partai: PBB

  • Derita Bayi-bayi di Gaza Tak Kunjung Usai, Kini Terancam kena Meningitis

    Derita Bayi-bayi di Gaza Tak Kunjung Usai, Kini Terancam kena Meningitis

    Jakarta

    Di bangsal rumah sakit Nasser di Gaza selatan, seorang wanita sedang menghibur cucunya yang berusia 16 bulan yang menangis, salah satu dari mereka yang terkena dampak dari apa yang menurut para pekerja bantuan adalah lonjakan kasus meningitis di antara anak-anak di wilayah Palestina.

    “Suhu tubuh Sham tiba-tiba naik dan dia menjadi kaku,” kata sang nenek, Umm Yasmin kepada Reuters. “Kami tidak dapat menemukan mobil untuk membawanya … Dia hampir meninggal.”

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan amal medis Médecins Sans Frontières memperingatkan bahwa kondisi di Gaza telah meningkatkan risiko penyebaran meningitis, meskipun mereka tidak memiliki data perbandingan yang jelas untuk mengukur tingkat keparahan wabah.

    Biasanya, ada peningkatan musiman dalam kasus meningitis virus di Gaza antara Juni dan Agustus, tetapi WHO sedang menyelidiki peran faktor-faktor tambahan seperti sanitasi yang buruk, akses terbatas ke layanan kesehatan, dan terganggunya vaksinasi rutin.

    Rumah sakit-rumah sakit yang masih beroperasi kewalahan, dengan tempat tidur penuh dan kekurangan antibiotik penting yang parah.

    “Tidak ada ruang di rumah sakit,” kata Dr Mohammed Abu Mughaisib, wakil koordinator medis MSF di Gaza. “Tidak ada ruang untuk mengisolasi.”

    Menurut WHO, meningitis bakteri yang dapat menular melalui udara dan mengancam jiwa dapat menyebar di tenda-tenda yang penuh sesak. Meningitis virus, meskipun tidak terlalu serius, sering menyebar melalui jalur fekal-oral, yang berarti dapat dengan mudah menyebar di tempat penampungan dengan sanitasi yang buruk.

    Di rumah sakit Nasser di Khan Younis, Dr Ahmad al-Farra, kepala Departemen Pediatri dan Maternitas, melaporkan hampir 40 kasus meningitis virus dan bakteri yang baru dirawat dalam seminggu terakhir.

    Di Kota Gaza di utara, Departemen Pediatri di Rumah Sakit Anak Rantisi telah mencatat ratusan kasus dalam beberapa minggu terakhir, menurut laporan yang diterbitkan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

    Abu Mughaisib mengatakan kurangnya tes laboratorium dan kultur darah yang dapat membantu mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi menghambat diagnosis.

    Para dokter memperingatkan bahwa kekurangan vitamin dan melemahnya kekebalan tubuh akibat terbatasnya akses terhadap sayuran segar dan protein, meningkatkan kerentanan anak-anak.

    (kna/kna)

  • 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    DPR: 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional telah memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPR RI.

    “Sepengetahuan saya, sepengetahuan kami pimpinan di Komisi I itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper, dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah,” kata Adies usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Untuk itu, dia menyebut nama-nama calon Dubes LBBP itu telah berada di meja Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden,” ucapnya.

    Meski demikian, Adies tak dapat memastikan apakah terdapat catatan-catatan yang diberikan Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Dubes LBBP tersebut.

    “Mungkin catatan-catatan ada, tapi kan saya belum lihat suratnya,” katanya.

    Sebagaimana tata tertib (tatib) yang berlalu, dia menyebut pimpinan DPR RI dapat langsung mengirimkan nama-nama tersebut ke Presiden tanpa dibacakan terlebih dulu dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    “Kalau duta besar itu tatibnya tidak perlu dibacakan di paripurna. Jadi, langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah,” ujarnya.

    Dia pun menyebut Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

    “Kalau rapat hari ini kan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban dari pemerintah tahun 2024, seluruh fraksi menerima pertanggungjawaban tersebut. Jadi, itu saja agendanya,” tuturnya.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah merampungkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Dubes LBBP RI, meski Rapat Paripurna DPR RI hari ini tak mencantumkan agenda terkait hal tersebut.

    Dia pun menyerahkan mekanisme selanjutnya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah digelar pihaknya itu kepada pimpinan DPR RI.

    “Sekarang ini kan yang masih dibahas (Rapat Paripurna) itu yang soal RAPBN, tapi yang penting kami sudah selesai di komisi, sudah kami serahkan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menentukan karena pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu, kapan pimpinan mau bacakan dan selesaikan,” ujarnya.

    Dave menyebut Komisi I DPR RI menilai calon Dubes LBBP RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan sosok-sosok mumpuni untuk ditempatkan di negara tujuan masing-masing.

    “Semuanya kami tidak melihat ada suatu kendala, semuanya itu mampu dan sanggup untuk melaksanakan visi-misi pemerintah dengan program kerja masing-masing di tempat yang mereka akan ditugaskan,” kata Dave.

    Sebelumnya, Minggu (6/7), Komisi I DPR RI selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) yang akan mengisi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional, dan hasilnya akan diberikan ke Pimpinan DPR RI.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa uji kelayakan itu bersifat tertutup sehingga hasilnya pun bersifat rahasia, sesuai dengan tata tertib. Sehingga, kata dia, Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pihak yang akan menindaklanjuti hasil uji kelayakan tersebut.

    Berikut nama-nama calon dubes setelah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

    1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

    2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

    3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

    4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

    5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

    6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

    7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

    10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

    11. Andhika Chrisnayudhanto – Dubes RI untuk Brazil (Brasilia)

    12. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)

    13. Andi Rahardian – Dubes RI untuk Oman

    14. Imam As’ari – Dubes RI untuk Ekuador (Quito)

    15. Listyowati – Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal

    16. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir

    17. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia

    18. Mayjen (Purn) Gina Yoginda – Dubes RI untuk Korea Utara

    19. Yusron Bahauddin Ambary – Dubes untuk Algeria

    20. Lukman Hakim Siregar – Dubes untuk Suriah

    21. Berlian Helmy – Dubes untuk Ajerbaizan

    22. Hari Prabowo – Dubes untuk Thailand

    23. Okto Dorinus Damanik – Dubes RI untuk Papua Nugini

    24. Andi Rachmianto – Dubes RI untuk Belgia.

    Sumber : Antara

  • Menko Airlangga: BRICS Sudah Lebih Tinggi dari G7

    Menko Airlangga: BRICS Sudah Lebih Tinggi dari G7

    Menko Airlangga: BRICS Sudah Lebih Tinggi dari G7
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    mengatakan,
    BRICS
    kini lebih tinggi dibandingkan forum
    G7
    yang terdiri dari tujuh negara besar.
    Hal ini disebabkan oleh masuknya sejumlah negara menjadi anggota baru BRICS, termasuk Indonesia.
    “Dan kalau kita lihat, berdasarkan
    purchasing power parity
    , ini juga BRICS itu sudah lebih tinggi daripada G7,” kata Airlangga usai menemani Presiden Prabowo dalam sesi pleno
    KTT BRICS
    , dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/7/2025).
    Airlangga menyebut, lewat bergabungnya negara baru, BRICS kini sudah merepresentasikan 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 56 persen penduduk dunia.
    Sebelumnya, PDB negara-negara anggota BRICS hanya mencapai 34 persen dari PDB global.
    “Jadi ini ekonominya terus bertambah. Jadi ini yang mendorong bahwa BRICS ini menjadi bagian daripada global south dan diharapkan bisa menyuarakan global south di forum internasional,” ucap dia.
    Dalam forum KTT BRICS, ada banyak hal yang disampaikan oleh Prabowo.
    Salah satunya, ia menyampaikan komitmen Indonesia mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan menghormati hukum internasional.
    Prabowo juga menegaskan menolak perang dan penggunaan standar ganda.
    “Bapak Presiden sejalan dengan hampir seluruh peserta, mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan global south dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB, dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” kata Airlangga.
    Setidaknya, ada empat poin kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration.
    Fokus poin pertama adalah penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
    Sementara poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan.
    Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.
    Poin ketiga menyangkut komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.
    Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.
    Poin keempat dari Leaders’ Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan.
    Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo hadiri pleno akhir BRICS, diapit Rusia dan Afrika Selatan

    Prabowo hadiri pleno akhir BRICS, diapit Rusia dan Afrika Selatan

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi rapat pleno hari terakhir penyelenggaraan KTT BRICS 2025 dengan tema pembahasan Lingkungan Hidup, COP30, dan Kesehatan Global, Senin.

    Hadir di Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Presiden Prabowo diapit pada posisi duduk di antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, juga hadir Perdana Menteri India Narendra Modi yang duduk di samping Presiden Lula.

    Selain negara anggota BRICS, sejumlah negara mitra strategis juga turut hadir dalam rapat pleno, antara lain Bolivia, Kuba, Malaysia, Vietnam, Uganda, Kazakhstan, dan Uzbekistan.

    Selain itu, tampak pula kehadiran delegasi dari Nigeria, Belarus, Ethiopia, Thailand, Chili, Uruguay, Meksiko, Turki, Uni Afrika, Kolombia, Kenya, dan Palestina.

    Rapat pleno juga diikuti oleh perwakilan dari sejumlah organisasi internasional dan lembaga keuangan global, seperti Sekretaris Jenderal PBB, New Development Bank (NDB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF).

    Dalam KTT BRICS kali ini, Presiden Prabowo menyatakan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia melalui penguatan multilateralisme dan penegakan hukum internasional.

    Menko Perekonomian Airlangga mengatakan bahwa Kepala Negara menolak segala bentuk perang serta mengecam praktik standar ganda dalam hubungan internasional.

    Indonesia juga mendorong BRICS menjadi kekuatan yang mendorong reformasi tata kelola global yang lebih adil dan inklusif, khususnya untuk meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dalam lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Suara Palestina Desak PBB Buntut Warga Israel Serbu Al-Aqsa

    Suara Palestina Desak PBB Buntut Warga Israel Serbu Al-Aqsa

    Jakarta

    Salah satu kompleks suci bagi umat muslim, Masjid Al-Aqsa, di Yerusalem Timur, diserbu pemukim Israel ilegal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta ambil sikap soal aksi pemukim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa.

    Otoritas Palestina mengatakan bahwa aksi penyerbuan pemukim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa semakin meningkat. Palestina mendesak PBB untuk mengambil tindakan menyikapi hal tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Senin (7/7), mengatakan bahwa penyerbuan para pemukim Israel akan memiliki konsekuensi serius terhadap status quo historis dan legal di lokasi konflik dan di kota yang diduduki.

    Kementerian Luar Negeri Palestina meminta PBB untuk mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan Yerusalem, dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen yang ada di dalam wilayah tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan kepada PBB dan badan-badannya “untuk memikul tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan kota Yerusalem dan tempat-tempat suci Kristen dan Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan dan rencana eskalasi sepihak pendudukan (Israel)”.

    Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim. Sementara umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai Temple Mount atau Gunung Bait Suci dan mengklaim tempat itu sebagai lokasi dua kuil Yahudi pada zaman kuno.

    Bukan Penyerbuan Pertama Kali

    Potret warga salat di Masjid Al-Aqsa. (REUTERS/Ammar Awad)

    Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina, para pemukim Israel yang ilegal telah melakukan sedikitnya 25 penyerbuan di kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan lalu.

    Disebutkan juga oleh kementerian itu bahwa pasukan Israel menutup Church of the Holy Sepulchre atau Gereja Makam Kudus selama 11 hari, melarang umat Kristen untuk berdoa di sana, dengan dalih masalah keamanan.

    Aksi menyerbu Masjid Al-Aqsa tak hanya dilakukan oleh pemukim Israle. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, pernah mendatangi kompleks Masjid Al-Aqsa, pada Senin (26/5) lalu.

    Kunjungan terbaru menteri garis keras Israel ini dilakukan saat Israel merayakan ‘Hari Yerusalem’ yang menandai perebutan Yerusalem Timur oleh Israel dalam perang Arab-Israel tahun 1967 silam.

    “Saya naik ke Temple Mount untuk Hari Yerusalem, dan berdoa untuk kemenangan dalam perang, untuk pemulangan semua tawanan kita, dan untuk keberhasilan kepala Shin Bet yang baru ditunjuk–Mayor Jenderal David Zini,” kata Ben Gvir dalam pernyataan via Telegram.

    Israel menduduki Yerusalem Timur, yang menjadi lokasi kompleks Masjid Al-Aqsa berada, selama perang Arab-Israel tahun 1967 silam. Pada tahun 1980, Israel mencaplok seluruh kota tersebut dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kapal Mafia Nomor 1 Ditangkap di Tengah Laut, Terungkap Pakai Starlink

    Kapal Mafia Nomor 1 Ditangkap di Tengah Laut, Terungkap Pakai Starlink

    Jakarta, CNBC Indonesia – Angkatan Laut Kolombia mengumumkan penyitaan pertamanya atas kapal selam narkotika (narco-submarine) otomatis yang dilengkapi antena Starlink di lepas pantai Karibia.

    Kapal tanpa awak yang digerebek tersebut memang tidak membawa narkoba. Kendati demikian, Angkatan Laut Kolombia meyakini kapal tersebut sedang dalam tahap uji coba untuk mengangkut kokain.

    Kapal selam semi-otomatis yang dibangun di galangan kapal area tersebut telah digunakan selama beberapa dekade untuk mengangkut kokain dari wilayah utara Kolombia, produsen kokain terbesar di dunia, ke Amerika Tengah atau Meksiko.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kapal-kapal narkotika tersebut berlayar lebih jauh, melintasi samudra Atlantik dan Pasifik.

    Penemuan terbaru, yang diumumkan oleh Laksamana Juan Ricardo Rozo dalam sebuah konferensi pers, merupakan penemuan pertama yang dilaporkan di perairan Amerika Selatan dari sebuah kapal selam narkotika tanpa pengemudi.

    Angkatan Laut Kolombia mengatakan kapal tersebut dimiliki oleh Klan Gulf, yakni geng mafia pengedar narkoba terbesar di Kolombia. Geng itu memiliki kapasitas untuk mengedarkan kokain hingga 1,5 ton.

    Dalam video yang dirilis oleh Angkatan Laut Kolombia, tampak kapal kecil berwarna abu-abu dengan antena satelit di haluannya.

    Ini bukan kali pertama antena Starlink milik Elon Musk terdeteksi dimanfaatkan untuk pengedar narkoba jalur laut.

    Pada November 2024, polisi India menyita kiriman besar sabu senilai US$4,25 miliar di sebuah kapal yang dikemudikan dari jarak jauh oleh Starlink di dekat kepulauan Andaman dan Nicobar yang terpencil.

    Insiden itu menandai temuan pertama antena Starlink di kapal pengangkut narkoba.

    Produksi, penggunaan, dan penyitaan kokain menembus rekor tertinggi pada 2023 lalu, menurut lembaga narkoba PBB pada bulan lalu.

    Di Kolombia, produksi kokain sudah mencapai level tertinggi yang dipicu permintaan global yang membludak.

    Rozo mengatakan penggunaan kapal selam otomatis mencerminkan migrasi para penyelundup ke sistem otomatis yang lebih canggih dan sulit dideteksi di laut.

    “Kapal selam tanpa awal sulit dilacak oleh radar dan bahkan memungkinkan jaringan kriminal beroperasi dengan otonomi parsial,” kata dia, dikutip dari France24, Senin (7/7/2025).

    Juana Cabezas, seorang peneliti di Institut Studi Pembangunan dan Perdamaian Kolombia, mengatakan kepada AFP bahwa kartel narkoba Meksiko yang kuat dan beroperasi di Kolombia, mempekerjakan para ahli teknologi dan engineer untuk mengembangkan kapal selam otomatis sejak 2017.

    Henry Shuldiner yang merupakan penyidik untuk lembaga think-tang AS, InSight Crime, mengatakan kapal tanpa pengemudi mengurangi risiko penangkapan operator. Dengan begitu, akan sulit operator bekerja sama dengan otoritas untuk menangkap bos mafia.

    Pada November 2024, ditemukan pula 5 ton kokain dari Kolombia yang diangkut dengan kapal semi-submersible menuju Australia.

    Hukum di Kolombia memberikan sanksi terhadap penggunaan, konstruksi, pemasaran, kepemilikian, dan transportasi semi-submersible. Ancamannya bisa mencapai 14 tahun penjara.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi keluarga besar BRICS yang digelar menjelang dimulainya hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Senin pagi, di lantai dua Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Brasil.

    Dalam sesi foto yang berlangsung pukul 08.45 waktu setempat, Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan 11 pemimpin dan delegasi tingkat tinggi lainnya, termasuk Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri China Li Qiang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

    Formasi barisan depan juga mencakup perwakilan dari negara-negara mitra utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Afrika Selatan, serta perwakilan organisasi multilateral seperti PBB dan New Development Bank (NDB)- bentukan BRICS.

    Sesi foto resmi hari terakhir penyelenggaraan KTT ke-17 BRICS hari ini turut dilengkapi kehadiran puluhan delegasi dari negara mitra dan organisasi internasional yang tergabung dalam inisiatif perluasan BRICS.

    Mereka menempati barisan tengah dan belakang, yang merepresentasikan komposisi geopolitik yang semakin beragam dan inklusif dalam keluarga besar BRICS saat ini.

    Di barisan tengah, tampak sejumlah kepala negara, perdana menteri, dan wakil perdana menteri dari negara-negara mitra strategis.

    Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam, Presiden Kuba, Presiden Bolivia, Perdana Menteri Malaysia, Wakil Presiden Uganda, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, Wakil Perdana Menteri Uzbekistan, Menteri Luar Negeri Belarus, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Nigeria, Duta Besar Etiopia, Menteri Luar Negeri Meksiko, Presiden Uruguay, Presiden Chile, Menteri Luar Negeri Turki, Duta Besar Kolombia, dan Duta Besar Palestina.

    Dalam sesi foto yang diikuti oleh 35 peserta itu, kehadiran Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian dengan penampilannya yang khas mengenakan peci hitam yang menjadi identitas nasional Indonesia.

    Di tengah deretan pemimpin dunia yang mengenakan setelan formal tanpa penutup kepala, peci yang dikenakan Presiden Prabowo menjadi pembeda yang kuat, sekaligus bentuk diplomasi kultural yang memperkenalkan ciri khas Indonesia di panggung global

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS terhitung sejak awal Januari 2025.

    Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama negara-negara berkembang BRICS 2025.

    Dalam keterangannya di Rio De Janeiro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.

    Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).

    “Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif South-South Economic Compact.

    Usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.

    “Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Ancam Lonjakan Tarif Bagi Negara Pendukung BRICS

    Trump Ancam Lonjakan Tarif Bagi Negara Pendukung BRICS

    Jakarta

    Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang menunjukkan dukungan terhadap “kebijakan anti-Amerika,” merujuk kepada hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil, Minggu (6/6).

    BRICS, yang kini mewadahi lebih dari separuh populasi dunia dan 40% output ekonomi global, ingin menampilkan diri sebagai poros baru kerja sama multilateral, di tengah konflik geopolitik dan perang dagang yang kian memanas.

    KTT yang berlangsung di Rio de Janeiro sebabnya disebut-sebut sebagai forum tandingan atas kebuntuan di G7 dan G20, serta pendekatan unilateral “America First” yang diusung Trump.

    Ancaman tarif tanpa pengecualian

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu sore waktu setempat, negara-negara BRICS mengingatkan bahwa kenaikan tarif global mengancam perdagangan dunia. Meski tak menyebut Trump secara eksplisit, kritik terhadap kebijakan tarif AS kuat membias pada dokumen akhir.

    Beberapa jam berselang, Trump mengeluarkan pernyataan keras di platform Truth Social. “Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan TARIF TAMBAHAN SEBESAR 10%. Tidak ada pengecualian. Terima kasih atas perhatian Anda!”

    Dia tidak menjelaskan maksudnya mengenai “kebijakan anti-Amerika” yang dia tuduhkan. Pemerintahannya sendiri sedang berpacu menyelesaikan berbagai kesepakatan dagang sebelum tenggat 9 Juli, hari dimulainya tarif “balasan” yang lebih besar.

    BRICS berekspansi di tengah ketegangan global

    Dari tadinya cuma Brasil, Rusia, India, dan Cina pada KTT pertama tahun 2009, keanggotaan BRICS telah berkembang dengan tambahan Afrika Selatan, dan kini juga mencakup Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, hadir di Brasil untuk KTT BRICS, dan menurut seorang pejabat kementerian kepada Reuters, dijadwalkan terbang ke AS pada Senin (7/7) untuk mengurus negosiasi tarif.

    Menurut Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva, BRICS adalah “pewaris” alami Gerakan Non-Blok era Perang Dingin, kata dia dalam pidato pembukaan.

    “BRICS adalah penerus Gerakan Non-Blok,” kata Lula. “Ketika multilateralisme diserang, otonomi kita kembali dipertaruhkan.”

    Absennya dua tokoh utama

    KTT dua hari ini sedikit meredup oleh absennya dua pemimpin BRICS, yakni Presiden China Xi Jinping, yang untuk pertama kalinya absen sejak menjabat pada 2012, dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang hanya hadir secara virtual karena masih dibayangi surat penangkapan internasional terkait invasi Ukraina.

    Di antara sejumlah kepala negara yang hadir adalah Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Pertemuan berlangsung di Museum Seni Modern Rio pada Minggu dan Senin.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian batal hadir akibat eskalasi konflik dengan Israel, dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Dalam pidatonya, Araghchi mengajak seluruh anggota untuk mengecam keras Israel. Menurutnya, dampak perang di Timur Tengah “tidak akan terbatas pada satu negara saja”.

    Kritik terhadap tarif dan perang

    Dalam pernyataan bersama, BRICS mengutuk kenaikan tarif perdagangan global dan serangan terhadap Iran, tanpa secara eksplisit menyebut Presiden AS Donald Trump. Pernyataan bersama kelompok ini, yang juga mengkritik aksi militer Israel di Timur Tengah, secara mencolok juga tidak menyasar Rusia sebagai anggota, dan hanya menyebut konflik Ukraina satu kali.

    BRICS menyatakan dukungan atas keanggotaan penuh Etiopia dan Iran di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mendesak pemulihan segera atas mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan WTO.

    Dalam sindiran terselubung terhadap AS, deklarasi BRICS mengungkapkan “keprihatinan serius” atas lonjakan tarif perdagangan global yang dinilai “tidak sejalan dengan aturan WTO”. Pembatasan tersebut dianggap mengancam perdagangan internasional, mengganggu rantai pasok global, dan menciptakan ketidakpastian.

    Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva, tuan rumah KTT, juga mengkritik keputusan NATO menaikkan anggaran pertahanan hingga 5% PDB pada 2035. Kritik ini kemudian dimasukkan dalam deklarasi resmi.

    “Selalu lebih mudah berinvestasi untuk perang dibanding perdamaian,” ujar Lula dalam pidato pembukaan.

    Upaya hindari sanksi

    Meski Lula lantang menyerukan reformasi lembaga global yang didominasi Barat, Brasil tetap memilih jalur moderat untuk menghindari risiko ekonomi.

    Trump sebelumnya sempat mengancam akan mengenakan tarif 100% jika BRICS mencoba melemahkan dominasi dolar. Usulan ini didorong Rusia sejak tahun lalu, demi membangun sistem pembayaran alternatif guna menghindari sanksi Barat pascainvasi Ukraina.

    Menurut Prof. Ana Garcia dari Universitas Federal Pedesaan Rio de Janeiro, Brasil sengaja mengarahkan KTT kali ini ke isu-isu yang tidak kontroversial seperti kerja sama perdagangan dan kesehatan global.

    “Brasil ingin menghindari kerusakan dan tidak menarik perhatian pemerintahan Trump demi menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Garcia.

    Inisiatif Baru: jaminan multilateral dan etika AI

    Negara-negara anggota mendukung inisiatif BRICS Multilateral Guarantees yang akan dijalankan melalui New Development Bank. Tujuannya adalah menurunkan biaya pembiayaan dan memperbesar investasi di negara anggota.

    Dalam pernyataan terpisah terkait kecerdasan buatan (AI), para pemimpin menyerukan perlindungan terhadap penyalahgunaan AI, pembatasan pengumpulan data yang berlebihan, dan mekanisme pembayaran yang adil bagi penyedia data.

    Isu iklim dan peran Brasil

    Menjelang COP29 PBB yang juga akan digelar di Brasil, Lula memanfaatkan momentum KTT BRICS untuk menunjukkan komitmen negara-negara berkembang terhadap perubahan iklim. Trump, sebaliknya, dikabarkan memperlambat inisiatif iklim AS.

    Sumber Reuters menyebut bahwa Cina dan UEA menyatakan niat untuk berinvestasi dalam Tropical Forests Forever Facility, skema Brasil untuk konservasi hutan hujan global yang terancam punah.

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Izinkan Bantuan Masuk Gaza, Menteri Garis Keras Israel Geram!

    Netanyahu Izinkan Bantuan Masuk Gaza, Menteri Garis Keras Israel Geram!

    Tel Aviv

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang kontroversial mengecam Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu soal keputusan kabinet pemerintahan Israel untuk mengizinkan sejumlah bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza.

    Smotrich yang berhaluan sayap kanan ini menyebut keputusan semacam itu sebagai “kesalahan besar”, yang menurutnya akan menguntungkan kelompok Hamas.

    Smotrich, seperti dilansir Reuters, Senin (7/7/2025), juga menuduh Netanyahu gagal memastikan bahwa militer Israel mematuhi arahan pemerintah dalam melancarkan perang melawan Hamas di Jalur Gaza.

    Menteri garis keras Israel itu mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan “langkah selanjutnya”, tetapi tidak secara eksplisit mengancam akan keluar dari koalisi.

    Komentar Smotrich ini disampaikan pada Minggu (6/7) waktu setempat, atau sehari sebelum Netanyahu dijadwalkan melakukan pembicaraan di Washington DC, Amerika Serikat (AS), dengan Presiden Donald Trump mengenai proposal yang didukung AS untuk gencatan senjata Gaza terbaru selama 60 hari.

    “Kabinet dan Perdana Menteri membuat kesalahan besar kemarin dengan menyetujui masuknya bantuan melalui rute yang juga menguntungkan Hamas,” kata Smotrich dalam pernyataan via media sosial X.

    Dia berargumen bahwa bantuan yang diperbolehkan masuk ke Jalur Gaza itu pada akhirnya akan mencapai kelompok Hamas, dan dijadikan sebagai “dukungan logistik bagi musuh selama masa perang”.

    Pemerintah Israel belum mengumumkan perubahan apa pun untuk kebijakan soal akses bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Media lokal Israel melaporkan bahwa pemerintah Netanyahu telah melakukan voting untuk mengizinkan bantuan tambahan masuk ke wilayah wilayah Jalur Gaza bagian utara.

    Kantor PM Israel belum memberikan tanggapan langsung atas pernyataan Smotrich tersebut. Sedangkan militer Tel Aviv menolak berkomentar.

    Israel menuduh Hamas mencuri bantuan kemanusiaan Gaza untuk para petempurnya sendiri, atau menjualnya untuk mendanai operasi militer kelompok itu. Hamas membantah keras tuduhan semacam itu.

    Jalur Gaza kini berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan kondisi yang mengancam akan mendorong hampir setengah juta orang ke dalam kelaparan dalam hitungan bulan.

    Pada Mei lalu, Israel mencabut sebagian blokade bantuan kemanusiaan yang diberlakukan selama hampir tiga bulan. Dua pejabat Israel, yang enggan disebut namanya, mengatakan pada 27 Juni bahwa pemerintah Tel Aviv telah menghentikan sementara bantuan masuk ke wilayah Jalur Gaza bagian utara.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • RI Bidik Perkuat Peran Reformasi PBB dalam Forum KTT BRICS 2025

    RI Bidik Perkuat Peran Reformasi PBB dalam Forum KTT BRICS 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) menegaskan kehadiran Indonesia di BRICS membuka peluang strategis untuk memperkuat pengaruh dan memastikan semangat kerja sama negara berkembang tetap relevan dalam jangka panjang.

    Hal tersebut disampaikan Tata usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025).

    Menanggapi pertanyaan soal bagaimana Indonesia melihat keberlanjutan pengaruh BRICS, mengingat sejarah gerakan seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok yang semangatnya masih relevan meski gerakannya melemah, Tata menekankan pentingnya reformasi kelembagaan internasional.

    “Salah satu proses reform yang dilaksanakan adalah di UN. Tahun kemarin Indonesia sangat aktif dalam pembahasan reform di UN, kita menjadi salah satu pemain yang bisa menghasilkan pact of the future di UN,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/7/2025).

    Tata menambahkan, saat ini muncul usulan dari Afrika Selatan dan Brasil agar negara-negara BRICS di New York, Amerika Serikat untuk membentuk kelompok force yang secara kolektif dapat mendorong dan mempercepat proses reformasi di PBB.

    Apalagi, kata Tata, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, pemerintah berharap dapat membawa aspirasi Global South ke panggung multilateral dan mendorong reformasi sistem internasional agar lebih inklusif dan berkeadilan.

    “Dalam hal ini tentunya Indonesia akan bisa bermain yang cukup besar di situ,” pungkas Tata.