partai: PBB

  • BSI Pacu Pertumbuhan Hijau Lewat Sustainable Movement

    BSI Pacu Pertumbuhan Hijau Lewat Sustainable Movement

    Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali menegaskan komitmennya terhadap prinsip keuangan berkelanjutan dengan meluncurkan BSI Sustainable Movement. Ini merupakan sebuah umbrella campaign pelaksanaan ESG perseroan yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah.

    Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta menjelaskan, ada tiga inisiatif strategis yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDGs 12), pendidikan berkualitas (SDGs 4), dan kemitraan untuk tujuan (SDGs 17).

    “BSI terus berkomitmen untuk menjalankan bisnis dan operasional bank yang mengacu pada prinsip-prinsip ESG. Pada kesempatan kali ini, kita luncurkan BSI Sustainable Movement sebagai umbrella campaign pelaksanaan ESG perseroan yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah,” ujar Bob dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Dalam aspek lingkungan, BSI memperkenalkan Eco Friendly BSI Hasanah Card, kartu pembiayaan syariah pertama di Tanah Air yang ramah lingkungan. Kartu ini dibuat dari bahan daur ulang PVC (r-PVC) bersertifikat, dengan kandungan 85% material ramah lingkungan.

    Untuk tahap awal, sebanyak 5.000 kartu akan diterbitkan. Bob optimistis langkah ini mampu berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon, mengurangi limbah plastik, serta mendukung target Indonesia mencapai net zero emission pada 2060.

    “Langkah ini sebagai wujud nyata komitmen BSI dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. BSI berharap segala upaya yang kami lakukan menjadi kebaikan tidak hanya bagi umat tetapi juga bagi bumi yang menjadi tempat kita tinggal,” jelasnya.

    Dari sisi sosial, BSI kembali meluncurkan program BSI Scholarship 2025 sebagai wujud dukungan terhadap penguatan sumber daya manusia dan mendorong pendidikan di Indonesia.

    “Alhamdulillah, tahun ini BSI kembali menyalurkan program untuk 3.258 mahasiswa baru di 100 Universitas Terbaik Indonesia meningkat sebesar 35,7% dibandingkan tahun 2024. Melalui kesempatan ini, kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas,” lanjutnya.

    Sementara itu, dari aspek Governance, BSI mengumumkan keikutsertaan dalam jaringan global United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), sebuah kemitraan antara Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) dan sektor keuangan internasional yang bertujuan mengarahkan pembiayaan swasta untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

    Langkah ini menjadi bukti bahwa BSI aktif mendukung perbankan yang bertanggung jawab secara global dan sejalan dengan agenda SDGs serta Perjanjian Iklim Paris.

    “Dengan menjadi anggota UNEP FI dan menandatangani Prinsip-Prinsip tersebut, BSI menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perbaikan lingkungan hidup, sosial dan tata Kelola, serta mewujudkan visi keberlanjutan untuk menjadi The Best Global Islamic Bank Based on Implementation of Sustainable Finance,” tuturnya.

    Peluncuran gerakan ini berbarengan dengan digelarnya BSI International Expo 2025, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem halal di Indonesia. BSI mendorong kolaborasi multipihak dari nasabah, karyawan, masyarakat hingga investor untuk bersama membangun masa depan yang berkelanjutan.

    “BSI ingin menjadi agen perubahan dalam ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, yang agile dan adaptive, sekaligus memastikan setiap aktivitas bisnis memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Bob.

    Melalui ajang ini, BSI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem halal yang lebih maju dan berkelanjutan di Indonesia.

    “Alhamdulillah BSI telah membukukan laba bersih periode berjalan sebesar Rp1,87 triliun, naik 10,05% secara tahunan (yoy) pada kuartal I-2025, dari setahun sebelumnya sebesar Rp1,70 triliun. Pertumbuhan bisnis BSI tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders serta penerapan aspek ESG sebagai salah satu pilar penopang pertumbuhan BSI yang berkelanjutan,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Alasan DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes RI di Akhir Pekan, Termasuk Dubes untuk AS

    Alasan DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes RI di Akhir Pekan, Termasuk Dubes untuk AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan alasan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi para calon duta besar (dubes) RI dilakukan pada akhir pekan ini atau Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025).

    Dia menceritakan dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kemarin, Komisi I sempat mempertanyakan kenapa ada banyak posisi dubes yang kosong, khususnya Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS).

    “Karena sudah masuk suratnya [surat presiden] dan juga kita tidak ingin terlalu lama, maka kita gelar segera mungkin,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).

    Dave berjanji bahwa proses calon dubes RI untuk beberapa negara sahabat akan dapat selesai dalam waktu satu minggu ke depan.

    Setelah fit and proper test 24 calon dubes RI selesai, pihaknya akan mengembalikan kembali ke pimpinan DPR RI.

    “Pimpinan DPR sahkan hasil keputusannya, keputusan Komisi I di Rapat Paripurna, dan habis itu namanya akan dikembalikan ke pemerintah,” tuturnya.

    Sebagai informasi, hari ini Komisi I DPR RI telah melakukan fit and proper test 12 calon dubes, termasuk untuk AS. Sementara 12 sisanya akan dilakukan esok hari.

    Berikut Daftar Nama 12 Calon Dubes RI yang Jalani Fit and Proper Test Hari Ini, Sabtu (5/7/2025):

    Sesi 1 (10:00–13:00 WIB)

    Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
    Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo

    Sesi 2 (14:00–17:00 WIB)

    Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
    Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
    Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
    Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

  • PBB Rilis Daftar Perusahaan Terkait Genosida Israel, Ada Google hingga

    PBB Rilis Daftar Perusahaan Terkait Genosida Israel, Ada Google hingga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan mengejutkan terkait dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dunia dalam genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Laporan berjudul “From Economy of Occupation to Economy of Genocide” itu disusun oleh Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di wilayah Palestina, Francesca Albanese.

    Laporan ini menyelidiki peran sektor korporasi yang dianggap menopang proyek kolonial Israel di wilayah pendudukan, dari aktivitas militer hingga ekonomi. Disebutkan, keterlibatan dunia usaha bukan hanya dalam bentuk dukungan teknologi atau logistik, tapi juga pendanaan dan investasi yang memperkuat sistem apartheid, penjajahan, hingga genosida.

    “Hukum internasional mengakui berbagai tingkat tanggung jawab masing-masing memerlukan pengawasan dan akuntabilitas, khususnya dalam kasus ini, di mana penentuan nasib sendiri dan keberadaan suatu bangsa dipertaruhkan. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk mengakhiri genosida dan membongkar sistem global yang telah mengizinkannya,” tulis laporan tersebut.

    Berikut daftar perusahaannya dirangkum dari website un.org:

    Perusahaan Teknologi Terlibat Sistem Pengawasan dan Militer

    Sejumlah raksasa teknologi asal Amerika Serikat masuk dalam laporan ini. IBM, Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, hingga Palantir disebut memasok teknologi pengawasan, pengumpulan data, serta kecerdasan buatan yang digunakan oleh militer dan lembaga keamanan Israel.

    IBM disebut mengelola basis data biometrik warga Palestina melalui kerja sama dengan otoritas imigrasi Israel.

    Google dan Amazon menandatangani kontrak infrastruktur cloud senilai US$1,2 miliar untuk mendukung sistem militer dan pengawasan Israel.

    Microsoft menyediakan sistem komputasi yang terintegrasi dengan militer dan kepolisian sejak awal 2000-an. Palantir menyediakan teknologi intelijen dan pemetaan target untuk operasi militer Israel.

    Sektor Militer: Lockheed Martin hingga Caterpillar

    Laporan juga menyebut perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Leonardo S.p.A sebagai pemasok utama persenjataan, termasuk jet tempur F-35 dan F-16 yang digunakan untuk menyerang Gaza sejak Oktober 2023.

    Tak kalah mencolok, Caterpillar Inc. dituduh menyediakan buldoser militer yang digunakan dalam penghancuran massal bangunan di Gaza, termasuk rumah, rumah sakit, dan tempat ibadah.

    Foto: IBM (CNBC Indonesia/Novina)
    IBM (CNBC Indonesia/Novina)

    Energi, Infrastruktur, dan Pariwisata Tak Luput

    Chevron, Glencore, dan Drummond Company hingga BP dituding terlibat dalam penyediaan energi yang mendukung operasi militer Israel, termasuk pasokan batu bara dan gas.

    Perusahaan alat berat seperti HD Hyundai, Doosan, dan Volvo disebut memasok alat penghancur yang digunakan untuk meratakan permukiman Palestina. “Khusus sejak tahun 2000, mesin Volvo telah digunakan untuk menghancurkan wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem timur dan Masafer Yatta,” tulis laporan.

    “Selama lebih dari satu dekade, mesin HD Hyundai telah digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina dan menghancurkan lahan pertanian, termasuk kebun zaitun,” tulis laporan itu.

    Platform pariwisata Booking.com dan Airbnb dilaporkan mempromosikan properti di pemukiman ilegal Israel, dengan keuntungan signifikan selama periode konflik. Airbnb telah meningkatkan keuntungan di Israel, tumbuh dari 139 iklan pada tahun 2016 menjadi 350 pada tahun 2025. Perusahaan disebut mampu mengumpulkan komisi hingga 23%.

    “Iklan-iklan ini terkait dengan pembatasan akses Palestina ke tanah dan membahayakan desa-desa di sekitarnya. Di Tekoa, Airbnb memungkinkan pemukim mempromosikan “komunitas yang hangat dan penuh kasih,” dengan menutupi kekerasan pemukim terhadap desa Palestina tetangga Tuqu,” muat laporan itu.

    Foto: Airbnb (REUTERS/Charles Platiau)
    FILE PHOTO: The Airbnb logo is seen on a little mini pyramid under the glass Pyramid of the Louvre museum in Paris, France, March 12, 2019. REUTERS/Charles Platiau/File Photo

    Lembaga Keuangan dan Investor Global

    Laporan juga menyoroti peran lembaga keuangan global yang membeli obligasi pemerintah Israel yang digunakan untuk membiayai anggaran militer. BNP Paribas dan Barclays disebut menjamin obligasi negara Israel.

    Raksasa investasi seperti BlackRock, Vanguard, dan Allianz PIMCO disebut menyalurkan miliaran dolar ke obligasi Israel dan saham perusahaan yang terlibat dalam genosida. Entitas-entitas keuangan ini menyalurkan miliaran dolar ke dalam obligasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung dalam pendudukan dan genosida Israel.

    “Entitas-entitas ini menjadi tulang punggung finansial sistem pendudukan dan genosida,” tegas laporan itu.

    PBB menekankan pentingnya akuntabilitas sektor swasta dalam kasus pelanggaran HAM berat. Meski laporan ini belum mengarah pada sanksi hukum, tekanan internasional terhadap perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan akan meningkat, termasuk potensi boikot konsumen dan desakan divestasi dari investor etis.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Atasi Resesi Seks, China Siapkan Subsidi Rp8 Juta per Anak

    Atasi Resesi Seks, China Siapkan Subsidi Rp8 Juta per Anak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak, sebagai upaya mendorong angka kelahiran yang terus menurun selama tiga tahun terakhir.

    Langkah ini diambil untuk mengantisipasi risiko jangka panjang terhadap perekonomian akibat penurunan populasi dan menyusutnya usia produktif.

    Melansir The Straits Times di Jakarta pada Sabtu (5/7/2025), Pemerintah China akan memberikan subsidi sebesar 3.600 yuan (sekitar Rp8,1 juta) per tahun untuk setiap anak yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2025, hingga usia anak tersebut mencapai tiga tahun.

    Kebijakan ini akan diterapkan secara nasional dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membalikkan tren penurunan kelahiran. Seperti tercatat pada 2024, hanya 9,54 juta kelahiran, setengah dari jumlah kelahiran pada 2016 (18,8 juta), tahun saat China mengakhiri kebijakan satu anak.

    Penurunan angka kelahiran pun telah menjadi kekhawatiran besar bagi pemerintah China. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini mengalami penyusutan populasi usia kerja, yang mengancam pasokan tenaga kerja dan produktivitas jangka panjang.

    China bahkan telah kehilangan gelar sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, digeser oleh India pada 2023. Proyeksi PBB menunjukkan populasi China dapat turun menjadi 1,3 miliar pada 2050 dan di bawah 800 juta pada 2100, jika tren saat ini berlanjut.

    Selain angka kelahiran, angka pernikahan di China juga anjlok ke level terendah dalam 50 tahun terakhir, yang memperparah krisis demografis negara itu. Pemerintah pusat dan daerah mulai berlomba-lomba mencari solusi, dari subsidi uang tunai hingga bantuan perumahan untuk keluarga muda.

    Beberapa pemerintah daerah di China bahkan sudah lebih dulu meluncurkan program insentif lokal yang sangat besar. Kota Hohhot, ibu kota wilayah otonomi Mongolia Dalam, semisal menjadi sorotan nasional pada Maret 2025 karena menawarkan subsidi 50.000 yuan (Rp113 juta) untuk kelahiran anak kedua, dan 100.000 yuan (Rp226 juta) untuk anak ketiga atau lebih.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi I DPR Minta Para Calon Dubes Perkuat Peluang Kerja Sama Ekonomi untuk RI

    Komisi I DPR Minta Para Calon Dubes Perkuat Peluang Kerja Sama Ekonomi untuk RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR telah selesai melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi 12 calon duta besar (dubes) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (5/7/2025).

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono membeberkan beberapa pesan yang pihaknya sampaikan bagi para calon dubes RI dalam fit and proper test hari ini.

    Dia mengatakan para calon dubes RI harus memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia di negara yang nantinya akan menjadi tugas mereka.

    “Tentu selaras dengan visi-visi Presiden Republik Indonesia dengan program-program prioritasnya. Dan mengedepankan prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu prinsip politik luar negeri bebas aktif,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).

    Selain itu, lanjutnya, Komisi I DPR juga berpesan supaya para calon dubes terus membangun jaringan (networking) yang luas dan mampu mengidentifikasikan semua peluang yang dapat memajukan perekonomian Indonesia.

    “Mengidentifikasikan semua kesempatan peluang bagi kemajuan perekonomian Indonesia, kemajuan bidang ekonomi, politik, ekonomi kreatif, budaya. Tadi kami titipkan kepada calon-calon duta besar yang akan bertugas nanti,” katanya.

    Lebih lanjut, legislator Gerindra ini berharap khusus untuk calon dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), Komisi I sangat berharap dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai dubes.

    “Jadi ini lagi momentum saya rasa yang tepat juga. Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo mulai bulan Oktober, Januari kemarin Presiden Trump dilantik juga. Kita sama-sama mengawal hubungan penting Indonesia dan Amerika Serikat. Moga-moga ke babak yang baru, ke babak yang lebih baik,” harapnya.

    Lebih jauh, Budi berujar bilamana 24 calon dubes RI sudah selesai menjalani fit and proper test, Komisi I akan langsung menggelar rapat internal guna merangkum hasilnya dan memberikan masukan-masukan.

    Nantinya, imbuh dia, hasil rangkuman Komisi I DPR itu akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI.

    “Saya rasa kalau memang dimungkinkan besok sore kalau jam segini sudah selesai sih ya [rapat internal digelar]. Sembari kita berkumpul ya kita bisa rapat besok sore,” pungkasnya.

    Berikut Daftar Nama 12 Calon Dubes RI yang Jalani FnP Hari Ini, Sabtu (5/7):

    Sesi 1 (10:00–13:00 WIB)

    Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
    Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo

    Sesi 2 (14:00–17:00 WIB)

    Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
    Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
    Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
    Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

  • Calon Dubes Mulai ‘Ujian’ di DPR, Ada Eks Menko Maritim hingga Adik Luhut

    Calon Dubes Mulai ‘Ujian’ di DPR, Ada Eks Menko Maritim hingga Adik Luhut

    Jakarta

    Beberapa calon duta besar baru mulai melakukan fit and proper test di DPR hari ini. Totalnya hari ini ada 12 duta besar yang melakukan ‘ujian’ di depan wakil rakyat.

    Beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test hari ini. Misalnya saja nama Nurmala Kartini Sjahrir yang merupakan adik kandung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Kartini hari ini melakukan fit and proper test untuk mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Jepang yang berkantor pusat di Tokyo. Kartini dikenal luas sebagai peneliti antropologi.

    Karier diplomatnya juga cukup mentereng. Dia sebelumnya sudah pernah menjadi duta besar mewakili Indonesia di Argentina pada era Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) atau tepatnya sejak 2010 hingga 2014.

    Selain Kartini, ada juga nama eks Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo. Dia menjabat sebagai Menteri Koordinator pada tahun 2014 hingga 2015 pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Indroyono banyak berkecimpung pada jabatan yang berhubungan dengan sumber daya kelautan di pemerintah. Mulai dari di Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga di organisasi pangan PBB, Food and Agriculture (FAO).

    Dirinya juga sempat menjadi Penasehat Kehormatan Menteri Pariwisata yang kala itu dijabat oleh Arief Yahya pada tahun 2015 hingga 2019.

    Calon dubes lainnya kebanyakan merupakan pejabat yang ada di Kementerian Luar Negeri. Ada juga yang memiliki latar belakang mantan dubes, militer, hingga politisi.

    Total ada sekitar 24 calon dubes yang akan melakukan fit and proper test di DPR. Hari ini 12 orang melakukan ujian itu duluan. Berikut ini daftarnya:

    1. Dubes RI untuk Jerman (Berlin) Abdul Kadir Jaelani

    2. Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava) Redianto Heru Nurcahyo

    3. PTRI PBB New York Umar Hadi

    4. Dubes RI untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan

    5. Dubes RI untuk Jepang (Tokyo) Nurmala Kartini Sjahrir

    6. Dubes RI untuk AS (Washington DC) Indroyono Soesilo

    7. Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi) Adam Mulawarman Tugio

    8. Dubes RI untuk Belanda (Den Haag) Laurentius Amrih Jinangkung

    9. Dubes RI untuk UAE Judha Nugraha

    10. PTRI PBB Jenewa Sidharto Reza Suryodipuro

    11. Dubes RI untuk Qatar Syahda Guruh Langkah Samudera

    12. Dubes RI untuk Brasil Andhika Chrisnayudhanto

    (hal/eds)

  • Profil Indroyono Soesilo, Eks Menko Era Jokowi yang Jadi Calon Dubes AS Pilihan Prabowo

    Profil Indroyono Soesilo, Eks Menko Era Jokowi yang Jadi Calon Dubes AS Pilihan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo ikut menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon duta besar (dubes) RI di Komisi I DPR, Sabtu (5/7/2025).

    Dia digadang-gadang menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Dubes Amerika Serikat (AS), yang sudah kosong sekitar dua tahun. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Indroyono terlihat tiba menjalani fit and proper test di Kompleks Parlemen Senayan hari ini bersama dengan sejumlah tokoh lainnya. 

    Misalnya, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha serta adik Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Nurmala Kartini Sjahrir. 

    Komisi I DPR dijadwalkan untuk menggelar rapat internal dengan agenda pembahasan mekanisme fit and proper tes calon dubes LBBP RI dan organisasi internasional pada pukul 09.30 WIB. 

    Selanjutnya, agenda fit and proper test dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB untuk sebanyak 24 calon dubes dan organisasi negara sahabat. 

    Agenda fit and proper test dijadwalkan digelar selama dua hari. Selain hari ini, fit and proper test kembali dilanjutkan pada Minggu (6/7/2025) pada pukul 10.00 WIB-12.00 WIB.

    Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyebut pemerintah telah mengusulkan calon dubes untuk 24 negara, termasuk untuk Dubes AS dan PBB di New York. 

    “Tadi dalam Rapat Paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia,” katanya seusai Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Sepak Terjang Indroyono Soesilo

    Dilansir dari situs resmi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1955 itu pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jufu Kalla. 

    Indroyono menjabat sebagai Menko Kemaritiman hanya selama satu tahun saja, 2014-2015 sebelum akhirnya diganti oleh Rizal Ramli. Kemudian, pos jabatan itu diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga akhir dari 10 tahun pemerintahan Jokowi pada 2024 lalu.

    Dari segi pendidikan, Indroyono meraih gelar Sarjana Teknik Geoogi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978, Master of Science-Remote Sensing dari University of Michigan-USA pada 1981, serta Doctor of Philosophy (PhD) Geologic Remote Sensing dari University of Iowa, AS, 1987. 

    Sebelum menjabat Menko Kemaritiman, Indroyono pernah melanglang buana di beberapa lembaga negara sejak 1993. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi Sekretaris Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

    Setelah melepas jabatan Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat sebagai penasihat Menteri Pariwisata, sebagai tenaga ahli di Lemhannas hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta committew reviewer di LPDP.

    Tidak hanya jabatan di dalam negeri, Indroyono pernah merasakan jabatan di organisasi internasional seperti Director, Fisheries and Aquaculture Resources, United Nations Food & Agriculture Organization (UN-FAO) Rome-Italia, 2012-2014, serta Utusan Khusus Menteri Perhubungan ke International Civil Aviation Organization (ICAO).

    Indroyono juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Bintang Mahaputera Pratama RI (2009) serta Bintang Jasa Utama RI (1999).

  • Warga Jakarta Bisa Bebas Tak Bayar PBB, Ini Syaratnya

    Warga Jakarta Bisa Bebas Tak Bayar PBB, Ini Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga DKI Jakarta kini bisa menikmati insentif berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) khusus untuk tahun pajak 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 8 April 2025.

    “Insentif ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil sekaligus meringankan beban warga yang membutuhkan,” demikian informasi yang dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta.

    Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah pembebasan 100% atas pokok PBB-P2 untuk tahun pajak 2025. Namun, tidak semua orang bisa otomatis menikmati pembebasan ini. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

    Untuk menikmati insentif itu tentu harus memenuhi syarat, yaitu Wajib Pajak orang pribadi, Rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp 650 juta. Lalu, jika memiliki objek lebih dari satu, maka yang dibebaskan hanya salah satu objek dengan NJOP paling tinggi.

    Syarat lainnya ialah NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online, artinya NIK yang di-input adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2

    Server data pajak daerah telah terhubung dengan server data kependudukan sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIK yang didaftarkan tersebut valid, atau tercatat pada server data kependudukan, pemilik NIK adalah orang pribadi yang masih hidup, dan nama di SPPT sesuai dengan NIK baik penulisan atau urutan.

    “Jika nama wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2,” sebagaimana tertulis di website Bapenda Jakarta.

    Jika NIK belum tervalidasi di SIM PBB-P2, dapat melakukan validasi NIK di website dan ubah di menu pelayanan “Pemutakhiran NIK”.

    Bila sudah memenuhi kriteria, maka masyarakat Jakarta bisa langsung mendapatkan pembebasan pokok PBB-P2 yang diberikan secara otomatis tanpa harus melakukan pengajuan pembebasan PBB-P2.

    “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 8 April 2025. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat DKI Jakarta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan Kota Jakarta yang lebih baik,” tulis Bapenda Jakarta.

    Adapun syarat untuk bisa mendapatkan pembebasan pokok PBB-P2 tahun pajak 2025 ini adalah sebagai berikut:

    1. Wajib Pajak orang pribadi

    2. Rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

    3. Jika memiliki objek lebih dari satu, maka yang dibebaskan hanya salah satu objek dengan NJOP paling tinggi

    4. NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online.

    Yang dimaksud dengan “NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online” yaitu memenuhi ketentuan berikut:

    1. NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2

    2. Server data pajak daerah telah terhubung dengan server data kependudukan sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIK yang didaftarkan tersebut valid

    3. Valid yang dimaksud yaitu tercatat pada server data kependudukan, pemilik NIK adalah orang pribadi yang masih hidup, dan nama di SPPT sesuai dengan NIK baik penulisan atau urutan

    4. Jika nama wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 12 Calon Dubes Jalani Fit and Proper Hari Ini, dari Adik Luhut hingga Indroyono Soesilo

    12 Calon Dubes Jalani Fit and Proper Hari Ini, dari Adik Luhut hingga Indroyono Soesilo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR memulai proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

    Agenda fit and proper test dijadwalkan berlangsung selama dua hari yakni pada Sabtu (5/7/2025) dan Minggu (6/7/2025). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengatakan fit and proper test dibagi menjadi empat sesi.

    “Satu sesi nanti kira-kira ada 6 calon duta besar. Dimulai pagi ini jam 10 untuk sesi pertama, kemudian dilanjutkan nanti siang sampai sore dan dilanjutkan besok 2 sesi lagi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).

    Budi melanjutkan, dalam fit and proper test ini Komisi I DPR akan mendengarkan pemahaman calon duta besar RI untuk negara-negara sahabat, terkhusus soal politik luar negeri Indonesia.

    “Kita akan mendengarkan pengalaman mereka selama ini, mungkin cara-cara mereka nanti untuk menjalankan diplomasi luar negeri di negara-negara tersebut,” jelasnya.

    Nantinya, lanjutnya, setelah fit and proper test ini selesai, Komisi I DPR akan melakukan rapat internal untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi kepada pimpinan DPR RI.

    Berikut Daftar Nama 12 Calon Dubes RI yang Jalani fit and proper Hari Ini, Sabtu (5/7):

    Sesi 1 (10:00–13:00 WIB)

    Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
    Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo

    Sesi 2 (14:00–17:00 WIB)

    Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
    Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
    Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
    Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

  • Usai Jalani Uji Kelayakan Calon Dubes AS, Indroyono Soesilo: Doakan, Proses Belum Selesai

    Usai Jalani Uji Kelayakan Calon Dubes AS, Indroyono Soesilo: Doakan, Proses Belum Selesai

    Usai Jalani Uji Kelayakan Calon Dubes AS, Indroyono Soesilo: Doakan, Proses Belum Selesai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Dwisuryo
    Indroyono Soesilo
    tak banyak bicara usai menjalani
    fit and proper test
    atau uji kelayakan dan kepatutan calon Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS).
    Pria asal Bandung, Jawa Barat ini, hanya meminta doa kepada awak media agar prosesnya bisa berjalan lancar.
    “Doain dulu deh, proses belum selesai,” kata Indroyono saat ditemui di Kantor Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
    Dia juga membagi-bagikan curriculum vitae (CV) kepada awak media dan tidak banyak bicara soal proses uji kelayakan yang telah jalani.
    “Saya ninggalin CV saya aja lah biar
    clear
    ya, biar enak,” ujarnya.
    Indroyono juga enggan menyampaikan pertanyaan para anggota Komisi I DPR dalam uji kelayakan yang ia jalani.
    “Nanti deh yang akan menyampaikan Ketua DPR kan dalam rapat paripurna,” katanya.
    Dwisuryo Indroyono Soesilo lahir di Bandung, 27 Maret 1955.
    Dia merupakan salah satu alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Geologi.
    Selain pernah menjadi Menko Kemaritiman, Indroyono juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Saat ini, dia menjabat di beberapa lembaga seperti Committee Reviewer Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peruhtanan Indonesia, dan Pembina Center for Technology & Innovation Studies.
    Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional. Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat kemarin.
    Kemudian, proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan Komisi I DPR pada 5-6 Juli 2025.
    Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; PTRI di Markas PBB New York; Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
    Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.