Xcloud.id

partai: PBB

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah signifikan untuk mengakhiri “kondisi yang sangat memprihatinkan” di Gaza dan memenuhi beberapa syarat lainnya, kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pada Selasa (29/07).

    “Tujuan kami tetap sama: Israel yang aman, berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat,” ujar Starmer dalam pernyataannya dari Downing Street.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah Inggris sebenarnya sudah lama berniat mengakui negara Palestina “sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian demi memberikan dampak maksimal bagi solusi dua negara,” yang menurutnya “kini sedang terancam.”

    “Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian ini, saya mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kondisi yang memprihatinkan di Gaza,” tegas Starmer.

    Starmer: Krisis kemanusiaan ini butuh solusi jangka panjang

    Starmer juga menyerukan agar Israel “menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.”

    Ini termasuk “mengizinkan PBB untuk kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menegaskan bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” lanjutnya.

    Ia juga kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran dan menguasai Jalur Gaza.

    Di tengah kekhawatiran besar akan kelaparan massal di Gaza, Starmer menyerukan agar lebih banyak bantuan dapat menjangkau rakyat Palestina di wilayah tersebut.

    “Kita perlu memastikan sedikitnya 500 truk masuk ke Gaza setiap hari. Namun, pada akhirnya satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang,” jelasnya.

    PM Inggris ini juga menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai “gencatan senjata yang sangat penting.”

    “Gencatan senjata itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang sedang kami kembangkan bersama mitra-mitra internasional kami,” tambahnya.

    Sama seperti AS, Uni Eropa dan Israel, Inggris telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Jika Hamas nantinya tetap terlibat dalam pemerintahan, hal ini dapat mempersulit upaya pengakuan kenegaraan Palestina.

    Israel: Inggris telah ‘memberi hadiah’ pada Hamas

    Pernyataan Starmer ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September.

    Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat selama beberapa minggu terakhir, mulai dari desakan untuk mengakhiri kampanye militer hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Desakan ini juga diiringi dengan peringatan dari kelompok bantuan serta PBB mengenai ancaman kelaparan di Jalur Gaza.

    Sejauh ini, Israel justru meremehkan atau bahkan menolak klaim tentang kelaparan massal tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan Starmer “memberi hadiah pada terorisme keji Hamas dan menghukum para korbannya”

    “Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK,” tulis Netanyahu dalam unggahan di platform X.

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak pernyataan Starmer tersebut dengan mengatakan bahwa Inggris “menyusul langkah Prancis dan tekanan politik dalam negeri, merupakan hadiah bagi Hamas dan merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta kerangka kerja pembebasan para sandera.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

  • Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara di Pertemuan PBB

    Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara di Pertemuan PBB

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Rabu, 30 Juli 2025.

    Kami mengawali laporan ini dengan berita dari Inggris.

    Inggris akan mengakui Palestina paling cepat September

    Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara paling cepat September, kecuali jika Israel mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Pengumuman ini terjadi kurang dari seminggu setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji negaranya akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada pertemuan PBB.

    “Kekhawatiran terbesar kami adalah para sandera Israel dan rakyat Gaza. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mengakhiri penderitaan saat ini dan mengubah situasi di lapangan,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis oleh kantor PM Inggris.

    Kementerian luar negeri Israel menanggapi langkah Inggris dengan menyebutnya sebagai “hadiah untuk Hamas” dan menuduh Inggris merusak upaya mencapai gencatan senjata.

    Australia luncurkan roket buatannya, tapi jatuh

    Sebuah roket rancangan dan buatan Australia diluncurkan untuk pertama kalinya, meskipun jatuh tak lama setelah lepas landas.

    Gilmour Space mencoba meluncurkan roket orbitalnya, yang disebut Eris, dari sebuah pelabuhan antariksa di komunitas Bowen, Queensland utara, pagi ini.

    Roket tersebut berada di udara kurang dari satu menit.

    Para penonton yang berkumpul di Bowen melaporkan mendengar ledakan dan melihat gumpalan asap tebal saat peluncuran dan beberapa saat setelahnya.

    Militan Pakistan tewas dalam serangan India

    Pemerintah India mengatakan pasukan militernya menewaskan tiga militan Pakistan yang terlibat dalam serangan penembakan terhadap turis di Kashmir.

    Serangan tersebut mendorong India untuk menargetkan apa yang disebutnya “infrastruktur teroris” di Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan.

    “Saya ingin memberi tahu seluruh bangsa bahwa ketiga teroris inilah yang membunuh warga negara kami dan sekarang ketiganya telah terbunuh,” kata Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah.

    Pakistan selalu membantah pihaknya terlibat dalam serangan tersebut.

    Puluhan tewas dalam banjir Beijing

    Pekan ini, setidaknya sudah 30 orang tewas di Beijing akibat banjir, sementara 80 ribu orang terpaksa mengungsi menurut pernyataan resmi pemerintah.

    Curah hujan di Beijing mencapai lebih dari 16 sentimeter pada Senin malam dan diperkirakan mencapai 30 cm pada Selasa.

    Di Distrik Miyun, 28 orang tewas dan 17.000 orang harus direlokasi, sementara dua orang tewas di Distrik Yanqing.

    Empat orang lainnya tewas dalam tanah longsor pada Senin di Provinsi Hebei yang berdekatan. Delapan orang lainnya hilang, akibat hujan yang turun selama enam bulan selama akhir pekan.

  • Usai Prancis, Kini Giliran Inggris Akan Akui Negara Palestina

    Usai Prancis, Kini Giliran Inggris Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengumumkan Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang. Starmer mengatakan langkah itu akan dilakukan jika Israel tak kunjung menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025) langkah yang berpotensi menjadi tonggak sejarah ini muncul setelah pemimpin Inggris itu memanggil kembali kabinetnya dari masa reses. Pertemuan dengan kabinetnya itu untuk membahas mengenai situasi mendesak yang memburuk di wilayah Gaza tersebut.

    Dalam pidato di Downing Street yang disiarkan televisi segera setelahnya, Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina jika Israel tidak mengambil langkah-langkah yang dituntut pada saat Majelis Umum PBB diadakan pada bulan September.

    Starmer mengatakan negara-negara harus mengakhiri situasi buruk di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    “Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara,” kata Starmer.

    “Dengan solusi yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak,” imbuhnya.

    “Mereka harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza,” ujarnya.

    Prancis Akan Akui Negara Palestina

    Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    (whn/yld)

  • 60 Ribu Orang Tewas di Gaza Akibat Serangan Israel, 145 Ribu Terluka

    60 Ribu Orang Tewas di Gaza Akibat Serangan Israel, 145 Ribu Terluka

    Jakarta –

    Sebanyak 60.034 orang warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza, Palestina, sejak Oktober 2023. Selain itu, ada 145.870 warga lainnya terluka.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025), Kementerian kesehatan di Gaza mengatakan jumlah korban tewas akibat perang Israel-Hamas telah melampaui 60.000 orang. Jumlah korban tewas itu dihimpun sejak pertempuran yang telah berkecamuk selama hampir 22 bulan.

    “Jumlah korban tewas akibat agresi Israel telah meningkat menjadi 60.034 orang yang gugur,” tulis Kementerian Kesehatan Gaza.

    Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan Gaza juga mencatat ratusan ribu orang terluka akibat serangan Israel. Ada 145.870 warga Gaza yang terluka sejak 7 Oktober 2023.

    “Dan 145.870 orang yang terluka sejak 7 Oktober 2023,” kata Kementerian Kesehatan Gaza.

    Israel Tolak Gencatan Senjata

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menolak apa yang disebutnya sebagai “kampanye yang terdistorsi” dari tekanan internasional untuk gencatan senjata Gaza dan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    “Itu tidak akan terjadi, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan kepada Israel,” tegas Saar dalam pernyataannya.

    Israel menggencarkan operasi militer melawan Hamas di Jalur Gaza selama hampir 22 bulan terakhir, sejak serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober 2023 dilancarkan oleh Hamas.

    Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan internasional semakin meningkat untuk gencatan senjata agar badan-badan bantuan dapat membanjiri Jalur Gaza dengan bantuan pangan dan mencegah apa yang disebut oleh para pemantau yang didukung PBB sebagai kelaparan yang meluas.

    Namun, dalam konferensi pers di Yerusalem, Saar bersikeras menegaskan bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas konflik tersebut dan bahwa tekanan terhadap Israel hanya akan mendorong Hamas untuk mengambil sikap garis keras.

    “Ketika mereka menuntut diakhirinya perang ini, apa sebenarnya maksudnya? Mengakhiri perang saat Hamas tetap berkuasa di Gaza?” tanyanya.

    (whn/whn)

  • Gaza Krisis Kelaparan, PBB Ajak Dunia Kirim Bantuan Pangan Skala Besar

    Gaza Krisis Kelaparan, PBB Ajak Dunia Kirim Bantuan Pangan Skala Besar

    Jakarta –

    Badan-badan bantuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajak seluruh dunia untuk membanjiri Gaza, Palestina, dengan bantuan pangan. PBB menyerukan bantuan pangan skala besar.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (29/7/2025), Badan-badan bantuan utama PBB memperingatkan bantuan pangan harus segera dilakukan. PBB mengatakan Gaza kini tengah di ambang kelaparan skala penuh.

    “Kita perlu membanjiri Gaza dengan bantuan pangan berskala besar, segera dan tanpa hambatan, dan terus mengalirkannya setiap hari untuk mencegah kelaparan massal,” ujar Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) Cindy McCain dalam pernyataan bersama UNICEF dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

    Skenario terburuk kelaparan saat ini sedang terjadi di Jalur Gaza. Peringatan ini dikeluarkan oleh Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sebuah inisiatif yang didukung PBB.

    “Konflik dan pengungsian telah meningkat, dan akses terhadap makanan serta barang dan jasa penting lainnya telah anjlok ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata IPC, dilansir CNN, Selasa (29/7).

    IPC menyebut semakin banyak bukti menunjukkan bahwa kelaparan, malnutrisi, dan penyakit yang meluas mendorong peningkatan kematian akibat kelaparan. IPC juga mengatakan bahwa peringatan tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian dunia.

    Tercatat lebih dari 20.000 anak dirawat untuk perawatan malnutrisi akut antara April dan pertengahan Juli. Jumlah itu di antaranya 3.000 anak lebih mengalami malnutrisi parah.

    “Data terbaru menunjukkan bahwa ambang batas kelaparan telah tercapai untuk konsumsi pangan di sebagian besar Jalur Gaza dan untuk malnutrisi akut di Kota Gaza,” demikian bunyi peringatan tersebut, yang menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri permusuhan dan memungkinkan respons kemanusiaan yang luas, tanpa hambatan, dan menyelamatkan nyawa.

    Pada bulan Mei, IPC melaporkan bahwa seluruh penduduk daerah kantong tersebut mengalami tingkat ketahanan pangan akut yang tinggi. Dan wilayah tersebut berada dalam risiko tinggi kelaparan, jenis krisis kelaparan yang paling parah.

    (whn/azh)

  • Keras! Belanda Nyatakan Tak Sudi Terima 2 Menteri Israel Ini, Ada Apa?

    Keras! Belanda Nyatakan Tak Sudi Terima 2 Menteri Israel Ini, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Belanda secara resmi menyatakan dua menteri senior Israel sebagai persona non grata alias orang yang tak diinginkan, menyusul tudingan bahwa mereka menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.

    Hal ini jadi sebuah langkah diplomatik tegas yang menandai memburuknya hubungan antara Amsterdam dan Tel Aviv di tengah perang yang terus berkecamuk di wilayah tersebut.

    Dalam sebuah surat kepada parlemen yang dirilis Senin (28/7/2025) malam waktu setempat, sebagaimana dilansir AFP, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah “berulang kali menghasut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, mempromosikan perluasan pemukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.”

    Deklarasi persona non grata ini menyusul upaya yang dilakukan Belanda pada bulan Juni lalu ketika mereka mendukung proposal Swedia di Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap kedua pejabat Israel tersebut. Namun, usulan itu gagal mendapat konsensus di antara negara-negara anggota UE.

    Menanggapi keputusan Belanda, Smotrich menyebut para pemimpin Eropa telah “menyerah pada kebohongan Islam radikal yang tengah mengambil alih” dan pada “antisemitisme yang kian meningkat.” Dalam pernyataan di platform X, ia menegaskan penolakannya terhadap tudingan tersebut.

    Sementara itu, Ben-Gvir juga mengeluarkan pernyataan keras. “Bahkan jika saya dilarang memasuki seluruh Eropa, saya akan terus bertindak untuk Israel,” tulisnya di X.

    Ia juga menuduh Eropa bersikap hipokrit. “Di tempat di mana terorisme ditoleransi dan para teroris diterima dengan tangan terbuka, seorang menteri Yahudi dari Israel dianggap tidak diinginkan, para teroris bebas, dan orang-orang Yahudi diboikot.”

    Dalam suratnya kepada parlemen, Menlu Veldkamp menegaskan bahwa tujuan utama Belanda adalah meringankan penderitaan penduduk di Gaza. Ia menyebut bahwa pengiriman bantuan melalui udara adalah metode yang mahal dan berisiko, sehingga pemerintahnya kini mencari alternatif melalui jalur darat.

    “Ini sebabnya Belanda juga mengambil langkah untuk mendukung lebih lanjut pengiriman bantuan melalui darat,” ujarnya.

    Adapun pengiriman bantuan udara ke Gaza kembali dilakukan pada Minggu lalu setelah Israel mengumumkan jeda kemanusiaan sementara di sejumlah wilayah Gaza yang dikepung. Namun, situasi di lapangan tetap sangat mengkhawatirkan.

    Sekitar 2,4 juta warga Palestina di Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan dan malnutrisi parah. Lembaga pemantau pangan global yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), pada Selasa menyatakan bahwa kelaparan kini sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Gaza, dengan ambang batas bencana telah terlampaui dan lebih dari 20.000 anak telah dirawat karena malnutrisi akut sejak April.

    Sebagai tanggapan atas krisis tersebut, Veldkamp mengatakan Belanda akan mendorong penangguhan bagian perdagangan dalam EU-Israel Association Agreement jika Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya.

    “Pemanggilan diplomatik ini juga akan digunakan untuk mengingatkan Israel agar mematuhi kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional,” ujarnya.

    Perdana Menteri Belanda Dick Schoof juga telah menyampaikan sikap resmi pemerintah setelah berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

    “Posisi pemerintah sangat jelas,” kata Schoof. “Warga Gaza harus segera mendapatkan akses yang tak terhalang, aman, dan langsung terhadap bantuan kemanusiaan.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bencana Kelaparan di Gaza, 20 Ribu Anak Dirawat Akibat Malnutrisi Akut

    Bencana Kelaparan di Gaza, 20 Ribu Anak Dirawat Akibat Malnutrisi Akut

    Jakarta –

    Skenario terburuk kelaparan saat ini sedang terjadi di Jalur Gaza. Peringatan ini dikeluarkan oleh Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sebuah inisiatif yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Konflik dan pengungsian telah meningkat, dan akses terhadap makanan serta barang dan jasa penting lainnya telah anjlok ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata IPC, dilansir CNN, Selasa (29/7/2025).

    IPC menyebut semakin banyak bukti menunjukkan bahwa kelaparan, malnutrisi, dan penyakit yang meluas mendorong peningkatan kematian akibat kelaparan. IPC juga mengatakan bahwa peringatan tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian dunia.

    “Mengingat informasi dan data terbaru yang tersedia, analisis IPC baru akan segera dilakukan,” katanya.

    Tercatat lebih dari 20.000 anak dirawat untuk perawatan malnutrisi akut antara April dan pertengahan Juli. Jumlah itu di antaranya 3.000 anak lebih mengalami malnutrisi parah.

    “Data terbaru menunjukkan bahwa ambang batas kelaparan telah tercapai untuk konsumsi pangan di sebagian besar Jalur Gaza dan untuk malnutrisi akut di Kota Gaza,” demikian bunyi peringatan tersebut, yang menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri permusuhan dan memungkinkan respons kemanusiaan yang luas, tanpa hambatan, dan menyelamatkan nyawa.

    Pada bulan Mei, IPC melaporkan bahwa seluruh penduduk daerah kantong tersebut mengalami “ingkat ketahanan pangan akut yang tinggi. Dan wilayah tersebut berada dalam risiko tinggi kelaparan, jenis krisis kelaparan yang paling parah.

    (azh/ygs)

  • Akal-akalan Israel Tak Ada Kelaparan di Gaza Tak Masuk Akal

    Akal-akalan Israel Tak Ada Kelaparan di Gaza Tak Masuk Akal

    Gaza City –

    Kelaparan hebat terjadi di Jalur Gaza, Palestina yang terus dibombardir oleh Israel. Namun, Israel membuat klaim tak masuk akal soal tak ada kelaparan di Gaza.

    Dilansir AFP, situasi krisis di Jalur Gaza semakin memprihatinkan, dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa pekan terakhir memperingatkan akan terjadinya kelaparan yang mengancam jiwa seiring menipisnya pasokan bantuan.

    Tekanan internasional juga semakin meningkat untuk gencatan senjata guna memungkinkan operasi penyaluran bantuan secara besar-besaran.

    Namun pemerintah Israel, di bawah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dengan tegas membantah tuduhan bahwa mereka menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.

    Sementara itu, dilansir BBC pada Senin (28/7), menyebut kondisi saat ini sebagai “masa paling berat yang pernah saya alami sejak lahir. Ini adalah krisis dahsyat yang penuh penderitaan dan kondisi penuh kekurangan.”

    Pakar ketahanan pangan global belum mengklasifikasikan situasi di Gaza sebagai bencana kelaparan, tapi badan-badan di bawah PBB telah memperingatkan bahwa situasi kelaparan massal akibat perbuatan manusia tengah berlangsung di wilayah tersebut. Israel membantah atas kesalahan kontrol pangan berlebihan terhadap wilayah Palestina.

    Mereka–identitas para jurnalis disenyumbinyakan atas alasan keselamatan–menuturkan, kondisi paling menyakitkan saat ini adalah ketidakmampuan mereka memberi makan orang-orang terdekat, terutama anak kecil dan kelompok rentan.

    “Anak saya yang mengidap autisme tidak menyadari situasi yang tengah terjadi. Dia tidak bisa bicara dan tidak paham bahwa kami sedang terjebak di tengah peperangan,” ujar salah seorang juru kamera di Gaza yang memiliki empat anak.

    “Hari-hari belakangan dia sangat kelaparan, bahkan sampai memukul-mukul perutnya untuk mengisyaratkan bahwa dia ingin makan.”

    Jurnalis muda yang bertugas di Gaza selatan mengisahkan bahwa dia merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi orang tua dan saudaranya. “Saya terus memikirkan cara mendapatkan makanan untuk keluarga,” ujarnya.

    Israel Klaim Kirim Bantuan

    Israel mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan melalui udara ke Jalur Gaza usai menghadapi kecaman internasional atas krisis kelaparan yang semakin dalam di wilayah Palestina. Israel juga akan membuka koridor kemanusiaan buntut kecaman tersebut.

    Dilansir AFP, Minggu (27/7/2025), sebelumnya Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza pada 2 Maret setelah perundingan gencatan senjata gagal. Pada akhir Mei, Israel mulai mengizinkan sedikit bantuan untuk dilanjutkan.

    Sebelum Israel mengumumkan pengiriman tujuh paket bantuan, Uni Emirat Arab telah mengatakan akan memulai kembali pengiriman bantuan dan Inggris mengatakan akan bekerja sama dengan mitra termasuk Yordania untuk membantu mereka.

    Keputusan untuk melonggarkan aliran bantuan muncul ketika badan pertahanan sipil Palestina mengatakan lebih dari 50 warga Palestina tewas dalam serangan dan penembakan Israel, beberapa di antaranya saat mereka menunggu di dekat pusat distribusi bantuan.

    “Ini akan memperbaiki situasi kemanusiaan, dan membantah “klaim palsu tentang kelaparan yang disengaja di Jalur Gaza”, tambahnya.

    PM Australia Heran dengan Klaim Israel

    Dilansir ABC Australia, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan heran atas klaim Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengatakan “tidak ada kelaparan di Gaza.”

    Kepada anggota parlemen Partai Buruh yang dipimimpinnya, PM Albanese mengatakan pernyataan tersebut “tidak masuk akal.”

    Albanese melontarkan komentar tersebut menanggapi pertanyaan dari seorang anggota parlemen dari Partai Buruh tentang kapan Australia akan mengakui kenegaraan Palestina.

    PM Albanese sepertinya secara langsung mengkritik PM Netanyahu, yang mengunggah sebuah video ke X dengan mengatakan “tidak ada kelaparan di Gaza, tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza.”

    PM Australia Heran dengan Pernyataan Israel yang Menyangkal Tidak Ada Kelaparan di Gaza (Foto: ABC Australia)

    Pernyataan tersebut juga pernah diucapkan oleh Wakil Duta Besar Israel untuk Australia, Amir Meron.

    “Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza tidak masuk akal,” kata PM Albanese kepada anggota Partai Buruh, menurut seorang juru bicara.

    Ia kemudian menjelaskan prasyarat Australia untuk mengakui Palestina, salah satunya “reformasi demokratis” di wilayah tersebut.

    Tapi ia mengindikasikan adanya hambatan yang bukannya tidak dapat diatasi, merujuk pada kutipan terkenal dari Nelson Mandela yang mengatakan “segalanya selalu tampak mustahil sampai terwujud.”

    Pemimpin Oposisi di Australia, Sussan Ley dari Partai Liberal, mengatakan ia “sangat terpukul melihat gambar-gambar” yang muncul dari Gaza, tetapi menolak mengatakan apakah menurutnya kelaparan sedang terjadi.

    “Ini adalah situasi yang kompleks di lapangan … saya senang melihat bantuan mengalir lebih jauh dan lebih baik,” ujarnya kepada para wartawan di Canberra.

    Belanda Bakal Panggil Dubes Israel

    Pemerintah Belanda mengatakan pihaknya akan memanggil Duta Besar (Dubes) Israel yang bertugas di wilayahnya. Pemanggilan itu dimaksudkan untuk menyampaikan kecaman terhadap situasi yang “tak tertahankan” di wilayah Jalur Gaza, yang terus dilanda perang.

    Rencana pemanggilan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (29/7/2025), diumumkan melalui sebuah surat pernyataan yang dirilis oleh pemerintah Belanda pada Senin (28/7) tengah malam waktu setempat.

    Disebutkan pemerintah Belanda dalam pernyataannya bahwa Duta Besar Israel akan dipanggil untuk mendengarkan kecaman terhadap situasi yang “tak tertahankan dan tak dapat dimaafkan” di wilayah Jalur Gaza, yang diselimuti perang antara Israel dan Hamas selama 21 bulan terakhir.

    Pemerintah Belanda, dalam pengumumannya, juga mengatakan akan memberlakukan larangan perjalanan terhadap dua menteri kontroversial Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich.

    Kedua menteri dalam kabinet pemerintah Israel, yang beraliran sayap kanan itu, tidak akan lagi diizinkan memasuki wilayah Belanda.

    Otoritas Belanda menuduh Ben-Gvir dan Smotrich telah berulang kali memicu kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan “pembersihan etnis” di wilayah Jalur Gaza.

    Keputusan Belanda ini menyusul langkah serupa yang diambil terlebih dahulu oleh beberapa negara lainnya, seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, bulan lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

  • Israel Tolak Gencatan Senjata Jika Hamas Masih Berkuasa di Gaza

    Israel Tolak Gencatan Senjata Jika Hamas Masih Berkuasa di Gaza

    Tel Aviv –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menolak apa yang disebutnya sebagai “kampanye yang terdistorsi” dari tekanan internasional untuk gencatan senjata Gaza dan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Saar mengatakan kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Selasa (29/7/2025), jika Israel menghentikan konflik saat Hamas masih berkuasa di Jalur Gaza dan masih menahan para sandera, maka itu akan menjadi “tragedi bagi Israel dan Palestina”.

    “Itu tidak akan terjadi, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan kepada Israel,” tegas Saar dalam pernyataannya.

    Israel menggencarkan operasi militer melawan Hamas di Jalur Gaza selama hampir 22 bulan terakhir, sejak serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober 2023 dilancarkan oleh Hamas.

    Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan internasional semakin meningkat untuk gencatan senjata agar badan-badan bantuan dapat membanjiri Jalur Gaza dengan bantuan pangan dan mencegah apa yang disebut oleh para pemantau yang didukung PBB sebagai kelaparan yang meluas.

    Namun, dalam konferensi pers di Yerusalem, Saar bersikeras menegaskan bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas konflik tersebut dan bahwa tekanan terhadap Israel hanya akan mendorong Hamas untuk mengambil sikap garis keras.

    “Ketika mereka menuntut diakhirinya perang ini, apa sebenarnya maksudnya? Mengakhiri perang saat Hamas tetap berkuasa di Gaza?” tanyanya.

    Saar juga menanggapi langkah-langkah beberapa negara, termasuk Prancis, untuk menghidupkan kembali upaya solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    “Menteri Luar Negeri Prancis mengatakan di New York kemarin bahwa Eropa harus menekan Israel untuk menerima solusi dua negara,” ucapnya.

    “Mendirikan negara Palestina saat ini sama saja dengan mendirikan negara Hamas, negara jihadis. Itu tidak akan terjadi,” tegas Saar dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Gelontorkan Subsidi Khusus Anak demi Dongkrak Angka Kelahiran

    China Gelontorkan Subsidi Khusus Anak demi Dongkrak Angka Kelahiran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China mengumumkan pemberian subsidi pengasuhan anak secara nasional untuk meningkatkan angka kelahiran.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (29/7/2025), pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 3.600 yuan (US$502) per anak setiap tahun bagi balita di bawah usia tiga tahun. 

    Bantuan tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan diberikan tanpa memandang apakah anak tersebut merupakan anak pertama, kedua, atau ketiga. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pasangan muda yang khawatir dengan tingginya biaya membesarkan anak.

    Sementara itu, Kantor Berita Xinhua melaporkan, program ini diperkirakan akan menguntungkan lebih dari 20 juta keluarga setiap tahun. Sebelumnya, pemerintah juga telah menawarkan insentif berupa keringanan pajak dan berupaya memperluas akses layanan penitipan anak yang lebih terjangkau.

    Langkah ini diambil setelah populasi China menyusut untuk tahun ketiga berturut-turut pada 2024. Jumlah kelahiran baru tahun lalu hanya mencapai 9,54 juta, setengah dari 18,8 juta kelahiran pada 2016 ketika kebijakan satu anak dicabut.

    Penurunan angka kelahiran menjadi tantangan serius bagi ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. Jumlah penduduk usia kerja yang kian menyusut mengancam pasokan tenaga kerja dan produktivitas. Menurut proyeksi PBB, populasi China yang kehilangan status negara terpadat dunia dari India pada 2023, diperkirakan turun menjadi 1,3 miliar pada 2050 dan bisa merosot di bawah 800 juta pada 2100.

    Kondisi ini diperburuk oleh menurunnya angka pernikahan. Pada 2024, China mencatat tingkat pernikahan terendah dalam hampir setengah abad, turun 20% dibanding tahun sebelumnya. 

    Jumlah pasangan yang menikah anjlok dari 13,47 juta pada 2013 menjadi hanya 6,11 juta pada 2024. Selain itu, usia rata-rata pernikahan pertama naik dari 24,9 tahun pada 2010 menjadi 28,7 tahun pada 2020. Mengingat mayoritas kelahiran terjadi dalam pernikahan, tren ini berpotensi menekan angka kelahiran lebih jauh pada 2025.

    Xinhua menambahkan, subsidi pengasuhan anak dapat diajukan secara daring maupun luring, dengan jadwal pencairan disesuaikan oleh masing-masing provinsi sesuai kondisi setempat.

    Beberapa kota telah lebih dulu meluncurkan subsidi serupa, khususnya untuk mendorong pasangan memiliki lebih dari satu anak. Survei di Provinsi Guangdong pada 2023 menunjukkan separuh responden ingin memiliki lebih dari satu anak, dan 6,5% di antaranya ingin memiliki tiga.

    Pada Maret lalu, Kota Hohhot, ibu kota Mongolia Dalam (Inner Mongolia), menjadi sorotan nasional setelah menawarkan subsidi sebesar 50.000 yuan bagi pasangan dengan anak kedua dan 100.000 yuan untuk anak ketiga atau lebih. Beberapa kota juga memberikan subsidi pembelian rumah.

    Beberapa insentif terbukti efektif. Di Tianmen, Provinsi Hubei, pemerintah setempat sejak 2023 menawarkan bantuan lebih dari 90.000 yuan untuk pasangan dengan anak kedua, termasuk dalam bentuk uang tunai, subsidi pengasuhan, dan dukungan perumahan. Hasilnya, jumlah kelahiran di kota tersebut meningkat 17% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya.

    Namun, sejauh ini subsidi masih bersifat sporadis dan lebih banyak tersedia di kota-kota tingkat menengah ke bawah. Dalam sidang Kongres Rakyat Nasional tahun ini, pemerintah menyatakan akan memperluas subsidi dan layanan pengasuhan anak serta meningkatkan bantuan bagi perempuan hamil, meski belum merinci implementasinya. 

    Beberapa legislator juga mengusulkan perpanjangan cuti melahirkan, tambahan subsidi, dan pembangunan masyarakat ramah kesuburan.