Xcloud.id

partai: PBB

  • Peduli pada Bumi Sekaligus Tampil Cantik dengan Menggunakan Produk Lokal yang Jadi Harapan Baru bagi Iklim

    Peduli pada Bumi Sekaligus Tampil Cantik dengan Menggunakan Produk Lokal yang Jadi Harapan Baru bagi Iklim

    PIKIRAN RAKYAT – Semakin banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang semakin ramah terhadap bumi sebagai salah satu aksi peduli akan bumi yang masih terus mengalami krisis. Tak terkecuali, produk fashion dan kecantikan lokal. 

    Berdasarkan data PBB, industri fashion bertanggung jawab atas sekitar 8-10% emisi global, lebih tinggi daripada gabungan antara industri penerbangan dan shipping. 

    Menurut Global Fashion Agenda and Mckinsey, pada 2018 industri fashion di seluruh dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton emisi gas rumah kaca.

    Angka emisi yang fantastis ini menggerakkan industri fashion dan kecantikan untuk berinovasi menghasilkan produk yang ramah terhadap bumi. 

    Sebagian perusahaan di bidang tersebut menciptakan ekonomi restoratif, yang tidak hanya mendorong kesejahteraan komunitas lokal dan masyarakat adat yang hidup di sekitar hutan, melainkan juga memulihkan hutan dan alam sekitarnya. 

    Dengan kesadaran yang meningkat di industri fashion dan kecantikan, saat ini pilihan produk yang lebih baik untuk lingkungan makin banyak tersedia. Anda bisa tetap tampil glowing dan keren tanpa melukai alam, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. 

    Beberapa produk tersebut, misalnya:

    Sabun Citronella Sigi

    Citronella atau sereh wangi tampaknya memang sedang naik daun. Selain dibuat sebagai minyak atsiri untuk aroma terapi, tanaman ini juga bisa digunakan sebagai bahan dasar produk anti-nyamuk, serta produk perawatan kulit dan rambut. Sereh wangi ini pulalah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sigi untuk membuat berbagai produk perawatan kulit. 

    Sereh wangi ditanam oleh masyarakat sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal program restorasi lahan pasca banjir bandang di Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. 

    “Tanaman sereh wangi dipilih karena memiliki masa panen yang relatif singkat, yaitu setiap empat bulan sekali, sehingga bahan bakunya mudah diperoleh dan berkelanjutan,” kata Nedya Sinintha Maulaning, Ketua Gampiri Interaksi Lestari, yang salah satu fokus kegiatannya adalah sebagai inkubator bisnis lokal.

    Skincare inovatif dari alam Kalimantan Barat  

    Seluruh produk kecantikan serta perawatan kulit dan rambut yang diproduksi oleh Arcia menggunakan bahan dasar alami yang diambil dari tanah Kalimantan Barat. 

    Salah satunya adalah tanaman endemik di daerah tersebut, yaitu tengkawang (Shorea spp.), yang dibuat menjadi mentega untuk bahan dasar produk kecantikan. 

    Di samping itu mereka juga menggunakan minyak kemiri, minyak kelapa murni, dan lidah buaya dalam pembuatan produknya. 

    “Semua bahan tersebut banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan dapat diolah. Skincare ini tidak menggunakan campuran bahan kimia sintetis. Karena, pada awalnya masyarakat daerah ini tidak menggunakan skincare seperti sekarang, melainkan langsung mengoleskan bahan baku yang telah diolah secara tradisional pada kulit dan rambut,” kata Yenni Angreni, pendiri Arcia.  

    Essential oil beraroma Bali

    Minyak atsiri ini dipasarkan dalam dua bentuk, yaitu minyak atsiri murni untuk kebutuhan aromaterapi dan formulasi lanjutan, dan produk turunan berupa produk kecantikan dan perawatan tubuh. 

    “Pendekatan ini memungkinkan kami menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari konsumen yang menginginkan bahan alami murni hingga mereka yang mencari produk jadi dengan manfaat langsung,” kata Eka Maulana Nugraha Putra, Business Director Conservana, perusahaan yang memproduksi produk Foresta.

    Minyak atsiri dibuat dari tanaman yang dibudidayakan melalui rustic agroforestry system di kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Dalam model ini, tanaman atsiri, seperti sereh wangi, nilam, dan palmarosa, ditanam sebagai tanaman sela oleh petani hutan. 

    Selain untuk meningkatkan pendapatan petani, tanaman tersebut juga berperan sebagai pengikat tanah yang sangat efektif, terutama pada kontur perbukitan, sehingga berkontribusi langsung terhadap pencegahan tanah longsor dan peningkatan biodiversitas hutan. 

    Tenun ikat Dayak Iban 

    Dikenal sebagai tenun yang halus dengan pewarna alam yang cantik, tenun ini melukiskan keragaman, baik dari segi teknik, motif, hingga karakter warna. Hingga kini beberapa teknik tradisional yang masih lestari dan dipraktikkan, seperti teknik sidan, ikat, sungkit, pileh selam, dan pileh amat. 

    Hardiyanti, peneliti independen Mahakarya Tenun, bercerita, bagi suku Dayak Iban yang tinggal di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menenun bukan sekadar keterampilan. 

    Ini adalah jalan untuk mengenal dan mengukuhkan jati diri. Dalam setiap helai benang, mereka menemukan warisan leluhur dan kekuatan sebagai perempuan muda Iban yang diberkahi bakat alami menciptakan keindahan. 

    “Karya-karya indah yang dihasilkan menjadi sumber penghidupan, menopang kebutuhan pendidikan dan keperluan pribadi. Lewat tenun, mereka belajar mandiri, membuktikan bahwa pelestarian budaya tak harus tertinggal, melainkan bisa melangkah sejajar dengan harapan dan masa depan,” kata Hardiyanti. 

    Tas rajut noken khas Papua

    Dulu, noken terlihat dalam bentuk yang biasanya serupa. Kini, tas tradisional dari serat kulit kayu khas Papua ini hadir dalam model. 

    Meskipun, Anda juga bisa menemukan koleksi tas rajut noken dengan model yang tradisional. Warnanya pun tak melulu warna asli serat kayu, melainkan bermain dalam spektrum warna yang cerah. 

    Tas yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage ini bisa digunakan di berbagai kegiatan, mulai dari kuliah hingga pesta. 

    Naomi Waisimon, co-owner Ki.Basic, menguraikan, brand-nya mengembangkan produk dengan mengangkat cerita dan sumber lokal, sekaligus berbagi tentang budaya dan perjalanan pembuatan koleksi tersebut. 

    “Contohnya, koleksi noken tradisional diberi nama KBO, yang dalam bahasa Namblong berarti noken. Kami sama sekali tidak mengubah bentuk noken itu, tradisional sehingga kami menamainya dengan sebutan asli orang Namblong,” kata Naomi, yang bekerja sama dengan brand dan penjahit lokal di Papua. 

    Dompet kain kulit kayu Sigi

    Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Sigi, Sulawesi Tengah, berinovasi mengembangkan produk aksesori fashion, seperti tas dan dompet dari kain yang berbahan dasar kulit kayu. 

    Harapannya, kain kulit kayu tidak hanya dikenal sebagai simbol budaya lokal, melainkan sebagai komoditas bernilai ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 

    “Sebab, saat ini penggunaan kain kulit kayu masih bersifat sakral dan terbatas pada kegiatan adat atau upacara besar masyarakat setempat. Kain ini belum digunakan secara umum dalam kehidupan sehari-hari” kata Nedya. (*)

  • Mengapa Banyak Orang di Dunia Ingin Punya Anak Tapi Takut Punya Anak?

    Mengapa Banyak Orang di Dunia Ingin Punya Anak Tapi Takut Punya Anak?

    PIKIRAN RAKYAT – Orang-orang di seluruh dunia semakin sedikit yang memiliki anak, dan ini bukan semata-mata karena mereka tidak menginginkannya.

    Menurut temuan PBB, rata-rata tingkat kesuburan global kini turun hingga kurang dari setengah dari tingkatnya pada tahun 1960. Angka ini telah berada di bawah “tingkat pengganti” yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan jumlah penduduk di sebagian besar negara.

    Di tengah penurunan bersejarah tersebut, hampir 20% orang dewasa usia reproduksi dari 14 negara di seluruh dunia menyatakan bahwa mereka kemungkinan tidak akan bisa memiliki jumlah anak yang mereka inginkan, hal ini disampaikan dalam laporan yang dirilis minggu ini oleh United Nations Population Fund (UNFPA), badan PBB yang menangani kesehatan dan hak reproduksi. Namun, bagi sebagian besar dari mereka, penyebabnya bukan karena kemandulan yang menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut. Mereka menyebut berbagai faktor seperti keterbatasan finansial, hambatan dalam akses pelayanan kesehatan terkait kesuburan atau kehamilan, dan kekhawatiran terhadap kondisi dunia saat ini yang menjadi penghalang mereka dalam mewujudkan keputusan mereka sendiri terkait kesuburan dan reproduksi.

    Seperti dilansir TIME, “Ada banyak orang di luar sana yang bersedia memiliki anak —bahkan lebih banyak dari yang mereka miliki saat ini— jika kondisinya memungkinkan. Dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan kesejahteraan dan jaminan sosial yang memungkinkan terciptanya keseimbangan kerja dan kehidupan, pekerjaan yang aman, pengurangan hambatan hukum, serta layanan kesehatan yang lebih baik,” kata Shalini Randeria, Presiden Central European University di Wina sekaligus penasihat eksternal senior dalam laporan UNFPA tersebut. Namun, menurut Randeria, kebijakan yang diterapkan sebagian pemerintah—seperti pemangkasan layanan Medicaid di AS atau pembatasan hak atas kesehatan dan otonomi reproduksi—merupakan langkah mundur bagi hak individu, sekaligus “kontraproduktif dari sudut pandang demografis.”

    Dalam laporan tersebut, UNFPA bekerja sama dengan YouGov melakukan survei terhadap responden dari 14 negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika—wilayah yang secara keseluruhan mewakili lebih dari sepertiga populasi dunia.

    “Ada kesenjangan antara jumlah anak yang ingin dimiliki seseorang dan jumlah anak yang benar-benar mereka miliki,” kata Randeria. “Bagi kami, penting untuk mencari tahu—dengan bertanya langsung pada mereka—apa yang menyebabkan kesenjangan itu.”

    Faktor Finansial Jadi Hambatan Utama

    Ilustrasi Seorang Pria Tidak Memiliki Uang freepik.com

    Hambatan paling signifikan yang diidentifikasi para responden survei sebagai alasan mereka tidak memiliki jumlah anak yang diinginkan adalah faktor ekonomi: 39% menyebutkan keterbatasan finansial, 19% keterbatasan dalam ketersediaan perumahan, 12% kurangnya layanan pengasuhan anak yang memadai atau berkualitas, dan 21% pengangguran atau ketidakamanan kerja.

    Harga semua jenis barang dan pelayanan telah naik dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi global mencapai tingkat tertinggi sejak pertengahan tahun 1990-an pada Juli 2022, menurut World Bank Group. Meskipun kini sudah menurun, level inflasi saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

    Meningkatnya biaya hidup telah berdampak besar pada perumahan dan pengasuhan anak. Di Amerika Serikat, contohnya, Departemen Keuangan menemukan bahwa harga rumah telah meningkat lebih cepat daripada pendapatan selama dua dekade terakhir, melonjak sekitar 65% sejak tahun 2000 jika disesuaikan dengan inflasi. Riset juga menunjukkan bahwa biaya pengasuhan anak di AS dalam beberapa tahun terakhir bahkan melampaui biaya perumahan atau kuliah bagi banyak keluarga.

    Krisis perumahan saat ini berdampak luas di “semua wilayah dan negara,” menurut laporan Program Pemukiman Manusia PBB (UN-Habitat) tahun lalu, yang memperkirakan bahwa antara 1,6 miliar hingga 3 miliar orang di seluruh dunia tanpa akses perumahan yang layak.   

    Tantangan Akses Reproduksi dan Layanan Kesehatan

    Ilustrasi Wanita Menatap Tes Kehamilan Negatif freepik.com

    Orang-orang mengutip bahwa faktor lain yang menghalangi mereka untuk memiliki jumlah anak yang diinginkan, termasuk hambatan dalam akses terhadap teknologi reproduksi berbantu (seperti IVF, In Vitro Fertilization) dan ibu pengganti (surrogacy)

    Sejumlah negara—termasuk Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia— telah melarang praktik ibu pengganti. Laporan UNFPA juga menunjukkan bahwa banyak negara membatasi atau bahkan melarang akses terhadap reproduksi berbantu dan ibu pengganti bagi pasangan sesama jenis. Di Eropa, contohnya, hanya 17 dari 49 negara yang memperbolehkan inseminasi medis bagi individu, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka, menurut laporan tersebut.  

    UNFPA mencatat bahwa, di tengah menurunnya angka fertilitas global, beberapa pemerintah mengambil “langkah-langkah drastis untuk mendorong kaum muda mengambil keputusan fertilitas yang sejalan dengan target nasional.” Namun, laporan tersebut menekankan bahwa “krisis yang sebenarnya” adalah “krisis dalam lembaga reproduksi—yaitu kemampuan individu untuk membuat pilihan bebas, terinformasi, dan tidak terkekang dalam segala hal mulai dari berhubungan seks, menggunakan kontrasepsi, hingga memulai sebuah keluarga.”

    Menurut Center for Reproductive Rights, 40% perempuan di usia reproduksi di dunia hidup di bawah hukum aborsi yang ketat. Banyak negara—termasuk Brazil, Filipina, dan Polandia, di antara yang lainnya— memberlakukan pembatasan aborsi. Pada 2022, Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut putusan penting Roe v. Wade, yang menghapuskan hak konstitusional atas aborsi. Sejak saat itu, lebih dari selusin negara bagian di AS telah menerapkan larangan total atau pembatasan aborsi. Ada banyak laporan menyebutkan bahwa perempuan hamil ditolak mendapatkan perawatan kritis karena undang-undang tersebut, dan banyak perempuan mengaku tidak merasa aman untuk hamil di negara bagian yang melarang aborsi.

    Meski semakin banyak perempuan di dunia yang kebutuhan perencanaan keluarganya telah terpenuhi, PBB menemukan bahwa sekitar 164 juta perempuan masih belum mendapatkan akses tersebut hingga tahun 2021, menurut laporan yang dirilis tahun 2022.

    Selain menganggap akses terhadap perencanaan keluarga sebagai hak asasi manusia, PBB juga menekankan bahwa hal ini merupakan kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Ketakutan akan Masa Depan yang Tak Pasti

    Ilustrasi Pasangan Menatap Cakrawala freepik.com

    Sekitar 14% responden dalam laporan UNFPA mengatakan kekhawatiran mereka tentang situasi politik atau sosial, seperti perang dan pandemi, telah atau akan menyebabkan mereka memiliki anak lebih sedikit dari yang diinginkan. Sekitar 9% responden juga menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap perubahan iklim atau kerusakan lingkungan telah atau akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memiliki lebih sedikit anak dari yang direncanakan.

    Kekerasan dan konflik global meningkat dalam beberapa tahun terakhir.  Periode antara tahun 2021 dan 2023 tercatat sebagai masa paling penuh kekerasan sejak berakhirnya Perang Dingin, menurut World Bank Group. Jumlah korban tewas dalam konflik bersenjata dan jumlah konflik itu sendiri meningkat dalam satu dekade terakhir.

    Kekerasan tersebut turut memicu pada meningkatnya pengungsian global selama bertahun-tahun: Lebih dari 122 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi, menurut laporan badan pengungsi PBB pada hari kamis, jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari jumlah yang tercatat satu dekade lalu.

    Dampak pandemi global ini semakin terasa, bahkan belum menunjukkan tanda-tanda mereda karena Covid-19 terus menyebar, menghasilkan varian baru, dan berdampak pada jutaan orang dengan masa pemulihan yang bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Di luar Covid-19, wabah penyakit menular menjadi semakin umum terjadi—dan para ahli memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang risiko wabah meningkat menjadi epidemi dan pandemi akan semakin meningkat.

    Dalam survei Program Pembangunan PBB tahun 2024, yang secara statistik mewakili sekitar 87% populasi global, sekitar 56% responden mengatakan mereka memikirkan tentang perubahan iklim harian atau mingguan. Sekitar 53% dari responden juga mengatakan mereka lebih khawatir tentang perubahan iklim sekarang dari tahun sebelumnya. 1/3 dari responden mengatakan bahwa perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi keputusan-keputusan besar dalam hidup mereka.

    “Saya ingin punya anak, tapi makin lama makin sulit,” kata seorang perempuan berusia 29 tahun dari Meksiko dalam laporan tersebut. “Hampir mustahil membeli atau menyewa tempat tinggal dengan harga terjangkau di kota saya. Saya juga tidak ingin melahirkan anak di masa perang dan kondisi planet yang memburuk jika itu berarti si anak harus menderita karenanya.” (Naomi Dongoran/PKL Polban) ***

  • GASPOL! Hari Ini: Pemerkosaan Massal 1998, Pelaku Bukan Orang Biasa? Nasional 26 Juni 2025

    GASPOL! Hari Ini: Pemerkosaan Massal 1998, Pelaku Bukan Orang Biasa? Nasional 26 Juni 2025

    GASPOL! Hari Ini: Pemerkosaan Massal 1998, Pelaku Bukan Orang Biasa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menurut kesaksian para korban, pelaku
    pemerkosaan
    massal 1998 memiliki ciri yang serupa: bertubuh tegap, bergerak cepat, dan tidak menggunakan alat kelamin, melainkan benda lain untuk menyiksa korban.
    Apa arti di balik pola yang sama ini?
    Ita F. Nadia dan Sandyawan Sumardi, dua mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan
    Mei 1998
    yang juga turut menjadi pendamping para korban pemerkosaan mengungkap temuan dan kesaksian para korban.
    Tim juga menemukan adanya kejanggalan soal kesimpulan akhir TGPF yang menyimpulkan bahwa
    pemerkosaan massal
    ini tidak terencana. Salah satu kejanggalan yang terjadi adalah pembunuhan terhadap salah satu korban yakni Ita Martadinata, sepekan sebelum dia dijadwalkan bersaksi di forum PBB.
    Selain itu, baik Ita maupun Sandyawan dan beberapa relawan lain, juga turut mendapatkan teror seperti penculikan hingga pengiriman granat.
     
    Simak cerita selengkapnya dalam Gaspol! hanya di Youtube Kompas.com. Klik link ini untuk menyaksikan!

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Bilang Negosiasi Damai di Gaza Capai Kemajuan Signifikan

    Trump Bilang Negosiasi Damai di Gaza Capai Kemajuan Signifikan

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, kemajuan signifikan tengah berlangsung untuk mengakhiri perang Israel-Hamas di Gaza, seiring dimulainya kembali negosiasi gencatan senjata setelah lebih dari 20 bulan konflik.

    “Saya kira kemajuan besar sedang dicapai di Gaza,” ujar Trump kepada para wartawan. Dia menambahkan bahwa utusan khususnya, Steve Witkoff, telah mengatakan gencatan senjata di “Gaza sudah sangat dekat.”

    Optimisme Donald Trump akan adanya “kabar sangat baik” dalam waktu dekat dikaitkannya dengan kesepakatan gencatan senjata pada Selasa (24/6) lalu antara Israel dan Iran, untuk mengakhiri perang rudal selama 12 hari.

    Tekanan terhadap Netanyahu

    Di Israel, tekanan politik kian meningkat dari keluarga para sandera, bahkan dari anggota koalisi pemerintah sendiri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi desakan untuk mengakhiri perang di Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Qatar sebagai mediator konflik Selasa (24/6) mengumumkan, akan melancarkan inisiatif baru untuk mencapai gencatan senjata. Sementara itu, Hamas menyatakan bahwa intensitas pembicaraan telah meningkat.

    “Komunikasi kami dengan mediator di Mesir dan Qatar tidak pernah berhenti, dan telah meningkat dalam beberapa jam terakhir,” kata pejabat Hamas, Taher al-Nunu, kepada AFP. Namun, dia menambahkan sejauh ini kelompoknya “belum menerima proposal baru” untuk menghentikan perang.

    Pemerintah Israel menolak mengomentari pembicaraan gencatan senjata terbaru. Pernyataan resmi hanya menyebutkan, upaya untuk memulangkan para sandera Israel masih berlangsung “di medan tempur maupun melalui negosiasi.”

    Insiden mematikan di Gaza

    Kampanye militer tersebut, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas dan diakui oleh PBB, telah menewaskan setidaknya 56.156 orang, sebagian besar warga sipil.

    Dalam salah satu insiden paling mematikan bagi militer Israel, tujuh tentara dilaporkan tewas pada Selasa di Gaza selatan. Dengan demikian, total korban jiwa militer Israel di wilayah itu mencapai 441 orang.

    Tragedi tersebut memicu kritik langka dari mitra koalisi Netanyahu, yakni pemimpin partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism. “Saya masih tidak mengerti mengapa kita bertempur di sana… Tentara terus saja tewas,” kata anggota parlemen Moshe Gafni dalam sidang di Knesset, Rabu (25/6).

    Kelelahan berperang

    Ketujuh tentara yang tewas berasal dari korps tempur mekanis Israel. Menurut pernyataan militer, mereka tengah menjalankan misi pengintaian di Khan Yunis ketika kendaraan mereka terkena ledakan.

    Kesedihan mendalam menyelimuti pemakaman Sersan Staf Ronel Ben-Moshe (20) di Rehovot, selatan Tel Aviv, Rabu (25/6). Di tengah isak tangis keluarga, para prajurit muda berdiri terdiam dalam seragam.

    Seorang mantan rekan Ben-Moshe yang ikut bertugas di Gaza mengungkapkan kelelahan mental akibat perang yang tak berkesudahan.

    “Saya bahkan tidak bisa menyelesaikan wajib militer. Secara mental saya hancur hingga akhirnya didemobilisasi,” ujar pria yang hanya menyebut namanya Ariel. “Saya telah melihat terlalu banyak anak-anak seperti saya mati. Sudah waktunya ini dihentikan.”

    Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang—kelompok utama yang mewakili keluarga para sandera—juga menyuarakan desakan penghentian perang.

    “Perang di Gaza telah melewati batas. Ini dijalankan tanpa tujuan yang jelas dan tanpa rencana konkret,” bunyi pernyataan mereka.

    Dari 251 sandera yang diculik dalam serangan Hamas, 49 orang masih ditahan di Gaza, termasuk 27 yang telah dinyatakan tewas oleh militer Israel.

    Bencana kemanusiaan di Gaza

    Sementara itu, kondisi kemanusiaan di Gaza kian memburuk. Laporan kelompok hak asasi manusia menyebutkan bahwa lebih dari dua juta warga Gaza kini menghadapi situasi mirip kelaparan akibat blokade Israel, dengan korban berjatuhan hampir setiap hari saat mengantre bantuan pangan.

    Badan pertahanan sipil Gaza pada Rabu menyebutkan, 35 orang, termasuk enam warga yang tengah menunggu bantuan, tewas akibat tembakan Israel. Juru bicara pertahanan sipil, Mahmud Bassal, mengatakan kepada AFP kerumunan warga di Gaza tengah, di lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul warga setiap malam untuk mendapatkan bantuan, terkena “peluru dan peluru tank”.

    Saat dikonfirmasi AFP, militer Israel menyatakan, mereka “tidak mengetahui adanya insiden di Gaza tengah pagi ini yang menimbulkan korban.”

    Pada Selasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam penggunaan bantuan makanan sebagai senjata di Gaza dan mengkritik keberadaan Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Badan yang didukung Israel dan AS itu kini mengambil alih peran organisasi kemanusiaan internasional di wilayah tersebut.

    Didatangkan ke Gaza pada akhir Mei, operasi GHF justru dibayangi kekacauan, korban jiwa, dan tuduhan bias politik. GHF membantah adanya insiden maut yang terjadi di dekat titik distribusi bantuannya.

    Namun, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak akhir Mei hampir 550 orang tewas di sekitar pusat bantuan saat berupaya mendapatkan suplai makanan yang masih langka.

    rzn/as (AFP, AP)

    Tonton juga “Trump: Perang Israel Vs Iran Bisa Meledak Lagi” di sini:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 8 Siapa Marty Natalegawa? yang Dibantah Dasco Jadi Calon Dubes RI di AS Nasional

    8 Siapa Marty Natalegawa? yang Dibantah Dasco Jadi Calon Dubes RI di AS Nasional

    Siapa Marty Natalegawa? yang Dibantah Dasco Jadi Calon Dubes RI di AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nama
    Marty Natalegawa
    dibantah Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    dicalonkan sebagai Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).
    Dasco juga membantah nama Mari Elka Pangestu yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai
    Dubes Indonesia
    di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC.
    “Yang pasti dua-duanya bukan,” tegas Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
    Dasco menegaskan, DPR akan segera menindaklanjuti usulan calon Dubes Indonesia untuk AS dari pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
    “Dan dari usulan yang disampaikan pemerintah, dalam waktu yang secepatnya karena kita baru masuk dari masa sidang, kita akan segera proses,” kata Dasco.
    Lantas,
    siapa Marty Natalegawa
    yang dibantah Dasco menjadi calon Dubes Indonesia untuk AS?
    Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 22 Maret 1963 ini merupakan bungsu dari pasangan Sonson Natalegawa dan Siti Komariyah Natalegawa.
    Marty Natalegawa sendiri merupakan lulusan bidang hubungan internasional di London School of Economics and Political Science, University of London, pada 1984.
    Kemudian, ia meraih Master of Philosophy in International Relations, Corpus Christi College, Cambridge University pada 1985.
    Marty Natalegawa merupakan Menteri Luar Negeri (Menlu) pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjadi Menlu sejak 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014.
    Sebelum ditunjuk sebagai Menlu, Marty Natalegawa merupakan Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya pada 11 November 2005 sampai 7 September 2007.
    Setelah itu, ia menjadi Utusan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 5 September 2007 hingga 22 Oktober 2009.
    Dikutip dari Kompas.com pada Selasa (16/7/2013), nama Marty Natalegawa yang menjabat sebagai Menlu pernah dianugerahi gelar doktor honoris causa di bidang Hubungan Internasional dari Macquarie University, Australia, pada 2013.
    Diketahui, posisi Dubes Indonesia untuk AS sudah kosong hampir dua tahun. Rosan Roeslani menjadi nama terakhir yang menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS di KBRI Washington DC.
    Sejak 17 Juli 2023, Rosan ditarik Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu untuk menempati jabatan Wakil Menteri BUMN.
    Pemerintah sendiri disebut telah mengantongi nama bakal calon Dubes Indonesia untuk AS. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan, nama-nama bakal calon Dubes Indonesia untuk AS memiliki latar belakang diplomat hingga politikus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nurul Arifin: Konflik Iran-Israel picu ekstremisme bila dikapitalisasi

    Nurul Arifin: Konflik Iran-Israel picu ekstremisme bila dikapitalisasi

    pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan, terlebih pembukaan UUD Indonesia dengan jelas menegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengingatkan konflik antara Iran-Israel yang berkecamuk di Timur Tengah bila dikapitalisasi dapat berpotensi memicu ekstremisme dan radikalisme.

    “Konflik ini melibatkan dua entitas yang jika dikapitalisasi bisa memicu ekstremisme dan radikalisme,” kata Nurul dalam diskusi dialektika demokrasi ‘Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, dia mensyukuri potensi untuk mengkapitalisasi konflik tersebut menjadi ekstremisme dan radikalisme tidak kemudian berkembang.

    “Kalau tidak, kerusakannya bisa berdampak sangat luas, termasuk ke Indonesia, bukan cuma soal nuklir, tetapi juga potensi perang etnis dan konflik ideologi,” ucapnya.

    Dia lantas memberikan sejumlah catatan terkait langkah konkret yang perlu diambil pemerintah Indonesia dalam merespons konflik antara Iran dan Israel.

    Pertama, menurut dia, Indonesia harus aktif mendorong gencatan senjata melalui organisasi-organisasi internasional, seperti ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Nurul juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan, terlebih pembukaan UUD Indonesia dengan jelas menegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Kita tidak ingin ada penjajahan dan peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri.

    “Menjaga stabilitas harga energi dan mencegah penyebaran paham ekstrem di ruang digital,” ucapnya.

    Selain pemerintahan, legislator perempuan itu memastikan bahwa legislatif akan mendorong penguatan diplomasi parlemen untuk membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan.

    “Menyuarakan dampak perang agar konflik seperti ini bisa dieliminasi dan tidak berlanjut,” tuturnya.

    DPR RI, lanjut dia, bahkan akan melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global.

    “Pasti juga pemerintah sudah bersiap-siap apalagi kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sekali lagi sangat-sangat responsif terhadap isu-isu dan kejadian-kejadian seperti ini,” katanya.

    Dia mengatakan Komisi I DPR RI mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nurul bahkan menyambut baik resolusi-resolusi damai yang dilakukan pemerintah.

    “Mudah-mudahan apapun caranya perang ini bisa segera diakhiri tidak cuma dalam batasan waktu dengan istilah gencatan senjata begitu, tapi dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” ujarnya.

    Terakhir, Nurul mengingatkan pula kesiapan pemerintah untuk terus mengupayakan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah berkonflik tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Koliber Desak KPK Minta Polda Jabar Hentikan Pemidanaan Mantan Pegawai Baznas

    Koliber Desak KPK Minta Polda Jabar Hentikan Pemidanaan Mantan Pegawai Baznas

    Koliber menilai kasus TY melanggar berbagai ketentuan hukum yang menjamin perlindungan terhadap pelapor, yaitu: 

    Pasal 10 ayat (1)-(2) UU No. 31 Tahun 2014 yang melarang tuntutan hukum terhadap pelapor, kecuali tanpa itikad baik. Jika ada tuntutan, prosesnya wajib ditunda hingga laporan dugaan korupsi selesai diperiksa secara hukum.

    Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang menjamin hak masyarakat untuk melapor.

    Pasal 1 angka 6 UU No. 31 Tahun 2014 yang mengatur larangan intimidasi atau ancaman terhadap pelapor, karena dapat menimbulkan efek gentar (chilling effect) dan menghambat partisipasi publik dalam pengawasan.

    “Tindakan ini merupakan pelanggaran prinsip perlindungan whistleblower serta bentuk pembalasan (retaliation) yang menciptakan efek jera bagi pelapor lainnya. Penggunaan Pasal 32 UU ITE untuk menjerat TY justru mengalihkan fokus dari substansi laporan korupsi. Kami mendesak polisi menghentikan proses kriminalisasi ini dan memprioritaskan investigasi dugaan korupsi, serta memastikan perlindungan hukum bagi TY sebagai pelapor beritikad baik,” ungkap Rafi. 

    Tuntutan Koliber

    Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang secara tegas, melalui Pasal 33, mewajibkan negara memberikan perlindungan kepada pelapor dugaan korupsi. Ini bukan hanya kewajiban hukum internasional, tetapi mandat moral dan politik yang harus dijalankan negara.  

    “Indonesia tidak dapat mengklaim memerangi korupsi sambil mengadili mereka yang mengungkapnya. Meskipun ada kewajiban UNCAC dan klausul nominal dalam UU KPK, tidak ada mekanisme yang dapat ditegakkan, tidak ada lembaga yang memimpin, dan tidak ada konsekuensi bagi mereka yang membalas. Ini bukan kelalaian, ini adalah kekosongan kebijakan yang disengaja.” ungkap Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia. 

    Oleh karena itu, Koalisi Lawan Kriminalisasi Whistleblower (Koliber) menuntut: 

    1. Usut tuntas dugaan korupsi senilai total Rp 13,3 Miliar, dari dana zakat dan hibah APBD Jawa Barat secara transparan dan akuntabel.

    2. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap TY dan berikan perlindungan hukum penuh sebagai pelapor dugaan korupsi.

    3. Fokus penegakan hukum harus pada dugaan korupsi di BAZNAS dan kerugian negara, bukan pada upaya membungkam pelapor.

    4. Tindak pejabat publik yang membocorkan identitas pelapor dan bocorkan dokumen aduan, karena melanggar prinsip kerahasiaan pelapor dan berpotensi membahayakan keselamatannya.

    5. Reformasi regulasi yang memperkuat perlindungan bagi pelapor dan hapus ketentuan-ketentuan karet yang membuka celah kriminalisasi di UU ITE. Kriminalisasi pelapor adalah bentuk nyata pelemahan gerakan antikorupsi. Perlindungan terhadap whistleblower adalah aspek penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel.

     

  • Ini 9 Negara Penguasa Nuklir Terbanyak di Dunia: Rusia Pemegang Utama

    Ini 9 Negara Penguasa Nuklir Terbanyak di Dunia: Rusia Pemegang Utama

    PIKIRAN RAKYAT – Diketahui saat ini situasi memang sudah semakin memanas, dan nuklir menjadi salah satu senjata yang akan selalu masuk dalam pembahasan.

    Namun terkait hal tersebut, perlu untuk dipahami bahwa hingga saat ini ada 9 negara yang disebut telah memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia.

    Dilansir dari laman Antara, dikatakan bahwa kesembilan negara ini terbagi menjadi lima negara anggota tetap Depan Keamanan PBB dengan ratifikasi Tratat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), dan empat lainnya memiliki secara de facto.

    Berikut adalah 9 negara yang memiliki hulu ledak nuklir tersebut.

    1. Rusia 

    Menjadi pemegang pertama negara yang paling banyak memiliki nuklir, diketahui Rusia sudah mempunyai sekitar 5.449 hulu ledak.

    Tidak hanya itu, sebanyak 1.718 hulu ledak juga dikabarkan telah siap untuk diluncurkan, dan lainnya masuk dalam cadangan yang disimpan di silo ICBM dan kapal selam.

    2. Amerika Serikat

    Setelah Rusia, Amerika Serikat menjadi pemegang negara yang paling banyak memiliki hulu ledak nuklir, yakni sekitar 5.277.

    Dengan jumlah yang hampir serupa dengan Rusia, negara ini memiliki setidaknya 1.670 hulu ledak yang siap untuk diluncurkan.

    3. China

    Dikenal dengan negara yang berhasil menciptakan berbagai macam teknologi, China saat ini menduduki negara nomor tiga terbanyak pemilik nuklir. Diketahui mereka telah memiliki sekitar 600 hulu ledak, dan sekitar 24 nuklir sudah siap untuk diluncurkan.

    4. Prancis

    Negara yang berada di urutan nomor empat adalah Prancis, yang diketahui saat ini mereka telah memiliki sekitar 290 hulu ledak strategis. Saat ini, dikabarkan hulu ledak tersebut telah tersimpan di kapal selam.

    5. Inggris Raya

    Negara selanjutnya adalah Inggris Raya, yang dikabarkan memiliki sekitar 225 hulu ledak. Tidak hanya sampai disitu, dikabarkan juga bahwa negara ini telah merencanakan untuk meningkatkan stok mereka hingga 260 hulu ledak.

    6. India

    Urutan keenam dipegang oleh India, yang disebut telah memiliki sekitar 180 hulu ledak, yang saat ini dalam proses ekspansi triad pengiriman, dan persiapan siaga. Tentunya ini juga berada dalam jumlah yang banyak.

    7. Pakistan

    Selanjutnya negara Pakistan, yang disebut telah memiliki 170 hulu ledak.

    8. Israel

    Menjadi negara yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat, Israel memang tidak menginformasikan secara resmi terkait jumlah hulu ledak yang mereka miliki. Namun dalam perkiraan, kemungkinan negara ini telah memiliki sekitar 90 hulu ledak

    9. Korea Utara

    Negara terakhir yang masuk dalam 9 pemilik nuklir terbanyak adalah Korea Utara, yang diperkirakan memiliki 50 hulu ledak operasional.

    Bahkan saat ini, mereka juga tengah berusaha untuk memperluas jumlahnya hingga mencapai 90 hulu ledak.

    Itulah sembilan negara yang disebut menjadi pemilik nuklir terbanyak, dan tidak sedikit dari itu sudah berada dalam kondisi siap digunakan.***

  • Presiden Palestina Berterima kasih ke Trump Soal Gencatan Senjata Iran dan Israel, Akui Siap Bekerja sama

    Presiden Palestina Berterima kasih ke Trump Soal Gencatan Senjata Iran dan Israel, Akui Siap Bekerja sama

    PIKIRAN RAKYAT – Gencatan senjata yang tengah dilakukan Iran dan Israel mendapatkan perhatian Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Dia menilai gencatan senjata tersebut tidak terlepas dari peran Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Abbas mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Trump untuk mencapai perjanjian perdamaian yang komprehensif dengan Israel.

    “Rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas keberhasilan upaya Trump dalam mencapai gencatan senjata antara Israel dan Iran,” kantor berita resmi Wafa melaporkan.

    Gencatan senjata antara Iran dan Israel dinilai sebagai langkah yang harus dilakukan oleh dua pihak yang berseteru. Hal ini untuk meredakan krisis yang melanda dunia dan menstabilkan ketegangan di kawasan.

    Iran dan Israel telah melakukan pertempuran selama 12 hari dan sempat membuat dunia bergejolak. Lalu, pada Senin, 23 Juni 2025, Trump mengumumkan gencatan senjata Iran dan Israel.

    “Gencatan senjata di Gaza akan menjadi langkah tambahan bagi upaya penting Trump untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh antara Palestina, Israel, dan seluruh dunia,” kata Abbas dilaporkan Middle East Monitor.

    Pemimpin Palestina mengisyaratkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Trump, Arab Saudi, dan seluruh komunitas internasional untuk memenuhi janji perdamaian, yang mengarah pada tercapainya keamanan dan stabilitas bagi semua.

    “Bersama Anda, kita dapat mencapai apa yang tampaknya mustahil: Palestina yang diakui, bebas, berdaulat, dan aman; Israel yang diakui dan aman; dan kawasan yang menikmati perdamaian, kemakmuran, dan integrasi,” kata Abbas dalam suratnya kepada Trump.

    Sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini, Israel telah menyebabkan 56.156 warga tewas, 132,239 lainnya terluka, dan 11,000 orang dinyatakan hilang. Jumlah korban diprediksi lebih banyak dibanding yang dilaporkan otoritas Palestina.

    PBB Memperingatkan

    Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric memperingatkan operasi militer Israel di Gaza menimbulkan korban yang terus bertambah. Bahkan, Israel menembaki warga Palestina di titik-titik distribusi bantuan.

    “Rekan-rekan kami di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperingatkan bahwa operasi Israel, termasuk penembakan dan pemboman di seluruh Jalur Gaza, terus memberikan dampak yang menghancurkan bagi warga sipil, dilaporkan telah menewaskan dan melukai banyak orang, banyak di antaranya hanya mencari bantuan,” kata Dujarric kepada wartawan.

    PBB juga telah berupaya berulang kali untuk mengoordinasikan pendistribusian ke Gaza, termasuk 15 gerakan kemanusiaan yang diajukan Selasa, 24 Juni 2025 yang hanya diizinkan 4 saja yang bisa masuk.

    “Tujuh upaya lainnya ditolak mentah-mentah, sehingga tim tidak dapat mengangkut air, mengambil truk yang rusak, atau memperbaiki jalan. Empat misi lainnya awalnya disetujui tetapi kemudian terhambat di lapangan, meskipun satu misi akhirnya terlaksana hari ini. Misi lainnya harus dibatalkan oleh penyelenggara,” tutur juru bicara tersebut.***

  • Wakil Ketua MPR yakin Prabowo siapkan calon terbaik untuk Dubes di AS

    Wakil Ketua MPR yakin Prabowo siapkan calon terbaik untuk Dubes di AS

    “Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mempersiapkan calon terbaik untuk mengisi posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Menurut dia, Prabowo memiliki pemahaman geopolitik yang luas dan pengalaman diplomatik yang panjang. Dengan bekal tersebut, dia yakin figur-figur itu akan disiapkan untuk momentum yang tepat.

    “Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,” kata Eddy kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menilai bahwa strategi diplomasi Presiden Prabowo saat ini hendak membuat posisi Indonesia semakin relevan, penting dan berpengaruh baik untuk Amerika Serikat dan sekutunya, maupun bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS.

    “Pos strategis seperti Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, serta Jerman membutuhkan figur dengan rekam-jejak yang teruji dan juga memiliki pengalaman panjang dalam dinamika geopolitik,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, figur-figur yang akan mengisi posisi strategis itu harus mampu mengikuti ritme kerja-kerja diplomasi Presiden Prabowo untuk memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan, serta memprioritaskan kepentingan nasional dalam setiap upaya diplomasi yang dilakukan.

    Dia pun memastikan MPR RI siap mendukung penuh langkah diplomatik Presiden Prabowo dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan bahwa diplomasi yang dilakukan perlu sesuai dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain, dan penindasan terhadap kemanusiaan.

    “Karena itu kami di MPR RI siap mengawal dan mendukung langkah diplomasi Presiden Prabowo menghadapi situasi geopolitik yang dinamis,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.