partai: PBB

  • TNI gunakan pendekatan “sepak bola” agar diterima masyarakat Afrika

    TNI gunakan pendekatan “sepak bola” agar diterima masyarakat Afrika

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-U Monusco Kongo 2024 Letkol (Czi) Dili Eko Setyawan mengatakan pihaknya menggunakan pendekatan pembangunan infrastruktur saat bertugas di kawasan konflik Afrika, salah satunya yakni dengan membangun lapangan sepak bola.

    Hal tersebut dilakukan Eko dan jajaran agar Satgas Kizi yang sedang menjalankan misi perdamaian dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Kongo, Afrika.

    “Kami memperbaiki lapangan bola untuk mereka, bahkan bisa dibilang itu membangun karena awalnya lapangan bola itu hanya lapangan kecil,” kata Eko usai menjalani upacara penyambutan Satgas Kontingen Garuda di lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    Eko menjelaskan, lapangan bola tersebut kerap dipakai masyarakat setempat untuk bermain. Namun demikian, kondisi lapangan tersebut dianggap kurang layak sehingga harus diperbaiki.

    Satgas Kontingen Garuda pun, lanjut Eko, berinisiatif memperbaiki lapangan itu agar masyarakat dapat menggunakannya dengan nyaman.

    “Kami perbaiki sesuai dengan standar internasional. Kemudian bisa digunakan oleh masyarakat beserta pemuda-pemuda di sana,” kata Eko.

    Alhasil, lanjut Eko, masyarakat di sana sangat senang dan mengapresiasi kehadiran para personel satgas.

    Tidak hanya membangun lapangan sepak bola, personel satgas juga banyak membangun fasilitas umum seperti perbaikan bandara, membangun jembatan darurat, perbaikan jalan hingga memperbaiki posko jaga.

    Eko berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun Satgas Kizi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Kongo hingga saat ini.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengapresiasi keberhasilan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-U Monusco Kongo 2024 selama menjalankan misi perdamaian di Afrika.

    Apresiasi itu disampaikan Agus melalui Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dalam upacara penyambutan 173 pasukan Satgas Kontingen Garuda di lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

    “Terima kasih atas pelaksanaan tugas dan dedikasi, disiplin dan profesionalisme serta loyalitas sehingga membawa keberhasilan sebagai pasukan perdamaian di wilayah operasi misi PBB,” kata Muhammad Saleh kala membacakan amanat Panglima saat upacara penyambutan.

    Dalam amanatnya, Saleh menjelaskan bahwa Satgas Garuda telah banyak melakukan operasi misi perdamaian di Kongo. Mayoritas operasi yang dilakukan yakni di bidang pembangunan infrastruktur untuk masyarakat setempat.

    Beberapa infrastruktur yang diperbaiki diantaranya fasilitas bandara, perbaikan jalur utama, pembangunan jembatan darurat, pembangunan pos jaga dan beberapa fasilitas publik lainnya.

    Semua tugas itu, lanjut Saleh, diselesaikan berdasarkan perintah dari Force Headquarte (HQ) Monusco di PBB.

    Masyarakat Afrika pun, lanjut Saleh, terbukti menerima dengan baik kedatangan para personel Satgas Garuda.

    Saleh berharap kinerja bagus yang ditorehkan Satgas Garuda di Afrika dapat meningkatkan kredibilitas TNI di mata internasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI apresiasi satgas telah jalankan misi perdamaian Afrika

    Panglima TNI apresiasi satgas telah jalankan misi perdamaian Afrika

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengapresiasi keberhasilan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-U Monusco Kongo 2024 selama menjalankan misi perdamaian di Afrika.

    Apresiasi itu disampaikan Agus melalui Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dalam upacara penyambutan 173 pasukan Satgas Kontingen Garuda di lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    “Terima kasih atas pelaksanaan tugas dan dedikasi, disiplin dan profesionalisme serta loyalitas sehingga membawa keberhasilan sebagai pasukan perdamaian di wilayah operasi misi PBB,” kata Muhammad Saleh kala membacakan amanat Panglima saat upacara penyambutan.

    Dalam amanatnya, Saleh menjelaskan bahwa Satgas Garuda telah banyak melakukan operasi misi perdamaian di Kongo. Mayoritas operasi yang dilakukan yakni di bidang pembangunan infrastruktur untuk masyarakat setempat.

    Beberapa infrastruktur yang diperbaiki diantaranya fasilitas bandara, perbaikan jalur utama, pembangunan jembatan darurat, pembangunan pos jaga dan beberapa fasilitas publik lainnya.

    Semua tugas itu, lanjut Saleh, diselesaikan berdasarkan perintah dari Force Headquarte (HQ) Monusco di PBB.

    Tidak hanya membangun infrastruktur, para personel satgas juga melakukan pendekatan secara humanis ke masyarakat agar warga setempat merasa aman walau berada di wilayah konflik.

    Masyarakat Afrika pun, lanjut Saleh, terbukti menerima dengan baik kedatangan para personel Satgas Garuda.

    Saleh berharap kinerja bagus yang ditorehkan Satgas Garuda di Afrika dapat meningkatkan kredibilitas TNI di mata internasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menyusuri Jejak Raibnya Wanita Alawit Suriah: Penculikan atau Kebencian Agama?

    Menyusuri Jejak Raibnya Wanita Alawit Suriah: Penculikan atau Kebencian Agama?

    Damaskus

    Raga kurus kering, wajah penuh bekas luka, rambut dicukur, alis pun hilang, Nora* menatap lelah ke arah kamera. Di pangkuannya, ia menggendong seorang bayi yang sempat dipisahkan secara paksa darinya.

    Foto pertama setelah pembebasannya cepat menyebar di media sosial—lambang trauma yang mengguncang banyak warga Suriah saat ini: Perempuan dari komunitas Alawit–atau yang disebut juga Alawi- menjadi incaran penculik brutal. Nora kini berusaha menghapus jejaknya sebaik mungkin dan meninggalkan negeri.

    (Ed.; Alawi — bentuk kata sifat atau dipakai untuk menyebut keyakinan, ajaran atau mazhabnya. Sementara Alawit — bentuk kata benda jamak yang lebih sering dipakai untuk menyebut orang-orang dari komunitas tersebut, misalnya “perempuan Alawit” atau “orang Alawit”)

    Tiada hari tanpa dihina dan digebuki

    Selama hampir sebulan Nora terkurung di sebuah ruang bawah tanah, di mana menurut pengakuannya, ia mengalami penyiksaan psikologis dan fisik.

    Sang ibu muda bersama bayi berusia sebelas bulan itu sedang dalam perjalanan menuju pusat bantuan dekat kota pesisir Jablah ketika dihentikan oleh para pria bertopeng dengan kendaraan berplat Idlib.

    Mereka bertanya dari mana asalnya. Saat Nora menyebut dirinya beretnis Alawit, perempuan itu langsung diseret dengan kasar ke dalam mobil. Bahkan mata Nora diikat agar tak bisa melihat saat penculikan terjadi, tuturnya.

    “Aku dihina setiap hari dan dipukuli begitu keras hingga beberapa kali kehilangan kesadaran,” katanya dalam wawancara dengan DW. Selama masa tahanan, bayinya direnggut paksa, dan ia dipaksa menandatangani dokumen—sebuah surat nikah. “Aku menolak. Aku sudah menikah. Setelah itu, penyiksaan menjadi semakin brutal,” ujar Nora.

    Kini Nora hidup di luar negeri, dalam perlindungan, dan sedang menjalani pengobatan karena masalah kesehatan organ kandungan yang serius.

    Penghinaan yang sistematis

    Kisah Nora bukanlah kasus tunggal. Kantor berita Reuters dan sejumlah media Arab maupun internasional melaporkan penculikan dan pemerasan perempuan Alawit.

    Sejak awal tahun, lebih dari 40 perempuan dilaporkan hilang di Suriah, ujar aktivis HAM Bassel Younus kepada DW. Dari Swedia, ia mendokumentasikan pelanggaran HAM secara sistematis melalui jaringan di Suriah.

    “Kebanyakan besar korban penculikan—seperti Nora—adalah dari komunitas Alawit,” ujar Younus.

    Maka target utama adalah perempuan dari minoritas agama yang sama dengan diktator terguling Bashar al Assad, yang dianggap “murtad” oleh kaum Islam radikal.

    Laporan serangan brutal terhadap Alawit yang diduga mendukung Assad oleh kelompok radikal Sunni meningkat drastis pasca kejatuhan Assad. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, kaum Alawit di Suriah berada di bawah tekanan berat, bahkan ancaman nyawa.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pada Maret terjadi serangan berdarah terhadap komunitas Alawit dengan korban ratusan jiwa. Berbagai media melaporkan, sebagian pasukan perampok itu memiliki hubungan dengan kementerian dalam negeri Suriah.

    Presiden interim Suriah Ahmed al-Sharaa membentuk komisi penyelidikan, tetapi hasilnya belum dirilis. Namun ketakutan akan kekerasan merambah ke minoritas lain, termasuk umat Kristiani, yang sudah merasakan derita serupa.

    Perempuan Alawit bukan korban penculikan acak, tegas aktivis Younus. “Mereka dijadikan simbol penaklukan satu komunitas utuh.” Dalam penjara, Nora menceritakan kerap dihina dengan panggilan “babi” dan “kafir”.

    PBB pun sudah menangani laporan penculikan ini. Komisi investigasi independen PBB untuk Suriah mengatakan kepada DW bahwa laporan kasus yang didokumentasikan akan segera dirilis.

    Pada akhir Juni, komisi itu mengonfirmasi minimal enam penculikan perempuan Alawit di Suriah. Ketua komisi tersebut Paulo Sergio Pinheiro juga menyebut adanya “indikasi kredibel” kasus lainnya. Pemerintah transisi Suriah telah memulai penyelidikan beberapa kasus tersebut. Namun kementerian dalam negeri Suriah enggan memberikan jawaban kepada DW.

    Tuntutan uang dari luar negeri

    DW selama beberapa minggu melakukan investigasi dan berbicara dengan lebih dari selusin keluarga dan perempuan yang terdampak. Aktivis HAM dan lembaga pengawas memberikan data tambahan. Namun banyak keluarga enggan muncul ke publik karena takut, malu, atau tidak pasti.

    Sami*, pemuda desa dekat Kota Tartus di barat Suriah, adalah salah satu yang berani bicara ke media. Ia bercerita bahwa saudara perempuannya yang berusia 28 tahun, Iman*, menghilang tanpa jejak setelah pergi ke kota. Tidak lama kemudian, keluarga menerima telepon dari nomor asing. Suara anonim mengancam: “Lupakan Iman. Dia tidak akan pernah kembali.”

    Sami melaporkan ke polisi, tapi awalnya mereka menyepelekan dan mengatakan sebagian besar perempuan yang hilang sebenarnya kabur dengan kekasih rahasia. Namun beberapa hari kemudian penculik menghubungi kembali, kali ini menuntut tebusan dengan jumlah lima digit. Keluarga meminjam uang dan mengirimnya lewat sistem Hawala, yang menyulitkan pelacakan, ke Turki.

    Dokumen yang dimiliki DW menunjukkan penerima adalah pengungsi Suriah di Turki. Kasus lain juga terverifikasi dengan pola pembayaran serupa. Namun bagi Sami, tebusan itu sia-sia. Setelah uang ditransfer, kontak terputus dan hingga kini jejak Iman tak berbekas.

    Setali tiga uang dengan nasib Yazidi?

    Maya*, 21 tahun, juga dari dekat Tartus, diculik bersama adik di bawah umur. Saat mereka hendak berbelanja pada Maret, mereka dihentikan pria bersenjata bertopeng. “Mereka tanya kami Alawit atau Sunni. Saat jawab ‘Alawit’, kami diseret ke bus tanpa plat nomor,” ceritanya ke DW.

    Dengan mata tertutup, mereka diangkut berjam-jam melewati wilayah tak dikenal, dihina sebagai “orang kafir” dan “sisa-sisa rezim Assad.”

    Penculik menuduh mereka ikut bertanggung jawab atas kematian ratusan milisi kelompok pemerintahan transisi Islam. Maya dan adiknya akhirnya ditahan di sebuah ruang bawah tanah. “Kami takut dijual,” katanya.

    Di media sosial dan beberapa laporan sudah muncul spekulasi bahwa nasib perempuan Alawit mungkin serupa dengan Yazidi yang pada 2014 diperbudak kelompok teroris “Negara Islam” (ISIS).

    Pemerintah transisi Suriah memang mengintegrasikan kelompok radikal Islam yang komandan-komandannya pernah dituduh terlibat perdagangan manusia, seperti Jenderal Ahmad Ihsan Fayyad al-Hayes yang dituding AS terlibat perdagangan perempuan Yazidi.

    Ketua organisasi HAM “Syrians for Truth & Justice”, Bassam Alahmad, mengatakan dalam wawancara dengan DW: “Hingga kini belum ada bukti perempuan Alawit secara sistematis diperbudak seperti Yazidi dulu.”

    Namun mengkhawatirkan bahwa agama jadi alasan utama dalam penculikan dan pembunuhan. “Perempuan Alawit diserang karena agama mereka—itu alasan serupa yang menimpa perempuan Yazidi,” ungkapnya lebih lanjut.

    Selain itu, menurut Alahmad, komunitas Alawit dianggap bertanggung jawab atas kejahatan rezim Assad. “Itulah inti masalahnya.”

    Maya dan adiknya akhirnya dibebaskan. Kenapa, tak jelas. Setelah dua bulan, mereka diserahkan kembali ke keluarga dalam keadaan tertutup, ketakutan, dan trauma. Mereka selamat. Namun perempuan lain tetap hilang.

    *Nama diganti demi melindungi narasumber.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa iJerman
    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Bom Bunuh Diri ISIS Meledak di Gereja Suriah, 20 Orang Tewas’:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Akui Contoh Brasil, Prabowo: Kami Menjalankan Program Ambisius, Makan Bergizi Gratis
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Juli 2025

    Akui Contoh Brasil, Prabowo: Kami Menjalankan Program Ambisius, Makan Bergizi Gratis Nasional 10 Juli 2025

    Akui Contoh Brasil, Prabowo: Kami Menjalankan Program Ambisius, Makan Bergizi Gratis
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengakui bahwa program
    makan bergizi gratis
    (
    MBG
    ) mencontoh program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah Brasil yang disebut Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
    Hal ini disampaikan Prabowo di hadapan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva seusai pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Brazil Palácio do Planalto, Brasilia, Brazil, Rabu (9/7/2025).
    “Kami dengan jujur mengatakan kami menjadikan program (PNAE) Anda sebagai
    role model
    dan kami saat ini menjalankan program ambisius makan siang bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil di Indonesia,” kata Prabowo, Rabu, dikutip dari
    Antara
    .
    Prabowo kemudian menyatakan bahwa program MBG Berjalan sesuai sesuai target, yang mana target akhirnya ada 82,9 juta orang di Indonesia akan menerima makan bergizi gratis per harinya pada Desember 2025.
    Sementara itu, program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di Brasil diterapkan sejak 1955 dan pada tahun ini program itu telah berjalan selama 70 tahun.
    Di Brasil, program itu dibiayai oleh Badan Pembiayaan Nasional untuk Pengembangan Pendidikan (FNDE), lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan.
    Program tersebut saat ini memberikan makan siang bergizi gratis kepada 40 juta anak-anak sekolah di 155.000 sekolah negeri di seluruh daerah Brazsil dengan anggaran mencapai 5,5 miliar BRL atau sekitar Rp16,3 triliun pada 2024.
    Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin membahas peningkatan kerja sama di berbagai sektor, antara lain, energi bersih, perdagangan dan investasi, pertahanan.
    Prabowo dan Lula da Silva juga membicarakan isu-isu global terkait solusi damai antara Rusia-Ukraina dan solusi dua negara Israel-Palestina.
    “Brasil adalah negara yang besar, dengan populasi yang besar dengan ekonomi yang kuat dan saya yakin akan memainkan peran lebih untuk memimpin dan saya pikir, kita harus menggabungkan upaya bersama, menggabungkan suara kita bersama untuk mereformasi (PBB dan tata kelola global) bersama negara-negara lain seperti India, Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, Jerman, Jepang, dan Meksiko,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LCS Membara! Tetangga RI Tantang China, Kerahkan Kapal Penjaga

    LCS Membara! Tetangga RI Tantang China, Kerahkan Kapal Penjaga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Vietnam dilaporkan telah mengerahkan kapal penjaga perikanan untuk menghadang kapal riset milik China yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka di Laut China Selatan (LCS).

    Berdasarkan data pelacakan dari Global Fishing Watch, kapal riset China bernama Bei Diao 996, diketahui memasuki wilayah laut Vietnam sejak pertengahan Juni dan menetap hingga awal Juli. Kapal ini kerap melakukan manuver berulang menyerupai pola pemetaan dasar laut.

    “Kegiatan ini jelas menunjukkan pola survei hidrografi, dan keberadaannya yang berkepanjangan di ZEE Vietnam menunjukkan potensi pelanggaran yurisdiksi,” ujar Ray Powell, Direktur SeaLight, kelompok analisis maritim yang berafiliasi dengan Universitas Stanford, lewat unggahannya di X.

    Pada 19 Juni, kapal Vietnam Kiem Ngu 471 dikerahkan dari pantai dan langsung menuju Bei Diao 996. Kapal Vietnam tersebut terus membayangi aktivitas riset China hingga akhirnya kapal tersebut kembali ke Hainan pekan lalu.

    Kementerian Luar Negeri Vietnam secara tegas menyebut aktivitas riset asing di ZEE Vietnam tanpa izin sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Setiap kegiatan penelitian dan survei di wilayah kami tanpa izin merupakan pelanggaran kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982,” kata juru bicara Kemlu Vietnam, Pham Thu Hang, dalam konferensi pers, seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (9/7/2025).

    Bei Diao 996 merupakan kapal riset besar sepanjang 100 meter dengan bobot hampir 7.400 ton, dan dilaporkan dilengkapi untuk uji coba peralatan laut dalam. Para analis memperingatkan bahwa kapal semacam ini bisa saja melakukan pengumpulan data intelijen, termasuk lokasi kabel bawah laut atau aset militer strategis.

    Jun Kajee, peneliti di Korea Institute for Maritime Strategy, menilai aktivitas riset China kini bukan hal sporadis, melainkan bagian dari strategi kawasan.

    “Operasi survei China di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Selat Taiwan sudah menjadi bagian tetap lanskap maritim Asia. Misi ini terus menantang keteguhan negara-negara tetangga dalam mempertahankan klaim mereka,” tulis Jun dalam laporan SeaLight.

    Ketegangan Vietnam-China meningkat sejak Beijing kembali menetapkan larangan penangkapan ikan tahunan di wilayah yang mencakup ZEE Vietnam dan negara lain seperti Filipina. Selain itu, pada 2024, China juga memperkenalkan garis dasar baru di Teluk Tonkin yang secara sepihak berusaha mengubah batas yurisdiksi wilayah tersebut.

    China belum merespons secara terbuka protes terbaru dari Vietnam. Namun, aktivitas survei, patroli penjaga pantai, dan klaim sepihak Beijing diperkirakan akan terus menjadi pemicu gesekan diplomatik di kawasan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Banggar: Negara dunia jadi tumbal kepentingan AS atas kebijakan Trump

    Banggar: Negara dunia jadi tumbal kepentingan AS atas kebijakan Trump

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai 185 negara di dunia yang terkena kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) oleh Presiden AS Donald Trump, menjadi tumbal kepentingan negara adidaya tersebut.

    “Setiap negara dari 185 negara yang mendapatkan tarif sepihak atau istilah Trump, resiprokal, timbal balik, justru semua negara itu menjadi tumbal, tumbal kepentingan sepihak Amerika,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebab, kata dia, istilah tarif resiprokal yang digunakan Trump tersebut sejatinya hanya kamuflase dari kepentingan sepihak AS.

    “Kan tidak bisa ada istilah tarif resiprokal, kalau memang arti harfiah (bahasa) Indonesia, itu tarif timbal balik,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Padahal Amerika itu jadi besar, Amerika itu dihormati ketika pascaperang dunia kedua karena mau membangun bersama-sama, sekarang nampaknya Presiden Amerika mau membangun Amerika saja, negara lain dianggap nothing, dan itu bahaya.”

    Dia pun menyayangkan langkah AS di bawah kepemimpinan Trump yang dinilainya mengabaikan organisasi-organisasi internasional atas pemberlakuan tarif resiprokal tersebut.

    “Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat saat ini dengan kepemimpinan Donald Trump, itu nampaknya memang mengabaikan dengan sengaja organisasi internasional. PBB sudah tidak dianggap, World Bank sengaja dilemahkan, IMF sami mawon,” ujarnya.

    Menurut dia, jika AS terus menggunakan pendekatan antimultilateral maka negara-negara lain cenderung akan bersikap proteksionis demi menjaga kedaulatannya masing-masing.

    “Kalau begini ceritanya, maka kemudian setiap negara akan melakukan proteksionis terhadap negaranya sendiri dan pada saat yang sama negara yang kuat akan semena-mena,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menyerukan pemerintah Indonesia agar menguatkan ketahanan ekonomi nasional dan percepatan deregulasi agar kian ramah terhadap investasi asing.

    Dia juga mendorong langkah negosiasi pemerintah itu tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip perdagangan dan tarif yang adil.

    “Bukan kemudian Amerika menggugat, kita yang digugat sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa terhadap kepentingan dan tidak pernah mengganggu kepentingan Amerika,” paparnya.

    Bahkan, lanjut dia, bila AS terus mengedepankan kepentingan sepihaknya atas kebijakan tarifnya tersebut maka bukan tidak mungkin blok ekonomi BRICS menjadi harapan bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya.

    “Kalau ini berlanjut apa yang dilakukan oleh Amerika maka keberadaan BRICS menjadi keniscayaan. Bukan warning, kita memang pada akhirnya datang pada kesimpulan bahwa dunia sebelahnya memerlukan BRICS untuk katup pengaman. Tunggu World Bank tidak berbuat apa-apa, WTO diam, IMF nggak ada suaranya. Sekarang yang bisa menyuarakan itu kan BRICS, dan itu menjadi harapan jadinya,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengapa Trump Begitu Takut pada BRICS?

    Mengapa Trump Begitu Takut pada BRICS?

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump kembali mempertegas sikap kerasnya terhadap BRICS, aliansi negara-negara berkembang dengan ekonomi besar seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ia memperingatkan bahwa dorongan kelompok ini untuk melemahkan dominasi dolar AS mengancam supremasi ekonomi Amerika.

    Bertepatan dengan pertemuan tahunan para pemimpin BRICS di Rio de Janeiro, Trump pada Minggu (05/7) bersumpah akan memberlakukan tambahan tarif sebesar 10 persen terhadap negara manapun yang mendukung kebijakan “anti-Amerika” dari blok tersebut. Ancaman itu menambah tekanan di tengah tarif-tarif lain yang sudah diterapkan atau masih direncanakan.

    Penangguhan tarif selama 90 hari yang diberlakukan pemerintahan Trump akan berakhir pada Rabu (9/7). Menurut Gedung Putih, surat pemberitahuan soal tarif impor baru sudah dikirim ke puluhan negara.

    Ancaman terbaru Trump memang lebih kecil dibanding ancaman tarif 100 persen yang ia lontarkan pada Januari lalu terhadap negara-negara yang ia anggap “bermain-main dengan dolar”. Namun ia tetap bersikeras bahwa posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia harus dipertahankan.

    Dalam satu dekade terakhir, BRICS telah tumbuh dari empat menjadi sepuluh anggota, termasuk Indonesia yang bergabung pada Januari. Arab Saudi juga tercantum sebagai anggota, meskipun hingga kini belum secara resmi mengonfirmasi statusnya. BRICS juga memiliki sembilan negara mitra, dan puluhan negara lainnya berada dalam antrean untuk masuk.

    Blok ini sering disebut sebagai alternatif G7 versi Cina, dan kini mencakup seperempat ekonomi global serta hampir separuh populasi dunia.

    Diversifikasi dari dolar, tapi belum ada pengganti yang nyata

    Dalam beberapa waktu terakhir, BRICS semakin gencar mendorong perdagangan antaranggota menggunakan mata uang lokal, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada dolar.

    Setelah terkena sanksi dan tarif dari Barat, Rusia dan Cina memimpin gerakan yang disebut dedolarisasi. Keduanya telah menyelesaikan sejumlah transaksi energi menggunakan rubel dan yuan. Sementara itu, India sejak 2023 membayar minyak murah dari Rusia dalam yuan, rubel, bahkan dirham dari Uni Emirat Arab.

    “India bersama Brasil mencoba menyeimbangkan narasi anti-Barat dari BRICS yang saat ini didominasi Cina dan Rusia,” ujar Garcia-Herrero, yang juga menjabat Kepala Ekonom Asia Pasifik di bank investasi Prancis, Natixis.

    Situs resmi BRICS mencatat bahwa dari total perdagangan global senilai sekitar 33 triliun dolar AS (sekitar Rp537,9 kuadriliun) pada 2024, hanya sekitar 3 persen atau 1 triliun dolar (sekitar Rp16,3 kuadriliun) yang berasal dari perdagangan antar-anggota BRICS.

    “Mayoritas perdagangan dunia masih diselesaikan menggunakan dolar dan mata uang utama lainnya,” kata ekonom Herbert Poenisch kepada DW. “Butuh waktu dan kerja keras untuk menggulingkan dominasi itu.”

    Dolar AS masih digunakan dalam 90 persen transaksi global dan menyumbang 59 persen dari cadangan devisa dunia. Karena itu, sejumlah ekonom menilai dedolarisasi masih merupakan ancaman jangka panjang yang belum terlalu mendesak.

    Mereka percaya bahwa setiap alternatif dari BRICS akan terganjal oleh kontrol modal terhadap yuan, volatilitas rubel, dan keraguan sejumlah anggota untuk benar-benar meninggalkan dolar.

    BRICS tumbuh cepat tapi belum menghasilkan capaian berarti

    Dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, serta makin dekatnya negara-negara mitra baru seperti Aljazair dan Malaysia, BRICS jelas sedang berada dalam fase ekspansi cepat.

    Banyak negara tertarik bergabung karena alasan praktis: mereka ingin dunia yang lebih multipolar dan tidak sepenuhnya dikuasai negara-negara Barat. BRICS dianggap bisa memperkuat posisi negara-negara Belahan Bumi Selatan (Global South) di kancah internasional.

    Negara-negara yang khawatir terkena sanksi Barat seperti Iran dan Rusia berharap BRICS dapat membantu melindungi perekonomian mereka lewat BRICS Pay dan BRICS Bridge, dua sistem yang dirancang sebagai alternatif sistem pembayaran Barat seperti SWIFT.

    Sementara itu, negara-negara seperti Ethiopia dan Mesir berharap mendapat akses pembiayaan pembangunan tanpa syarat politik yang biasa melekat dalam bantuan dari negara Barat. Namun, ancaman terbaru dari Trump bisa membuat mereka berpikir ulang.

    “Sekarang, bergabung dengan BRICS jadi punya konsekuensi,” kata Garcia-Herrero kepada DW. “Itu bisa membuat sebagian negara, terutama yang berpendapatan rendah, jadi ragu.”

    Meski jumlah anggota meningkat dan janji-janji ambisius terus diumbar, BRICS masih kesulitan mewujudkan agenda-agenda besarnya. Blok ini tidak memiliki struktur kelembagaan yang solid dan masih terbelah oleh konflik geopolitik internal, terutama antara India dan Cina.

    Upaya membangun institusi keuangan tandingan juga masih berjalan hati-hati dan dalam skala terbatas. New Development Bank (NDB), yang disebut sebagai penantang Bank Dunia, sejauh ini baru menyetujui pinjaman sebesar 39 miliar dolar (sekitar Rp635,7 triliun). Sebagai perbandingan, Bank Dunia telah menggelontorkan pinjaman lebih dari 1 triliun dolar (sekitar Rp16,3 kuadriliun).

    Para pemimpin BRICS mulai menyadari bahwa memperluas keanggotaan tidak otomatis memperluas pengaruh. Tanpa visi strategis yang jelas, koordinasi yang lebih erat, dan solusi yang nyata, sejumlah pengamat menilai BRICS berisiko menjadi sekadar klub simbolik daripada kekuatan yang mampu mengubah sistem global.

    “Trump seharusnya belum perlu terlalu khawatir,” ujar Poenisch. “BRICS masih dalam tahap awal, dan menjembatani berbagai perbedaan prioritas di antara para anggotanya akan sangat sulit.”

    Perbedaan ideologis sulit dijembatani

    Meskipun terdapat banyak perbedaan, para pemimpin BRICS tetap mengambil sikap tegas terhadap kebijakan tarif Trump saat pertemuan di Brasil. Dalam deklarasi yang dirilis pada Senin 07/6), para pemimpin mengecam sanksi sepihak dan tarif proteksionis meski tidak menyebut nama Trump secara langsung. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan semacam itu “mendistorsi perdagangan global” dan melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Awalnya hanya forum ekonomi, agenda BRICS kini juga mencakup isu-isu seperti tata kelola kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan kesehatan global. Mereka juga mengecam konflik-konflik bersenjata.

    Deklarasi tersebut menyebut serangan terhadap Iran bulan lalu sebagai “pelanggaran hukum internasional”, tanpa menyebut AS atau Israel. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mengecam penggunaan “kelaparan sebagai senjata” di Gaza.

    Deklarasi itu tidak mengkritik Rusia secara langsung namun mencerminkan kehati-hatian karena Rusia adalah anggota penuh. Namun, mereka mengecam serangan Ukraina terhadap infrastruktur di wilayah Rusia dan menyerukan “penyelesaian damai yang berkelanjutan”.

    Para pemimpin BRICS juga kembali menyatakan komitmen mereka terhadap multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, serta reformasi Dewan Keamanan PBB, termasuk dukungan agar Brasil, India, dan satu negara Afrika mendapat kursi tetap.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Prhardani Purba dan Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri PANRB Pamer Digital Birokrasi RI, Posisi 64 di Dunia

    Menteri PANRB Pamer Digital Birokrasi RI, Posisi 64 di Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki kemajuan digital kepemerintahan yang progresif di dunia.

    Hal ini tercermin dari indeks UN E-GDI Indonesia yang meningkat pesat dari 116 pada 2016 menjadi 64 pada 2024.

    “Indonesia sebagai kemajuan digital (urusan pemerintahan) yang progresif di dunia,” ujar Rini saat Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI pada Rabu (9/7/2025).

    UN E-GDI sendiri merupakan indeks yang mengukur pengembangan E-Government yang dibuat oleh PBB untuk mencerminkan bagaimana suatu negara menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan inklusi warganya.

    Selain itu, Rini juga mengatakan bahwa indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) juga naik peringkat.

    “Indeks SPBE semakin meningkat dari 1,98 pada tahun 2028 jadi 3,12 tahun 2024,” katanya.

    Rini mengatakan bahwa 2024 merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintah.

    Transformasi tersebut adalah pengenalan Digital Public Infrastruktur, Digital ID Data Exchange, dan Digital Payment.

    Selain itu juga ada pendirian dan peluncuran INA Digital yang merupakan tim penyelenggara keterpaduan layanan digital nasional yang fokus pada layanan digital prioritas pemerintah.

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gegara Tarif Trump, Industri China Babak Belur

    Gegara Tarif Trump, Industri China Babak Belur

    Jakarta

    Industri China jatuh ke dalam deflasi dengan level terburuk dalam 2 tahun terakhir. Kondisi ini disebabkan ekonomi terbesar kedua di dunia itu bergulat dengan ketidakpastian perang dagang global dan melemahnya permintaan domestik.

    Meskipun harga konsumen naik untuk pertama kalinya dalam lima bulan, kenaikannya hanya sedikit karena penurunan pasar perumahan yang berkepanjangan di China. Hal ini menambah hambatan lainnya, disusul tarif Presiden AS Donald Trump terhadap mitra dagang.

    Dikutip dari Reuters, Rabu (9/7/2025), indeks harga produsen turun 3,6% pada bulan Juni dibandingkan tahun sebelumnya, lebih buruk dari penurunan 3,3% pada bulan Mei dan penurunan terbesar sejak Juli 2023. Angka tersebut dibandingkan dengan perkiraan penurunan 3,2% dalam jajak pendapat Reuters.

    Ahli statistik NBS, Dong Lijuan, mengatakan bahwa sejumlah industri berorientasi ekspor di China berada di bawah tekanan harga.

    “Ketidakpastian dalam lingkungan perdagangan global telah memengaruhi ekspektasi ekspor perusahaan,” kata Dong.

    Aktivitas pabrik menyusut untuk bulan ketiga berturut-turut pada bulan Juni, meskipun dengan laju yang lebih lambat, dengan lapangan kerja dan pesanan ekspor baru masih lesu.

    “Kami memperkirakan permintaan akan melemah akhir tahun ini, karena ekspor melambat dan dorongan dari dukungan fiskal berkurang,” kata ekonom Tiongkok di Capital Economics, Zichun Huang.

    Karena permintaan domestik yang lemah masih menjadi beban bagi perekonomian China, perusahaan-perusahaan menggunakan diskon harga untuk meningkatkan penjualan. Kondisi ini mendorong pihak berwenang untuk mendesak diakhirinya perang harga yang merugikan di industri otomotif.

    Tonton juga “Badan Perdagangan PBB Nilai Tarif Trump Berdampak Negatif ke AS” di sini:

    (shc/rrd)

  • China Bagi-bagi Angpao Buat Warganya yang Mau Punya Anak, Bakal Dapat Segini

    China Bagi-bagi Angpao Buat Warganya yang Mau Punya Anak, Bakal Dapat Segini

    Jakarta

    Pemerintah China saat ini tengah dihadapkan dengan krisis demografi akibat angka kelahiran yang terus merosot. Mengatasi hal ini, pemerintah berencana akan memberikan uang insentif sebesar 3.600 yuan atau sekitar Rp 8,1 juta per anak per tahun.

    Dikutip dari Newsweek, insentif tersebut akan diberikan oleh pemerintah kepada bayi yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2025, hingga mereka berusia tiga tahun.

    Kebijakan ini mendapatkan banyak respons dari para ahli, termasuk Michelle Lam, ekonom Prancis Societe Generale yang menyebut ini merupakan langkah awal yang menandakan bahwa pemerintah China melangkah di jalan yang benar.

    “(Subsidi pemerintah pusat) memang kecil, tetapi menandakan perubahan pola pikir dan membuka jalan bagi stimulus lebih lanjut di masa mendatang. Ini langkah ke arah yang benar,” kata Lam kepada Bloomberg.

    Sebelumnya, China telah mengakhiri kebijakan satu anak sejak 2016, namun angka kelahiran masih terus turun selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2024, rasio kelahiran naik tipis dari 1,0 menjadi 1,2 kelahiran per wanita, namun masih jauh dari ambang batas pengganti generasi (replacement rate) sebesar 2,1.

    Tunjangan nasional ini mengikuti jejak beberapa subsidi lokal yang lebih dulu diterapkan, meskipun sebagian besar hanya menyasar anak kedua atau ketiga. Salah satu contoh sukses terjadi di kota Tianmen, Provinsi Hubei, yang mencatat lonjakan kelahiran setelah pemberian insentif.

    “Kasus Tianmen membuktikan bahwa insentif tunai membuat perbedaan. Jika subsidi melahirkan tidak berpengaruh, itu karena subsidi tersebut terlalu kecil dan perlu ditingkatkan,” tulis He Yafu, demografer independen, melalui akun WeChat.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memproyeksikan bahwa populasi China yang saat ini sekitar 1,4 miliar orang, dapat menyusut hingga di bawah 800 juta pada tahun 2.100 jika resesi seks terus berlanjut.

    (dpy/kna)