Xcloud.id

partai: PBB

  • Presiden JDF: Kelaparan massal di Gaza bukan lagi konflik geopolitik

    Presiden JDF: Kelaparan massal di Gaza bukan lagi konflik geopolitik

    Sudah cukup! Dunia tidak boleh gagal sebagai manusia hanya karena takut menghentikan kebiadaban Israel. Jangan biarkan generasi kita dikenang sebagai generasi yang membiarkan anak-anak mati kelaparan tanpa berbuat apa-apa. Kita harus bertindak, sekar

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Jazuli Juwaini menyatakan tindakan Israel yang terus menerus memblokade Gaza hingga menyebabkan kelaparan massal seluruh lapisan rakyat Palestina bukan lagi persoalan menyangkut konflik geopolitik.

    Menurut legislator itu, tindakan Israel tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga telah melampaui batas nalar kemanusiaan.

    “Ini bukan lagi soal konflik atau geopolitik. Ini adalah kebiadaban murni. Israel membiarkan, bahkan membunuh, orang-orang yang hanya ingin makan agar tetap hidup. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling telanjang yang kita saksikan di abad ini,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap lumpuhnya suara nurani dunia atas apa yang terjadi di Palestina oleh Israel.

    “Dunia telah kehilangan arah moral, kehilangan nurani, kehilangan keberanian untuk berdiri membela kebenaran. Ketika rakyat Palestina mati satu per satu karena kelaparan dan peluru, para pemimpin dunia hanya diam, atau sibuk berhitung dengan kepentingan politik mereka,” ujarnya.

    Dia lantas menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara berdaulat, organisasi internasional, dan masyarakat sipil global untuk segera membentuk koalisi internasional yang menuntut pertanggungjawaban Israel, baik menjatuhkan sanksi tegas terhadap Israel dan seluruh komando militernya, hingga mendorong pengakhiran pendudukan brutal terhadap Palestina.

    “Sudah cukup! Dunia tidak boleh gagal sebagai manusia hanya karena takut menghentikan kebiadaban Israel. Jangan biarkan generasi kita dikenang sebagai generasi yang membiarkan anak-anak mati kelaparan tanpa berbuat apa-apa. Kita harus bertindak, sekarang!,” tuturnya.

    Dia menegaskan JDF berdiri tegak bersama rakyat Palestina, dan akan terus menyuarakan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan, dan pelanggaran HAM dimana pun terjadi.

    Sebelumnya (25/7), Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan kelaparan massal di Jalur Gaza “dibuat dan disengaja.”

    Mereka mengatakan bahwa mekanisme distribusi bantuan yang didukung Israel dan AS, yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” atau GHF, dibentuk untuk memuluskan “tujuan militer dan politik.”

    “Kelaparan massal yang disengaja dan terencana. Hari ini, lebih banyak anak meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kelaparan,” demikian pernyataan tersebut.

    Otoritas kesehatan Gaza pada Jumat (25/7) melaporkan sembilan kematian tambahan akibat kelaparan dan malanutrisi dalam 24 jam terakhir, sehingga total kematian terkait kelaparan sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023 itu menjadi 122 korban.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengumuman Presiden Emmanuel Macron bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang, telah memicu pertikaian diplomatik dari Timur Tengah, Eropa, hingga Washington. Keputusan itu akan membuat Prancis menjadi anggota Barat pertama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui Palestina.

    Namun, hal ini tidak terjadi begitu saja. Mengutip Reuters, ketika Macron mengunjungi kota Al-Arish di Mesir yang berbatasan dengan Gaza pada bulan April, ia dikejutkan oleh krisis kemanusiaan yang semakin meningkat. Sekembalinya ke Prancis, ia menegaskan bahwa Paris akan segera memilih pengakuan terhadap Palestina.

    Bekerja sama dengan Arab Saudi, Macron mengajukan rencana agar Prancis beserta sekutu G7, Inggris dan Kanada, mengakui kenegaraan Palestina, sekaligus mendorong negara-negara Arab untuk mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Israel melalui konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, meskipun telah berminggu-minggu berunding, ia gagal mengajak negara lain untuk bergabung.

    Tiga diplomat mengatakan London tidak ingin menghadapi kemarahan Amerika Serikat, dan Ottawa mengambil sikap serupa, sehingga Macron harus bertindak sendiri.

    “Semakin jelas bahwa kami tidak sabar untuk mendapatkan mitra,” kata seorang diplomat Prancis kepada Reuters, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Ia menambahkan bahwa Prancis akan berupaya untuk menggandeng lebih banyak negara sebelum konferensi mengenai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina pada bulan September.

    Di dalam negeri, Macron berada di bawah tekanan yang meningkat untuk bertindak di tengah kemarahan yang meluas atas gambar-gambar mengerikan yang muncul dari Gaza. Meskipun Prancis adalah negara dengan komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa dan lanskap politik yang terpolarisasi, tidak ada tindakan yang jelas yang akan memuaskan semua pihak.

    Sementara itu, Israel dan pendukung setianya, Amerika Serikat (AS), mengecam langkah Prancis, menyebutnya sebagai hadiah bagi kelompok militan Palestina, Hamas, yang menguasai Gaza dan yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang saat ini.

    Macron telah membahas masalah ini secara ekstensif dengan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya.

    Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa keputusan Prancis tidak “berpengaruh” tetapi menambahkan Macron adalah “orang baik”.

    Rencana Konferensi

    Para pejabat Prancis sebelumnya mempertimbangkan pengumuman pada konferensi yang dijadwalkan pada bulan Juni di PBB, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, untuk menyusun peta jalan menuju negara Palestina yang layak sekaligus memastikan keamanan Israel.

    Namun, konferensi tersebut ditunda di tengah tekanan diplomatik AS yang intens dan setelah serangan udara Israel terhadap Iran.

    Pengumuman Macron pada hari Kamis terkait dengan versi konferensi PBB yang dijadwal ulang dan diubah, yang sekarang direncanakan berlangsung pada hari Senin dan Selasa.

    Pertemuan tersebut akan berada di tingkat menteri, tetapi Paris memutuskan untuk mengadakan acara kedua dengan para kepala negara dan pemerintahan di sela-sela Sidang Umum PBB pada bulan September, di mana Macron akan mengumumkan pengakuan resmi.

    Beberapa analis mengatakan Macron telah menggunakan iming-iming pengakuan untuk mendapatkan konsesi dari Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina yang merupakan pesaing moderat Hamas, dan para pemain regional lainnya.

    “Macron di sini bertindak sebagai katalisator untuk mendorong Palestina mewujudkan reformasi yang dibutuhkan, untuk mendorong negara-negara Arab mewujudkan pasukan stabilisasi dan pelucutan senjata Hamas,” kata Rym Momtaz, pemimpin redaksi blog Strategic Europe yang dikelola oleh lembaga kajian Carnegie Europe.

    Yang lain mengatakan meskipun pengakuan memiliki nilai simbolis, tetap tidak akan ada negara Palestina yang berfungsi ketika perang di Gaza berakhir.

    “Pengakuan oleh negara adidaya Eropa seperti Prancis menunjukkan meningkatnya rasa frustrasi terhadap kebijakan Israel yang keras kepala,” kata Amjad Iraqi, analis senior di International Crisis Group.

    “Apa gunanya mengakui sebuah negara jika mereka tidak berbuat banyak untuk mencegahnya berubah menjadi reruntuhan?”

    Para pejabat Prancis menunjukkan lobi Israel yang intens selama berbulan-bulan untuk mencoba mencegah langkah Macron-dan kritik keras Netanyahu terhadapnya-sebagai bukti bahwa hal itu sangat berarti bagi para pemimpin Israel. Sumber-sumber yang memahami masalah ini mengatakan peringatan Israel kepada Prancis berkisar dari pengurangan pembagian intelijen hingga mempersulit inisiatif regional Paris-bahkan mengisyaratkan kemungkinan aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat.

    Namun, para pejabat Prancis menyimpulkan bahwa Netanyahu akan tetap melakukan apa pun yang menurutnya sesuai kepentingannya di Tepi Barat, terlepas dari apa pun yang dilakukan Prancis terkait pengakuan tersebut.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mengakui Negara Palestina Sebelum Berdiri Mungkin Kontraproduktif

    Mengakui Negara Palestina Sebelum Berdiri Mungkin Kontraproduktif

    JAKARTA – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina sebelum negara tersebut berdiri dapat menjadi kontraproduktif.

    “Saya sangat mendukung Negara Palestina, tetapi saya tidak mendukung pengakuan sebelum pembentukannya,” ujar Meloni kepada harian Italia La Repubblica dilansir Reuters, Sabtu, 26 Juli.

    “Jika sesuatu yang tidak ada diakui di atas kertas, masalahnya bisa tampak terpecahkan padahal sebenarnya tidak,” sambungnya Meloni.

    Keputusan Prancis untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September menuai kecaman dari Israel dan Amerika Serikat, di tengah perang di Gaza antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Pada Jumat, menteri luar negeri Italia mengatakan pengakuan negara Palestina harus terjadi bersamaan dengan pengakuan Israel oleh entitas Palestina yang baru.

    Seorang juru bicara pemerintah Jerman mengatakan  Berlin tidak berencana untuk mengakui negara Palestina dalam jangka pendek. Jerman mengatakan prioritasnya sekarang adalah untuk membuat kemajuan menuju dua solusi negara.

  • Wujudkan Kendaraan Impian Lewat Layanan Pegadaian Syariah Cicil Kendaraan

    Wujudkan Kendaraan Impian Lewat Layanan Pegadaian Syariah Cicil Kendaraan

    Jakarta –

    Ajang pameran otomotif terbesar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 kembali digelar di ICE BSD mulai 24 Juli 2025 hingga 3 Agustus 2025. GIIAS 2025 menghadirkan beragam kendaraan anyar dari berbagai produsen.

    Pameran bergengsi ini menjadi ajang dinanti oleh masyarakat yang sedang ingin membeli mobil. Sebab pameran tersebut dihadiri lebih dari 60 brand otomotif termasuk produsen kendaraan roda empat.

    Masyarakat bisa lebih leluasa dalam mencari mobil impian yang diinginkan dengan mengunjungi setiap booth. Apalagi pada ajang kali ini, banyak produsen otomotif di GIIAS yang memamerkan produk anyar berteknologi EV dengan harga yang lebih ramah di kantong.

    Bagi masyarakat yang ingin membeli mobil atau motor baru, Pegadaian Syariah menghadirkan program Cicil Kendaraan yang memberikan kemudahan kepada para nasabah yang ingin memiliki kendaraan impiannya.

    Program Cicil Kendaraan di Pegadaian Syariah memiliki berbagai keunggulan seperti uang muka terjangkau, prosedur pengajuan cepat hingga mudah, biaya administrasi murah, angsuran tetap, layanan amanah tersedia di seluruh Indonesia, tenor 12 bulan hingga 60 bulan, dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah adil merata.

    Untuk memanfaatkan program tersebut ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti;
    ● Melampirkan KTP Suami/Istri
    ● Melampirkan Kartu Keluarga (KK)
    ● Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB) khusus untuk pengusaha mikro/UMKM
    ● Surat Keterangan Usaha (SKU) khusus untuk pemilik usaha
    ● SK Pengangkatan, rekomendasi atasan langsung (khusus karyawan)
    ● Pas foto 3X4 suami istri
    ● NPWP untuk pinjaman di atas Rp 50 juta
    ● Slip gaji dua bulan terakhir (khusus karyawan)
    ● Foto tempat kerja dan tempat tinggal.

    Berikut adalah proses pengajuan cicilan kendaraan yang mesti dipahami.

    1. Nasabah mengajukan pembiayaan Cicil Kendaraan
    2. Analis melakukan verifikasi dokumen,domisili dan tempat kerja
    3. Pejabat berwenang memberikan persetujuan

    4. Pencairan pinjaman di outlet Pegadaian
    5. Kendaraan diserahkan dan bisa langsung digunakan nasabah
    6. Nasabah mengangsur tiap bulan.

    Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait program tersebut bisa langsung kunjungi website di sini.

    (prf/ega)

  • Kamboja Serukan Gencatan Senjata, Thailand Ingatkan Hal Ini

    Kamboja Serukan Gencatan Senjata, Thailand Ingatkan Hal Ini

    Bangkok –

    Otoritas Thailand mengingatkan bahwa Kamboja perlu menunjukkan “ketulusan sejati dalam mengakhiri konflik” agar gencatan senjata atau perundingan dapat dilakukan. Phnom Penh menyerukan gencatan senjata segera dengan Bangkok, namun pertempuran di perbatasan terus berlanjut pada Sabtu (26/7).

    Thailand dan Kamboja terlibat pertikaian perbatasan sejak lama terkait area yang dikenal sebagai Segitiga Zamurd, tempat perbatasan kedua negara dan Laos bertemu. Perselisihan ini kembali memanas menjadi pertempuran intens sejak Kamis (24/7), hingga melibatkan jet tempur, artileri, tank, dan pasukan darat.

    Kedua negara melaporkan bentrokan terus berlanjut pada Sabtu (26/7) pagi, sekitar pukul 05.00 waktu setempat, dengan Kamboja menuduh militer Thailand menembakkan “lima peluru artileri berat” ke sejumlah lokasi di Provinsi Pursat, yang berbatasan dengan Provinsi Trat di Thailand.

    Sedangkan militer Thailand melaporkan pertempuran meletus di area Ban Chamrak, distrik Muang, pada akhir pekan.

    Bentrokan terbaru itu pecah setelah Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Chhea Keo, setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB yang digelar tertutup pada Jumat (25/7), menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat dengan Thailand.

    “Kamboja meminta gencatan senjata segera — tanpa syarat — dan kami juga menyerukan solusi damai atas perselisihan tersebut,” katanya kepada wartawan.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand, Maris Sangiampongsa, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025), mengatakan bahwa agar gencatan senjata atau perundingan dapat dilakukan, Kamboja perlu menunjukkan “ketulusan sejati dalam mengakhiri konflik”.

    “Saya mendesak Kamboja untuk menghentikan pelanggaran kedaulatan Thailand dan kembali menyelesaikan masalah ini melalui dialog bilateral,” kata Maris saat berbicara kepada wartawan pada Sabtu (26/7).

    Sejak bentrokan terbaru pecah pada Kamis (24/7), menurut data resmi kedua negara, total sedikitnya 33 orang tewas di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja.

    Laporan terbaru militer Thailand menyebut lima tentaranya tewas pada Jumat (25/7), sehingga jumlah korban tewas di negara tersebut bertambah menjadi sedikitnya 20 orang sejauh ini. Para korban tewas itu terdiri atas 14 warga sipil dan enam tentara Thailand.

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan sedikitnya 13 orang tewas — terdiri atas delapan warga sipil dan lima tentara — akibat serangan militer Thailand. Lebih dari 70 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan lintas perbatasan itu.

    Thailand Bertekad Pertahankan Kedaulatan Negara

    Kementerian Luar Negeri Thailand, dalam pernyataan yang dirilis Jumat (25/7), menekankan perlunya melindungi kedaulatan dan warga negaranya, saat Kamboja terus melancarkan serangan lintas perbatasan.

    Dikatakan Kementerian Luar Negeri Thailand, seperti dilansir media lokal The Nation, bahwa pihaknya mengapresiasi proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Ketua ASEAN, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim.

    Proposal itu dimaksudkan untuk menghentikan permusuhan dan mencegah eskalasi lebih lanjut, sekaligus membuka jalan bagi perundingan damai dan penyelesaian diplomatik.

    Namun, Kementerian Luar Negeri Thailand dalam pernyataannya menyinggung soal serangan Kamboja yang terus berlanjut terhadap wilayah perbatasannya.

    “Setiap gencatan senjata harus didasarkan pada kondisi yang tepat dan selaras dengan situasi di lapangan. Keselamatan rakyat Thailand di wilayah terdampak tetap menjadi prioritas utama,” tegas Kementerian Luar Negeri Thailand.

    Kementerian Luar Negeri Thailand menambahkan bahwa tindakan Kamboja sejauh ini menunjukkan kurangnya ketulusan.

    Lihat juga Video: Perang Memanas, Warga Thailand di Perbatasan Dihantui Bunyi Ledakan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • WNI di Thailand dan Kamboja Dipastikan dalam Keadaan Aman

    WNI di Thailand dan Kamboja Dipastikan dalam Keadaan Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Warga Negara Indonesia (WNI) di Thailand dan Kamboja dipastikan dalam kondisi aman. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan sejauh ini belum ada laporan insiden dari WNI di kedua negara yang tengah berkonflik itu.

    “Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Menurut Lodewijk, tidak ada WNI yang berada persis di lokasi konflik karena medan peperangan berada di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

    Kawasan perbatasan itu merupakan wilayah hutan yang jauh dari permukiman ataupun pusat kota masing-masing negara.

    Walau demikian, pihaknya melalui Kementerian Luar Negeri akan terus memantau situasi konflik untuk mencari tahu kemungkinan adanya WNI yang terjebak di sana.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phonm Penh mendapat konfirmasi dari Kamboja bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

    Konfirmasi tersebut diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, saat menerima pengarahan langsung dari Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn.

    “Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak. Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,””kata pernyataan KBRI Phnom Penh yang diterima di Jakarta, Jumat.

    KBRI Phnom Penh mencatat terdapat WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini didapatkan dari aduan yang diterima via Hotline KBRI Phnom Penh. Namun demikian, tidak diketahui jumlah pasti WNI di provinsi tersebut.

    Sementara itu, tidak ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi yang berdekatan dengan zona konflik itu, berjarak lebih dari 6 jam jalan darat dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

    Lebih lanjut, KBRI menjelaskan bahwa pada pertemuan antara Menlu Kamboja dan korps diplomatik di Phnom Penh tersebut, Sokhonn menyampaikan kronologis eskalasi konflik semenjak pertama kali ketegangan terjadi akibat bentrok senjata yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja meninggal pada 28 Mei 2025.

    Sokhonn turut menyampaikan komitmen Pemerintah Kamboja untuk mencari solusi damai — berdasarkan hukum internasional — dari permasalahan yang saat ini dihadapi dengan Thailand.

    “Menlu Kamboja menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” kata KBRI Phnom Penh.

    Surat serupa juga disampaikan kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN, seraya menyampaikan apresiasi atas upaya PM Malaysia berkomunikasi langsung dengan kedua negara yang bertikai.

    Di saat yang sama, Menlu Kamboja menyampaikan imbauan agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar zona konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear.

  • Israel Akan Izinkan Negara Asing Kirim Bantuan ke Gaza via Udara

    Israel Akan Izinkan Negara Asing Kirim Bantuan ke Gaza via Udara

    Gaza City –

    Israel akan mengizinkan negara-negara asing untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza via udara atau airdrop mulai Jumat (25/7) waktu setempat.

    Hal tersebut, seperti dilansir Reuters, Sabtu (26/7/2025), diungkapkan oleh radio militer Israel yang mengutip seorang pejabat militer Tel Aviv, yang enggan disebut namanya. Namun juru bicara militer Israel belum menanggapi secara resmi laporan tersebut.

    Laporan Jerusalem Post, yang dikutip The Hill, menyebut Israel akan mengizinkan negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Yordania untuk melanjutkan pengiriman paket bantuan melalui udara, seperti yang dilakukan pada tahun 2024 lalu.

    Langkah Israel ini diambil setelah Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 100 orang tewas akibat kelaparan di Jalur Gaza sejak Tel Aviv memblokade total akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut pada Maret lalu.

    Israel, yang berperang melawan Hamas sejak Oktober 2023, telah mencabut blokade pada Mei lalu, tetapi tetap memberlakukan pembatasan yang mereka klaim diperlukan untuk mencegah jatuhnya bantuan ke tangan Hamas dan sekutunya di Jalur Gaza.

    Dalam dua pekan pertama bulan Juli, badan anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNICEF melaporkan bahwa 5.000 anak mendapatkan perawatan karena mengalami malnutrisi akut di Jalur Gaza.

    Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan pada Rabu (23/7) bahwa sebagian besar penduduk Gaza mengalami kelaparan massal. Dia bahkan menyebut kelaparan massal itu merupakan “buatan manusia”, namun tanpa menyebut nama Israel.

    Sementara badan bantuan pangan PBB, Program Pangan Dunia (WFP), melaporkan bahwa nyaris sepertiga warga Gaza “tidak makan selama berhari-hari” saat kelaparan massal menyelimuti wilayah tersebut. Krisis kemanusiaan di Gaza, sebut WFP, telah mencapai “tingkat keputusasaan yang baru dan mencengangkan”.

    Disebutkan oleh WFP bahwa sekitar 470.000 orang di Jalur Gaza diperkirakan akan menghadapi “bencana kelaparan” atau “catastrophic hunger” — kategori paling parah dalam klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu PBB — antara Mei dan September tahun ini.

    Israel sebelumnya membantah sebagai penyebab kelaparan massal di Jalur Gaza. Bantahan itu disampaikan setelah kritikan internasional semakin meningkat yang menuduh Tel Aviv berada di balik kekurangan pangan kronis yang memicu kelaparan massal yang kini menyelimuti berbagai wilayah Jalur Gaza.

    “Tidak ada kelaparan yang disebabkan oleh Israel. Ada kekurangan (pasokan) buatan manusia yang diatur oleh Hamas,” tegas juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video WHO: 1.026 Orang Tewas Saat Berusaha Cari Makan di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • SBY Minta Sidang Umum PBB Putuskan Setop Genosida di Gaza

    SBY Minta Sidang Umum PBB Putuskan Setop Genosida di Gaza

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua kepala negara bisa bersepakat mengakhiri perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza pada sidang umum PBB September 2025 nanti.

    SBY menjelaskan bahwa empat negara di Eropa yaitu Inggris, Prancis, Jerman dan Italia secara eksplisit sudah sepakat agar perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza bisa segera dihentikan.

    SBY berharap negara lainnya bisa mengikuti jejak keempat negara di Eropa tersebut dan mengakhir penderitaan masyarakat di Gaza Palestina.

    “Perhelatan Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang di New York, dapat dijadikan forum bagi pengakhiran perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza,” tutur SBY melalui akun media sosial X @SBYudhoyono, Sabtu (26/7).

    SBY mengatakan meskipun seran untuk menghentikan perang gaza itu terlambat, namun tetap bisa bermanfaat bagi warga Gaza Palestina.

    “Meskipun hal begini sudah sangat terlambat, tetapi tetap ada baiknya,” kata SBY.

    SBY optimistis banyak negara PBB yang menyetujui dengan usulannya mengakhiri penderitaan warga Gaza. Pasalnya, kata SBY perang yang terjadi di Gaza itu telah melampaui batas kemanusiaan.

    “Saya kira banyak yang bersetuju dengan saya, bahwa penderitaan saudara-saudara kita di Gaza sudah sangat melampaui batas-batas kemanusiaan,” ujarnya.

  • Korban Tewas Serangan Kamboja di Thailand Bertambah Jadi 20 Orang

    Korban Tewas Serangan Kamboja di Thailand Bertambah Jadi 20 Orang

    Bangkok –

    Bentrokan perbatasan antara Thailand dan Kamboja memasuki hari ketiga pada Sabtu (26/7), meskipun ada seruan gencatan senjata segera dari Phnom Penh. Otoritas Thailand melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan-serangan militer Kamboja kembali bertambah menjadi sedikitnya 20 orang.

    Pertikaian perbatasan sejak lama antara kedua negara kembali memanas hingga menjadi pertempuran intens, yang melibatkan jet tempur, artileri, tank, dan pengerahan pasukan darat pada Kamis (24/7) dan berlanjut hingga Sabtu (26/7).

    Kedua negara, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025), melaporkan bentrokan kembali terjadi pada Sabtu (26/7) pagi, sekitar pukul 05.00 waktu setempat, dengan Kamboja menuduh militer Thailand menembakkan “lima peluru artileri berat” ke sejumlah lokasi di Provinsi Pursat, yang berbatasan dengan Provinsi Trat di Thailand.

    Sedangkan militer Thailand, menurut laporan Bangkok Post, melaporkan pertempuran meletus di area Ban Chamrak, distrik Muang, pada akhir pekan.

    Sejumlah jurnalis AFP di kota Samraong, Kamboja, dekat area perbukitan yang dipenuhi hutan melaporkan wilayah itu menjadi lokasi pertempuran paling sengit. Mereka mendengar dentuman artileri pada Sabtu (26/7) siang waktu setempat.

    Seorang warga desa Thailand yang dihubungi melalui telepon saat berlindung di sebuah bunker di Provinsi Sisaket — hanya 10 kilometer dari perbatasan — juga melaporkan dirinya mendengar tembakan artileri.

    Laporan terbaru militer Thailand menyebut lima tentaranya tewas pada Jumat (25/7), sehingga jumlah korban tewas di negara tersebut bertambah menjadi sedikitnya 20 orang sejauh ini. Para korban tewas itu terdiri atas 14 warga sipil dan enam tentara Thailand.

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan sedikitnya 13 orang tewas — terdiri atas delapan warga sipil dan lima tentara — akibat serangan militer Thailand. Lebih dari 70 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan lintas perbatasan itu.

    Secara total, sedikitnya 33 orang tewas dalam bentrokan berdarah di perbatasan Thailand dan Kamboja.

    Angka itu lebih tinggi daripada 28 korban tewas dalam pertempuran besar terakhir antara kedua negara pada tahun 2008 dan tahun 2011 lalu.

    Pertempuran sengit antara kedua negara itu telah memaksa lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari area perbatasan Thailand, dan lebih dari 35.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka di Kamboja.

    Duta Besar Kamboja untuk PBB, Chhea Keo, setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat dengan Thailand.

    Thailand belum memberikan tanggapan langsung, namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan kepada AFP bahwa Bangkok terbuka untuk berdialog dengan Kamboja, mungkin dengan bantuan Malaysia yang tahun ini menjabat Ketua ASEAN.

    Lihat juga Video: SPBU di Thailand Dibom Kamboja, 6 Orang Tewas

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • 2 Versi Kemiskinan RI, Kok Bisa Beda Jauh?

    2 Versi Kemiskinan RI, Kok Bisa Beda Jauh?

    Jakarta –

    Angka kemiskinan Indonesia telah resmi diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, ada perbedaan angka kemiskinan antara versi yang dilaporkan BPS dengan versi Bank Dunia (World Bank).

    Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, Bank Dunia memperkenalkan standar baru dalam mengukur kemiskinan per Juni 2025. Hal ini termasuk juga dengan menggunakan standar garis kemiskinan ekstrem yang jadi sebesar US$ 3 berdasarkan purchasing power parity (PPP), atau paritas daya beli.

    “Bank Dunia memang memperkenalkan standar baru. Kemiskinan ekstrem untuk negara-negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income countries, termasuk Indonesia. Yaitu di bulan Juni ini, World Bank sudah merilis dengan standarnya yaitu US$ 3 PPP per kapita per hari,” ujarnya dalam konferensi pers yang dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

    Berdasarkan standar itu, Bank Dunia memperkirakan ada sebanyak 5,44% penduduk Indonesia pada 2023 hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem versi teranyar. Persentase ini menunjukkan adanya perbedaan data angka kemiskinan ekstrem versi BPS.

    Ateng juga bilang, saat ini pihaknya belum menggunakan tolok ukur US$ 3 PPP untuk menakar garis kemiskinan ekstrem Indonesia. Tetapi ia bilang, BPS akan tetap mengikuti perkembangan metode global dalam pengukuran kemiskinan esktrem.

    “Bank Dunia memperkirakan 5,44% penduduk Indonesia pada tahun 2023 berada di bawah garis kemiskinan ekstrim versi tersebut. Kemudian, sampai saat ini memang kita belum secara resmi mengadopsi batas US$ 3 PPP tersebut sebagai garis kemiskinan ekstrim nasional. Namun demikian, BPS akan terus mengikuti perkembangan metode global tentang pengukuran terutama kemiskinan ekstrim tersebut,” beber Ateng.

    Ateng juga bilang, BPS sampai saat ini masih mengacu pada standar US$ 2,15 PPP untuk menjaga konsistensi dengan penghitungan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk diketahui, angka kemiskinan ekstrem RI per Maret 2024 yaitu sebesar 0,83% mengacu pada US$ 1,9 PPP versi 2011.

    “Kami masih menggunakan US$ 2,15 PPP karena tadi agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya. Angka kemiskinan ekstrim pada Maret 2024 sebesar 0,83%, ini mengacu kepada US$ yang direvisi, US$ 1,9 2011 PPP. Angka tersebut diperoleh dari metode penghitungan yang lama,” bebernya.

    “Sementara itu, kemiskinan ekstrem 0,85% yang barusan kami rilis mengacu pada garis kemiskinan US$ 2,15 PPP di 2017, serta dihitung mengadopsi (dengan) jadi Bank Dunia mengeluarkan metode baru yang telah dikomunikasikan kami juga dengan World Bank,” ia menguraikan.

    Ateng bilang, Bank Dunia mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017 yang langsung diadopsi oleh BPS. Kemudian, per Maret 2024 ketika angka kemiskinan ekstrem dihitung dengan metode yang sama, Ateng bilang ada persentasenya sebesar 1,26%.

    “Pada Maret 2024 ketika dihitung dengan metode yang sama, hasilnya 1,26%. Sehingga kemiskinan ekstrem Maret 2025 turun dibandingkan dengan esktrem Maret 2024. Intinya metode baru ini, kita yang lama masih menggunakan pertumbuhan CPI (consumer price index), yang baru ini kita sudah mengadopsi salah satu di PBB, deflator ya, spasial deflator. Itu perbedaannya. Jadi, yang lama hanya digerakkan CPI, sekarang sudah ada namanya spasial deflator,” ungkapnya.

    Kemiskinan Versi Bank Dunia

    Foto: Pradita Utama

    Mengacu pada fact sheet yang dikeluarkan Bank Dunia per 13 Juni 2025, estimasi angka kemiskinan oleh Bank Dunia sengaja dibuat berbeda dengan definisi kemiskinan nasional yang digunakan oleh sebagian besar pemerintah.

    Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena digunakan untuk tujuan yang berbeda. Garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah masing-masing negara, menyesuaikan dengan konteks unik negara tersebut.

    Garis kemiskinan nasional digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan di tingkat nasional, seperti penargetan bantuan kepada masyarakat miskin.

    Bank Dunia menjelaskan, tidak ada definisi tunggal kemiskinan yang dapat digunakan untuk semua tujuan, dan inilah alasan mengapa ada perbedaan dalam garis dan metode penghitungan.

    Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS adalah yang paling tepat sebagai tolok ukur. Garis kemiskinan internasional yang diterbitkan oleh Bank Dunia sesuai digunakan untuk memantau kemiskinan global dan membandingkan Indonesia dengan negara lain atau standar global.