada 1998 di Irlandia Utara yang melibatkan IRA dan kelompok loyalis menyepakati untuk “tidak menggunakan” senjata mereka.

    Perjanjian itu juga memasukkan pasal untuk mendorong perdamaian di wilayah itu, seperti menjaga perbatasan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia agar tetap terbuka untuk perdagangan bebas dan tanpa gesekan.

    Ada berapa macam gencatan senjata?

    Israel dan Hamas menyebut gencatan senjata sementara pada November 2023 dengan istilah “jeda kemanusiaan.”

    Jeda kemanusiaan kadang-kadang digunakan untuk mengurangi kekerasan atau pertempuran untuk meringankan krisis kemanusiaan.

    Saat “jeda kemanusiaan” di Gaza, Israel membebaskan 105 sandera sebagai imbalan dari pembebasan 240 tahanan Palestina. (Getty Images)

    Contohnya, pemerintah Sudan setuju gencatan senjata dengan dua kelompok militan, Sudan Liberation Movement dan Justice dan Equality Movement. Gencatan senjata ini menghentikan pertempuran di Darfur selama 45 hari agar berbagai lembaga bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat setempat.

    Pada 2004, setelah dihantam tsunami, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mendeklarasikan gencatan senjata yang memungkinkan berbagai bantuan dikirimkan ke area-area pertempuran.

    Ada juga kemungkinan perjanjian untuk menghentikan pertempuran sementara di wilayah-wilayah khusus. Ini dinamakan gencatan senjata geografis.

    Pada 2018, PBB berhasil menjembatani perjanjian antara pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi untuk menghentikan serangan di sekitar Pelabuhan Hodeida di Laut Merah untuk melindungi penduduk setempat.

    Lihat juga Video: Jumlah Korban Perang Iran vs Israel Selama 12 Hari

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menghitung Keuntungan China dari Serangan AS ke Iran

    Menghitung Keuntungan China dari Serangan AS ke Iran

    Jakarta –

    Perang Israel-Iran meningkat dengan cepat setelah Amerika Serikat membombardir situs nuklir Iran pada Minggu (22/06). Tindakan ini digambarkan Cina sebagai pukulan terhadap reputasi global dari AS.

    Pada Selasa (24/06), hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan dimulainya “gencatan senjata total dan menyeluruh” antara Israel dan Iran, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa misil telah diluncurkan dari Iran ke arah Israel.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan IDF untuk “merespons dengan kekuatan” terhadap peluncuran misil tersebut.

    Militer Israel menyatakan satu atau dua misil yang diluncurkan dari Iran ke wilayah utara Israel berhasil dicegat. Namun, angkatan bersenjata Iran membantah adanya peluncuran misil ke Israel dalam beberapa jam terakhir, menurut media lokal di Iran.

    Rencana gencatan senjata Trump muncul setelah serangan AS terhadap situs pengayaan nuklir utama Iran. Sebagai balasan, Iran menargetkan pangkalan militer AS di Qatar, yang merupakan pusat regional utama bagi pasukan AS.

    Cina belum memberikan komentar langsung terhadap perkembangan terakhir tersebut.

    Pada Minggu (22/06), juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, mengkritik serangan AS ke Iran sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB, perjanjian utama PBB yang pada dasarnya melarang penggunaan kekuatan antarnegara kecuali untuk membela diri atau dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB.

    Pernyataan ini mencerminkan kritik sebelumnya dari Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Cong, yang mengatakan bahwa kredibilitas AS telah “rusak”, baik sebagai negara maupun sebagai peserta dalam negosiasi internasional.

    Apa yang dipertaruhkan Beijing dari konflik AS-Iran?

    Seruan Cina untuk stabilitas di Timur Tengah muncul di tengah kekhawatiran ekonomi bahwa Iran dapat menutup Selat Hormuz. Karena hal itu akan mengganggu harga minyak dunia.

    Selat Hormuz merupakan jalur sempit antara Oman dan Iran yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Jalur ini merupakan jalur penting untuk transportasi minyak dunia.

    Washington sebelumnya telah mendesak Cina, yang merupakan mitra dagang terbesar dan pasar utama ekspor minyak Iran, untuk mencegah Teheran memblokir selat tersebut.

    “Naiknya harga minyak dan gas tentu akan memberi tekanan pada ekonomi [Cina]. Ini akan memperburuk inflasi,” kata Ja Ian Chong, pakar politik dari National University of Singapore.

    “Beijing jelas memiliki alasan untuk memastikan eskalasi tidak lepas kendali. Namun, apakah mereka mampu sepenuhnya menahan Iran, itu cerita lain,” tambahnya.

    Cina adalah pendukung ekonomi utama Iran, terutama di tengah sanksi negara barat dan isolasi internasional yang semakin meningkat terhadap Teheran karena program nuklirnya dan catatan hak asasi manusia.

    Iran juga adalah mitra penting dalam Belt and Road Initiative milik Cina, sebuah rencana infrastruktur besar-besaran yang bertujuan menghubungkan perdagangan dan pengaruh Cina di puluhan negara di dunia.

    “Jika Iran menjadi lebih lemah, misalnya karena hampir masuk perang konvensional besar atau bahkan perang saudara akibat intervensi militer AS, itu akan membuat Iran jadi mitra yang jauh lebih tidak efektif untuk kepentingan ekspansi Cina di Timur Tengah,” kata Wen-Ti Sung, peneliti non-residen di Global China Hub, Atlantic Council.

    Kesempatan cina mendapat pengaruh diplomatik

    Sung mengatakan kepada DW bahwa setelah serangan militer AS ke situs nuklir Iran, Cina kemungkinan akan mendapat keuntungan dalam bentuk citra diplomatik yang lebih baik.

    “Selama potensi serangan militer lanjutan dari AS belum benar-benar disingkirkan, dampak diplomatiknya akan tetap ada,” katanya.

    Cina telah lama menggambarkan AS sebagai kekuatan yang menyebabkan ketidakstabilan, sementara Cina menampilkan diri sebagai negara yang bertanggung jawab dan mendukung perdamaian.

    “[Cina] kini akan punya lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan bahwa AS adalah aktor pengganggu dan sebagai potensi ancaman. Mereka sangat aktif mendorong narasi ini di negara-negara dunia selatan,” kata Chong.

    Pada 2023, Cina menjadi penengah kesepakatan bersejarah antara Arab Saudi dan Iran untuk memulihkan hubungan diplomatik setelah tujuh tahun putus hubungan. Beijing menggambarkan keberhasilan itu sebagai kemenangan diplomatik besar.

    Namun dalam krisis saat ini, dukungan Cina terhadap Teheran sebagian besar masih bersifat retoris, tanpa indikasi bahwa Cina akan memainkan peran mediator seperti sebelumnya.

    “Beijing memang berpengaruh, tetapi sebagaimana AS tidak bisa mengendalikan Israel, Beijing juga tidak bisa [menahan Iran],” kata Chong.

    Jika fokus AS beralih dari Asia, Cina bisa diuntungkan

    Sementara itu, jika AS mulai mengalihkan perhatian dan sumber dayanya dari kawasan Indo-Pasifik, terutama terkait kehadiran militer yang makin besar di Asia, maka tekanan internasional terhadap Cina bisa berkurang.

    Awal bulan ini, kapal induk AS yang awalnya dijadwalkan untuk singgah di pelabuhan Vietnam, akhirnya diarahkan ke Timur Tengah karena alasan “kebutuhan operasional mendesak”, menurut Kedutaan Besar AS di Hanoi.

    “Kunjungan pelabuhan itu seharusnya menunjukkan komitmen AS terhadap keamanan dan stabilitas di Asia. Sekarang, hal itu beralih,” kata Chong.

    “Kalau perhatian AS terus-menerus tersedot ke Timur Tengah, Beijing mungkin akan mempertimbangkan ulang strateginya,” ujar Chong, merujuk pada pendekatan Cina terhadap Taiwan, sebuah pulau yang mengatur dirinya sendiri namun diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya. Beijing tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mencapai “reunifikasi”.

    Menurut Chong, dengan AS yang kini terlibat semakin dalam di konflik Timur Tengah, sekutu-sekutunya di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Australia “akan harus lebih aktif dan bekerja sama lebih erat satu sama lain.”

    Untuk saat ini, belum jelas apakah serangan AS ke Iran hanyalah insiden tunggal sebelum Washington kembali fokus ke Asia, atau justru merupakan tanda bahwa AS mulai memprioritaskan Timur Tengah.

    Tulisan ini diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat Video ‘Peristiwa Besar dalam Hubungan Iran-AS Sejak 1953 Hingga Kini’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Selat Hormuz, Nuklir, dan Eskalasi Krisis

    Selat Hormuz, Nuklir, dan Eskalasi Krisis

    Jakarta –

    Geopolitik adalah pelajaran tentang negosiasi dan daya tawar negara dalam percaturan politik dunia. Dalam situasi perang, Iran punya dua tawar dalam negosiasi. Dua-duanya berdampak pada skala perang dan dampaknya terhadap dunia. Pertama adalah selat Hormuz, kedua adalah program nuklir.

    Selat Hormuz

    Selat Hormuz adalah celah sempit, terletak di di antara Oman dan Iran, yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab. Panjangnya 39 kilometer, lebarnya 33 hingga 95 kilometer. Selat Hormuz adalah chokepoint terpenting dalam lalu lintas pasokan seperempat minyak dunia. Sekitar 21 juta barel per hari minyak diangkut melalui selat ini, dengan nilai ekonomi mencapai US$ 600 miliar per tahun.

    Selat ini istimewa karena menjadi satu-satunya rute maritim tercepat untuk menyalurkan migas dari negara-negara Teluk ke perairan dunia. Melaui Selat Hormuz, kapal tanker berlayar dari kawasan Teluk ke Laut Arab dan Samudra Hindia, menuju negara-negara tujuan ekspor. Meski berkali-kali menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata diplomasi, Iran tidak pernah benar-benar berhasil menutupnya.

    Selama perang Irak-Iran (1980-1988), Iran menebar ranjau di perairan Teluk, tetapi Central Command (CENTCOM) AS berhasil menghancurkannya melalui Operasi Praying Mantis pada 1988. Pada 2012, seiring sanksi embargo Barat, Iran mengancam akan menutup selat Hormuz. Ketua Komisi Ekonomi parlemen Iran mengancam, “kami tidak akan membiarkan setetes pun minyak melalui Selat Hormuz, jika kami dikenai sanksi.”

    Kenyataannya, Iran tidak pernah benar-benar memblokir Selat Hormuz. Iran hanya mengintimidasi kapal-kapal yang melewati selat tersebut, seperti dengan menyita dua kapal pada 2023 dan satu kapal pada 2024. Penutupan Selat Hormuz tidak hanya akan mengganggu pasokan minyak global, tetapi menutup keran ekspor Iran sendiri, yang berarti mengganggu aliran pendapatan utamanya dari ekspor minyak.

    Pasca Operasi Godam Tengah Malam oleh militer AS pada Sabtu (21/6/2025), Iran kembali menebar ancaman untuk menutup Selat Hormuz. Keputusan ini dilaporkan disetujui secara bulat oleh anggota parlemen.

    Akankan Iran membuktikan ancamannya? Jika iya, berapa lama? Apa dampaknya bagi dunia?

    Selama periode panjang ketegangan di kawasan Teluk, Iran telah berinvestasi meningkatkan kapasitas militernya untuk menjaga selat Hormuz dengan kombinasi ranjau, perahu kecil, rudal jelajah antikapal, kapal selam, dan rudal balistik. Sejumlah analis menyebut, meskipun kemampuan militer Iran meningkat dalam beberapa dekade, Iran hanya sanggup menutup Selat Hormuz selama seminggu.

    Dunia, terutama AS, berkepentingan mengamankan jalur minyaknya dari Teluk Persia. Begitu Angkatan Laut AS menyerbu, Iran terpaksa membuka kembali jalur tersebut. Namun, jika Iran berhasil menutup Selat Hormuz lebih lama, dunia akan demam karena gangguan pasokan energi. Harga minyak dipastikan melambung tinggi. Harian terkemuka Turki, Hürriyet, menyebut harga minyak berpotensi melonjak hingga US$130 per barel.

    lanjut ke halaman berikutnya

    Program Nuklir

    Program nuklir dunia, termasuk Iran, tidak terlepas dari konstelasi politik. Sebelum rezim Shah digulingkan oleh revolusi Islam pada 1979, Iran memulai program nuklir untuk energi dengan bantuan AS dan Eropa. Pada 1967, AS memasok reaktor nuklir untuk riset berkapasitas 5 MW. Dikawal AS, Iran menandatangani traktat non-proliferasi (NPT) yang mulai berlaku pada 5 Maret 1970.

    Sejak 1974 hingga 1978, Iran melaksanakan penelitian dan pendidikan nuklir di Universitas Teheran. Rezim Shah menginvestasikan US$1 miliar di pabrik pengayaan uranium Prancis milik Eurodif. Kontrak ditandatangani dengan Kraftwerk Union, anak perusahaan Siemens, untuk membangun dua reaktor berkapasitas 1.200 MW di Bushehr. Dengan Framatome, Iran merundingkan kontrak pembangunan dua reaktor tambahan berkapasitas 900 MW.

    Angin politik berubah setelah revolusi 1979. Di bawah Ayatullah Khomeini, Iran adalah seteru Barat yang paling lantang. Setelah perang dengan Irak (1980-1988), fasilitas nuklir Iran luluh lantak.

    Dibantu Rusia, China, dan Pakistan, Iran merenovasi program nuklirnya, kali ini di bawah ancaman Barat. Iran menandatangani protokol kerja sama nuklir dengan China pada 1985 dan 1990.

    Pada 1995, Iran menyelesaikan protokol kerja sama dengan Rusia untuk pembangunan reaktor Bushehr dan pabrik pengayaan uranium. Iran juga menerima teknologi pengayaan uranium melalui jaringan rahasia yang dijalankan oleh ilmuwan Pakistan, AQ Khan.

    Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mencurigai proyek nuklir Iran berkembang ke tujuan non-sipil melalui Proyek Amad. Iran diduga memperkaya uranium untuk mengintegrasikan muatan nuklir dan memproduksi bahan peledak.

    Natanz dibangun sebagai fasilitas pengayaan uranium, Arak dikembangkan sebagai fasilitas produksi air berat. Natanz dapat menyediakan uranium tingkat senjata, Arak membantunya memperoleh plutonium tingkat senjata.

    Sanksi demi sanksi dijatuhkan Barat dan PBB yang dikendalikan AS dan sekutunya. Tetapi, Iran bergeming. Sanksi yang dijatuhkan tidak membuat Iran mati dan proyek nuklirnya gulung tikar. Atas tekanan IAEA, rencana Amad ditutup, tetapi proyeknya berlanjut di bawah Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan (SPND).

    Pada April 2006, Iran mengumumkan berhasil memperkaya uranium hingga tingkat 3,6%. Pada 2009, Barat membocorkan informasi tentang pabrik pengayaan bahan bakar Fordow (FFEP), fasilitas kedua yang telah dibangun Iran selama bertahun-tahun.

    Pada 2016, Iran telah menghasilkan cukup bahan fisil tingkat senjata untuk bom nuklir, dengan pengayaan lebih lanjut, dalam waktu dua atau tiga bulan. Pengayaan uranium Iran mencapai tingkat 60%. Tidak butuh waktu lama mencapai tingkat 90% untuk menghasilkan bom nuklir.

    lanjut ke halaman berikutnya

    Ini dalih Israel menyerbu Iran. Terlepas adakah bukti Iran sudah punya senjata nuklir, perang saat ini membuktikan Iran bukan negara ‘kaleng-kaleng’ dan Israel ketemu lawan tanding sepadan.

    Berbeda dengan Iran, Amerika dan Eropa menerapkan standar ganda terhadap Israel. Israel dibiarkan tidak meratifikasi traktat non-proliferasi (NPT). Israel membangun senjata nuklir, sebagaimana dibocorkan oleh mantan teknisinya, Mordechai Vanunu.

    Ini terungkap dalam artikel heboh di The Sunday Times pada Oktober 1986 bertajuk “Revealed: the secrets of Israel’s nuclear arsenal.” Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) melaporkan, Israel sudah mempunyai 90 hulu ledak nuklir. Jika Iran dan Israel sama-sama telah mempunyai senjata nuklir, terbuka prospek untuk saling menahan diri. Di antara konsensus negara nuklir, mereka sepakat untuk tidak lumat oleh senjata yang dibuat sendiri.

    Dampak bagi Indonesia

    Konflik akan eskalatif jika Iran betul-betul menutup selat Hormuz. Dunia, termasuk Indonesia, akan merasakan dampaknya. Saat pasokan seret, harga minyak melambung.

    Indonesia tidak seperti dulu, saat pecah perang Yom Kippur pada 1973. Ketika Arab-Israel tegang, Indonesia justru menikmat windfall profit dari kenaikan harga minyak dunia.

    Saat itu, status Indonesia adalah eksportir. Sekarang Indonesia importir netto. Setiap kenaikan 1 US$ harga minyak, APBN diperkirakan tekor Rp 1,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi.

    Sekarang harga minyak sudah merambat naik mendekati asumsi APBN 2025 sebesar US$ 82 per barel. Jika selat Hormuz ditutup, harga minyak akan melambung di atas US$ 100 per barel. Dunia akan demam. Dampak krisis akan meluas. Krisis energi bisa menjadi pintu masuk bagi krisis politik dan ekonomi.

    Indonesia mengandalkan sebagian impornya dari Timur Tengah, baik minyak mentah maupun produk kilang. Pada 2024, dari total impor crude sebesar 125,7 juta barel, Indonesia mengimpor dari Arab Saudi sebesar 25,6 juta barel (20,3%). Untuk produk kilang, dari 275,2 juta barel impor, Indonesia mengimpor dari Arab Saudi 13,4 juta barel (4,8%), Uni Emirat Arab 12,5 juta barel (4,6%), Qatar 6,5 juta barel (2,3%), Kuwait 3,9 juta barel (1,4%), dan Bahrain 1,2 juta barel (0,4%).

    Ini negara-negara yang jalur pelayarannya melewati Selat Hormuz. Dari total impor, risiko gangguan pasokan dari Selat Hormuz mencapai 16%. Indonesia bisa mengalihkan rute ke alternatif lain, tetapi biaya logistiknya lebih mahal.

    Dampak lain bagi Indonesia adalah tekanan fiskal. Jika harga minyak tembus di atas US$ 100 per barel, Indonesia harus memikul beban subsidi lebih berat. Pada 2024, beban subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 407,1 triliun.

    Bagi APBN yang sudah defisit sejak awal tahun, kondisi ini akan memaksa Pemerintah memangkas subsidi. Ini dilakukan dengan menaikkan harga energi, baik BBM maupun listrik. Di tengah penurunan daya beli, langkah ini bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi potensi krisis ini sejak dini.

    M. Kholid Syeirazi
    Direktur Eksekutif Center for Energy Policy
    Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI

  • Politeknik Keuangan Negara STAN Buka Pendaftaran, Ini Link dan Jadwal

    Politeknik Keuangan Negara STAN Buka Pendaftaran, Ini Link dan Jadwal

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pendaftaran Politeknik Keuangan Negara STAN segera dibuka. Pendaftaran calon peserta didik bisa dilakukan secara online mulai Minggu, 29 Juni 2025.

    Politeknik Keuangan Negara Sekolah tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) merupakan salah satu sekolah kedinasan di Indonesia. Sekolah kedinasan sendiri merupakan perguruan tinggi yang bernaung di bawah lembaga pemerintahan.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah mengumumkan jadwal seleksi penerimaan peserta didik sekolah kedinasan 2025 ini. Jadwal ini tertuang dalam Nomor: 7909/B-KS.04.01/SD/K/2025.

    Merujuk pengumuman BKN, pendaftaran PKN STAN akan dibuka mulai Minggu, 29 Juni 2025 hingga Jumat, 18 Juli 2025. Terdapat 500 formasi untuk sekolah kedinasan PKN STAN tahun 2025.

    Cara pendaftaran Politeknik Keuangan Negara STAN

    Portal pendaftaran saat ini belum dibuka oleh BKN sebagai penyelenggara. Namun, merujuk pada penerimaan tahun 2024, pendaftaran PKN STAN dilakukan secara online melalui Portal SSCASN Sekolah Kedinasan di link https://dikdin.bkn.go.id. Berikut perrincian caranya:

    Buat akun di Portal SSCASN Sekolah Kedinasan
    Kunjungi situs https://dikdin.bkn.go.id atau langsung klik link ini
    , lalu buat akun dengan mengisi data diri sesuai dokumen resmi (NIK, KK, dll).
    Verifikasi akun
    Setelah membuat akun, verifikasi dengan login menggunakan NIK dan password yang telah dibuat.
    Pilih PKN STAN
    Pilih PKN STAN sebagai sekolah kedinasan yang dituju dan pilih jalur pendaftaran (Reguler/Afirmasi/Pembibitan).
    Lengkapi data diri dan unggah dokumen
    Isi formulir pendaftaran dengan data diri lengkap dan unggah dokumen yang diperlukan, seperti foto, KTP/KK, kartu peserta UTBK-SNBT (jika ada), rapor/ijazah, dan dokumen tambahan sesuai jalur.
    Bayar biaya pendaftaran
    Jika ada biaya pendaftaran, lakukan pembayaran sesuai instruksi yang diberikan.
    Cetak kartu pendaftaran
    Setelah semua data terisi dan diverifikasi, cetak kartu pendaftaran sebagai bukti.
    Ikuti tahapan seleksi
    Ikuti seluruh tahapan seleksi yang meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Tes Kesehatan dan Kebugaran, serta Tes Psikologi dan Wawancara.

    Jadwal daftar PKN STAN

    Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui calon peserta didik PKN STAN 2025. Berikut jadwal untuk setiap tahapannya:

    Pengumuman Seleksi: 28 Juni-12 Juli 2025
    Pendaftaran Seleksi: 29 Juni-18 Juli 2025
    Seleksi Administrasi: 29 Juni-21 Juli 2025
    Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 22-24 Juli 2025
    Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN: 25-27 Juli 2025
    Pembayaran Kode Billing PNBP: 28 Juli-1 Agustus 2025
    Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP: 2-3 Agustus 2025
    Penyusunan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): 4-6 Agustus 2025
    Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta): 5-10 Agustus 2025
    Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): 11-26 Agustus 2025
    Pengolahan Nilai SKD: 23-29 Agustus 2025
    Pengumuman Hasil SKD: 27-31 Agustus 2025
    Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN apabila Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN: 1-2 September 2025
    Pembayaran PNBP Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN: 3-7 September 2025
    Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN: 8-9 September 2025
    Penjadwalan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN: 10-11 September 2025
    Pengumuman Jadwal Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta): 12-14 September 2025
    Pelaksanaan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN: 15-16 September 2025
    Pelaksanaan Seleksi Lanjutan Non CAT BKN: 28 Agustus-16 September 2025
    Pengumuman Kelulusan Akhir oleh Kementerian/Lembaga: 7-18 September 2025
    Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan ke BKN melalui SSCASN: 7 September-6 Oktober 2025

    Syarat pendaftaran PKN STAN

    Hingga saat ini, syarat pendaftaran PKN STAN 2025 belum diumumkan secara resmi. Sejumlah pertanyaan terkait persyaratan ini telah dijawab pihak PKN STAN melalui data FAQ di Instagram resminya.

    Berikut rangkumannya seperti dikutip dari detik.com:

    Pendaftaran SPMB PKN STAN 2025 tidak menggunakan nilai UTBK sebagai syarat administrasi;
    Seleksi akan didasarkan pada nilai rapor dan ijazah;
    Lulusan SMA/sederajat tahun 2025 wajib melampirkan dokumen rapor sebagai salah satu syarat pendaftaran;
    Usia pendaftar minimal 14 tahun dan maksimal 22 tahun pada 1 Oktober 2025;
    Peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya;
    Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta yang lulus SD, SMP (sederajat), dan SMA (sederajat) di kabupaten/kota yang sama dengan wilayah afirmasi yang dipilih;
    Peserta program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua yang lulus SMA/sederajat di kabupaten/kota lain tetap dapat mendaftar dengan melengkapi persyaratan administrasi tambahan;
    Tidak ada persyaratan tinggi badan minimal;
    Tidak ada persyaratan buta warna;
    Tidak ada batasan ukuran dioptri, namun kondisi ini tetap menjadi salah satu unsur penilaian pada tes kesehatan.

    Jurusan di PKN STAN

    Dilansir dari laman resminya, terdapat dua program yang ada di PKN STAN, yaitu program sarjana terapan dan diploma tiga. Berikut daftar jurusan atau program studi di PKN STAN:

    Program Sarjana Terapan (S1):

    Prodi AKuntansi Sektor Publik
    Prodi Manajemen Aset Publik
    Prodi Manajemen Keuangan Negara
    Program Diploma III (D3)

    Akuntansi
    Kebendaharaan Negara
    Kepabeanan dan Cukai
    Manajemen Aset
    Pajak
    PBB/Penilai

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ada Apa Trump, AS Tiba-Tiba Kucurkan Rp489 M Bantuan ke Gaza?

    Ada Apa Trump, AS Tiba-Tiba Kucurkan Rp489 M Bantuan ke Gaza?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah kontroversi dan kekhawatiran atas kekerasan di Gaza, pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui hibah sebesar US$30 juta (sekitar Rp489 miliar) kepada Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF). Ini merupakan sebuah organisasi kontroversial yang menyalurkan bantuan di wilayah konflik tersebut.

    Melansir Reuters Rabu (25/6/2025), bantuan ini merupakan dukungan finansial langsung pertama dari pemerintah AS kepada GHF. Meski sejumlah pejabat AS mempertanyakan transparansi dan rekam jejak organisasi tersebut.

    Keputusan ini diambil berdasarkan arahan prioritas dari Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri, sebagaimana tertuang dalam dokumen USAID yang ditinjau oleh Reuters. Sebanyak US$7 juta di antaranya telah dicairkan sebagai tahap awal.

    “Biasanya organisasi penerima hibah USAID pertama kali harus melalui audit menyeluruh yang bisa memakan waktu berbulan-bulan,” ujar seorang mantan pejabat senior AS.

    “Namun untuk GHF, seluruh proses tersebut dilompati karena dianggap mendesak.”

    Sumber yang mengetahui langsung keputusan ini menyebut bahwa GHF juga dibebaskan dari proses verifikasi tambahan yang biasanya diterapkan untuk memastikan tidak ada hubungan dengan kelompok ekstremis di Gaza, wilayah yang dikendalikan oleh Hamas.

    GHF bekerja sama dengan perusahaan logistik asal AS, Safe Reach Solutions, yang dipimpin oleh mantan perwira CIA, dan UG Solutions, perusahaan keamanan yang mempekerjakan veteran militer bersenjata.

    Namun, beberapa pejabat AS menolak pendanaan ini karena kekhawatiran terhadap risiko kekerasan di lapangan, kurangnya pengalaman GHF, serta keterlibatan perusahaan swasta yang mengambil keuntungan dari operasi kemanusiaan.

    Sejak Israel mencabut blokade bantuan pada 19 Mei, lebih dari 400 warga Palestina dilaporkan tewas saat mencoba mengakses bantuan dari PBB dan GHF.

    “Mayoritas korban ditembak atau dibombardir saat mendekati lokasi distribusi yang berada di zona militer,” kata Jonathan Whittall, pejabat senior PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki.

    “Sisanya tewas karena ditembaki pasukan Israel atau terjebak dalam kekacauan akibat geng bersenjata.”

    Sementara itu, pihak GHF mengklaim sejauh ini telah menyalurkan 40 juta porsi makanan dan menyatakan operasi mereka aman.

    “Tidak ada satu pun truk kami yang dijarah,” ujar juru bicara GHF. “Daripada menyalahkan satu sama lain, kami mengundang PBB dan kelompok lain untuk bekerja bersama kami demi menyalurkan bantuan secara efektif. Kami terbuka untuk kolaborasi.”

    GHF sempat menghentikan distribusi selama satu hari awal bulan ini untuk menekan Israel agar menjamin keselamatan warga sipil di dekat titik distribusi, setelah laporan puluhan warga Palestina tewas saat mencari bantuan. Namun, mereka membantah ada korban jiwa di lokasi yang mereka kelola langsung.

    Sementara itu, PBB terus menyoroti sulitnya mendistribusikan bantuan karena kendala militer, pembatasan akses, dan aksi penjarahan.

    “Ketika masyarakat tahu aliran bantuan stabil, kekacauan akan berkurang,” tegas Whittall.

    Saat berita ini diturunkan, Kedutaan Israel dan pihak GHF menolak berkomentar lebih lanjut soal pendanaan AS ini. Departemen Luar Negeri AS juga belum memberikan tanggapan resmi atas pendanaan tersebut.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]