Xcloud.id

partai: PBB

  • Gaza Hadapi Kelaparan Massal yang Dibuat dan Disengaja

    Gaza Hadapi Kelaparan Massal yang Dibuat dan Disengaja

    JAKARTA – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan kelaparan massal di Jalur Gaza “dibuat dan disengaja.”

    Mereka mengatakan mekanisme distribusi bantuan yang didukung Israel dan AS, yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” atau GHF, dibentuk untuk memuluskan “tujuan militer dan politik.”

    “Kelaparan massal yang disengaja dan terencana. Hari ini, lebih banyak anak meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kelaparan,” demikian pernyataan tersebut dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 26 Juli.

    Mereka menekankan “sistem distribusi (GHF) yang cacat tersebut tidak dirancang untuk mengatasi krisis kemanusiaan.”

    UNRWA menekankan sistem itu “melayani tujuan militer dan politik. Sistem ini kejam karena lebih banyak merenggut nyawa daripada menyelamatkan nyawa.”

    Badan tersebut menjelaskan di bawah sistem tersebut, Israel mengendalikan “semua aspek akses kemanusiaan, baik di luar maupun di dalam Gaza.”

    Sejak 27 Mei, Tel Aviv mulai melaksanakan rencana penyaluran bantuan melalui “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” mekanisme yang didukung oleh Israel dan AS tetapi ditolak oleh PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan besar.

    UNRWA mencatat selama gencatan senjata sebelumnya pada 2025, yang dimulai pada Januari dan kemudian tidak diimplementasikan oleh Israel pada Maret, mereka “membalikkan kelaparan yang semakin dalam.”

    Badan tersebut menambahkan “saat ini, UNRWA sendiri memiliki 6.000 truk bantuan makanan dan medis yang tertahan di Mesir dan Yordania.”

    UNRWA telah berulang kali menyerukan pengaktifan kembali mekanisme distribusi bantuan yang diawasi PBB untuk membantu meringankan krisis kelaparan di Gaza.

    Sejak 2 Maret, Israel sudah tidak melaksanakan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas serta menutup perlintasan Gaza, sehingga ratusan truk bantuan terdampar di perbatasan.

    Israel menolak seruan internasional untuk melaksanakan gencatan senjata dan terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak akhir 2023, sehingga menewaskan lebih dari 59.600 warga Palestina.

    Kematian akibat kelaparan melonjak dalam beberapa hari terakhir akibat blokade yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan buruknya distribusi bantuan yang dilakukan oleh lembaga bantuan GHF yang kontroversial.

    Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

  • BPR Bisa Jadi Alternatif Pinjaman di Luar Pinjol, Ini Faktanya

    BPR Bisa Jadi Alternatif Pinjaman di Luar Pinjol, Ini Faktanya

    Jakarta –

    Pinjaman online (pinjol) merupakan salah satu pilihan populer bagi banyak orang yang membutuhkan pinjaman dana cepat karena pengajuan utang yang mudah. Sayangnya penggunaan pinjol yang tidak bijak dapat berdampak buruk pada debitur.

    Salah satu yang kerap terjadi adalah banyaknya masyarakat yang terjebak dalam pinjol ilegal. Selain itu kemudahan proses pinjaman juga kerap disalahgunakan para debitur, membuat utang mereka menumpuk tanpa disadari.

    Padahal selain pinjol, terdapat banyak sekali alternatif pinjaman bagi masyarakat. Bahkan alternatif ini sudah dipastikan aman, meski bukan berarti tanpa risiko.

    Salah satunya ada pinjaman dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR), terutama bagi mereka yang membutuhkan dana cepat atau memiliki agunan tetapi tidak memenuhi syarat bank umum.

    BPR menawarkan berbagai jenis pinjaman, termasuk pinjaman tanpa agunan dan pinjaman dengan agunan, dengan proses yang relatif cepat dan bunga yang kompetitif.

    Persyaratan Pengajuan Pinjaman di BPR

    Melansir situs resmi BPR Arto Moro, salah satu alasan kenapa banyak orang milih Bank Perekonomian Rakyat adalah karena persyaratan pinjaman yang lebih sederhana dibanding bank umum. Tapi bukan berarti bisa asal ajukan pinjaman tanpa syarat tertentu.

    Berikut ini persyaratan umum saat mengajukan pinjaman di BPR:

    1. Dokumen Pribadi

    – Copy KTP (Suami/Istri yang masih berlaku)
    – Copy KK (Kartu Keluarga)
    NPWP
    – Copy Akta Nikah/Akta Cerai/Surat Keterangan Belum Menikah

    2. Dokumen Pendukung (Tergantung Profesi)

    – Rekening Koran 6 bulan terakhir
    – Slip Gaji Terbaru
    – Surat Keterangan Kerja/Pegawai Tetap wajib minimal 2 tahun masa kerja (Staff/karyawan)
    – Surat Ijin Praktek/Sertifikat (untuk Profesi)

    3. Dokumen Agunan (Jaminan)

    – Copy SHM/SHGB
    – Copy PBB terakhir
    – Copy IMB/bukti pengurusan IMB

    Setiap BPR bisa punya sedikit perbedaan soal syarat, jadi sebaiknya calon debitur melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke BPR tujuan sebelum ngumpulin dokumen.

    Jika dibandingkan dengan persyaratan pinjol yang biasanya hanya membutuhkan foto diri dan KTP, syarat pengajuan pinjaman di BPR bisa terkesan lebih sulit. Apalagi beberapa pinjaman mungkin juga dibutuhkan agunan.

    Meski begitu, BPR masih bisa menjadi alternatif pilihan di luar pinjol. Mengingat BPR biasanya memiliki bunga yang lebih kompetitif daripada pinjaman bank pada umumnya.

    Proses Pengajuan Pinjaman di BPR

    Secara proses, pengajuan pinjaman di BPR juga lebih panjang dan rumit dibandingkan dengan pinjol. Namun proses ini dibutuhkan untuk menjamin pinjaman bagi nasabah maupun BPR selaku pemberi pinjaman itu sendiri.

    1. Konsultasi Awal

    Nasabah bisa datang langsung ke kantor BPR atau hubungi mereka untuk tanya-tanya produk kredit dan persyaratan.

    2. Persiapan Dokumen

    Setelah tahu syaratnya, nasabah kumpulkan dokumen pribadi, dokumen pendukung, dan agunan (kalau ada).

    3. Pengajuan dan Verifikasi

    Nasabah serahkan dokumen lengkap ke petugas. Mereka akan cek data dan keabsahan dokumen kamu.

    4. Survei dan Penilaian

    Tim BPR biasanya akan survei lokasi usaha atau agunan untuk memastikan semuanya sesuai.

    5. Proses Persetujuan dan Pencairan

    Kalau semua sudah oke, pinjaman nasabah akan disetujui dan dana dicairkan ke rekening yang sudah ditentukan.

    Biasanya proses ini bisa selesai dalam beberapa hari sampai minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan jenis pinjaman. Berbeda dengan pinjol yang dapat selesai hanya dalam hitungan hari bahkan jam.

    (igo/fdl)

  • Muhammadiyah Semringah Prancis Akui Palestina, Harap Diikuti Negara Lain

    Muhammadiyah Semringah Prancis Akui Palestina, Harap Diikuti Negara Lain

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan pernyataan Prancis itu menjadi momentum dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

    “Kita sambut gembira karena dengan demikian jumlah negara-negara maju yang mendukung perjuaangan rakyat Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat akan semakin meningkat,” kata Anwar saat dihubungi, Minggu (27/7/2025).

    Anwar menilai keputusan dari Prancis itu bisa berdampak signifikan terhadap nasib Palestina. Dia menyinggung riwayat Prancis yang kerap berpihak pada Israel dalam konflik Gaza.

    “Apalagi Prancis selama ini dikenal sebagai negara sekutu dan pendukung berat Israel bersama Inggris dan Amerika. Tindakan Prancis ini tentu jelas sangat membantu perjuangan rakyat Palestina,” ujar Anwar.

    Muhammadiyah berharap langkah dari Prancis ini diikuti oleh banyak negara lain di dunia. Dukungan dari negara-negara Barat itu diyakini bisa mempercepat upaya kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    (ygs/dhn)

  • PBB Warning Keras AS & China, Malapetaka di Depan Mata

    PBB Warning Keras AS & China, Malapetaka di Depan Mata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan keras kepada dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat (AS) dan China. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan bahwa persaingan dalam teknologi tak boleh mengorbankan masa depan bumi.

    Ia menyebut malapetaka sudah di depan mata jika dunia masih bergantung pada bahan bakar fosil.

    Dalam pidatonya di markas besar PBB, Guterres menyoroti maraknya pembangunan pusat data (data center) berbasis gas dan batu bara, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI).

    Ia menegaskan bahwa masa depan teknologi harus ditenagai oleh energi bersih. Guterres juga meminta pemerintah di seluruh dunia untuk menyiapkan rencana iklim nasional yang baru guna mencapai target Perjanjian Paris sebelum September.

    Ia menyatakan bahwa momen ini merupakan peluang besar bagi pemerintah untuk memenuhi seluruh permintaan listrik baru dengan energi terbarukan serta menggunakan air secara berkelanjutan dalam sistem pendingin.

    Seperti diketahui, AS dan China adalah dua negara yang paling kencang mengembangkan teknologi AI dan berinvestasi pada data center sebagai penopangnya. Keduanya bersaing untuk mendominasi teknologi AI dunia.

    Peringatan ini disampaikan sebelum Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan Rencana Aksi AI dari pemerintahannya. Rencana ini diperkirakan akan mencakup sejumlah kebijakan eksekutif untuk melonggarkan pembatasan penggunaan lahan dan produksi energi demi mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI).

    Trump sebelumnya telah menetapkan status darurat energi nasional untuk mengatasi tingginya kebutuhan listrik pusat data dalam menjalankan AI, serta untuk mempermudah pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas, batu bara, dan nuklir guna bersaing dengan China.

    Sebagai dua rival ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China kini terjebak dalam persaingan teknologi untuk memperebutkan dominasi di bidang AI.

    Namun, di saat yang sama, Trump juga telah mengeluarkan perintah eksekutif dan menandatangani undang-undang “One Big Beautiful Bill Act” yang membatasi insentif untuk energi angin dan surya, dua sumber energi terbarukan yang saat ini mendominasi daftar antrean pembangkit listrik baru yang akan tersambung ke jaringan listrik.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Akhirnya Turun Tangan ke ASEAN, Desak Gencatan Senjata Kamboja-Thailand

    Trump Akhirnya Turun Tangan ke ASEAN, Desak Gencatan Senjata Kamboja-Thailand

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump akhirnya turun tangan ke ASEAN. Selang 3 hari perang Thailand-Kamboja, Trump meminta kedua negara berdamai.

    Trump pada Sabtu menghubungi para pemimpin Kamboja dan Thailand untuk mendesak gencatan senjata karena pertempuran di sepanjang perbatasan berlanjut memasuki hari ketiga.

    “Panggilan telepon dengan Kamboja telah berakhir, tetapi kami akan menghubungi kembali mengenai penghentian perang dan gencatan senjata berdasarkan apa yang disampaikan Thailand. Saya mencoba menyederhanakan situasi yang rumit ini!” tulis Trump di platform media sosialnya dilansir Reuters, Sabtu, 26 Juli.

    Sementara panggilan telepon kepada pemimpin Thailand sedang dilakukan.

    Kamboja sebelumnya menyerukan gencatan senjata dengan Thailand setelah dua hari militer kedua negara bentrok di perbatasan.

    Hal ini disampaikan Chhea Keo, duta besar negara itu untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kamboja meminta gencatan senjata segera — tanpa syarat — dan kami juga menyerukan solusi damai untuk sengketa ini,” kata Keo dikutip AFP sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu, 26 Juli.

    Pernyataan Keo disampaikan setelah pertemuan tertutup Dewan Keamanan yang dihadiri oleh Kamboja dan Thailand.

    Thailand dan Kamboja saling serang dengan artileri berat untuk hari kedua pada Jumat, 25 Juli, saat pertempuran di perbatasan meningkat dan meluas.

    Pemimpin Kamboja mengatakan Thailand telah menyetujui usulan gencatan senjata Malaysia tetapi kemudian mundur.

    Dilaporkan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan setuju secara prinsip dengan usulan Malaysia untuk gencatan senjata antara pasukan Thailand dan Kamboja.

    Thailand akan mempertimbangkan rencana tersebut, tetapi harus didasarkan pada kondisi lapangan yang sesuai.

    “Perlu ditegaskan bahwa sepanjang hari, pasukan Kamboja terus melanjutkan serangan tanpa pandang bulu di wilayah Thailand,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand dalam sebuah unggahan di X dilansir Reuters, Jumat, 25 Juli.

    “Tindakan Kamboja menunjukkan kurangnya itikad baik dan terus membahayakan warga sipil,” sambung Kemlu Thailand.

  • Data Ngeri PBB Ungkap Sepertiga Warga Gaza Tak Makan Berhari-hari

    Data Ngeri PBB Ungkap Sepertiga Warga Gaza Tak Makan Berhari-hari

    Jakarta –

    Penderitaan warga di Gaza seperti tak kunjung usai. Di tengah gempuran Israel, kelaparan massal kini turut mereka rasakan.

    Badan bantuan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa nyaris sepertiga warga Gaza “tidak makan selama berhari-hari” saat kelaparan massal menyelimuti daerah kantong Palestina yang dilanda perang sejak Oktober 2023 lalu.

    Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, sebut badan bantuan pangan PBB Program Pangan Dunia (WFP), seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025), telah mencapai “tingkat keputusasaan yang baru dan mencengangkan”.

    WFP yang berbasis di Roma, Italia, sebelumnya telah memperingatkan “risiko kelaparan kritis” di Jalur Gaza yang dilanda perang tanpa henti. Israel telah menuai kecaman internasional atas situasi terkini di wilayah tersebut.

    “Hampir satu dari tiga orang tidak makan selama berhari-hari. Malnutrisi meningkat dengan 90.000 perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perawatan,” sebut WFP dalam pernyataannya pada Jumat (25/7).

    470 Ribu Orang di Gaza Terancam Kelaparan

    Disebutkan oleh WFP bahwa sekitar 470.000 orang di Jalur Gaza diperkirakan akan menghadapi “bencana kelaparan” atau “catastrophic hunger” — kategori paling parah dalam klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu PBB — antara Mei dan September tahun ini.

    “Bantuan pangan adalah satu-satunya cara bagi masyarakat untuk mengakses makanan karena harga pangan sedang melambung tinggi,” kata WFP dalam pernyataannya.

    “Banyak orang sekarat karena kurangnya bantuan kemanusiaan,” imbuh pernyataan WFP tersebut.

    Palestinians inspect the damage at an UNRWA school sheltering displaced people that was hit in an Israeli air strike on Sunday, in Gaza City, June 30, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa Foto: REUTERS/Mahmoud Issa

    Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan telah memperingatkan akan melonjaknya jumlah anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di Jalur Gaza, yang diblokade Israel pada Maret lalu di tengah perangnya melawan kelompok Hamas.

    Israel sebelumnya membantah sebagai penyebab kelaparan massal di Jalur Gaza. Bantahan itu disampaikan setelah kritikan internasional semakin meningkat yang menuduh Tel Aviv berada di balik kekurangan pangan kronis yang memicu kelaparan massal yang kini menyelimuti berbagai wilayah Jalur Gaza.

    Israel Bantah Jadi Pemicu Kelaparan

    Sebanyak 111 organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), dalam pernyataan bersama pada Rabu (23/7), menyatakan bahwa “kelaparan massal” sedang menyebar di Jalur Gaza.

    Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga turut berkomentar mengatakan bahwa “sebagian besar penduduk Gaza mengalami kelaparan”. Dia bahkan menyebut kelaparan massal itu merupakan “buatan manusia”, namun tanpa menyebut nama Israel.

    Reaksi keras diberikan Israel, dengan juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, menegaskan Israel tidak memicu kelaparan massal di Jalur Gaza. Tel Aviv justru menyalahkan kelompok Hamas yang dituding secara sengaja menciptakan krisis kemanusiaan di wilayah Jalur Gaza.

    “Tidak ada kelaparan yang disebabkan oleh Israel. Ada kekurangan (pasokan) buatan manusia yang diatur oleh Hamas,” tegas Mencer dalam pernyataannya.

    25 Orang Tewas dalam Serangan Terbaru Israel, Mayoritas Korban Sedang Cari Bantuan

    Sedikitnya 25 orang tewas akibat rentetan serangan udara dan tembakan pasukan Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (26/7) dini hari. Sebagian besar korban kehilangan nyawa saat menunggu truk bantuan kemanusiaan.

    Palestinians walk with aid supplies which they received from the U.S.-backed Gaza Humanitarian Foundation, in the central Gaza Strip, May 29, 2025. REUTERS/Ramadan Abed REFILE – CORRECTING LOCATION FROM “NEAR AN AREA OF GAZA KNOWN AS THE NETZARIM CORRIDOR” TO “IN THE CENTRAL GAZA STRIP”. Foto: REUTERS/Ramadan Abed

    Staf rumah sakit Shifa, yang menjadi tempat jenazah korban dibawa, seperti dilansir Associated Press dan AFP, Sabtu (26/7/2025), melaporkan sebagian besar korban tewas akibat tembakan yang mengarah ke mereka saat menunggu truk bantuan kemanusiaan di dekat perlintasan perbatasan Zikim.

    Badan pertahanan sipil Gaza juga melaporkan bahwa “pasukan Israel menembaki orang-orang yang menunggu bantuan kemanusiaan” di barat laut Gaza City. Para saksi mata mengatakan kepada AFP bahwa ribuan orang telah berkumpul di area tersebut untuk menunggu bantuan.

    Salah satu saksi mata, Abu Hamir Hamoudeh, mengatakan bahwa militer Israel melepaskan tembakan “ketika orang-orang sedang menunggu untuk mendekati titik distribusi”, yang terletak di dekat pos militer Israel area Zikim, barat laut Sudaniyah.

    Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan kepada AFP bahwa empat warga Palestina tewas akibat serangan udara di area Al-Rimal, Gaza City, di bagian utara Jalur Gaza.

    Satu orang lainnya tewas akibat serangan drone di dekat Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan. Sedangkan tembakan artileri di kamp Al-Bureij di Jalur Gaza bagian tengah, menurut badan pertahanan sipil Gaza, menewaskan satu orang lainnya.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

  • MUI Harap Makin Banyak Negara Eropa Serukan ‘Free Palestine’

    MUI Harap Makin Banyak Negara Eropa Serukan ‘Free Palestine’

    Jakarta –

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan akan terus membersamai pemerintah dalam menjalankan setiap program yang diusung. Salah satunya memperjuangkan kemerdekaan di Palestina.

    Ketua MUI Anwar Iskandar mengatakan pihaknya terus memantau upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, sampai saat ini, pemerintah terus fokus menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat.

    “Lewat mimbar ini, saya ingin mengatakan, tidak ada kata lain bagi Majelis Ulama untuk terus membersamai Presiden Republik Indonesia. Karena apa? karena program-program itu dan sikap-sikap itu amat Islami, sesuatu yang Islami harus didukung oleh ulama,” ungkap Anwar dalam sambutannya saat acara Milad ke-50 MUI di Asrama Haji, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

    Selain itu, Anwar juga memastikan sampai hari ini, MUI konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Dia mengatakan MUI masih terus mengirimkan upaya bantuan untuk Palestina, termasuk makanan.

    “MUI tidak pernah berhenti untuk menyuarakan sebuah dukungan yang tulus kepada perjuangan rakyat Palestina dengan cara apapun,” jelas dia.

    Khusus persoalan Palestina, dia menyebut MUI menilai yang dilakukan Israel sangatlah kejam. Dia pun berharap dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina akan semakin banyak setelah beberapa negara Eropa telah menunjukkan sikap mengutuk kekejian Israel.

    Dia pun meminta agar seluruh masyarakat Indonesia bisa terus menjaga kepedulian terhadap bangsa Palestina. Dia menekankan memiliki empati terhadap Palestina cukup menjadi seorang manusia.

    “Kita harus menunjukkan sikap yang manusiawi terhadap sesama dan apa yang menjadi sikap kita ini selaras dan sejalan dengan sikap pemerintah kita, pemerintah luar negeri kita, menteri luar negeri kita, dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan daripada kemerdekaan negara Republik Indonesia,” imbuhnya.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    (azh/azh)

  • Bantuan Via Udara ke Gaza Tak Efektif Atasi Krisis Kelaparan

    Bantuan Via Udara ke Gaza Tak Efektif Atasi Krisis Kelaparan

    Jakarta –

    Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bahwa rencana pengiriman bantuan melalui udara ke jalur Gaza tidak akan menyelesaikan krisis kelaparan. Krisis pangan ini disebabkan oleh pembatasan pasokan selama berbulan-bulan.

    “Pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah. Biayanya mahal, tidak efisien, dan bahkan dapat membunuh warga sipil yang kelaparan,” tulis Kepala UNRWA Philippe Lazzarini di X, sembari menyebut gelombang kelaparan yang melanda Gaza sebagai buatan manusia, dilansir AFP, Minggu (27/7/2025).

    Seorang pejabat Israel mengatakan kepada AFP pada hari Jumat (25/7) bahwa pengiriman bantuan di Gaza akan segera dilanjutkan. Juga menambahkan bahwa pengiriman tersebut akan dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Yordania.

    Situasi kemanusiaan di wilayah Palestina telah memburuk secara drastis dalam beberapa hari terakhir, dengan LSM internasional memperingatkan akan melonjaknya malnutrisi di kalangan anak-anak.

    “Cabut pengepungan, buka gerbang, dan jamin pergerakan yang aman + akses yang bermartabat bagi orang-orang yang membutuhkan,” kata Lazzarini, merujuk pada berbagai titik masuk di bawah kendali Israel yang mengatur akses ke Gaza.

    Israel memberlakukan blokade total terhadap masuknya bantuan ke Gaza pada 2 Maret setelah perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata gagal. Israel mulai mengizinkan masuknya sedikit bantuan lagi pada akhir Mei.

    PBB dan LSM di lapangan telah mengecam kelangkaan parah yang dihadapi 2,4 juta penduduk Gaza, dengan kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan bahan bakar.

    Militer Israel mengatakan pada hari Jumat bahwa negara itu tidak membatasi jumlah truk yang masuk ke Jalur Gaza. dan bahwa organisasi kemanusiaan dan PBB tidak mengambil bantuan setelah berada di dalam wilayah tersebut.

    (azh/azh)

  • Prancis Akui Palestina, Pemimpin Eropa Kasih Komentar Tak Terduga

    Prancis Akui Palestina, Pemimpin Eropa Kasih Komentar Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa jika Palestina diakui sebelum didirikan maka akan menjadi kontraproduktif. Hal itu menyusul wacana Palestina yang akan menjadi negara berdaulat.

    “Saya sangat mendukung Negara Palestina tetapi saya tidak mendukung pengakuannya sebelum pendiriannya,” kata Meloni kepada harian Italia La Repubblica, dilansir Reuters, Sabtu (26/7/2025).

    “Jika sesuatu yang tidak ada dikenali di atas kertas, masalahnya bisa tampak terpecahkan padahal tidak ada,” tambah Meloni.

    Adapun, Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September, menarik kecaman dari Israel dan Amerika Serikat. Apalagi hal itu di tengah perang di Gaza antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.

    Pada hari Jumat (25/7/2025), Menteri Luar Negeri Italia mengatakan pengakuan negara Palestina harus terjadi bersamaan dengan pengakuan Israel oleh entitas Palestina yang baru.

    Di samping itu, seorang juru bicara pemerintah Jerman juga mengatakan bahwa Berlin tidak berencana untuk mengakui negara Palestina dalam jangka pendek dan mengatakan prioritasnya sekarang adalah membuat “kemajuan yang sudah lama tertunda” menuju solusi dua negara.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.

    Pengumuman ini disampaikan Macron pada Kamis (24/7/2025), di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Prioritas mendesak hari ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” tulis Macron dalam unggahannya di media sosial, dilansir AFP.

    Jika kemudian terealisasi maka Prancis menjadi negara kelompok kaya G-7 yang mengakui Palestina.

    Negara lain belum merencanakan hal yang sama, mulai dari Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Langkah Prancis ini juga semakin menambah negara Eropa yang mengakui Palestina. Sebelumnya beberapa negara Eropa secara resmi telah mengakui Negara Palestina, mencerminkan meningkatnya dukungan internasional. Di antaranya adalah Armenia, Slovenia, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol.

    Saat ini, Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 147 dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mewakili sekitar 75 persen komunitas internasional. Palestina juga diakui oleh Takhta Suci (Vatikan), otoritas tertinggi Gereja Katolik dan pemegang status pengamat di PBB.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Korban Jiwa Perang Thailand Vs Kamboja Terus Berjatuhan

    Korban Jiwa Perang Thailand Vs Kamboja Terus Berjatuhan

    Jakarta –

    Pertikaian perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang berlangsung sejak lama kini kembali memanas. Ketegangan kembali muncul setelah bentrokan terjadi beberapa hari lalu sehingga korban jiwa terus bertambah.

    Ketegangan kedua negara pun menjadi pertempuran intens yang melibatkan jet tempur, artileri, tank, dan pengerahan pasukan darat, berlangsung Kamis (24/7) dan berlanjut hingga saat ini.

    Serangan terjadi di beberapa provinsi di Thailand. Yakni Provinsi Sisaket, Provinsi Surin, Provinsi Ubon dan Provinsi Buriram. Sementara, provinsi Kamboja yang berbatasan langsung dengan keempat Provinsi ini adalah Provinsi Oddar Meanchey.

    Warga Thailand mengungsi ke tempat perlindungan akibat bentrokan artileri dengan Kamboja. Konflik semakin memanas, gencatan senjata belum tercapai. (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)Korban Tewas 13 Orang di Kamboja

    Korban tewas akibat serangan militer Thailand di area perbatasan Kamboja dilaporkan bertambah menjadi sedikitnya 13 orang. Sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil yang terjebak bentrokan berdarah antara militer kedua negara di wilayah perbatasan yang disengketakan.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, seperti dilansir AFP dan Khmer Times, Sabtu (26/7), melaporkan bahwa para korban tewas terdiri atas delapan warga sipil dan lima personel Angkatan Bersenjata Kamboja.

    Lebih dari 70 orang lainnya, sebut Socheata, mengalami luka-luka akibat rentetan serangan lintas perbatasan yang dilancarkan militer Thailand sejak bentrokan terbaru pecah pada Kamis (24/7).

    Puluhan korban luka itu terdiri atas 21 tentara Kamboja dan setidaknya 50 warga sipil, dengan kondisi luka-luka mereka memiliki tingkat keparahan yang bervariasi. Disebutkan Socheata bahwa warga sipil yang luka-luka itu terjebak serangan artileri yang menargetkan desa Ekphap, Thmar Da Commune, di distrik Veal Veng.

    Korban 20 Orang Tewas di Thailand

    Bentrokan perbatasan antara Thailand dan Kamboja memasuki hari ketiga pada Sabtu (26/7), meskipun ada seruan gencatan senjata segera dari Phnom Penh.

    Laporan terbaru militer Thailand menyebut lima tentaranya tewas pada Jumat (25/7). Dengan begitu, jumlah korban tewas di negara tersebut bertambah menjadi sedikitnya 20 orang sejauh ini.

    Para korban tewas itu terdiri atas 14 warga sipil dan enam tentara Thailand.

    Potret Kuil Preah Vihear, Pangkal Konflik Kamboja-Thailand (Foto: Francis DEMANGE/Gamma-Rapho via Getty Images) Ratusan Ribu Warga Dievakuasi

    Pertempuran sengit antara kedua negara itu telah memaksa lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari area perbatasan Thailand dan lebih dari 35.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka di Kamboja.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, menyebut sedikitnya 35.829 warga sipil telah dievakuasi dari area-area berisiko tinggi di Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Pursat yang ada di wilayah perbatasan yang menjadi lokasi bentrokan.

    Seruan Gencatan Senjata

    Duta Besar Kamboja untuk PBB, Chhea Keo, setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat dengan Thailand.

    Thailand belum memberikan tanggapan langsung, namun Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan kepada AFP bahwa Bangkok terbuka untuk berdialog dengan Kamboja, mungkin dengan bantuan Malaysia yang tahun ini menjabat Ketua ASEAN.

    Orang-orang mendonorkan darah di pusat donor darah, menyusul serangan artileri dari Thailand dan Kamboja yang menewaskan warga sipil saat pertempuran terburuk mereka dalam lebih dari satu dekade memasuki hari kedua, di Phnom Penh, Kamboja, 25 Juli 2025. (Foto: REUTERS/Chantha Lach)Kondisi WNI

    Thailand dan Kamboja saling serang hingga menyebabkan 15 warga di Thailand tewas. Kementerian Luar Negeri menyampaikan tidak ada WNI yang terdampak perang dua negara tetangga tersebut.

    “Sejauh ini tidak ada WNI yang terdampak dari situasi saat ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah (Roy) Soemirat, Sabtu (26/7).

    Dalam surat edaran KBRI Bangkok, WNI diimbau agar waspada atas peperangan ini. Terutama WNI yang berada di daerah perbatasan, yakni di Trat, Sa Kaeo, Ubon dan Ratchathani.

    “Berdasarkan data lapor diri, saat ini terdapat 15 WNI yang tersebar di wilayah sekitar perbatasan Thailand-Kamboja,” tulisnya dalam edaran tersebut.

    “KBRI Bangkok kembali mengimbau kepada WNI yang menetap di Thailand lebih dari 6 bulan agar melakukan lapor diri melalui portal peduli WNI www.peduliwni.kemlu.go.id,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)