Xcloud.id

partai: PBB

  • RI Buka Ekosistem Pasar Karbon demi Pertumbuhan Hijau & Inklusif

    RI Buka Ekosistem Pasar Karbon demi Pertumbuhan Hijau & Inklusif

    Jakarta, CNBC Indonesia – Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperluas pasar karbon berintegritas tinggi dan membuka peluang investasi iklim yang lebih besar. Hal ini disampaikan di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30, di Brazil.

    Diskusi tersebut berlangsung dalam High-Level Roundtable on Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future, yang diselenggarakan bersama oleh Standard Chartered, Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD), International Emissions Trading Association (IETA), dan Business Partnership for Market Implementation (BPMI).

    Langkah ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025, yang membentuk ekosistem karbon yang kuat, transparan, dan selaras dengan standar internasional. Regulasi ini bertujuan memastikan pengukuran pengurangan emisi yang kredibel serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang nyata.

    CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menyambut baik terobosan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat pembiayaan iklim.

    “Peraturan Presiden ini merupakan terobosan besar dalam perjalanan Indonesia menuju pasar karbon berintegritas tinggi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang telah lama ditunggu untuk perdagangan karbon yang kredibel dan menarik bagi investor. Di Standard Chartered, kami melihatnya sebagai katalis untuk mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih kuat dalam pembiayaan iklim,” ujarnya dikutip Kamis (13/11/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pasar karbon sukarela yang berintegritas tinggi.

    Kemitraan ini berfokus pada peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles (CCPs), yang merupakan standar global untuk kredit karbon yang kredibel dan berkualitas.

    CEO ICVCM, Amy Merrill menekankan pentingnya kemitraan ini sebagai standar baru kerja sama antara pemerintah nasional dan lembaga pasar internasional.

    “Indonesia telah mengambil langkah positif dalam mengembangkan pasar karbon dan membuka pembiayaan untuk dekarbonisasi. ICVCM bangga dapat mendukung Kementerian Kehutanan dalam menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles,” ungkap Amy.

    Kolaborasi tersebut memastikan bahwa setiap proyek memberikan dampak iklim yang nyata dan terverifikasi, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

    “Di COP yang menekankan pentingnya harmonisasi, kemitraan ini menunjukkan kemajuan menuju pasar karbon yang terhubung secara global dan relevan secara lokal,” imbuh Amy.

    Tidak ketinggalan, Hashim Djojohadikusumo menegaskan visi Indonesia untuk menjadi pusat pasar karbon berintegritas di tingkat global, yang tidak hanya memberikan dampak nyata bagi iklim, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

    “Dengan fondasi ini, pasar karbon Indonesia kini terbuka bagi partisipasi global,” katanya.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, ini bertujuan menggerakkan hingga US$ 7,7 miliar dolar setiap tahun melalui transaksi karbon, memastikan setiap ton emisi dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.

    “Kementerian Kehutanan akan membuka peluang pembiayaan karbon di berbagai subsektor, termasuk pengelolaan hutan lestari, kehutanan sosial, dan konservasi,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, rangkaian capaian ini menjadi tonggak dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan rendah karbon. Dengan landasan regulasi yang kuat dan kerja sama internasional yang semakin mendalam, Indonesia siap menegaskan perannya sebagai pemimpin global dalam pasar karbon berintegritas tinggi yang mendorong pertumbuhan hijau, inklusif, dan tangguh.

    Pemerintah memiliki visi mengubah ambisi iklim menjadi peluang ekonomi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, dan memastikan kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 3 Matra TNI Mulai Seleksi Prajurit untuk Misi Perdamaian Gaza

    3 Matra TNI Mulai Seleksi Prajurit untuk Misi Perdamaian Gaza

    3 Matra TNI Mulai Seleksi Prajurit untuk Misi Perdamaian Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) mulai menyeleksi prajurit yang hendak diberangkatkan untuk misi perdamaian ke Gaza, Palestina.
    “
    TNI
    berada pada tahap kesiapsiagaan standar, untuk proses seleksi masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi, Selasa (18/11/2025).
    Dengan begitu, belum ada sejumlah nama prajurit yang masuk dalam daftar pasukan perdamaian
    Gaza
    .
    “Yang dilakukan baru sebatas pendataan kesiapan satuan di tiga Matra sesuai Protap Operasi Luar Negeri,” jelas dia.
    Sejauh ini, TNI masih menunggu mandat final dari Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan keputusan politik pemerintah.
    “Mabes TNI akan melakukan seleksi akhir jika mandat resmi dari DK PBB telah ditetapkan. Saat ini tahapannya masih sebatas kesiapsiagaan berjenjang di tiap matra,” tegas dia.
    Namun pada prinsipnya, Mabes TNI siap dalam pelaksanaan misi dan akan mengikuti keputusan resmi pemerintah serta manda internasional.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza melalui Yordania, salah satu negara yang berbatasan langsung dengan
    Palestina
    .
    Rencana ini diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai menerima kunjungan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
    “Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena, sebagaimana teman-teman tahu, kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia yang juga sedang kita tingkatkan,” ujar Sjafrie.
    Sjafrie mengungkapkan, sebanyak 20.000 prajurit bidang kesehatan dan konstruksi hendak diberangkatkan ke Gaza.
    “Jadi, pemikiran beliau, kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” ucap dia.
    Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah pemerintah melihat adanya upaya perdamaian antara Palestina dan
    Israel
    , seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata yang telah berlangsung.
    Dengan demikian, pasukan yang dikirim nantinya bertugas menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Netanyahu Kecam Pemukim Ekstremis Israel di Tepi Barat

    Netanyahu Kecam Pemukim Ekstremis Israel di Tepi Barat

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam para pemukim Yahudi yang terlibat rentetan bentrokan dan serangan di Tepi Barat beberapa waktu terakhir. Netanyahu berjanji akan menangani apa yang disebutnya sebagai “segelintir ekstremis” di antara para pemukim Israel yang ada di Tepi Barat.

    Dalam serangan terbaru pada Senin (17/11) malam, sejumlah rumah dan kendaraan yang ada di sebuah desa Palestina di Tepi Barat dibakar dan dirusak, beberapa jam setelah sejumlah anggota gerakan yang disebut Hilltop Youth terlibat bentrok dengan pasukan keamanan yang membongkar pos pemukim ilegal.

    Tindak kekerasan di Tepi Barat telah melonjak sejak perang antara Israel dan Hamas berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu.

    Dalam beberapa pekan terakhir, serangan-serangan yang dikaitkan dengan para pemukim Yahudi telah meningkat di Tepi Barat, yang menargetkan warga Palestina dan terkadang tentara Israel.

    “Saya memandang dengan sangat serius kerusuhan yang disertai kekerasan dan upaya segelintir ekstremis untuk main hakim sendiri,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025).

    Dia menyebut para pelaku kekerasan di Tepi Barat sebagai “kelompok yang tidak mewakili” para pemukim Israel lainnya yang ada di wilayah tersebut

    “Saya menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk menindak para perusuh semaksimal mungkin sesuai hukum,” tegas Netanyahu.

    “Saya bermaksud untuk menangani ini secara pribadi, dan segera memanggil para menteri terkait untuk mengatasi fenomena serius ini,” ujarnya.

    Netanyahu juga mengatakan bahwa militer dan pasukan keamanan Israel akan terus mengambil tindakan tegas untuk menjaga ketertiban.

    Pasukan keamanan Israel dikerahkan dalam jumlah ratusan personel pada Senin (17/11) pagi untuk mengevakuasi dan menghancurkan permukiman Tzur Misgavi yang ilegal di area Gush Etzion, dekat kota Sair, Palestina.

    Mereka menembakkan gas air mata dan granat kejut saat bentrokan terjadi dengan para aktivis pemukim ekstremis Yahudi, yang berniat mengusir para penduduk Palestina dan membangun permukiman di Tepi Barat tanpa persetujuan pemerintah.

    Personel militer Israel bersama personel kepolisian dikerahkan ke desa Palestina terdekat, Jab’a, menyusul laporan tentang “puluhan warga sipil Israel yang membakar dan merusak rumah serta kendaraan”.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa bulan Oktober merupakan bulan terburuk bagi kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat, sejak pencatatan insiden semacam itu dimulai tahun 2006 lalu. Laporan PBB mencatat 264 serangan yang menyebabkan korban jiwa atau kerusakan properti.

    Namun hampir tidak ada pelaku kekerasan yang dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas Israel.

    Tonton juga video “Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • ALKIS serukan kepedulian dunia pada krisis kemanusiaan di Sudan

    ALKIS serukan kepedulian dunia pada krisis kemanusiaan di Sudan

    Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan jalur pasokan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar gencatan senjata segera tercapai

    Depok (ANTARA) – Koordinator Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Sudan (ALKIS) KH. Moch. Hilmi Asshiddiqi Al-Aroky menyerukan kepedulian dunia pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

    “Saya prihatin dengan apa yang terjadi di Sudan,” kata KH. Moch. Hilmi Asshiddiqi Al-Aroky yang juga juga Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok di Depok, Selasa.

    Krisis kemanusiaan di Sudan semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, Sudan sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat serius.

    Pertempuran bersenjata antarfaksi militer telah menyebabkan ratusan ribu korban jiwa, puluhan juta warga sipil mengungsi, dan runtuhnya layanan dasar seperti kesehatan, pangan, pendidikan, dan lain sebagainya.

    Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup rakyat Sudan, namun juga stabilitas kawasan Afrika Timur secara keseluruhan.

    “Indonesia, sebagai bangsa yang berlandaskan kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian tragedi ini,” ujarnya.

    Ketiga, Pemerintah Indonesia agar menugaskan Lembaga Negara yang berwenang seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Palang Merah Indonesia (PMI) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Salah satu tujuannya, agar segera mengirimkan bantuan nyata, baik berupa tenaga medis, logistik, dan perlindungan bagi pengungsi.

    “Keempat, menggagas forum lintas lembaga dan masyarakat sipil Indonesia untuk menghimpun solidaritas dan dukungan bagi rakyat Sudan,” harapnya.

    Dirinya berharap Indonesia bisa mengambil peran dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang melanda masyarakat Sudan. Terlebih lagi, lanjutnya, peran Indonesia saat ini di kancah Internasional sangat diperhitungkan.

    “Tentu, kita berharap agar krisis kemanusiaan tersebut bisa segera selesai. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui upaya ALKIS dalam menyuarakan kepedulian pada krisis kemanusiaan di Sudan mendapatkan dukungan penuh dari sejumlah tokoh nasional.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 350 Personel Brimob Disiapkan untuk Misi Perdamaian, Termasuk ke Gaza

    350 Personel Brimob Disiapkan untuk Misi Perdamaian, Termasuk ke Gaza

    350 Personel Brimob Disiapkan untuk Misi Perdamaian, Termasuk ke Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polri menyiapkan 350 personel Brimob untuk mendukung misi perdamaian internasional, termasuk kemungkinan penugasan di Gaza jika mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Jumlah pasukan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan, menunjukkan kesiapsiagaan
    Polri
    menghadapi situasi global yang berubah,” kata Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat mengatakan, dikutip dari situs Humas Polri, Selasa (18/11/2025).
    “Dengan pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan membantu saudara-saudara di
    Gaza
    jika mendapat mandat,” imbuh dia.
    Ramdani mengatakan, ratusan personel itu merupakan putra-putri terbaik Polri yang tengah mengikuti latihan dasar penjaga perdamaian
    PBB
    .
    Pelatihan meliputi perlindungan warga sipil, respons kemanusiaan, kedisiplinan terhadap aturan operasi (rules of engagement), hingga kemampuan beradaptasi di lingkungan konflik internasional.
    Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, memastikan personel yang disiapkan telah memenuhi standar misi PBB, bukan hanya kualifikasi nasional.
    Menurutnya, Polri terus meningkatkan kapasitas anggota agar siap diberangkatkan kapan pun dibutuhkan.
    “Polri terus melatih anggota untuk siap dikerahkan kapan saja, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden,” kata Amur.
    Dalam lima tahun terakhir, Polri telah terlibat dalam sejumlah
    misi perdamaian
    PBB, termasuk pengiriman Formed Police Unit (FPU) ke MINUSCA di Republik Afrika Tengah.
    Pasukan Indonesia mendapat apresiasi atas pelaksanaan patroli malam, perlindungan warga, serta kontribusi terhadap stabilitas keamanan.
    Bahkan, Indonesia menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi tersebut.
    Polri juga terus meningkatkan kapasitas
    peacekeeping
    melalui pusat pelatihan khusus serta menambah jumlah polisi wanita dalam misi global.
    Amur menambahkan, seluruh anggota satgas bekerja profesional, disiplin, dan menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan, mengharumkan nama Polri dan Indonesia di kancah internasional.
    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah memastikan, 20.000 personel yang dipersiapkan untuk misi perdamaian ke Gaza, Palestina, memiliki kompetensi dan pengalaman dalam operasi kemanusiaan.
    Freddy menyampaikan bahwa para prajurit tersebut terbiasa menjalankan operasi militer selain perang (OMSP) baik di dalam maupun luar negeri.
    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy, pada Sabtu (15/11/2025), dilansir dari
    Antara
    .
    Ribuan personel yang disiapkan itu terdiri dari tenaga kesehatan hingga prajurit Zeni yang bertugas menangani pembangunan konstruksi.
    Mereka akan membuka layanan kesehatan bagi warga terdampak perang dan membangun infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas umum.
    Para prajurit juga dibekali berbagai perlengkapan kesehatan dan sarana konstruksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Jakarta –

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan Washington setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara hanya Rusia dan Tiongkok yang abstain — tanpa veto.

    Resolusi PBB itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara tanpa melibatkan Hamas.

    Lihat Video ‘Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!’:

    (zap/yld)

  • DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    Jakarta –

    Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana Presiden AS Donald Trump terkait pengerahan pasukan internasional di jalur Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan AS setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara Rusia dan Tiongkok abstain dan tidak ada veto.

    Sementara itu, dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Lihat juga Video ‘Pasokan yang Masih Diblokir Masuk Gaza: Jarum Suntik-Alat Sekolah’:

    (zap/yld)

  • Hukuman Mati bagi Eks PM Bangladesh Atas Kejahatan Kemanusiaan

    Hukuman Mati bagi Eks PM Bangladesh Atas Kejahatan Kemanusiaan

    Jakarta –

    Pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina setelah menyatakannya bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan terhadap Hasina, yang berstatus buron ini, digelar secara in-absentia di Dhaka.

    “Hasina dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan, termasuk penghasutan, perintah untuk membunuh, dan tidak bertindak untuk mencegah kekejaman tersebut,” kata hakim Golam Mortuza Mozumder membacakan putusan di ruang sidang di Dhaka, ibu kota Bangladesh yang penuh sesak dengan pengunjung.

    “Kami telah memutuskan untuk menjatuhkannya hanya satu hukuman — yaitu, hukuman mati,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Senin (17/11/2025).

    Persidangan kasus ini dimulai 1 Juni lalu dengan keterangan banyak saksi yang disampaikan di pengadilan mengungkapkan peran Hasina dalam memerintahkan atau gagal mencegah pembunuhan massal.

    “Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan secara permanen — demi dirinya sendiri dan keluarganya,” sebut jaksa Islam.

    Seperti dilansir AFP, Hasina melarikan diri ke India sejak tahun lalu. Dia menentang perintah pengadilan untuk pulang ke Bangladesh menghadapi dakwaan memerintahkan tindakan mematikan dalam upaya gagal menumpas unjuk rasa besar-besaran yang dipimpin mahasiswa.

    Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga 1.400 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi selama unjuk rasa berlangsung pada Juli hingga Agustus 2024 lalu di Bangladesh.

    “Kami menuntut hukuman tertinggi untuknya,” ucap ketua jaksa penuntut, Tajul Islam, kepada wartawan di luar gedung pengadilan pada Kamis (16/10).

    “Untuk satu pembunuhan, satu hukuman mati adalah aturannya. Untuk 1.400 pembunuhan, dia seharusnya dihukum 1.400 kali — tetapi karena itu tidak mungkin secara manusiawi, kami menuntut setidaknya satu hukuman mati,” ujarnya.

    Jaksa penuntut menuduh Hasina yang berusia 78 tahun sebagai ‘inti dari semua kejahatan yang dilakukan selama pemberontakan pada Juli-Agustus’.

    Hasina diadili secara in-absentia bersama dua mantan pejabat senior Bangladesh, yakni Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Asaduzzaman Khan Kamal, yang juga buron, dan mantan Kepala Kepolisian Chowdhury Abdullah Al-Mamun yang telah ditahan dan mengaku bersalah.

    Jaksa penuntut mengatakan bahwa Kamal juga harus menghadapi hukuman mati.

    Bangladesh Minta India Ekstradisi

    Bangladesh menuntut India segera mengekstradisi Hasina. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab wajib bagi India.

    “Kami mendesak pemerintah India untuk segera mengekstradisi kedua narapidana tersebut kepada pihak berwenang Bangladesh,” kata Kementerian Luar Negeri Dhaka dalam sebuah pernyataan.

    Bangladesh memperingatkan bahwa memberikan memberikan perlindungan teradap Hasina merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan penghinaan terhadap keadilan.

    “India tetap berkomitmen untuk kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk dalam hal perdamaian, demokrasi, inklusi dan stabilitas,” kata kementerian tersebut.

    Tahun lalu, Bangladesh akan meminta red notice Interpol untuk Hasina, tetapi tidak ada catatan dalam daftar penegakan hukum yang diwaspadai oleh badan kepolisian global tersebut. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyambut baik putusan tersebut.

    “Pemberian hukuman mati kepada Sheikh Hasina dan Asaduzzaman Khan Kamal dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan keputusan bersejarah,” kata Muhammad Yunus dalam sebuah pernyataan.

    Dia menyerukan ketenangan dan memperingatkan agar tidak ada upaya untuk melanggar ketertiban umum dan mendesak semua orang untuk menahan diri dari tindakan yang tidak disiplin.

    PBB Sesalkan Vonis Hukuman Mati

    PBB mengatakan hukuman terhadap Hasina menjadi momen penting bagi para korban. Namun PBB menyebut Hasina tidak seharusnya tidak dijatuhi hukuman mati.

    PBB menetapkan dalam sebuah laporan pada bulan Februari, bahwa Hasina berada di balik serangan sistematis dan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB juga menyerukan pemulihan terhadap para korban.

    “Kami telah menyerukan agar para pelaku, termasuk individu-individu yang berada dalam posisi komando dan kepemimpinan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar-standar internasional”, kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, Ravina Shamdasani.

    “Kami juga menyerukan agar para korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan reparasi yang efektif,” imbunya.

    Meski demikian, PBB menyesalkan vonis mati yang dijatuhkan kepada Hasina. PBB menekankan agar semua proses pertanggungjawaban, terutama atas tuduhan kejahatan internasional untuk memenuhi standar internasional tentang proses hukum dan peradilan yang adil”.

    “Hal ini sangat penting terutama ketika, seperti yang terjadi di sini, persidangan dilakukan secara in absentia dan berujung pada vonis hukuman mati,” kata dia.

    “Kami menyesalkan penjatuhan hukuman mati, yang kami menentangnya dalam segala situasi,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (idn/idn)

  • PBB Sesalkan Vonis Hukuman Mati untuk Eks PM Bangladesh Hasina

    PBB Sesalkan Vonis Hukuman Mati untuk Eks PM Bangladesh Hasina

    Jakarta –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan hukuman terhadap mantan perdana menteri Bangladesh, Sheikh Hasina atas kejahatan kemanusiaan menjadi momen penting bagi para korban. Namun PBB menyebut Hasina tidak seharusnya tidak dijatuhi hukuman mati.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (17/11/2025), Hasina sendiri bersembunyi di India, selama persidangan dengan tuduhan bahwa ia memerintahkan penumpasan berdarah terhadap pemberontakan yang dipimpin oleh mahasiswa tahun lalu yang akhirnya menggulingkannya.

    Dia dijatuhi hukuman gantung secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas tindakan keras tersebut, yang menewaskan hingga 1.400 orang antara bulan Juli dan Agustus 2024.

    PBB menetapkan dalam sebuah laporan pada bulan Februari, bahwa mantan pemerintah Bangladesh berada di balik serangan sistematis dan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB juga menyerukan pemulihan terhadap para korban.

    “Kami telah menyerukan agar para pelaku, termasuk individu-individu yang berada dalam posisi komando dan kepemimpinan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar-standar internasional”, kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, Ravina Shamdasani.

    “Kami juga menyerukan agar para korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan reparasi yang efektif,” imbunya.

    “Hal ini sangat penting terutama ketika, seperti yang terjadi di sini, persidangan dilakukan secara in absentia dan berujung pada vonis hukuman mati,” kata dia.

    “Kami menyesalkan penjatuhan hukuman mati, yang kami menentangnya dalam segala situasi,” sambungnya.

    Shamdasani menyoroti bahwa kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, berharap bahwa Bangladesh akan bergerak maju dengan proses pengungkapan kebenaran, reparasi, dan keadilan yang komprehensif sebagai jalan menuju rekonsiliasi dan penyembuhan nasional.

    PBB, kata Shamdasani, siap membantu Bangladesh. Volker Turk juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dalam menanggapi putusan tersebut.

    “Hal ini harus mencakup reformasi sektor keamanan yang bermakna dan transformatif, yang menghormati standar internasional, untuk memastikan bahwa pelanggaran dan kekerasan ini tidak akan pernah terulang kembali,” pungkasnya.

    (wnv/idn)

  • Podcast Hunt 2025 Sukses Lahirkan Pemenang Baru, Abdel Achrian dan Calvin Jeremy Justru Terinspirasi Bikin Podcast

    Podcast Hunt 2025 Sukses Lahirkan Pemenang Baru, Abdel Achrian dan Calvin Jeremy Justru Terinspirasi Bikin Podcast

    JAKARTA – Ajang pencarian bakat Podcast Hunt 2025 telah mencapai puncaknya dengan menetapkan Podcast Badan Besar sebagai juara utama.

    Malam final yang digelar di HeArt Space, Jakarta Pusat, Jumat, 14 November, tidak hanya menjadi panggung bagi lima finalis, tetapi juga sukses menginspirasi bintang tamu, Abdel Achrian dan Calvin Jeremy, untuk lebih dalam terjun ke dunia podcast.

    Acara yang diinisiasi oleh trio Podcast Ancur—Diaz Danar, Patra Gumala, dan Randhika Djamil—ini menampilkan lima finalis terpilih: Nine To Five Father, PBB (Podcast Badan Besar), Podcast Tambah Dewasa, Podcast Tiga Batang, dan Radio Gizmo.

    Mereka berkesempatan diwawancarai langsung oleh Abdel Achrian dan Calvin Jeremy di hadapan para juri.

    Diaz Danar, salah satu inisiator, menyebut antusiasme peserta tahun ini luar biasa, bahkan kualitasnya meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya.

    “Seru banget, antusias tahun ini kualitasnya bagus-bagus sampai tiap tahap seleksinya bikin bingung juri,” kata Diaz Danar di kawasan Jakarta Pusat, belum lama ini.

    Dari ratusan pendaftar, kelima finalis tersebut berhasil lolos karena dinilai memiliki karakter yang kuat dan berbeda.

    “Mereka ini punya khas dan warna sendiri. Ada keunikan masing-masing yang nantinya bisa jadi nilai jual podcast-podcast mereka ke depannya,” ujar Patra Gumala.

    Sementara itu, Randhika Djamil mengungkapkan kebahagiaannya melihat industri podcast terus dirayakan secara meriah.

    “Seneng banget kalau industri podcast masih dirayakan dengan meriah seperti ini. Semoga terus ada dan tumbuh industri podcast di Indonesia,” kata Randhika.

    Sebagai platform audio yang mendukung pertumbuhan kreator, Spotify kembali hadir sebagai partner utama Podcast Hunt 2025. Carl Zuzarte, Head of Podcast, Spotify Southeast Asia, menyatakan bahwa ajang ini menunjukkan betapa dinamisnya dunia podcast di Indonesia.

    “Antusiasme dan kreativitas yang terlihat di Podcast Hunt 2025 menunjukkan betapa dinamis dan berkembangnya dunia podcast di Indonesia. Kami senang dapat kembali bekerja sama dengan Podcast Ancur untuk menemukan suara-suara baru,” ujar Carl Zuzarte.

    Ia menambahkan, para pemenang dan peserta yang menonjol akan mendapat kesempatan emas. “Para pemenang dan peserta yang menonjol juga berkesempatan untuk bergabung dalam Spotify Creator Program, mendapatkan dukungan akses ke berbagai tools, serta peluang monetisasi untuk mendukung kesuksesan jangka panjang mereka,” tambah Carl.

    Kehadiran Abdel Achrian sebagai bintang tamu yang diwawancarai para finalis memberikan pengalaman baru baginya. Ia mengaku terkesan dengan format kompetisi yang menurutnya memiliki aturan main yang jelas.

    “Gue terlibat di Final Podcast Hunt ini sebagai bintang tamu ya tadi diwawancarai para finalis. Seru sih, ngelihat potongan-potongan para finalis,” ucap Abdel Achrian kepada awak media.

    “Dari ratusan pesertanya kepilih jadi lima. Lima-limanya punya keunikan masing-masing. Ini podcast bisa dilombain, berarti ada aturan mainnya.”

    Pengalaman ini justru membuatnya ingin belajar lebih dalam mengenai teori di balik pembuatan podcast.

    “Gue juga bisa belajar gimana menyusun podcast secara teori dan ilmiah. Kalau dapat ilmunya, bakal gue terapkan ke podcast-podcast gue,” lanjutnya.

    Senada dengan Abdel, musisi Calvin Jeremy juga mengaku terinspirasi untuk membuat podcast sendiri. Keterlibatannya bermula dari undangan Diaz Danar untuk menjadi tamu di Podcast Ancur.

    “Berawal diundang sama Diaz Danar buat datang ke salah satu episode Podcast Ancur. Ternyata seru banget, kayak ketemu temen nongkrong lama,” kata Calvin.

    Setelah merasakan atmosfer kompetisi dan belajar dari para finalis, Calvin merasa keinginannya untuk membuat podcast sudah tidak terbendung lagi.

    “Nah! Ini yang menarik. Selain diajak meramaikan acara Podcast Hunt 2025, ini jadi ajang gue belajar. Kayaknya keinginan bikin podcast udah nggak terbendung lagi. Semoga pulang dari sini, 2026 Calvin Jeremy bisa mulai episode pertama podcast-nya,” tutur Calvin.

    Setelah melalui penilaian juri yang terdiri dari Angga Nggok (PODKESMAS), Kai Soerja (In Her View), dan Arif Brata (Ampat & ABG Siniar), Podcast Badan Besar berhasil meraih juara pertama dengan hadiah Rp20 juta.

    Sementara itu, Podcast Tambah Dewasa menempati posisi kedua dengan hadiah Rp15 juta, dan Podcast Tiga Batang sebagai juara ketiga membawa pulang hadiah Rp5 juta.