Xcloud.id

partai: PBB

  • Menteri Israel Bicara Kemungkinan Caplok Sebagian Gaza

    Menteri Israel Bicara Kemungkinan Caplok Sebagian Gaza

    Jakarta –

    Seorang menteri Israel mengatakan bahwa negaranya bisa mengancam akan mencaplok sebagian wilayah Gaza untuk meningkatkan tekanan terhadap kelompok militan Hamas.

    Hal itu disampaikan Zeev Elkin, menteri yang menjadi anggota kabinet keamanan pimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Israel pada Rabu (30/7), sehari setelah Inggris menyatakan akan mengakui negara Palestina pada bulan September. Inggris mengatakan akan mengumumkan pengakuan negara Palestina, kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Gaza dan mencapai gencatan senjata dalam perang dengan Hamas.

    Menuduh Hamas mencoba mengulur-ulur perundingan gencatan senjata untuk mendapatkan konsesi Israel, Elkin mengatakan kepada media publik Kan, bahwa Israel mungkin akan memberikan ultimatum kepada kelompok tersebut untuk mencapai kesepakatan sebelum memperluas aksi militernya.

    “Hal yang paling menyakitkan bagi musuh kami adalah kehilangan tanah,” katanya, dilansir Arab News, Kamis (31/7/2025).

    “Klarifikasi kepada Hamas bahwa saat mereka mempermainkan kami, mereka akan kehilangan tanah yang tidak akan pernah mereka dapatkan kembali, akan menjadi alat tekanan yang signifikan,” imbuh pejabat Israel tersebut.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa lalu, mengecam keputusan pemerintah Inggris untuk mengakui negara Palestina. Dia menyebut keputusan Inggris tersebut “memberikan ganjaran bagi terorisme mengerikan Hamas.”

    Israel membuat komentar serupa pekan lalu setelah Prancis juga mengumumkan akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.

    Sementara itu, negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, menandatangani deklarasi bersama, yang untuk pertama kalinya mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

    Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” bunyi deklarasi tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Walkot Jakpus Sebut ASN DKI Nikmati Kebijakan Naik Transportasi Umum Tiap Rabu Megapolitan 31 Juli 2025

    Walkot Jakpus Sebut ASN DKI Nikmati Kebijakan Naik Transportasi Umum Tiap Rabu Megapolitan 31 Juli 2025

    Walkot Jakpus Sebut ASN DKI Nikmati Kebijakan Naik Transportasi Umum Tiap Rabu
    Tim Redaksi
     JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wali Kota Jakarta Pusat Arifin
    mengatakan, kebijakan
    ASN Jakarta
    wajib naik transportasi umum setiap Rabu disambut positif oleh para ASN.
    “Jadi, pegawai-pegawai di Pemprov DKI Jakarta itu hari Rabu wajib menggunakan kendaraan transportasi publik. Dan itu dinikmati betul (oleh mereka),” kata Arifin dalam Forum Group Discussion bertema Transportasi Publik Tanpa Kekerasan Seksual, Kamis (31/7/2025).
    Adapun aturan tersebut, kata Arifin, berlaku bagi seluruh pegawai, dari jajaran pejabat hingga staf terbawah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
    Arifin menyebut, Pemprov DKI telah menyediakan berbagai moda transportasi publik yang terintegrasi, di antaranya TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL.
    Bahkan, kini tersedia layanan TransJabodetabek untuk menjangkau sejumlah wilayah penyangga Jakarta, yakni Depok, Tangerang, dan Bekasi.
    “Harapannya adalah bagaimana kemudian masyarakat berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik yang ada,” ujar dia.
    Menurut Arifin, Kebijakan ini juga mendukung langkah Pemprov DKI dalam mengurangi angka kemacetan lalu lintas di Jakarta.
    Arifin turut menyinggung pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam forum PBB di New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.
    Saat itu, Pramono menyebut Jakarta telah keluar dari daftar 10 besar kota termacet dunia.
    “Alhamdulillah, ketika Bapak Gubernur kemarin sempat diundang ke PBB, berbicara sebagai salah satu gubernur di New York, beliau menyampaikan bahwasannya kondisi Jakarta dan sisi kemacetan sudah keluar dari 10 besar kota di dunia,” kata Arifin
    “Ini tandanya apa? Ini menunjukkan bahwa transportasi publiknya sudah semakin baik,” tambah dia.
    Seperti diketahui, Pemprov DKI mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
    Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 yang diteken Gubernur Pramono Anung pada 23 April 2025.
    Dalam Ingub itu, ASN diminta menggunakan moda seperti TransJakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, angkot, hingga kapal atau kendaraan antar jemput kantor. ASN juga diwajibkan mengunggah swafoto saat berangkat dan pulang kerja sebagai bukti dokumentasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertama Kali Negara-negara Arab Kecam Hamas, Dipelopori Prancis-Saudi

    Pertama Kali Negara-negara Arab Kecam Hamas, Dipelopori Prancis-Saudi

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, kompak mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

    Dilansir The Independent, Kamis (31/7/2025), deklarasi yang dikeluarkan dalam konferensi internasional di Markas PBB di New York pada Selasa (29/7) waktu AS tersebut, menandai kecaman pertama terhadap kelompok Hamas dari negara-negara Arab.

    Prancis, yang bersama Arab Saudi, menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut “bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.” Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.

    “Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

    Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk “integrasi regional penuh” dan “langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di antara semua negara di kawasan,” deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

    Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.

    Langkah pertama yang diuraikan dalam deklarasi tersebut adalah mengakhiri perang 22 bulan antara Israel dan Hamas.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian bunyi deklarasi tersebut.

    “Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina,” bunyi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Deklarasi tersebut mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara, yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan menyambut baik “kesiapan yang diungkapkan oleh beberapa negara anggota untuk menyumbangkan pasukan.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Negara Arab Ramai-ramai Kecam Hamas-Serukan Akhiri Kekuasaan di Gaza

    Negara Arab Ramai-ramai Kecam Hamas-Serukan Akhiri Kekuasaan di Gaza

    Jakarta –

    Negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, menandatangani deklarasi bersama, yang untuk pertama kalinya mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

    Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

    “Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.

    Lihat juga Video ‘Truk-Truk Bantuan dari Mesir Mulai Memasuki Gaza’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kamboja Desak Thailand Pulangkan 20 Tentaranya yang Ditawan

    Kamboja Desak Thailand Pulangkan 20 Tentaranya yang Ditawan

    Jakarta –

    Pemerintah Kamboja mendesak Thailand untuk memulangkan 20 tentaranya, yang disebutnya ditawan beberapa jam setelah gencatan senjata untuk menghentikan bentrokan perbatasan kedua negara.

    Kedua negara menyepakati gencatan senjata pada hari Selasa lalu setelah lima hari bentrokan yang menewaskan sedikitnya 43 orang di kedua belah pihak.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025), juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, mengatakan pada hari Kamis (31/7) bahwa perundingan sedang berlangsung untuk pembebasan 20 tentara.

    “Kami akan melakukan yang terbaik untuk melanjutkan negosiasi dengan pihak Thailand agar semua tentara kami dapat pulang dengan selamat dan sesegera mungkin,” ujarnya dalam sebuah pengarahan.

    “Kami mendesak pihak Thailand untuk memulangkan seluruh 20 personel militer ke Kamboja sesegera mungkin,” imbuhnya.

    Pasukan tersebut ditangkap sekitar pukul 07.50 pagi pada hari Selasa lalu, ujarnya — hampir delapan jam setelah gencatan senjata berlaku.

    Sebelumnya, pemerintah Thailand mengatakan pada hari Rabu (30/7), bahwa tentara-tentara yang ditahan diperlakukan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan militer, dan akan dipulangkan ketika situasi perbatasan stabil.

    Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mendesak negara-negara tetangga itu untuk melaksanakan kesepakatan gencatan senjata mereka secara penuh, dan mengambil langkah-langkah cepat untuk membangun kepercayaan dan perdamaian.

    “Perjanjian penting ini harus dihormati sepenuhnya, dengan itikad baik, oleh kedua belah pihak, seiring upaya diplomatik yang terus berlanjut, dalam upaya untuk menyelesaikan akar penyebab konflik,” ujarnya.

    Sebelumnya, hampir 300.000 orang mengungsi dari rumah mereka saat Thailand dan Kamboja bertempur dengan menggunakan jet tempur, roket, dan artileri di sepanjang wilayah perbatasan.

    Thailand menyatakan 15 tentaranya dan 15 warga sipil tewas, sementara Kamboja mengonfirmasi delapan warga sipil dan lima tentaranya tewas.

    Jumlah korban tewas ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gejolak kekerasan besar terakhir di perbatasan, ketika 28 orang tewas dalam pertempuran sporadis dari tahun 2008 hingga 2011.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Komisi I DPR apresiasi dokumen solusi dua negara KTT Internasional PBB

    Komisi I DPR apresiasi dokumen solusi dua negara KTT Internasional PBB

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    Komisi I DPR apresiasi dokumen solusi dua negara KTT Internasional PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengapresiasi dokumen kerangka kerja solusi dua negara (two-state solution) bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional mengenai Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, pada 28-30 Juli.

    “Proses ini merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi, tetapi belum menyentuh akar persoalan utama,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, dia menyebut dokumen tersebut masih memerlukan penguatan substansi untuk menjamin keadilan dan penghentian pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

    “Dokumen ini belum menyentuh akar masalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel,” ujarnya.

    Dia pun menyerukan Pemerintah Indonesia untuk melakukan beberapa langkah strategis menanggapi hasil KTT 19 negara tersebut. Pertama, kata dia, pemerintah harus mendorong implementasi keputusan Mahkamah Internasional bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal.

    Kedua, lanjut dia, mendorong agar rekonstruksi Gaza dan pembangunan wilayah Palestina menjadi bagian prioritas dari agenda internasional.

    “Indonesia mengambil peran aktif dalam diplomasi internasional dan bersikap lebih aktif di tengah eskalasi kekerasan terhadap rakyat Palestina,” tuturnya.

    Terakhir, dia mengajak semua pihak untuk terus berkomitmen mengawal isu Palestina, baik di level parlemen nasional maupun melalui diplomasi parlemen internasional.

    “Perdamaian sejati hanya akan lahir jika keadilan ditegakkan,” kata dia.

    Konferensi Tingkat Tinggi Internasional PBB itu menghasilkan “New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Questions of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution” yang mendapat dukungan luas dari negara anggota PBB.

    Deklarasi itu menegaskan pentingnya untuk segera mengakhiri perang di Gaza, membuka blokade bantuan kemanusiaan, dan mendukung segera implementasi “Arab-OIC Reconstruction Plan” guna membangun kembali Gaza dan memulai proses pencapaian solusi dua negara.

    Deklarasi itu juga melampirkan ringkasan Annex dari delapan kelompok kerja yang mengangkat berbagai isu yang perlu mendapat perhatian dalam mengakhiri perang di Gaza dan pelaksanaan perundingan pasca perang antara Palestina dan Israel dalam mencapai solusi dua negara.

    Beberapa isu tersebut, antara lain pelaksanaan gencatan senjata, keamanan, bantuan kemanusiaan, pemulihan dan rekonstruksi Gaza, situasi kemanusiaan di Tepi Barat, rencana untuk mencapai Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan reformasi Otorita Palestina.

    Konferensi Tingkat Tinggi Internasional itu merupakan mandat Pertemuan Darurat Majelis Umum PBB tahun 2024 sebagai salah satu cara dalam mengimplementasikan “Advisory Opinion” dari Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap isu pendudukan legal Israel di Palestina. Pelaksanaan Konferensi awalnya merupakan usulan dari Komite Palestina PBB (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People/CEIRPP), dan Indonesia merupakan salah satu wakil ketua dari komite tersebut.

    Dalam proses persiapan konferensi tersebut, Indonesia bersama Italia telah menjadi co-chair dalam kelompok kerja keamanan yang menghasilkan rekomendasi terkait menciptakan keamanan permanen di Gaza dan Tepi Barat, pascaperang di Gaza. Kelompok kerja itu melakukan konsultasi intensif untuk mengumpulkan berbagai langkah nyata yang perlu diambil dalam menjamin keamanan Palestina dan Israel serta kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

    Sumber : Antara

  • Tiru Prancis-Inggris, Kanada Akan Akui Negara Palestina pada September

    Tiru Prancis-Inggris, Kanada Akan Akui Negara Palestina pada September

    Jakarta –

    Pemerintah Kanada berencana untuk mengakui negara Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang. Hal ini diumumkan oleh Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney pada hari Rabu (30/7) waktu setempat, sebuah perubahan kebijakan dramatis yang langsung dikecam oleh Israel.

    Carney mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, tujuan lama Kanada yang “terkikis di depan mata kita.”

    “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    Hal ini menjadikan Kanada negara ketiga, setelah pengumuman terbaru oleh Prancis dan Inggris, yang dapat mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.

    Niat Kanada ini “didasarkan pada komitmen Otoritas Palestina terhadap reformasi yang sangat dibutuhkan,” kata Carney, merujuk pada badan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas, yang memiliki otoritas sipil di beberapa wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Carney juga mengatakan hal itu didasarkan pada janji Abbas untuk “mengadakan pemilihan umum pada tahun 2026 di mana Hamas tidak dapat berperan, dan untuk mendemiliterisasi negara Palestina.”

    Dengan pengumuman ini, Carney memposisikan Kanada sejajar dengan Prancis, setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan pemerintahnya akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB. Prancis menjadi negara Eropa paling kuat yang mengumumkan langkah tersebut.

    Rencana Kanada ini selangkah lebih maju daripada pengumuman minggu ini oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Starmer mengatakan Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September, kecuali Israel mengambil berbagai “langkah substantif,” termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Israel Makin Brutal Tembaki Warga Gaza Antre Bantuan, 30 Orang Tewas

    Israel Makin Brutal Tembaki Warga Gaza Antre Bantuan, 30 Orang Tewas

    Jakarta –

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian utara wilayah Palestina. Sebanyak 30 orang tewas akibat serangan tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP Kamis (31/7), militer Israel mengklaim tidak mengetahui adanya korban jiwa dalam insiden di utara Kota Gaza tersebut. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa jeda dalam serangan Israel terhadap Hamas tidak cukup untuk membantu penduduk Gaza melewati krisis kelaparan yang semakin parah.

    Badan kemanusiaan PBB, OCHA, mengatakan bahwa empat hari setelah “jeda taktis” yang dilakukan Israel, orang-orang masih sekarat akibat kelaparan dan kekurangan gizi, di samping korban jiwa di antara mereka yang mencari bantuan.

    Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan bahwa “sedikitnya 30 orang syahid terbunuh” dan 300 orang terluka ketika pasukan Israel menembaki orang-orang yang sedang menunggu bantuan di sebelah utara Kota Gaza.

    Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza, Mohammed Abu Salmiya mengatakan bahwa fasilitasnya telah menerima 35 mayat akibat penembakan tersebut. Peristiwa dilaporkan terjadi sekitar tiga kilometer (dua mil) di sebelah barat daya titik penyeberangan Zikim untuk truk-truk bantuan yang masuk ke Gaza.

    Tentara Israel mengatakan bahwa puluhan warga Gaza terlihat berkumpul di sekitar truk-truk bantuan di Gaza utara, dan berada di dekat pasukan IDF yang beroperasi di daerah tersebut.

    Beberapa jam sebelumnya, 14 warga Palestina tewas dalam empat insiden lainnya, tiga di antaranya di dekat lokasi distribusi bantuan. Dalam dua insiden tersebut, tentara Israel mengatakan bahwa mereka telah melepaskan tembakan peringatan.

    (wnv/wnv)

  • Seruan Negara-negara Barat Agar Dunia Akui Palestina

    Seruan Negara-negara Barat Agar Dunia Akui Palestina

    Jakarta –

    Prancis dan Inggris akan mengakui Negara Palestina. Selain itu, negara-negara Barat ini menyerukan agar dunia mengakui Negara Palestina.

    Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Terbaru, langkah Prancis ini pun diikuti oleh negara lain. Salah satunya Inggris.

    Inggris Bakal Akui Palestina

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengumumkan Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang. Starmer mengatakan langkah itu akan dilakukan jika Israel tak kunjung menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025) langkah yang berpotensi menjadi tonggak sejarah ini muncul setelah pemimpin Inggris itu memanggil kembali kabinetnya dari masa reses. Pertemuan dengan kabinetnya itu untuk membahas mengenai situasi mendesak yang memburuk di wilayah Gaza tersebut.

    Dalam pidato di Downing Street yang disiarkan televisi segera setelahnya, Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina jika Israel tidak mengambil langkah-langkah yang dituntut pada saat Majelis Umum PBB diadakan pada bulan September.

    Starmer mengatakan negara-negara harus mengakhiri situasi buruk di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    “Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara,” kata Starmer.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer (Reuters)

    “Dengan solusi yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak,” imbuhnya.

    Pemimpin Inggris itu juga memerinci beberapa tuntutan untuk kelompok militan Palestina Hamas, yang menyandera warga Israel yang ditangkap dalam serangannya pada 7 Oktober 2023.

    “Mereka harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza,” ujarnya.

    Negara Barat Desak Dunia Akui Palestina

    Prancis dan 14 negara Barat pun lainnya mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk bergerak mengakui negara Palestina.

    Para menteri luar negeri dari 15 negara tersebut pada Selasa (29/7) malam waktu setempat mengeluarkan pernyataan bersama menyusul konferensi di New York, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Konferensi internasional itu diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.

    “Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di X, dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025).

    Dalam pernyataan bersama tersebut, 15 negara termasuk Spanyol, Norwegia, dan Finlandia menegaskan “komitmen teguh mereka terhadap visi solusi dua negara.”

    Sembilan negara penandatangan yang belum mengakui negara Palestina menyatakan “kesediaan atau pertimbangan positif dari negara mereka” untuk mengakuinya, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah signifikan untuk mengakhiri “kondisi yang sangat memprihatinkan” di Gaza dan memenuhi beberapa syarat lainnya, kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pada Selasa (29/07).

    “Tujuan kami tetap sama: Israel yang aman, berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat,” ujar Starmer dalam pernyataannya dari Downing Street.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah Inggris sebenarnya sudah lama berniat mengakui negara Palestina “sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian demi memberikan dampak maksimal bagi solusi dua negara,” yang menurutnya “kini sedang terancam.”

    “Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian ini, saya mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kondisi yang memprihatinkan di Gaza,” tegas Starmer.

    Starmer: Krisis kemanusiaan ini butuh solusi jangka panjang

    Starmer juga menyerukan agar Israel “menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.”

    Ini termasuk “mengizinkan PBB untuk kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menegaskan bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” lanjutnya.

    Ia juga kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran dan menguasai Jalur Gaza.

    Di tengah kekhawatiran besar akan kelaparan massal di Gaza, Starmer menyerukan agar lebih banyak bantuan dapat menjangkau rakyat Palestina di wilayah tersebut.

    “Kita perlu memastikan sedikitnya 500 truk masuk ke Gaza setiap hari. Namun, pada akhirnya satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang,” jelasnya.

    PM Inggris ini juga menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai “gencatan senjata yang sangat penting.”

    “Gencatan senjata itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang sedang kami kembangkan bersama mitra-mitra internasional kami,” tambahnya.

    Sama seperti AS, Uni Eropa dan Israel, Inggris telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Jika Hamas nantinya tetap terlibat dalam pemerintahan, hal ini dapat mempersulit upaya pengakuan kenegaraan Palestina.

    Israel: Inggris telah ‘memberi hadiah’ pada Hamas

    Pernyataan Starmer ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September.

    Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat selama beberapa minggu terakhir, mulai dari desakan untuk mengakhiri kampanye militer hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Desakan ini juga diiringi dengan peringatan dari kelompok bantuan serta PBB mengenai ancaman kelaparan di Jalur Gaza.

    Sejauh ini, Israel justru meremehkan atau bahkan menolak klaim tentang kelaparan massal tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan Starmer “memberi hadiah pada terorisme keji Hamas dan menghukum para korbannya”

    “Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK,” tulis Netanyahu dalam unggahan di platform X.

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak pernyataan Starmer tersebut dengan mengatakan bahwa Inggris “menyusul langkah Prancis dan tekanan politik dalam negeri, merupakan hadiah bagi Hamas dan merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta kerangka kerja pembebasan para sandera.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Prita Kusumaputri

    (ita/ita)