Xcloud.id

partai: PBB

  • Iran Setop Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB, AS: Tak Bisa Diterima!

    Iran Setop Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB, AS: Tak Bisa Diterima!

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat mengecam penangguhan kerja sama Iran dengan badan nuklir nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan bahwa hal itu tak dapat diterima.

    Teheran secara resmi menangguhkan kerja samanya dengan IAEA, sebuah langkah yang dipicu oleh serangan Israel dan AS sebelumnya terhadap fasilitas-fasilitas nuklirnya pada bulan Juni lalu.

    “Kami akan menggunakan kata tidak dapat diterima, bahwa Iran memilih untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA pada saat ia memiliki kesempatan untuk membalikkan arah dan memilih jalan perdamaian dan kemakmuran,” kata Bruce dalam sebuah briefing di Washington, dilansir kantor berita AFP, Kamis (3/7/2025).

    Washington mendukung upaya Israel untuk merusak program nuklir Iran dengan mengebom tiga lokasi nuklir pada malam hari tanggal 21-22 Juni. Trump sejak itu memperingatkan bahwa ia akan memerintahkan lebih banyak serangan udara jika Teheran mencoba memperoleh senjata nuklir.

    Republik Islam tersebut selalu membantah bahwa mereka berusaha mengembangkan senjata atom.

    Bruce mengatakan Iran harus bekerja sama tanpa penundaan dengan IAEA, termasuk dengan memberikan “informasi yang diperlukan untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan pertanyaan lama mengenai material nuklir yang tidak dideklarasikan di Iran, serta memberikan akses tanpa batas ke fasilitas pengayaan yang baru diumumkan.”

    “Iran tidak dapat dan tidak akan memiliki senjata nuklir,” ulangnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Setor 24 Usulan Nama Calon Dubes RI ke DPR, Ada untuk AS dan PBB

    Prabowo Setor 24 Usulan Nama Calon Dubes RI ke DPR, Ada untuk AS dan PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden RI tentang nama-nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

    Puan menuturkan, dalam surat itu usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara, termasuk calon dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan PBB New York.

    “Tadi dalam Rapat Paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia,” katanya seusai Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Tak hanya nama-namanya yang bersifat rahasia, Puan berujar pembahasannya pun akan bersifat rahasia juga karena menyangkut nama dan integritas.

    “Jadi nanti tunggu hasil dari fit and proper yang dilakukan oleh Komisi I. Mulai hari ini Komisi I akan melakukan mekanisme di Komisi I untuk melakukan fit and proper di Komisi I,” tuturnya.

    Dikatakannya pula, DPR menghargai dan menghormati nama-nama yang telah diusulkan Presiden RI. Puan yakin nama yang diusulkan Prabowo adalah pilihan yang terbaik.

    “Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia, dan apalagi dalam situasi geopolitik dan global yang sangat tidak menentu seperti ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto juga menyatakan pihaknya akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang direncanakan digelar pada pekan depan. 

    “Ya mestinya bisa lah fit proper pekan depan. Ya kalau fit and proper kan 3 hari paling lama, mestinya beres,” ucapnya.

  • Spanyol & Brasil Dorong Pajak Orang Super Kaya, Usul Registrasi Kekayaan Global

    Spanyol & Brasil Dorong Pajak Orang Super Kaya, Usul Registrasi Kekayaan Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua negara besar, Spanyol dan Brasil, meluncurkan inisiatif bersama untuk mendorong kontribusi pajak yang lebih tinggi dari kalangan super kaya di seluruh dunia, sebagai upaya menekan kesenjangan ekonomi yang kian melebar.

    Inisiatif tersebut disampaikan dalam Konferensi Internasional ke-4 tentang Pembiayaan Pembangunan yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sevilla, Spanyol, pekan ini.

    Kedua negara menyoroti masalah yang kian genting: orang-orang terkaya kerap membayar pajak lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat kelas menengah, akibat celah hukum dan tarif pajak efektif yang lebih ringan.

    “Negara kita semakin membutuhkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan. Kesenjangan terjadi di mana-mana, sementara orang kaya justru membayar lebih rendah dibanding kelas menengah—bahkan lebih kecil dibanding wajib pajak berpenghasilan rendah,” ujar Sekretaris Negara Urusan Pajak Spanyol Jesús Gascón, dikutip dari laman resmi PBB pada Kamis (3/7/2025).

    Otoritas Spanyol dan Brasil pun mengajak negara lain untuk bergabung dalam gerakan reformasi sistem pajak global yang lebih adil dan progresif. Keduanya kompak mengingatkan bahwa 1% penduduk terkaya dunia menguasai lebih dari 95% kekayaan global.

    Wacana Registrasi Kekayaan Global

    Inisiatif ini menekankan pentingnya berbagi data antarnegara untuk menutup celah penghindaran pajak dan mendorong kepatuhan. Peningkatan kualitas data serta penguatan kapasitas analisis pajak nasional diyakini dapat membantu otoritas pajak mengidentifikasi konsentrasi kekayaan, potensi penerimaan, dan langkah-langkah yang perlu diambil.

    “Kita perlu mengetahui siapa pemilik manfaat sesungguhnya di balik perusahaan atau struktur hukum yang digunakan untuk menyembunyikan kekayaan,” kata Gascón.

    Program ini juga mencakup kerja sama teknis, pelatihan analisis data, hingga mekanisme kajian antarnegara untuk memperkuat sistem pajak nasional.

    Lebih jauh, Spanyol dan Brasil bahkan mewacanakan untuk membentuk global wealth registry atau registrasi kekayaan global. Meski diakui akan membutuhkan waktu, kemauan politik, serta upaya nasional yang besar, tujuan utamanya jelas: mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi pajak yang lebih adil dari kalangan terkaya.

    “Kita tidak bisa lagi mentoleransi tingkat kesenjangan yang kian menjadi-jadi dalam beberapa tahun terakhir,” tegas Menteri Konselor Brasil untuk PBB José Gilberto Scandiucci.

    Dia menegaskan, inisiatif ini bukan agenda politik ekstrem kelompok kiri seperti yang mungkin dikhawatirkan sebagian pihak. Menurutnya, inisiatif itu merupakan keniscayaan untuk menghadapi realitas ketimpangan pendapatan saat ini.

    Usulan tersebut masuk dalam Seville Platform for Action, yang mendorong aksi sukarela untuk mengejar target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, yang saat ini masih jauh dari jalur pencapaian.

    Sejalan dengan Kesepakatan G20

    Inisiatif ini juga sejalan dengan kesepakatan G20 di Rio de Janeiro, Brasil tahun lalu, yang menjadi kesepakatan internasional pertama terkait agenda pajak bagi individu beraset tinggi. Saat ini, G20 tengah menyusun rencana kerja tiga bulan dengan pertemuan rutin untuk memantau kemajuan, dengan target memperluas dukungan dari negara lain, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.

    “Kalau kita benar-benar ingin memajaki orang super kaya, menekan ketimpangan, dan membuat sistem pajak lebih adil serta progresif, kita butuh kemauan politik—dan kita harus bertindak sesuai kapasitas kita,” pungkas Gascón.

  • Komisi I kutuk kebrutalan Israel yang tewaskan DirekturRS Indonesia

    Komisi I kutuk kebrutalan Israel yang tewaskan DirekturRS Indonesia

    “Saya mengutuk kebrutalan Israel ini dan menyerukan semua pihak berupaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengutuk kebrutalan Israel yang melakukan serangan terhadap bangunan perumahan di barat daya Kota Gaza yang turut menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan pada Rabu (2/7).

    “Saya mengutuk kebrutalan Israel ini dan menyerukan semua pihak berupaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Israel terus menerus menunjukkan kejahatannya yang luar biasa (extraordinary) dan tidak tunduk pada hukum maupun komitmen kemanusiaan.

    “Ini jelas terlihat dari serangan-serangan brutal tentara Israel selama ini terhadap objek yang tidak boleh dijadikan target serangan, seperti warga sipil, fasilitas sipil, rumah sakit dan tenaga medis,” ujarnya.

    Dia menilai serangan Israel terhadap RS Indonesia hingga menewaskan direkturnya telah jelas-jelas melanggar sejumlah aturan dan hukum internasional.

    Dia memaparkan di antaranya Pasal 18 Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.

    Selain itu, dia menyebut Israel telah melanggar Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, yang secara eksplisit menekankan perlindungan bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dari serangan.

    “Pasal 18 Konvensi Jenewa keempat menyatakan fasilitas kesehatan harus dihormati dan dilindungi di semua waktu dan tidak boleh menjadi sasaran serangan, sedangkan Protokol Tambahan I menyatakan serangan terhadap fasilitas kesehatan yang tidak digunakan untuk aktivitas militer merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang cukup serius,” tuturnya.

    Dia pun menekankan bahwa di samping menyerang fasilitas kesehatan dan tenaga medis, Israel juga melakukan serentetan kejahatan di Gaza. Misalnya, penyaluran bantuan hanya diperbolehkannya satu-satunya lewat Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

    Sukamta memandang kondisi tersebut sangat memprihatinkan sebab bantuan itu disebut-sebut sebagai “dead trap”, di mana ratusan jiwa melayang karena sedang mengantri bantuan makanan karena penembakan brutal penjajah Israel.

    “Ditambah adanya kabar ditemukannya obat terlarang dalam bantuan makanan, semakin menambah penderitaan warga Gaza. Mereka sudah kelaparan tapi merasa khawatir untuk memakan karena ada kandungan obat terlarang,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Ini cara yang sangat keji dari penjajah Israel, menyiksa psikologis warga Palestina. Hingga aktivis kemanusiaan dunia menyebut kondisi seperti ini lebih buruk dari Holocaust.”

    Oleh sebab itu, dia terus mendukung Pemerintah Indonesia agar bersikap lebih proaktif untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Banga (PBB) dan seluruh negara di dunia untuk menghentikan genosida yang terjadi di Gaza, serta mendesak segera dibuka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya.

    Tak hanya itu, dia berharap kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Arab Saudi yang dilanjutkan menghadiri pertemuan BRICS di Brasil membawa pula misi utama untuk penghentian genosida di Palestina.

    “Termasuk, segera menunjuk Duta Besar RI untuk PBB di New York dan Jenewa karena upaya diplomasi yang proaktif sangat membutuhkan peran Dubes sebagai ujung tombaknya,” ujar dia.

    Menurut laporan kantor berita Palestina WAFA, Rabu (2/7), dr. Marwan Al Sultan gugur bersama istri dan beberapa anaknya akibat serangan Israel terhadap gedung apartemen kediamannya di Gaza barat. Jenazah mereka telah dibawa ke RS Al-Shifa di Gaza.

    Senada, organisasi kemanusiaan MER-C Indonesia memastikan bahwa dr. Marwan beserta keluarganya meninggal dalam serangan langsung terhadap kediaman mereka.

    Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza sudah berulang kali menjadi sasaran tembak tentara Zionis Israel sejak memulai agresi terhadap wilayah kantong itu pada 7 Oktober 2023.

    Fasilitas kesehatan tersebut terakhir diserang Israel pada akhir Mei lalu, sehingga menyebabkan kerusakan struktural parah dan menghambat layanan kesehatan warga setempat.

    Sementara, sudah lebih dari 56.500 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, terbunuh dan 133.419 lainnya terluka dalam serangan brutal Zionis Israel terhadap Gaza.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Eks Menteri Indroyono Soesilo Diisukan Jadi Dubes AS, Puan dan Dasco Kompak Jawab: Benar Enggak Ya… Nasional

    3 Eks Menteri Indroyono Soesilo Diisukan Jadi Dubes AS, Puan dan Dasco Kompak Jawab: Benar Enggak Ya… Nasional

    Eks Menteri Indroyono Soesilo Diisukan Jadi Dubes AS, Puan dan Dasco Kompak Jawab: Benar Enggak Ya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI angkat bicara mengenai isu eks Menko Maritim
    Indroyono Soesilo
    menjadi Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS).
    Ketua DPR
    Puan Maharani
    tidak menjawab secara gamblang perihal isu tersebut.
    “Benar enggak ya,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
    Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga hanya memberi jawaban menggantung.
    “Benar enggak ya hahaha,” kata Dasco sambil tertawa.
    Diketahui, Indroyono Soesilo pernah menjadi Menko Maritim di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    Dia juga pernah menjadi Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan.
    Surpres mengenai calon
    Dubes RI
    sendiri sudah dibacakan oleh DPR dalam rapat paripurna.
    Pimpinan DPR pun memberi tugas kepada Komisi I DPR untuk melakukan f
    it and proper test.
    Untuk jabatan Dubes AS sendiri sebenarnya sudah kosong sejak ditinggalkan Rosan Roeslani pada 2023 silam.
    Sebagai informasi, 12 pos kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini tidak memiliki duta besar definitif, beberapa di antaranya adalah KBRI Amerika Serikat, KBRI Jerman, KBRI Jepang, KBRI PBB di New York, dan KBRI di Jenewa.
    Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa kekosongan posisi dubes tersebut merupakan kesalahan Kemenlu.
    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Concern-nya memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth,” ujar Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I
    DPR RI
    , Senin (30/6/2025).
    Sugiono menerangkan bahwa kekosongan yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dari sulitnya mencari sosok calon
    dubes RI
    .
     
    Penunjukannya pun harus diperhitungkan secara matang, karena setiap dubes akan menjalankan tugas strategis.
    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Arif Havas Oegroseno atau siapa. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ungkap Sugiono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • negara berkembang butuh munculkan gerakan kolektif

    negara berkembang butuh munculkan gerakan kolektif

    Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001-2009 Hassan Wirajuda di Beijing, China pada Rabu (2/7). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    Hassan Wirajuda: negara berkembang butuh munculkan gerakan kolektif
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 09:49 WIB

    Elshinta.com – Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan negara-negara berkembang membutuhkan gerakan kolektif untuk mengatasi perubahan geopolitik yaitu munculnya berbagai perang antarnegara maupun penerapan tarif sepihak oleh Amerika serikat.

    “Kita mengalami kekalutan geopolitik, baik di bidang perdamaian dan keamanan maupun ekonomi dan pada saat yang sama, tatanan dunia yang didasarkan piagam PBB juga melemah sehingga memerlukan upaya kolektif untuk mengatasi hal tersebut,” kata Hassan Wirajuda di Beijing kepada Antara pada Rabu (2/7).

    Perang yang dimaksud Hassan antara lain perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah termasuk serangan Israel ke Palestina yang berlarut-larut, konflik Israel yang didukung Amerika Serikat melawan Iran hingga perang singkat India-Pakistan. Menurut Hassan, masih ada juga konflik lama yang belum tampak tuntas seperti di Yaman, Libia, Somalia, Sudan maupun Sudan Selatan.

    “Indonesia dan negara-negara lain berkepentingan adanya ‘minimum order’, tidak bisa tidak, harus ada yaitu ‘global governance’. Banyak pihak boleh mengecam PBB tapi bayangkan dunia tanpa PBB, boleh mengecam ‘global governance’ tapi bayangkan dunia tanpa tatanan dunia. Jadi memerlukan upaya kolektif, Indonesia, China dan negara-negara lain masih menyuarakan itu karena dirugikan akibat perbuatan negara-negara besar,” jelas Hassan.

    Belajar dari sejarah, Hassan mengungkapkan, pada masa perang dingin, sudah ada contoh-contoh gerakan kolektif. Misalnya di bidang politik adalah munculnya Gerakan Non Blok (GNB) pada 1961 yang menyuarakan kelompok negara yang tidak mau berpihak dengan Pakta Warsawa untuk Eropa Timur dan NATO untuk Amerika Serikat dan Eropa Barat.

    Contoh lain adalah di bidang ekonomi dengan lahirnya Kelompok 77 (G77) pada periode 1970-an yang terdiri dari negara-negara berkembang dan China sebagai bentuk protes atas eksploitasi sumber daya alam negara-negara berkembang oleh perusahaan-perusahaan multinasional milik negara maju.

    “Sayangnya sekarang belum ada upaya kolektif. Semua bicara tentang kebijakan tarif unilateral Presiden AS Trump yang dipaksakan kepada semua negara, tapi apa ada upaya kolektif menghadapi hal itu? Masing-masing negara dibiarkan bernegosiasi sendiri dengan AS yang posisinya lebih kuat, kecuali dengan China yang memang punya pengaruh besar,” jelas Hassan.

    Bahkan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia maupun Vietnam melakukan negosiasi bilateral dengan AS meski posisi Indonesia lebih lemah, dan ASEAN pun tidak punya suara kolektif.

    “Jadi ada keperluan untuk menyuarakan secara kolektif suara negara-negara yang menjadi korban,” ungkap Hassan.

    Dalam upaya negosiasi tarif dengan AS, Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Kenneth Homer Bessent dan Ketua United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer untuk membahas agar AS mengurangi tarif impor atas Indonesia yang ditetapkan sebesar 32 persen.

    Namun dalam perjalanannya, Airlangga menyebut tarif impor yang dikenakan terhadap Indonesia bisa mencapai angka 47 persen, terutama untuk produk tekstil dan garmen sebagai penjumlahan tarif dasar dengan tambahan tarif sebesar 10 persen yang berlaku selama masa 90 hari.

    Airlangga mengatakan permintaan utama AS ke Indonesia ialah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara, di mana RI tercatat surplus 18-19 miliar dolar AS.

    Selain itu USTR menyoroti Peraturan BI Nomor 21/2019. Dalam peraturan itu disebutkan Indonesia menetapkan standar nasional Quick Response Indonesian Standard (QRIS) untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Direktur RS Indonesia di Gaza Tewas akibat Serangan Israel, Komisi I DPR: Brutal, Hentikan Genosida

    Direktur RS Indonesia di Gaza Tewas akibat Serangan Israel, Komisi I DPR: Brutal, Hentikan Genosida

    Direktur RS Indonesia di Gaza Tewas akibat Serangan Israel, Komisi I DPR: Brutal, Hentikan Genosida
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, mengutuk kebrutalan Israel yang kembali melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, sehingga menyebabkan Direktur
    RS Indonesia di Gaza
    ,
    Marwan al-Sultan
    , dan keluarganya ikut tewas.
    Sukamta menjelaskan, selama ini, Marwan berulang kali meminta masyarakat internasional untuk mendorong keselamatan tim medis, termasuk ketika tentara Israel mengepung atau menyerang rumah sakit tersebut.
    Untuk itu, Sukamta mendesak Israel segera menghentikan aksi genosida mereka.
    “Israel terus menerus menunjukkan kejahatannya yang luar biasa. Mereka tidak tunduk pada hukum, juga tidak memiliki komitmen pada kemanusiaan. Ini jelas terlihat dari serangan-serangan brutal tentara Israel selama ini terhadap obyek yang tidak boleh dijadikan target serangan, seperti warga sipil, fasilitas sipil, rumah sakit, dan tenaga medis,” ujar Sukamta kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025).
    “Saya mengutuk kebrutalan Israel ini dan menyerukan semua pihak berupaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel,” sambungnya.
    Menurut Sukamta,
    serangan Israel
    terhadap RS Indonesia hingga menewaskan direkturnya jelas-jelas melanggar sejumlah aturan dan hukum internasional.
    Di antaranya Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat Pasal 18 yang melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.
    Selain itu, kata dia, Israel juga melanggar Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 yang secara eksplisit menekankan perlindungan bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dari serangan.
    Pasal 18 Konvensi Jenewa keempat menyatakan fasilitas kesehatan harus dihormati dan dilindungi di semua waktu dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.
    “Sedangkan Protokol Tambahan I menyatakan serangan terhadap fasilitas kesehatan yang tidak digunakan untuk aktivitas militer merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang cukup serius,” papar Sukamta.
    Sukamta pun mendukung pemerintah Indonesia agar bersikap lebih proaktif untuk mendesak PBB dan seluruh negara di dunia menghentikan genosida yang terjadi di Gaza.
    “Dan mendesak segera dibuka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya. Kami berharap kunjungan Pak Prabowo ke Arab Saudi dan kemudian menghadiri pertemuan BRICS di Brasil juga membawa misi utama untuk penghentian genosida di Palestina. Termasuk segera menunjuk Dubes RI untuk PBB di New York dan Jenewa, karena upaya diplomasi yang proaktif sangat membutuhkan peran Dubes sebagai ujung tombaknya,” imbuh Sukamta.
    Sebelumnya, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dr. Marwan al-Sultan, dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Gaza, bersama istri, anak, dan saudarinya.
    Kabar duka ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas pada Rabu (2/7/2025).
    Sultan dikenal sebagai salah satu dokter paling senior dan dihormati di wilayah tersebut, dengan keahlian di bidang kardiologi.
    Ia juga merupakan satu dari sedikit tenaga medis spesialis yang masih tersisa di Gaza sejak konflik berkecamuk.
    “Kematian dr. Marwan al-Sultan merupakan kehilangan besar dan bencana bagi dunia kesehatan Gaza. Ia adalah simbol dedikasi dan keteguhan dalam situasi paling sulit yang dialami rakyat Palestina,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza dalam pernyataannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Minyak Meroket Gara-Gara Ini – Page 3

    Harga Minyak Meroket Gara-Gara Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harga minyak mentah naik pada hari Rabu karena Iran menangguhkan kerja sama dengan pengawas nuklir PBB tetapi peningkatan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah AS membatasi kenaikan.

    Dikutip dari CNBC, Kamis (3/7/2025), harga minyak dunia Brent naik USD 2 atau 2,98%, dan ditutup pada USD 69,11 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS minyak mentah naik USD 2 atau 3,06%, dan ditutup pada USD 67,45 per barel.

    Iran memberlakukan undang-undang pada hari Rabu yang menetapkan bahwa setiap pemeriksaan di masa mendatang terhadap situs nuklirnya oleh Badan Tenaga Atom Internasional harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Teheran. Negara tersebut menuduh badan tersebut berpihak pada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel.

    “Pasar memperkirakan sejumlah premi risiko geopolitik dari tindakan Iran terhadap IAEA. Namun ini tentang sentimen, tidak ada gangguan terhadap minyak,” kata Analis Komoditas di UBS Giovanni Staunovo, 

    Membatasi kenaikan pada hari Rabu, persediaan minyak mentah AS naik sebesar 3,8 juta barel menjadi 419 juta barel minggu lalu, menurut Badan Informasi Energi, dibandingkan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk penarikan 1,8 juta barel. Permintaan bensin turun menjadi 8,6 juta barel per hari, yang memicu kekhawatiran tentang konsumsi di puncak musim mengemudi di musim panas.

    “Selama musim panas, 9 juta (bpd) pada dasarnya adalah batas yang tidak dapat diubah untuk mendefinisikan pasar yang sehat. Saat ini, angkanya jauh di bawah angka tersebut. Itu bukan pertanda baik,” kata Direktur Energi Berjangka di Mizuho Bob Yawger.

     

  • Video: Swasembada Pangan Terganjal, Bupati Batu Bara Desak Sinergi

    Video: Swasembada Pangan Terganjal, Bupati Batu Bara Desak Sinergi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Batu Bara Sumatera Utara Baharuddin Siagian menegaskan komitmen daerahnya untuk mendukung program nasional ketahanan pangan. Saat ini, Kabupaten Batu Bara memiliki belasan ribu hektare lahan pertanian tanaman padi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Namun, upaya untuk mendukung swasembada pangan terganjal oleh persoalan mendasar yakni buruknya sistem irigasi.

    Menurutnya, persoalan irigasi tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah kabupaten. Sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga perbaikannya membutuhkan sinergi lintas level pemerintahan. Baharuddin juga menjelaskan bahwa sektor pertanian belum berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, PAD lebih banyak bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun Ia optimistis, jika produktivitas petani meningkat, maka penerimaan daerah dari sektor pajak pun ikut naik.

    Saksikan dialog Serliana Shania Alatas bersama Bupati Batu Bara, Sumatera utara Baharuddin Siagian di Program Nation HubCNBC Indonesia.

  • Hamas Tuduh Pemimpin Bedouin di Gaza Berkhianat, Perintahkan Menyerah!

    Hamas Tuduh Pemimpin Bedouin di Gaza Berkhianat, Perintahkan Menyerah!

    Gaza City –

    Kementerian Dalam Negeri Gaza, yang dikuasai kelompok Hamas, memerintahkan pemimpin klan Bedouin yang bersenjata lengkap di Jalur Gaza untuk menyerah dan diadili. Hamas menuduh pemimpin klan Bedouin, yang menentang kendali Hamas atas Jalur Gaza, telah melakukan pengkhianatan.

    Disebutkan Kementerian Dalam Negeri Gaza dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (2/7/2025), bahwa perintah itu diambil oleh lembaga yang mereka sebut sebagai “Pengadilan Revolusioner”.

    Hamas, melalui Kementerian Dalam Negeri Gaza, menegaskan dalam pernyataan pada Rabu (2/7) waktu setempat bahwa pemimpin klan Bedouin, yang bernama Yasser Abu Shabab, memiliki waktu 10 hari untuk menyerah.

    Abu Shabab selama ini tidak mengakui kekuasaan Hamas atas Gaza dan menuduh kelompok militan yang didukung Iran itu telah merugikan kepentingan Gaza.

    Pengadilan di Gaza mendesak warga Palestina untuk memberi tahu para pejabat keamanan Hamas soal keberadaan Abu Shabab, yang sejauh ini diyakini tetap berada di luar jangkauan Hamas di area Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang dikuasai oleh pasukan militer Israel.

    Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari klan Bedouin terhadap ultimatum yang disampaikan Hamas.

    Dua sumber Hamas dan dua sumber lainnya yang memahami situasi itu mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa Hamas telah mengirimkan beberapa petempur utamanya untuk membunuh Abu Shabab.

    Hamas menuduh Abu Shabab telah melakukan penjarahan terhadap truk-truk bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menuduhnya didukung oleh Israel.

    Pada saat itu, kelompok Abu Shabab mengatakan kepada Reuters bahwa mereka merupakan pasukan rakyat yang melindungi bantuan kemanusiaan dari penjarahan dengan mengawal truk bantuan dan membantah telah mendapat dukungan dari Israel, juga menegaskan tidak melakukan kontak dengan militer Israel.

    Kelompok Abu Shabab balik menuduh Hamas telah melakukan rentetan kekerasan dan membungkam perbedaan pendapat.

    Sementara itu, Israel sebelumnya mengatakan pihaknya mendukung beberapa klan di Jalur Gaza yang melawan Hamas, tetapi tidak menyebutkan lebih lanjut nama klan yang dimaksud.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini